BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
Standar Kompetensi :
2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan.
Kompetensi Dasar :
2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara.
2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara indonesia.
2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan sistem pemerintahan yang berlaku di
Indonesia dengan negrara lain.
PENGERTIAN PEMERINTAHAN
a. Dalam arti luas : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badab
legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suaru negara dalam mencapai tujuan negara.
b. Dalam arti sempit : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan
eksekutif beserta jajarannya dalam mencapai tujuan negara.
c. Mmenurut Utrecht ada 3 pengertian :
1. Pemerintahan adalah gabunagn dari semua badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan untuk
memerintah (legislatif,Eksekutif, Yudikatif).
2. Pemerintahan adalah gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang memiliki kekuasaan
memerintah (Presiden, Raja, Yang dipertuan Agung).
3. Pemerintahan dalam arti kepala negara (Presiden) bersama kabinetnya.
d. Menurut Offe Pemerintahan adalah hasil dari tindakan administratif dalam berbagai bidang,
bukan hanya hasil dari pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan undang-undang
melainkan hasil dari kegiatan bersama antara lembaga pemerintahan dengan klien masing-
masing.
e. Menurut Kooiman Pemerintahan adalah proses interaksi antara berbagai aktor dalam
pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.
f. Menurut Austin Ranney pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintah dalam membuat
dan menegakkan hukum dalam suartu negara.
g. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pemerintahan berarti :
1. Proses, cara, perbuatan memerintah.
2. Segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan
kepentingan negara.
BENTUK PEMERINTAHAN KLASIK
a. Ajaran Plato ada 5 bentuk pemerintahan :
1. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum endekiawan sesuai dengan
pikiran keadilan.
2. Timokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai
kemasyhuran dan kehormatan.
3. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan.
4. Demokrasi adalah bentuk pemerintahanyang dipegang oleh rakyat jelata.
5. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang-wenang) dan
jauh dari keadilan.
b. Ajaran Aristoteles ada 6 bentuk pemerintahan :
1. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan
umum.
2. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang demi kepentingan pribadi.
3. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan untuk
kepentingan umum.
4. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi
kepentingan kelompoknya.
5. Politeia adalh bentuk Pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat untuk kepentingan
umum.
6. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi
kepentingan sebagian orang.
c. Ajaran POLYBIOS yanitu dikenal denagn teori siklus Polybios, yang dapat digambarkan
sbb :
MONARKI
OKHLOKRASI
DEMOKRASI
OLIGARKI
TIRANI
ARISTOKRASI
Keterangan :
MONARKI adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya kekuasaannya atas nama rakyat
dengan baik dan dipercaya tapi dalam perkembangannya penguasa (Raja) tidak lagi
menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum tapi menindas rakyat dan sewenang-
wenang, maka bentuk ONARKMI bergeser menjadi TIRANI.
Dalam situasi pemerintahan TIRANI muncullah perlawanan dari kaum bangsawan dan
pemerintahan diambil alih kaum bangsawan yang memperhatikan kepentingan umum, maka
pemerintahan TIRANI bergeser menjadi ARISTOKRASI.
ARISTOKRASI yang semula memperhatikan kepentingan umum tidak lagi menjalankan keadilan
tapi hanya mementingkan diri dan kelompoknya sehingga pemerintahan ARISTOKRASI bergeser
ke OLIGARKI.
Dalam pemerintahan OLIGARKI yang tidak memiliki keadilan, maka rakyat mengambil alih
kekuasan untuk memperbaiki nasibnya. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan
rakyat, maka pemerintahan OLIGARKI bergeser ke DEMOKRASI.
Pemerintahan DEMOKRASI yang awalnya baik, lama kelamaan banyak diwarnai kekacauan ,
KKN, kebobrokan dan hukum sulit ditegakkan sehingga pemerintahan DEMOKRASI ini
berpindah ke pemerintahan OKHLOKRASI.
Dari pemerintahan OKHLOKRASI ini muncul seorang yang berani dan kuat yang dengan
kekerasan dapat memegang pemerintahan, maka pemerintahan OKHLOKRASI bergeser ke
pemerintahan OLIGARKI kembali.
Dengan demikian menurut POLYBIOS antara pemerintahan yang satu dengan lainnya memiliki
hubungan kausal (sebab dan akibat).
BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI (KERAJAAN)
Bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja,
ratu, syah, atau kaisar yang kekuasaannya tidak terbatas. Raja merangkap merangkap sebagai
penguasa legislatif, eksekutif dan yudikatif yang disatukan dalam perbuatannya. Raja adalah
Undang-undang itu sendiri. Contoh: Prancis di masa Raja Louis XIV semboyannya L’ etat C’est
Moi (negara adalah aku).
2. Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh
seorang raja yang kekuasaanya dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi).terjadinya
monarki konstitusional ada 2 cara :
a. Datang dari raja sendiri karena ia takut dikudeta. Contoh: Jepang dengan hak octroi.
b. Karena adanya revolusi rakyat kepada raja. Contoh Inggris yang melahirkan Bill of Rights I
tahun 1689, yordania, Denmark, Arab Saudi dan Brunai Darussalam.
3. Monarki Parlementer adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh seorang
raja dengan sistem parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki
perlementer kekuasaan eksekutif dipegang oleh Kabinet (Perdana Menteri) yang bertanggung
jawab kepada parlemen. Fungsi raja sebagai kepala negara (simbol kekuasaan) dan tidak dapat
diganggu gugat. Contoh: Inggris, Belanda, dan Malaysia.
BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK
Bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Republik Absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Parlemen
kurang berfungsi, konstitusi diabaikan untuk legitimasi kekuasaan.
2. Republik Konstitusional, presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi, pengawasan efektif dilakukan oleh parlemen.
3. Republik Parlementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, tapi presiden tidak
dapat diganggu gugat. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yyang bertanggung
jawab kepada parlemen. Kekuasan legislatif lebih tinggi dari kekuasaan eksekutif.
JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN
1. Sistem Pemerintahan Parlementer adalah sistem pemerintahan dimna parlemen atau badan
legislatif memiliki peran penting dalam pemerintahan.
Ciri-ciri atau karakteristik pemerintahan parlementer sebagai berikut :
a. Raja, ratu atau presiden sebagai kepala negara tidak memiliki kekuasan pemerintahan.
b. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri
c. Parlemen adalah satu-satunya lembaga yang anggotanya dipilih langsung rakyat melalui
pemilihan Umum.
d. Eksekutif adalah kabinet bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen.
e. Bila parlemen mengeluarkan mosi tak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri
maka kabinet harus menyerahkan mandatnya kepada kepala negara.
f. Dalam sistem dua partai yang ditunjuk membentuk kabinet segali gus sebagai perdana menteri
adalah ketua partai politik pemenang pemilu.
g. Dalam sistem banyak partai formatur kabinet membentuk kabinet secara koalisi dan mendapat
kepercayaan parlemen.
h. Bila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen maka kepala negara menganggap
kabinet yang benar maka parlemen dibubarkan oleh kepala negara.
Catatan:
Bila parlemen dibubarkan maka tanggung jawab pelaksanaan pemilu terletak pada kabinet dalam
tempo 30 hari. Bila partai politik yang menguasai parlemen menang dalam pemilu maka kabinet
akan terus memerintah. Tetapi apabila yang menang dalam pemilu tersebut adala partai oposisi
maka kabinet mengembalikan madatnya kepada kepala negara dan partai pemenang pemilu akan
membentuk kabinet baru.
Kelebihan sistem pemerintahan Parlementer :
Pembuatan kebijakan cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat anatar legislatif
dengan eksekutif.
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet berhati-
hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan sistem pemerintahan parlementer :
Kedudukan eksekutif/kabinet tergantung dukungan mayoritas parlemen, sehingga
sewaktu waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
Kabinet sewaktu-waktu dapat bubar tergantung dukungan mayoritas parlemen.
Kabinet yang berasal dari partai pemenang pemilu dapat menguasai parlemen.
Parlemen tempat pengkaderan bagi jabatan eksekutif. Anggota parlemen merangkap
menteri atau kabinet.
Prinsip-prinsip sistem pemerintahan Parlementer ada 2 yaitu :
1. Rangkap jabatan karena anggota parlemen adalah para menteri.
2. Dominasi resmi parlemen sebab merupakan lembaga legislatif tertinggi, memiliki kekuasaan
membuat UU, merivisi, mencabut suatu UU. Parlemen dapat menentukan suatu UU itu
konstitusional atau tidak.
2. Sistem pemerintahan Presidensial, adalah keseluruhan hubungan kerja antar lembaga negara
melalui pemisahan kekuasan negara, disini presiden adalah kunci dalam pengelolaan kekuasaan
menjalankan pemerintahan negara.
Ciri-ciri atau karakteristik sistem pemerintahan Presidensial sebagai berikut :
a. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
b. Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden.
c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parleme
d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
e. Menteri tidak boleh merangkap anggota parlemen
f. Menteri bertanggung jawab kepada presiden
g. Masa jabatan mebteri tergantung pada keprcayaan presiden.
h. Peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang dengan sistem check and balances.
Kelebihan sistem Presidensial :
Kedudukan eksekutif stabil sebab tidak tergantung pada legislatif atau parlemen.
Masa jabatan eksekutif jelas, misalnya 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun.
Penyususnan program kabinet mudah karena disesuaikan dengan masa jabatan.
Legislatif buakn tempat kaderisasi eksekutif sebab anggota parlemen tidak boleh
dirangkap pejabat eksekutif.
Kekurangan Sistem Presidensiasl :
Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan
kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
Pembuatan kebijakan publik hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif, tidak
tegas dan waktu lama.
Prinsip-perinsip sistem pemerintahan presidensial adalah :
1. Pemisahan jabatan karena larangan rangkap jabatan antara anggota parlemen dengan menteri
atau kabinet.
2. Kontrol dan keseimbangan (check and balances) yaitu masing-masing cabang kekuasaan
diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaan lain.
3. Sistem pemerintahan di negara komunis
Lembaga legislatif di Uni Soviet dijalankan oleh lembaga yang bernama Soviet Tertinggi URRS
(STU) yang terdiri dari 2 majelis yaitu majelis Uni dan majelis bangsa-bangsa. Majelis uni
mencerminkan kepentingan bersama seluruh penduduk URSS ( mirip DPR) sedangkan majelis
bangsa-bangsa mencerminkan bangsa-bangsa dan suku bangsa yang terdapat di wilayah URSS (
semacam Senat). Siviet tertinggi (STU) memilih presidium soviet tertinggi (semacam badan
pekerja MPR) yang merupakan lembaga yang amat berkuasa di Uni Soviet.
Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh dewan menteri yang bertanggung jawab dan tunduk kepada
Siviet Teretinggi URSS. Kekuasan nyata pemerintahan di Uni Soviet berada di tangan
pemimpin partai komunis.
4. Sistem Pemerintahan Referendum
Di negara Swiss pembuatan UU berada dibawah pengawasan rakyat yang memiliki hak pilih.
Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum. Referendum itu ada 3 jenis :
Referendum Obligatoir adalah referendum yang harus lebih dulu mendapat persetujuan
langsung dari rakyat sebelum suatu UUD tertentu diberlakukan.
Referendun Fakultatif adalah referendunm yang dilaksanakan apabila dalam waktu
tertentu setelah UU dilaksanakan, sejumlah orang tertentu menginginka dilaksanakannya
referendum. Apabila hasil referendum menghendaki dilaksanakannya UU maka akan
terus berlaku, tapi sebaliknya.
Referendum Konsultatif adalah referendum yang menyangkut soal-soal teknis. Biasanya
rakyat kurang paham tentangmateri UU yang diminta persetujuannya.
SISTEM PEMERINTAHAN DI AMERIKA SERIKAT
Amerika serikat adalah negara republik berbentuk Federasi (federal) terdiri dari 50
negara bagian.
Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif yang
didasarkan pada sistem check and balances.
Kekuasaan eksekutif adalah prewsiden sebgai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan.
Kekuasan legislatif ditangan parlemen yang beernama Kongres. Kongres terdiri dari dua
kamar yaitu senat dan badan perwakilan (The House of Representatives). Anggota senat
dipilih melalui pemilu yang merupakan wakil dari negara-negara bagian, setiap negara
bagian 2 orang wakil. Jadi anggota senat itu 100 senator, masa jabatan 6 tahun.
Sedangkan badan perwakilan merupakan wakil dari rakyat amerika serikat yang dipilih
langsung untuk jabatan 2 tahun.
Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.
Menganut sitem 2 partai yaitu Demokrat dan republik.
Pemilihan umum menganut sistem distrik
SISTEM PEMERINTAHAN DI INGGRIS
Inggris adalah negara kesatuan (United Kingdom) terdiri dari england, scotand, wales,
irlandia utara, berbentuk kerajaan (monarki).
Kekuasan pemerintahan ditangan kabinet (Perdana Menteri)
Raja adalah simbol kedaulatan dan persatuan negara.
Parlemen terdiri dari 2 kamar yaitu House of commons (majelis Rendah) dan house of
lords (majelis Tinggi). Majelis rendah adalah badan perwakilan rakyat dimana
anggotanya dipilih oleh rakyat dari calon partai politik. Majelis Tinggi adalah
perwakilan yang bberisi para bangsawan berdasarkan warisan.
Adanya oposisi dari partai yang kalah dalam pemilu.
Menganut sistem 2 partai yaitu konservatif dan partai buruh.
Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet maka tidak ada hakim yang dipilih.
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK RAKYAT CINA
Bentuk negara adalah kesatuan dengan 23 provinsi.
Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis.
Kepala negara adalah presiden, dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
Menggunakan sistem unikameral yaitun kongres rakyat nasional.
Lembaga negara tertinggi adalah kongres rakyat nasional sebagai badan legislatif.
Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat dan kaku oleh pengadilan rakyat
dibawah pimpinan mahkamah agung Cina.
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Tidak satu katapun di UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan negara kita
adalah sistem presidensial. Negara kita menganut presidensial dapat kita pahami dari ketentuan
yang terdapat dalam UUD 45 sebagai berikut:
Pasal 4 ayat1 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang dasar.
Pasal 17 ayat 1 Presiden dibantu oleh menteri negara.
Pasal 17 ayat 2 Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Pasal 17 ayat 3 Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Pasal 17 ayat 4 Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur
undang-undang.
POKOK-POKOK SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas dengan 35 provinsi
termasuk daerah istimewa.
Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem presidensial.
Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan.
Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada
presiden.
Parlemen pemegang kekuasaan Eksekutif yang terdiri dari 2 kamar yaitu DPR dan DPD
yang merupakan sekaligus anggota MPR. Anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilu
dengan sitem proporsional terbuka, DPD dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu
yang berasal dari masing-masing provinsi sejumlah 4 orang setiap provinsi dengan sistem
pemilihan distrik perwakilan banyak.
Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di
bawahnya.
PERUBAHAN -PERUBAHAN TERHADAP KETATANEGARAAN SETELAH
AMANDEMEN UUD 1945 (Lihat UUD 1945)
1. Negara indonesia adalah negara hukum (Jiwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945).
2. Sistem Konstitusional (jiwa pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 3, pasal 4 ayat 1,
Pasal 5 ayat 1 dan 2.
3. kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Jiwa
Pasal 2 ayat .
Tugas dan wewenang MPR berdasarkan pasal 3 UUD 45, adalah :
a. megubah dan menetapkan UUD 45
b. Melantik presiden dan wapres
c. Dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut
UUD 45.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi menurut UUD 1945, (jiwa Pasal
3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan 2).
5.Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Tentang presiden diatur dalam pasal4 sampai
pasal 16 UUD 45 sedangkan DPR diatur dalam pasal 19 sampai Pasal 22 B.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung
jawab Kepada DPR (jiwa pasal 17 Uud 45).
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas (jiwa pasal 3 ayat 3, pasal 20 A
Ayat 2 dan 3).
8. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD 45 (pasal 1).
9. MPR lembaga bikameral atau sistem 2 kamar yaitu DPR dan DPD (pasal 2
UUD 1945.
10. Masa jabatan presiden maksimal 2 periode (pasal 7 UUD 45).
11. Pencantuman HAM (pasal 28 A sampai pasal 28 J);
12. Presiden dan wakil presiden dipilih lansung.
13. Penghapusan DPA diganti dengan Dewan pertimbangan di bawah presiden.
14. Penghapusan GBHN sebagai tugas MPR.
15. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi yudisial (pasal 24 B dan
Pasal 24 c.
16. Anggaran pendidikan minimal 20% (pasal 31).
17. Negara kesatuan tidak boleh diubah (pasal 37).
18. Penjelasan UUD 45dihapus.
19. Penegasan demokrasi ekonomi.
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945
Jiwa dan pandangan hidup bansa indonesia
Pembukaan UUD 1945
Undang-undang dasar 1945
MPR
Presiden
DPA
DPR
BPK
MA
STRUKTUR KRTATANEGARAAN RI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
Undang-undang Dasar 1945
Presiden
Wakil Presiden
Kehakiman
MK MA KY
MPR
DPD DPR
BPK
PERBANDINGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA
DENGAN NEGARA LAIN
Negara Republik Indonesia (presidensial) Negara-Negara lain
Bentuk negara adalah kesatuan dengan 1. Prancis : (bukan parlementer resmi)
prinsip otonomi yang luas dengan 35
provinsi termasuk daerah istimewa. Presiden kuat karena dipilih langsung
Bentuk pemerintahan adalah republik oleh rakyat.
dengan sistem presidensial. Kepala negara adalah presiden dengan
Pemegang kekuasaan eksekutif adalah masa jabatan 7 tahun.
presiden sebagai kepala negara Presiden dapat bertindak dimasa darurat
sekaligus kepala pemerintahan. untuk menyelesaikan krisis.
Kabinet atau menteri diangkat dan Bila terjadi pertentangan antara kabinet
diberhentikan serta bertanggungjawab dengan legislatif maka presiden
kepada presiden. membubarkan legislatif.
Parlemen pemegang kekuasaan Jika suatu UU telah disetujui legislatif
Eksekutif yang terdiri dari 2 kamar yaitu tapi tidak disetujui presiden maka
DPR dan DPD yang merupakan diajukan kepada rakyat melalui
sekaligus anggota MPR. Anggota DPR referendum atau persetujuan mahkamah
dipilih rakyat melalui pemilu dengan konstitusional.
sitem proporsional terbuka, DPD dipilih Mosi dan interplasi dipersukar harus
rakyat secara langsung melalui pemilu disetujui oleh 10 % dari anggota
yang berasal dari masing-masing legislatif.
provinsi sejumlah 4 orang setiap
provinsi dengan sistem pemilihan distrik Inggris : (Parlementer)
perwakilan banyak.
Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Kepala negara adalah raja, ratu sifatnya
mahkamah agung dan badan peradilan simbolis tidak dapat diganggu gugat.
di bawahnya. UU dalam penyekenggaraan negara
berrsifat konvensi.
Kekuasaan pemerintah ada di tangan
Perdana Menteri.
Kabinet yang tidak memperoleh
kepercayaan dari badan legislatif harus
meletakkan jabatannya.
Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat
mengadakan pemilu.
Hanya ada 2partai besar yaitu
konservatif dan partai buruh.
India : (Parlementer)
Badan eksekutif adalah presiden sebagai
kepala negara dan perdana menteri yang
dipimpin oleh Perdana Menteri.
Presiden dipolih oleh lembaga legislatif
baik dipusat maupoun didaerah.
Pemerintah dapat menyatakan keadaan
darurat dan pembatasan kegiatan bagi
para pelaku politik agar tidak
mengganggu usaha pembangunan.
Amerika serikat : (presidensial)
Badan eksekutif adalah presiden
bersama para menteri.
Masa jabatan presiden 4 tahun dan
maksimal 2 periode.
Presiden terpisah dari legislatif atau
kongres.
Presiden tidak dapat membubarkan
kongres begitu juga kongres tidak dapat
memberhentikan presiden.
Mayoritas UU disiapkan pemerintah dan
diajukan ke kongres.
Presiden punya wewenang untuk
membatalkan atau memveto rancangan
UU.
Veto presiden batal bila ditentang leh
2/3 anggota kongres.
Check and balances, presiden boleh
memilih menterinya, tetapi dalam hal
penetapan hakim agung dan duta besar
dan untuk mengadakan perjanjian
internasional harus disetujui senat.
Pakistan : (parlementer kabinet)
Badan eksekutif adalah presiden dan
menterinya yang beragama islam.
Perdana menteri adalah pembantunya
tidak boleh merangkap anggota
legislatif.
Presiden punya wewenang memveto
RUU, veto gagal bila UU diterima 2/3
anggota legislatif.
Presiden berwenang membubarkan
badan legislatif dan presiden harus
mengundurkan diri dalam jangka waktu
4 bulan dan mengadakan pemilu baru.
Dalam keadaan darurat reiden dapat
mengeluarkan ketetapan yang diajukan
ke legislatif paling lama 6 bulan.
Sistem check and balances dalam sistem pemerintaha RI menurut UUD 1945 :
Legislatif Eksekutif Yudikatif
-MPR memberhentikan Presiden -Presiden mengangkat hakim -Mahkamah Agung berhak
dan wakil presiden Agung. mereview peraturan
pemerintah,dll.
-DPR mengawasi Presiden -Presiden memilih 3 hakim
dengan hak angket,hak konstitusi. -Mahkamah Konstitusi
interplasi,hak budget,dll memutuskan apakah
presiden/wakil presiden
-DPR dapat menyetujui/menolak bersalah.
perjanjian internasional
-Mahkamah Konstitusi berhak
-DPR memberi pertimbangan mereview undang-undang.
kepada presidendalam
pengangkatan duta dan pemberian
amnesti dan abolisi.
-DPR memberi persetujuan
tentang pencalonan hakim agung
dan memilih 3 calon hakim
konstitusi.