Lembaga

Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik 1







PERBANDINGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK

USULAN KOALISI ORNOP DAN USULAN DEPDAGRI



5 Juni 2002



TOPIK RUU Usulan KOALISI RUU Usulan DEPDAGRI



Ideologi Partai  Tidak ada aturan mengenai ideologi partai, partai bebas  Asas parpol tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi

Politik menentukan ideologinya masing-masing. dan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 Ayat 1).

 Parpol dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan

ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme (Pasal 16 Ayat

5).





Keanggotaan  Anggota parpol adalah warga negara yang telah berumur 17 tahun.  Anggota parpol adalah warga negara yang telah berumur 17

Partai Politik (Pasal 10 ayat 1). tahun atau sudah/pernah kawin serta dapat membaca dan

 PNS dan Anggota TNI dan POLRI yang masih aktif dilarang menjadi menulis (Pasal 9 Ayat 1).

anggota dan pengurus partai politik. (Pasal 10 ayat 2).  Anggota parpol memiliki hak/kedaulatan dalam menentukan (Pasal

 PNS dan Anggota TNI dan POLRI bisa menjadi anggota/pengurus 10 Ayat 1):

parpol kalau sudah pensiun (Pasal 10 ayat 3). 1. kebijakan parpol

 Daftar anggota parpol terbuka untuk umum (Pasal 10 Ayat 4). 2. personalia kepengurusan Parpol di berbagai tingkatan.

 Pelaksanaan hak/kedaulatan anggota parpol dilakukan melalui

forum musyawarah parpol sebagaimana diatur dalam AD/ART

parpol (Pasal 10 Ayat 2).

 Anggota parpol yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat

diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat

apabila (Pasal 11):

a. menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan parpol

yang bersangkutan.

b. diberhentikan dari keanggotaan parpol yang bersangkutan

sesuai dengan AD/ART parpol.



Pembentukan  Didirikan oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara RI  Didirikan oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara RI

Partai Politik yang telah berusia 17 tahun (Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 huruf a). yang telah berusia 21 tahun (Pasal 2 Ayat 1).

 Non diskriminatif dan terbuka. (Pasal 2 Ayat 2 huruf b).  Didirikan dengan akta notaris, dengan menyertakan AD/ART dan

 Didirikan dengan akta notaris dan didaftarkan pada KPU yang Kepengurusan Tingkat Nasional (Pasal 2 Ayat 2).

independen (Pasal 3 Ayat 1).  Keanggotaan parpol bersifat terbuka dan sukarela serta tidak

Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik 2



TOPIK RUU Usulan KOALISI RUU Usulan DEPDAGRI



Pembentukan  Pengesahan parpol sebagai badan hukum diumumkan dalam Berita membedakan latar belakang agama, kedaerahan, suku, etnis dan

Partai Politik Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman dan HAM (Pasal jenis kelamin (Pasal 9 Ayat 2).

3 Ayat 8).  Syarat pengesahan parpol di Departemen Kehakiman (Pasal 2 Ayat

 Parpol bisa membentuk kepengurusan di tingkat nasional, propinsi, 3) :

kabupaten/kota dan kecamatan (Pasal 11 Ayat 1). a. memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan Konstitusi &

 Pengurus Pusat Parpol dan kantor pusat parpol dapat dibentuk di peraturan perundang-undangan.

seluruh wilayah Indonesia, tidak harus di ibukota negara (Pasal 11 b. memiliki kepengurusan minimal 50% dari jumlah provinsi,

ayat 2).

50% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang

bersangkutan, 50% dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota

yang bersangkutan.

c. memiliki nama dan tanda gambar yang tidak mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama

dan tanda gambar parpol/organisasi lain.

d. memiliki kantor tetap.

 Parpol mempunyai kepengurusan tingkat nasional dan dapat

mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa / kelurahan (Pasal

12 Ayat 1).

 Pengurus parpol tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara

(Pasal 12 Ayat 2).

 Apabila terdapat kepengurusan ganda parpol, diselesaikan melalui

musyawarah mufakat (Pasal 13 Ayat 1).

 Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan,

penyelesaian dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan

peradilan umum, yaitu (Pasal 13 Ayat 3):

a. Pengadilan Negeri pada Tingkat Pertama, dalam jangka waktu

paling lama 30 hari.

b. MA sebagai tingkat banding dan terakhir dalam jangka waktu

paling lama 21 hari.

 Pengurus atau anggota parpol yang berhenti atau diberhentikan

dari partainya tidak dapat membentuk pengurus atas parpol yang

sama atau yang memberhentikannya (Pasal 14).

 Parpol dapat bergabung dengan parpol lain dengan cara (Pasal 18

Ayat 1):

a. bergabung membentuk parpol baru dengan nama dan tanda

gambar baru, atau

Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik 3



TOPIK RUU Usulan KOALISI RUU Usulan DEPDAGRI



b. bergabung dengan menggunakan nama dan tanda gambar

salah satu parpol.



Tujuan Partai  Tujuan umum (Pasal 5 Ayat 1)  Tujuan parpol adalah mewujudkan (Pasal 5 Ayat 1):

Politik - mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang a. cita-cita nasional sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi.

dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945; b. kehidupan demokrasi.

- mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menjunjung c. kesejahteraan masyarakat.

tinggi kedaulatan rakyat. d. cita-citanya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.



 Tujuan khusus parpol adalah memperjuangkan cita-cita anggotanya  Tujuan parpol harus diwujudkan secara konstitusional (Pasal 5

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal Ayat 2)

5 Ayat 2).





Fungsi Partai Fungsi Parpol adalah (Pasal 7) : Parpol berfungsi sebagai sarana (Pasal 6):

Politik  Mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat  Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. menjadi WNRI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam

 Menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan  Penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit untuk

perwakilan rakyat. mensejahterakan masyarakat.

 Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan  Perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.  Penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

 Partisipasi politik warga negara.

 Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan

gender.

Hak Partai Parpol berhak (Pasal 8 Ayat 1) : Parpol berhak (Pasal 7):

Politik  Ikut serta dalam pemilu.  Mendaftarkan tanda gambar partainya untuk memperoleh hak

 Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil. cipta ke DEPKEH.

 Membela diri atas tuntutan hukum melalui proses peradilan.  Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari

 Menyelenggarakan musyawarah/kongres nasional/lokal secara negara.

reguler.  Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.

 Ikut serta dalam pemilu sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.

 Mengajukan calon yang akan duduk di lembaga perwakilan

rakyat.

Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik 4



TOPIK RUU Usulan KOALISI RUU Usulan DEPDAGRI



Hak Partai  Mengusulkan penggantian antar waktu anggota yang duduk di

Politik Lembaga Perwakilan Rakyat.

 Melakukan pengaduan kepada badan kehormatan lembaga

permusyawaratan/perwakilan rakyat terhadap anggota Parpol

yang duduk di lembaga legislatif, yang melanggar AD/ART

setelah mendengar keterangan yang bersangkutan.



Kewajiban Parpol berkewajiban mendukung pelaksanaan pemilu yang langsung, Parpol berkewajiban (Pasal 8):

Partai Politik umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (Pasal 9) a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Konstitusi dan peraturan

perundang-undangan.

b. memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI.

c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan HAM.

e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.

f. menyukseskan penyelenggaraan pemilu.

g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.

h. membuat pembukuan dan mengumumkan secara terbuka setiap

bentuk sumbangan yang diterima untuk diketahui oleh

masyarakat dan pemerintah.

i. membuat laporan neraca keuangan secara berkala 1 tahun sekali

kepada KPU setelah diaudit oleh akuntan publik.

j. memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilu dan

menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik

kepada KPU paling lambat 6 bulan setelah hari pemungutan

suara.



Seleksi Kader  Pengurus Parpol Tingkat Kecamatan dipilih langsung oleh anggota-  Kepengurusan parpol di setiap tingkatan dipilih secara demokratis

dan Pemimpin anggotanya (Pasal 11 ayat 3 huruf a). melalui forum musyawarah Parpol sesuai dengan AD/ART parpol

 Pengurus Parpol Tingkat Kabupaten/Kota dipilih langsung oleh (Pasal 12 Ayat 3).

Perwakilan Pengurus Parpol Tingkat Kecamatan di wilayahnya  Setiap terjadi penggantian kepengurusan parpol tingkat nasional

(Pasal 11 ayat 3 huruf b). berdasarkan forum musyawarah parpol sesudai dengan AD/ART,

 Pengurus Parpol Tingkat Propinsi dipilih langsung oleh Perwakilan susunan pengurus baru dilaporkan kepada DEPKEH secepat-

Pengurus Pengurus Tingkat Kebupaten/Kota di wilayahnya (Pasal 11 cepatnya 7 (tujuh ) hari setelah terbentuknya kepengurusan (Pasal

ayat 3 huruf c).

12 Ayat 4).

 Pengurus Parpol Tingkat Nasional dipilih langsung oleh perwakilan  Apabila dalam waktu 7 hari terjadi keberatan atas kepengurusan

 Pengurus Parpol Tingkat Propinsi dari seluruh Indonesia. (Pasal 11 atau adanya permintaan pendaftaran kepengurusan dari parpol

Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik 5



TOPIK RUU Usulan KOALISI RUU Usulan DEPDAGRI



Seleksi Kader ayat 3 huruf d). yang sama dengan kepengurusan yang berbeda, maka Menteri

dan Pemimpin  Masa jabatan pengurus Parpol Tingkat Kecamatan, Tingkat Kehakiman menolak pendaftaran kepengurusan dari kedua belah

Kabupaten/Kota, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional dibatasi pihak (Pasal 12 Ayat 5).

paling banyak 2 periode (Pasal 11 ayat 5).

 Pengurus Parpol Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota,

Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional bertanggung jawab pada

musyawarah anggota di tingkatannya (Pasal 11 ayat 6).

 Mekanisme pemilihan pengurus parpol di tiap tingkatan harus

dicantumkan secara jelas dalam AD/ART parpol (Pasal 11 Ayat 4).

 Kriteria kandidat parpol untuk pemilu harus berdasarkan prinsip

adil, terukur, transparan dan adil jender (Pasal 12 Ayat 2).

 Kriteria untuk menyeleksi kandidat anggota DPRD Kabupaten/Kota

dan kandidat bupati/walikota ditetapkan oleh Musyawarah

Pengurus Parpol Tingkat Kecamatan (Pasal 12 Ayat 1 huruf a).

 Kriteria untuk menyeleksi kandidat anggota DPRD Propinsi dan

gubernur ditetapkan oleh Musyawarah Pengurus Partai Politik

Tingkat Kabupaten/Kota (Pasal 12 Ayat 1 huruf b).

 Kriteria untuk menyeleksi kandidat anggota DPR dan DPD serta

kandidat presiden ditetapkan oleh Musyawarah Pengurus Partai

Politik Tingkat Propinsi (Pasal 12 Ayat 1 huruf c).

 Kriteria dan proses pencalonan kandidat harus dicantumkan secara

jelas dalam AD/ART parpol (Pasal 12 Ayat 3).

 Pengurus Parpol Tingkat Kecamatan mencalonkan kandidat untuk

pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan kandidat untuk

pemilihan bupati/walikota, dan penetapannya dilakukan oleh

Pengurus Parpol Tingkat Kabupaten/Kota (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).

 Pengurus Parpol Tingkat Kabupaten/Kota mencalonkan kandidat

untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi dan kandidat untuk

pemilihan gubernur, dan penetapannya dilakukan oleh Pengurus

Parpol Tingkat Propinsi (Pasal 13 Ayat 3 dan 4).

 Pengurus Parpol Tingkat Propinsi mencalonkan kandidat untuk

pemilihan anggota DPR dan DPD serta kandidat untuk pemilihan

presiden, kemudian penetapannya dilakukan oleh Pengurus Parpol

tingkat nasional (Pasal 13 Ayat 5 dan 6).

 Pencalonan kandidat di tiap tingkatan pengurus parpol harus

menyertakan minimal 30% kandidat perempuan (Pasal 13 Ayat 7).

Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik 6



TOPIK RUU Usulan KOALISI RUU Usulan DEPDAGRI



Keuangan  Partai politik harus memiliki seorang bendahara yang

Partai Politik bertanggungjawab atas seluruh keuangan parpol dan dana

kampanye (Pasal 19 ayat 2).



 Keuangan parpol diperoleh dari iuran anggota dan sumbangan  Keuangan parpol diperoleh dari iuran anggota dan sumbangan

(Pasal 16 ayat 1). yang sah menurut hukum (Pasal 14 ayat 1).



 Parpol dilarang menerima sumbangan dana dari WNA,  Sumbangan dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan dan/

Organisasi/Pemerintah asing; BUMN dan BUMD, organisasi atau jasa (Pasal 14 Ayat 2).

kemanusiaan dan LSM (Pasal 16 ayat 3 dan 4).



 Parpol dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham  Parpol dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham

badan usaha (Pasal 16 Ayat 2). badan usaha (Pasal 16 Ayat 4).



 Ada pembatasan jumlah sumbangan yang bisa diterima oleh  Ada pembatasan jumlah sumbangan yang bisa diterima oleh

parpol : parpol :

- jumlah sumbangan maksimum dari perorangan dalam 1 tahun - jumlah sumbangan maksimum dari perorangan dalam 1 tahun

adalah Rp. 500.000.000,00 (Pasal 18 ayat 2). adalah Rp. 100.000.000,00 (Pasal 15 ayat 1).

- jumlah sumbangan maksimum dari perusahaan termasuk anak - jumlah sumbangan maksimum dari perusahaan termasuk anak

perusahaannya dalam 1 tahun adalah Rp1.000.000.000,00 (Pasal perusahaannya dalam 1 tahun adalah Rp.500.000.000,00 (Pasal

18 ayat 4). 15 ayat 2).



 Parpol dilarang menerima sumbangan tanpa identitas pemberi  Sumbangan dari perusahaan atau badan usaha lain harus

sumbangan (Pasal 16 ayat 5). dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

 Sumbangan dari perorangan sebesar Rp1.000.000,00 atau lebih, undangan (Pasal 15 Ayat 3)

harus mencantumkan nama lengkap, alamat lengkap, pekerjaan

dan nama majikan penyumbang (Pasal 18 Ayat 1).  Parpol dilarang (Pasal 16 Ayat 3):

 Sumbangan dari perusahaan sebesar Rp10.000.000,00 atau lebih a. menerima dan memberi sumbangan dalam bentuk apapun

harus mencantumkan nama dan alamat perusahaan penyumbang dari atau kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak

(Pasal 18 Ayat 3). langsung

 Setiap sumbangan harus tercatat jumlah dan asal sumbangan, b. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari

serta terbuka untuk diaudit (Pasal 18 Ayat 5). pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas

 Sumbangan berupa barang/jasa harus dinilai menurut nilai pasaran c. menerima sumbangan dari perorangan dan/atau perusahaan

yang berlaku saat itu (Pasal 18 Ayat 6). atau badan usaha melebihi batas yang ditetapkan

 Sumbangan berupa hutang diperlakukan sama seperti sumbangan d. meminta atau menerima dana dari BUMN/BUMD dan

dana, dengan pembatasan jumlah dan pencantuman identitas organisasi kemanusiaan

Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik 7



TOPIK RUU Usulan KOALISI RUU Usulan DEPDAGRI



Keuangan penyumbang (Pasal 18 Ayat 7, 8, 9 dan 10).

Partai Politik  Tindakan hutang yang dilakukan parpol harus dilaporkan kepada

KPU dan disertai bukti surat hutang (Pasal 17 Ayat 11).

 Pemberian barang dan jasa dari pendukung parpol kepada parpol

harus dicatat sebagai sumbangan (Pasal 18 Ayat 12).

 Penyediaan bantuan, fasilitas, peralatan dan jasa dari perorangan

atau perusahaan beserta anak perusahaannya atau badan hukum

lainnya harus dinilai sesuai dengan harga pasaran dan dicatat

sebagi sumbangan (Pasal 18 Ayat 13).

 Jumlah maksimum keseluruhan sumbangan berupa dana, hutang,

penyediaan bantuan, fasilitas, peralatan dan jasa untuk parpol dari

perorangan adalah Rp500.000.000,00 (Pasal 18 Ayat 14).

 Jumlah maksimum keseluruhan sumbangan berupa dana, hutang,

penyediaan bantuan, fasilitas, peralatan dan jasa untuk parpol dari

perusahaan termasuk anak perusahaan atau badan hukum lainnya

adalah Rp1.000.000.000,00 (Pasal 18 Ayat 15).

 Penyumbang harus mencantumkan kategori sumbangan pada saat

memberikan sumbangan (Pasal 18 Ayat 16).

 Parpol harus memiliki akuntan profesional (Pasal 20 Ayat 1).

 Parpol harus memberikan laporan keuangan dua kali dalam setahun

kepada KPU (Pasal 20 ayat 2).

 Laporan keuangan/hasil audit diumumkan pada publik (Pasal 20 ayat

6).





Sanksi dan  Pengawasan terhadap parpol dilakukan dalam hal pelaksanaan  Pengawasan terhadap parpol dalam hal pelaksanaan ketentuan-

Pengawasan ketentuan-ketentuan UU Parpol (Pasal 22 Ayat 1). ketentuan UU Parpol dilakukan oleh Pemerintah (Pasal 21).

 Pengawasan terhadap parpol dilakukan oleh KPU, termasuk pada

saat pemilu (Pasal 22 Ayat 1 dan 2).  Parpol dilarang menggunakan nama dan tanda gambar yang sama

dengan (Pasal 16 Ayat 1):

 Parpol dikenakan sanksi administratif jika (Pasal 24 Ayat 1) : a. nama, bendera atau lambang negara RI

- memberikan informasi yang salah pada saat pendaftaran. b. nama, bendera atau lambang negara lain atau lembaga/badan

- tidak melaksanakan mekanisme pemilihan pengurus dan internasional

pemilihan kandidat pemilu seperti yang diatur dalam UU Parpol. c. nama, lambang Lembaga Negara atau Pemerintah

- tidak memberikan laporan keuangan kepada KPU seperti yang d. gambar seseorang

diatur dalam UU Parpol. e. nama, tanda gambar Parpol atau organisasi kemasyarakatan

lain.

Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik 8



TOPIK RUU Usulan KOALISI RUU Usulan DEPDAGRI



Sanksi dan  Sanksi terhadap pelanggaran atas UU Parpol adalah sanksi  Parpol dilarang (Pasal 16 Ayat 2) :

Pengawasan administratif (Pasal 24 Ayat 2): a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi

- Peringatan bagi parpol untuk mematuhi ketentuan yang atau peraturan perundang-undangan

ditetapkan dalam UU Partai Politik (Pasal 24 Ayat 2 Huruf a) b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan

- Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ( Pasal Pemerintah dalam mempertahankan NKRI

24 Ayat 2 Huruf b) c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan

- Pencabutan hak untuk mendapat fasilitas dan keringanan Pemerintah dalam memelihara persahabatan dengan negara

tertentu dari negara (Pasal 24 ayat 2 huruf c). lain.

- Pencabutan hak parpol untuk mengikuti sebagian atau seluruh Parpol yang melanggar aturan mengenai larangan pada Pasal 16

proses pemilu (Pasal 24 Ayat 2 huruf d). Ayat 2 dikenai sanksi (Pasal 23 Ayat 4b):

a. Teguran secara terbuka

 Partai Politik diberikan hak untuk melakukan pembelaan dan b. Pembekuan Partai Politik untuk sementara sekurang-

menjelaskan posisinya di depan Komisi Hukum KPU ( Pasal 24 Ayat kurangnya selama satu tahun

3). c. Pelarangan untuk mengikuti pemilu sekurang-kurangnya satu

kali pemilu



 Pengawasan terhadap pelanggaran terhadap larangan-larangan di

atas dilakukan sebagai berikut (Pasal 20):

a. meneliti secara administratif dan substantif akta pendirian dan

syarat-syarat pendirian parpol

b. melakukan pengecekan terhadap kepengurusan calon Parpol

yang tercantum dalam akta pendirian Parpol

c. menerima atau menolak pendaftaran Parpol

d. mengumumkan pendaftaran parpol dalam Berita Negara

e. menerima laporan penggantian kepengurusan Parpol

f. meminta hasil audit keuangan dan laporan neraca keuangan

Parpol

g. melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya

pelanggaran terhadap larangan-larangan di atas



 Pengaduan atas terjadinya pelanggaran terhadap larangan bagi

parpol diajukan oleh Pemerintah sesuai dengan hukum acara yang

berlaku (Pasal 21 Ayat 2).

 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

dilaksanakan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam UU No. 8

Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik 9



TOPIK RUU Usulan KOALISI RUU Usulan DEPDAGRI



Sanksi dan Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 21 Ayat 3).

Pengawasan

 Partai politik ditolak dalam pembuatan Akte Pendirian oleh Notaris

atau ditolaknya pendaftaran sebagai partai politik oleh Menteri

Kehakiman dikarenakan melanggar aturan mengenai syarat-syarat

pembentukan (Pasal 23 ayat 1)

 Partai Politik dikenakan sanksi berupa penolakan pendafataran

parpol tersebut apabila melanggar ketentuan asas parpol tidak

bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi dan peraturan

perundang-undangan (Pasal 23 ayat 2)

 Partai Politik dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar

ketentuan mengenai kewajiban parpol berupa (Pasal 23 ayat 3):

a. Teguran secara terbuka

b. Pembekuan Partai Politik untuk sementara sekurang-

kurangnya selama satu tahun

c. Pelarangan untuk mengikuti pemilu sekurang-kurangnya satu

kali pemilu

 Partai Politik dikenakan sanksi apabila melanggar larangan

mengenai nama dan tanda gambar parpol berupa ditolaknya

pendaftaran partai politik oleh menteri kehakiman (Pasal 23 ayat 4

huruf a) :

 Pengurus Partai Politik yang melakukan pelanggaran terhadap

larangan atas pemberian dan penerimaan dana kampanye

diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 180 hari atau

pidana denda sebanyak-banyaknya 1 milyar rupiah (Pasal 23 ayat 4

huruf c)

 Parpol yang melanggar aturan mengenai larangan pendirian

badan usaha dan/atau memiliki saham badan usaha

dikenakan sanksi administatif berupa teguran secara terbuka dan

pembubaran badan usaha (Pasal 23 Ayat 4 huruf d)

 Pengurus parpol yang parpolnya menganut, mengembangkan dan

menyebarluaskan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme -

Leninisme dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku dan partainya dapat dibubarkan (Pasal 23 ayat 4 huruf

e)

Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik 10



TOPIK RUU Usulan KOALISI RUU Usulan DEPDAGRI



Sanksi dan  Setiap orang yang memberi sumbangan kepada Partai Politik yang

Pengawasan melebihi Rp. 100 juta dalam waktu satu tahun diancam dengan

pidana kurungan selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari atau

pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 250.000,000.00 (dua ratus

lima puluh juta rupiah (Pasal 24 Ayat 1)

 Setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa perorangan

dan/atau hadan usaha lain untuk memberi sumbangan kepada

Partai Politik yang melebihi ketentuan dalam UU Parpol diancam

dengan pidana kurungan selama-lamanya 180 (seratus delapan

puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya

Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 24 Ayat 2)

 Pengurus Partai Politik yang menerima sumbangan melebihi

ketentuan dalam UU Parpol diancam dengan pidana kurungan

selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari atau pidana

denda sebanyak-banyaknya Rpl.000,000,000.00 (satu miliar

rupiah) (Pasal 24 Ayat 3)

 Sumbangan yang melebihi batas ketentuan yang telah diterima

disita untuk negara (Pasal 24 Ayat 4).



Pembubaran  Parpol dinyatakan bubar jika (Pasal 4 ayat 1) :  Parpol bubar apabila (Pasal 17):

Partai Politik a. membubarkan diri sendiri. a. membubarkan diri atas keputusan sendiri

b. menggabungkan diri dengan parpol lain. b. menggabungkan diri dengan parpol lain

c. memisahkan diri menjadi 2 atau lebih parpol. c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi

d. jumlah anggotanya tidak lagi memenuhi syarat jumlah

minimum anggota untuk mendirikan parpol yang ditetapkan  Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, kewenangan Mahkamah

UU Parpol. Konstitusi yang berkaitan dengan Parpol dilaksanakan oleh

Mahkamah Agung (Pasal 26)

 Pembubaran Partai Politik dilakukan oleh pengurus pusat Partai

Politik melalui musyawarah anggota Partai Politik di tingkat tertinggi  Pembubaran parpol diumumkan dalam Berita Negara oleh

(Pasal 4 ayat 2). Departemen Kehakiman (Pasal 19).



 Pengurus Partai Politik yang dibubarkan memberitahukan perihal

pembubaran Partai Politik kepada KPU, selambat-lambatnya 1

(satu) bulan sejak keputusan pembubaran diambil dengan bukti

pembubaran yang sah (Pasal 4 ayat 3).

Koalisi ORNOP untuk Perubahan UU Politik 11



TOPIK RUU Usulan KOALISI RUU Usulan DEPDAGRI



Pembubaran  Aset Partai Politik yang membubarkan diri diatur menurut

Partai Politik keputusan musyawarah anggota Partai Politik di tingkat tertinggi

(Pasal 4 ayat 4).