Lembaga - DOC - DOC by M2H14i0

VIEWS: 93 PAGES: 11

									Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik                                                                                                              1



                                       PERBANDINGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK
                                             USULAN KOALISI ORNOP DAN USULAN DEPDAGRI

                                                                                                                                              5 Juni 2002

    TOPIK                                  RUU Usulan KOALISI                                                RUU Usulan DEPDAGRI

Ideologi Partai    Tidak ada aturan mengenai       ideologi partai, partai bebas        Asas parpol tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi
Politik             menentukan ideologinya masing-masing.                                 dan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 Ayat 1).
                                                                                         Parpol dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan
                                                                                          ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme (Pasal 16 Ayat
                                                                                          5).


Keanggotaan          Anggota parpol adalah warga negara yang telah berumur 17 tahun.      Anggota parpol adalah warga negara yang telah berumur 17
Partai Politik        (Pasal 10 ayat 1).                                                    tahun atau sudah/pernah kawin serta dapat membaca dan
                     PNS dan Anggota TNI dan POLRI yang masih aktif dilarang menjadi       menulis (Pasal 9 Ayat 1).
                      anggota dan pengurus partai politik. (Pasal 10 ayat 2).              Anggota parpol memiliki hak/kedaulatan dalam menentukan (Pasal
                     PNS dan Anggota TNI dan POLRI bisa menjadi anggota/pengurus           10 Ayat 1):
                      parpol kalau sudah pensiun (Pasal 10 ayat 3).                            1. kebijakan parpol
                     Daftar anggota parpol terbuka untuk umum (Pasal 10 Ayat 4).              2. personalia kepengurusan Parpol di berbagai tingkatan.
                                                                                            Pelaksanaan hak/kedaulatan anggota parpol dilakukan melalui
                                                                                             forum musyawarah parpol sebagaimana diatur dalam AD/ART
                                                                                             parpol (Pasal 10 Ayat 2).
                                                                                            Anggota parpol yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat
                                                                                             diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat
                                                                                             apabila (Pasal 11):
                                                                                               a. menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan parpol
                                                                                                   yang bersangkutan.
                                                                                               b. diberhentikan dari keanggotaan parpol yang bersangkutan
                                                                                                   sesuai dengan AD/ART parpol.

Pembentukan        Didirikan oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara RI           Didirikan oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara RI
Partai Politik      yang telah berusia 17 tahun (Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 huruf a).      yang telah berusia 21 tahun (Pasal 2 Ayat 1).
                   Non diskriminatif dan terbuka. (Pasal 2 Ayat 2 huruf b).             Didirikan dengan akta notaris, dengan menyertakan AD/ART dan
                   Didirikan dengan akta notaris dan didaftarkan pada KPU yang           Kepengurusan Tingkat Nasional (Pasal 2 Ayat 2).
                    independen (Pasal 3 Ayat 1).                                         Keanggotaan parpol bersifat terbuka dan sukarela serta tidak
Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik                                                                                                                2

    TOPIK                               RUU Usulan KOALISI                                                    RUU Usulan DEPDAGRI

Pembentukan         Pengesahan parpol sebagai badan hukum diumumkan dalam Berita           membedakan latar belakang agama, kedaerahan, suku, etnis dan
Partai Politik       Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman dan HAM (Pasal        jenis kelamin (Pasal 9 Ayat 2).
                     3 Ayat 8).                                                            Syarat pengesahan parpol di Departemen Kehakiman (Pasal 2 Ayat
                  Parpol bisa membentuk kepengurusan di tingkat nasional, propinsi,        3) :
                   kabupaten/kota dan kecamatan (Pasal 11 Ayat 1).                            a. memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan Konstitusi &
                  Pengurus Pusat Parpol dan kantor pusat parpol dapat dibentuk di                peraturan perundang-undangan.
                   seluruh wilayah Indonesia, tidak harus di ibukota negara (Pasal 11         b. memiliki kepengurusan minimal 50% dari jumlah provinsi,
                     ayat 2).
                                                                                                  50% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang
                                                                                                  bersangkutan, 50% dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota
                                                                                                  yang bersangkutan.
                                                                                              c. memiliki nama dan tanda gambar yang tidak mempunyai
                                                                                                  persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama
                                                                                                   dan tanda gambar parpol/organisasi lain.
                                                                                              d. memiliki kantor tetap.
                                                                                           Parpol mempunyai kepengurusan tingkat nasional dan dapat
                                                                                            mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa / kelurahan (Pasal
                                                                                            12 Ayat 1).
                                                                                           Pengurus parpol tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara
                                                                                            (Pasal 12 Ayat 2).
                                                                                           Apabila terdapat kepengurusan ganda parpol, diselesaikan melalui
                                                                                            musyawarah mufakat (Pasal 13 Ayat 1).
                                                                                           Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan,
                                                                                            penyelesaian dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan
                                                                                            peradilan umum, yaitu (Pasal 13 Ayat 3):
                                                                                              a. Pengadilan Negeri pada Tingkat Pertama, dalam jangka waktu
                                                                                                  paling lama 30 hari.
                                                                                              b. MA sebagai tingkat banding dan terakhir dalam jangka waktu
                                                                                                  paling lama 21 hari.
                                                                                             Pengurus atau anggota parpol yang berhenti atau diberhentikan
                                                                                              dari partainya tidak dapat membentuk pengurus atas parpol yang
                                                                                              sama atau yang memberhentikannya (Pasal 14).
                                                                                             Parpol dapat bergabung dengan parpol lain dengan cara (Pasal 18
                                                                                              Ayat 1):
                                                                                               a. bergabung membentuk parpol baru dengan nama dan tanda
                                                                                                   gambar baru, atau
Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik                                                                                                               3

    TOPIK                               RUU Usulan KOALISI                                                  RUU Usulan DEPDAGRI

                                                                                           b. bergabung dengan menggunakan nama dan tanda gambar
                                                                                              salah satu parpol.

Tujuan Partai       Tujuan umum (Pasal 5 Ayat 1)                                         Tujuan parpol adalah mewujudkan (Pasal 5 Ayat 1):
Politik              - mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang              a. cita-cita nasional sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi.
                       dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945;                                  b. kehidupan demokrasi.
                     - mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menjunjung                 c. kesejahteraan masyarakat.
                       tinggi kedaulatan rakyat.                                           d. cita-citanya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

                    Tujuan khusus parpol adalah memperjuangkan cita-cita anggotanya      Tujuan parpol harus diwujudkan secara konstitusional (Pasal 5
                     dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal         Ayat 2)
                     5 Ayat 2).


Fungsi Partai   Fungsi Parpol adalah (Pasal 7) :                                       Parpol berfungsi sebagai sarana (Pasal 6):
Politik          Mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat           Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar
                  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.                                 menjadi WNRI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam
                 Menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam              kehidupan berbangsa dan bernegara.
                  pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan                Penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit untuk
                  perwakilan rakyat.                                                       mensejahterakan masyarakat.
                 Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan          Perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
                  politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.                              Penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam
                                                                                           merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
                                                                                          Partisipasi politik warga negara.
                                                                                        Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
                                                                                           mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan
                                                                                           gender.
Hak Partai      Parpol berhak (Pasal 8 Ayat 1) :                                       Parpol berhak (Pasal 7):
Politik          Ikut serta dalam pemilu.                                                Mendaftarkan tanda gambar partainya untuk memperoleh hak
                 Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil.                      cipta ke DEPKEH.
                 Membela diri atas tuntutan hukum melalui proses peradilan.              Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari
                 Menyelenggarakan musyawarah/kongres nasional/lokal secara                negara.
                   reguler.                                                               Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
                                                                                          Ikut serta dalam pemilu sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.
                                                                                          Mengajukan calon yang akan duduk di lembaga perwakilan
                                                                                           rakyat.
Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik                                                                                                                  4

     TOPIK                                  RUU Usulan KOALISI                                                 RUU Usulan DEPDAGRI

Hak Partai                                                                                   Mengusulkan penggantian antar waktu anggota yang duduk di
Politik                                                                                       Lembaga Perwakilan Rakyat.
                                                                                             Melakukan pengaduan kepada badan kehormatan lembaga
                                                                                              permusyawaratan/perwakilan rakyat terhadap anggota Parpol
                                                                                              yang duduk di lembaga legislatif, yang melanggar AD/ART
                                                                                              setelah mendengar keterangan yang bersangkutan.

Kewajiban        Parpol berkewajiban mendukung pelaksanaan pemilu yang langsung,          Parpol berkewajiban (Pasal 8):
Partai Politik   umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (Pasal 9)                          a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Konstitusi dan peraturan
                                                                                              perundang-undangan.
                                                                                          b. memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI.
                                                                                          c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
                                                                                          d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan HAM.
                                                                                          e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.
                                                                                          f. menyukseskan penyelenggaraan pemilu.
                                                                                          g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
                                                                                          h. membuat pembukuan dan mengumumkan secara terbuka setiap
                                                                                              bentuk sumbangan yang diterima untuk diketahui oleh
                                                                                              masyarakat dan pemerintah.
                                                                                          i. membuat laporan neraca keuangan secara berkala 1 tahun sekali
                                                                                              kepada KPU setelah diaudit oleh akuntan publik.
                                                                                          j. memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilu dan
                                                                                              menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik
                                                                                              kepada KPU paling lambat 6 bulan setelah hari pemungutan
                                                                                              suara.

Seleksi Kader     Pengurus Parpol Tingkat Kecamatan dipilih langsung oleh anggota-          Kepengurusan parpol di setiap tingkatan dipilih secara demokratis
dan Pemimpin       anggotanya (Pasal 11 ayat 3 huruf a).                                      melalui forum musyawarah Parpol sesuai dengan AD/ART parpol
                  Pengurus Parpol Tingkat Kabupaten/Kota dipilih langsung oleh               (Pasal 12 Ayat 3).
                   Perwakilan Pengurus Parpol Tingkat Kecamatan di wilayahnya                Setiap terjadi penggantian kepengurusan parpol tingkat nasional
                     (Pasal 11 ayat 3 huruf b).                                               berdasarkan forum musyawarah parpol sesudai dengan AD/ART,
                  Pengurus Parpol Tingkat Propinsi dipilih langsung oleh Perwakilan          susunan pengurus baru dilaporkan kepada DEPKEH secepat-
                   Pengurus Pengurus Tingkat Kebupaten/Kota di wilayahnya (Pasal 11           cepatnya 7 (tujuh ) hari setelah terbentuknya kepengurusan (Pasal
                     ayat 3 huruf c).
                                                                                              12 Ayat 4).
                    Pengurus Parpol Tingkat Nasional dipilih langsung oleh perwakilan       Apabila dalam waktu 7 hari terjadi keberatan atas kepengurusan
                    Pengurus Parpol Tingkat Propinsi dari seluruh Indonesia. (Pasal 11       atau adanya permintaan pendaftaran kepengurusan dari parpol
Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik                                                                                                   5

    TOPIK                             RUU Usulan KOALISI                                             RUU Usulan DEPDAGRI

Seleksi Kader      ayat 3 huruf d).                                                  yang sama dengan kepengurusan yang berbeda, maka Menteri
dan Pemimpin     Masa jabatan pengurus Parpol Tingkat Kecamatan, Tingkat            Kehakiman menolak pendaftaran kepengurusan dari kedua belah
                  Kabupaten/Kota, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional dibatasi     pihak (Pasal 12 Ayat 5).
                  paling banyak 2 periode (Pasal 11 ayat 5).
                 Pengurus Parpol Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota,
                  Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional bertanggung jawab pada
                  musyawarah anggota di tingkatannya (Pasal 11 ayat 6).
                 Mekanisme pemilihan pengurus parpol di tiap tingkatan harus
                  dicantumkan secara jelas dalam AD/ART parpol (Pasal 11 Ayat 4).
                 Kriteria kandidat parpol untuk pemilu harus berdasarkan prinsip
                  adil, terukur, transparan dan adil jender (Pasal 12 Ayat 2).
                 Kriteria untuk menyeleksi kandidat anggota DPRD Kabupaten/Kota
                  dan kandidat bupati/walikota ditetapkan oleh Musyawarah
                  Pengurus Parpol Tingkat Kecamatan (Pasal 12 Ayat 1 huruf a).
                 Kriteria untuk menyeleksi kandidat anggota DPRD Propinsi dan
                  gubernur ditetapkan oleh Musyawarah Pengurus Partai Politik
                  Tingkat Kabupaten/Kota (Pasal 12 Ayat 1 huruf b).
                 Kriteria untuk menyeleksi kandidat anggota DPR dan DPD serta
                  kandidat presiden ditetapkan oleh Musyawarah Pengurus Partai
                  Politik Tingkat Propinsi (Pasal 12 Ayat 1 huruf c).
                 Kriteria dan proses pencalonan kandidat harus dicantumkan secara
                  jelas dalam AD/ART parpol (Pasal 12 Ayat 3).
                 Pengurus Parpol Tingkat Kecamatan mencalonkan kandidat untuk
                  pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan kandidat untuk
                  pemilihan bupati/walikota, dan penetapannya dilakukan oleh
                  Pengurus Parpol Tingkat Kabupaten/Kota (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).
                 Pengurus Parpol Tingkat Kabupaten/Kota mencalonkan kandidat
                  untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi dan kandidat untuk
                  pemilihan gubernur, dan penetapannya dilakukan oleh Pengurus
                  Parpol Tingkat Propinsi (Pasal 13 Ayat 3 dan 4).
                 Pengurus Parpol Tingkat Propinsi mencalonkan kandidat untuk
                  pemilihan anggota DPR dan DPD serta kandidat untuk pemilihan
                  presiden, kemudian penetapannya dilakukan oleh Pengurus Parpol
                  tingkat nasional (Pasal 13 Ayat 5 dan 6).
                 Pencalonan kandidat di tiap tingkatan pengurus parpol harus
                  menyertakan minimal 30% kandidat perempuan (Pasal 13 Ayat 7).
Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik                                                                                                           6

     TOPIK                                RUU Usulan KOALISI                                              RUU Usulan DEPDAGRI

Keuangan          Partai politik harus memiliki seorang bendahara yang
Partai Politik     bertanggungjawab atas seluruh keuangan parpol dan dana
                   kampanye (Pasal 19 ayat 2).

                  Keuangan parpol diperoleh dari iuran anggota dan sumbangan            Keuangan parpol diperoleh dari iuran anggota dan sumbangan
                   (Pasal 16 ayat 1).                                                     yang sah menurut hukum (Pasal 14 ayat 1).

                  Parpol dilarang menerima sumbangan dana dari WNA,                     Sumbangan dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan dan/
                   Organisasi/Pemerintah asing; BUMN dan BUMD, organisasi                 atau jasa (Pasal 14 Ayat 2).
                   kemanusiaan dan LSM (Pasal 16 ayat 3 dan 4).

                  Parpol dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham        Parpol dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham
                   badan usaha (Pasal 16 Ayat 2).                                         badan usaha (Pasal 16 Ayat 4).

                  Ada pembatasan jumlah sumbangan yang bisa diterima oleh             Ada pembatasan jumlah sumbangan yang bisa diterima oleh
                   parpol :                                                             parpol :
                   - jumlah sumbangan maksimum dari perorangan dalam 1 tahun            - jumlah sumbangan maksimum dari perorangan dalam 1 tahun
                     adalah Rp. 500.000.000,00 (Pasal 18 ayat 2).                         adalah Rp. 100.000.000,00 (Pasal 15 ayat 1).
                   - jumlah sumbangan maksimum dari perusahaan termasuk anak            - jumlah sumbangan maksimum dari perusahaan termasuk anak
                     perusahaannya dalam 1 tahun adalah Rp1.000.000.000,00 (Pasal         perusahaannya dalam 1 tahun adalah Rp.500.000.000,00 (Pasal
                       18 ayat 4).                                                        15 ayat 2).

                  Parpol dilarang menerima sumbangan tanpa identitas pemberi            Sumbangan dari perusahaan atau badan usaha lain harus
                   sumbangan (Pasal 16 ayat 5).                                           dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
                  Sumbangan dari perorangan sebesar   Rp1.000.000,00 atau lebih,         undangan (Pasal 15 Ayat 3)
                   harus mencantumkan nama lengkap, alamat lengkap, pekerjaan
                   dan nama majikan penyumbang (Pasal 18 Ayat 1).                        Parpol dilarang (Pasal 16 Ayat 3):
                  Sumbangan dari perusahaan sebesar Rp10.000.000,00 atau lebih           a. menerima dan memberi sumbangan dalam bentuk apapun
                   harus mencantumkan nama dan alamat perusahaan penyumbang                   dari atau kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak
                     (Pasal 18 Ayat 3).                                                       langsung
                  Setiap sumbangan harus tercatat jumlah dan asal sumbangan,             b. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari
                   serta terbuka untuk diaudit (Pasal 18 Ayat 5).                             pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas
                  Sumbangan berupa barang/jasa harus dinilai menurut nilai pasaran       c. menerima sumbangan dari perorangan dan/atau perusahaan
                   yang berlaku saat itu (Pasal 18 Ayat 6).                                   atau badan usaha melebihi batas yang ditetapkan
                  Sumbangan berupa hutang diperlakukan sama seperti sumbangan            d. meminta atau menerima dana dari BUMN/BUMD dan
                   dana, dengan pembatasan jumlah dan pencantuman identitas                   organisasi kemanusiaan
Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik                                                                                                           7

     TOPIK                             RUU Usulan KOALISI                                                   RUU Usulan DEPDAGRI

Keuangan           penyumbang (Pasal 18 Ayat 7, 8, 9 dan 10).
Partai Politik    Tindakan hutang yang dilakukan parpol harus dilaporkan kepada
                   KPU dan disertai bukti surat hutang (Pasal 17 Ayat 11).
                  Pemberian barang dan jasa dari pendukung parpol kepada parpol
                   harus dicatat sebagai sumbangan (Pasal 18 Ayat 12).
                  Penyediaan bantuan, fasilitas, peralatan dan jasa dari perorangan
                   atau perusahaan beserta anak perusahaannya atau badan hukum
                   lainnya harus dinilai sesuai dengan harga pasaran dan dicatat
                   sebagi sumbangan (Pasal 18 Ayat 13).
                  Jumlah maksimum keseluruhan sumbangan berupa dana, hutang,
                   penyediaan bantuan, fasilitas, peralatan dan jasa untuk parpol dari
                   perorangan adalah Rp500.000.000,00 (Pasal 18 Ayat 14).
                  Jumlah maksimum keseluruhan sumbangan berupa dana, hutang,
                   penyediaan bantuan, fasilitas, peralatan dan jasa untuk parpol dari
                   perusahaan termasuk anak perusahaan atau badan hukum lainnya
                   adalah Rp1.000.000.000,00 (Pasal 18 Ayat 15).
                  Penyumbang harus mencantumkan kategori sumbangan pada saat
                   memberikan sumbangan (Pasal 18 Ayat 16).
                  Parpol harus memiliki akuntan profesional (Pasal 20 Ayat 1).
                  Parpol harus memberikan laporan keuangan dua kali dalam setahun
                   kepada KPU (Pasal 20 ayat 2).
                  Laporan keuangan/hasil audit diumumkan pada publik (Pasal 20 ayat
                   6).


Sanksi dan        Pengawasan terhadap parpol dilakukan dalam hal pelaksanaan             Pengawasan terhadap parpol dalam hal pelaksanaan ketentuan-
Pengawasan         ketentuan-ketentuan UU Parpol (Pasal 22 Ayat 1).                        ketentuan UU Parpol dilakukan oleh Pemerintah (Pasal 21).
                  Pengawasan terhadap parpol dilakukan oleh KPU, termasuk pada
                   saat pemilu (Pasal 22 Ayat 1 dan 2).                                   Parpol dilarang menggunakan nama dan tanda gambar yang sama
                                                                                           dengan (Pasal 16 Ayat 1):
                  Parpol dikenakan sanksi administratif jika (Pasal 24 Ayat 1) :           a. nama, bendera atau lambang negara RI
                   - memberikan informasi yang salah pada saat pendaftaran.                 b. nama, bendera atau lambang negara lain atau lembaga/badan
                   - tidak melaksanakan mekanisme pemilihan pengurus dan                        internasional
                     pemilihan kandidat pemilu seperti yang diatur dalam UU Parpol.         c. nama, lambang Lembaga Negara atau Pemerintah
                   - tidak memberikan laporan keuangan kepada KPU seperti yang              d. gambar seseorang
                     diatur dalam UU Parpol.                                                e. nama, tanda gambar Parpol atau organisasi kemasyarakatan
                                                                                                lain.
Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik                                                                                                               8

   TOPIK                              RUU Usulan KOALISI                                                    RUU Usulan DEPDAGRI

Sanksi dan       Sanksi terhadap pelanggaran atas UU Parpol adalah sanksi              Parpol dilarang (Pasal 16 Ayat 2) :
Pengawasan        administratif (Pasal 24 Ayat 2):                                        a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi
                  - Peringatan bagi parpol untuk mematuhi ketentuan yang                      atau peraturan perundang-undangan
                    ditetapkan dalam UU Partai Politik (Pasal 24 Ayat 2 Huruf a)          b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan
                  - Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ( Pasal          Pemerintah dalam mempertahankan NKRI
                     24 Ayat 2 Huruf b)                                                   c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan
                  - Pencabutan hak untuk mendapat fasilitas dan keringanan                    Pemerintah dalam memelihara persahabatan dengan negara
                    tertentu dari negara (Pasal 24 ayat 2 huruf c).                           lain.
                  - Pencabutan hak parpol untuk mengikuti sebagian atau seluruh           Parpol yang melanggar aturan mengenai larangan pada Pasal 16
                    proses pemilu (Pasal 24 Ayat 2 huruf d).                              Ayat 2 dikenai sanksi (Pasal 23 Ayat 4b):
                                                                                           a. Teguran secara terbuka
                 Partai Politik diberikan hak untuk melakukan pembelaan dan               b. Pembekuan Partai Politik untuk sementara sekurang-
                  menjelaskan posisinya di depan Komisi Hukum KPU ( Pasal 24 Ayat              kurangnya selama satu tahun
                  3).                                                                      c. Pelarangan untuk mengikuti pemilu sekurang-kurangnya satu
                                                                                               kali pemilu

                                                                                        Pengawasan terhadap pelanggaran terhadap larangan-larangan di
                                                                                         atas dilakukan sebagai berikut (Pasal 20):
                                                                                          a. meneliti secara administratif dan substantif akta pendirian dan
                                                                                              syarat-syarat pendirian parpol
                                                                                          b. melakukan pengecekan terhadap kepengurusan calon Parpol
                                                                                              yang tercantum dalam akta pendirian Parpol
                                                                                          c. menerima atau menolak pendaftaran Parpol
                                                                                          d. mengumumkan pendaftaran parpol dalam Berita Negara
                                                                                          e. menerima laporan penggantian kepengurusan Parpol
                                                                                          f. meminta hasil audit keuangan dan laporan neraca keuangan
                                                                                              Parpol
                                                                                          g. melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya
                                                                                              pelanggaran terhadap larangan-larangan di atas

                                                                                        Pengaduan atas terjadinya pelanggaran terhadap larangan bagi
                                                                                         parpol diajukan oleh Pemerintah sesuai dengan hukum acara yang
                                                                                         berlaku (Pasal 21 Ayat 2).
                                                                                        Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
                                                                                         dilaksanakan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan dalam
                                                                                         lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam UU No. 8
Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik                                                                                  9

   TOPIK                            RUU Usulan KOALISI                         RUU Usulan DEPDAGRI

Sanksi dan                                                   Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 21 Ayat 3).
Pengawasan
                                                            Partai politik ditolak dalam pembuatan Akte Pendirian oleh Notaris
                                                             atau ditolaknya pendaftaran sebagai partai politik oleh Menteri
                                                             Kehakiman dikarenakan melanggar aturan mengenai syarat-syarat
                                                             pembentukan (Pasal 23 ayat 1)
                                                            Partai Politik dikenakan sanksi berupa penolakan pendafataran
                                                             parpol tersebut apabila melanggar ketentuan asas parpol tidak
                                                             bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi dan peraturan
                                                             perundang-undangan (Pasal 23 ayat 2)
                                                            Partai Politik dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar
                                                             ketentuan mengenai kewajiban parpol berupa (Pasal 23 ayat 3):
                                                              a. Teguran secara terbuka
                                                              b. Pembekuan Partai Politik untuk sementara sekurang-
                                                                  kurangnya selama satu tahun
                                                              c. Pelarangan untuk mengikuti pemilu sekurang-kurangnya satu
                                                                  kali pemilu
                                                            Partai Politik dikenakan sanksi apabila melanggar larangan
                                                             mengenai nama dan tanda gambar parpol berupa ditolaknya
                                                             pendaftaran partai politik oleh menteri kehakiman (Pasal 23 ayat 4
                                                             huruf a) :
                                                            Pengurus Partai Politik yang melakukan pelanggaran terhadap
                                                             larangan atas pemberian dan penerimaan dana kampanye
                                                             diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 180 hari atau
                                                             pidana denda sebanyak-banyaknya 1 milyar rupiah (Pasal 23 ayat 4
                                                             huruf c)
                                                            Parpol yang melanggar aturan mengenai larangan pendirian
                                                             badan usaha dan/atau memiliki saham badan usaha
                                                             dikenakan sanksi administatif berupa teguran secara terbuka dan
                                                             pembubaran badan usaha (Pasal 23 Ayat 4 huruf d)
                                                            Pengurus parpol yang parpolnya menganut, mengembangkan dan
                                                             menyebarluaskan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme -
                                                             Leninisme dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
                                                             yang berlaku dan partainya dapat dibubarkan (Pasal 23 ayat 4 huruf
                                                             e)
Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik                                                                                                                    10

     TOPIK                              RUU Usulan KOALISI                                                       RUU Usulan DEPDAGRI

Sanksi dan                                                                                     Setiap orang yang memberi sumbangan kepada Partai Politik yang
Pengawasan                                                                                      melebihi Rp. 100 juta dalam waktu satu tahun diancam dengan
                                                                                                pidana kurungan selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari atau
                                                                                                pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 250.000,000.00 (dua ratus
                                                                                                lima puluh juta rupiah (Pasal 24 Ayat 1)
                                                                                               Setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa perorangan
                                                                                                dan/atau hadan usaha lain untuk memberi sumbangan kepada
                                                                                                Partai Politik yang melebihi ketentuan dalam UU Parpol diancam
                                                                                                dengan pidana kurungan selama-lamanya 180 (seratus delapan
                                                                                                puluh)     hari    atau   pidana      denda  sebanyak-banyaknya
                                                                                                Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 24 Ayat 2)
                                                                                               Pengurus Partai Politik yang menerima sumbangan melebihi
                                                                                                ketentuan dalam UU Parpol diancam dengan pidana kurungan
                                                                                                selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari atau pidana
                                                                                                denda sebanyak-banyaknya Rpl.000,000,000.00 (satu miliar
                                                                                                rupiah) (Pasal 24 Ayat 3)
                                                                                               Sumbangan yang melebihi batas ketentuan yang telah diterima
                                                                                                disita untuk negara (Pasal 24 Ayat 4).

Pembubaran        Parpol dinyatakan bubar jika (Pasal 4 ayat 1) :                           Parpol bubar apabila (Pasal 17):
Partai Politik      a. membubarkan diri sendiri.                                               a. membubarkan diri atas keputusan sendiri
                    b. menggabungkan diri dengan parpol lain.                                  b. menggabungkan diri dengan parpol lain
                    c. memisahkan diri menjadi 2 atau lebih parpol.                            c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi
                    d. jumlah anggotanya tidak lagi memenuhi syarat jumlah
                        minimum anggota untuk mendirikan parpol yang ditetapkan              Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, kewenangan Mahkamah
                        UU Parpol.                                                            Konstitusi yang berkaitan dengan Parpol dilaksanakan oleh
                                                                                              Mahkamah Agung (Pasal 26)
                  Pembubaran Partai Politik dilakukan oleh pengurus pusat Partai
                   Politik melalui musyawarah anggota Partai Politik di tingkat tertinggi    Pembubaran parpol diumumkan         dalam   Berita   Negara   oleh
                   (Pasal 4 ayat 2).                                                          Departemen Kehakiman (Pasal 19).

                  Pengurus Partai Politik yang dibubarkan memberitahukan perihal
                   pembubaran Partai Politik kepada KPU, selambat-lambatnya 1
                   (satu) bulan sejak keputusan pembubaran diambil dengan bukti
                   pembubaran yang sah (Pasal 4 ayat 3).
Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik                                                                    11

     TOPIK                             RUU Usulan KOALISI                             RUU Usulan DEPDAGRI

Pembubaran        Aset Partai Politik yang membubarkan diri diatur menurut
Partai Politik     keputusan musyawarah anggota Partai Politik di tingkat tertinggi
                   (Pasal 4 ayat 4).

								
To top