Hak karyawan kontrak

Document Sample
Hak karyawan kontrak Powered By Docstoc
					                                  Hak karyawan kontrak

Andy


Saya ingin tanya mengenai hak karyawan kontrak yg sdh habis kontraknya selama 1 tahun.
Apakah ada yg namanya uang pisah sebesar 1 bln upah tetap?


siasadi sastrodihardjo

Coba periksa surat perjanjian kerja kontrak nya, ada nggak disebutkan uang pisah.

Andy

Mksdnya di peraturan pemerintah ada gak ya pak? Teman saya pernah bilang itu ada tp saya blm
pernah ktmu..

Sukra Arnaldi Ahda

sampai dengan 31 desember 2009, uang pesangon bagi yg bekerja 1 tahun adalah 2 kali THP
1bulan pak. mulai 2010 uang pesangon bagi karyawan kontrak tidak berlaku lagi.

vimala sariputera

Untuk PKWT diatur dalam Kepmen NOMOR : KEP.100/MEN/VI/2004 terlampir

Semoga bermanfaat

Attachment :

iwan saputra

Di Peraturan Pemerintah ada mas..Cari aja undang-undangnya , saya lupa no.nya.
Kalau orang HRD biasanya punya,

Kalau nggak salah 1 tahun + 1 hari , dapat 2 bulan gaji tapi kalau hanya 1 tahun pas hanya dapat
1 bulan gaji. (itu yang saya tahu)

Tapi kalau di kontrak kerja kita tidak pernah disebutkan mengenai uang pisah. Dan juga tergantung
ke tiap perusahaannya, apakah mereka mau bayar atau tidak.
Karena selama saya kerja kontrak baru 1 perusahaan yang memberikan uang pisah.
ROSES-Man
itu untuk karyawan tetap, bukan PKWT seperti pak urip sampaikan.... kl PKWT tetap mengacu
pada kontrak yg ditandatangi......
kl kontrak atau PKWT, misalnya setahun ternyata anda dipekerjakan selama 6 bulan.... maka anda
berhak menuntut yang 6 bulan gaji lagi....
tapi tetap bukan sebagai pesangon atau uang pisah......

iwan saputra

Oke Pak..

Tapi maaf Pak , kalau dalam kontrak ada berbunyi mengenai adanya kita tergantung client,
jadi misalnya kontrak kita 1 tahun dengan perusahaan A. dan sedang berjalan 6 bulan, tapi bulan
ke 7, client ( B) tidak membutuhkan tenaga kita lagi. apakah kita tetap menerima sisa kontrak dari
A.?
ada teman kami di lapangan mengalami hal seperti ini. jadi sisa kontrak tidak dibayarkan.

Reza Ismiriadi

Kalau boleh membantu,...

Seperti yang disampaikan Pak Urip dan Pak ROSES-Man (maaf kalau salah menyebutkan nama)
bahwa kontrak yang dimaksud ini dalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kalau ini yang
dimaksud, sesuai dengan UU No 13 2003 pasal 56 harus ada Jangka Waktu atau didasarkan pada
selesainya pekerjaan tertentu.

Jadi kalau kejadiannya seperti yang diceritakan Pak Iwan, coba lihat lagi di perjanjian kontraknya.
kalau di sana hanya diisyaratkan perjanjian akan berkhir jika Client (B) memutuskan hubungan
(kerja) maka menurut saya kontraknya dianggap selesai.
Bisa saja kalau kontrak (perjanjian), termasuk perjanjian kontak proyek, ada 2 variable terminasi,
misalnya Waktu dan Nilai, tetapi biasanya akan muncul kalimat "which is come earlier". jadi mana
variable yang tercapai duluan.
Mungkin contoh lagi, biasanya yang beli kendaraan baru biasanya dapat garansi perawatan 3
tahun atau 10.000 KM.

Sekedar sharing,
kebanyakan PKWT ini masih polemik, contohnya PKWT ini hanya untuk pekerjaan yang tidak
bersifat reguler, kenyataannya masih banyak "engineer" yang PKWT nya sampai lebih dari 3 tahun
tetapi di akali dengan istilah JEDA. Mestinya PKWT ini hanya untuk pekerjaan musiman atau
sementara dan paling lama 3 tahun,
He he he, tapi demi kepentingan yang lain, terkadang mengabaikan pasal 59 ini.

Kembali ke pesangon, untuk PKWT tidak diatur, jadi itu adalah kebijakan baik hati masing-masing
Company/Perusahaan.

Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan salah, dan mohon dikoreksi.
dimas yudhanto
memang demikian lah pernak-pernik dunia ketenagakerjaan, khususnya di dunia migas.
gaji gede, oke, tapi job security, nanti dulu.

sodara saya, fresh graduate, baru setahun kerja di pabrik tahu, pegawai tetap dengan gaji 2
juta/bln, kemudian ada tawaran kontrak di perusahaan minyak, gaji nya 8 juta/bln, ya ngga berpikir
2 kali, disantap wae - mumpung masih muda, banyak oportunity ke depannya.

Urip Sedyowidodo

Dear ND,

Dalam ketentuan ketenagakerjaan, pekerja kontrak terikat pada perjanjian PKWT ( Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu), dimana tidak ada ketentuan uang pisah maupun pesangon menurut ketentuan
pemerintah tsb.

Bilamana 1 tahun sdh tertulis sebagai batas masa perjanjian, dan telah selesai para pihak
menunuaikan kewajibannya dan haknya masing2, maka ketika masa kontrak itu habis, habis
sudah sema kewajiban dan haknya, kecuali diperjanjikan secara tertulis tercantum di dalam PKWT
tersebut.



OK Taufik

tapi harus di ingat juga, kalau 2 minggu sebelum masa kontrak habis..tak ada pemberitahuan
tertulis bahwa kontrak tidak diperpanjang oleh perusahaan, maka otomatis perusahaan akan
meneruskan kontrak, kalau pun perusahaan beralasan lupa atau lainnya secara hukum tak di
benarkan, atau pekerja berhak mendapatkan kompensasi sesuai permen.


Urip Sedyowidodo

saya kurang mengerti atas ulasan pak OK Taufik.

menurut ketentuan perundang2an TK, bahwa PKWT akan putus dengan sendirinya pada tanggal
yang telah disepakati sejak penandatanganan PKWT, sebab salah satu syarat PKWT adalah
mencantumkan akhir masa PKWT.

yang menjadi kewajiban para pihak justru, kalau kontrak mau diperpanjang, harus ada
pemberitahuan dari pihak perusahaan bahwa kontrak akan diperpanjang, dan kontrak dapat
diperpanjang hanya bilamana karyawan ybs menyetujuinya untuk memperpanjang kontrak tsb.
barulah para pihak melakukan perjanjian perpanjangan kontraknya sesuai ketentuan kembali.


OK Taufik
kurang lengkap saya menulisnya, dalam hal 2 kali perpanjangan kontrak (1 tahun habis, kemudian
perpanjang lagi 1 tahun), kalau menjelang kontrak ke dua habis dan tak ada pemberitahuan tertulis
dari perusahaan (sebenarnya otomatis jadi pegawai tetap), namun kalau perusahaan misalnya
alpa atau teledor (dalam hal ini sebenarnya tak ingin mempekerjakan) maka disitulah perusahaan
harus bayar kompensasi. Besarnya kompensasi ada dalam aturan PKWT.

Urip Sedyowidodo

Nah...Betul pak, itu sesuai dengan ketentuannya.


novan arif hidayat

Pak Reza dan teman-teman yang lain,
Flash back pada pengalaman-pengalaman masa lalu bekerja dengan sistem PKWT merupakan
sebuah pilihan yang tidak bisa ditolak jika kita emang pengen dpt kerjaan di perusahaan tersebut.
Demikian pula disisi perusahaan (dalam pandangan saya), telah mengambil pula keuntungan
dengan sistem PKWT ini.
Dan betul seperti email Pak Reza, bisa "diakali" dengan jeda 2 atau 3 hari, maka akan hanguslah
kewajiban perusahaan untuk mengangkat si karyawan sebagai karyawan tetap. Hal yang demikian
juga bisa "diakali" oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai dua entity atau nama yang
berbeda tapi masih dalam satu payung management.
Hanya saja, hal yang demikian itu, bisa saja diterima oleh dengan baik oleh Karyawan, boleh jadi
karena "terpaksa", atau karena tidak peduli (yg penting kerja, atau karena alasan yang lain. Semua
bisa mempunyai alasan masing-masing.

Saya memandang sisi yang lain, yakni tentang "job security-nya". Seharusnya karyawan kontrak
(salah satunya dengan PKWT) mendapatkan kompensasi gaji bulanan yang lebih besar dibanding
dengan karyawan tetap. Sebagai timbal balik atas "job security"nya. Tapi yang saya jumpai di
masa lalu saya waktu bekerja di Indonesia, perusahaan justru memberikan gaji yang lebih rendah
dibanding gaji karyawan tetap dan sistem medical allowance yang lebih rendah coverage-nya
dibandingkan karyawan tetap. Semoga saja sekarang sudah tidak demikian. Amiin.


Gusti

Saya sangat setuju, seharusnya untuk pegawai (saya tidak suka dengan istilah pekerja) kontrak
gaji nya harus besar, karena security jobnya yang tidak ada. Belum lagi masalah askes, kadang
pegawai kontrak tidak dilibatkan pada awal kontrak, sehingga pegawai kontrak mendapat askes
yang paling rendah preminya, otomatis tertanggungnya juga kecil. Askes dengan rawat jalan max
4jt pertahun rasanya untuk sekarang sudah tidak masuk akal, biaya dokter dan obat sudah include
disitu. Ini sering kita jumpai di oil and gas co., sungguh sangat sedih. Makanya pada awal kontrak,
masalah ini harus masuk dalam point negosiasi.
Herman Manurung


Saya mau tanya buat bapak2 disini, ada kasus seperti ini..
Seorang karyawan terikat kontrak(PKWT) dengan perusahaan X selama 1thn,tp di bln ke -6 dia
diterminasi(PHK), pihak perushaan bersedia membayarkan gaji sisa kontrak nya.
Tetapi saat pembayaran ada potongan2, katanya sih pph21.
apakah masih ada kewajiban karyawan tersebut untuk membayar pph21?
Terimakasih sebelumnya Pak.


Urip Sedyowidodo

mengenai PPh (pajak penghasilan), adalah kewajiban seluruh wajib pajak yg bekerja di Indonesia,
termasuk setiap warga negara Indonesia yg bekerja, mencakup karyawan tetap maupun karyawan
kontrak PKWT.

Urip Sedyowidodo

Dalam ketentuan ketenagakerjaan, kalau terjadi kasus spt diuraikan pak Iwan, maka karyawan
berhak menerima total seluruh gaji dari sisa kontrak yang belum dijalankan ( yaitu sebesar 6 bulan,
terhitung dari bulan ke 7 sd 12).

Namun pada prakteknya, seperti diceritakan rekan2 lainnya di email lain (pak Reza dan pak Indra),
ada ekses atau penyimpangan di lapangan.
Pengusaha biasanya memanfaatkan ketidak tahuan para pencari kerja, termasuk para engineer
macam kita ini, yg bahkan yg lulus dengan IPK 4 pun ternyata tidak paham dalam praktek2
PKWT/Kontrak kerja ini.

Ada baiknya, kapan kita temu darat. lalu kita kupas tuntas perundangan/ketentuan
ketenagakerjaan secara normatif VS praktek (yg biasanya menyimpang di lapangan).

Kalau ada yg bisa arrange waktunya, dan berminat silakan saja di atur. Saya beredia menjadi
narasumbernya.
Kalau tidak punya tempat saya sediakan tempatnya, di kampus Universitas Bakrie, tapi konsumsi
bayar sendiri2 ya.

mau??

iwan saputra

Pak Urip,

Memang ada beberapa teman juga dapat sisa kontrak pada saat perusahaan tersebut memang
sudah tidak butuh tenaga kerja mereka lagi, daripada mereka non jobs.
Tapi ada kalanya juga suatu perusahaan itu tetap menahan karyawan tersebut sampai akhir
kontrak tapi tidak diberikan kerjaan alias non job. Mungkin dengan harapan, kalau karyawan ini
resign khan perusahaan nggak perlu bayar apa-apa?

Dan juga apakah dengan system kontrak ini, tetap berlaku 3 bulan masa percobaan? dan bila
karyawan gagal dan dipecat apakah karyawan tersebut akan mendapatkan sisa kontrak tersebut?

Kalau mengenai 2 tahun kerja kontrak trus tahun ke 3 di rumahkan 1 bulan trus lanjut lagi, itu sich
lumrah-lumrah saja karena begitulah situasinya. Dan juga kadang kala kita juga sebagai karyawan
kontrak ada kalanya nggak mau menjadi karyawan permanent di suatu perusahaan. Dan tentunya
kalau tahun ke 3 kita dipermanent kan, tentunya gajinya turun karena biasanya akan disesuaikan
dengan standard gaji untuk karyawan permanent.

Jadi kalau menurut saya: Kalau sebagai karyawan kontrak, kita harus ramah, baik, jujur, tidak
sombong, pandai-pandai nego gaji, punya banyak teman yang baik, harus punya skill yang tinggi
(punya keahlian di bidangnya), tidak punya hak lain kecuali apa yang tertuang dalam kontrak, tapi
punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap pekerjaan dan aturan perusahaan dimana kita
bekerja, bekerja dengan baik dan menghasilkan karya-karya yang gemilang, berhak diberitahu 1
bulan sebelum masa kontrak berakhir oleh perusahaan yang memperkerjakannya, siap dicuekin
bos dan tidak dianggap ada, bila gagal dalam masa percobaan.

Mohon maaf bila kurang berkenan

muhammad rifai

kalau dulu ada ungkapan karyawan itu aset,... sekarang ungkapan itu masih berlaku ato nggak ya?


Rachman Soeaipi

IMHO, itu ungkapan yang keliru. Dg prinsip spt itu perusahaan akan memandang asset dg
orientasi keuntungan. Mana yg lbh menguntungkan disayang2, asset yg krg atau bahkan tidak
menguntungkan ditendang! Namanya juga asset, ya harus nerimo diperlakukan begitu sama yg
punya..

Menurut saya ungkapan yg lebih tepat saat ini adalah 'karyawan itu mitra'. Mitra bisnis
mengandung unsur kesetaraan, sama2 membutuhkan, serta saling menjaga keharmonisan
kemajuan usaha mereka.

muhammad rifai

tentu saja bukan aset yang mati sperti meja kursi yang murahan, aset bangunan kantor yang
memang didesain permanen, tiap tahun direnovasi, juga ada asuransi
komputer aja kalau udah tak layak mesti diupgrade, kalo ada program baru diinstall
aset karyawan juga lebih berharga dari server, server yang menyimpan semua data kantor, proyek
dll.. selalu dipelihara dari virus.. kalo virus karyawan ya opla aply lowongan.. :-)
semua aset itu ada haknya sendiri sendiri, maka otomatis perlakuan gedung sama perlakuan
komputer akan beda... begitu juga karyawan yang plus plus sama yang plus minus akan
diperlakukan beda
lagian, emang ada perusahaan yang mempekerjakan orang yang tidak menguntungkan??
makanya ada test test yang ngadubilah untuk memastikan calon karyawan itu akan
menguntungkan... lah kalo ternyata nggak menguntungkan, ya wajar kalo ditendang... cuma
ditendangnya kan beda sama barang rongsokan...
kembali lagi, aset meja kursi yang nggak kepakai mungkin ditaruh gitu aja di tempat sampah... kalo
gedung yang magrong magrong? masak kalo memang lokasinya nggak menguntungkan dibuang
gitu aja...
karyawan juga bukan aset yang diam, jadi kalo dia udah nggak dianggap aset dan dianggap keset,
dia bisa menolak... paling paling cari perusahaan yang mau menganggap aset atau malah
mengasetkan orang
perusahaan yang baik dan bagus, akan tahu bagaimana membuat aset itu menguntungkan karena
setiap aset itu ada nilainya sendiri2..

kalo ungkapan karyawan itu mitra, mungkin cocok untuk karyawan kontrakan... begitu kontrak
habis, ya kalo masih dibutuhkan lanjut... kalo nggak, ya stop
kepada mitra, perusahaan maunya yang udah bisa diajak kerja sama,... jadi perusahaan nggak
mau pusing pusing meng upgrade si mitra... perusahaan hanya akan membayar mitra sesuai
dengan apa yang mitra berikan... tentunya akan ada unsur jual beli di sana... (karyawan juga akan
memberikan service sebesar apa yang dibayar perusahaan)... ngapain mikirin kemajuan
perusahaan (mitra)... jadi, tiap tiap tahun akan ada jual beli
hubungan mitra memang mengharuskan kesetaraan...
hubungan mitra mungkin nggak cocok untuk yang fresh

iwan saputra

Pak Rivai
Mungkin sekarang "Take It or Leave it" ? mas.


Urip Sedyowidodo

pak Iwan, iya begitulah antara teori dan kenyataan, ada dinamika di sana, begitulah hidup.
namun semakin ke sini, kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, sejalan dengan itu
sebaiknya kita semua jga harus semakin paham akan hukum dan penerapannya.

sedangkan di dalam masa PKWT/Kontrak, tidak diperbolehkan adanya masa percobaan. inipun
menurut ketentuan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku. namun lagi2 praktekna ada yg
menyimpang, dg alasan masing2 perusahaan.

semoga dg semakin meningkat kesadaran hukum masyarakat dan industri, akan semakin
meningkat pula produktivitas perusahaan dan kesejahteraan karyawannya.

iwan saputra
Mas Urip,

Menurut Mas Urip, kalau kita kerja kontrak, kita tidak menjalani masa percobaan. Tapi pada
kenyataannya saya mengalaminya sendiri sekarang. kontrak saya tidak diperpanjang karena saya
mengalami kecelakaan (nyerempet mobil di tempat parkir) ketika saya parkir.
Ada teman yang melapor kepada Client. Dan mengingat rule nya client "Safety is No One". Saya
diintrogasi oleh client dan saya bicara apa adanya dan saya mengakui kalau saya lalai.

Tapi Alhamdulillah, perusahaan di mana saya kerja memberi tahu ke saya 1 bulan sebelum masa
kontrak saya berakhir kalau kontrak saya tidak diperpanjang, dikarenakan Client tidak mau pakai
lagi. Usut punya usut, alasannya yach seperti diatas tadi (gagal di masa percobaan kerja)

Dan sebenarnya saya mendapatkan kerja baru dan diminta tanggal 7 untuk siap. tapi karena
kontrak kerja saya 31, makanya saya minta di tanggal 1 bulan berikutnya, dan karena saya ingin
menjaga hubungan baik dengan perusahaan yang menghire saya. makanya saya tolak permintaan
tanggal 7 tersebut. Tapi itulah menurut pepatah "Kesempatan itu tak datang 2 kali".

Mohon maaf bila kurang berkenan.

Mudah-mudahan dengan pertemuan yang digagas oleh Mas Urif dan Mas Budhi, pekerja kontrak
bisa hidup layak dan tidak diberlakukan semena-mena baik oleh client ataupun perusahaan yang
memperkerjakannya.

Kita buka cari yang salah, tapi kita cari solusi yang terbaik buat kita, Rakyat Indonesia.

Urip Sedyowidodo

Mas Iwan, sementara ini saya cuma bisa sampaikan turut prihatin atas pengalaman yg membekas
itu.

Saya sudah sampaikan di email sebelumnya, bahwa antara Norma dan Praktek, memang masih
ada kesenjangan, sebagian karena disebabkan kurang pahamnya pihak perusahaan ybs.
Di sisi lain, disebabkan karena ketidakseimbangan supply and demand di pasar tenaga kerja, yg
terjadi karena supply tenaga kerja melimpah melebih daya tampung lapangan kerja yg tersedia.

Kalau toh kita sudah paham, namun daya dukung ketersediaan lapangan kerja yang kurang bisa
menyerap tenaga kerja, ini salah satu sebab saja.

Admin Migas

Mas Urip,

Saya setuju bila diadakan workshop mengenai perundangan kenagakerjaan normatif vs praktek.
Bagaimana kalau kita adakan di minggu ke-3 atau ke-4 Januari 2010.
Tempatnya di Bakrie Learning Center aja, di Pasar Festival Kuningan.
Soal konsumsi, nanti kita koordinasikan dengan peserta.
Reza Ismiriadi

Pak Urip dan Pak Budhi,

Mohon saya di daftarkan juga kalau "kopi darat" ini jadi dilaksanakan.
Saya berminat dan mudah-mudahan tidak berbarengan dengan tugas keluar kota.

Seperti biasanya, kita terkadang agak mengabaikan aspek legal saat kita tidak sedang dalam
posisi bersebrangan atau permasalahan.
Ini terjadi baik dalam urusan HR atau malah urusan sebuah kontrak EPC.
Saat ada batu sandungan, maka biasanya masing-masing pihak baru pelajari sisi legalnya dengan
detil.
Alasan nya biasanya karena "kurang mengerti" bahasa hukum.

Contoh; seberapa banyak dari kita yang pernah baca dengan detil, perjanjian/syarat&ketentuan
yang ada di balik tagihan kartu kredit/asuransi/ atau bahkan baca perjanjian kotrak kerja kita
dengan perusahaan. Pengalaman saya yang dibaca cuma Nilai Gaji saja,..bagaimana dengan
rekan-rekan disini? he he he he

Contoh ekstrim lagi, seberapa banyak dari karyawan yang pernah baca sampai habis Peraturan
Perusahaan / Surat Keputusan Bersama di perusahaan tempat berkerjanya masing-masing?

Nah untuk urusan PKWT dan PKWTT ini mungkin akan lebih menarik, karena kalau di buka lebar-
lebar ternyata banyak yang di "skip".
menurut saya menarik sekali kalau Pak Urip mau berbagi pengetahuannya dengan kita.

Mohon dikoreksi jika ada yang salah dan semoga berkenan.


OK Taufik

beberapa teman di kantor terdahulu pernah mengalami hal yang serupa dan perusahaan bergejala
menolak membayar, akhirnya diputuskan untuk menuntut sisa kontrak mereka menggunakan jasa
lawyer dari tenaga advokasi perburuhan (LSM), kelihatannya sangat ampuh. Pembayaran sisa
kontrak cepat urusannya sesuai jumlahnya, dan mereka (pekerja kontrak) tak perlu sibuk
mengurusnya karena terwakilkan oleh pengcara tersebut. Fee advokasi juga tak mahal2 amat,
negotiable.

Eko Drajat, Nugroho

Mungkin perlu sharing juga di kontrak saya terdahulu ada statement sb:

"kalau perusahaan memberhentikan sebelum masa kontrak berakhir, maka perusahaan wajib
membayarkan gaji dari sisa bulan kontrak. tapi kalau karyawan berhenti sebelum masa kontrak
berakhir tidak ada kewajiban mengembalikan uang dr sisa bulan"
Tp di beberapa kasus (katanya) ada yg menyatakan bahwa kalau karyawan berhenti sebelum
masa kontrak berakhir harus mengembalikan uang sisa bulan tersisa.

wah kalau perusahaan harus bayar sisa kontrak saya pikir ya masih wajar, tp kalau karyawan
misalnya mau resign trus harus mengganti uang kok sepertinya kurang manusiawi gitu he he he he
........... (tp kalau dipikir2 kurang fair juga).


Triez

Nimbrung dikit,
ada tambahan lagi kurang manusiawi lagi biasanya pak Eko..hehe.
" Bilamana proyek dianggap telah selesai dah masa kontrak karyawan belum selesai maka
perusahaan atau Pihak I berhak memberhentikan karyawan tanpa kompensasi apapun"

Tambah parah lagi kan,pak..


Indra Prasetyo

Wah Mas Eko, dalam kasus saya justru klausul dimana kalo si karyawan resign harus membayar
sisa bulan yg blm dijalani dikali gaji adalah salah satu kontraktor EPC terbesar dan ternama di
Indonesia hehehe…, makanya meskipun ditawarin gaji yg lumayan besar, akhirnya saya nggak
jadi sign kontrak, krn dalam pandangan saya, kalau saya menandatangani kontrak tsb sama aja
dengan saya menandatangani surat utang sebesar lebih dari 200 juta (padahal saya ngutang
sama kartu kredit aja nggak pernah lebih dari 5 juta hehehe…), bayarnya nyicil tiap bulan sebesar
gaji yg saya terima. Kalo seandainya saya pernah dikirim oleh perusahan tsb untuk sekolah,
training atau misalnya perusahaan tsb mengambil alih utang/cicilan rumah atau mobil saya di
perusahaan terdahulu, saya pikir masih klausul tsb masih bisa diterima, tp ini kan nggak…

Riyan Permadi

Diluar masalah manusiawi/tidak, UU nya memang mengharuskan pihak yg melakukan PHK (baik
perusahaan maupun karyawan) untuk membayar denda sebesar sisa upah.

Namun kasus di lapangan lebih ke masalah strategi dan relationship, sehingga keluar lah
perjanjian yg 'melenceng' dari UU. Biasanya kalau karyawannya yg diuntungkan tidak diributkan. :-
).


Dirman Artib

Mungkin itu juga ada baiknya praktek mempekerjakan Manager atau Agen, sehingga kalau ada
kasus yang merugikan kita, maka Manager kita yang maju, kalau kita kan agak sungkan
mengambil tindakan hukum (Litigation, dan keahlian kita bukan di area ini, maklum tahunya cuma
kerja.
Kalau di Jiran sini, memang lebih aman pake ejen, terutama bagi yang bekerja di level kontraktor,
kalau di oil kumpeni mngkn masih secure la, apalagi kumpeni-kumpeni yang logo-logo nya
dipampang di arena F1, gak mngkn duit sejumlah sisa masa kontrak pun diembat, paling2 merek
atunggu sampai masa kontrak berakhir dan ....."you balek indon dulu lah !"

iwan saputra


Pak Dirman,
Maaf Pak...kata-kata Bapak terakhir salah..
Harusnya INDONESIA Pak..Bukan Indon Pak.


Dirman Artib

Itu gambaran dialogue antara boss M'sian dgn engineer Indonesia, coba lihat ada tanda petik, kan.
Jadi hanya cara menyajikan informasi agar lebih hidup, jadi maunya menyajikan kesan seperti
video clip gitu lah, maklum pernah punya obsesi mo tulis skrip sinetron, pak.

Kalau saya ya....tetap panggil Indonesia walaupun kepanjangan.


yopi arfiandi

Kalo temen2 saya di kantor udah dikasi tau jangan bilang Indon harus blg Indonesia karena saya
ga suka Nurut2 aja tuh walaupun kadang2 keceplos juga blg Indon tp lgsg minta maaf hehe......


Indra Prasetyo

Semua tergantung bunyi kontraknya. Ada kontrak PKWT yang mana didalamnya terdapat klausul
jika salah satu pihak memutuskan kontrak secara sepihak, maka pihak yang memutuskan kontrak
wajib membayar kepada pihak lainnya sejumlah sisa bulan yang belum dijalani dikali besarnya gaji
dalam satu bulan. Saya pernah diterima di sebuah perusahaan EPC ternama di Indonesia dengan
gaji lumayan besar, ketika saya akan tanda tangan kontraknya, didalamnya terdapat klausul
tersebut, tapi sayangnya kontraknya menurut saya agak 'pincang' karena kalau karyawan yang
memutuskan kontrak/resign, maka diwajibkan membayar sisa bulan dikali gaji tsb, tetapi kalau
untuk perusahaan, ada berbagai alasan yang dapat digunakan untuk memutuskan kontrak tsb
tanpa harus membayar kewajiban tsb, misalnya ada klausul yang mengatakan kalau karyawan
kinerjanya dinilai tidak memuaskan, maka perusahaan dapat memutuskan kontrak tanpa ganti rugi
apapun kepada karyawan. Nah, kalau karyawan misalnya mau memutuskan kontrak dengan cara
tidak masuk/absen selama 3 hari berturut2 tanpa penjelasan (maksudnya supaya diputus
kontraknya oleh perusahaan) maka karyawan dianggap resign (bukan diputus kontraknya oleh
perusahaan), artinya ya karyawan mesti bayar penalti. Akhirnya saja memutuskan untuk tidak
menandatangani kontrak tsb.
Tapi ada juga kontrak PKWT dimana didalamnya terdapat klausul kedua belah pihak dapat saling
memutuskan kontrak tanpa ganti rugi apapun kepada pihak lainnya, artinya karyawan dapat resign
kapan saja tanpa kewajiban membayar penalti ke perusahaan dan sebaliknya juga perusahaan
dapat kapan saja memutuskan kontrak tanpa kompensasi apapun ke karyawan. Atau bisa juga
didalam kontrak tsb tidak disebutkan sama sekali atau tidak ada klausul yg menyinggung
mengenai penalti, artinya sama dengan kedua belah pihak dapat saling memutuskan kontrak
tanpa penalti. Saya pernah mendapat dan menandatangani kontrak seperti ini. saya pribadi lebih
memilih menandatangani kontrak yg seperti ini dengan gaji lebih rendah daripada kontrak yg ada
penaltinya tapi digaji lebih tinggi. Malah biasanya saya memastikan kalau didalam kontrak tidak
ada klausul mengenai penalti atau ada klausul yg bunyinya kedua belah pihak dapat saling
memutuskan kontrak tanpa ganti rugi apapun kepada pihak lainnya.

Mengenai pesangon atau uang pisah, untuk karyawan PKWT tidak berlaku. Biasanya kalau pun
ada itu adalah kebijaksanaan dari perusahaannya saja.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2071
posted:11/24/2011
language:Indonesian
pages:12