Bahan Uji Publik dari PMD - IRE Yogya by gR1AvP38

VIEWS: 30 PAGES: 20

									     DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
               DEPARTEMEN DALAM NEGERI
                        2008
MENGAPA PERLU ADA UU DESA?
1.   ARGUMEN HISTORIS

2.   ARGUMEN FILOSOFIS-KONSEPTUAL

3.   ARGUMEN YURIDIS

4.   ARGUMEN SOSIOLOGIS


5.   ARGUMEN PSIKOPOLITIK
1.   DESA MERUPAKAN BASIS MASYARAKAT

2.   DESA MERUPAKAN BASIS KEARIFAN LOKAL

3.   DESA MERUPAKAN BASIS SDA
1.   DESA MERUPAKAN TATA PEMERINTAHAN YG
     PALING AWAL

2.   DESA MERUPAKAN FUNDAMEN NEGARA

3.   FONDASI PENGELOLAAN
     KEBIJAKAN
1.   PENJABARAN Psl. 18 UUD 1945

2.   Rekoknisi terhadap kesatuan masyarakat hukum

3.   Memperjelas posisi desa
1.   PARADIGMA PEMBANGUNAN DARI BAWAH

2.   MEMPERKUAT POSISI DESA SBG ENTITAS
     PAGUYUBAN

3.   MEMBANGUN SISTEM SOSIAL YG LEBIH
     BAIK
1.   FORMAT DESA YG TEPAT

2.   MENANGGULANGI ISU MARGINALISASI DESA

3.   PENEMPATAN DESA SBG SUBYEK
     PEMBANGUNAN
 TERDIRI DARI : 13 BAB dan 115 Pasal
   Bab I : Ketentuan Umum
   Bab II : Pembentukan dan Perubahan
             Status Desa
   Bab III: Kewenangan Desa
   Bab IV: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   Bab V : Peraturan Desa
   Bab VI     : Perencanaan Pembangunan Desa
   Bab VII    : Keuangan Desa
   Bab VIII   : Badan Usaha Milik Desa
   Bab IX     : Kerjasama Desa
   Bab X      : Lembaga Kemasyarakatan
   Bab XI     : Pembinaan dan Pengawasan
   Bab XII    : Ketentuan Peralihan
   Bab XIII   : Ketentuan Penutup
A.   PEMBENTUKAN DESA

B.   KEWENANGAN DESA

C.   PENYELENGGARAAN PEMDES

D.   MUSYAWARAH DESA

E.   KEUANGAN DESA

F.   LEMBAGA KEMASYARAKATAN

G.   KERJASAMA DESA
A.   PEMBENTUKAN DESA & PERUB. STATUS DESA

     1. Diputuskan dalam Musyawarah Desa
     2. Evaluasi dari Pem. Provinsi dan
        Kabupaten/Kota.
     3. Pembentukan Desa dan atau
        perubahan status desa harus dengan
        penetapan dan penegasan batas
        Desa
B.   KEWENANGAN DESA
     1. Pengakuan (recognisi) kewenangan oleh
        Pemerintah
     2. Desa dapat mengusulkan tugas pembantuan
C.   PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

     1. Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD 6 tahun
     2. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Camat
     3. Usia pengangkatan Perangkat Desa lainnya adalah
        20-35 dan diberhentikan pada usia 56 tahun
     4. Penetapan anggota BPD dengan pemilihan
D.   MUSYAWARAH DESA

     1. Forum pengambilan keputusan strategis yang ada
        di desa
     2. Melibatkan peran dari organisasi dan lembaga
        yang di desa.
E.   KEUANGAN DESA

     1. Alokasi dana APBN untuk Desa
     2. Kekayaan Desa yang telah diambil alih oleh
        Kab./Kota wajib dikembalikan kepada Desa
     3. BUMDES
F.   LEMBAGA KEMASYARAKATAN

     1. Definisi LK perlu didiskusikan
     2. Jenis-jenis dan proses pembentukan LK belum
        diatur dalam RUU (termasuk pengelompokan
        lembaga lain yang ada di masyarakat, mis:
        lembaga adat)
G.   KERJASAMA DESA

     1. Cara penyelesaian perselisihan kerjasama antar
        Desa (mediasi dan arbitrasi)
     2. Cara penyelesaian perselisihan kerjasama desa
        dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan
        oleh Bupati/Walikota diselesaikan di pengadilan

								
To top