HUKUM PERSEROAN TERBATAS (Berdasar UU Nomor 40 Th 2007 tentang ... - PowerPoint

							HUKUM PERSEROAN TERBATAS
(Berdasar UU Nomor 40 Th 2007 tentang
         Perseroan Terbatas)



                Oleh:
         Munawar Kholil
    (Dosen Fakultas Hukum UNS)
DASAR HUKUM
   Secara khusus badan usaha Perseroan
    Terbatas diatur dalam Undang-Undang No.
    40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak
    tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT
    2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yg
    diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun
    setelah diundangkan) s.d. 15 Agt 2007, UUPT
    th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan ttg
    perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD
    Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala
    perubahannya
 (terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang
  mengubah sistem hak suara para pemegang
  saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan
  Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -
 Ordonantie op de Indonesische Maatschappij
 op Aandeelen (IMA)- diundangkan dalam
 Staatsblad 1939 No. 569 jo 717.
 Peraturan Perundang-undangan lainnya
  yang terkait
 Peraturan Pelaksanaan (PP dst.)
                PENGERTIAN
 Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya
  dikenal       dengan     istilah   Naamloze
  Vennootschap (NV). Istilah lainnya Corporate
  Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard
  (SDN BHD).
 Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari
  dua     kata,    yakni   “perseroan”    dan
  “terbatas”. Perseroan merujuk kepada
  modal PT yang terdiri dari sero-sero atau
  saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk
  kepada pemegang yang luasnya hanya
  sebatas pada nilai nominal semua saham
  yang dimilikinya.
   Berdasar Pasal 1 UUPT No. 40/2007
     pengertian Perseroan Terbatas
 (Perseroan) adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan
   berdasarkan perjanjian, melakukan
  kegiatan usaha dengan modal dasar
 yang seluruhnya terbagi dalam saham,
    dan memenuhi persyaratan yang
  ditetapkan dalam undang-undang ini
    serta peraturan pelaksanaannya.
PT = SUBYEK HUKUM
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-
undang dinyatakan sebagai perusahaan yang
berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu,
PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung
hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, PT
memiliki kedudukan mandiri (persona standi in
judicio) yang tidak tergantung pada pemegang
sahamnya. Dalam PT hanya organ yang dapat
mewakili PT atau perseroan yang menjalankan
perusahaan (Ery Arifudin, 1999: 24). Hal ini berarti
PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum
seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai
kekayaan atau utang (ia bertindak dengan
perantaraan pengurusnya).
Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah
seorang manusia yang mempunyai
pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum
ia dapat dianggap mempunyai kehendak.
Menurut teori yang lazim dianut, kehendak
dari persero pengurus dianggap sebagai
kehendak PT. Akan tetapi, perbuatan-
perbuatan pengurus yang bertindak atas
nama PT, pertanggungjawabannya terletak
pada PT dengan semua harta bendanya
(Normin S. Pakpahan, 1997: 75).
   Berdasar Pasal 1 UUPT No. 40/2007
     pengertian Perseroan Terbatas
 (Perseroan) adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan
   berdasarkan perjanjian, melakukan
  kegiatan usaha dengan modal dasar
 yang seluruhnya terbagi dalam saham,
    dan memenuhi persyaratan yang
  ditetapkan dalam undang-undang ini
    serta peraturan pelaksanaannya.
        Unsur-unsur PT
Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk
dpt disebut sbg perusahaan PT menurut UUPT
harus memenuhi unsur-unsur:
1. Berbentuk badan hukum, yg mrpk
   persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dlm
   UUPT serta perat. Pelaksanaannya.
Persyaratan Material Pendirian
PT
  Untuk mendirikan suatu perseroan harus
  memenuhi persyaratan material antara lain:
1. perjanjian antara dua orang atau lebih;
2. dibuat dengan akta autentik
3. modal dasar perseroan
4. pengambilan saham saat perseroan didirikan
   Prosedur Pendirian PT
1. Persiapan, antara lain: kesepakatan-kesepakatan/perjanjian
    antara para pendiri (minimal 2 org atau lebih) utk dituangkan
    dalam akta notaris  akta pendirian.
2. Pembuatan Akta Pendirian, yg memuat AD dan Keterangan lain
    berkaitan dg pendirian Perseroan, dilakukan di muka Notaris.
3. Pengajuan permohonan (melalui Jasa TI & didahului dg pengajuan
    nama perseroan) Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM (jika
    dikuasakan pengajuan hanya dpt dilakukan oleh Notaris)
    diajukan paling lambat 60 hari sejak tgl akta pendirian ditanda-
    tangani, dilengkapi ket dg dokumen pendukung. Jika lengkap
    Menteri langsung menyatakan tdk keberatan atas permohonan
    ybs secara elektronik. Paling lambat 30 hari sejak pernyataan tdk
    keberatan, ybs wajib menyampaikan scr fisik srt permohonan yg
    dilampiri dokumen pendukung, 14 hari kmd Menteri menerbitkan
    keputusan pengesahan BH Perseroan yg ditanda-tangani scr
    elektronik.
4. Daftar Perseroan (diselenggarakan oleh Menteri, dilakukan
   bersamaan dg tgl Kepmen mengenahi Pengesahan BH
   Perseroan, persetujuan atas perubahan AD yg memerlukan
   Persetujuan; penerimaan pemberitahuan perub AD yg tdk
   memerlukan persetujuan; atau penerimaan pepberitahuan
   perub data perseroan yg bukan mrpk perub AD). Daftar
   perseroan terbuka utk umum.
5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI (pengumuman
   dalam TBNRI diselenggarakan oleh Menteri, antara lain: akta
   pendirian perseroan beserta Kepmen ttg Pengesahan BH
   Perseroan; akta perubahan AD beserta Kepmen sbgmana
   dimaksud Psl 21 ayat (1); Akta perubahan AD yg telah diterima
   pemberitahuanya oleh menteri).
Perbedaan Persyaratan PT
pada Umumnya dg PT Bank
 PT pada Umumnya:         PT Bank :
 1. Prosedur pengesahan   1. Prosedur pengesahan
    badan hukum: tidak       badan hukum: PT
    perlu adanya             bank persetujuan
    persetujuan prinsip      prinsip dari Dewan
    dari intansi terkait     Gubernur BI mrpkan
 2. Kegiatan Usaha: boleh    kausa diberikannya
    melakukan kegiatan       pengesahan
    usaha rangkap/lebih   2. Kegiatan usaha:
    dari satu kegiatan       perbankan merupakan
    usaha                    satu-satunya kegiatan
                             usaha
  Lanjutan ….
                            3. Permodalan: Modal
                               disetor minimal Rp 3
3. Permodalan: Modal           Trilyun utk pendirian
                               Bank Umum; sedang
   dasar minimal Rp 50
                               BPR di DKI Jakarta
   juta.                       raya: Rp 5 M, di Ibukota
4. Kepemilikan: tidak ada      Ibukota Propinsi di P.
   pembatasan.                 Jawa & bali dan di wil.
5. Direksi dan Komisaris:      Kab/Kota Botabek: Rp 2
                               M, di Ibukota Prop. Di
   dapat dilakukan oleh        luar P. Jawa & bali: Rp
   siapa saja yang             1 M, dan wilayah lain di
   memenuhi ketentuan          luar wil. di atas: Rp. 500
   UUPT.                       juta. (PBI No. 2/27/PB/2000
                              jo PBI No. 6/22/PBI/2004).
 Lanjutan PT Bank …….

4. Kepemilikan: ada pembatasan sebagaimana
   diatur dalam UU & perat. Pelaksanaannya
   (PBI No. 2/27/PB/2000 jo PBI No.
   6/22/PBI/2004).
5. Direksi dan Komisaris: untuk PT bank perlu
   ditambah adanya fit and proper test dari BI
   dan persyaratan lain yang diatur dalam PBI
   No. 2/27/PB/2000 jo PBI No.6/22/PBI/2004 jo
   PBI No. 6/23/PBI/2004 jo SEBI No.
   6/35/DPBPR tgl 16 Agustus 2004).
STRUKTUR PERMODALAN PT
 MODAL DASAR
 MODAL DITEMPATKAN
 MODAL DISETOR
Lanjutan…
 Modal Dasar : paling sedikit Rp 50 juta (Ps 32
  ayat (1) dan (2) UUPT No. 40/2007).
 Paling sedikit 25% dari modal dasar harus
  ditempatkan dan disetor penuh (Ps 33 ayat
  (1) UUPT.
 Modal ditempatkan dan disetor penuh
  dibuktikan dg bukti penyetoran yg sah &
  pengeluaran saham lebih lanjut utk
  menambah modal yg ditempatkan hrs disetor
  penuh.
 Bentuk setoran modal saham dalam bentuk
  uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Ps. 34
  ayat (1) UUPT 40/2007).
Penilaian Setoran Modal

 Apabila saham dilakukan dalam bentuk lain selain
  uang, penilaian setoran modal saham ditentukan
  berdasarkan nilai wajar yg ditetapkan sesuai harga
  pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dg
  perseroan, dan jika mrpk benda tidak bergerak harus
  diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, dlm
  jangka waktu 14 hr setelah akta pendirian dittd atau
  setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tsb.
  (Ps. 34 ayat (2) dan ayat (3) UUPT)
 Dalam praktik di Pasar Modal penyetoran saham
  dilakukan dengan cara: dengan uang tunai, konversi
  hutang PS, kapitalisasi saham ditahan, surplus hasil
  aktiva tetap, inbreng saham perusahaan lain dan
  harta tetap.
          Larangan Kompensasi
    Pemegang Saham (PS) dan Kreditor lainnya yang mempunyai
     tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak
     tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas
     harga saham yg telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS
     (Ps 35 ayat (1).
    Hak tagih thd Perseroan yang dapat dikompensasi sbg
     setoran saham adalah hak tagih thd Perseroan yg timbul krn
     (Psl 35 ayat (2):
1.   Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda
     berwujud atau tdk berwujud yg dpt dinilai dg uang;
2.   Pihak yg menjadi penanggung/penjamin utang telah
     membayar lunas utang perseroan sebesar yg
     ditanggung/dijamin; atau
3.   Perseroan mjd penanggung atau penjamin utang dr pihak
     ketiga & Perseroan telah menerima manfaat brp uang atau
     barang yg dapt dinilai dg uang yg langsung atau tdk langsung
     scr nyata telah diterima perseroan.
Larangan Saham utk Dimiliki
         Sendiri
 Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk
   dimiliki sendiri maupun dimiliki Perseroan lain, yang
  sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah
           dimiliki oleh Perseroan (cross holding).
 Larangan tsb tidak berlaku thd kepemilikan saham yg
   diperoleh berdasarkan peralihan krn hukum, hibah,
  atau hibah wasiat. Namun dlm jangka waktu 1 th stlh
    tgl perolehan harus dialihkan kpd pihak lain yg tdk
          dilarang memiliki saham dlm perseroan.
                  (Ps. 36 UUPT 40/2007).
     PERLINDUNGAN MODAL & KEKAYAAN
     (Pembatasan Pembelian Saham Kembali)

     Perseroan dapat membeli kembali saham yang
      telah dikeluarkan dengan ketentuan:
1.    Pembelian kembali saham tersebut tdk
      menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi
      lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan
      ditambah cadangan wajib yg telah disisihkan; dan
2.    Jumlah nilai nominal seluruh saham yd dibeli
      kembali oleh perseroan dan gadai saham atau
      jaminan fidusia atas saham yg dipegang perseroan
      sendiri dan/atau perseroan lain yg sahamnya
      secara langsung atau tdk langsung dimiliki oleh
      Perseroan, tidak melebihi 10% dr jumlah modal
      yang ditempatkan dlm perseroan. (Ps 37 ayat (1)
      UUPT 40/2007).
    Konsekuensi Hukum Pelanggaran
    Pembelian Saham Kembali

 Pembelian kembali saham, baik secara langsung
  maupun tdk langsung yang beretentangan dengan
  Psl 37 ayat (1) batal karena hukum dan pembayaran
  yang telah diterima oleh pemegang saham harus
  dikembalikan kpd perseroan, dan perseroan wajib
  mengembalikan saham yg telah dibeli tersebut kpd
  PS.
 Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab
  atas semua kerugian yang diderita PS yg beritikad
  baik akibat batal krn hukum tsb (Ps. 37 ayat (3)
  UUPT 40/2007).
 Saham yg dibeli kembali Perseroan hanya boleh
  dikuasai Perseroan paling lama 3 tahun (Ps 37 ayat (4).
Lanjutan …
 Pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih
  lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan
  persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam
  Per-UU dibidang Pasar Modal (Ps 38 ayat (1) UUPT).
 Saham yg dikuasai Perseroan krn pembelian
  kembali, peralihan krn hukum, hibah atau hibah
  wasiat tdk dapat digunakan utk mengeluarkan suara
  RUPS dan tdk diperhitungkan dlm menentukan jmlh
  kuorum yg harus dicapai sesuai dg ketentuan UUPT
  dan/atau AD (Ps 40 ayat (1) UUPT).
 Saham yg dikuasai Perseroan tidak berhak
  mendapat deviden.
    Penambahan Modal                 (Ps 41 – 43 UUPT)
 Penambahan Modal Perseroan dilakukan
  berdasarkan persetujuan RUPS.
 Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar
  adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan
  persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk
  perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan
  dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
 Keputusan RUPS untuk penambahan modal
  ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar
  adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum
  kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
  seluruh jumlah saham dengan hak suara dan
  disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
  jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali
  ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar .
 Penambahan modal wajib diberitahukan kepada
  Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
Lanjutan ….
   Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal
    harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang
    saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi
    saham yang sama.
   Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan
    modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah
    dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah
    seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah
    saham yang dimilikinya.
   Penawaran saham tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:
    a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; b. ditujukan kepada
    pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan
    menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan
    RUPS; atau c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau
    restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.
   Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk
    membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka
    waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran,
    Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil
    bagian tersebut kepada pihak ketiga.
Pengurangan Modal               (Ps 44-47 UUPT)
 Keputusan RUPS untuk pengurangan modal
  Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan
  memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan
  jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar
  sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau
  anggaran dasar.
 Direksi wajib memberitahukan keputusan RUPS
  kepada semua kreditor dengan mengumumkan
  dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka
  waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
  tanggal keputusan RUPS.
Lanjutan …
  Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
   tanggal pengumuman, kreditor dapat mengajukan keberatan
   secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas
   keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada
   Menteri.
 Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
   keberatan diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban
   secara tertulis atas keberatan yang diajukan.
 Dalam hal Perseroan:
a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang
   disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
   terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau
b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam
   puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada
   Perseroan,
kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang
   daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
Lanjutan …
    Pengurangan modal Perseroan merupakan
     perubahan anggaran dasar yang harus mendapat
     persetujuan Menteri.
    Persetujuan Menteri diberikan apabila:
a.   tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam
     jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
     45 ayat (1) UUPT;
b.   telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang
     diajukan kreditor; atau
c.   gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan
     berdasarkan putusan yang telah memperoleh
     kekuatan hukum tetap.
Lanjutan ….
   Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan
    disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau
    penurunan nilai nominal saham.
   Penarikan kembali saham dilakukan terhadap saham yang telah
    dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan
    klasifikasi yang dapat ditarik kembali.
   Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali
    harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari
    setiap klasifikasi saham.
   Keseimbangan dapat dikecualikan dengan persetujuan semua
    pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.
   Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham,
    keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh
    diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
    semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang
    haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan
    modal tersebut.
Pertanggungjawaban pribadi Pemegang
     Saham (Ps 3 UUPT 40/2007)
    Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara
     pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak
     bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang
     dimiliki.
    Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku apabila:
1.   persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak
     terpenuhi;
2.   pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
     langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk
     kepentingan pribadi;
3.   pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
     melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4.   pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
     langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan
     Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak
     cukup untuk melunasi utang Perseroan.
                       SAHAM
   Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
   Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam
    anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang
    ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana telah
    ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh
    kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak
    selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak
    diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai
    dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran
    dasar.
     Hak Pemegang Saham
1.  menghadiri dan mengeluarkan suara
   dalam RUPS;
2. menerima pembayaran dividen dan sisa
   kekayaan hasil likuidasi;
3. menjalankan hak lainnya berdasarkan
   Undang-Undang PT
Satu Saham dimiliki lebih dari 1
          orang?
   Setiap saham memberikan kepada
    pemiliknya hak yang tidak dapat
    dibagi.
   Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh
    lebih dari 1 (satu) orang, hak yang
    timbul dari saham tersebut digunakan
    dengan cara menunjuk 1 (satu) orang
    sebagai wakil bersama.
        Klasisifikasi Saham
 Anggaran dasar menetapkan 1 (satu)
  klasifikasi saham atau lebih.
 Setiap saham dalam klasifikasi yang sama
  memberikan kepada pemegangnya hak yang
  sama.
 Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu)
  klasifikasi saham, anggaran dasar
  menetapkan salah satu di antaranya sebagai
  saham biasa.
Lanjutan …
    Klasifikasi saham yang dimaksud tersebut, antara lain:
1.   saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2.   saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi
     dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3.   saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau
     ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4.   saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk
     menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi
     lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
5.   saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk
     menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain
     atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.
Pecahan Nominal Saham
  Anggaran dasar dapat menentukan pecahan
  nilai nominal saham.
 Pemegang pecahan nilai nominal saham
  tidak diberikan hak suara perseorangan,
  kecuali pemegang pecahan nilai nominal
  saham, baik sendiri atau bersama pemegang
  pecahan nilai nominal saham lainnya yang
  klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai
  nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari
  klasifikasi tersebut.
Pemindahan Hak atas Saham
   Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
   Akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara
    tertulis kepada Perseroan.
   Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari
    pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar
    khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham
    kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30
    (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
   Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak
    permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan
    berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum
    diberitahukan tersebut.
   Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang
    diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-
    undangan di bidang pasar modal.
Lanjutan ….
    Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai
     pemindahan hak atas saham, yaitu:
1.   keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang
     saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham
     lainnya;
2.   keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ
     Perseroan; dan/atau
3.   keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
     instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
     perundang-undangan.
    Persyaratan tersebut di atas tidak berlaku dalam hal
     pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena
     hukum, kecuali keharusan mendapatkan instansi berwenang
     berkenaan dengan kewarisan.
Lanjutan …
   Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham
    penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada
    pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham
    lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
    tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham
    tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat
    menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
   Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan
    sahamnya berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah
    lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
   Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi
    tertentu atau pemegang saham lain hanya berlaku 1 (satu) kali.
     Gadai & Fidusia Saham
 Saham merupakan benda bergerak dan memberikan
  hak kepada pemiliknya.
 Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan
  fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam
  anggaran dasar.
 Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang
  telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
  perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar
  pemegang saham dan daftar khusus.
 Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai
  atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang
  saham.
Perlindungan Pemegang Saham
 Setiap pemegang saham berhak mengajukan
  gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan
  negeri apabila dirugikan karena tindakan
  Perseroan yang dianggap tidak adil dan
  tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan
  RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
 Gugatan pemegang saham diajukan ke
  pengadilan negeri yang daerah hukumnya
  meliputi tempat kedudukan Perseroan.
Lanjutan …
Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar
   sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang
   bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang
   merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
1. perubahan anggaran dasar;
2. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang
   mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan
   bersih Perseroan; atau
3. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.


   Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas
    ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b UUPT,
    Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh
    pihak ketiga.
Penggunaan Laba Perseroan
   Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari
    laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
   Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku
    apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang
    positif.
   Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan
    mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari
    jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
   Jika Cadangan belum mencapai jumlah paling sedikit
    20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang
    ditempatkan dan disetor, laba hanya boleh
    dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak
    dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
   Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah
    penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
                      DEVIDEN
   Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk
    cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen,
    kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
   Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai
    saldo laba yang positif.
   Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun
    buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran
    dasar Perseroan.
   Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah
    kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada
    jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan
    wajib.
   Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau
    menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya
    pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
   Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan
    Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
Lanjutan …
   Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan
    menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus
    dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
   Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara
    tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal
    pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.
   Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak
    tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,
    dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
   RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah
    dimasukkan ke dalam cadangan khusus
   Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan
    tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan
    menjadi hak Perseroan.
    Corporate Social Responsibility
               (CSR)
 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
  bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
  wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
  Lingkungan.
 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan
  kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan
  diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang
  pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan
  kepatutan dan kewajaran.
 Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban
  dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
  perundang-undangan.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab
  Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan
  Pemerintah.
       ORGAN-ORGAN PT
1.   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
     (RUPS)
2.   DIREKSI
3.   DEWAN KOMISARIS
                         RUPS
   RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
    Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan
    dalam Undang-Undang PT dan/atau anggaran dasar.
   Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh
    keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi
    dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan
    mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan
    Perseroan.
   RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil
    keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau
    diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara
    rapat.
   Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus
    disetujui dengan suara bulat.
Jenis RUPS
   RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
   RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu
    paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
    berakhir.
   Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua
    dokumen dari laporan tahunan Perseroan
   RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu
    berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
    Perseroan.
   Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan
    RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.
Penyelenggaraan RUPS
    Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
1.   1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
     mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
     saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan
     suatu jumlah yang lebih kecil; atau
2.   Dewan Komisaris.
    Permintaan RUPS oleh Dewan Komisari diajukan kepada
     Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
    Surat Tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham
     tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
    Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka
     waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
     permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
    Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS : a.
     permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada
     Dewan Komisaris; atau b. Dewan Komisaris melakukan
     pemanggilan sendiri RUPS,.
    Lanjutan …
   Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan
    pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal
    permintaan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan
    RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan
    negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
    Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon
    melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
   Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar
    pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan
    pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon
    secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi
    dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk
    diselenggarakannya RUPS.
   Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan
    mengenai: a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan
    permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS,
    kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan
    pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,
    sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang
    ini atau anggaran dasar; dan/atau b. perintah yang mewajibkan
    Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.
Lanjutan …
   Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal
    pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa
    persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai
    kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
   RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh
    membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh
    ketua pengadilan negeri.
   Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin
    bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
   Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak
    permohonan, upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
   Ketentuan berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan
    memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya
    RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS
    sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di
    bidang pasar modal.
Hak Suara PS dalam RUPS
  Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak
   suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
 Hak suara tersebut tidak berlaku untuk:
a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh
   Perseroan;
b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak
   perusahaannya secara langsung atau tidak langsung;
   atau
c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain
   yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung
   telah dimiliki oleh Perseroan.
Lanjutan …
   Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan
    surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak
    suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
   Ketentuan di atas tersebut tidak berlaku bagi pemegang saham
    dari saham tanpa hak suara.
   Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh
    pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya
    dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada
    lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham
    yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
   Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan
    Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan
    dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
   Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat
    kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
   Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam
    RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang PT
    dan anggaran dasar Perseroan.
                     Keabsahan RUPS
   RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
    jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang
    dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
   Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
   Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah
    dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
   RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3
    (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
    kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
   Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada
    ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
    atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
   Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah
    dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan
    dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
   Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan
    mempunyai kekuatan hukum tetap.
   Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7
    (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
   RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
    hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya
    dilangsungkan.
            Kuorum RUPS
 Keputusan RUPS diambil berdasarkan
  musyawarah untuk mufakat.
 Dalam hal keputusan berdasarkan
  musyawarah untuk mufakat sebagaimana
  dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
  keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari
  1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara
  yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang
  dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa
  keputusan adalah sah jika disetujui oleh
  jumlah suara setuju yang lebih besar.
Lanjutan …
   RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan
    jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
    jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
    dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling
    sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang
    dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum
    kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan
    RUPS yang lebih besar.
   Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat
    diselenggarakan RUPS kedua.
   RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam
    rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh
    saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan
    keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua
    pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali
    anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau
    ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih
    besar.
      Lanjutan …
   RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan,
    Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar
    Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya,
    dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat
    paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham
    dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan
    adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari
    jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan
    kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan
    pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
   Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS
    kedua.
   RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat
    paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham
    dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan
    adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian
    dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar
    menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang
    persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
              DIREKSI
 Direksi merupakan organ yang membela
  kepentingan perseroan --- Prinsip Fiduciary
  Duties.
 Tugas ganda Direksi; melaksanakan
  kepengurusan dan perwakilan
 Tugas kepengurusan secara kolegial oleh
  msg-msg anggota direksi.
 Direksi perseroan yang mengerahkan dana
  masyarakat, menerbitkan srt pengakuan
  hutang, PT terbuka: minimal 2 org anggota
  Direksi.
Pengangkatan & Kewajiban Direksi
    Direksi diangkat oleh RUPS
    Yang dpt diangkat mjd anggota direksi adl org
     perseorangan yg mampu melaksanakan perbuatan
     hk & tdk pernah dinyatakan pailit/dihukum krn
     merugikan keuangan neg dl waktu 5 th sblm
     pengangkatan.
    Kewajiban Direksi :
1.   Kewajiban yang berkaitan dg perseroan
2.   Kewajiban yg berkaitan dg RUPS
3.   Kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan
     kreditur/masyarakat
Hak Direksi
1.   Hak utk mewakili perseroan di dalam dan di
     luar pengadilan
2.   Hak utk memberikan kuasa tertulis kepada
     pihak lain.
3.   Hak utk mengajukan usul kpd Pengadilan
     Negeri agar perseroan dinyatakan pailit
     setelah didahului dg persetujuan RUPS.
4.   Hak utk membela diri dlm forum RUPS jika
     Direksi telah diberhentikan utk sementara
     waktu oleh RUPS/Komisaris
5.   Hak utk mendapatkan gaji dan tunjangan
     lainnya sesuai AD/Akte Pendirian.
Berakhirnya Masa Tugas
Direksi
 Jangka waktu masa tugas direksi diatur
  dalam AD/Akte Pendirian.
 Jika diberhentikan sementara waktu sbl
  berakhir masa tugasnya oleh
  RUPS/Komisaris maka dlm jangka waktu 30
  hrs diadakan RUPS utk memberi kesempatan
  Direksi tsb membela diri. Apabila dlm jangka
  waktu 30 hr tdk ada RUPS maka
  pemberhentian sementara demi hukum batal.
   Dlm kondisi tertentu Komisaris dpt bertindak sbg
    pengurus perseoan.
PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI
DIREKSI
    Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara
     pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan
     bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
    Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau
     lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi
     setiap anggota Direksi.
    Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
     kerugian apabila dapat membuktikan:
a.   kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b.   telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-
     hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan
     tujuan Perseroan;
c.   tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
     maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang
     mengakibatkan kerugian; dan
d.   telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
     berlanjutnya kerugian tersebut.
       DEWAN KOMISARIS
 Tugas utamanya: mengawasi kebijakan
  direksi dlm menjalankan perseroan serta
  memberi nasihat direksi
 Pengangkatan Komisaris oleh RUPS.
 Keanggotaan Komisaris: jika pemegang
  saham maka hrs melaporkan kepemilikan
  sahamnya baik di perseroan yang diawasi
  maupun saham yg dimiliki di perseroan lain.
 Kriteria yg dpt mjd Komisaris spt halnya
  direksi.
Kewajiban & Kewenangan Dewan Komisaris
    Kewajiban Komisaris:
1.   Mengawasi Direksi
2.   Memberi nasehat kpd Direksi
3.   Melapor pd perseroan ttg kepemilikan sahamnya
     beserta keluarganya
    Kewenangan Komisaris:
1.   Alasan ttt dpt memberhentikan direksi utk
     sementara waktu
2.   Jika direksi berhalangan dpt bertindak sbg
     pengurus
3.   Meminta keterangan pd Direksi
4.   Berwenang memasuki ruangan/tempat
     penyimpanan brg milik perseroan.
Berakhirnya Masa Tugas
Dewan Komisaris
 Masa tugas Komisaris ditetapkan dlm
  AD/Akte Pendirian
 Komisaris dapat diberhentikan
  sementara waktu oleh RUPS
Pertanggungjawaban Pribadi DK
 Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau
  kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan
  pengawasan terhadap pengurusan yang
  dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan
  tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban
  Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota
  Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut
  bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas
  kewajiban yang belum dilunasi.
 Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota Dewan
  Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun
  sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
Lanjutan …
    Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai
     pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan
     apabila dapat membuktikan:
a.   kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau
     kelalaiannya;
b.   telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad
     baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan
     dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c.   tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung
     maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan
     oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
d.   telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk
     mencegah terjadinya kepailitan.
Pertanggungjawaban pribadi Pemegang
     Saham (Ps 3 UUPT 40/2007)
    Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara
     pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak
     bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang
     dimiliki.
    Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku apabila:
1.   persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak
     terpenuhi;
2.   pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
     langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk
     kepentingan pribadi;
3.   pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
     melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4.   pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
     langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan
     Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak
     cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Doktrin-doktrin Hk Korporasi
 Sifat Kontraktual dariAD
 Lifting the Corporate Veil
 Ultra Vires
 Fiduciare Duty
 Duty of Skill and Care
 Doctrine of Separate Corporate
  Personality
Doktrin-doktrin Hk Korporasi
 Sifat Kontraktual dariAD
 Lifting the Corporatye Veil
 Ultra Vires
 Fiduciare Duty
 Duty of Skill and Care
 Doctrine of Separate Corporate
  Personality
Terima kasih – matur nuwun

          Wassalam