Get documents about "PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Document Sample
PERATURAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1
DASAR HUKUM: DISIPLIN PNS
1. PP NO. 30 TH 1980 TTG PERATURAN DISIPLIN PNS
2. PP NO. 32 TH 1979 TTG PEMBERHENTIAN PNS
3. PP NO. 4 TH 1966 TTG PEMBERHENTIAN/
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI
4. PP NO. 10 TH 1983 jo. PP NO. 45 TH 1990 TTG IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS
5. PP NO. 11 TH 2002 TTG PENGADAAN PNS…
KHUSUS CPNS
6. KEP. MENDIKBUD NO. 0234/1982 TTG PEMBERIAN
DELEGASI WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN
7. KEP. MENDIKNAS NO. 158/P/2003 TTG PEMBERIAN
KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN
KEGIATAN ADM.KEPEG.KPD. PEJABAT TERTENTU DI
LINGKUNGAN DEPDIKNAS
2
PETUNJUK TEKNISI/KETEKUNAN
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINATH
YANG MENYANGKUT DISIPLIN PNS
1. PP NO. 30 TH 1980 jo. SEKA.BAKN
NO.23/SE/1980
2. PP NO.32 TH. 1979 jo. SE KA.BAKN
NO.04/SE/1980
3. PP NO. 4 TH. 1966
4. PP NO. 10 TH. 1983 jo. PP NO. 45 TH. 1990 jo. SE.
KA.BAKN NO.08/SE/1983 dan NO.48/SE/1990
5. PP NO. 11 TH 2002 jo. KEP. KA BKN NO.11
TH.2002
3
PERATURAN PEMERINTAH NO.30 THN 1980
TTG PERATURAN DISIPLIN PNS
ISI POKOK : 1. Kewajiban
2. Larangan
3. Tingkat dan jenis hukuman disiplin
4. PYBM dan APYBM (pejabat)
5. Tata cara :
- Pemeriksaan
- Penjatuhan hukuman
- Penyampaian Kep. HD
6. Keberatan/peninjauan kembali – Upaya Hukum—
7. Berlakunya keputusan HD
8. Bapek
4
PERATURAN PEMERINTAH NO.30 THN 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS
1. Kewajiban – ADA 26 KEWAJIBAN BAGI SETIAP PNS YG HARUS
DIPATUHI SESUAI PASAL 2 HURUF A s.d. Z
2. Larangan – ADA 18 LARANGAN BAGI SETIAP PNS YANG HARUS
DIPATUHI SESUAI PASAL 3 ayat (1) HURUF A s.d. R
3. Pasal 4 – SETIAP UCAPAN, TULISAN ATAU PERBUATAN PNS YG.
MELANGGAR PSL. 2 & 3 ADL.PELANGGARAN DISIPLIN
4. Tingkat Hukuman Disiplin menurut PSL 6
----- A. HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
----- B. HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
----- C. HUKUMAN DISIPLIN BERAT
5
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
A --- 1) TEGORAN LISAN
2) TEGORAN TERTULIS
3) PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
PASAL 6 AYAT (2)
B --- 1) PENUNDAAN KGB PALING LAMA 1 TAHUN
2) PENURUNN GAJI SEBESAR 1X KGB PALING LAMA 1
TAHUN
3) PENUNDAAN K.PANGKAT UTK. PALING ALAMA 1
TAHUN -------
PASAL 6 AYAT (3)
C --- 1) PENURUNAN PANGKAT PD. PANGKAT YG. SETINGKAT
LEBIH RENDAH UTK. PALING LAMA 1 TAHUN
2) PEMBEBASAN DARI JABATAN
3) PEMBERHENTIAN DGN. HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS
4) PEMBERHENTIAN TIDAK DGN. HORMAT SEBAGAI PNS
PASAL 6 AYAT (4)
6
4. PYBM dan APYBM (pejabat) :
PRESIDEN, MENTERI, KEPALA PERWAKILAN RI --- PS 7 PEJABAT
ESELON I,II,III,IV,V ---PSL 8 jo. KEPMENDIKBUD 0234/P/1982
ESELON I ---- PEMB.JAB KE BAWAH
5. TATA CARA 3P
- Pemeriksaan ---- WAJIB DIADAKAN THD TERSANGKA ---- PSL 9 AYAT (1)
AYAT (2) A. LISAN ----- HD RINGAN
B. TERTULIS ----- HD SEDANG DAN BERAT
==TERTUTUP, MEMINTA KETERANGAN, PANGKAT ATAU JAB. LEBIH TINGGI
==MENTERI BISA MEMINTA PEJABAT BAWAHANNYA UNTUK MEMERIKSA
- PENJATUHAN HUKUMAN :
1. Pybm memutus jenis hd dengan pertimbangan seksama pelanggarannya
2. Harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS ybs
3. Beberapa pelanggaran disiplin, hanya dijatuhkan satu jenis hd
4. Residivis, hukumannya lebih berat
- Penyampaian Kep. HD
1. Pybm---lisan---bila tegoran lisan---tertutup
2. Pybm---tertulis---yang lainnya---tertutup
7
6. Keberatan/peninjauan kembali (UPAYA HUKUM)
- Pasal 15 s.d Pasal 21
- Keberatan kpd APYBM dlm j.waktu 14 hari tmt ia menerima keputusan disiplin
- Secara tertulis,hirarki, tanggapan PYBM, mendapat keterangan lagi bila perlu
- Keberatan dapat diperkuat atau diubah.
KEBERATAN
No Dapat (PP.30 dan PP 45) TIDAK DAPAT
1. Pemberhentian gol.IV a ke bawah 1. HD oleh presiden
Penurunan pangkat 2. HD oleh menteri non
2. Pemberhentian
Penundaan kenaikan pangkat
3. 3. Pernyataan tdk puas sec. tertulis
Penurunan gaji
4. 4. Tegoran tertulis
Penundaan KGB
5. 5. Tegoran Lisan
6. Keberatan yg sudah
diubah/dikuatkan---termasuk
keputusan BAPEK 8
7. Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 22
•Hukumannya disiplin ringan
-- Sejak tanggal disampaikan
•Hukuman disiplin sedang dan berat (kecuali HD Pembebasan dr. jabatan)
-- apabila tdk ada keberatan, pd hr ke 15 tmt ybs menerima SK
-- apabila ada keberatan, sejak tgl keputusan atas keberatan
•Hukuman disiplin pembebasan dari jabatan berlaku sejak ditetapkan
8. BAPEK
PNS gol. IV ke bawah yg diberhentikan dpt mengajukan keberatan ke
Bapek--- keputusannya (kepres) mengikat dan wajib dilaksanakan pasal 23
dan 24.
9
PP No. 32 TAHUN 1979
TENTANG PEMBERHENTIAN PNS
Pasal 8 huruf b jo. Penjelasannya dan pasal 12 :
-- PNS yg melakukan tindak pidana kejahatan
-- PNS yg meninggalkan tugas secara tidak sah
1. PNS yang melakukan tindak pidana---dapat diberhentikan
---pasal 8 huruf b jo. Penjelasannya
―Dihukum penjara berdsk put.pengadilan yg mempunyai kekuatan hk. Yg tetap
krn dgn sengaja melakukan suatu t.p kejahatan yg diancam dengan pidana
penjara setinggi-tingginya 4 th atau lebih berat ( ps. 8 huruf b)
Penjelasan Ps. 8 Huruf b‖…bahwa pidana yg diputuskan hakim dapat berbeda-
beda sehub dgn berat ringannya t.p yg dilakukan atau akibatnya maka dlm
mempertimbangkan apakah PNS yg melakukan t.p kejahatan itu akan
diberhentikan atau tidak. Atau diberhentikan dg hormat atau tidak hormat,
harus dipertimbangkan faktor-faktor yg mendorong PNS ybs melakukan t.p
kejahatan itu, serta berat-ringannya putusan pengadilan.‖
10
2. PNS YANG MENINGGALKAN TUGAS SECARA TIDAK SAH
--- PASAL 12 AYAT (1),(2),(3) --- 2 bln terus-menerus stop gaji
bulan ke 3
--- 2 s.d < 6 Bulan terus-menerus
--- 6 Bulan terus-menerus
1) MENINGGALKAN TUGAS 2 S.D 6 BULAN TERUS MENERUS
-- MULAI BULAN KE 3 DIHENTIKAN PEMBAYARAN GAJINYA
-- BILA YBS MELAPOR :
A. DITUGASKAN KEMBALI BILA ALASAN DITERIMA TETAPI TETAP
DIJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN NON PEMBERHENTIAN (P.12.A.2)
B. DIBERHENTIKAN DG. HORMAT BILA KRN KELALAIAN YBS AKAN
MENGGANGGU SUASANA KERJA BILA DITUGASKAN LAGI
2) MENIGGALKAN TUGAS DALAM WAKTU 6 BULAN TERUS MENERUS
-- DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT
3) PEMBERHENTIANNYA TMT BULAN DIHENTIKAN PEMBAYARAN
GAJINYA ATAU BULAN KE-3 --- PENJELASAN PSL 12 AYAT (2) HURUF B
11
PERATURAN PEMERINTAHAN NO. 4 TAHUN 1966
TTG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI
1) PASAL 2 – PEMBERHENTIAN SEMENTARA KARENA :
PNS DITAHAN SEMENTARA OLEH BERWAJIB KRN DIDAKWA
MELAKUKAN KEJAHATAN/PELANGGARAN JABATAN—TMT
DITAHAN YG BERWAJIB
PNS DITAHAN SEMENTARA OLEH YG BERWAJIB KRN DIDAKWA
MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA/T PIDANA
KEJAHATAN—TMT DITAHAN YG BERWAJIB
2) PASAL 4
A. AYAT (1) –KEJAHATAN/PELANGGARAN JABATAN :
- BILA TERDAPAT PETUNJUK YG MEYAKINKAN ---50% DR GAJI POKOK
TERAKHIR MINUS TUNJANGAN JABATAN DAN FASILITAS
- BILA BELUM TERDAPAT PETUNJUK MEYAKINKAN --- 75% S.D.A
B. AYAT (2) — TINDAK PIDANA --- 75% S.D.A
12
3. PASAL 7
• AYAT (1) -– JIKA STL DIPERIKSA TIDAK BERSALAH — HAK-HAK
KEPEGAWAIAN DIGANTI/DIKEMBALIKAN
• AYAT (2) --- JIKA BERSALAH: DIBERHENTIKAN UNTUK PNS ANGKA 1 HURUF
A DI ATAS — GAJI YG SUDAH DITERIMA TIDAK DIPUNGUT LAGI
--HD TERGANTUNG PUTUSAN HAKIM S.D.A
4. PASAL 8 --- PEMBERHENTIAN TM AKHIR BULAN PUTUSAN PENGADILAN
YG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YG TETAP
5. PP 4 TH.1966 JO, PASAL 27 AYAT (1) S.D (5) PP NO. 32 TH. 1979
- SCHORSING—PNS PENSIUN—MAKA DIHENTIKAN PEMBAYARAN
GAJINYA
- SCHORSING—PNS TIDAK BERSALAH– MAKA PENSIUN AKHIR BULAN
BUP
13
PP. NO. 10/83 JO. PP45/90 TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS
1. PNS Melakukan perceraian wajib izin/surat keterangan dari pejabat
(pasal 3)
2. PNS Pria akan beristri lebih dari 1 orang wajib izin pejabat (Ps. 4 ayat 1)
3. PNS Wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga,dstnya (PS. 4 ayat 2)
4. PNS dilarang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah (PS. 14)
-- Ps. 15 (1) PNS yg melanggar angka 1,3,4 – dijatuhkan salah satu HD jenis berat
-- PNS yang melanggar angka 2 — dijatuhi HD pemb. Tdk dengan hormat
Ketentuan lainnya
- Atasan yang menerima permohonan izin untuk cerai atau beristeri > 1 –
wajib memberi pertimbangan dan meneruskan kdp pejabat – Ps. 5
ayat (2) -3 bulan
14
MELAKUKAN PERCERAIAN
1. Pasal 3
-- PNS Melakukan perceraian wajib izin/surat keterangan dari pejabat
* Penggugat -- izin -- mengajukan permohonan dan alasannya
* Tergugat -- s.keterangan -- pemberitahuan
2. Pasal 6 ayat (3) --- pejabat berusaha merukunkan terlebih dahulu
3. Pasal 7
-- pejabat dapat menolak atau memberi izin
-- ditolak bila bertentangan dengan peraturan/agama/akal sehat
4. Pasal 8
-- cerai kehendak pria,gaji 1/3 ybs, 1/3 isteri, 1/3 anak –1/2 bila non anak
-- cerai kehendak isteri, isteri kawin lagi, isteri zinah, pemabok, penjudi, pergi 2 th
berturut—isteri tidak berhak gaji (kecuali krn isteri dimadu)
5. SE KA. BANK No. 08/SE/1983 –ANGKA III
Alasan cerai –zinah, pemabok, penjudi, 2 tahun pergi meninggalkan, penjara 5 th
atau lebih, kejam/penganiaya,berselisih/bertengkar terus.
15
BERISTERI LEBIH DARI SATU ORANG
1. Pasal 4 ayat (1)
PNS pria akan beristeri lebih dari1 orang wajib izin pejabat
2. Pasal 10
- pejabat dapat menolak atau memberi izin
- Ditolak bila bertentang dg peraturan/agama/akal sehat dan
diperkirakan akan menggangu pekerjaan
- Syarat alternatif :
Isteri tdk dpt menjalankan kewajibannya
Isteri cacat badan/penyakit tdk dpt disembuhkan
isteri tdk dpt melahirkan keturunan (10 th)
- Syarat kumulatif
Ada persetujuan tertulis dari isteri
PNS pria punya penghasilan yg cukup, dan
Bisa berlaku adil thd isteri2 dan anak2-nya
16
PP NO. 11 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PNS
Pasal 18 ayat (1),(2),(3),(4) --- khusus mengatur CPNS
-- CPNS DIBERHENTIKIAN DENGAN HORMAT APABILA :
1. MENGAJUKAN PERMOHONAN BERHENTI
2. TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
3. TIDAK LULUS DIKLAT PRAJABATAN
4. TIDAK MENUNJUKAN KECAKAPAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
5. MENUNJUKAN SIKAP DAN BUDI PEKERTI YG TIDAK BAIK YD DAPAT
MENGGANGGU LINGK. PEKERJAAN
6. 1 BULAN SETELAH DITERIMANYA KEP.PENGANGKATAN CPNS TIDAK
MELAPORKAN MELAKSANAKAN TUGAS, KECULAI BUKAN KEARENA
KESALAHAN YBS.
-- CPNS DIBERHENTIKAN TIDAK HOMAT APABILA :
1. PADA WAKTU MELAMAR SENGAJA MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU BUKTI
YG TIDAK BENAR
2. DIHUKUM PENJARA ATAU KURUNGAN KRN MELKAUKA TINDAK PIDANA
KEJAHATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YG ADA HUBUNGNANNYA
DGN JABATAN/TUGASNYA
-- CPNS DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT ATAU TIDAK DENGAN
HORMAT APABILA :
1. DIJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT
2. MENJADI ANGGOTA DAN ATAU PENGURUS PARPOL 17
KEP. MENDIKBUD NO. 0234/P/1982 TTG PEMBERIAN DELEGASI
WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
1. SESJEN/DIRJEN/IRJEN/KA.BADAN
– TEGORAN LISAN S.D PEMBEBASAN JABATAN ESELON IV
2. SES DITJEN/ITJEN/BADAN/KEPALA PUSAT
-- TEGORAN LISAN S.D PENUNDAAN KP ESELON III DAN IV
3. KEPALA BAGIAN/KEPALA BIDANG/KEPALA SUB DIREKTORAT
-- TEGORAN LISAN S.D PENUNDAAN KGB
ELESON IV & PNS LAINNYA
4. KASUBBAG/KASUBBID/KASI
-- TEGORAN LISAN, TEGORAN TERTULIS DAN
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
PNS LAINNYA
-- WEWENANG PEMBERHENTIAN MERUPAKAN
KEWENANGAN MENTERI
18
TERIMA KASIH
19
KEPMENDIKNAS NO. 158/P/2003 TTG PEMBERIAN KUASA DAN
DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADM.KEPEG.
KPD.PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS
1) PASAL 4 – MEMBERI KUASA KPD SEKRETARIS JENDERAL UNTUK ATAS NAMA MENTERI:
A. MENETAPKAN KEPUTUSAN PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN UNTUK
MELAKUKAN PERCERAIAN ATAU BERISTRI LEBIH DARI 1 BAGI PNS DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN GOL.III/A S.D. IV/D
B. PEMBERHENTIAN SEMENTARA GOL.IV/E KE BAWAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
C. MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN GUGATAN CERAI III/A – IV/D DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN
PASAL 35 – A.N. JABATANNYA/WEWENANG – HURUF A & C – GOL.II/D KE BAWAH DI SETJEN
2) PASAL 5 – KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN – s.d.a. HURUF A
GOL.III/A S.D. IV/B
-- MENANDATANGI SURAT KETERANGAN GUGATAN CERAI III/A – IV/B DI DEP
3) PASAL 13 – DIREKTUR JENDERAL
-- A. s.d.a. huruf A GOL.III/A S.D. III/D
(PASAL 39) – GOL.II/D KE BAWAH WEWENANG
B. PEMBERHENTIAN SEMENTARA GOL.III/A - IV/D
C. MENANDATANGI SURAT KETERANGAN GUGATAN CERAI III/A – III/D – (II/D WEWENANG)
4) PASAL 14 – SEKRETARIS
-- A. PEMBERHENTIAN SEMENTARA GOL.III/A S.D. IV/A (PASAL 40) – (II/D WEWENANG)
B. S.d.a. Huruf A dan C GOL.II/D KE BAWAH -- WEWENNAG
20
3. DISIPLIN PNS
a. PP yang masih berlaku yaitu;
1) No. 4 Tahun 1966
2) No. 32 Tahun 1979
3) No. 30 Tahun 1980
4) No. 10 Tahun 1983 sebagaimana
dirubah terakhir dengan No. 45 Tahun
1990
5) No. 5 Tahun 1999 sebagaimana
dirubah terakhir dengan No. 12 Tahun
1999.
21
b. Kasus-kasus pelanggaran disiplin yang
sangat berpotensi untuk digugat di PTUN.
1) Pemeriksaan yang menyalahi prosedur yang
ditentukan dalam peraturan dasarnya;
2) Alat-alat bukti yang relatif kurang lengkap
dan akurat bahkan sering tidak relevan;
3) Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat
yang tidak berwenang baik menurut PP No.
30 Tahun 1980 maupun menurut
Kepmendikbud No. 0234/P/1982;
22
4) Penindakan PNS dengan menggunakan
Nota sambil menunggu keputusan lebih
lanjut masih sering digunakan;
5) Penindakan PNS yang bertentangan dengan
Azas-azas Hukum Tata Usaha Negara,
khususnya Azas-azas Hukum Pemerintahan
Yang Baik (AAHPB).
23
6. Untuk mengatasi kelemahan keputusan
pejabat dalam bidang kepegawaian dari sudut
PTUN, Biro Kepegawaian telah menyusun
suatu
Pedoman dan Rambu-rambu
Pengambilan Keputusan
Bidang Kepegawaian
bekerjasama dengan nara sumber dari
lingkungan Peradilan.
24
PEMBINAAN DISIPLIN
• Peraturan Disiplin Pegawai pada dasarnya
mengatur tentang kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh PNS dan Larangan
yang harus dipatuhi.
• Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin
bisa berakibat pemberian sanksi –
hukuman baik yang ringan maupun yg
berat.
25
