Nama Dr. Solihin SE
: Dr Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 2
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
• Rencana K j P
R i t h
Kerja Pemerintah
• Tema dan Prioritas RKP 2011
• Perekonomian,
Kebijakan Perekonomian Fiskal dan
Perkiraan Resource Envelope 2011
• UU 11/2011 tentang Perubahan atas UU
10/2010 tentang APBN 2011
dadang-solihin.blogspot.com 4
dadang-solihin.blogspot.com 5
RKP 2011
• Merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2010-2014
p g g j p
– Memperhitungkan rangkaian lanjutan dari Inpres no: 1/2010
tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2010 yang dilaksanakan tahun ini
• Telah memuat Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagai
implementasi dari reformasi perencanaan dan penganggaran.
Memiliki ki j Output d O t tiap k i t
– M iliki prakiraan maju O t t dan Outcome ti kegiatan
prioritas dan program beserta pendanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 6
Dokumen
Dok men RKP 2011
S b i j b k
Sebagai penjabaran RPJMN 2010 2014 maka RKP 2011 t di i d i 3
2010-2014, terdiri dari
buku :
Buku I Tema Pembangunan tahun 2011 dan Prioritas Nasional
Buku serta kegiatan prioritas nasional menuju terwujudnya Visi,
I Presiden.
Misi dari Presiden-Wakil Presiden
Rencana pembangunan di semua bidang-bidang
Buku tertuang d l
sebagaimana yang t t
b i 2005-2025
dalam RPJPN 2005 2025
II dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2011.
Rencana pembangunan di semua bidang-bidang
Buku sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025
III dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2011
2011.
dadang-solihin.blogspot.com 7
2010-
Sasaran RPJMN 2010-2014
VISI 2014 : “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS
DAN BERKEADILAN”
2010 2011 2012 2013 2014
PERTUMBUHAN (%) 5,5 - 5,6 6,0 - 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,4 7,0 - 7,7
PENGANGGURAN (%) 76
7,6 73-74
7,3 7,4 6,7 7,0
67-70 60-66
6,0 6,6 5,0 6,0
50-60
KEMISKINAN (%) 12 0 -13 5
12,0 -13,5 11 5 - 12 5
11,5 12,5 10 5 - 11 5
10,5 11,5 9,5 10,5
9 5 - 10 5 8 0 - 10 0
8,0 10,0
Four Track Strategy: Pro-Growth - Pro-Jobs - Pro-Poor –
Pro-Green
dadang-solihin.blogspot.com 8
8
dadang-solihin.blogspot.com 9
Acuan Penyusunan
Tema dan Prioritas RKP 2011
VISI 2014 : “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS
BERKEADILAN
DAN BERKEADILAN”
ARAHAN “RAKER
CIPANAS” ; AKSELERASI
S S ISU LAINNYA :
PRIORITAS RPJMN DEBOTTLENECKING PERTUMBUHAN : Pemantapan
BESERTA DAN SINERGI PUSAT Kebijakan Pro Poor;
DAERAH (6,3% di 2011 dan
TARGETNYA Justice for All dan
- PROGRAM 100 HARI minimal 7% di 2014) MDG S
Pencapaian MDG’S
- INPRES 1/2010
TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011
dadang-solihin.blogspot.com 10
10
Tema RKP 2011
RKP 2010 RKP 2011
PEMULIHAN PEREKONOMIAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG
NASIONAL DAN PEMELIHARAAN BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA
KESEJAHTERAAN RAKYAT KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH
TINGKAT PERTUMBUHAN
TINGKAT PERTUMBUHAN
Pertumb. Ek. 6,0 6,3
P t b Ek (%) : 6 0 - 6 3
Pertumb. Ek. (%) : 5,5 - 5,6
KUALITAS PERTUMBUHAN
KUALITAS PERTUMBUHAN
BERKEADILAN menurunnya
Tk. Pengangguran (%) : 7,6
Tk. Pengangguran (%) : 7,3 - 7,4
Tk Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5
Tk. 12 0 13 5
Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5
dadang-solihin.blogspot.com 11
p g
Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi
antara Pusat dan Daerah
• PEMANTAPAN TATA KELOLA, a.l. :
– Seluruh KL sudah memulai reformasi birokrasi
– Sosialisasi dan Piloting reformasi birokrasi di daerah
– Harmonisasi regulasi (perda, tata ruang, pertanahan)
Mempersiapkan ASEAN C
– M i k it
Community 2015 a.l. d k t
l dengan memperkuat
lembaga-lembaga penjaminan mutu produk dan layanan (seperti Badan
Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional,
memperkuat langkah persiapan lainnya di berbagai K/L).
• DAERAH, a.l.
SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH a l :
– Pelayanan dasar (a.l. pendidikan, kesehatan)
gg g
– Penanggulangan kemiskinan ( , , )
(a.l. PNPM, PKH, KUR)
– Percepatan pertumbuhan (a.l. penyediaan infrastruktur untuk domestic
conectivity, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus)
dadang-solihin.blogspot.com 12
Prioritas Nasional RKP 2011
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009-2014
2009 2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
NEW INITIATIVES : 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
1. AKSELERASI 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
OUTPUT
2. OUTPUT BARU 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
3 KEGIATAN BARU
3.
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN
14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN 2014. PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP)
dadang-solihin.blogspot.com 13
TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA.
Resource Envelope Pagu Kebijakan
Indikatif 2011 RKP 2011
Pagu Kenaikan/
Kenaikan/
No URAIAN
APBN
Indikatif Penurunan
• Meneruskan
2010 kebijakan yang
2011 Thd 2010
telah direncanakan
I.
I BELANJA MENGIKAT : 148.631,4
148 631 4 154.798,6
154 798 6 6 167 2
6.167,2 2010-
pada RPJMN 2010
1. Belanja Pegawai (Rp. Murni) 89.979,1 96.809,8 6.830,7
2. Belanja Barang (Rp. Murni) 35.840,4 35.766,5 -73,9
2014 (baseline)
3. PNBP dan BLU 22.811,9 22.222,3 -589,6 • Kebijakan baru
2011 (new
II. BELANJA TIDAK MENGIKAT : 191.517,8 264.501,4 72.983,6
1. Rupiah Murni 166.271,1 233.743,1 67.472,0 initiatives)
2. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 1.000,0 1.000,0 0,0
3. PHLN 24.246,7 29.758,3 5.511,6
a. Pinjaman LN 23.026,8 26.641,5 3.614,7
b. Hibah LN 1.219,9 3.116,8 1.896,9
TOTAL BELANJA K/L 340.149,2 419.300,0 79.150,8
dadang-solihin.blogspot.com 14
Contoh Baseline RKP 2011 1/3
1/3
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH
PEMANTAPAN TATA KELOLA
Koordinasi Pengembangan Persentase peraturan pelaksanan UU Menyusun Perda yang mendukung
Penataan Ruang dan KEK yang terselesaikan (80%) pelaksanaan KEK
Pengembangan Wilayah
SINERGI PUSAT – DAERAH
Perluasan areal pertanian Luasan perluasan (519.570 ha) Menyusun perda-perda
implementasi UU 41/2001 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian
Pengembangan Pelabuhan Jumlah pelabuhan perikanan (973 Pemilihan dan penetapan lokasi
P ik
Perikanan l b h )
pelabuhan) pelabuhan
Pelaksanaan Preservasi dan Jumlah jalan yang ditingkatkan Peningkatan kualitas jalan
Peningkatan Kapasitas Jalan dan kapasitasnya (3.977,61 km) konektor
Jembatan Nasional
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Jumlah rencana tata ruang yang telah Penyelesaian RTRW Provinsi dan
Nasional disinkronkan (33 RTRW) RTRW Kab/Kota
Penyelenggaraan Rehabilitasi Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi - Mengoptimalkan rehabilitasi
Hutan hutan, magrove, gambut ,rawa, lahan kawasan hutan kritis dan DAS;
kritis dan hutan kota (642.000 ha) - Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan
y
dadang-solihin.blogspot.com 15
15
Contoh Baseline RKP 2011 2/3
KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN PERANAN DAERAH
SINERGI PUSAT – DAERAH
Penyediaan subsidi Pendidikan Jumlah siswa (44,8 juta siswa) - Penyediaan data siswa
dasar dan menengah (BOS) penerima BOS;
pelaksanaan.
- Pengawasan pelaksanaan
Bantuan Operasional Jumlah puskesmas (8.608 - Penyediaan data
Kesehatan (BOK) puskesmas) puskesmas penerima BOK;
Pengawasan pelaksanaan
- P l k
Pengembangan kebijakan dan Jumlah klinik KB Pemerintah Memperkuat lembaga
pembinaan kesertaan ber-KB dan swasta (28.200 klinik KB) pelayanan KB di kab/kota
PNPM Mandiri Cakupan penerapan PNPM & Sinkronisasi kegiatan daerah
Penguatan PNPM (9.878 desa; dengan PNPM
gg )
5.982 kec. dan 80 kab. tertinggal)
dadang-solihin.blogspot.com 16
16
Contoh Baseline RKP 2011 3/3
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN PERTAHAHAN KEAMANAN
KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH
PEMANTAPAN TATA KELOLA
Penyusunan dan Persentasi K/L yang Menyusun Grand
pelaksanaan kebijakan melaksanakan secara tuntas Design reformasi
reformasi birokrasi (100% tahun 2014) birokrasi di daerah
Harmonisasi regulasi Jumlah Perda yang dikaji Pengendalian
(9.000
(9 000 Perda) penyusunan Perda
SINERGI PUSAT - DAERAH
g g
Pengembangan Sistem p yang
Jumlah penduduk y g g
Penguatan
Administrasi Kependudukan menerima e-KTP (67,29 juta) kelembagaan
(SAK) kependudukan di
kab/kota sampai
kecamatan
dadang-solihin.blogspot.com 17
17
Kebijakan Pendanaan RKP 2011
Peningkatan Quality of
•Ekonomi Spending
Kesra
•Kesra
•Polhukam Meningkatkan Sinergi Kebijakan Belanja
• Integrasi kebijakan subsidi
• Sinergi dengan transfer daerah
Memfokuskan prioritas belanja
• Menghapuskan “never ending projects” dan
g g y g gp
kegiatan “reguler” yang kurang prioritas.
Quality Assurance
• Proses perencanaan, a.l. melalui Trilateral
g( pp
Meeting(Bappenas, Kemenkeu dan KL
terkait) guna mempertajam program dan
•Penerimaan Pajak kegiatan.
•Pembiayaan Defisit • Proses implementasi, a.l. melalui audit teknis
Pembiayaan
• Pinjaman DN (SBN, output dari kegiatan/proyek.
SUN) • Penguatan Monev.
• Pinjaman LN
dadang-solihin.blogspot.com 18
Kerangka Pagu Indikatif
RESOURCE ENVELOPE 2011
RPJMN 2010 - 2014
NEW INITIATIVES
INDIKASI 2011
(TERGANTUNG KETERSEDIAAN
(DEFISIT 1,9% dari PDB) ANGGARAN)
ALOKASI
PAGU INDIKATIF
RKP 2011
• Ketersediaan anggaran untuk tahun 2011 diperkirakan sangat terbatas,
gg p g
• Pemenuhan New Initiatives dilakukan melalui penajaman program dan realokasi
dari pagu RPJMN
dadang-solihin.blogspot.com 19
Pendanaan New Initiatives
Dilaksanakan tahun 2011
P
Pagu i dik tif RPJMN 2010
indikatif 2010- sebagai New Initaitives
2014 untuk tahun 2011
Dilanjutkan tahun
2012 s/d 2014
Kebutuhan
New Initiatives
REALOKASI :
– Efisiensi non prioritas, output
prioritas RPJMN tetap
– Sebagian output prioritas
g p p
Kegiatan yang sudah RPJMN digeser ke tahun-tahun
direncanakan dalam berikutnya
RPJMN
dadang-solihin.blogspot.com 20
Alokasi d P i it
Al k i pada Prioritas RKP 2011
• Upfront loading untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Tahun
2011*).
– Di awal pemulihan krisis, pemerintah merupakan stimulan
utama, sehingga diperlukan daya dorong belanja yang besar
– Back log di infrastruktur jika tidak segera diatasi akan
menghambat akselerasi pertumbuhan
• Pemenuhan Renstra K/L sesuai 14 prioritas nasional dalam RPJMN
2010 – 2014
– Cukup besar, tidak dapat menumpuk di belakang
)
*) TEMA RKP 2011 :
“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG
PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT - DAERAH”
dadang-solihin.blogspot.com 21
RANCANGAN PAGU INDIKATIF RKP 2011
g Mengikat)
g
(Mengikat dan Tidak Mengikat) (Triliun Rupiah)
SUMBER DAYA MANUSIA
- Kem. Pendidikan Nasional
BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA 2005-2011 - Kem. Agama
- Kem. Kesehatan
,450,0
AKSELERASI
,400,0 PERTAHANAN DAN KEAMANAN
MELANDAI - Kem. Pertahanan
- Polri RI
121,7
,350,0 (29,0%)
,300,0 103,8
(30 5%)
(30,5%) ,
INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, ,
87,0 109,0 KELAUTAN DAN KEHUTANAN
72,5
(27,9%) (33,8%) - Kem. PU
,250,0 (17,3%)
- Kem. Perhubungan
75,1 - Kem. ESDM
(29,1%) - Kem. Pertanian
69,5 - Kem. Dalam Negeri
200 0
,200,0 59 7
59,7
(20,4%)
(19,2%) 58,5 - Kem. Kelautan dan Perikanan
60,0 (18,1%) - Kem. Kehutanan
(29,4%) PEMERINTAHAN UMUM
52,7 131,4
- Kem. Keuangan
,150,0 (20,4%) (31,3%)
- Kem. Luar Negeri
45,0 81,8 85,5 - Mahkamah Agung
36 0
36,0 26,2%)
26 2%) 81,6 (25 1%)
(25,1%)
(22,0%)
(22 0%)
59,5 (25,3%)
,100,0(28,2%) (23,1%)
43,8 26,7
33,1
(21,4%) 28,2 26,1 (6,4%)
(26,0%) 18,1 26,1
(9,0%) (7,7%) 61 K/L LAINNYA
13,5 (7,0%) (8,1%)
,50,0 30,0
(23 5%) (6,6%)
( , ) 67,1
(23,5%) 52,5 55 2
55,2 55 2
55,2
41,9 47,1 (16,0%)
9,4 (20,4%) 17,7%) (16,2%)
(20,5%) (14,6%)
(7.4%)
- 18,9
(14,8%)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi perlu akselerasi belanja pemerintah.
dadang-solihin.blogspot.com 22
• Bagian terbesar akselerasi tersebut untuk membiayai infrastruktur.
dadang-solihin.blogspot.com 23
Penyesuaian
Komponen Dana Pen es aian
Pasal 1.28
P l 1 28
UU 10/2010 UU 11/2011
Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah
Dana Tambahan Penghasilan Guru Dana Tambahan Penghasilan Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Operasional Sekolah (BOS)
Dana Penyesuaian Infrastruktur Dana Penyesuaian Infrastruktur
Daerah Daerah
Kurang Bayar Dana Sarana & Kurang Bayar Dana Sarana &
Prasarana Infrastruktur Provinsi Prasarana Infrastruktur Provinsi
p
Papua Barat p
Papua Barat
- Tidak ada - Dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Daerah (DPPID)
dadang-solihin.blogspot.com 24
p g
Dana Percepatan Pembangunan
Insfrastruktur Daerah (DPPID)
• DPPID adalah:
– dana yang dialokasikan kepada
daerah
– dalam rangka peningkatan
pelayanan publik
– melalui penyediaan infrastruktur
dan prasarana daerah,
– yang ditujukan untuk mendorong
t b d
percepatan pembangunan daerah h
1.29a
Pasal 1 29a
dadang-solihin.blogspot.com 25
p y g
Komponen Pembiayaan Dalam Negeri
Pasal 1.31
UU 10/2010 UU 11/2011
Penerimaan: Penerimaan:
Penerimaan cicilan pengembalian Penerimaan cicilan pengembalian
penerusan pinjaman penerusan pinjaman
g g
Rekening Kas Umum Negara g g
Rekening Kas Umum Negara untuk
untuk pembiayaan kredit investasi pembiayaan kredit investasi
Pemerintah Pemerintah
S ld anggaran l bih
Saldo lebih Saldo lebih
S ld anggaran l bih
-Tidak Ada- Rekening cadangan dana reboisasi
Pri atisasi
Privatisasi Privatisasi
Pri atisasi
Hasil pengelolaan aset Hasil pengelolaan aset
Penerbitan bersih surat berharga Penerbitan bersih surat berharga
negara negara
j g
Pinjaman dalam negeri j g
Pinjaman dalam negeri
dadang-solihin.blogspot.com 26
p y g
Komponen Pembiayaan Dalam Negeri
Pasal 1.31
UU 10/2010 UU 11/2011
g
Pengeluaran: g
Pengeluaran:
-Tidak Ada- Rekening Pembangunan Hutan
Dana Investasi Pemerintah Dana Investasi Pemerintah
Penyertaan Modal Negara Penyertaan Modal Negara
Dana Bergulir Dana Bergulir
Dana Pengembangan Pendidikan Dana Pengembangan Pendidikan
Nasional Nasional
Kewajiban yang Timbul Akibat Kewajiban yang Timbul Akibat
Penjaminan Pemerintah Penjaminan Pemerintah
dadang-solihin.blogspot.com 27
gg p g
Sumber Anggaran Pendapatan Negara
dan Hibah Tahun Anggaran 2011
(2), (3), (4),
Pasal 2: Perubahan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan
ayat (5)
UU 10/2010 UU 11/2011 Perubahan
(2) Penerimaan Perpajakan: (2) Penerimaan Perpajakan: Rp. 28.429.740.762.000
Rp. 850.255.476.000.000 Rp. 878.685.216.762.000
(3) Penerimaan Negara Bukan (3) Penerimaan Negara Bukan Rp. 35.660.328.766.000
Pajak: Pajak:
Rp. 250.906.988.236.000 Rp. 286.567.317.002.000
(4) Penerimaan Hibah: (4) Penerimaan Hibah: Rp. 922.605.508.000
Rp. 3.739.500.000.000 Rp. 4.662.105.508.000
(5) Jumlah Anggaran (5) Jumlah Anggaran Rp 65 012 675 036 000
Rp. 65.012.675.036.000
Pendapatan Negara dan Pendapatan Negara dan
Hibah Tahun 2011: Hibah Tahun 2011:
Rp. 1.104.901.964.236.000 Rp. 1.169.914.639.272.000
dadang-solihin.blogspot.com 28
Penerimaan Perpajakan
p j 1/3
1/3
Pasal 3: ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (2) huruf a angka 3
dihapus, dan ayat (2) huruf b diubah, ayat (4) tetap, dan penjelasan ayat (4)
diubah.
UU 10/2010 UU 11/2011 Perubahan
(2) Penerimaan pajak dalam (2) Penerimaan pajak dalam Rp. 4.499.182.636.000
negeri direncanakan negeri diperkirakan
Rp. 827.246.166.000.000 Rp. 831.745.348.636.000
(2).a.3 Hibah dan pembiayaan - Dihapus -
internasional dari
lembaga keuangan
multilateral
Rp. 1.000.000.000.000
(2).b Pajak pertambahan nilai (2).b Pajak pertambahan nilai Rp. 13.668.584.273.000
barang dan j
g pajak
jasa dan p j g
barang dan j pajak
jasa dan p j
penjualan atas barang penjualan atas barang
mewah mewah
Rp. 312.109.978.000.000 Rp. 298.441.393.727.000
(3) Penerimaan pajak (3) Penerimaan pajak Rp. 23.930.558.126.000
perdagangan internasional perdagangan internasional
Rp. 23.009.310.000.000 Rp. 46.939.868.126.000
dadang-solihin.blogspot.com 29
Penerimaan Perpajakan 2/3
Pasal 3: ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (2) huruf a angka 3 dihapus,
dan ayat (2) huruf b diubah, ayat (4) tetap, dan penjelasan ayat (4) diubah.
No Sumber Penerimaan Perkiraan Jumlah
1 pajak dalam negeri: Rp 831.745.348.636.000
• pajak penghasilan (termasuk pajak Rp 431.977.019.922.000
penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh
DTP) atas:
• komoditas panas bumi Rp 1.000.000.000.000
• bunga, imbal hasil, dan penghasilan Rp 2.500.000.000.000
pihak ketiga atas jasa yang diberikan
k d Pemerintah d l
kepada P bit
i t h dalam penerbitan
surat berharga negara di pasar
internasional (tidak termasuk jasa
konsultan hukum lokal) )
• pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan Rp 298.441.393.727.000
pajak penjualan atas barang mewah
• pajak bumi dan bangunan Rp 29.057.780.000.000
29 057 780 000 000
• cukai Rp 68.075.339.103.000
• pajak lainnya Rp 4.193.815.884.000
dadang-solihin.blogspot.com 30
Penerimaan Perpajakan
p j 3/3
No Sumber Penerimaan Perkiraan Jumlah
2 Penerimaan pajak perdagangan
P i j k d Rp 46.939.868.126.000
R 46 939 868 126 000
internasional:
• bea masuk, termasuk: Rp 21.500.792.207.000
• fasilitas bea masuk ditanggung Rp 500.000.000.000
Pemerintah (BM DTP)
bea keluar
• b k l Rp 25.439.075.919.000
R 25 439 075 919 000
dadang-solihin.blogspot.com 31
1/3
Penerimaan Negara Bukan Pajak 1/3
Pasal 4: Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4), ayat (8), dan ayat (9) diubah, ayat
(10) tetap, dan penjelasan ayat (10) diubah.
UU 10/2010 UU 11/2011 Perubahan
(2) Penerimaan Sumber Daya (2) Penerimaan Sumber Daya Rp 28 856 796 856 000
Rp. 28.856.796.856.000
Alam Alam
Rp. 163.119.225.862.000 Rp. 191.976.022.718.000
(4) Bagian Pemerintah atas (4) Bagian Pemerintah atas Rp 1 245 423 000 000
Rp. 1.245.423.000.000
laba BUMN laba BUMN
Rp. 27.590.400.000.000 Rp. 28.835.823.000.000
Penerimaan negara b k
(8) P i bukan (8) P
Penerimaan negara b k
i bukan R 5 172 882 280 000
Rp. 5.172.882.280.000
pajak pajak
Rp. 45.166.553.743.000 Rp. 50.339.436.023.000
(9) Pendapatan BLU (9) Pendapatan BLU Rp. 385.226.630.000
Rp. 15.030.808.631.000 Rp. 15.416.035.261.000
dadang-solihin.blogspot.com 32
2/3
Penerimaan Negara B k P j k
P i N Bukan Pajak
y ( ) y ( ) y ( ) y ( ) y
Pasal 4: Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4), ayat (8), dan ayat (9) diubah, ayat
(10) tetap, dan penjelasan ayat (10) diubah.
No Sumber Penerimaan Perkiraan Jumlah
penerimaan sumber daya alam; Rp191.976.022.718.000
p y y
penerimaan sumber daya alam minyak p
Rp173.167.270.000.000
bumi dangas bumi (SDA migas)
penerimaan sumber daya alam Rp18.808.752.718.000
nonminyak bumi dan gas bumi (SDA
nonmigas)
bagian Pemerintah atas laba BUMN Rp28.835.823.000.000
penerimaan negara bukan pajak lainnya; Rp50.339.436.023.000
Rp50 339 436 023 000
pendapatan BLU Rp15.416.035.261.000
dadang-solihin.blogspot.com 33
3/3
Penerimaan Negara B k P j k
P i N Bukan Pajak
• Dana yang dicadangkan untuk kegiatan pemulihan lokasi perminyakan
yang ditinggalkan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) harus
p
ditempatkan p p
pada perbankan nasional.
• Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba
BUMN di bidang usaha perbankan:
l i i t
– penyelesaian piutang b l h d bidang usaha
bermasalah pada BUMN di bid h
perbankan dilakukan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian piutang bermasalah pada
BUMN di bidang usaha perbankan diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
• Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di atas termasuk
penerimaan bagian Pemerintah atas laba PT PLN (Persero) pada tahun
buku 2010 sebagai akibat dari pemberian margin usaha sebesar 8%
p (
kepada PT PLN (Persero). )
dadang-solihin.blogspot.com 34
Komponen APBN Anggaran 2011
K A
Pasal 5: Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah
No Komponen Perkiraan Jumlah
1 Anggaran belanja Pemerintah Rp 908.243.422.687.800,00
Pusat
P t
2 Anggaran transfer ke daerah Rp 412.507.891.828.200,00
TOTAL 1.320.751.314.516.000,00
Rp 1 320 751 314 516 000 00
dadang-solihin.blogspot.com 35
Komponen APBN Anggaran 2011
K A
Pasal 5: Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah
UU 10/2010 UU 11/2011 Perubahan
(2) Anggaran Belanja (2) Anggaran Belanja Rp. 68.665.255.860.000
Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat
R 839 578 166 827 800
Rp. 839.578.166.827.800 Rp. 908.243.422.687.800
R 908 243 422 687 800
(3) Anggaran Transfer ke (3) Anggaran Transfer ke Rp. 19.527.593.350.000
Daerah Daerah
Rp. 392.980.298.478.200 Rp. 412.507.891.828.200
(4) Jumlah Anggaran Belanja (4) Jumlah Anggaran Belanja Rp. 91.192.849.210.000
Negara TA 2011 Negara TA 2011
Rp. 1.229.558.465.306.000 Rp. 1.320.751.314.516.000
dadang-solihin.blogspot.com 36
gg j
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Pasal 6: Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah
UU 10/2010 UU 11/2011 Perubahan
(2) Belanja Pemerintah Pusat (2) Belanja Pemerintah Pusat Rp. 71.665.255.860.000
menurut organisasi menurut organisasi
Rp. 836.578.166.827.800
p Rp. 908.243.422.687.800
p
(3) Belanja Pemerintah Pusat (3) Belanja Pemerintah Pusat Rp. 71.665.255.860.000
menurut fungsi menurut fungsi
Rp. 836.578.166.827.800 Rp. 908.243.422.687.800
(4) Belanja Pemerintah Pusat (4) Belanja Pemerintah Pusat Rp. 71.665.255.860.000
menurut jenis belanja menurut jenis belanja
Rp. 836.578.166.827.800 Rp. 908.243.422.687.800
• Perubahan lebih lanjut belanja kementerian negara/lembaga (K/L) sebagai akibat
adanya anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 29.086.167.268.096,00
termasuk anggaran untuk:
1. penerapan reward sebesar Rp 295.525.363.000,00
2. Penerapan punishment sebesar Rp 1.641.170.000,00
yang dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah.
• Perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 di atas dirinci
lebih lanjut dalam Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
g
Negara/Lembaga (g (SP RKA-K/L).)
dadang-solihin.blogspot.com 37
Subsidi Bahan Bakar
Pasal 7: Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) tetap, dan penjelasan ayat (2) diubah:
UU 10/2010 UU 11/2011 Perubahan
(1) Subsidi BBM jenis (1) Subsidi BBM jenis Perkiraan Jumlah
tertentu dan LPG 3 kg tertentu dan LPG 3 kg
p
Rp. 95.914.180.000.000 p
Rp. 129.723.580.000.000
(1a) Subsidi BBM jenis
tertentu dan LPG 3 kg
sudah termasuk subsidi
PPN
dadang-solihin.blogspot.com 38
Subsidi Listrik
Pasal 8: Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) tetap, dan penjelasan ayat (2) diubah:
UU 10/2010 UU 11/2011 Perubahan
(1) Subsidi Listrik TA 2011 (1) Subsidi Listrik TA 2011 Rp. 24.865.115.788.000
diperkirakan diperkirakan
p
Rp. 40.700.000.000.000 p
Rp. 65.565.115.788.000
(1a) Subsidi listrik sudah
termasuk pembayaran
kekurangan subsidi listrik
tahun 2009 (audited)
sebesar
Rp. 4.580.473.788.000
dadang-solihin.blogspot.com 39
p
Subsidi Pupuk
Pasal 10: Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1
ayat
(satu) ayat, yakni ayat (1a)
UU 10/2010 UU 11/2011 Perubahan
(1) Subsidi Pupuk TA 2011 (1) Subsidi Pupuk TA 2011 Rp 3.535.995.091.000
Rp. 3 535 995 091 000
diperkirakan diperkirakan
Rp.15.267.030.111.000 Rp. 18.803.025.202.000
Subsidi P p k s dah
(1a) S bsidi Pupuk sudah
termasuk pembayaran
kekurangan subsidi pupuk tahun
2009 (audited) sebesar
Rp. 1.967.601.852.000 dan
termasuk realokasi kekurangan
bayar subsidi pupuk TA 2008
(audited) sebesar
Rp.458.423.350.000 dari bagian
anggaran belanja lainnya
(BA999.08) ke bagian anggaran
belanja subsidi (BA 999.07)
dadang-solihin.blogspot.com 40
Subsidi Lain
( p)
Perkiraan Jumlah (Rp.)
Pasal
P l S b idi
Subsidi
UU 10/2010 UU 11/2011 Perubahan
12 Subsidi dalam rangka 1.877.494.574.000 1.849.403.651.000 28.090.923.000
ke ajiban pela anan
kewajiban pelayanan
umum/public service
obligation (PSO) dalam
Tahun Anggaran 2011
gg
13 Subsidi bunga kredit 2.618.239.000.000 1.866.248.000.000 7.5199.1000.000
program dalam Tahun
Anggaran 2011
14 Subsidi pajak ditanggung 14.750.000.000.000 4.000.000.000.000 10.750.000.000.000
Pemerintah (DTP) dalam
Tahun Anggaran 2011
dadang-solihin.blogspot.com 41
S bsidi
Belanja Subsidi
Pasal 15: Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2), dan ayat (3) dihapus
UU 10/2010 UU 11/2011
(1) Belanja subsidi dapat disesuaikan (1) Belanja Subsidi dapat disesuaikan
dengan kebutuhan realisasi pada dengan kebutuhan realisasi pada
tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berjalan untuk
g p
mengantisipasi deviasi realisasi g p
mengantisipasi deviasi realisasi
asumsi ekonomi makro, asumsi ekonomi makro dan
berdasarkan kemampuan negara perubahan parameter subsidi,
berdasarkan kemampuan keuangan
negara.
(2) – dihapus –
(3) – dihapus –
dadang-solihin.blogspot.com 42
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
P l L Sid j
Pasal 18: Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah
UU 10/2010 UU 11/2011
(1) Dana pada Badan Penanggulangan Lumpur (1) Dana pada Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2011, dapat Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2011, dapat
digunakan untuk: digunakan untuk:
• Melunasi kekurangan pembayaran • Melunasi kekurangan pembayaran
b li
pembelian tanah h b li
pembelian tanah h
• Bantuan kontrak rumah • Bantuan kontrak rumah
• Tunjangan hidup dan biaya evakuasi di • Tunjangan hidup dan biaya evakuasi di
luar peta terdampak pada tiga desa luar peta terdampak pada tiga desa
(Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, (Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring,
dan Desa Pejarakan) dan Desa Pejarakan)
• Bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup • Bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup
Biaya evakuasi
• Bi k i Biaya evakuasi
• Bi k i
• Relokasi pada sembilan rukun tetangga • Relokasi
di tiga desa (Desa Siring Barat, Desa • Pembayaran pembelian tanah dan
Jatirejo, dan Desa Mindi)
j ) bangunan pada sembilan rukun
g p
tetangga di tiga desa (Desa Siring Barat,
Desa Jatirejo, dan Desa Mindi).
dadang-solihin.blogspot.com 43
1/3
1/3
Optimalisasi Anggaran
Pasal 20: Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2
(dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6)
UU 10/2010 UU 11/2011
(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan anggaran belanja tahun pelaksanaan anggaran belanja Tahun
2010, kementerian negara/lembaga Anggaran 2010, kementerian
(K/L) yang tidak sepenuhnya negara/lembaga (K/L) yang melakukan
melaksanakn anggaran belanja tahun optimalisasi anggaran belanja pada
b i telah ditetapkan,
2010 sebagaimana t l h dit t k Tahun A
T h Anggaran 2010 d dapatt
anggaran yang tidak terserap tersebut menggunakan hasil optimalisasi
akan menjadi faktor pengurang dalam anggaran belanja tersebut pada Tahun
t l k i
penetapan alokasi anggaran pada d A l j t
Anggaran 2011 yang selanjutnya
Tahun Anggaran 2011 disebut dengan penghargaan atau
reward.
dadang-solihin.blogspot.com 44
2/3
Optimalisasi Anggaran
Pasal 20: Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2
ayat, (1b), ayat
(dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6)
UU 10/2010 UU 11/2011
(1a) Tata cara penetapan hasil optimalisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut oleh Pemerintah
tidak h l k
(1b) KL yang tid k sepenuhnya melaksanakank
anggaran belanja TA 2010 sebagaimana telah
ditetapkan, anggaran yang tidak terserap
tersebut akan menjadi faktor pengurang
dalam penetapan alokasi anggaran pada TA
2011
dadang-solihin.blogspot.com 45
3/3
Optimalisasi Anggaran
Pasal 20: Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2
(dua) t k i
(d ) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), d dit b hk 1 ( t ) ayat, yakni ayat (6)
t (1 ) d t (1b) dan ditambahkan (satu) t k i t
UU 10/2010 UU 11/2011
(6) Dalam rangka penggunaan hasil
optimalisasi belanja K/L Tahun
Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran
2011 (reward) Pemerintah dapat
menggunakan SAL atau penyesuaian
belanja negara.
dadang-solihin.blogspot.com 46
Transfer Daerah
Pasal 25: Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) diubah
Perkiraan Jumlah (Rp.)
No. Transfer Daerah
UU 10/2010 UU 11/2011 Perubahan
1. Dana Perimbangan 334.324.012.145.000 347.538.605.495.000 1.321.459.3350.000
2. Dana Otonomi Khusus dan 58.656.286.333.200 64.969.286.333.200 60313.000.000.000
penyesuaian
dadang-solihin.blogspot.com 47
Dana Perimbangan
g 1/3
1/3
Pasal 26: Ketentuan Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, ayat (5)
dihapus penjelasan ayat (4), dan ayat (6) diubah, ayat (13) tetap dan penjelasan ayat (13)
dihapus, (4) diubah tetap,
diubah
No. Dana Perkiraan Jumlah
1 Dana Bagi Hasil Rp 96.772.092.547.000,00
termasuk kurang bayar DBH PPh, Pajak Bumi dan
(PBB)
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), dan Cukai Hasil
Tembakau, serta DBH SDA minyak bumi, gas bumi,
umum kehutanan, perikanan,
pertambangan umum, kehutanan perikanan dan
pertambangan panas bumi
2 Dana Alokasi Umum : Rp 225.533.712.048.000,00
t kk k i itif t daerah
termasuk koreksi positif DAU atas 12 d h
Kab/Kota sebesar Rp887.223.000,00)
3 Dana Alokasi Khusus: Rp 25.232.800.900.000,00
termasuk koreksi positif DAK untuk 8 Kab/Kota
sebesar Rp900.000,00)
dadang-solihin.blogspot.com 48
2/3
Dana Perimbangan
• Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Pendidikan harus terlebih dahulu
dikonsultasikan/mendapatkan
• Persetujuan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan sebagaimana
diatur dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
g g g
tentang Keuangan Negara.
• Untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitasnya, maka
pelaksanaan DAK Pendidikan harus menggunakan metode pengadaan
b dan jasa yang mengacu k
barang d j d k i
kepada mekanisme sesuai d i dengan
peraturan perundangan dan tidak dalam bentuk block grant/hibah ke
penerima manfaat atau sekolah.
• Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun
Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi
2011,
melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2011 Pemerintah menyalurkan
alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 49
3/3
Dana Perimbangan
• Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum
dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah
penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan
dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.
• Dana cadangan dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu
tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan
triwulan IV Tahun Anggaran 2011.
gg
• Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
• Perhitungan dan pembagian lebih lanjut mengenai dana
perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 50
1/3
1/3
Kh s s
Dana Otonomi Khusus
• Pasal 27: Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b ditambah 1 (satu) angka
yakni angka 7, dan ayat (3) diubah, setelah ayat (10) ditambah 2 (dua) ayat
k i t dan t
yakni ayat 11 d ayat 12
• Dana otonomi khusus dan penyesuaian terdiri atas:
1.
1 Dana Otonomi Khusus
2. Dana Penyesuaian, yang terdiri atas:
a. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNSD);
b. Dana Insentif Daerah (DID);
c. Tunjangan Profesi Guru (TPG);
d B t O i l S k l h (BOS);
d. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
e. Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID);
f. Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi
Papua B t Tahun Anggaran 2008; d
P Barat T h A 2008 dan
g. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).
dadang-solihin.blogspot.com 51
Dana Otonomi Khusus 2/3
No. Dana Perkiraan Jumlah
1 Dana Otonomi Khusus Rp 10.421.312.993.000,00
2 Dana Penyesuaian Rp 54.547.973.340.200,00
• D Tambahan Penghasilan G
Dana T b h P h il Guru P
Pegawai N
i Negeri Si il
i Sipil Rp 3.696.177.700.000,00
R 3 696 177 700 000 00
Daerah (PNSD)
• Dana Insentif Daerah (DID) Rp 1.387.800.000.000,00
• Tunjangan Profesi Guru (TPG) Rp 18.537.689.880.200,00
• Bantuan Operasional Sekolah (dibayarkan melalui mekanisme Rp16.812.005.760.000,00
transfer ke daerah)
• Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Rp 7.700.800.000.000,00
• kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Rp 100.500.000.000,00
p gg
Papua Barat Tahun Anggaran 2008
• Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), Rp 6.313.000.000.000,00
terdiri dari:
1. Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp 613.000.000.000,00
2. Infrastruktur Kawasan Transmigrasi sebesar
Rp500.000.000.000,00
3. Infrastruktur Lainnya sebesar Rp5.200.000.000.000,00
dadang-solihin.blogspot.com 52
Dana Otonomi Khusus 3/3
• Dana insentif daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan
kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.
• Pemerintah daerah penerima dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah
dapat melaksanakan program d k i t
d t l k k d h l i t t
dan kegiatannya mendahului penetapan peraturan
daerah tentang Perubahan APBD, dengan cara:
1. menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD
dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pimpinan DPRD
2. menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD)
)
3. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya
APBD.
ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD
• Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang APBD
maupun peraturan daerah tentang Perubahan APBD, atau karena tidak melakukan
APBD,
Perubahan APBD maka tetap dapat melaksanakan program/kegiatan dengan
melakukan prosedur seperti tersebut di atas dan menyampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 53
Anggaran Pendidikan
• Pasal 28: Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah
• gg pendidikan sebesar Rp266.940.602.903.200,00
Anggaran p p ,
• Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,2% yang
merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap
total anggaran belanja negara sebesar
Rp1.320.751.314.516.000,00
• D l l k i didik termasuk d
Dalam alokasi anggaran pendidikan t b
k dana pengembangan
pendidikan nasional sebesar Rp2.617.700.000.000,00 yang
penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan p
p gg y g peraturan
perundang-undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 54
1/2
1/2
Defisit Anggaran
• Pasal 29: Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3)
tetap, dan penjelasan ayat (3) diubah
• Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran
2011 diperkirakan sebesar Rp1.169.914.639.272.000,00
• Jumlah tersebut lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja
negara yang diperkirakan sebesar Rp1.320.751.314.516.000,00
• Dalam T h A
D l t d t d fi it
Tahun Anggaran 2011 terdapat defisit anggaran yang
diperkirakan sebesar Rp150.836.675.244.000,00 yang akan dibiayai
dari pembiayaan defisit anggaran.
p y gg
dadang-solihin.blogspot.com 55
2/1
Defisit Anggaran
• Pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran 2011 diperoleh dari
sumber-sumber:
1. Pembiayaan Dalam Negeri diperkirakan sebesar
Rp153.613.307.023.000,00
2. Pembiayaan Luar Negeri Neto diperkirakan sebesar negatif
Rp2.776.631.779.000,00
dadang-solihin.blogspot.com 56
Pasal Sisipan
• Pasal 29A antara Pasal 29 dan Pasal 30
• Pasal 36A antara Pasal 36 dan Pasal 37
Pasal 29A Pasal 36A
• Menteri Keuangan diberikan • Jika terjadi pembalikan (reversal) dana asing dari pasar
kewenangan untuk mengalokasikan SBN domestik secara signifikan yang membahayakan
anggaran kewajiban penjaminan pembiayaan APBN dan stabilitas pasar keuangan
Pemerintah. domestik, Pemerintah dengan persetujuan DPR
• Kewenangan tersebut dilakukan diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk
dengan persetujuan DPR. melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah
• Anggaran kewajiban penjaminan memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan
Pemerintah sebagaimana
g akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun
diperhitungkan sebagai b ik t
berikutnya.
piutang/tagihan kepada entitas • Jumlah penggunaan SAL dilaporkan dalam Laporan
terjamin atau belanja K/L. Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011.
dadang-solihin.blogspot.com 57
Perubahan Pasal 30
UU 10/2010 UU11/2011
Penyertaan modal negara pada 1. Penyertaan modal negara pada
organisasi/lembaga keuangan organisasi/lembaga keuangan
internasional yang akan dilakukan internasional dan Penyertaan Modal
Negara (PMN) lainnya yang akan
dan/atau telah tercatat pada Laporan
dilakukan dan/atau telah tercatat
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
g ( )
pada Laporan Keuangan Pemerintah
sebagai Investasi Permanen Pusat (LKPP) sebagai Investasi
Penyertaan Modal Negara, Permanen Penyertaan Modal
ditetapkan untuk dijadikan Negara, ditetapkan untuk dijadikan
penyertaan modal negara pada penyertaan modal negara pada
organisasi/lembaga keuangan
g g g organisasi/lembaga keuangan
internasional tersebut. internasional dan Penyertaan Modal
Negara (PMN) lainnya tersebut.
2.
2 Pelaksanaan pada ayat 1 ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
dadang-solihin.blogspot.com 58
dadang-solihin.blogspot.com 59