revitalasi_makna_kemerdekaan_ri

Document Sample
revitalasi_makna_kemerdekaan_ri Powered By Docstoc
					                   REVITALASI MAKNA KEMERDEKAAN RI
                         Oleh Drs. H. Syafruddin Amir, M.M.


Beberapa hari ke depan, republik tercinta ini akan merayakan jadinya (milad) yang ke-61.
Usia yang tidak muda lagi. Ibarat manusia, telah menjadi kakek yang banyak mengecap
pahit manisnya kehidupan, hingga dapat menjadi panutan yang bijaksana (wise) bagi
anak cucunya. Titian hidup yang telah dijalaninya, dapat menjadi cermin bagi biduk yang
akan dilayari generasi penerusnya.


Ulang tahun pun identik dengan kado dan ucapan selamat. Adanya kado tersebut,
diharapkan dapat menyemarakkan kebahagiaan bagi sang empu berulang tahun.
Sementara ucapan selamat - inti dari perayaan ulang tahun – adalah lantunan doa-doa
kesejahteraan, agar sisa usia biologis sang empu yang berulang tahun dinaungi cahaya
petunjuk dan kebahagiaan.


Lalu, manakala kado yang didapat tidak membahagiakan tapi justru memerihkan, adakah
itu sebuah kesalahan? Langkah apa yang mesti dilakukan? Hikmah apa yang harus
digali?


Hal itulah yang terjadi pada sang ‘kakek’ yang bernama Republik Indonesia. Belum
genap berusia 61 tahun, aneka ‘kado’ musibah silih berganti mendera penduduknya. Pipi
yang belum kering dengan air mata, harus kembali kuyup deraian air mata. Hati yang
sibuk berbenah dengan rasa optimisme harus kembali pilu dan remuk redam. Letusan
wedhus gembel dari Gunung Merapi mengusik ketenteraman batin penduduk negeri ini,
menyisakan ribuan pengungsi di camp-camp pengungsian. Kedamaian belum diperoleh,
kita kembali dikejutkan dengan kekuatan gempa yang meluluhlantakkan sebagian bumi
Daerah Istimewa Yogyakarata dan Jawa Tengah. Ribuan nyawa tak berdosa melayang,
tanpa sempat meninggalkan pesan sedikit pun.


Belum hilang rasa sedih, banjir bandang melanda beberapa wilayah negeri ini. Sebagian
penduduk Sulawesi, Kalimantan, Sumatera merasakan dahsyatnya gejolak sumber



                                           1
kehidupan itu, dengan menghempaskan harta benda, ternak, bahkan nyawa insan itu
sendiri. Lantas, kita kembali dikejutkan dengan Lumpur panas di Porong Sidoarjo yang
juga menelan kerugian harta benda dan nyawa. Beberapa daerah lain dilanda kekeringan,
yang menyisakan gagal panen dan kelaparan. Lalu, musibah kembali datang. Tsunami
dan gempa menimpa saudara-saudara di pantai selatan Pulau Jawa. Pangandaran,
Cilacap, Kebumen, dan Yogyakarta kembali berduka. Duka yang juga dirasakan seluruh
rakyat Indonesia.


Hanya ada satu jalan untuk mengatasinya. Introspeksi diri. Mungkin ‘tubuh’ yang mulai
renta ini masih bergelimang dengan maksiat dan kenistaan, hingga berujung ujian dan
musibah? Mungkin ‘tubuh’ yang renta ini belum juga sadar dengan satu musibah. Untuk
membuatnya tersadar, mungkin diperlukan aneka musibah untuk menggedor dinding
keangkuhan dan kegelapan yang meliputi ‘tubuh’ yang renta ini, hingga terbuka cahaya
petunjuk yang mencerahkan.


Bukankah jauh-jauh hari Sang Pemilik Arasy, Tuhan Semesta Alam, telah mengingatkan
dalam Q.S. Asy Syuura:30, “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah
disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Memaafkan sebagian besar (dari
kesalahan-kesalahanmu). Sementara pada ayat yang lain Allah Swt. berfirman, “… Allah
tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.”
(Q.S. Ali-Imron: 117).


Berapa banyak maling ayam di negeri ini yang merasakan pedihnya jeruji besi penjara,
karena deraan kemiskinan dan kelaparan. Bahkan sebelum masuk bui, beberapa telah
merasakan perihnya bogem-bogem mentah yang dilayangkan orang-orang yang tak kuasa
menahan marah. Lalu, mengapa para koruptor yang telah meremukkan sendi-sendi
perekonomian negeri ini justru mendapat karpet merah dan tempat kembali yang
nyaman? Juga kata maaf tanpa harus mengembalikan ‘curiannya’ tersebut?


Pada lain kasus, cukong-cukong kayu dengan backing oknum-oknum tidak bertanggung
jawab,   leluasa    melakukan   penebangan-penebangan   hutan   dan   berbisnis   kayu



                                          2
gelondongan (illegal logging), mengeruk kekayaan bumi pertiwi seenak perutnya, tanpa
peduli bahaya longsor dan banjir yang mengancam saudara-saudaranya yang lain.


Ketika negeri ini diserbu oleh globalisasi gaya hidup Barat yang negatif, seperti narkoba,
minuman keras, seks bebas, bahkan ancaman penderita HIV/AIDS yang menggunung,
setiap   Rancangan    Undang-Undang       yang    digulirkan   Badan    Legislatif   untuk
meminimalisirnya selalu dihadang kelompok-kelompok kontra, yang notabene memiliki
kekuasaan dan uang. Terbaru kasus RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP).
Tanpa peduli banyaknya pihak yang mendukung keberadaan RUU tersebut, dengan dalih
hak asasi dan kebebasan berekspresi, kelompok-kelompok kontra RUU APP
memanfaatkan ketidaknetralan sebagian besar media massa, baik cetak maupun
elektronik. Demo-demo mereka diekspos besar-besaran, seolah-olah memiliki banyak
pendukung. Sementara aksi yang berseberangan, mendapat porsi yang sedikit, walau
diikuti oleh ratusan ribu mereka yang masih memiliki hati nurani.


Belum selesai kasus satu, permasalahan lain dicari-cari. Pancasila, sebagai falsafah negeri
ini kembali dipertentangkan dengan mayoritas penduduk negeri ini. Awal Juni lalu,
sejumlah kecil (51 orang) anggota DPR dipelopori Fraksi Damai Sejahtera, melakukan
manuver politik dengan mengajukan petisi yang menolak perda-perda anti maksiat.
Alasannya, pembentukan dan pemberlakuan perda-perda itu dinilai telah melanggar dan
bertentangan dengan prinsip konstitusi dan Pancasila.


Perda-perda tersebut antara lain berisikan tentang pemberantasan dan pencegahan
maksiat, pemakaian busana muslimah, larangan praktek prostitusi, juga tentang minuman
keras. Sejatinya, perda-perda tersebut timbul karena kebutuhan masyarakat setempat
untuk melindungi diri dan generasi penerusnya, dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan
oleh pelbagai maksiat yang kini marak dijumpai. Bilamana perda-perda tersebut
dikatakan bernuansa Syariat Islam, toh kebebasan untuk menjalankan agama dan
kepercayaan penduduk Indonesia telah dijamin dalam Pembukaan dan pasal 29 UUD
1945. Syukurlah petisi itu terpatahkan, karena memang sebagian besar anggota Dewan
masih memperhatikan apa yang disampaikan hati nuraninya.



                                            3
Terbaru, yang mendapat banyak sorotan masyarakat adalah hadirnya majalah Playboy di
negeri tercinta ini. Sejak edisi pertama, majalah ini telah menuai banyak kritik, yang
diikuti dengan demo besar-besaran. Entah kenapa, majalah yang merupakan icon
pornografi tersebut masih dibiarkan terbit, walau penerbitnya jelas-jelas telah melanggar
aturan Pers yang berlaku di Indonesia.


Bila digali lebih dalam, begitu banyak kemaksiatan yang telah tumpah di negeri tercinta
ini. Karenanya, langkah untuk menyikapinya adalah menghentikan hal-hal yang
mengundang kemarahan Tuhan tersebut, atau dalam bahasa agama dikenal sebagai
taubat. Jauh-jauh hari mantan Ketua MPR M. Amien Rais telah menganjurkan penduduk
negeri ini untuk melakukan Taubat Nasional. Sayangnya, hingga kini sebagian besar dari
kita masih menganggap angin lalu himbauan tersebut.


Setelah melakukan introspeksi diri dan bertaubat, step berikutnya adalah memperbaiki
diri. Langkah ini dimulai dari individu sendiri, tanpa harus menunggu perubahan dari
pimpinan. Bukankah pemimpin adalah cermin masyarakat itu sendiri? Bila secara
individu kita menjadi lebih baik, ke depan pemimpin yang dipilih pun tentu sehaluan
dengan langkah yang kita pilih. Tak ada pemimpin penjahat bila bukan berasal dari
komunitas penjahat. Juga tak ada kepala sekolah bila bukan kumpulan dari para
pendidik/guru. Semua berpulang pada masyarakat itu sendiri.


Yang kemudian penting untuk dilakukan adalah penegakkan supremasi hukum. Dalam
hal ini, peranan state atau pemimpin Negara sangat diperlukan. Ketika hukum tidak
menjadi panglima, tetapi kekuasaan dan uang yang menjadi acuan, siap-siaplah menuju
kehancuran. Untuk mencegahnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Sementara mereka yang pernah merasakan perihnya hukuman tanpa proses hukum yang
benar dan jujur, mesti mendapat rehabilitasi nama baik.


Inti dari penegakkan hukum adalah keadilan. Q.S Al Maidah ayat 8: “…berlaku adillah,
karena adil itu lebih dekat kepada takwa...” Suka atau tidak suka azas ini mesti



                                            4
diberlakukan di bumi pertiwi ini. Bangsa ini sudah terlalu pintar untuk mengetahui,
dalam banyak kasus hukum berpihak pada mereka yang memiliki uang dan kekuasaan.
Namun sanksi hukum hanya tegas dilaksanakan bagi kaum tak berpunya.


Keadilan hukum pun harus memperhatikan bukti dan saksi-saksi yang teruji
kebenarannya. Hingga tidak terjadi lagi hukum berdasarkan pesanan pihak-pihak tertentu,
bisa dalam wujud individu atau bahkan state. Bukankah hakikat kemerdekaan adalah
berdaulat dan terbebas dari tekanan pihak-pihak lain?


Tulisan ini tidak bermaksud menggurui, hanya mengingatkan kita untuk melakukan
introspeksi diri. Hakikat kemerdekaan sejatinya, adalah hak untuk mengatur diri sendiri
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai cita-cita yang diinginkan bersama, dan
terbebas dari kungkungan dan ketergantungan pada pihak-pihak lain. Intinya, hakikat
kemerdekaan adalah keinginan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.
Karenanya, langkah pertama yang dilakukan adalah introspeksi diri.


Laiknya orang yang berulang tahun, seuntai doa-doa pengharapan juga dikumandangkan
untuk negeri ini. Semoga, cita-cita untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera, gemah
ripah loh jinawi, baldatun thoyyibatun warobbun ghofur, dapat terlaksana. Bukan hanya
sekedar keinginan tanpa realisasi.
.




                                            5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:11/24/2011
language:Indonesian
pages:5