dadang-solihin.blogspot.com 2
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
• SPPN, Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam
• Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
• Rencana Strategis K/L
• Rehabilitasi Hutan dan Konservasi
SDA
dadang-solihin.blogspot.com 4
dadang-solihin.blogspot.com 5
Apa itu SPPN
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 6
Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
dadang-solihin.blogspot.com 7
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 8
Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 9
Keterkaitan SPPN dengan Keuangan Negara
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL
Pemerintah
KL KL APBN
Pusat
Pedoman Diacu
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabar
RPJP Pedoman RPJM kan RKP Pedoman
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Pemerintah
Daerah
Pedoman Diacu
Pedoman
Renstra Renja - Pedoman RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
UU SPPN UU KN
dadang-solihin.blogspot.com 10
Syarat Dokumen Perencanaan
S.M.A.R.T
1. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
dadang-solihin.blogspot.com 11
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 12
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 13
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 14
dadang-solihin.blogspot.com 15
RPJMN 2010 - 2014
Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Buku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN.
Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN
Buku
2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
Buku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.
dadang-solihin.blogspot.com 16
Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III
Visi-Misi
SBY-Boediono
Buku RPJMN 2010-1014
I
11 Prioritas Nasional+
Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku
II III
Prioritas Bidang:
Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional:
Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali,
Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua
LH
dadang-solihin.blogspot.com 17
RPJMN 2010-2014
VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
AGENDA
1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
dadang-solihin.blogspot.com 18
Prioritas Nasional
Perbaikan
Infrastruktur Lunak Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas 2 Pendidikan
Prioritas 3 Kesehatan
Penguatan Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan
Infrastruktur Sosial Prioritas 5 Ketahanan Pangan
Prioritas 6 Infrastruktur
Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis
Percepatan
Prioritas 8 Energi
Pembangunan
Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan
Infrastruktur Fisik
Penanggulangan Bencana
Prioritas 10 Pembangunan Daerah Tertinggal,
Terdepan, dan Pascakonflik
Pembangunan Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan
Kreativitas Inovasi Teknologi
dadang-solihin.blogspot.com 19
Perbedaan RPJMN 2004-2009
dengan RPJMN 2010-2014 (1/2)
Struktur Buku
RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014
Terdiri dari 1 buku: Terdiri dari 3 buku:
Bagian I Permasalahan dan agenda Buku satu, mencerminkan prioritas
pembangunan nasional pembangunan nasional
Bagian II, III, IV Agenda pembangunan Buku Dua, mencerminkan
nasional (bab-bab berdasarkan pembangunan pada bidang dan lintas
permasalahan dan prioritas bidang
pembangunan yang ditentukan) Buku Tiga, mencerminkan
Bagian V Kerangka Ekonomi Makro pembangunan dengan berbasis
Bagian VI Kaidah Pelaksanaan kewilayahan
Pembangunan nasional serta
penyusunan rancangan rencana kerja
pemerintah tahun 2010
www.dadangsolihin.com 20
Perbedaan RPJMN 2004-2009
dengan RPJMN 2010-2014 (2/2)
Substansi RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014
Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu Perencanaan pada RPJMN
permasalahan (issue based) berdasrkan pembagian bidang
selama 5 tahun
Perencanaan spasial Belum mencantumkan Perencanaan spasial terdapat
perencanaan spasial dalam buku tiga
Program dan Open Program Linkage dengan struktur
Kegiatan organisasi
Pengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool Dilengkapi dengan indikator
menentukan kinerja yang akan untuk memudahkan
dicapai dan mengevaluasinya pengukuran kinerja dan
evaluasi
Target Belum seluruhnya Terlihat target yang akan
mencantumkan target yang dicapai selama 5 tahun
akan dicapai
Penganggaran Belum mencantumkan Mencantumkan anggaran bagi
anggaran pelaksanaan pembangunan
untuk 5 tahun
www.dadangsolihin.com 21
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan
NASIONAL-DAERAH K/L-SKPD KEWENANGAN
RENCANA JANGKA
RENCANA STRATEGIS
PANJANG & MENENGAH
PERAN
STRATEGI VISI, MISI K/L-SKPD
(2010-2014)
KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN
KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PROGRAM PROGRAM TUPOKSI
K/L-SKPD
KEGIATAN KEGIATAN (2010-2014)
Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan
Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN
dadang-solihin.blogspot.com 22
dadang-solihin.blogspot.com 23
Renstra-KL
• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga.
• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
yang akan dicapai oleh Presiden.
dadang-solihin.blogspot.com 24
Muatan Renstra-KL
Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Arah Kebijakan Pembangunan
5. Program dan Kegiatan
6. Kebutuhan Pendanaan
dadang-solihin.blogspot.com 25
Substansi Renstra-KL
Renstra-KL memuat visi,
misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan
Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
Kementerian/ Lembaga
Informasi tentang
keluaran (output) dan
sumberdaya bersifat
indikatif
dadang-solihin.blogspot.com 26
Perbedaan Renstra 2004-2009 1/2
dengan Renstra 2010-2014
Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014
Susunan Buku Bervariasi di setiap Renstra Terdiri dari 4 Bab:
Kementerian Lembaga 1. Pendahuluan
2. Visi, Misi, dan Tujuan K/L
3. Arah Kebijakan dan Strategi
4. Penutup
Visi dan Misi Cakupan misi dan visi masih Terdapat Ketentuan dan cara
belum jelas menentukan visi dan misi
Program/Kegiatan Open Program dan Kegiatan Program dan kegiatan disesuaikan
Tidak jelas pada setiap level dengan hasil restrukturisasi
outcome dan output program dan kegiatan bagi setiap
K/L
Terdapat Ketentuan jelas bagi
pengguna program dan kegiatan
dadang-solihin.blogspot.com 27
Perbedaan Renstra 2004-2009 2/2
dengan Renstra 2010-2014
Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014
Outcome, Output Masih belum menggunakan outcome Menggunakan outcome dan
dan output output yang telah ditentukan
sesuai unit organisasi
Indikator Penyusunan dengan indikator Indikator bagi outcome dan output
yang masih belum terukur telah ditentukan
Masih belum ada yang
menggunakan indikator
Sasaran Sasaran masih belum disesuaikan Sasaran disesuaikan dengan
dengan dokumen yang menjadi dokumen yang terkait dengan
acuan (RKP dan RPJM) penyusunan Rensta seperti RPJM
dan RKP
Anggaran Kerangka pendanaan masih Alokasi anggaran selama 5 tahun
bervariasi pada tingkatan program
dan kegiatan
Jangka waktu anggaran bervariasi
dadang-solihin.blogspot.com 28
Alur Penyusunan Renstra-KL
Proses Proses Penetapan
Teknokratik Politik Renstra-KL
Menggunakan metode Proses penyusunan Renstra-KL ditetapkan
dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan
ilmiah disesuaikan dengan Pimpinan K/L
Trilateral meeting visi, misi, dan program
antara K/L, Bappenas, prioritas (platform)
dan Kementerian Presiden
Keuangan
Mengacu pada
rancangan teknokratik
RPJMN dan RPJPN
2005-2025
dadang-solihin.blogspot.com 29
Alur Penyusunan Renstra-KL
dadang-solihin.blogspot.com 30
Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LEMBAGA
TINGGI NEGARA
Program-program
Teknis dilaksanakan
oleh organisasi
Lembaga Tinggi
Negara ESELON I
ESELON II
dadang-solihin.blogspot.com 31
Renstra-KL bagi Kementerian
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENTERIAN
Program Teknis
dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
Eselon 1A yang
bersifat memberikan
ESELON I
pelayanan eksternal
ESELON II
dadang-solihin.blogspot.com 32
Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
• Disarankan untuk 1
(satu) Program Teknis KEMENTERIAN
KOORDINATOR
digunakan oleh
seluruh Eselon 1A
terkait
• Indikator kinerja
masing-masing Eselon
1A muncul dalam ESELON I
indikator kinerja
program
ESELON II
dadang-solihin.blogspot.com 33
Renstra-KL bagi LPND
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LPND & LEMBAGA
NON STRUKTURAL
LPND dan Lembaga
Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu)
Program Teknis untuk
Lembaganya
ESELON I
ESELON II
dadang-solihin.blogspot.com 34
Sistematika Penulisan Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
1.1 Kondisi Umum Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
1.2 Potensi dan Permasalahan mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta berikut pendanaan yang
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
diperlukan untuk melaksanakannya)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
2.3 Tujuan Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing
Kementerian/Lembaga Program
Uraian dilengkapi dengan penjelasan
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
kelembagaan, dan struktur organisasi
Sesuai dengan penugasan RPJMN
sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
pada K/L, terkait dengan prioritas
mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku
II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup
Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN
dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L
kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L
Program
dadang-solihin.blogspot.com 35
Step by Step
Penyusunan Renstra K/L
7
5
1 Penyusunan
3 Penyusunan Target dan
Penyusunan Visi Arah Kebijakan Pendanaan K/L
Persiapan
dan Misi K/L dan Strategi (berbasis KPJM)
Identifikasi Penyusunan
Kondisi Umum, Penyusunan
Tujuan dan
Potensi dan Program dan
Sasaran Strategis
Permasalahan K/L Kegiatan
K/L
2 4 6
dadang-solihin.blogspot.com 36
Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/3
(2) Identifikasi Kondisi
(3) Penyusunan Visi
(1) Persiapan Umum, Potensi dan
dan Misi K/L
Permasalahan K/L
1. Identifikasi isu-isu strategis 1. Kondisi Umum K/L 1. Visi adalah rumusan umum
atau pilihan-pilihan strategis Hasil evaluasi terhadap mengenai keadaan yang
yang akan dihadapi; pencapaian program dan ingin dicapai oleh K/L pada
kegiatan
2. Identifikasi asas legal bagi Hasil aspirasi masyarakat
akhir periode
K/L dalam pelaksanaan dalam pemenuhan perencanaan.
tugas dan justifikasi fungsi kebutuhan barang publik, 2. Misi adalah rumusan umum
dan kewenangannya,; layanan publik, dan regulasi mengenai upaya-upaya
dalam lingkup kewenangan yang akan dilaksanakan
3. Identifikasi struktur
K/L
organisasi beserta tugas untuk mewujudkan visi.
2. Identifikasi Potensi dan
pokok dan fungsinya. Permasalahan K/L
4. Identifikasi data-data dan Uraian Visi dan Misi K/L
informasi yang diperlukan Uraian kondisi umum serta dituangkan dalam
sebagai bahan potensi dan permasalahan dokumen Renstra-KL Bab
K/L dituangkan dalam Bab I.
pengambilan keputusan II. Visi, Misi, Tujuan dan
Pendahuluan pada subbab
selama proses penyusunan 1.1 Kondisi Umum K/L, dan Sasaran Strategis K/L,
Renstra-KL. 1.2 Potensi dan pada subbab 2.1 Visi K/L,
Permasalahan K/L. dan 2.2 Misi K/L.
dadang-solihin.blogspot.com 37
Tahap Penyusunan Renstra-KL 2/3
(4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan
Strategis K/L Strategi
1. Tujuan: 1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-
berlaku pada periode jangka menengah; sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya
Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dalam rangka pencapaian program prioritas
dicapai pada periode jangka menengah; Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam
Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki RPJMN) selain bertanggungjawab dalam
oleh K/L; dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategisnya sendiri.
Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional
strategis, strategi dan kebijakan, serta program
dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan
Kebijakan (subbab 3.1).
K/L
2. Sasaran: 2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L
Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L; Memuat program-program indikatif untuk
Mencerminkan berfungsinya outcomes dari memecahkan permasalahan yang penting dan
semua program dalam K/L; mendesak untuk segera dilaksanakan dalam
jangka menengah serta memiliki dampak yang
Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan
Dilengkapi dengan target kinerja.
sasaran strategis.
Program-program tersebut harus mencakup
kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN (Buku I,
Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L II, III) sesuai dengan bidang terkait.
dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi,
Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L
Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3
dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan
dan 2.4). dadang-solihin.blogspot.com (subbab 3.2).
dan Strategi 38
Tahap Penyusunan Renstra-KL 3/3
(6) (7) Penyusunan Target dan
Penyusunan Program dan Kegiatan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)
1. Program K/L 1. Penelaahan (review) program dan
2. Kegiatan K/L kegiatan.
3. Indikator Kinerja Program dan 2. Penyusunan program dan kegiatan
Kegiatan K/L baru untuk periode 2010-2014.
4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 3. Penyusunan anggaran tahun dasar
(2010) bagi program dan kegiatan baru
5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka
6. Target Kinerja
Menengah.
dadang-solihin.blogspot.com 39
Program K/L
Program Teknis Program Generik
Merupakan program yang Merupakan program yang digunakan
menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A
kelompok sasaran/ masyarakat yang bersifat pelayanan internal untuk
(pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/
Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan
eselon 1 A Nomenklatur program dibuat unik untuk
Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
khusus tidak duplikatif untuk masing- nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya
Harus dapat dievaluasi pencapaian Ditujukan untuk menunjang
kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis
tertentu
Dilaksanakan dalam periode jangka
menengah, perubahan hanya dapat
dilakukan setelah melalui tahapan
evaluasi
dadang-solihin.blogspot.com 40
Kegiatan K/L
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan
kerja setingkat Eselon II
Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.
a. Kegiatan Teknis
Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu
kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka
pencapaian Sasaran Nasional.
b. Kegiatan Generik
Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh
beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.
dadang-solihin.blogspot.com 41
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L
a. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,
serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga
mudah untuk dimengerti dan digunakan.
c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas ataupun biaya.
d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan
pelayanan/kinerja.
e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan
tingkatan kinerja.
f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem
yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan
data.
dadang-solihin.blogspot.com 42
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka
menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai
dengan visi, misi dan tupoksinya;
Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L
(visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan
Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode
waktu tertentu.
dadang-solihin.blogspot.com 43
Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian outcome program.
Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai
dengan tupoksinya;
Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome
program; dan
Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu
tertentu.
dadang-solihin.blogspot.com 44
Target Kinerja SMART
a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas
dan biaya;
c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas
dan sumber daya yang ada;
d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan;
serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact
yang ditetapkan; dan
e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
dadang-solihin.blogspot.com 45
Penyusunan Pendanaan K/L
Program dan Struktur Program
Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan
2
2005-2009 21/2004) 2010-2014
Pagu
Program Definitif
Struktur 2010
Kegiatan 3
Pagu Kinerja
Definitif
2010 Penyusunan
based year
2010
Program
dan kegiatan
2010-2014
4 Pagu
Definitif
Prakiraan Maju 2010
2011 2012 2013 2014
dadang-solihin.blogspot.com 46
Sumber danTarget Pendanaan
Berasal dari:
SUMBER Pemerintah (Pusat dan Daerah)
PENDANAAN Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)
Melalui Mekanisme Public Private Partnership
TARGET
MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA
PENDANAAN
dadang-solihin.blogspot.com 47
dadang-solihin.blogspot.com 48
Pencapaian Renstra 2005-2009 1/4
1. Sampai 2004, lahan kritis di seluruh wilayah 6. Pemanfaatan kawasan konservasi lebih banyak
Indonesia tercatat seluas 30,19 juta ha, meliputi diarahkan pada pemanfaatan “produk” jasa dari
kategori kritis seluas 23,31 juta ha dan sangat ekosistem hutan, berupa:
kritis seluas 6,89 juta ha. a. Jasa penyediaan untuk menghasilkan
2. Laju degradasi hutan, yang meliputi deforestrasi berbagai komoditas kebutuhan manusia
dan degradasi fungsi, seluas 1,08 juta ha per termasuk obat-obatan, sumber genetik, air,
tahun, atau menurun dari 2,8 juta ha per tahun dll,
pada priode akhir 1990-an sampai awal 2000- b. Jasa pengaturan untuk menjaga kualitas
an. iklim, udara, air, erosi dan mengontrol
3. Pada 2008 telah disusun rancangan PP tentang berbagai aspek biologis di muka bumi,
Pengelolaan DAS. Secara keseluruhan, sampai c. Jasa kultural dalam membentuk identitas
akhir 2014 diharapkan sebanyak 108 unit DAS budaya, hubungan sosial, peninggalan
Prioritas di Indonesia dapat diselesaikan pusaka, wisata, dll, dan
penyusunan rencana pengelolaan DAS d. Jasa pendukung dalam membentuk formasi
terpadunya. tanah, produk oksigen, habitat, dan siklus
mineral.
4. Dalam rangka pemulihan kondisi dan fungsi 7. Kegiatan penanaman pada kawasan hutan
lahan kritis, khususnya pada DAS prioritas, yang dilaksanakan sampai 2008 adalah seluas
sejak 2003 telah dicanangkan Gerakan 906.969 ha. Kegiatan rehabilitasi lahan di luar
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan
5. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya telah dilakukan pembuatan hutan rakyat seluas
alam di kawasan hutan konservasi seluas 27,2 1.102.912 ha dan penghijauan lingkungan pada
juta ha, atau kurang lebih 20% dari luas lahan-lahan publik sebanyak 504,2 juta bibit
kawasan hutan di Indonesia. pohon.
dadang-solihin.blogspot.com 49
Pencapaian Renstra 2005-2009 2/4
8. Pada 2008 dalam rangka meningkatkan peran 12. Berdasarkan angka tahunan titik api dari
serta masyarakat dalam Gerhan, telah 2000-2009, rata-rata jumlah hotspot dalam 5
dilakukan gerakan penanaman pohon tahunan adalah sebanyak 40.492 titik,
sebanyak 108,95 juta bibit pohon. sedangkan untuk tahun 2005-2009 adalah
9. Guna memulihkan kerusakan lahan pasca sebanyak 58.890 titik.
kegiatan penambangan telah dilakukan upaya 13. Kegiatan peningkatan kapasitas dan
reklamasi lahan bekas tambang seluas 21.380 pemantapan kelembagaan antara lain
ha. dibentuknya Brigade Pengendalian Kebakaran
10. Dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan Hutan (Manggala Agni) di 10 provinsi rawan
melalui kegiatan reboisasi, penghijauan dan kebakaran dengan jumlah personil sebanyak
reklamasi, sejak 2003-2008 telah dilakukan 1.560 orang. Dengan adanya pembentukan
penanam pada areal seluas 2.009.881 ha. daerah operasi (Daops) baru Manggala Agni
di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur,
11. Kegiatan konservasi sumberdaya hutan telah saat ini terdapat kekuatan Manggala Agni
dilaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian mencapai 1.590 orang.
kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan
taman nasional termasuk taman nasional 14. Upaya untuk meningkatkan efektivitas
model dan kawasan konservasi lainnya, penekanan jumlah hotspot telah dilakukan
pengelolaan keanekaragaman hayati, dan kegiatan pencegahan kebakaran melalui
pengembangan jasa lingkungan dan wisata peningkatan peran serta dan pemberdayaan
alam. masyarakat, sampai dengan tahun 2009 telah
terbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA)
sebanyak 5.157 orang.
dadang-solihin.blogspot.com 50
Pencapaian Renstra 2005-2009 3/4
15. Untuk mempertahankan kawasan konservasi 19. Guna meningkatkan kapasitas pengelolaan
di “jantung” Kalimantan telah dilaksanakan konservasi jenis dan genetik, telah disusun:
inisiatif kerjasama 3 negara yaitu Indonesia, a. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi
Malaysia, dan Brunei Darusalam melalui Harimau Sumatera (Panthera tigris
program Heart of Borneo (HoB) yang sumatrae) 2007-2017 yang telah ditetapkan
dokumennya telah ditandatangani pada 12 dengan Permenhut P.42/Menhut-II/2007)
Februari 2007. b. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi
16. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan
di Kalteng, sedang disusun rencana aksi 2007-2017 (Permenhut P.44/Menhut-
pengelolaan konservasi sebagai tindak lanjut II/2007)
dari penerbitan Permenhut P.55/Menhut- c. Strategy and Action Plan for The
II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi Conservation of Rhinos in Indonesia 2007-
dan Konservasi Kawasan Pengembangan 2017 (Permenhut P.43/Menhut-II/2007)
Lahan Gambut di Kalteng. d. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi
17. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman Orangutan Indonesia 2007-2017
hayati telah dilakukan kegiatan penerapan (Permenhut P.53/Menhut-IV/2007)
Sistem Manajemen Mutu dalam mendukung e. Strategi Konservasi Curik/Jalak Bali
Program Good Governance melalui perolehan (Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan
sertifikat ISO 9001:2000 pada Pebruari 2008. Konservasi Alam Nomor SK.150/IV/Set-
18. Kegiatan pengembangan konservasi jenis dan 3/2007).
genetik telah dilaksanakan pelepas-liaran f. Pedoman Penanggulangan Konflik Antara
satwa liar dilindungi/endemic ke habitat Manusia dan Satwa Liar melalui Permenhut
alamnya dari hasil penangkaran, sitaan, P.48/Menhut-II/2008.
rampasan atau penyerahan langsung dari
masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 51
Pencapaian Renstra 2005-2009 4/4
20. Dalam kaitan dengan pemanfaatan tumbuhan 23. Gambaran mitra bina cinta alam saat ini
dan satwa liar (TSL), sampai dengan 2009 adalah jumlah kader konservasi sebanyak
tercatat sejumlah 316 perusahaan penangkar
TSL Guna penyelamatan satwa liar, telah 38.319 orang, kelompok pencinta alam
dilakukan pelestarian eksitu satwa-satwa yang sebanyak 1.317 unit, dan kelompok swadaya
dilindungi di 36 unit lembaga konservasi masyarakat/kelompok profesi 84 kelompok,
21. Dalam rangka pengembangan pariwisata dimana mereka berperan sebagai inisiator,
alam, sampai dengan pertengahan tahun motivator, fasilitator, dan dinamisator upaya
2009 terdapat 25 unit Izin Pengusahaan konservasi sumberdaya alam hutan dan
Pariwisata Alam (IPPA) yang berada pada 9 ekosistem setempat.
(sembilan) unit kawasan taman nasional, 15 24. Perkembangan kegiatan pemberdayaan
unit berada di kawasan taman wisata alam, masyarakat dalam perspektif konservasi
dan 1 unit berada di kawasan taman buru. sumberdaya alam berupa pembinaan
Sedangkan yang masih dalam tahap masyarakat desa di sekitar kawasan
pengajuan permohonan ijin berjumlah 12 konservasi, saat ini terdapat sebanyak 2.931
pemohon, dan yang dalam tahap izin prinsip desa dengan jumlah warga sebanyak kurang
berjumlah 15 pemohon. lebih 1,6 juta orang.
22. Terkait dengan pengelolaan hutan secara 25. Guna pengembangan pemberdayaan
terpadu melalui peningkatan pemanfaatan masyarakat tersebut telah dibangun 132
jasa lingkungan hutan yang berpotensi Model Desa Konservasi, terdiri dari 77 desa
mendukung pembangunan kehutanan binaan Balai Taman Nasional (BTN) dan 55
berkelanjutan (sustainable forest desa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam
management). (BKSDA).
dadang-solihin.blogspot.com 52
Permasalahan
1. Belum semua kawasan hutan dilakukan sistem tata air dalam hubungannya
tata batas baik batas luar maupun batas dengan masalah bencana banjir,
fungsi. kekeringan dan tanah longsor.
2. Belum semua kawasan hutan dikelola 6. Kurangnya data informasi kehutanan
dalam unit-unit pengelolaan, khususnya yang terintegrasi sesuai dengan
pada kawasan hutan produksi dan hutan kebutuhan para pihak.
lindung di luar Pulau Jawa. 7. Pengembangan Iptek kehutanan belum
3. Tingginya gangguan keamanan hutan secara optimal menunjang untuk
baik terhadap kawasan maupun hasil- kebutuhan informasi dalam menetapkan
hasilnya, termasuk ancaman kebakaran kebijakan dan operasionalisasi teknis
hutan dan lahan. pengelolaan hutan di lapangan.
4. Sebagian masyarakat belum memahami 8. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang
pentingnya upaya-upaya konservasi masih terbatas termasuk kapasitas
sumberdaya alam, khususnya dalam (kualitas dan kuantitas) sumberdaya
konteks pelestarian jenis-jenis flora dan manusia SDM, baik pada tatanan
fauna serta lingkungan abiotiknya. pemerintah terutama pemerintah
5. Lahan kritis termasuk kategori sangat kabupatan/kota, serta masyarakat
kritis masih luas yang berdampak pada khususnya yang berada di dalam dan
menurunnya daya dukung DAS, sekitar kawasan hutan.
terutama dalam kaitannya dengan
dadang-solihin.blogspot.com 53
Arah Kebijakan dan Strategi
• Kebijakan prioritas pembangunan Sektor Kehutanan:
1. Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran
Sungai (DAS).
3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
4. Konservasi Keanekaragaman Hayati.
5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.
dadang-solihin.blogspot.com 54
Program Kementerian Kehutanan
1. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan
Kawasan Hutan
2. Program Peningkatan Usaha Kehutanan
3. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan
Perlindungan Hutan
4. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran
Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
5. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan
6. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
7. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Kehutanan
8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Kehutanan
dadang-solihin.blogspot.com 55
Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan
Perlindungan Hutan
Tujuan program: Indikator Kinerja Utama Program:
1. Meningkatkan ‘kemandirian’ pengelolaan 1. Terbangunnya sistem pengelolaan BLU 12
kawasan konservasi di UPT PHKA.
2. Terwujudnya kelestarian keanekaragaman 2. Konflik dan tekanan terhadap kawasan
hayati, dan hak-hak negara atas kawasan taman nasional dan kawasan konservasi
dan hasil hutan lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun
3. Meningkatnya penerimaan negara dan sebanyak 5%.
masyarakat dari kegiatan konservasi 3. Populasi spesies prioritas utama yang
sumberdaya alam. terancam punah meningkat sebesar 3% dari
Beberapa kegiatan dalam program Konservasi kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan
Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan habitat.
Hutan sangat erat kaitannya dalam merespon 4. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal
terhadap isu-isu perubahan iklim, utamanya logging, perambahan, perdagangan
dalam hal menekan terjadinya deforestasi dan tumbuhan dan satwa liar(TSL) ilegal,
degradasi hutan. penambangan ilegal dan kebakaran hutan)
Outcome program: penanganannya terselesaikan minimal 75%.
1. Biodiversity dan ekosistemnya berperan 5. Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau
significant sebagai penyangga ketahanan sumatera, dan pulau sulawesi berkurang
ekologis dan penggerak ekonomi riil serta 20% setiap tahun.
pengungkit martabat bangsa dalam 6. Meningkatnya pengusahaan pariwisata
pergaulan global. alam sebesar 60% dibanding tahun 2009.
dadang-solihin.blogspot.com 56
dadang-solihin.blogspot.com 57