Embed
Email

Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif

Document Sample
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Description

Diskusi Ahli Pengembangan Policy Paper Deputi Polhankam-Bappenas di Akmani Hotel-Jakarta, 24 November 2011

Shared by: Dadang Solihin
Categories
Tags
Stats
views:
75
posted:
11/23/2011
language:
Indonesian
pages:
65
dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama Dr. Solihin SE

: Dr Dadang Solihin, SE, MA

Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961

Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah

Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2

Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248

HP : 0812 932 2202

PIN BB : 277878F0

Email : dadangsol@yahoo.com

Website :

http://dadang-solihin.blogspot.com



dadang-solihin.blogspot.com 3

Materi

• Reformasi Birokrasi

• Tuntutan Perubahan dan Perlunya Sinergi

• Konsepsi, Dinamika,

Think Tank: Tinjauan Konsepsi Dinamika dan Model Organisasi

• Indikator Kunci Efektivitas Think Tank

• Cek List Think Tank yang Berkualitas

• Jenis-jenis Pelatihan Staf Lembaga Think Tank

• Komunikasi



Sumber:

1. Mangkusubroto,

1 Kuntoro Mangkusubroto 2011

2. UU17/2003, UU 25/2004, Perpres 81 Tahun 2010, Permenpan 20 Tahun 2010

3. James G. McGann, 2010: The Think Tank and Civil Societies Program

4. Raymond J. Struyk, 2006: Managing Think Tank

5. Gani A. Ojagbohunmi, 1990: Institutionalization of Policy Analysis in Developing

Countries

dadang-solihin.blogspot.com 4

dadang-solihin.blogspot.com 5

T j an

Tujuan RB

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

g

2. Meningkatkan mutu pperumusan dan p j

pelaksanaan kebijakan/

program

3. Meningkatkan efisiensi (biaya & waktu) dalam pelaksanaan tugas

organisasi

4. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan penyalahgunaan

k blik l h j b t i t h

kewenangan publik oleh pejabat pemerintahan

5. Menjadikan negara yang memiliki most improved bureucracy

6. Menjadikan birokrasi ti i tif ktif dan f ktif dalam

6 M j dik bi k i yang antisipatif, proaktif d efektif d l

menghadapi globalisasi dan perubahan lingkungan strategis.









dadang-solihin.blogspot.com 6

Kebijakan RB

• Reformasi Sistem Penganggaran (UU17/2003)

• Reformasi Perencanaan (UU 25/2004)

• 2010-2025

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 (Perpres 81 Tahun

2010)

• 2010 2014

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 (Permenpan 20 Tahun

2010)

• p pelaksanaan RB (

Pedoman-pedoman p p )

(Permenpan)









7

dadang-solihin.blogspot.com

Reformasi Sistem Penganggaran

g gg 1/2



PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Visi: Visi:

 Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja

pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih

berdasarkan GBHN

Misi: Misi:

 Penyelenggaraan p

y gg pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi,

g g ,

umum dan pembangunan kerangka investasi, dan

 Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di

pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D

rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan

pembangunan mempertimbang-

RKP/D dengan mempertimbang

kan kemampuan keuangan

negara

dadang-solihin.blogspot.com 8

2/2

Reformasi Sistem Penganggaran

R f i Si t P





Paradigma Lama Paradigma Baru



Penganggaran dengan

Pendekatan:

Penganggaran Berbasis:

1. Penganggaran Berbasis

1.

1 Pengeluaran Rutin Kinerja

2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran

Pembangunan Jangka Menengah

3. Anggaran Terpadu









dadang-solihin.blogspot.com 9

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)



Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan

prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages

between performance and budget);

2.

2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam

Tujuan

penganggaran (operational efficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja

dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran

(more flexibility and accountability).

Landasan 1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output

1.

Konseptual and outcome oriented);

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap

p g gg g p

Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager

Konseptual manages);

3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada

3.

tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur

organisasi (Money follow function).



dadang-solihin.blogspot.com 10

g g g g ( )

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)



Tujuan 1.

1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih

efisien (allocative efficiency)

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to

improve quality of planning)

Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best

policy option)

p y p )

4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)

5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal

sustainability)

t i bilit )

Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget

Konseptual 2.

2 Mempunyai baseline (angka dasar)

Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar

Konseptual 4. Penetapan Parameter

5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi

kebijakan baru (additional budget for new initiatives)



dadang-solihin.blogspot.com 11

Penganggaran Secara Terpadu

P S T d

• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,

termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran

belanja pembangunan.

• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang

t k b j di l bih transparan, d

untuk membawa penganggaran menjadi lebih t dan

memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang

berorientasi kinerja.

j

• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja

program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan

biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun

biaya yang bersifat operasional.









dadang-solihin.blogspot.com 12

Proses Perencanaan

Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana

pembangunan hasil proses politik (public choice theory of

planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam

planning),

RPJM/D.

Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh

lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas

itu

untuk itu.



Partisipatif:

stakeholders,

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara

lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.



dadang-solihin.blogspot.com 13

Status Hukum Dokumen Perencanaan

NASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda

Jangka Panjang Nasional ( 13 Ayat 1)

(Ps. y ) Jangka Panjang Daerah (Ps. y )

( 13 Ayat 2)

(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)

Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH

Jangka Menengah N i l

J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) J k M

Jangka Menengah D

h Daerah

h (Ps. 19 Ayat 3)

(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)

Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan

Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD

(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH

(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan

Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD

(Renja KL)

( j ) (Ps 21 Ayat 1)

(Ps. (

(Renja SKPD)

j ) Ps

( Ps. 21 Ayat 3)

dadang-solihin.blogspot.com 14

Area RB

No

N A

Area Hasil Y Dih k

H il Yang Diharapkan

1 Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

2 Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,

terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

3 tertib

Peraturan Per-UU-an Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

4 SDM Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,

profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

5 Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

6 Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

7 Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

8 Mind set dan Culture Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

set Aparatur





dadang-solihin.blogspot.com 15

g

Program RB

No Program Target

1 Manajemen • Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan

Perubahan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;

• Terjadinya p

j pola p

y perubahan p y j

pikir dan budaya kerja K/L dan

Pemda;

• Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan

perubahan.

timbulnya resistensi terhadap perubahan

2 Penataan • Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan

Peraturan- perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;

perundangan • Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-

undangan K/L dan Pemda.

3 Penataan dan y p g g pokok dan fungsi internal

• Menurunnya tumpang tindih tugas p g

Penguatan K/L dan Pemda;

Organisasi • Meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi









dadang-solihin.blogspot.com 16

g

Program RB

No Program Target

4 Penataan • meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

Tatalaksana penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;

• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen

pemerintahan di K/L danPemda;

• meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda. .

5 Penataan Sistem g y profesionalisme SDM aparatur p

• Meningkatnya p p g

pada masing-

Manajemen SDM masing K/L dan Pemda;

Aparatur • Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada

masing masing

masing-masing K/L dan Pemda.

6 Penguatan • meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan

Pengawasan negara oleh masing-masing K/L dan Pemda;

• Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada

masing-masing K/L dan Pemda;

• Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan

g y g

keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda;

• Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-

masing K/L dan Pemda.

dadang-solihin.blogspot.com 17

Program RB

No Program Target

7 Penguatan • Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;

Akuntabilitas • Meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda

j

Kinerja

8 Peningkatan • Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Kualitas (lebihcepat,lebihmurah,lebihaman,danlebihmudahdijangkau)

Pelayanan Publik pada K/L dan Pemda;

• Meningkatnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi

pelayanan internasional pada K/L dan Pemda;

• Meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik untuk masing-

masing K/L dan Pemda.

9 Monev y yang g

• Terlaksananya monev y g efektif untuk mendukung

tecapainya sasaran RB K/L.

10 Quick Wins • Terlaksananya program unggulan yang dapat meraih apresiasi

dari stakeholders dengan cepat dan dapat mendorong kinerja

pelaksanaan RB K/L/Pemda.







dadang-solihin.blogspot.com 18

itu Quick

Apa it Q ick Wins?

• Quick Wins adalah program unggulan untuk meraih simpati publik

dengan cepat, dengan persyaratan:

1. Merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan

2. Merupakan pelaksanaan program RB seperti yang tercantum di

dalam Grand Design RB

3. Memberikan dampak yang signifikan dan merupakan ekspektasi

t k h ld t

stakeholder utama

4. Kegiatan QW di dalam kendali instansi yang bersangkutan

sehingga dapat dijamin penyelesaiannya dalam dalam waktu

maksimal 1 tahun sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan

masyarakat (stakeholders utama).







dadang-solihin.blogspot.com 19

dadang-solihin.blogspot.com 20

Siapapun yang Mengelola Pemerintah Harus

p p y g g

Bernavigasi di Tengah Dua Tuntutan Perubahan









Dinamika

Perubahan harapan,

k i

ekosistem i i

aspiransi, &

ideologi

Tata laksana

pemerintahan









dadang-solihin.blogspot.com 21

Ekosistem Berubah dan Perubahan Itu

Cepat…

Semakin Cepat…



Sistem politik yang Teknologi yang

berubah b k t

bergerak cepat









Governance



Sosial- demografi

S i l d fi

Budaya/lingkungan

yang berubah

yang berubah



dadang-solihin.blogspot.com 22

cepat…

Ekosistem berubah dan perubahan itu semakin cepat…

PC, handphone, internet,

Demokrasi

Sistem politik Teknologi yang

cloud computing, crowd

yang berubah

Desentralisasi bi k l tt

bergeraki cepat k

sourcing, social network









Governance



Kelas h

K l menengah yang k tkuat, Globalisasi, k i i energi,

Gl b li i krisis i

Sosial- demografi Budaya yang

women empowerment, Dinamika pasar modal

yang berubah berubah

Masyarakat informasi Climate h

Cli t change

dadang-solihin.blogspot.com 23

Harapan, aspirasi,

Harapan, aspirasi, dan ideologi tata laksana pemerintahan

kanan…

terus bergerak ke kiri dan ke kanan…



Temporary Temporary

Equilibrium Equilibrium

Peran pemerintah… A B Peran pemerintah…



… yang totalitas … yang terbatas



… sebagai regulator sebagai

…sebagai fasilitator



… sebagai pencipta … sebagai katalis

k j

pekerjaan lapangan pekerjaan

l k j



… sebagai welfare state … sebagai nation builder



… big government … small government

time

… sosialis … kapitalis

Posisi mainstream terus

bergantian sepanjang

… dogmatis masa … pragmatis

dadang-solihin.blogspot.com 24

Dalam konteks Indonesia…

Indonesia sebagai negara yang… Pemerintah nyatanya berperan GANDA…

… Relatif baru Menjadi regulator bagi industri besar yg

monopolis/oligopolis..

… Terdiri dari himpunan suku yang

berbeda pandangan/budaya… Menjadi fasilitator bagi industri kecil…



… Berkembang dengan tingkat Menjadi pencipta lapangan kerja bagi daerah

perekonomian berbeda tertinggal



p

… terpisahkan oleh lautan… j p g j g j

Menjadi katalis lapangan kerja bagi daerah maju



… Kaya alam di sebagian daerah namun Pragmatis untuk daerah darurat bencana (Aceh,

miskin alam di daerah lain.. Wasior, dsb)…



… Agraris di pulau tertentu dan maritim di Dogmatis untuk perumusan pembangunan

pulau lainnya.. jangka panjang (MDG, Stranas Korupsi, MP3EI,

dsb)…

… Rawan bencana alam (pertemuan

lempeng benua dan “ring of fire”…) Kapitalis bagi pendanaan proyek infrastruktur yg

jangka panjang ( i i

j k j i biaya)

(minimasi bi )

dadang-solihin.blogspot.com 25

Sosialis bagi buruh dan pekerja

contoh…

Sebagai contoh… Pemerintah dituntut

memakai topi pragmatis dan dogmatis

Dominan Dominan

Pragmatis Dogmatis







REKON/REHAB ACEH-NIAS MP3EI



• Mengutamakan kelangsungan • Memperhatikan azas pemerataan

hidup manusia pembangunan

• Tidak melihat latar belakang • Didahului analisis akademik

yang terlibat (Anti pemerintah • Memperhit ngkan potensi lokal

Memperhitungkan

atau bukan)

• Desain daerah harus sinergis dengan

• Membiarkan masyarakat desain nasional

merancang desanya sendiri

• Mendahulukan peran dalam negeri

• Membolehkan keterlibatan asing (BUMN) sebagai katalis

skala penuh dan luas

dadang-solihin.blogspot.com 26

Pada Dasarnya Kita Menuntut Pemerintah untuk

Mampu Menjadi Spesies yang Hidup di Dua Dunia









Berdaya ungkit besar Bergerak cepat dan fleksibel

Kaki/organisasi yang kokoh & solid Penglihatan/penciuman yang jauh ke

depan

Apa Modal Pemerintah untuk Bermanuver di

Perubahan?

Tengah Perubahan?



3 Dengan institusi lain

SINERGI !

Dengan pihak ketiga

Dengan warga negara



2 KAPASITAS Menguasai materi

Mampu wujudkan hasil

Menciptakan inovasi



1 SENSITIVITASMencium perubahan

Mendengarkan dinamika

Merasakan masyarakat



dadang-solihin.blogspot.com 28

p g Ini?

Apa yang Akan Merusak Tatanan Ini?





dibutuhkan…

Yang dibutuhkan… Yang akan merusak…



3 Dengan institusi lain Mental kompartemental (silo)

SINERGI !

Dengan pihak k ti

D ih k ketiga Mental “f th k b t”

M t l “father knows best”

Dengan warga negara Arogansi kerajaan lokal



2 KAPASITAS Menguasai materi Motif mencari kekuasaan/harta

Mampu wujudkan hasil Comfort zone (complacency)

Menciptakan inovasi Organisasi, rekrutmen, pengadaan kun



1 SENSITIVITASMencium perubahan

S S S Bergaya hidup birokrat

Mendengarkan dinamika Bermental dilayani

Merasakan masyarakat Protokoler & prosedural-minded

dadang-solihin.blogspot.com 29

SINERGI antar Institusi

Presiden Observasi UKP4

dan

Wakil Presiden









Menko A Menko B Menko C









Menteri 1 Menteri 2 Menteri 3 Menteri X









Gubernur 1 Gubernur 2 Gubernur X

Eselon 1 Eselon 1 Eselon 1







Bupati 1 Walikota 1 Bupati X Walikota X

Eselon 2 Eselon 2 Eselon 2









Berjalan baik Sulit

Agak sulit Hampir tidak mungkin berjalan





dadang-solihin.blogspot.com 30

Line & command Flat, speed, no hierarchy









1870-an ke 19)

Inovasi 1870 an (abad ke-19) Abad 21?

dadang-solihin.blogspot.com 31

Line & command Flat, speed, no hierarchy









Inovasi 1870-an (abad ke-19) Abad 21?



dadang-solihin.blogspot.com 32

g g

SINERGI dengan Pihak Ketiga

Thesis…

• Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bisa memberikan

layanan kepada warga negara



bisa jauh lebih efektif, jauh lebih efisien,

• Layanan pihak ketiga bi j h l bih f ktif

dan jauh lebih mendapatkan hati masyarakat





Layanan pemerintah Layanan pihak ketiga



TVRI Televisi swasta



PT POS TIKI



Kementerian Komunikasi & Informasi , , , yp

Facebook, Twitter, Kaskus, Skype



BP Peparkiran Secure Parking



dadang-solihin.blogspot.com 33

Pihak Ketiga Bisa Jauh Lebih

Efektif dan Efisien

Papua









KEMDIKBUD SURYA INSTITUTE



• Menghabiskan waktu beberapa dekade • Hanya perlu dua tahun

• Milyaran/trilyunan sudah dikucurkan • Dana minim hasil pinjaman/donasi









p p

Papua masih merupakan p y g

provinsi yang p p

Melalui terobosan dan pencapaian

tertinggal dalam bidang akademis & internasional, tercipta rasa bangga

34

keper-cayaan diri Insan Papua masih sebagai insan Papua & motivasi utk

Sinergi dengan Warga Negara



Thesis…



• Pemerintah seringkali gagal melihat Elephant in the room

ada potensi besar di rumah sendiri:

warga-negaranya



g g , p y

• Warga negara, apabila diberdayakan

dengan tepat akan mampu membantu

terciptanya good governance



• Partisipasi masyarakat seringkali tidak

terjadi karena kurangnya kreatifitas

dari pemerintah dan mindset ““Father

knows best”..



dadang-solihin.blogspot.com 35

Warga Negara Bisa Diajak untuk Ikut Memonitor

Pembangunan

…MENJADI SISTEM INFORMASIYANG KONVENSIONAL...

DARI SISTEM INVENTORI ASET GEOGRAFIS YANG SANGAT AKURAT!









Koordinat

GPS

dadang-solihin.blogspot.com 36

(L

MEMPERKENALKAN LAPOR! (LAyanan Pengaduan Online

Rakyat):

Rakyat): KEBOHONGAN HARUS DIHILANGKAN









dadang-solihin.blogspot.com

37

Partisipasi Publik dalam Mengawasi Pembangunan:

Langsung ke Situation Room

1 Proyek diambil gambarnya 2 3

Photo/video dikirimkan Photo/video diverifikasi

menggunakan gadget langsung melalui internet melalui server Sistem

dengan fitur GPS Informasi Bina Graha









4 Dalam waktu singkat,

Projek A (PJ: Menteri B)

didapat informasi tentang Koordinat: x LS, y BT

status terbaru dari Status: On-track



b b i k

berbagai proyek di

Indonesia dalam Bina

Graha Situation Room









dadang-solihin.blogspot.com 38

Website

Social Networks









Mobile Application dadang-solihin.blogspot.com 39

SMS/MMS

dadang-solihin.blogspot.com 40

1/2

1/2

itu

Apa it Think Tank?

• Th Thi k Tank i a more advaced

The Think T k is d d

pattern of institutionalization of policy

research/analysis than the Policy

y y

Analysis Unit (Ojagbohunmi, 1990).

• Think Tank adalah organisasi yang

menghasilkan penelitian yang

berorientasi pada kebijakan, analisis,

dan nasihat tentang isu-isu domestik

dan internasional dalam upaya untuk

memungkinkan para pembuat kebijakan

dan masyarakat untuk membuat

keputusan tentang isu-isu kebijakan

publik.

publik







dadang-solihin.blogspot.com 41

2/2

itu

Apa it Think Tank?

• Think T k bertindak b i jembatan

Thi k Tank b ti d k sebagai j b t

antara komunitas akademis dengan

pengambil kebijakan, melayani

p g j , y

kepentingan publik sebagai suara

independen yang menerjemahkan terapan

dan liti dasar k d l

d penelitian d bahasa d

ke dalam b h dan

bentuk yang dapat dimengerti, dapat

dipercaya, dan dapat diakses bagi p

p y , p g para

pembuat kebijakan dan masyarakat.

• Think Tank dapat bergabung dengan

partai politik, pemerintah, pihak-pihak

yang berkepentingan, perusahaan swasta

atau organisasi independen non-

pemerintah (LSM).





dadang-solihin.blogspot.com 42

g g

Organisasi yang Terstruktur

sebagai Badan Permanen

• Berbeda dengan komisi ad hoc atau panel penelitian, Think Tank

mengalokasikan sebagian besar anggaran dan SDM untuk

mengawasi dan menerbitkan penelitian dan analisis kebijakan

dalam ilmu-ilmu sosial: ilmu politik, ekonomi, administrasi publik,

internasional

dan hubungan internasional.

• Produk utama Think Tank adalah buku, monograf, laporan, laporan

g j , , p

singkat kebijakan, konferensi, seminar , pertemuan formal dan

diskusi informal dengan para pembuat kebijakan, pejabat

pemerintah, dan stakeholders.









dadang-solihin.blogspot.com 43

dadang-solihin.blogspot.com 44

1 Indikator S b

1. I dik t Sumber

1. Kemampuan untuk merekrut dan mempertahankan sarjana .

dan analis.

2.

2 Tingkat, k lit dan t bilit d k

Ti k t kualitas, d stabilitas dukungan keuangan.

k .



3. Kedekatan dan akses kepada para pengambil keputusan .

dan lit kebijakan lainnya.

d elit k bij k l i

4. Staf dengan kemampuan untuk melakukan penelitian yang .

ketat,

ketat studi dan menghasilkan analisis tepat waktu dan

tajam.

5

5. Kelembagaan mata uang

uang. 

.

6. Kualitas dan keandalan jaringan. .

7. Kontak dengan orang-orang kunci dalam politik dan .

komunitas akademis, dan media.



dadang-solihin.blogspot.com 45

2. Indikator P f t

2 I dik t Pemanfaatan

1. Reputasi sebagai organisai “go-to" oleh media dan elit .

kebijakan di negeri ini.

2

2. K tit d k lit d i

Kuantitas dan kualitas dari pemunculan d k ti

l dan kutipan di .



media dan di web.

3

3. Pemanfaatan oleh lembaga legislatif dan eksekutif

eksekutif. .



4. Pertemuan, perjanjian resmi, konsultasi dengan pejabat .

K/L

atau K/L.

5. Jumlah buku yang terjual. .

6. Laporan yang didistribusikan. .

7. Referensi dibuat untuk penelitian dan analisis dalam .

publikasi ilmiah dan populer, dan para peserta konferensi

dan seminar.



dadang-solihin.blogspot.com 46

3. Indikator K l

3 I dik t Keluaran

1. Jumlah dan kualitas dari proposal kebijakan dan ide-ide .

yang dihasilkan.

2

2. Publikasi

P blik i yang dih ilk (b k j l tik l k l h

dihasilkan (buku, jurnal artikel, makalah .



kebijakan, dll).

3.

3 Wawancara berita yang dilakukan.

dilakukan .



4. Briefing, konferensi, dan seminar terorganisir. .

5. Staf yang dinominasikan sebagai penasihat dan pejabat .

pemerintah.









dadang-solihin.blogspot.com 47

4. Indikator Dampak

1. Rekomendasi yang dipertimbangkan atau diadopsi oleh

y g p g p .



para pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat sipil.

2. Masalah jaringan sentralitas. .

3. Peran penasehat bagi partai politik, kandidat, tim transisi. .

4

4. Pemberian penghargaan

penghargaan. .



5. Publikasi atau kutipan dari publikasi di jurnal akademik, .

pernyataan publik dan penampilan di media cetak dan

elektronik yang mempengaruhi perdebatan kebijakan dan

pengambilan keputusan.

6. Listserv dan dominasi situs web. .

7. Sukses dalam menantang kebijaksanaan konvensional dan .



prosedur operasi standar birokrat dan pejabat terpilih di

suatu negara atau wilayah di dunia.

dadang-solihin.blogspot.com 48

dadang-solihin.blogspot.com 49

1 H b

1. Hubungan l langsung antara upaya suatu organisasi di d

t t i i daerah h 

.

tertentu untuk sebuah perubahan positif dalam nilai-nilai sosial:

 Perubahan yang signifikan dalam kualitas hidup di negara 

.

masing-masing,

 Jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk warga, .

.

 Kondisi kesehatan fisik dan mental, .

 Kualitas lingkungan

lingkungan, 

.

 Kualitas hak-hak politik, .

 Akses ke lembaga dll

lembaga,dll 

.

2. Publikasi produk organisasi oleh jurnal peer review, buku dan .

publikasi lainnya yang dihargai.

3. Kemampuan untuk mempertahankan sarjana & analis .

terkemuka;

4. Akses kepada orang-orang penting di bidang pembuatan .

kebijakan, media, dan akademisi;

dadang-solihin.blogspot.com 50

5. Reputasi akademik :

p .

 Akreditasi formal .

 Kutipan dari think tank .

.

 Publikasi menurut keilmuan dalam buku-buku akademis .

besar

 Jurnal .

 Konferensi, dan

, .

 Publikasi profesional lainnya; .

6. Reputasi media: .

.

 Jumlah penampilan di media .

 Wawancara dan

Wawancara, 

.

 Kutipan di media .

7.

7 Reputasi dengan pembuat kebijakan (mengenali isu isuisu-isu 

.

tertentu, jumlah briefing dan janji resmi, ringkasan kebijakan,

testimoni legislatif yang disampaikan);

dadang-solihin.blogspot.com 51

8. Tingkat

8 Ti k t sumber daya k

b d i

keuangan organisasi ( b biaya

i (sumbangan, bi 

.

keanggotaan, sumbangan tahunan, kontrak pemerintah dan

,p p p ),

swasta, pendapatan diperoleh),

9. Kemampuan organisasi untuk memenuhi tuntutan pemberi .

dana atau untuk memenuhi tujuan masing-masing institusi

pemberi keputusan;

10. Keluaran organisasi secara menyeluruh: .

 Proposal kebijakan .

 Publikasi .

 Wawancara .

 Konferensi .

 Staf yang dinominasikan untuk jabatan resmi .

11. Jumlah rekomendasi kepada p

p pembuat kebijakan, staf y g

j yang .

melayani peran penasihat bagi pembuat kebijakan,

penghargaan yang diberikan kepada para sarjana;



dadang-solihin.blogspot.com 52

12.

12 Kegunaan informasi organisasi dalam kerja advokasi

advokasi, .



mempersiapkan undang-undang atau testimoni, menyiapkan

makalah akademis atau presentasi, melakukan penelitian, atau

mengajar;

13. Kemampuan organisasi untuk menghasilkan pengetahuan baru .

t id id lt tif k bij k

atau ide-ide alternatif kebijakan;

14. Kemampuan untuk menjembatani kesenjangan: .

 A h

Antara pengetahuan d k bij k

dan kebijakan, 

.

 Antara pembuat kebijakan dan masyarakat; .

15. Kemampuan untuk menyertakan suara-suara baru dalam .

proses pembuatan kebijakan;

16. Kemampuan organisasi yang akan dit li d l

16 K i i k ditulis dalam i d

isu dan .



jaringan kebijakan; dan

17.

17 Keberhasilan dalam menantang kearifan lokal para pembuat .



kebijakan dalam menghasilkan ide-ide kebijakan dan program

yang inovatif.

dadang-solihin.blogspot.com 53

g

Kategori Afiliasi Think Tank

g

Kategori Definisi

1 Otonom dan Kebebasan yang signifikan dari salah satu kelompok

Independen kepentingan atau donor dan otonom dalam operasi

dan pendanaan dari pemerintah.

2 Quasi Independent Otonom dari pemerintah selain kelompok

buruh, agama,

kepentingan (yaitu serikat buruh kelompok agama

dll), lembaga donor atau kontraktor menyediakan

sebagian besar pendanaan dan memiliki pengaruh

i ifik terhadap i think tank.

yang signifikan t h d operasi thi k t k

3 Afiliasi Universitas Pusat penelitian kebijakan di universitas

Afiliasi P t i Politik

4 Afili i Partai P litik Afiliasi f ld t i litik

Afili i formal dengan partai politik

5 Afiliasi Pemerintah Bagian dari struktur pemerintah.

6 Quasi Pemerintah Didanai secara eksklusif oleh pemerintah dan

kontrak hibah tetapi bukan bagian dari pemerintah





dadang-solihin.blogspot.com 54

S b M ti i

Sumber Motivasi SDM

1. Fasilitas komputer, koneksi internet, asisten penelitian, dukungan

spesialis humas, serta kondisi lingkungan kerja yang kondusif.

2. Penghargaan prestasi

– Lembaga mengijinkan menyebarluaskan publikasi atas namanya

sendiri bukan hanya atas nama lembaga saja

– Analis diberi kesempatan dan waktu khusus untuk menulis,

dibiayai untuk mengikuti k f

dibi i t k i diadakan internal

ik ti konferensi, di d k upacara i t l

untruk mengakui prestasi, serta diberi bonus

3 Muatan pekerjaan yang menarik yaitu yang relevan dengan

3. menarik,

kebijakan yang berlaku saat itu.









dadang-solihin.blogspot.com 55

S b M ti i

Sumber Motivasi SDM

4. Peluang untuk tumbuh dan maju

j yang jelas

– Promosi jabatan y g j

– Penugasan yang penting dan menantang

g p

– Pelatihan untuk meningkatkan kecakapan khusus

– Konferensi internasional untuk memperdalam pengetahuan

tentang sebuah kebijakan

5. Gaji yang bersaing

– Diberikan sesuai prestasi staf secara konsisten

– Gaji seyogianya cukup besar sehingga bermakna

– Bonus diberikan karena berhubungan dengan prestasi khusus







dadang-solihin.blogspot.com 56

dadang-solihin.blogspot.com 57

Untuk

Unt k Analis

Orientasi umum

• Aktivitas primer organisasi, p g g

p g , pengorganisasian p j ,

pekerjaan, nasihat

agar menjadi efektif.

• Panduan kiat-kiat bekerja pada sebuah lembaga think tank,

misalnya: mengerjakan banyak proyek secara bersamaan, bekerja

dengan anggaran terbatas.

filosofi bekerja, kerja, sebagainya.

• Tujuan dan filosofi, gaya bekerja aturan kerja dan sebagainya

Pembinaan modal SDM

publik,

• Analisis kebijakan publik termasuk tulisan yang efektif untuk

merekomendasikan kebijakan.

• Evaluasi program

p g

• Analisis finansial terhadap proyek-proyek investasi, misalnya:

layanan masyarakat, jalan, angkutan massal, perumahan.

dadang-solihin.blogspot.com 58

Peralatan bagi Peneliti

• Perangkat lunak dasar (termasuk sistem komputer dalam kantor), e-

mail, pengarsipan, format laporan.

• Membuat presentasi, termasuk penyiapan presentasi PowerPoint.

• Paket statistik (misalnya, SPSS, SAS), Exel, Microsoft Project, dan

sebagainya.









dadang-solihin.blogspot.com 59

Untuk Pendukung

Unt k Staf Pend k ng

Orientasi umum

• Tujuan dan filosofi, gaya bekerja, aturan kerja, dan sebagainya.

j ,g y j , j , g y

• Aturan-aturan untuk penanganan dokumen, format-format

perusahaan , biaya perjalanan proses, dan sebagainya.



Peralatan bagi staf pendukung

• Program editor teks milik institusi.

• Perangkat lunak dasar (termasuk sistem komputer dalam kantor), e-

mail pengarsipan format laporan

mail, pengarsipan, laporan.









dadang-solihin.blogspot.com 60

dadang-solihin.blogspot.com 61

Jenis-

Jenis-jenis Isu kebijakan

dari perspektif Komunikasi

Peluang Audiens Sasaran

Persoalan kebijakan utama yang sedang Anggota-anggota utama pemerintah dan

Anggota anggota

hangat dibicarakan dewan berikut staf mereka; pihak-pihak

perantara yang berpengaruh besar

Persoalan kebijakan yang mungkin menjadi Staf cabang pemerintahan dan legislatif serta

persoalan utama dan akan diangkat dalam pihak-pihak perantaranya.

jangka menengah

Perkara kebijakan lapis kedua , contoh :  Para administrator program utama,

perkara-perkara yang membahas perbaikan  kelompok-kelompok kepentingan,

penyelenggaraaan sebuah program, yang  pihak-pihak perantara

d hangat-hangatnya dibicarakan.

sedang h th t dibi k

Perkara-perkara kebijakan lapis kedua yang  Para Administrator utama,

kemungkinan besar akan menarik perhatian  kelompok-kelompok kepentingan,

dalam jangka menengah  pihak-pihak perantara

Indentifikasi Isu kebijakan yang baru Anggota-anggota senior dalam pemerintahan

berpotensi menjadi kebijakan utama. dan anggota dewan legisltif yang

bertanggungjawab dalam bidang ini, LSM

advokasi yang relevan, pihak-pihak perantara,

y

masyarakat umum.

dadang-solihin.blogspot.com 62

Tahapan Komunikasi Efektif

T h K ik i Ef ktif

1. Mengidentifikasi audiens sasaran.

2. Menentukan tujuan komunikasi bagi masing-masing audiens.

j g g g

3. Menyeleksi saluran komunikasi.

4. Merancang pesan.

5. Menyusun anggaran komunikasi untuk proyek ini.

6. Mengambil keputusan tentang perpaduan komunikasi.

7. Mengukur hasil-hasil komunikasi.









dadang-solihin.blogspot.com 63

Platform Komunikasi

untuk Promosi Kebijakan

Hubungang j

“Penjualan” Pemasaran

Promosi

Masyarakat personal langsung

Pameran di Press Kit (bahan Rapat dengan para Mengeposkan

konferensi promosi untuk media) pembuat kebijakan dokumen

dan konferensi pers

Pameran di rapat Ceramah di Rapat dengan Mem-posting-kan

asosiasi profesi konferensi dan rapat pihak-pihak

pihak pihak hasil hasil

hasil-hasil

profesi perantara penelitian kebijakan

di sebuah website

Partisipasi di dalam Mengorganisasi Pengumuman lewat

Laporan Tahunan roundtable dengan e-mail

para pembuat

kebijakan

Publikasi

Memo Kebijakan

“Memo Kebijakan”

pendek

Artikel Surat kabar



dadang-solihin.blogspot.com 64

dadang-

dadang-solihin.blogspot.com 65


Related docs
Other docs by Dadang Solihin
By registering with docstoc.com you agree to our
privacy policy

You are almost ready to download!

You are almost ready to download!