membangun-gerakan-mahasiswa-kerakyaatan

MEMBANGUN GERAKAN MAHASISWA

KERAKYATAN



Menuju Masyarakat Indonesia yang Demokratis



Introduksi

Gelora perjuangan "Revolusi Mei" 1998 masih terngiang-ngiang di telinga kita.

Gegap-gempitan dan riuh-rendah aksi penumbangan seorang diktator dengan satu

aktor utamanya : mahasiswa, terasa seakan baru kemarin. Peran mahasiswa yang

nyaris melegandaris1 ini seharusnyalah menyisakan secercah kebenaran yang

bersih daripadanya. Kini 'langit sepi', 'ombak' laut tak lagi bergelora dahsyat, 'jerit

camar-camar' tertelan angin yang dibawa pemerintah baru hasil pemilu : Gus Dur.

Kini pula ribuan pertanyaan menunjuk hidung mahasiswa yang telah menjadi

pelopor membakar 'api reformasi' yang kini menghanguskan banyak hal - yang

baik maupun yang buruk. Sebentuk tanggung jawab seakan dituntut disini, atas

'bola' yang telah bergulir. Mau kemanakah 'bola api reformasi' itu ? Diamanakah

kini engkau gerangan Gerakan Mahasiswa (selanjutnya bisa disingkat: GM) yang

kemarin lantang berteriak reformasi ? Gagapkah manghadapi terpaan angin

perubahan jaman yang tidak kenal kompromi ?



Memang Gerakan Mahasiswa kembali menjadi kategori politik yang patut

dipertimbangkan di Indonesia. Setidaknya tercatat dua kali proses politik penting

dalam perjalanan sejarah Indonesia yang diwarnai oleh sektor masyarakat ini

sekaligus menyumbangkan kontribusinya yang penting dalam momen transisi

penguasa. Pertama, tentu saja GM tahun 1966 ( yang telah 'memitos' sekaligus

pancang bahwa GM adalah gerakan Moral / moral force), yang berhasil

menjatuhkan Sukarno dan mengangkat Suharto. Kedua, GM yang bangkit pada

tahun 1990-an yang berkulminasi pada 'Peristiwa Mei' 1998, dengan jatuhnya

kekuasaan Suharto yang dulu turut dinobatkan oleh GM sebelumnya. Tidakkah

sebuah ironi sejarah telah tejadi. Dua peristiwa besar ini semakin membangkitkan

keyakinan bahwa GM merupakan salah satu sumber daya politik yang harus

diperhatikan. Keyakinan ini hampir saja menjadi semacam "mitologi" baru.

Sebuah mitos terjadi karena dalam suatu mometum terjadi peristiwa yang besar.

Dalam konteks politk, peristiwa tersebut adalah terjungkalnya sebuah kekuasaan

politik dan dengan sendirinya memberi memberi dampak "kekuasaan" tehadap

satu kompenen terpenting yang telibat dalam peristiwa tersebut. Tetapi toh kita

mencatat kegagalan GM 1966 yang lumpuh menghadapi politik kediktatoran

Suharto. Fakta ini menggiring kita ke sudut pertanyaan besar bagi masa depan



1

Bdk. Suryadi A.Rajab,‖Panggung-Panggung Mitologi dalam Hegemoni Negara : Gerakan

Mahasiswa dibawah Orde Baru‖, Prisma, No.10,1991.

GM 1988, akaknkah ia bernasib sama seperti pendahulunya? Mampukah ia -

bersama rakyat- memasuki gerbang masyarakat Indonesia yang adil dan

demokratis?



Ya, kini saatnyalah untuk memikirkan ulang segala-sesuatunya. Menelaah

kembali gerakan dan format gerakan, berkaca pada cermin sejarah. Adakah yang

salah pada langkah kita ? Tidakkah kita terjebak pada lobang yang sama seperti

pendahulu kita ? lalu penyelesaian apakah --berarti mereposisi kembali peran

gerakan mahasiswa--yang akan ditawarkan sebagai kesimpulan, dalam rangka

menggapai masyarakat Indonesia yang, sekali lagi, adil dan demokratis?



Pokok-pokok ini akan dibahas dalam tulisan ini.









Belajar dari Sejarah

Pembuktian sejarah gerakan mahasiswa Indonesia sesuai dengan konteks

zamannya, haruslah memberikan kesimpulan apakah gerakan tersebut, dalam

oreientasi dan tindakan politiknya, benar-benar mengarah dan bersandar pada

problem-problem dan kebutuhan struktural rakyat Indonesia. Orientasi dan

tindakan politik merupakan cermin dari bagaimana mahasiswa Indonesia

memahami masyarakatnya, menentukan pemihakan pada rakyatnya serta

kecakapan merealisasi nilai-nilai tujuan atau ideologinya.



Karena pranata mahasiswa merupakan gejala pada masyarakat yang telah

memiliki kesadaran berorganisasi, dan mahasiswa merupakan golongan yang

diberikan kesempatan sosial untuk menikmati kesadaran tersebut, maka asumsi

bahwa gerakan mahasiswa memberikan penghargaan yang tinggi terhadap

kegunaan organisasi dalam gerakannya adalah absah. Dengan demikian kronologi

sejarah gerakan mahasiswa harus memperhitungkan batasan bagaimana sejarah

mahasiswa memberikan nilai lebih terhadap organisasi2 sebagai alat perjuangan

politik modern. Meskipun demikian, tidak ada maksud untuk tidak menghargai

gerakan rakyat spontan.



Nilai lebih organisasi dalam gerakan mahasiswa hanyalah bermakna bahwa di

dalam organisasi, mahasiswa ditempa dan dipenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:



1. Pemahaman / pengidentifikasian terhadap masyarakat dan persoalan-

persoalannya.

2

Keterangan berikut didasarkan pada makalah yang dibuat Nezar Patria , di Yogyakarta ,21

Agustus 1998, "Memposisikan Kembali Gerakan Mahasiswa : Belajar dari Sejarah" untuk

keperluan OPSPEK UGM 1998.









2

2. Keberpihakan pada rakyat.

3. Kecakapan-kecakapan dalam pengelolaannya dalam mencapai tujuan

ideal/ideologinya.





Ketiga syarat tersebut mencerminkan:

1. Tujuan dan orientasi gerakan mahasiswa.

2. Metodologi gerakan mahasiswa.

3. Pengorganisasian sumber daya manusia, logistik dan keuangan Gerakan

Mahasiswa, dan

4. Penentuan program-program politik GM yang bermakna strategis-taktis.



Kategori organisasional in pulalah menjadi semakin penting karena terbukti pad

GM masa Orba (juga kini) tidak mampu memaksimalkan arti dan peranan

organisasi sebagai alat perjuangan modern.



Dengan kategori ini kita akan melintas sepintas perjalanan GM Indonesia dari

zaman kolonial Belanda sampai saat ini.





Kolonialisme dan Gerakan Pemuda

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah merupakan akumulasi dan kulminasi dari

dialektika kondisi obyektif dengan tindakan subyektif masa sebelumnya. Oleh

karena itu gerakan mahasiswa Indonesia tidak lepas dari pengaruh penyebaran

ideologi liberal, nasionalisme, sosiaisme, komunisme, perang-perang heroik di

dalam maupun luar negeri; gerakan petani abad 19, gerakan buruh pada awal

abad 20 maupun sosial-demokrat, dan Islam, serta kondisi-kondisi ekonomi

politik lainnya.





Seperti halnya negara yang pernah terjatuh pada kolonialisme, gerakan mahasiswa

di Indonesia muncul pada saat-saat akhir kolonialisme kapitalis Belanda. Setelah

kemenangan golongan liberal atas golongan konservatif, politik ―balas budi‖ atau

politik etis mulai diterapkan di Indonesia. Salah satu kebijaksanaan politik etis

adalah edukasi / pendidikan. Kebijaksanaan ini diberlakukan dengan mendirikan

sekolah-sekolah, mulai dari sekolah tingkat dasar hingga sekolah-sekolah tinggi,

golongan pribumi diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan. Sejak saat itu

banyak golongan pribumi yang mendapatkan kesempatan sekolah di luar negeri

seperti Hatta, dan banyak tokoh yang bisa menyelesaikan studinya di Indonesia

seperti Soekarno, dr. Soetomo, dll.



Pada awalnya, aktivitas yang ada hanya kelompok-kelompok studi. Para

mahasiswa mendiskusikan apa yang sedang terjadi di negeri mereka yang masih

terjajah. Dari kelompok-kelompok diskusi ini kemudian timbul kesadaran –

terutama mahasiswa yang telah selesai studinya -- untuk mendirikan organisasi.









3

Maka lahirlah organisasi seperti Boedi Oetomo, National Indies Partij, dll.

Organisasi-organisasi ini awalnya bergerak dalam bidang sosial semata,

menyebarkan pendidikan, dan tidak bertujuan politik3. Namun lama kelamaan

gerakan ini berubah menjadi gerakan politik, menyebarkan nasionalisme dan

mulai benci kepada pemerintah Belanda. Berdasarkan laporan Semaoen tentang

gerakan di Indonesia, dituliskan:



Boedi Oetomo dan Politik Etis dari pemerintah menunjukkan pertumbuhan

intelengensia. Kelas intelektual ini menjadi kolompok bagi nasionalisme Jawa,

dan Boedi Oetomo secara bertahap tumbuh menjadi organisasi politik. Kaum

Nasionalis Boedi Oetomo makin tidak suka kepada pemerintah…4



Dari perkembangan ini kemudian mulai bermunculan partai-partai politik yang

keberadaannya dipelopori oleh lulusan-lulusan universitas baik di Indonesia

maupun di luar negeri. Kita kenal Indische Partij ( Partai Hindia), Partai Rakyat

Hindia Belanda, Perserikatan Komunis India, Partai Nasionalis Indonesia, dll.

Semuanya jelas merupakan gerakan politik, menginginkan Indonesia merdeka,

terlepas dari cengkraman kolonialisme Belanda.



Pada masa penjajahan Belanda ini murid-murid STOVIA mencoba memulai

gerakan dengan mendirikan Trikoro Dharmo pada tahun 1915. Gerakannya

bukan dalam kerangka konsep mahasiswa tetapi pemuda, dan juga belum

memiliki konsep nasionalisme yang jelas (kedaerahan). Beberapa Sejarawan

berpendapat, bahwa pada tahap awal gerakan, elemen-elemen pelopor pertama-

tama harus bisa merumuskan problem-problem masyarakat dan kemudian

menyampaikannya dalam bentuk agitasi dan propaganda. Namun realita

sejarah menghidangkan kenyataan lain: kondisi subyektif gerakan belum bisa

bersatu dengan kondisi obyektif di luar gerakan, keduanya belum solid. Dengan

masuknya ide-ide dari barat, seperti liberalisme, sosialisme, dan liberal belum

membentuk intelektual untuk mengartikulasi problem-problem masyarakat serta

rakyat dan kemudian menggerakkan massa.



Organisasi-organisasi yang tumbuh kemudian adalah juga organisasi pemuda

kedaerahan (Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Minahasa, dsb.) dan belum

tercipta konsolidasi. Baru dengan prakarsa Perhimpunan Pelajar-Pelajar

Indonesia (PPPI), beberapa organisasi kedaerahan dilebur menjadi Indonesia

Muda (IM) tahun 1930.



Pada tahun1915-1930 merupakan rentang waktu yang cukup panjang bagi

pemuda dan pelajar untuk merumuskan penjelasan yang lebih jernih tentang

nasionalisme yang melekat pada organisasi Indonesia Muda dan pergulatan yang

meleahkan untuk melepaskan dirinya dari sektarian organisasi/sektoral pemuda

dan mahasiswa guna mempertajam orientasi anti-kolonial. Selain itu juga

3

"Gerakan Indonesia di Hindia Belanda", Laporan oleh Kawan Semaoen kepada sidang

komintern.

4

Ibid









4

gerakan ini harus melewati masa-masa sulit: kelumpuhan pergerakan nasional

akibat pemerintahan kolonial yang semakin represif, setelah pemberontakan

PKI 1926 dan 1927 serta pemogokan-pemogokan buruh.5



Di dalam kondisi kelumpuhan pergerakan nasional serta represivitas demikian itu

muncullah alternatif Kelompok Studi (Studie-studie Club) yang mempunyai

bobot politis dilihat dari orientasi dan tindakan politiknya. Terbentuknya

Indonesiche Studie Club (IS) dan Algemenne Studie Club (AS) maka politis dari

kelopok studi pada waktu itu adalah:



1. Mempelajari kondisi dan persoalan konkrit yang berhubungan dengan rakyat

kemudian mengadakan ceramah-ceramah dan kursus-kursus tentang

perburuhan, upah, kesejahteraan, pendidikan koperasi, arti pergerakan,

kepartaian dan sebagainya.

2. Membentuk komite dan pengumpulan bahan mengenai masyarakat Kolonial

Hindia Belanda, kemudian menyebarkannya dalam bentuk brosur, pamflet

atau surat kabar dan majalah seperti Soeloeh Ra'jat Indonesia dan Soeloeh

Indonesia.

3. Mencari alternatif bagi perbaikan terhadap problem-problem konkrit tersebut dan

kemudian dilakukan tindakan nyata.

4. Forum ditujukan pada semua masyarakat luas dan terbuka untuk umum

5.. Mendukung pemogokan buruh, seperti pada kasus pemogokan buruh bengkel dan

elektrik Surabaya, November 1925.



Dalam merespon perubahan politik yang lebih liberal akibat penggantian

Gubernur Jenderal De Fock oleh De Graff (pendukung Van Limburg Stirum,

seorang liberal) AS dan IS berubah menjadi -Partai Bangsa Indonesia- (PBI) dan

-Perserikatan Nasional Indonesia-(PNI), kelompok studi ditransformasikan

menjadi partai.6



Analisa terhadap Studie Club jelas memberikan kesimpulan bahwa kondisi

obyektif ekonomi politik pada saat itu politik kolonial yang semakin represif,

yang kemudian berubah menjadi liberal karena perubahan status ekonomi

Belanda --masuknya secara lebih intensif modal swasta-- dan Hindia Belanda

dapat direspon dan distimulasi oleh kondisi subyektif Studie Club yang

bertransformasi menjadi sebuah partai. Jadi, sungguh yang kesimpulan yang

spekulatif bila dikatakan bahwa mandulnya gerakan mahasiswa pada Orde Baru

dan larinya mahasiswa dari kampus dengan kelompok studinya adalah

diakibatkan NKK/BKK. Sungguh suatu kesimpulan yang spekulatif dan ahistoris

juga bila tidak ada NKK/BKK maka akan menjadi kuatlah gerakan mahasiswa.



Masa Penjajahan Fasisme Jepang

5

Uraian yang menarik dapat dibaca pada buku karangan Takashi Shiraishi, Jaman Bergerak, PT

Grafiti Pustaka, Jakarta, 1996.

6

Hal ini patut menjadi pelajaran bagi kelompok studi era 80-an yang manganggap kelompok

diskusilah sebagai penyelesaian masalah ekonomi-politik Indonesia.









5

Di bawah pendudukan Jepang yang fasis dan represif praktis tidak ada ruang

hidup bagi kehidupan politik kaum pergerakan khususnya pemuda.Semua

organisasi pemuda yang ada dibubarkan dan dimasukkan ke dalam Seinendan-

Keibodan (Barisan Pelopor) dan PETA (Pembela Tanah Air) untuk dididik

politik untuk kepentingan politik Asia Timur Raya sebagai bagian dari program

imperialisme fasistik Jepang .



Yang menjadi topik menarik pada jaman ini adalah ramainya bermunculan,

sebagi mutasi gerakan di bawah syarat-syarat sangat represif,: Gerakan Bawah

Tanah/GBT (Underground Movement) dengan rapat-rapat gelap, dan penyebaran

pamflet. GBT ini dikombinasikan dengan gerakan gerakan legal Sukarno;

merupakan jalan keluar yang logis bagi perlawanan anti fasis. Suatu jalan keluar

yang mencekam dan tidak memassa. Disinilah pergerakan terasing dari

massa.Tingkat kesadaran massa untuk mengambil jalan keluar ini belum

mencapai tingkat yang diharapkan --tingkat yang revolusioner.





Masa Kemerdekaan7

Masa 1945-1950 merupakan momentum yang penting dalam gerakan pemuda

dan pelajar: selain melucuti senjata Jepang, juga memunculkan organisasi-

organisa-si seperti: Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik

Indonesia (PRI), Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GERPRI), Ikatan

Pelajar Indonesia (IPI), Pemuda Putri Indoensia (PPI) dan banyak lagi. Pada saat

belum ada organisasi pemuda dan pelajar, yang berbentuk federasi,

diselenggarakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia I (1945) dan II (1946).

Kedua kongres tersebut sangat penting artinya, karena:



1. Melahirkan organisasi Gabungan Pemuda sosialis Indonesia

(PESINDO), yang merupakan peleburan dari API, PRI, GERPRI, dan AMRI.

Semua kekuatan mampu dikonsolidaasikan disini.

2. Terbentuknya Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI).

3. Kongres I sangat diwarnai semangat perjuangan bersenjata8.



Konggres II menghasilkan keputusan: Berpegang teguh pada Undang-Undang

Dasar 1945, membentuk dan memperkuat laskar-laskar rakyat guna

mempertahankan kemerdekaan nasional, mengisi jabatan-jabatan penting di

pemerintahan dan mematuhi pemimpin yang menyerukan revolusi nasional

dan revolusi sosial.





7

Keterangan berikut juga diperoleh dari makalah pendidikan internal yang dibuat oleh SMID

(Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), "Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia",

Yogyakarta, 1994.

8

merekalah--kaum muda--yang berpartisipasi penuh dalam perjuangan bersenjata di Surabaya, 10

November 1945.









6

Organisasi-organisasi seperti Perhimpunan Mahasiswa de Jakarta (PMD),

Perhimpunan Mahasiswa Jogja, Sarekat Mahasiswa Indonesia (SMI),

Perhimpuan mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpuanan

Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan (PMKH),

Perhimpunan Mahasiwa Kristen Indonesia (PMKI) dan Persatuan Pelajar

Peguruan Tinggi Malang (PPPM) setuju membentuk Perserikatan Perhimpunan-

Perhimpunan mahasiswa Indonesia dan Badan Koordinasi Mahasiswa Indonesia

(BKMI) khusus di daerah kedudukan Belanda. Dalam perjalanannya,

keberadaan BKMI yang dikatakan kolaborator, menimbulkan pro dan kontra.

Pertentangan dapat diselesaikan setelah elemen pro-Republik mengadakan

infiltrasi ke BKMI. Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 8-14 Juni 1950

berhasil membentuk Front Pemuda Indonesia (FPI) dan hanya mengakui PPMI

sebagai federasi mahasiswa universitas.9



Pada massa ini gerakan pemuda dan mahasiswa mencoba memeperkuat

penola-kan terhadap usaha kolonialisme Belanda untuk kedua kalinya, dan

secara umum belum sampai kepada tahap anti-imperialisme (perusahaan-

perudsahaan milik Belanda tetap bercokol).





Periode 50-an



Periode Demokrasi Liberal 1950-1959 ternyata tidak memberikan

pendidikan politik yang berarti bagi mahasiwa. Pertemuan Majelis

Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dalam bulan Desember 19955 di Bogor

PPMI memutuskan untuk menarik keanggotaannya dari FPI. Dengan

demikian jelaslah bahwa keanggotaan PPMI dan FPI yang secara sosiologis

dapat memberikan dimensi lingkungan sosial yang lebih luas, dihindari oleh

gerakan mahasiswa. Mahasiswa justru melumpuhkan akstivitas politik

mereka. Kemudian membius diri dengan slogan-slogan "Kebebasan Akademik"

dan "Kembali ke Kampus". Mahasiswa lebih aktif dalam kegitan rekreatif,

perploncoan, dan mencari dana.



Peristiwa penting yang membangkitkan kembali semangat GM terjadi ketika

parpol-parpol bersiap-siap mengahadapi pemilu. Kekuatan politik waktu itu

melihat potensi kader-kader baru yang ada dalam barisan mahasiswa Gerakan

mahasiswa seakan mendapat suntikan 'darah segar' dan kembali mendapat

momentumnnya. Pada saat itu berdirilah organisasi mahasiswa yang

berafiliasi ke partai, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

yang berafilsi dibawah PNI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia

(GMS/GERMASOS) dengan PSI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan

Masyumi, Concentrasi Gerakan Mahasiawa Indonesia (CGMI) dengan PKI.







9

Nezar, ibid.









7

Pertentangan lama antara Front "Kiri" dan "Kanan" mendapat momentum dalam

persiapan menghadapi pemilu, dan implementasinya disektor mahasiswa adalah

'persaingan' antara CGMI, GMNI, GMKI di satu pihak dengan HMI, PMKRI

dan GMS di lain pihak. Dalam 'peperangan' itu isu utama dari pihak kiri adalah

"Kapitalisme, Neo-Kolonialisme, Feodalisme dan Fasisme". Sedangkan isu dari

pihak kanan adalah "Komunisme, Diktator, Satelit Komunis, Menghalalkan

Segala Cara‖ dsb. Sementara itu, PPMI makin condong ke kiri.



Sejak tahun 1956 perpecahan dalam gerakan mahasiswa menjadi lebih terbuka

didorong oleh situasi politik nasional sebagai berikut 10:



1. Pembangunan ekonomi yang terbengkalai digilas oleh konflik politik

2. .Daerah tertentu menekan pusat agar pendapatan pemerintah dan mata

uang asing dibagikan secara lebih merata. Di parlemen, Masyumi, PSI dan

oposan lain ditambah dengan pihak militer bekerja sama menentang

pemerintahan. Puncaknya adalah terjadinya pemberontakan bersenjata PRRI dan

PERMESTA.

3. Dibubarkannnya Badan Konstituante disebabkan kontroversi yang

ditimbulkan Partai-Partai Islam yang berusaha memasukkan "Piagam Jakarta" ke

dalam konstitusi baru. Akibatnya di dalam PPMI perpecahan tak dapat

dielakkan lagi: Pada tanggal 1 Juni 1959 beberapa anggota PPMI berangkat ke

Bandung dengan tujuan memberi tekanan agar kembali ke UUD '45.



Pada tanggal 28 Februari 1957, aktivis-aktivis mahasiswa yang berbasis di UI

berprakarsa menggalang senat-senat mahasiswa dari berbagai universitas dan

berhasil membentuk federasi mahasiswa yang bernama Majelis Mahasiswa

Indonesia (MMI). Terjadi lagi kemunduran dalam gerakan mahasiswa Indonesia,

ketika politik partai lebih banyak menyerap partisipasi mereka. Mahasiswa

kembali lari dari persoalan-persoalan yang da di masyarakat, seperti misalnya:



1. Mahasiswa tidak memandang perjuangan pembebasan Irian Barat (TRIKORA)

sebagai kelanjutan dari perjuangan melawan kolonialisme, imperialisme dan

kapitalisme (bumi Irian sangat kaya dengan bahan-bahan tambang, hutan, dan

mineral)



2. Mereka tidak turut berpartisiapasi dalam Hari Solidaritas Internasional

Menentang Kolonialisme pada tanggal 24 April 1957 (yang berpartisipasi adalah

PPMI, FPI dan Perserikatan Pemuda Indonesia/PORPISI, yang tujuannya

memnperkuat kerja sama negara Asia-Afrika menuntut klaim Irian Barat sebagai

wilayah RI).



Sementara itu peran militer dalam negara terus mengalami perluasan sejak

akhir 1950-an. Pertama, ketika diberlakukan SOB (negara darurat perang) yang

semakin meningkat dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. Kedua, Ketika



10

ibid.









8

Presiden Soekarno harus mengadakan pertemuan dengan Nasution dan

Soekarno menunjuk dirinya sebagai Perdana Menteri karena dalam keadaan

darurat perang.

Sebenarnya dasar dari proses depolitisasi mahasiswa dan pemuda bermula dari:



1. Penandatanganan Badan Kerja-Sama Pemuda-Militer (BKS-PM), 17 Juni 1957

yang ditandatangani oleh Soekatno (Sekjen Pemuda Rakyat), SM. Taher

(Pemuda Demokrat), A. Buchori (GPII), Kyai Haji Wahib Wahab (Ansor),

dari pihak pemuda dan Letkol. Pamurahardjo dari pihak AD. Strukturalisasi

pengukuhan kerjasama ini dilakukan dalam bentuk Badan Kerja Sama Pemuda-

Militer (BKS-PM) yang akhirnya diresmikan tanggal 28 Juli 1957.



2. Terbentuknya BKS-BKS lainnya antara militer dan sektor rakyat lainnya (buruh,

petani, perempuan). Bukanlah suatu hal yang kebetulan jika gerakan pemuda -

mahasiswa merupakan gerakan paling militan mendongkel Bung Karno yang

pada kenyataannya merefleksikan konflik militer (Angkatan Darat) melawan

kekuatan nasionalisme kiri kerakyatan lainnya (PKI,GMNI,Soekarno).



Eskponen gerakan sosialis dan HMI diikut sertakan dalam aktivitas-aktivitas di

luar kampus. Sejak awal 1959 mereka telah mengukuhkan hubungan dengan

administratur-administratur militer yang berkaitan dengan urusan pemuda dan

mahasiswa.. Termasuk pula mahasiswa dan pemuda di Bandung yang tidak

menyadari hal ini menjadi ladang oposisi mahasiswa dalam menentang

Soekarno Jadi bukan hal yang aneh bila pada tahun 1966 mahasiswa-mahasiswa

Bandung adalah yang paling militan berdemonstrasi mengulingkan Soekarno.



Sementara itu Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dibubarkan dengan

tuduhan terlibat usaha pembunuhan atas Soekarno. HMI sampai peristiwa

1965 berhasil selamat dari pembersihan. GMNI, CGMI dan GERMINDO

kemudian membentuk Biro Aksi Mahasiwa dan menyelengarakan Konggres

kelima PPMI di Jakarta, Juli 1961. Hasilnya adalah pembentukan presidium

yang terdiri dari GMNI, PMKRI, GMKI, GMD, CGMI, PMB dan MMB.

Eksekutif yang baru dianggap oleh lingkungan mahasiswa tertentu memiliki

orientasi ke kiri. Pada saat yang sama GERMASOS dan HMI dapat masuk ke

dalam organisasi-organisasi lokal di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya.

Dalam tahun 1961, organisasi-organisasi lokal tersebut membentuk

Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL). Dalam banyak

kesempatan SOMAL selalu menegur PPMI agar jangan terlalu terlibat dalam

isu politik. Orang akan dapat membaca dalam pernyataan-pernyataan SOMAL,

ada semacam hubungan antara aspirasi SOMAL dengan aspirasi senat-senat

mahasiswa yang tergabung dengan MMI. Dalam eksekutif MMI, terdapat

Akademi Hukum Militer , PTIK yang berhasil memegang kepemimpinan MMI. 11







11

SMID, op.cit









9

Pada masa ini GM mulai berusaha membongkar hubungan sosial yang

kapitalistik, kolonialis, imperialis serta sisa-sisa feodalistik, dihadapkan pada

kesiapan militer. Yang perlu ditanyakan disini adalah siapkah GM tersebut

dengan gerakan massa ? Pertanyaan tersebut berhubungan dengan obyektivitas

perjuangan mahasiswa waktu itu yang secara politik akan berhadapan dengan

suatu kekuatan militer yang pro-kekuatan konservatif - yaitu bahwa kekuatan

militer konservatif hanya dapat dihadapai, dilumpuhkan dengan kesiapan secara

kuantitias maupun kualitas dari gerakan massa. Sejarah akhirnya akan

membuktikan lain.



Kemudian gerakan mahasiswa12 mengalami perubahan sejak diterapkanya

demokrasi terpimpin. Terjadi ―pengideologisasian‖ di dalam kampus, ideologi

demokrasi terpimpin dimasukkan ke dalam kampus. Hal ini membawa akibat,

organisasi mahasiswa yang sesuai dengan idelogi negara saat itu bisa

berkembang, sedangkan organisasi mahasiswa yang berseberangan dengan

ideologi negara terkucilkan. Keadaan ini terlihat jelas dalam kehidupan politik di

dalam kampus, mahasiswa menjadi dua kubu yang saling bertentangan – antara

yang pro dengan ideologi negara dan yang kontra.



Pertentangan ini semakin tajam ketika menghadapi detik-detik peristiwa

September 1965, dimana kekuasan Soekarno mulai goyah. Dan kelompok-

kelompok kontra yang dipelopori militer, Islam reaksioner, Katolik reaksioner --

yang kesemuanya disokong oleh kapitalis internasional AS lewat biro intelejen

CIA—mulai mengorganisir diri untuk merebut kekuasaan Soekarno. Dan

pertarungan ini akhirnya dimenangkan kelompok kontra, Soekarno jatuh dari

―tahtanya‖ dan begitu juga nasib gerakan mahasiswa yang mendukung ideologi

Soekarno13.



Peristiwa ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa memang berperan dalam

kejatuhan Soekarno dan sekaligus berperan melahirkan rejim Soeharto yang kelak

digulingkan oleh gerakan mahasiswa periode lain. Dan dengan demikian gerakan

mahasiwa juga berperan dalam pembantaian terhadap jutaan rakyat Indonesia

setelah meletusnya peristiwa September 1965. Kemudian, setelah periode ini

konsep gerakan mahasiswa ditetapkan sebagai gerakan moral (moral force),

seperti yang dilontarkan oleh Soe Hok Gie. Konsep moral force 14 kemudian

diperkuat oleh Arief Budiman (keterangan soal ini akan dijelaskan pada bagian

selanjutnya).



Pelajaran yang dapat kita ambil dari gerakan mahasiswa tahun 1966-1968 adalah

pertama, kekuatan angkatan darat telah berhasil memanipulasi (mereka

menyebutnya sebagai partnership) gerakan mahasiswa untuk memberi

pengesahan bagi sebuah penggulingan kekuasaan. Sementara di kota-kota terjadi



12

Dat-dataa berikut diperoleh dari tulisan Endhiq Pratama, "Merenda Gerak Sejarah : Membangun

Gerakan Mahasiswa Kerakyatan", Yogyakarta, 1999.

13

Lihat Tim ISAI Bayang-Bayang PKI, ISAI, Jakarta 1995.

14

Lihat tulisan Edwad Aspinal ,The Indonesia Student Uprising of 1998









10

aksi-aksi menuntut pergantian kepemimpinn nasional, di desa-desa terjadi

pembantaian atas orang-orang kiri, PKI, nasionalis kearakyatan dan para

pendukung Soekarno. Propaganda yang kemudian dilancarkan adalah

tergulingnya Soerkarno itu diakibatkan oleh aksi-aksi yang dilakukan oleh

mahasiswa. Tertutuplah fakta bahwa Soekarno dapat dijatuhkan setelah basis

massa pendukungnya dihancurkan secara fisik dan mental yang dilakukan oleh

Angkatan Darat, serta perebutan kekuasaan secara ―konstitusional―. Kedua, akibat

dari propaganda tersebut menjadikan mahasiswa terbius dalam khayalan bahwa

dia adalah penentu perubahan (agent of change). Mitos agen perubahan ini terus

dipelihara oleh rejim Soeharto untuk mencegah bergabungnya gerakan mahasiswa

dengan gerakan rakyat.



Baiklah, kita lanjutkan proses sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Setelah

menikmati kemenangan bersama naiknya rejim Orde Baru – dimana banyak

tokoh-tokoh Gerakan Mahasiswa 1966 (GM'66)15 duduk didalam birokrasi Orba,

bisa kita sebut nama-nama Sarwono, Siswono, Akbar Tanjung, Marie

Muhammad–, gerakan mahasiwa dapat dikatakan 'mati-suri'. Masa-masa antara

1966-1971 merupakan masa-masa ―bulan madu‖16 gerakan mahasiswa dengan

Orba. Masa ―bulan madu‖ ini mulai retak ketika Arief Budiman, dkk, mulai

memprotes kebijaksanaan Orde Baru, misalnya dalam kasus pembangunan Taman

Mini Indonesia Indah (TMII) tahun 1973. Pembangunan ini menurut kelompok

Arief Budiman tidak sesuai dengan situasi Indonesia. Bagi mereka ini hanya

merupakan proyek ambisius/mercusuar belaka. Akibat ―pembangkangan‖ ini,

Arief Budiman dijebloskan ke dalam bui oleh rejim Orba. Sebelumnya Arief

Budiman terkenal sebagai tokoh yang memproklamasikan ―golongan putih‖.

Kemudian, pada bulan Oktober 1973 para mahasiswa mengadakan aksi ke gedung

DPR/MPR menyampaikan ―Petisi 24 Oktober‖17. Isi petisi ini mengkritisi

kebijaksanaan pembangunan yang dianggap tidak populis, kebijaksaan

pembangunan yang dijalankan pemerintah hanya menguntungkan yang kaya.

Perlawanan gerakan mahasiswa periode ini memang tidak meluas seperti halnya

gerakan penumbangan Soekarno, perlawanan hanya berpusat di Jakarta dan tidak

didukung dengan aksi masa yang massif. Dalam kurun waktu ini gerakan memang

terfokus pada posisi sebagai gerakan moral, hanya terbatas memberikan kritik

yang loyal kepada pemerintahan yang ada18.



Setelah peristiwa diatas, gerakan mahasiswa baru bangkit kembali awal tahun

1974. Ketika itu mahasiswa memprotes masuknya modal Jepang ke Indonesia.

Kunjungan PM Jepang, Tanaka, di boikot dengan melakukan aksi massa besar-

besaran di Jakarta. Hal inilah yang mengakibatkan ibu kota lumpuh total. Saat itu

15

sangat perlu dicatat GM'66 berada dalam kondisi sosiologis yang tidak pernah mengolah massa,

mengorganisir dan percaya pada potensi perubahan rakyat bawah. Mereka juga "suci" dari

literatur-literatur progrsif. Sehingga tindakan politiknya cenderung elitis dan pragmatis. Dalam hal

ini Soe Hok Gie dan Ahmad Wahib yang menyadari kesalahan orientasi gerakan ini.

16

Lihat Francois Railon, Politik dan Idiologi Mahasiswa Indonesia; Pembentukan dan

Konsolidasi Orde Baru 1966-1974, LP3S, Jakarta, 1986.

17

Lihat tulisan Bonar Tigor N tentang Gerakan Mahasiswa dalam Prisma, Juli 1996.

18

Lihat tulisan Edwad Aspinal ,The Indonesia Student Uprising of 1998.









11

gerakan mahasiswa melakukan rally dari kampus UI Salemba menuju kampus

Trisakti. Sementara rakyat ―asyik‖ dengan aksinya sendiri, melakukan

pembakaran terhadap mobil-mobil produk Jepang. Peristiwa ini yang kemudian

terkenal dengan Malapetaka 15 Januari ―Malari‖, kemudian muncullah nama-

nama Hariman Siregar, Sjahrir, dll. Dari data sejarah yang ada, gerakan

mahasiswa yang membesar ini tidak lepas dari konflik elit waktu itu, ketika faksi

jendral Soemitro dan Ali Moertopo saling berebut kekuasaan.19



Ada tiga pelajaran20 yang dapat kita ambil dari gerakan mahasiswa periode 1974.

Pertama, gerakan ini kelihatan jelas melakukan kolaborasi dengan militer, paling

tidak pada detik-detik akhir menjelang meletusnya Malari. Soemitro, seorang

jendral yang saat itu menjabat Pangkokamtib, terlihat jelas aktif dalam aksi-aksi

tersebut. Akibat peristiwa ini, gerakan mengalami kehancuran bersamaan dengan

hancurnya militer yang diajak berkolaborasi.



Kedua, gerakan mahasiswa masih elitis dan terisolasi dari massa-rakyat.

Mahasiswa tidak mau bergabung bersama rakyat. Akibat gerakan yang elitis ini

gerakan tidak bisa memimpin massa-rakyat yang terlibat dalam gerakan tersebut,

rakyat akhirnya melakukan kerusuhan. Ini selanjutnya yang dijadikan legitimasi

bagi rejim untuk menghentikan aksi-aksi mahasiswa dengan alasan telah

mengganggu ketertiban umum, menciptakan kekacauan.



Ketiga, secara geografis gerakan tidak meluas. Gerakan yang hanya membesar

disatu titik mengakibatkan gerakan mudah untuk dipatahkan. Kita lihat sendiri,

ketika gerakan di Jakarta ―dilumpuhkan‖, perlawanan terhenti karena daerah-

daerah lain tidak melakukan perlawanan sama sekali.



Keempat, mereka mengusung isu-isu elitis yang tidak dipahami oleh rakyat serta

tidak melibatkan massa luas. Sehingga massa rakyat sebagi satu-satunya kekuatan

sejati perubahan hanya mampu mengerutkan dahi dan berpangku tangan ketika

mahasiswa ribut soal imperialisme Jepang--modal asing, Gerakan anti-korupsi,

menentang TMII,dll.



Setelah 4 tahun peristiwa Malari, baru gerakan mahasiswa ―bangun‖ kembali

dari masa istirahat. Pada tahun 1978 ini aksi-aksi mahasiswa terjadi di kota-kota

besar seperti Jakarta, Bandung, Yogya dan Surabaya. Aksi-aksi ini menolak

pencalonan Soeharto menjadi presiden kembali. Karena aksi-aksi semakin

membesar dan mengancam kekuasan Soeharto, maka militer diperintahkan untuk

menghentikan aksi-aksi mahasiswa.



Kampus Istitut Teknologi Bandung (ITB) di kepung panser, mahasiswa membuat

barikade dengan melakukan tidur di sepanjang jalan Ganesa, aksi ini mampu

bertahan beberapa minggu sebelum berhasil dibubarkan militer. Sementara di

Yogyakarta, militer menembaki aksi mahasiswa di Universitas Gajah Mada,

19

Francois Railond, op.cit.

20

Endiq, op.cit, hal 2.









12

mahasiswa di kejar-kejar sampai ke dalam kampus, peristiwa ini kemudian

terulang 20 tahun kemudian.



Memang akhirnya perlawanan mahasiswa dapat dilumpuhkan oleh rejim Orba,

namun perlawanan ini setidaknya telah memberikan pelajaran berharga bagi

sejarah perlawanan di Indonesia. Apabila kita simak ada dua hal penting dalam

gerakan mahasiswa periode ini. Pertama, Gerakan periode ini setidaknya lebih

maju dalam tuntutan politik – menolak pencalonan Soeharto – walaupun belum

sampai ke tahap mengkritisi sistem yang ada. Para mahasiswa saat itu melihat

bahwa sosok Soehartolah yang menyebabkan Indonesia kacau balau, maka

solusinya Soeharto harus ditolak menjadi presiden.



….."hingga hanya 4 tahun kemudian, 1978, ada gerakan yang bisa dikatakan lebih

maju programnya ketimbang sebelumnya: gerakan mahasiswa yang tak mengerti

sistim, namun cukup mengerti makna menolak kekuasaan Suharto"21



Gerakan waktu itu belum sadar, bahwa Soeharto telah membangun sistem

birokrasi yang didukung oleh militer, sehingga ketika posisi dia (Soeharto)

terancam, Soeharto dapat mengerahkan orang-orang yang mengelilingnya. Dan

ini benar terjadi. Secara birokrasi, Soeharto menghancurkan kehidupan

mahasiswa di kampus. Dia juga membuat peraturan yang mengekang kehidupan

mahasiswa di kampus. Soeharto juga mengerahkan militer untuk merepresi

gerakan mahasiswa.



Kedua, gerakan ‘78 memang membesar di kota-kota seperti Bandung,

Yogyakarta, tapi lemah di pusat ekonomi politik, Jakarta. Hal ini memang berbeda

dengan gerakan mahasiswa ‘74 – di mana gerakan membesar di Jakarta tapi lemah

di daerah-daerah – tapi yang terjadi kemudian sama dengan gerakan ‘74, gerakan

tetap mudah dipatahkan.









Setelah ―kemenangan tertunda‖ dari gerakan mahasiswa ‗78, pemerintahan

Soeharto mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Rejim Soeharto berusaha

―memenjarakan‖ mahasiswa agar tidak keluar dari kampus. Ketika Mendikbud

dijabat oleh Jendral Doed Joesoef, dikeluarkan kebijaksanaan Normalisasi

Kehidupan Kampus (NKK)22/ Badan Koordinasi Kampus (BKK).23 Organisasi

mahasiswa semacam Dewan Mahasiswa dibubarkan, seluruh kegiatan mahasiswa

dilarang berhubungan dengan kehidupan politik praktis.





21

Lihat wancara Marlin , ―Indonesia : Organizing The Mass Struggle for Real Democracy‖, dalam

Links, No. 9 ( November 1997- Februari 1998), hal. 5-25.

22

Lihan artikel Arie Sujito,‖SMPT Lembaga Manajerial Mahasiswa”, Bernas, 26 Desember 1996.

23

NKK/BKK secara resmi dimulai tanggal 19 April 1978 dan diakhiri oleh surat keputusan

Mendikbud Fuad Hasan No.403/U/1990 tentang SMPT









13

Praktis sejak diberlakukan NKK/BKK, gerakan mahasiswa ―tertidur‖.

Kebijaksanaan NKK/BKK ini kemudian lebih diperketat lagi. Ketika Mendikbud

dijabat oleh seorang perwira tinggi Angkatan Darat, Nugroho Notosusanto,

pemerintah memberlakukan transpolitisasi yaitu ketika mahasiswa ingin

berpolitik, mahasiswa harus disalurkan melalui organisasi politik resmi macam

Senat, BEM, dll, dan diluar itu dianggap ilegal. Dalam kurun waktu ini juga

diberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS), sehingga aktivitas mahasiswa

dipacu hanya untuk cepat selesai studi/kuliah dan meraih IP yang tinggi. 24 Inilah

hal-hal yang membuat mahasiswa semakin mengalami depolitisasi25 dan semakin

terasing dari lingkungannya.



Demoralisasi. Bisa dikatakan demikian. Kembali ke dunia akademik --mengajar,

berbangku kuliah lagi, belajar ke luar negeri, -- membentuk NGOs (perlu

diketahui saja pada tahun 1982 sudah ada ribuan NGO), berbisnis, berkolaborasi

dengan rejim dan sebagainya. Lahirlah bayi-bayi kiri yang dicampakkan ibunya

pada usia muda: NGO menjajakan kemanusiaan borjuis-kecil --mengemis

reformasi ekonomi-politik pada rejim diktator/korup, bahkan ada yang masih

bermimpi membangun pulau impian di tengah modal raksasa-- kaum sekolahan

yang baru pulang belajar dari luar negeri mengajarkan --di tengah kemampuan

bahasa Inggris kaum muda yang menyedihkan-- teori-teori baru sosial-

demokrasi, neo-marxis, new-left….26



Ada dua kecenderungan yang muncul kemudian. Pertama, kembali kepada

gerakan awal 1900: munculnya kembali kelompok-kelopok diskusi.27 Kehadiran

kelompok-kelompok diskusi inipun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi,

karena apabila diketahui oleh rejim bisa berakibat fatal. Kita dapat melihat nasib

yang menimpa Bonar Tigor Naipospos, Bambang Isti Nugroho28 dari kelompok

diskusi Palagan yang dipenjara hanya karena memperjualbelikan buku Pramoedya

Ananta Toer. Rejim memang tidak ambil peduli kepada siapapun yang akan

kembali mengusik ketenangannya. Marlin menggambarkan sebagai berikut:



…. (kebanyakan mahasiswa) mencerahkan sel-sel otaknya dalam kelompok-

kelompok studi untuk menemukan makna demokrasi (walau sering tak bisa

menerima sifat blak-blakannya), makna egalitarian (walau tak bisa menerima

radikalisme dalam mewujudkannya). Semua nilai-nilai budaya baru itu diserap

dan dimuntahkan dalam dunia bacaan --betapa militannya mereka (yang bisa

berbahasa Ingris) mencari buku-buku langka yang baru…..29





24

untuk kemudian cepat mengabdi pada kapitalis, menjadi salah satu sekrup bangunan kapitalisme

25

Arie Sujito, ―Mahasiswa Kini Tercerabut dari Akar Sosialnya‖, Kedaulatan Rakyat, 19 Februari

1995.

26

ibid

27

aksi yang mereka lakukan dapat digolongkan karikatif semata.

28

Bambang Isti Nugroho, seorang droup-out kelas 3 SMA, yang kemudian bekerja di fakultas

MIPA UGM. Dia diadili karena memperdagangkan buku-buku Pramoedya Ananta Toer dan

menyimpan buku-buku Pram, Marxim Gorky, Frans Magnis Suseno.

29

Wawancara Marlin, LINK









14

Kedua, mereka yang ―melarikan‖ ke luar negeri setelah represi 1978 membawa

ide-ide kiri baru (New Left). Teori-teori yang sebetulnya sudah usang ini

diterapkan dengan apa adanya, ―seperti halnya anak kecil yang baru melihat hal

yang baru, ditiru begitu saja‖. Ditengah rasa demoralisasi, mereka mengatakan

metode perjuangan harus diubah, perjungan harus melalui ―pemberdayaan‖

rakyat. Maka dalam kurun waktu itu beratus-ratus LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat) didirikan. Tapi dalam kenyataanya, LSM ini hanya dijadikan kedok

untuk memperoleh kekayaan pribadi dengan membuat proposal dengan kata-kata

indah, ―memperjuangkan‖ rakyat miskin. Dalam situasi demikian muncul

pembenaran bahwa kelompok studilah merupakan jalan keluar yang paling

obyektif terhadapa persoalan ekonomi-politik Indonesia dan dengan demikian

mengikis proses radikalisasi politik mahasiswa.30



Ada baiknya kita bahas secara singkat kemunculan organisasi LSM karena

bagaimanapun berpengaruh kepada gerakan mahasiswa sampai saat ini.

Berbarengan dengan terjadinya represi terhadap gerakan mahasiswa 1978, Barat

yang merupakan pusat dari kapitalisme mulai menyadari bahwa kebijaksanaan

mereka mulai menimbulkan keresahan sosial. Keadaan ini tentunya tidak dapat

dibiarkan karena apabila dibiarkan bisa menjadi picu ledak bagi perlawanan

rakyat. Maka mulailah disiapkan dana untuk membangun organisasi-organisasi

yang seolah-olah anti negara, berasal dari arus bawah,31. Organisasi inilah yang

dipakai untuk masuk ke daerah-daerah ―api‖ dan kemudian digunakan untuk

menjaga ―api‖ tersebut supaya tidak membesar. Organisasi ini juga digunakan

untuk mendemoralisasi perlawanan rakyat. Lembaga-Lembaga Swadaya

Masyarakat ini mempunyai hubungan simbiosis mutualisme dengan kapitalis

internasional. Kapitalis butuh LSM untuk mencegah terjadinya konflik sosial,

sedangkan LSM butuh dana kapitalis untuk memperbesar ―perut‖ mereka. Sampai

saat ini menjadi anggota LSM adalah kecenderungan mantan aktivis mahasiswa

yang sudah selesai kuliah. Ini terjadi karena perspektif ideologi mereka lemah –

setelah selesai studi di universitas berarti sudah tidak pantas lagi terlibat aktif

dalam gerakan mahasiswa – padahal apabila mereka mempunyai kesadaran

ideologis, tentu akan bergabung dengan organisasi revolusioner.



Baiklah kita lanjutkan perjalanan gerakan mahasiswa periode ini. Periode 1985-

an32 GM mampu mengkonsolidasikan aksi dan isunya hingga dapat merebut

opini nasional maupun internasional. Isunya lebih populis walaupun isu sektarian

mahasiswa semisal otonomi kampus, kebebasan akademik, secara sporadis juga

muncul. Namun hal ini lebih sebagai taktis untuk memberikan pendidikan politik

lagi pada massa mahasiswa di kampus sekaligus melatih militansi mereka.

Gerakan mahasiswa kali ini mampu mendobrak kemandulan respon masyarakat

terhadap situasi ekonomi-politik yang tidak mendukung proses demokratisasi

serta keadilan sosial. Wajar bila tahap awal konsolidasi ini aksinya hanya bersifat



30

Endhiq, op.cit. hal 3.

31

Lihat James Petras, Kritik Terhadap Kaum Post Marxis, terjemahan dari LINK “ Marxist

Critique of Post-Marxists‖ , No. 9 (November 1997-Februari 1998), hal. 27-48.

32

SMID, op.cit.









15

insidental dalam arti bergerak bersama bila ada peluang mengankat isu yang

sama. Tahun 1988, di sejumlah kota telah terbentuk organisasi-organisasi baik

yang bersifat intra kampus maupun antar kampus , bahkan telah terbuka jaringan

antar organisasi di beberapa kota.



Demikianlah walau bagaimanapun ketatnya rejim berusaha ―memagari‖ gerak

mahasiswa, lambat laun mahasiswa bisa lepas juga dari kungkungan yang ada.

Perlahan namun pasti, mahasiswa yang mempunyai kesadaran politis, keluar dari

―ruang-ruang‖ diskusi dan kembali mulai turun ke jalan. Seperti yang dijelaskan

diatas, gerakan mahasiswa mengambil strategi ―melingkar‖, melakukan aksi-aksi

advoksi terhadap kasus-kasus rakyat, hal ini mengingat depolitisasi kampus yang

amat kronis. Gerakan mahasiswa mencoba menyadarkan mayoritas mahasiswa

yang terkena trauma dan mengalami depolitisasi dengan menunjukkan realitas-

realitas yang ada di masyarakat, bahwa penindasan, pelanggaran HAM,

kesewenang-wenangan dilakukan oleh penguasa. Memang dalam kurun waktu ini

banyak kasus-kasus seperti penghapusan becak dan angling darmo, pengusuran

tanah,33 masalah perburuhan, pem-PHK-an yang kesemuanya tanpa perlawanan

pihak yang ditindas.



Strategi ―melingkar‖ ini memang berhasil – walupun tidak maksimal, seperti yang

dijelaskan diatas, kampus tidak mampu untuk diliberalisasikan -- mengusik hati

para mahasiswa yang masih ada di dalam kampus untuk kembali terlibat dalam

gerakan-gerakan mengkritisi, menentang kebijaksanaan penguasa. Awal-awal

1990 mulai muncullah organisasi mahasiswa ―ilegal‖ bagi rejim. Ini merupakan

perkembangan dari organisasi-organisasi bentukan gerakan mahasiswa akhir

1986–1990, yang berupa komite-komite aksi. Gerakan mahasiswa mencoba

melakukan konsolidasi ditingkat nasional dan mulai mempermanenkan organ

yang ada. Di Yogyakarta muncul Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta

(FKMY), di Surabaya muncul Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS),

di Manado lahir Forum Komunikasi Mahasiswa Manado (FKMM), dan organ-

organ lain di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang.



Tahun 1990-an. Pada masa ini tersaksikan kemajuan penting GM pada masa Orde

Baru . Metode aksi massa dan pengorganisiran telah meluas. Polarisasi telah

terjadi dalam jaringan GM Secara internal GM yang berbasis di kapus (SMPT,

sesuai dengan watak organisasinya, mewakili kecenderungan moderat) dan

mengalami keterasingan dari dinamika Gerakan Mahasiswa. Arena pergulatan pun

berpindah ke luar kampus dan mulai membangun kontak dangan basis massa

rakyat bawah yang tertindas oleh kediktatoran Orde Baru.



Yang menarik dicatat adalah merebaknya kritisisime yang luas terhadap model

pemerintahan kapitalis rejim Orde Baru. GM mulai mengalami "ideologisasi"

sebagai hasil dari pemahaman atas problem masyarakat serta orientasi dan

tindakan politiknya. Radikalisme GM mulai dipertajam dengan keterlibatan dalam

33

Hal ini sejalan dengan ekspansi modal yang meluas yang back-up aparatus kekerasan sebagai

penjaga sekaligus fasilitator jalan modal.









16

aksi-aksi advokasi kasus-kasus rakyat seperti Kedung Ombo, atau potes naikknya

tarif listrik dan makin beratnya beban ekonomi rakyat. Ideologi populisme mulai

mewarnai GM pada masa ini, metode tindakan politiknya adalah aksi massa.

Radikalisme ini mulai melunturkan sekaligus menelan konservatisme kelompok

studi yang semata berkutat pada dataran teoritis tanapa melakukan tindakan

politik ke arah perubahan masyarakat. Polarisasi pun menajam di tubuh GM, yang

kiranya perlu dibahas sedikit disini.



Tentang Polarisasi Gerakan mahasiswa34

Kesalahan cara memandang gerakan, yakni memandang gerakan hanya dari satu

seginya saja, yakni segi yang negatif, bisa mengakibatkan hilangnya arah positif

gerakan. Dan bila ini dibiarkan, akan mengakibatkan hancurnya semangat

berjuang. Singkatnya: mengakibatkan hancurnya pergerakan itu sendiri. Adalah

sungguh salah bila memandang gerakan dari satu seginya saja, apalagi bila bukan

merupakan hasil dari kesimpulan dialektika sejarah. Harus dicamkan dalam-

dalam, bahwa kenyataan/realitas apapun memiliki dua sisi, sisi yang negatif dan

sisi yang positif; di dunia ini, tidak ada satu hal ihwal pun yang bersegi satu, yakni

hanya segi negatifnya saja. Dan gerak (motion) maju sejarah merupakan hasil

pergulatan (contradictions) segi yang positif dengan segi yang negatif. Akhirnya,

dalam pergerakan yang memilki semangat yang tinggi--militansi yang tinggi--

segi positif sekecil apa pun (apalagi bila besar) harus diusahakan agar

dikondisikan, dikonsolidasikan dan dimanfaatkan untuk mendorong maju

pergerakan, merevolusionerkan pergerakan.



Kesalahan cara memandang ini disebabkan karena lemahnya alat analisa kaum

pergerakan:

1. Tidak dapat membedakan segi-segi yang positif dengan segi-segi yang negatif di

dalam sejarah pergerakan;



2. Tidak mau mengakui bahwa tahap-tahap sejarah pergerakan merupakan gerak

yang dihasilkan oleh pergulatan segi-segi yang positif dengan segi-segi yang

negatif;

3. Terjerumus pada jebakan suatu gejala sesaat(snapshot), yang hanya dipandang

segi negatifnya saja, tidak bisa dipandang segi positifnya;



4. Idealis-romantis-penyedih dalam memandang polarisasi, seolah-olah polarisasi

dianggap sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak boleh terjadi. Padahal, harus

diakui, bahwa polarisasi merupakan konsekuensi logis dari ideologi, garis politik

dan keorganisasian pergerakan. Polarisasi jelas menghasilkan unsur positif (unsur

maju) dan unsur negatif (unsur konservatif dan reaksioner), itu pasti. Jadi,

menangisi polarisasi, menangisi unsur konservatif dan reaksioner;





34

Madjid,‖Sejarah Memberikan Kesimpulan, Pergerakan yang Merevolusionerkan‖ dalam

majalah Progress, no.3, Jilid 2, 1992, hal. 59.









17

5. Tidak dapat memanfaatkan--terutama mengkonsolidasikan-- unsur positif yang

dihasilkan oleh sejarah pergerakan (salah satunya, yang dihasilkan oleh polarisasi)

untuk mendorong maju pergerakan, mati kutu.



Adapun hal-hal positif, ruang demokrasi yang berhasil dikuakkan oleh pergerakan

progresif kerakyatan adalah :

1. Sentimen kerakyatan lebih populer kembali ditengah-tengah massa.

Bahkan rejim Orde Baru pun kini lebih giat lagi berdemagogi soal kerakyatan.

2. Tingkat sosialisasi politik, baik langsung maupun tidak langsung, mulai

meluas ke segala sektor masyarakat. Rakyat kini mulai lebih sadar akan

bobroknya penguasa dan mendambakan alternatif pengganti. Inilah yang disebut

sebagai kevakuman idiologi.

3. Tngkat mobilisasi, pengerahan massa dalam tingkat tertentu sudah tidak

dapat lagi dikendalikan oleh rejim Orde Baru. Aksi massa, baik yang diorganisir

maupun yang tidak, mulai banyak dilancarkan oleh berbagai sektor masyarakat.

4. Tingkat militansi dan radikalisme massa mulai meningkat yang tidak

dapat dihentikan oleh represi penguasa.

5. Pembentukan organisasi massa tandingan (alternatif), dalam tingkat

tertentu, sudah dapat dilaksanakan dan dalam beberapa kasus, sudah tidak bisa

dikendalikan lagi oleh diktator Soeharto.

6. Unsur-unsur maju dikalangan gerakan, baik yang sudah menyatakan diri

maupun yang masih bimbang merupakan mayoritas.



Singkatnya, polarisasi haruslah dipandang sebagai lompatan kualitatif GM

berikut konsekuensi logis dari pemilihan idiologi, politik dan organisasinya.35



Kemudian, sejak munculnya organisasi-organisasi diatas, gerakan mahasiswa

semakin menguat. Aksi-aksi mahasiswa mulai membesar kembali, energi

perlawanan mahasiswa timbul kembali. Di Yogyakarta pertengahan tahun 1992,

12 ribu mahasiswa Universitas Gajah Mada dan universitas lain di Yogya

didampingi rektor UGM -- Prof. Koesnadi Harjosoemantri -- melakukan rally dari

kampus UGM menuju DPRD I Yogyakarta, memprotes diberlakukanya Undang-

undang Lalu Lintas No. 14/1992. Tahun 1993 ribuan mahasiswa – mayoritas

mahasiswa Islam – menduduki Gedung DPR/MPR, menuntut SDSB dihapuskan.

Menteri Sosial waktu itu, Inten Soeweno, dengan menitikkan air mata mencabut

pemberlakuan SDSB di depan anggota DPR sementara diluar gedung, ribuan

mahasiswa terus menjalankan aksinya.



Satu tahun kemudian, mahasiswa diberbagai daerah memprotes dibredelnya

Tempo, Detik, dan Editor. Beberapa aksi direpresi oleh militer, seperti yang

terjadi di Jakarta. Namun demikian aksi-aksi mahasiswa terus berlanjut. Tahun

1996, tepatnya bulan April, di Ujung Pandang, mahasiswa yang memprotes

kebijaksanaan kenaikan tarif transportasi ditembaki oleh militer, sekitar 7

35

Dalam pilihan strategi dan isu misalnya , pada awal 1990-an tercatat 2 kubu yaitu FAMI (Font

Aksi Mahasiswa Indonesia) yang berorientasi siu-isupolitik elit nasional dengan SMID (Solidaritas

Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi ) yang mengankat isu-isu populis dan kerakyatan .









18

mahasiswa tewas dalam insiden tersebut. Aksi ini telah menimbulkan solidaritas

di kalangan mahasiswa lain di berbagai daerah, seperti Jakarta, Surabaya,

Lampung, Yogyakarta, Solo, Semarang, bahkan di Yogyakarta sempat terjadi

bentrokan dengan militer.



Secara organisasi, gerakan mahasiswa juga mengalami proses kemajuan,

konsolidasi didalam dan diluar kampus mulai dilakukan dan dibentuk organ

mahasiswa nasional. Pada bulan Agustus 1994, dideklarasikan organ mahasiswa

nasional, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Sejak

berdirinya, organ ini merupakan momentum bagi gerakan mahasiswa Indonesia

untuk kembali menjadi gerakan politik. Ini dapat kita lihat dari program-program

SMID seperti menuntut di cabutnya Dwi Fungsi ABRI dan paket 5 UU Politik

1985, yang merupakan pondasi dari rejim Soeharto36. Dan sejak saat ini aksi

massa ―dikukuhkan‖ menjadi metode perjuangan gerakan mahasiswa. Dalam

perkembanganya SMID kemudian berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik

(PRD). Periode 1994 dapat dikatakan merupakan masa keterbukaan politik dan

merupakan kemajuan penting dalam gerakan perlawanan rakyat. Kemajuan-

kemajuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



 Sentimen anti kediktoran rejim Orde Baru Soeharto mulai meluas.

 Keberanian rakyat untuk mempertahankan hak-haknya semakin tumbuh.

 Jaringan dan wadah-wadah perlawanan mulai dibentuk diberbagai tempat

dan sektor masyarakat.

 Watak kerakyatan dalam perlawanan demokratik mulai muncul sebagai

pendorong utama untuk memaksakan keterbukaan dengan mulai terangkatnya isu

perburuhan dan tani (pertanahan).

 Unsur-unsur demokratik dan kerakyatan dalam perlawanan telah mampu

berkembang dan berdiri di garda depan, baik dalam skala sektoral maupun

wilayah tertentu.37



Sementara di dalam kampus mulai dibentuk organ mahasiswa sektor kampus.

Sebelumnya selama kurun waktu 1979-1995 hanya ada lembaga mahasiswa

formal yang diakui oleh pemerintah, yaitu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi

(SMPT). Tahun 1995 mulai dirintis berdirnya kembali Dewan Mahasiswa

(Dema), yang sejak diberlakukannya NKK/BKK dimatikan keberadaannya. Maka

muncullah Dema UGM, Dema UI, Dema USD. Namun sebelum konsolidasi ini

selesai, meletuslah peristiwa 27 Juli 1996. Setelah ―Peristiwa Sabtu Kelabu‖,

rejim Soeharto memburu-buru aktivis mahasiswa radikal dan aktivis PRD yang

difitnah sebagai dalang peristiwa tersebut. Dalam kurun waktu 1996-akhir 1997,

dapat dikatakan gerakan mahasiswa tiarap. Kalaupun ada aksi, hanya sebatas

dilakukan oleh kelompok-kelompok mahasiswa radikal dengan kembali memakai

komite aksi yang bersifat ―musiman‖ untuk terus melakukan perlawanan.







36

Lihat buku,Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik Menolak Takluk, PRD, 1999.

37

Ibid









19

Gerakan Mahasiswa 1998: Dalam Pergulatan

38

Menuntaskan Revolusi Demokratik yang

39

“Terinterupsi”



Atmosfer radikalisme politik mempengaruhi dinamika politik parlementer partai-

partai tradisionil Orde Baru. Kemunculan Megawati Soekarnoputri sebagai

pimpinan PDI yang mewakili "arus bawah" menjadikan pertarungan melawan

kediktatoran Suharto memiliki dua arena. Pertama, parlementer melalui program-

program PDI dan, kedua, ekstra-parlementer melalui aksi-aksi massa sektor rakyat

yang ikut digalang GM kerakyatan. Bahkan menjelang pemilu 1997 ketegangan

antara rakyat dan kediktatoran semakin memuncak. Partai-partai baru

bermunculan (PRD dan PUDI) walau dibawah intimidasi represi rejim Orde Baru,

di tengah gemuruh aksi berbagai sektor rakyat sepanjang tahun 1996-1997.



Puncak ketegangan itu adalah, peristiwa 27 Juli 1996 berupa perebutan paksa

kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang didahului dengan tindakan

politik reaksioner kediktatoran dalam mendongkel paksa Megawati melalui

konggres rekayas PDI di Medan. Aksi massa yang merebak mendukung

Megawati dan simpati dari kalangan luas elemen masyarakat ditambah dukungan

dari kalangan pro-demokrasi telah menjadi ancaman bagi kekuasaan kediktatoran.

Namun terbukti, ofensi balik yang dilancarkan oleh Orde Baru dengan

menangkap, menculik, memenjarakan aktivis pro-demokrasi (dan juga elemen

GM) tak mampu meredam ketidakpuasan politik rakyat terhadap pemerintahan

diktator.



Sejak Juli 1997 krisis ekonomi global40 ikut menyapu Indonesia, nilai rupiah

melemah terhadap dolar AS, harga-harga barang kebutuhan pokok mulai

merangkak naik, banyak perusahaan yang gulung tikar akibatnya banyak buruh

yang ter-PHK. Dampak ini secara langsung juga menimpa mahasiswa, terutama

mahasiswa perantauan, harga makanan melonjak, kertas naik, belum lagi orang

tuanya yang di PHK atau perusahaan mereka yang bangkrut. Krisis ekonomi ini

serta desakan IMF untuk reformasi ekonomi membuat Orde Baru tersudut.

Bahkan hingga SU MPR Maret 1998 tidak ada perbaikan kehidupan yang memicu

kemarahan rakyat.



Dari kondisi seperti ini, aksi-aksi mahasiswa mulai marak kembali, dengan

tuntutan-tuntutan ekonomis, seperti turunkan harga. Akan tetapi kelompok

mahasiswa radikal yang masih minoritas secara kuantitatif tetap melancarkan

tuntutan politik, seperti suksesi kepemimpinan nasional, pencabutan Dwi Fungsi

ABRI. Secara perlahan, bersamaan dengan krisis ekonomi yang semakin

38

Revolusi demokratik bermakna peliberalan semua alat-alat politik, segala UU, peraturan,

hukum, sistem, tata-cara yang menindas agar terjamin kebebasan demokrasi politik yang

sepenuh-penuhnya.

39

―Terinterupsi‖ berarti tertunda , istilah ini banyak dipakai oleh Gerakan Mahasiswa.

40

Lihat Alexander Irwan, Jejak-Jejaj Krisis Asia, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1999.









20

memuncak, usaha-usaha kelompok radikal untuk menarik dari kesadaran

―ekonomis‖ menjadi kesadaran politik mulai berhasil. Aksi-aksi mahasiswa yang

semakin membesar mulai meneriakkan tuntutan politik, meminta Soeharto turun.

Ini merupakan sejarah maju dalam gerakan mahasiswa di Indonesia. Tuntutan

yang selama ini ―diharamkan‖ tidak ditabukan lagi. Seperti halnya dalam tulisan

Aspinal tentang tuntutan mahasiswa yang semakin politis:



Tipe demostrasi mahasiswa merupakan reduksi dari naiknya harga barang,

menuntut dihapuskannya korupsi, kolusi dan nepostisme, dan menuntut reformasi.

Dari awal kebanyakan protes secara ekplisit menuntut Soeharto turun dari

jabatan sebagai presiden ( sebuah ekpresi dari sentimen ini dapat dilihat

pembakaran gambar Soeharto pada sebuah aksi di Universitas Gadjah Mada

pada tanggal 11 Maret).41



Dalam kurun waktu awal Februari sampai Mei 1998, secara kuantitatif dan

kualitatif gerakan mahasiswa naik secara dratis, dengan tuntutan yang sudah

politis. Di kampus UI, Depok, dari tanggal 19-26 Maret terjadi aksi besar yang

hampir menyamai aksi di tahun 1966 42. Pada hari terakhir Sidang Umum MPR

1998, di Yogyakarta, sebuah patung raksasa berwajah Soeharto dibakar oleh para

demonstran, sekitar 50 ribu mahasiswa memenuhi Balairung UGM dalam aksi

tersebut. Pada hari yang sama juga terjadi aksi-aksi di Solo, Surabaya, Malang,

Manado, Ujung Pandang, Denpasar, Padang, Purwokerto, Kudus 43.



Dalam perkembangannya aksi-aksi mahasiswa semakin radikal. Di berbagai

wilayah terjadi bentrokan antara demostran dengan militer. Di Universitas Sebelas

Maret Surakarta dan di kampus Universitas Lampung, pada tanggal 17 Maret

1998 terjadi bentrokan antara mahasiswa-- yang ingin melanjutkan rally keluar

kampus-- dengan militer. Sementara di Yogyakarta, tanggal 2 - 3 April bentrokan

terjadi di Boulevard UGM dan bentrokan berulang pada tanggal 13 April ketika

demonstran dikejar-kejar dan ditembaki oleh militer sampai ke dalam kampus.

Hampir 8 jam kampus UGM dikusai oleh militer. Di Medan juga terjadi

bentrokan serupa, dalam aksi tanggal 24 April demosntran melempari militer

dengan molotov, akibatnya kampus Universitas Sumatera Utara (USU) diliburkan

beberapa hari. Pada bulan Mei aksi-aksi mahsiswa semakin bertambah banyak,

kampus-kampus yang selama ini apolitis ikut terlibat dalam aksi-aksi. Peristiwa

paling tragis terjadi tanggal 12 Mei ketika terjadi aksi di Universitas Trisakti,

Jakarta, 6 mahasiswa gugur diterjang peluru militer. Peristiwa ini kemudian

menyulut perlawanan dari sektor rakyat lain, tanggal 13-14 Mei Jakarta lumpuh

total dengan adanya kerusuhan masal. Sementara pada peringatan Hari Pendidikan

Nasional, tanggal 2 Mei, terjadi bentrokan di Jakarta, Medan, Yogyakarta,

Jember, Malang dan beberapa kota lain44. Antara tanggal 1 Maret sampai 2 Mei

tercatat 14 bentrokan antara mahasiswa dan militer yang terjadi di Jawa,



41

, Edward Aspinal, The Indonesia Student Uprising of 1998.

42

ibid

43

Ibid

44

Ibid









21

Sumatera, Bali dan Lombok 45. Ketika hari-hari terakhir Soeharto akan ―lengser‖,

gedung DPR/MPR dikuasai mahasiswa, ratusan ribu mahasiswa menggelar

mimbar bebas di gedung tersebut. Sementara di Yogyakarta, sehari sebelum

Soeharto turun, sekitar satu juta rakyat – yang dipelopori mahasiswa Yogyakarta -

- memenuhi alun-alun Utara, menuntut Soeharto mundur. Tercatat selama kurun

Februari sampai Mei terjadi 135 kali aksi mahasiswa dengan 36 kali diantaranya

terjadi bentrokan dengan militer. Aksi-aksi tersebut menyebar di Jawa meliputi 94

kali, di Sumatera terjadi 20 kali, 12 kali aksi terjadi di Sulawesi, di Bali dan NTB

terjadi 4 kali aksi, sementara di Irian Jaya dan Kalimantan terhitung 2 kali aksi46.



Masa-masa ini merupakan masa-masa yang revolusioner bagi gerakan mahasiswa.

Aksi-aksi mahasiswa dibeberapa tempat bahkan sudah menguasai RRI seperti

yang terjadi di Surabaya, Semarang, Padang. Sementara di Medan, mahasiswa

menguasai bandar udara. Dapat dikatakan aktivitas penerbangan, terutama

penerbangan internasional, lumpuh total. Dalam kurun waktu ini juga

bermunculan beratus-ratus komite mahasiswa, besar maupun kecil. Namun

sayangnya gerakan yang sudah membesar ini hanya mampu menghasilkan

pengalihan jabatan presiden dari Soeharto ke Habibie. Kelemahan-kelemahan apa

yang menyebabkan gerakan mahasiswa gagal melakukan perubahan total, nanti

akan kita bahas lebih lanjut.



Kita lanjutkan proses sejarah gerakan mahasiswa ‘98. Setelah berhasil

―melengserkan‖ Soeharto, secara kualitatif dan kuantitatif gerakan mahasiswa

menurun, hampir 6 bulan gerakan seperti tenggelam tertelan tanah. Gerakan

kembali bangkit mendekati Sidang Istimewa MPR, pertengahan Nopember. Pada

tanggal 13-14 Nopember 1998 aksi besar-besaran terjadi di Jakarta. Sekitar satu

juta mahasiswa dan rakyat berkumpul didepan kampus Universitas Atmajaya,

Jakarta. Mereka akan melakukan rally ke gedung DPR/MPR. Kemudian

meletuslah insiden Semanggi, ketika mahasiswa yang akan meninggalkan

Universitas Atma Jaya ditembaki oleh militer, korban kembali berjatuhan.

Gerakan kali ini disokong penuh oleh rakyat – disamping rakyat terlibat aktif

dalam aksi-aksi, ikut membuat barikade, mengejar pamswakarsa, juga

memberikan bantuan logistik --, kerusuhan seperti Mei tidak terjadi karena

mahasiswa berhasil memimpin. Gerakan tidak hanya terjadi di Jakarta, dibeberapa

daerah seperti Yogyakarta, markas militer seperti Korem sempat dikuasai

mahasiswa selama beberapa jam, sementara di tempat lain mahasiswa berhasil

memaksa RRI menyiarkan tuntutan-tuntutan mereka. Represi memang hanya

terjadi di Jakarta, sedangkan gerakan di daerah tidak mengalami represi, secara

kualitatif dan kuantitatif gerakan di daerah juga tidak membesar seperti pada

bulan Mei ‘98. Kembali tuntutan mahasiswa seperti cabut Dwi Fungsi ABRI,

Tolak SI dan pemerintahan transisi belum berhasil digolkan.







45

Ibid

46

Daru Supriyono, ― Mampukah Gerkan Mahasiswa Menuntaskan Revolusi Demokratik yang

‗Terinterupsi‘ ?‖, Yogyakarta, 1999.









22

Sejak Nopember 1998 sampai Juli 1999 praktis gerakan mahasiswa mati, bahkan

momentum pemilu dilewatkan dengan ―manis‖. Memasuki akhir Juli, tepatnya

ketika peringatan 27 Juli, gerakan mahasiswa mulai bangkit kembali. Kota-kota

seperti Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Bandung, Tasik, Purwokerto juga

melakukan aksi, dan di beberapa daerah bisa membangun front yang luas. Aksi

besar kembali muncul ketika peringatan 17 Agustus. Aksi-aksi kembali terjadi di

berbagai kota.



Aksi ini semakin membesar ketika militer kembali ingin menancapkan

kekuasaannya dengan mengajukan RUU PKB. RUU yang jelas antidemokratis

ini disambut dengan aksi-aksi penolakan yang hebat. Aksi-aksi ini dilakukan

bukan hanya oleh mahasiswa dan LSM-LSM, tapi juga rakyat. Terbukti aksi

tanggal 23 September berhasil menggerakkan kaum miskin kota untuk melawan

militerisme dengan melakukan aksi penyerangan terhadap tentara yang sedang

menghadang aksi mahasiswa. Mereka melempari tentara dengan molotov dan

membuat barikade-barikade. Mahasiswa, disisi lain, hanya dapat bertahan di

kampus Atma Jaya dan tidak dapat memimpin massa. Sementara aksi penolakan

terhadap RUU PKB tidak hanya berlangsung di Jakarta, takpi juga di daerah-

daerah. Bahkan di Palembang dan Lampung, aksi ini meminta korban nyawa 3

mahasiswa. Aksi anti militerisme ini diikuti aksi-aksi yang lebih hebat seiring

diadakannya Sidang Umum MPR pada bulan Oktober ini. Aksi-aksi mahasiswa

dan rakyat membawa isu penolakan pertanggungjawaban Habibie dan pencabutan

Dwi Fungsi TNI. Kembali terjadi bentrokan dengan militer pada hari Jumat, 15

Oktober.





Pelajaran dari Gerakan Mahasiswa 1998

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari gerakan mahasiswa 1998

sehingga gagal menuntaskan revolusi demokratik.



Pertama, lemah dalam ideologi47. Dari basis historis, gerakan mahasiswa ‘98

muncul karena adanya krisis ekonomi. Mahasiswa bergerak karena harga

kebutuhan pokok naik, kost-kostsan menjadi mahal, orang tua mereka terkena

PHK. Keadaan ini secara langsung berdampak bagi mahasiswa. Maka tidak heran

kalau sebagian besar mahasiswa ―baik-baik‖, mahasiswa generasi ―dingdong‖ ini

ikut turun kejalan. Kesadaran ―ekonomis‖ ini kemudian berhasil dibawa ke

kesadaran politik. Injeksi kesadaran ini dilakukan oleh beberapa kelompok

radikal – kelompok ini sejak tragedi 27 Juli 1996 tetap melakukan perlawanan dan

mengangkat isyu-isyu politik – tapi injeksi ini pun tidak tuntas, karena tidak

didukung oleh kesadaran ideologis. Ketika ―trend‖ gerakan menurun maka

aktivitas gerakan menurun pula. Hal ini terjadi seiring dengan menurunnya

kuantitas mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi-demonstrasi .





47

Idiologi yang demikian lemah dianggap pula sebagai ideologi ―karbitan‖.









23

Ini berbeda dengan gerakan ‗90-an, dimana gerakan berawal dari kelompok-

kelompok diskusi. Dari diskusi-diskusi yang mereka lakukan, mahasiswa menjadi

sadar tentang apa yang harus dilakukan, bahwa sistem korup inilah yang

menyebabkan negara berada dalam puncak krisis. Karena didukung kesadaran

ideologis maka kontinuitas gerakan lebih bisa terjaga. Disamping itu perdebatan-

perdebatan teoritikpun terjadi secara dinamis, sehingga selalu timbul perspektif-

perspektif dan inisiatif-inisiatif baru.



Lemahnya pemahaman idioploi ini karena juga menanggung beban sejarah akan

frame gerakan moral. Arief Budiman merumuskan peran ini seperti seorang resi

yang bertapa di gunung (kampus), ketika ada kekacauan di suatu kampung

(masyarakat) maka ia turun gunung menyelesaikan persoalan lalu pergi ke gunung

lagi.48Atau berperan seperti koboi yang masuk ke sebuah kota untuk menghalau

penjahat. Setelah penjahatnya dapat dikalahkan maka ia mengembara lagi.

Pandangan ini membawa konsekuensi serius di tubuh gerakan mahasiswa. Karena

mengaanggap dirinya gerakan moral, mahsiswa hanya sebatas memberi saran,

nasehat dan peringatan --yang tentu saja akan dibiarkan oleh rejim--49 tanpa

terlibat langsung apalgi melibatkan rakyat yang ia bela. Tidak heran kalau ada

sementara pihak yang mengatakan bahwa mahasiswa hanya bisa menumbangkan

tanp sanggup membangun suatu tatanan pengganti. Hal ini juga memberi jalan --

semacam papan loncatan-- luas bagi oportunis politik untuk bermain setelah

mahasiswa menjatuhkan Suharto. Adanya oporunis politik merupakan juga

kesalahan gerakan mahasiswa yang memungkinkan hal itu terjadi, sekaligus

sebagai akibat logis dari format gerakan moral. Format ("ideologi") ini pula

mempasifkan rakyat. Sebagaimana layaknya seorang koboi, rakyat hanya menjadi

penonton penyelesaian masalah mereka. Di kemudian hari jika ada masalah lagi

yang timbul mereka tidak akan dapat menyelesaikan selain menunggu dewa

penolongnya datang. Inilah yang gerakan moral lakukan pada rakyat. Terlihat

ketika Rejim Suharto dengan efektif menggunakan isu ini dengan mengatakan

bahwa "GM adalah gerakan murni " sedangkan bergabung dengan rakyat -yang

adalah "perusuh" -membuat gerakan jadi ternodai. Betapa memilukan ketika

rakyat, yang katanya dibela mahasiswa, mencerca mahasiswa karena mereka

enggan bergabung dengan massa yang telah tumpah di jalan-jalan. Massa yang

tidak terpimpin ini sangat mudah ditebak hasilnya : kerusuhan. Gerkan moral turut

bertanggung jawab atas aksi anarkisme massa, karena menolak memimpinnya.

Hal ini tidak lain disebabkan oleh idologi gerakan moral yang mengisolasi

mahasiswa dari massa rakyat.







48

Lihat Arief Budiman, " Mahasiswa sebagai Kaum Intelegensia Muda" dalam Prisma, No.11,

November 1976.

49

Hal ini yang oleh Suryadi A.Rajab dilukiskan sebagai panggung (berupa mitos peran

mahasiswa) tempat bermain mahasiswa sebatas yang diberikan oleh rejim. Lihat "panggung-

Panggung Mitologi dalam Hegemoni Negara : Gerakan Mahasiswa di bawah Orde Baru" dalam

Prisma, No. 10, 1991.









24

Kedua, akibat kelemahan ideologi-teori juga berakibat kelemahan strategi taktik.

Gerakan menjadi kaku dalam menghadapi gerak sejarah, tidak luwes dalam

menghadapi perubahan situasi nasional. Akibatnya banyak momentum-

momentum yang seharusnya dimanfaatkan dilewatkan begitu saja. Momentum

pemilu yang seharusnya merupakan kesempatan ―berbicara kepada rakyat‖,

kesempatan untuk menyadarkan rakyat yang terilusi, terlewat begitu saja.. Akibat

kekakuan dalam menerapkan stratag dan ―ketidakcerdasan‖ dalam memanfaatkan

setiap celah yang ada, lama kelaman gerakan menjadi mati, aksi-aksi tidak ada

lagi dengan begitu konsolidasi menjadi lemah. Kelemahan yang cukup besar

dalam hal straegi ini adalah tidak menyatu dengan kekuatan rakyat.









25

Perlawanan dibangun hanya sebatas mahasiswa saja tanpa melibatkan rakyat. Hal

ini jelas merugikan bagi rakyat yang tidak mendapat pendidikan politik apapun

namun menguntungkan bagi militer untuk memprovokasi membuat kerusuhan

sekaligus mendapat legitimasi untuk memukul gerakan. Kemudian , karena rakyat

tidak dilibatkan , untuk selanjutnya sulit bagi rakyat untuk menggontrol pemimpin

yang naik dan menggantikan kediktatoran.







Ketiga, sektarianisme gerakan. Dapat kita lihat sendiri gerakan masih terpecah-

pecah sampai saat ini. Walupun gerakan bisa membesar, hal ini lebih disebabkan

oleh momentum dan isu yang sama. Ini akan jelas apabila kita melihat data aksi

mahasiswa 28 Oktober 1998 berikut ini.







Tabel 1: Data Aksi Mahasiswa





Daerah Jumlah Tuntutan

Jakarta 14.000 orang Tolak SI

 Cabut Dwi Fungsi ABRI

 Ganti Habibie dengan

presidium pemerintahan transisi

 Adili Soeharto

Bandung 3.500 orang  Tolak SI

 Cabut Dwi Fungsi ABRI

 Ganti Habibie dengan

presidium pemerintahan transisi

 Adili Soeharto

Yogyakarta 1.300 orang  Tolak SI

 Cabut Dwi Fungsi ABRI

 Ganti Habibie dengan

presidium pemerintahan transisi

 Adili Soeharto

Semarang 2.000 orang  Cabut Dwi Fungsi ABRI

 Percepat Pemilu

 Adili Soeharto c.s

 Cabut Tap. Soeharto/Habibie

sebagai presiden dan wapres

Surabaya 1.100 orang  Tolak SI

 Cabut Dwi Fungsi ABRI

 Pertagungjawaban Soeharto

Bandar Lampung 300 orang  Tolak SI

 Cabut Dwi Fungsi ABRI

 Adili Soeharto c.s









26

Palembang 700 orang  SI untuk ganti Habibie dengan

presidium pemerintahan transisi

 Percepat Pemilu

 Cabut Dwi Fungsi ABRI

 Adili Soeharto c.s

Manado 500 orang  Cabut Dwi Fungsi ABRI

 Adili Soeharto c.s

Sumber: Tempo, 9 Nopember 1998







Dari data diatas jelas adanya tuntutan yang sama – tolak SI, cabut Dwi Fungsi

ABRI, adili Soeharto – dan adanya satu momentum – hari Sumpah Pemuda, 28

Okotober –yang menyebabkan gerakan membesar dan meluas. Bukan pula karena

adanya front diantara organisasi gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa tetaplah

terpecah-pecah. Memang telah dilakukan usaha untuk membangun front, misalnya

Rembuk Mahasiswa Nasional Indonesia (RMNI) di Bali dan Surabaya, tapi ini

tidak lebih sebagai ajang romantisme dan saling mengklaim bahwa kelompok

merekalah yang paling berjasa. Mungkin kelahiran Liga Mahasiswa Indonesia

untuk Demokrasi (LMND) dapat menghilangkan watak sektarianisme dan bisa

membangun front yang sesungguhnya.



Sektarianisme juga menyebabkan gerakan menjadi elitis, tidak mau bergabung

dengan sektor rakyat lainya. Akibatnya, pertama, rakyat yang berperan aktif

dalam demonstrasi-demonstrasi tidak terpimpin, tidak heran kalau massa-rakyat

melakukan pengrusakan toko-toko etnis minoritas, jalan tol dan fasilitas umum

lainya. Kedua, kekuatan mahasiswa dan massa rakyat yang seharusnya bersatu

menjadi terpecah belah. Banyak diantara organisasi mahasiswa yang masih

termakan propaganda militer, apabila aksi mahasiswa bergabung dengan sektor

rakyat lainnya akan menimbulkan kerusuhan. Kesalahan-kesalahan seperti ini

tetap terulang dan terjadi juga pada gerakan-gerakan mahasiswa sebelumnya.



Keempat, kelemahan dalam hal organisasi :tidak adanya organ nasional. Apa yang

ada saat ini, semisal FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) atau LMND

(Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), hanyalah sebatas jaringan antar

organ-organ mahasiswa di kota-kota atau sebatas front. Dapat dikatakan setelah

SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) ―dihancurkan‖ setelah

peristiwa 27 Juli 1999, belum ada organ nasional yang terbentuk.



Akibat tidak adanya organ nasional ini, berdampak pada tidak adanya kesatuan

aksi diantara gerakan mahasiswa yang ada. Masing-masing gerakan berjalan

sendiri-sendiri – baik tuntutan maupun strategi taktik. Tidak adanya kesatuan

aksi, jelas sekali mengakibatkan gerakan menjadi terfragmentasi, tidak jelas apa

yang sebenarnya akan dituju. Akibat selanjutnya, disamping gerakan menjadi

lemah juga membingungkan massa rakyat sendiri. Kita ambil contoh sikap

gerakan mahasiswa yang terpecah pecah dalam menghadapi momentum pemilu









27

1999. Bentuk organisasi yang adapun hanya sebatas komite aksi. Padahal yang

dibutuhkan sebuah organisasi yang memiliki program, strategi-taktik yang jelas,

hingga isu dan tuntutan. Akibatnya kesatuan gerak tidak dapat dijaga. Hal lain,

gagalnya mahasiswa mengambil kepemimpinan politik -lalu diambil

oportunis/reformis gadungan- untuk menuntaskan reformasi total.



Dalam menghadapi pemilu pun, gerakan mahasiswa terbagi menjadi dua

kelompok yang kesemuanya mempunyai argumen masing-masing. Kelompok

pertama menerima pemilu. Pemilu, menurut mereka, merupakan jalan terbaik

untuk memperbaiki situasi yang telah ada. Kelompok mahasiswa ini kemudian

bergabung dengan pemantau pemilu yang menjamur menjelang Pemilu bulan Juni

1999, seperti Unfrel, Forum Rektor, KIPP. Kelompok kedua, tidak setuju dengan

proses pemilu. Pemilu dianggap tidak akan menyelesaikan masalah dan pasti tidak

berjalan dengan jurdil karena masih dilaksanakan oleh sisa-sisa rejim Orba. Maka

pemilu harus ditolak. Kelompok ini kemudian terbelah menjadi dua, membiarkan

momentum pemilu berjalan begitu saja, karena apabila terlibat dalam momentum

pemilu dianggap ikut melegitimasi pelaksanaannya. Sementara kelompok lain

yang tidak percaya pemilu, melakukan aksi-aksi massa untuk menolak pemilu

yang diselenggarakan rejim Habibie. Rakyat sendiri menghendaki mahasiswa

paling tidak menfokuskan tuntutannya. Berdasarkan ―jajak pendapat‖ yang

dilakukan majalah Tempo, 65% menghendaki hal itu dan 60% menghendaki

mahasiswa berkoalisi dengan kelompok lain50.



Kelima, lemah dalam basis massa. Seperti yang sudah dibahas diatas, sebagian

besar mahasiswa yang bergabung dalam Gerakan Mahasiswa ‘98 adalah akibat

―trend‖ yang ada. Tidak heran kalau massa yang ada bukanlah massa yang

terorganisir melainkan massa yang termobilisasi. Hal ini berakibat melemahnya

basis massa sejalan dengan dengan melemahnya trend gerakan. Sementara itu

organ-organ mahasiswa yang ada tidak mengantisipasi hal ini, tidak cepat

melakukan konsolidasi terhadap massa yang masih cair, dan tidak segara

mengadakan pendidikan-pendidikan ideologi teori. Aktivitas aktivis mahasiswa

hanya berkutat di sekitar aksi dan pergi ke kota satu ke kota lain dengan alasan

konsolidasi. Sementara kampus yang ―melahirkan‖ mereka dan disanalah

sebetulnya basis mereka, ditinggal begitu saja. Akibatnya, gerakan menjadi tidak

populis diantara mahasiswa sendiri. Tidak heran kalau sampai saat ini banyak

sekali organisasi mahasiswa yang hanya papan nama belaka.



Keenam, ini sebetulnya bukan kesalahan gerakan mahasiswa semata, tapi

kesalahan kekuatan radikal secara umum, yaitu tidak adanya partai pelopor yang

sanggup memimpin. Situasi periode Februari sampai Mei adalah situasi yang

―revolusioner‖, keadaan ini bisa berubah setiap detik – orang sebelumnya apolitis

saat itu berbicara politik, ratusan komite-komite perlawanan terbangun. Tapi

karena tidak ada satu kekuatan yang mampu memimpin, situasi ini dapat

dikatakan tidak menghasilkan apa-apa. Pada saat-saat seperti ini dibutuhkan satu



50

Lihat Tempo Edisi 22-28 Desember 1998









28

peranan dari partai pelopor untuk memimpin pengambilalihan kekuasaan. Ini

sekali lagi hanya bisa dilakukan oleh partai pelopor, tidak oleh komite-komite

aksi. Hal ini berarti mahasiswa harus, minimal, beraliansi dengan partai pelopor.

Jika tidak GM hanya akan menjadi batu loncatan bagi oportunis-oportunis politik

semata.51



Kita dapat melihat kelemahan ini dalam peristiwa Mei ‘68 di Prancis. Situasi Mei

‘98 di Indonesia mirip dengan situasi di Prancis pada bulan yang sama tahun

1968. Ketika itu di Prancis ratusan mahasiswa turun ke jalan-jalan dan gerakan ini

kemudian mampu memobilisasi kelas pekerja untuk melakukan pemogokan,

bahkan sekitar 15 pabrik sudah berhasil direbut. Puncak dari ―revolusi‖ ini:

kampus-kampus bisa dikuasai mahasiswa, sekitar 10 juta buruh melancarkan aksi

pemogokan nasional 52. Presiden De Gaulle sudah melarikan diri ke Jerman Barat.

Kesempatan ini ternyata disia-siakan oleh kekuatan radikal. Bedanya kalau di

Indonesia belum ada partai pelopor – kalaupun ada belum bisa bergerak bebas --

akan tetapi di Prancis partai pelopor itu sudah ada, tapi mereka malah

―bersembunyi‖ ketika situasi sedang revolusioner.



Disamping kelemahan-kelemahan diatas, ada juga kelebihan-kelebihan gerakan

mahasiswa ‘98 dibanding gerakan mahasiswa sebelumnya.



Pertama, sikap tegas terhadap militerisme. Sikap gerakan mahasiswa '98 terhadap

militer tidak ada kompromi, sejak awal mahasiswa menuntut pencabutan Dwi

Fungsi ABRI. Sikap tegas ini membawa gerakan mengambil sikap tegas dan tidak

melakukan kolaborasi dengan militer. Ini tentunya berbeda dengan gerakan

mahasiswa sebelumnya. Gerakan mahasiswa ‘66 jelas melakukan kerjasama

dengan militer, begitu juga gerakan mahasiswa ‘74. Gerakan mahasiswa ‘78

walaupun tidak melakukan kolaborasi dengan militer tapi mengambil sikap tidak

tegas terhadap militerisme. Rupanya gerakan mahasiswa ‘98 telah belajar dari

kesalahan para pendahulu mereka. Ini tidak lepas dari pengaruh gerakan anti

militerisme yang sudah dilontarkan kelompok-kelompok radikal sejak ‗90-an.



Kedua, gerakan mahasiswa ‘98 – pada tahap awalnya -- bisa menyebar hampir ke

seluruh kota-kota di Indonesia. Dapat dikatakan, gerakan ‘98 merupakan gerakan

terbesar setelah gerakan mahasiswa ‘66. Adanya perlawanan yang meluas ini bisa

membuat penguasa kalang kabut, daya resistensi pun menjadi semakin kuat dan

akhirnya tuntutan mereka untuk memaksa Soeharto lengser juga bisa berhasil. Ini

merupakan pengalaman berharga untuk gerakan mahasiswa ke depan. Dua

momentum gerakan mahasiswa membuktikan bahwa hanya dengan gerakan yang

meluas, gerakan mahasiswa dapat berhasil memperjuangkan tuntutan-tuntutan –

dua momentum itu adalah gerakan mahasiswa ‘66 yang berhasil memaksa

Soekarno turun dan gerakan mahasiswa ‘98 yang mampu memaksa Soeharto

―lengser‖. Dan ini merupakan bukti bahwa tidak cukup gerakan membesar di Ibu

51

Lihat tulisan Ki Joyo Sardo, "Mahasiswa Non-Partisan Justru Diperalat", dalam Pembebasan

No.13, Oktober 1999.

52

Lihat tulisan Lain Gunn, ―Mei 68: Revolusi Prancis‖,terjemahan,tanpa tahun.









29

Kota saja – pengalaman gerakan ‘74 – atau gerakan membesar di daerah –

pengalaman gerakan ‘78 -- saja, gerakan harus membesar baik di Jakarta – sebagai

pusat ekonomi politik – maupun di kota-kota lain sebagai daerah penyangga

perlawanan. Adanya gerakan yang membesar disemua kota juga akan menaikkan

moral perlawanan mahasiswa sendiri dan bisa memobilisasi rakyat dalam jumlah

yang lebih besar. Kuantitias aksi pun membesar, seperti dapat dilihat di tabel 2

berikut ini :

Tabel 2

Tahun 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Jumlah 41 29 33 38 65 103 56 154 154 2.292

aksi

Sumber : Kronologis Demonstrasi Mahasiswa 1989-1998, LIPI, Jakarta, 1999.



Membangun Organisasi Revolusioner

: Memadukan Teori dan Pratek

Selama ini sering terjadi perdebatan tentang apa yang harus diprioritaskan dalam

membangun organisasi mahasiswa yang kuat. Pendapat pertama mengatakan

bahwa teori harus didahulukan sebelum kita melakukan aktivitas, karena tanpa

teori tidak mungkin dapat dilakukan praktek yang benar. Sementara pendapat lain

mengatakan, kita harus mendahulukan praktek, baru kita pelajari teori.

Sebenarnya apabila kita cermat dan cerdas, tidak ada pertentangan antara

keduanya. Teori dan praktek dapat berjalan beriringan. Teori tanpa di praktekkan

akan menjadi lembaran-lembaran kertas belaka, begitu juga praktek tanpa

didukung oleh teori. Seperti halnya orang buta yang berjalan tanpa tongkat

penunjuk, gerakan tidak akan mempunyai tujuan yang jelas !



…..adalah kenyataan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Aksi tanpa teori

tidak akan efisien atau tidak akan berhasil melakukan perubahan yang mendasar,

atau seperti saya katakan sebelumnya kita tidak dapat membebaskan manusia

tanpa sadar. Dipihak lain teori tanpa aksi tidak akan mendapat watak ilmiah

yang sejati karena tidak ada jalan lain untuk menguji teori kecuali melalui aksi.53



A. Membagun Basis Ideologi Kerakyatan

Jadi, pembangunan ideologi-teori dan praktek tidak dapat dipisahkan, keduanya

seperti dua sisi mata uang logam yang menjadi satu kesatuan. Ideologi bagi suatu

gerakan (tentunya gerakan revolusioner) adalah ―kitab suci‖ yang merupakan

pegangan, petunjuk bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam gerakan.

Dengan adanya pegangan ideologi, seseorang menjadi sadar tentang apa yang

dikerjakan dan apa yang akan dituju. Untuk sampai pada pemahaman ideologi

yang benar, seseorang harus melewati tahapan-tahapan, mempelajari teori-teori



53

Ernest Mandels,‖ Gerakan Mahasiswa Revolusioner: Teori dan Praktek‖, terjemahan, tanpa

tahun.









30

yang dianggap bisa menjadi pegangan bagi apa yang akan dikerjakan kemudian

hari. Ada baiknya kita renungkan kutipan tulisan dibawah ini.



Perang dingin telah usai. Uni Soviet, yang mempraktekkan sosialisme di dunia

lewat Revolusi 1917, mulai mengarah ke kapitalisme54. Ini menunjukkan prediksi

Marx bahwa kapitalisme akan hancur karena kontradiksi di dalamnya adalah

salah. Pada kenyataannya, mereka gagal dalam membangun utopia di bumi ini.

Bahkan lebih buruk, hasilnya cuma birokrasi, otokrasi dengan, inefisiensi

ekonomi, dan keterasingan manusia. Sangatlah jauh dari gagasannya. Marxisme

adalah salah satu ideologi yang mendukung gerakan mahasiswa. Karenanya,

matinya Marxisme, memiliki pengaruh yang besar pada gerakan mahasiswa.55



Dengan demikian adalah penting bagi gerakan mahasiswa saat ini untuk

melakukan diskusi-diskusi tentang teori-teori progresif, membuka kembali buku-

buku klasik (tentunya yang revolusioner). Selama ini sebagaian besar aktivis

mahasiswa memang disibukkan oleh aksi-aksi, sehingga tidak sempat secara

intensif mempelajari teori-teori revolusioner. Tidak heran kalau masih mudah

terombang-ambing. Apalagi watak mahasiswa yang masih dominan watak borjuis

kecilnya – yang terkenal cengeng, penakut, bimbang. Dengan melakukan

pendalaman ideologi-teori, diharapkan akan semakin mempertebal ―iman‖, akan

semakin yakin bahwa yang dilakukan adalah benar, sehingga akan membawa pada

―kemenangan‖. Pendalaman ideologi juga mampu mengikis watak-watak borjuis

kecil – yang cengeng, penakut, bimbang – sehingga berubah menjadi watak

militan dan radikal.



Di samping tujuan diatas – kita sadar terhadap yang kita lakukan –, pendalaman

ideologi-teori sebetulnya berperan untuk lebih memperkokoh dan menyolidkan

ikatan dalam organisasi. Karena sebenarnya hanya pemahaman ideologi yang

samalah yang dapat menyatukan kita. Kita berasal dari suku yang berbeda, agama

yang berbeda, basis sosial yang berbeda, tapi bisa bergabung dalam organisasi

yang sama, jadi jelas ideologilah yang menyatukan kita.



Dalam organisasi tentunya kita perlu menyusun strategi taktik, menganalisa

situasi yang berkembang dan menyusun bentuk organisasi yang paling efektif

untuk ―menyerang‖. Tanpa adanya ―pisau analisa‖, tentu kita tidak akan dapat

melakukannya. Ideologi-teori inilah pisau analisa tersebut. Kita tidak perlu heran

kalau diantara organisasi mahasiswa terdapat perbedaan dalam menganalisa

situasi nasional, menentukan strategi-taktik, bentuk organisasi dan tujuan





54

Ini terjadi pada masa pemerintahan Stalin. Stalin mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan

yang ―mematikan‖ sosialisme sendiri. Sosialis yang sebetulnya harus dipimpin oleh kelas pekerja

diubah oleh Stalin menjadi negara birokrasi, dimana negara dipegang oleh ―minoritas‖ yang

mengatasnamakan buruh dan kemudian malah menindas buruh. Stalin juga mematikan ―demokrasi

rakyat‖ dan mengarahkan perjuangan internasionalisme menjadi perjuangan ―nasionalisme

sempit‖. Bagimanapun Sosialisme tidak dapat dibangun tanpa ―demokrasi‖ dan ―solidaritas‖.

55

Min Sang Jan, Gerakan Mahasiswa di Korea Selatan, terjemahan,1999.









31

organisasi. Ini terjadi karena ―kitab sucinya‖ berbeda serta ―pisau analisanya‖

berbeda.



Lalu bagaimana untuk membangun kesadaran ideologi-teori ini? Jelas, pertama,

melalui pendidikan-pendidikan teori progresif. Ini memang sudah biasa dilakukan

oleh beberapa organ mahasiswa. Sekarang ―kebudayaan‖ ini harus diperluas,

lebih diintensifkan dan lebih diprofesionalkan. Kurikulum-kurikulum pendidikan

ideologi-teori yang sudah tidak sesuai haruslah diperbarui, disesuaikan dengan

kondisi obyektif yang tentunya terus berkembang, begitu juga dengan metode

pendidikannya.



Kedua, melakukan diskusi teori-teori klasik maupun teori terkini. Ini penting agar

tidak terjadi kedogmatisan dan pengetahuan aktivis mahasiswa terus bertambah.

Apa yang sering menjadi kendala adalah bahasa, kebanyakan literatur-literatur

tersebut berbahasa asing. Dari sini maka perlu diadakan program penerjemahan

literatur-literatur berbahasa asing, karena semakin banyak yang bisa membaca

maka semakin banyak orang yang ―tersadarkan‖.



Ketiga, tentunya pemahaman ideologi ini tidak bisa kita monopoli. Agar bisa

menyebar luas maka diperlukan media, media tersebut adalah terbitan. Bentuk

terbitan disini bisa bermacam-macam, bisa majalah, jurnal, pamlet, dll. Dengan

adanya terbitan, jangkauan ―pendidikan‖ kita akan menjadi luas. Hal ini

mengingat kemampuan yang kita miliki sangat terbatas, sedangkan yang perlu

kita sadarkan jumlahnya masih mayoritas.



Lenin menekankan tentang keberhasilan dari tulisan tersebut ( tulisan dalam Iskra-

pen) diantara para mahasiswa yang berfikiran progresif. Dia menekankan bahwa

tulisan itu memainkan peranan penting dalam membangun cara pandang

revolusioner dan mengajak kaum muda untuk terlibat dalam aktivitas politik…...56



Terbitan-terbitan ini juga sangat penting untuk perang ideologi, apalagi saat ini

berbagai ideologi ingin menyebarkan pahamnya di Indonesia. Sampai kapanpun

perang ideologi ini akan terus terjadi, ideologi yang kalah dalam pertarungan ini

tentu akan tergusur.



B. Membangun Organisasi Revolusioner: Membangun

Organ Mahasiswa Nasional, Membuka Aliansi Dengan

Kelas Pekerja

Setiap perjuangan pasti membutuhkan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu

juga dalam perjuangan gerakan mahasiswa, alat tersebut tidak lain adalah

organisasi. Mengapa organisasi? Perjuangan membutuhkan perlawanan yang

56

―Membangun Kontak Mahasiswa Dengan Kelas Pekerja‖, diterjemahkan dari teks aslinya yang

berjudul ― Establising Contacs With the Working Class‖ dalam Lenin Student in Revolution,

Moscow ;1982









32

terorganisir, bukan perlawanan yang spontan, segala sesuatunya harus

direncanakan secara matang, disinilah organisasi berperan.



Seperti yang telah dijelaskan, salah satu kelemahan gerakan mahasiswa ‘98 dan

gerakan mahasiswa sebelumnya adalah lemahnya basis organisasi. Praktis

setelah ―crack down‖ 27 Juli 1996, aktivitas politik di dalam kampus terhenti,

banyak aktivis mahasiswa yang harus meninggalkan kampus, disamping karena

dikejar-kejar oleh militer, juga kondisi kampus tidak kondusif lagi. Sebagian

mahasiswa mengalami demoralisasi, mejadi apolitis lagi. Maka gerilya diluar

kampus dimulai, walaupun aksi-aksi yang dicoba dibangkitkan kembali tetap

berawal dari kampus. Kondisi seperti ini terus berlanjut sampai gerakan

mahasiswa membesar, Mei 1998. Sebelum peristiwa 27 Juli, organ-organ ―legal‖

mahasiswa -- seperti pers mahasiswa, senat mahasiswa – ―dikuasai‖ oleh aktivis

mahasiswa. Disamping sebagai alat perjuangan, juga untuk mencetak kader. Tidak

heran dalam kurun waktu ini banyak aktivis-aktivis mahasiswa populer tidak

lepas dari organ-organ mahasiswa tersebut. Ketika itu kombinasi antara isu luar

kampus dan dalam kampus berjalan dengan seimbang. Hal ini berdampak

gerakan menjadi populis di kalangan mahasiswa sendiri. Perpaduan antara strategi

―menguasai‖ organ kampus, kombinasi antara isu luar kampus dan dalam

kampus, menjadikan gerakan mahasiswa paling tidak mempunyai basis massa

yang real. Konsolidasi didalam kampus – walaupun hal ini belum selesai,

terpenggal peristiwa 27 Juli – dapat berjalan. Sedangkan basis massa gerakan

mahasiswa ‘98 dapat dikatakan 90%57 hanyalah massa yang termobilisasi, tidak

ada yang mempunyai basis massa yang jelas dan sampai saat inipun praktis

kampus tetap ditinggalkan.



Dari kondisi seperti ini, mau tidak mau gerakan harus ―pulang kandang‖, kembali

ke dalam kampus. Organ-organ mahasiswa ―legal‖ yang terlepas haruslah diambil

alih , bagaimanapun ini akan sangat efektif paling tidak untuk rekruitmen calon

kader-kader revolusioner, propaganda ide-ide progresif dan mempengaruhi opini

umum mahasiswa. Adalah menarik, pengalaman gerakan mahasiswa Korsel

ketika mulai membangun basis massa di kampus:



Mereka yang terlibat dalam gerakan mahasiswa membangun organisasi di

universitas-universitas. Mereka menguasai komite-komite mahasiswa dan

departemen-departemen penting lainnya seperti produksi tivi universitas, agen

koran universitas. Mereka memiliki kekuatan sebesar wewenang universitas.

Banyak dari event-event penting diprogram oleh mereka dan program-program

tersebut kebanyakan mengajarkan keyakinan atau Marxisme, nasionalisme dan

anti imperialisme…58



Dalam tingkatan organisasi, gerakan mahasiswa ‘98 masih terpecah-pecah dalam

komite-komite lokal, secara nasional belum ada organ mahasiswa nasional. Inilah

yang mempersulit gerakan mahasiswa itu sendiri yaitu tidak adanya kesatuan

57

Endhiq, op cit.

58

Gerakan Mahasiswa di Korea Selatan, Min Sang Jan.









33

dalam gerakan Sehingga kebutuhan akan pentingnya organ nasional harus

menjadi prioritas gerakan mahasiswa saat ini dan ke depan. Dengan adanya organ

nasional – dengan bentuk yang lebih ketat –tentu akan mempermudah gerak dari

gerakan mahasiswa itu sendiri. Program, strategi taktik dan aksi dapat dirumuskan

dalam organ ini. Adanya organ nasional juga akan memudahkan membangun

koalisi dengan sektor-sektor rakyat lainya, dengan demikian gerakan akan

semakin kuat. Salah satu kelemahan tidak adanya organ nasional berdampak pada

tidak adanya terbitan gerakan mahasiswa tingkat nasional, padahal ini sangat vital.

Terbitan bisa mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu gerakan.

Pertama, terbitan merupakan arahan ideologi bagi gerakan itu sendiri. Dengan

wilayah geografis yang luas seperti Indonesia ini, hanya terbitan yang akan

mampu menerobos ―pojok-pojok‖ negeri ini, hanya terbitan yang bisa

memberikan ―arahan massa‖ tentang ideologi. Kedua, terbitan juga berfungsi

sebagai alat pendidikan bagi aktivis mahasiswa sendiri. Mengingat luas daerah

dan minimnya tenaga-tenaga ―pendidik‖, maka fungsinya dapat digantikan oleh

terbitan, karena didalam terbitan sendiri ada arahan ideologi, politik maupun

organisasi. Ketiga, ini fungsi yang tidak kalah penting, terbitan sebagai alat

pengorganisasian, terbitan sebagai alat mengkonsolidasikan baik massa

mahasiswa maupun massa rakyat. Perkembangan organisasi sendiri akan jelas

terlihat dengan naiknya oplah dari terbitan itu. Berapa terbitan yang mampu

terdistribusi, itulah jumlah massa yang mampu kita konsolidasikan dan mampu

kita berikan arahan.



Sementara ditingkat lokal kampus perlu dibentuk organ sektor kampus. Organ-

organ ini berfungsi untuk mengangkat isu-isu kampus yang tentunya akan terus

berkembang bersamaan dengan ―mewabahnya‖ neo-liberalisme. Persoalan-

persoalan ―swastanisasi‖ kampus, otonomi kampus, merupakan persoalan-

persoalan yang akan segera muncul. Oleh sebab itu persoalan-persoalan ini harus

cepat diantisipasi dengan mempersiapkan ―wadah perlawanannya‖. Organ sektor

kampus ini juga untuk menjembatani antara tuntutan ―ekonomis‖ mahasiswa dan

tuntutan ―politis‖ dari gerakan mahasiswa yang sudah maju, dan juga agar

gerakan menjadi populis didalam lingkungan mahasiswa sendiri.



Mengapa disini kita memilih organisasi revolusioner, bukan bentuk organisasi-

organisasi yang lain?



Perjuangan yang terorganisir menuntut pemahaman ideologis, artinya harus

dilakukan secara sadar, untuk apa perjuangan dilakukan.



Penaklukan ideologis ini berarti bahwa pembebasan manusia harus diarahkan

pada usaha yang sadar untuk merombak tatanan masyarakat, untuk mengatasi

sebuah keadaan dimana manusia didominasi oleh kekuatan pasar yang buta dan

mulai menggurat nasib dengan tangannya sendiri.59





59

Gerakan Mahasiswa Revolusioner: Teori dan Pratek, Ernest Mandels









34

Dari pemahaman ini dan pemahaman sebelumnya, bahwa apa yang terjadi pada

mahasiswa, alienasi (keterasingan) terhadap lingkungannya – universitas – adalah

akibat sistem pendidikan kapitalis. Dengan demikian, perubahan yang ada harus

revolusioner maka organisasi (alatnyapun) juga harus revolusioner.



Organisasi revolusioner adalah organisasi yang serius – artinya dengan disiplin

dan mekanisme organisasi yang ketat -- dan permanen, bukan organisasi yang

longgar dan temporer. Mengapa butuh organisasi yang serius dan permanen?

Pertama, ini berhubungan dengan keadaan mahasiswa sendiri. Kehidupan

kemahasiswaan tidak berlangsung lama, paling empat sampai enam tahun.



Status kemahasiswaan hanya berlaku untuk jangka waktu yang singkat 60, tidak

seperti buruh. Ia menetap di universitas selama empat, lima, enam tahun dan

tidak ada yang memperkirakan apa yang terjadi setelah ia meninggalkan

universitas.



Secara sosiologis, keterbatasan kesempatan komunitas mahasiswa untuk menjadi

kekuatan politik profesional yang sepenuhnya berkecimpung di dalam bidang

politik, berpangkal pada statusnya yang bersifat sementara. Seorang mahasiswa

hanya belajar dalam jangka waktu antara 5 sampai 10 tahun.61



Setelah meninggalkan universitas, mereka tentunya akan memasuki lingkungan

baru, dengan ―suhu‖ dan ―iklim‖ yang berbeda dengan yang ada di universitas.

Bisa jadi ketika menjadi mahasiswa ia radikal atau militan, tapi setelah keluar dari

universitas ia bisa berubah karena situasi dan kondisinya yang memang lain.

Disinilah fungsi organisasi revolusioner yaitu untuk ―mengikat‖ dan menjaga

aktivis mahasiswa agar tetap konsisten. Mungkin menarik gambaran berikut ini:



Penting untuk menjadi pelajaran sejarah SDS Jerman, yang dalam hal ini

merupakan gerakan mahasiswa yang paling tua di Eropa. Setelah dikeluarkan

dari kalangan sosial Demokrat Jerman sembilan tahun yang lalu satu generasi

mahasiswa SDS meninggalkan universitas. Setelah beberapa tahun, dengan tidak

adanya organisasi revolusioner, kebanyakan orang-orang militan ini, terlepas

dari keinginan mereka untuk tetap teguh dan menjadi aktivis sosialis, tidak aktif

dalam politik dari sudut pandang revolusioner.62



Jadi, sekali lagi fungsi organisasi revolusioner yang pertama adalah untuk

menjaga kelanjutan aktivitas revolusioner, dimana mahasiswa dan bukan

mahasiswa dapat bekerja sama. Lalu apa fungsi kedua?



Tentunya target mahasiswa untuk mengubah sistem tidak dapat dilakukan

sendirian, paling tidak dia harus bekerjasama dengan kelas yang paling tertindas

dalam sistem kapitalis ini, yaitu kaum buruh.

60

apalagi ada pembatasan studi di semua universitas.

61

ibid.

62

ibid









35

Mengapa gerakan mahasiswa perlu menggandeng kekuatan buruh:63



a. Secara ekonomis buruh dalam posisi yang strategis. Setiap pukulan dari buruh

akan menjadi pukulan langsung pada sistem kapitalisme secara ekonomi maupun

secara politik.

b. Secara kuantitatif mewakili mayoritas rakyat disetiap negara. Harus diakui

jumlah mahasiswa minoritas, apalagi yang ikut dalam gerakan politik.

c. Buruh mempunyai tradisi perlawanan yang militan. Mogok buruh, aksi bakar

diri merupakan contoh-contoh bentuk kemilitanan kaum buruh. Disamping itu

buruh sudah menggunakan metode perjuangan yang radikal, yaitu aksi massa.

Ernest Mandels menyatakan:



Sebagai Marxis, saya tetap yakin bahwa tanpa aksi kelas buruh tidak mungkin

masyarakat borjuis ini ditumbangkan dan itu berarti tidak mungkin juga

dibangun masyarakat sosialis.64



Tidak akan cukup organisasi mahasiswa mewadahi untuk bisa bergabung dengan

organisasi kelas pekerja, karena paling tidak ada ―jurang pemisah‖ antara

keduanya. Maka diperlukan ―jembatan‖ untuk bisa menyatukan dengan

perjuangan kelas pekerja.



Bagaimana mahasiswa dapat mendekati buruh, bukan sebagai guru, karena

buruh tentunya menolak hubungan seperti itu, tapi dengan cara masuk ke dalam

lapangan kepentingan yang sama.65



Dengan adanya organisasi revolusioner diharapkan terjadi integrasi timbal balik

antara antara perjuangan mahasiswa dan perjuangan buruh. Integrasi ini akan

terjadi kesatuan aksi antara keduanya. Apakah hal ini mungkin?



Dari serangkaian fakta-fakta sejarah, bisa kita temukan kesatuan aksi antara

gerakan mahasiswa dengan gerakan kelas buruh.



Kita harus kritis melihat apakah integrasi semacam ini memeng mungkin secara

obyektif. Melihat pengalaman di Prancis, Italia dan sejumlah negara Eropa barat

lainnya, maka dengan mudah bisa kita bilang ya. Dan garis inipun dapat

dipertahankan di Amerika Serikat.66



Fakta ini dapat kita lihat dari aksi-aksi mahasiswa di Korea Selatan. Tahun 1984

sekitar 4000 buruh perempuan pabrik tekstil YH menduduki kantor partai oposisi,

Partai Keadilan Demokratik. Seorang buruh perempuan tewas disiksa oleh militer.



63

Lihat Wilson,"Buruh dan Mahasiswa Bersatulah", makalah pendidikan PPBI (Pusat Perjuangan

Buruh Indonesia), Jakarta, 1995.

64

Gerakan Mahasiswa Revolusioner: Teori dan Pratek, Ernest Mandels

65

Ibid

66

Ibid









36

Para mahasiswa di Korea bergabung dengan kaum buruh melakukan rally menuju

gedung parlemen.



Kejadian serupa juga terjadi di Indonesia. Tanggal 15-23 Juli, Solidaritas

Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) melakukan aksi gabungan

bersama 15.000 buruh GRI di Bogor. Pada tanggal 8 Juli di Surabaya, sekitar 20

ribu buruh yang merupakan gabungan dari 10 pabrik melakukan aksi bersama-

sama SMID dan PPBI.



Disini dapat kita lihat, bahwa dengan adanya organisasi revolusioner yang

permanen dan luas, akan bisa menghasilkan integrasi antara perjungan mahasiswa

dan sektor tertindas lainnya. Inilah fungsi kedua dari organisasi revolusioner.

Dengan adanya integrasi ini, tentunya daya ―pukul‖ gerakan perlawanan akan

menjadi bertambah besar, sehingga akan mudah untuk merobohkan sang musuh.

Adanya integrasi ini juga untuk mengikis watak-watak sektarian dari gerakan

yang ada, karena gerakan yang sektarian tidak akan membawa keberhasilan.



Kapitalisme Negara Orde Baru dan Gerakan Mahasiswa

Kapitalisme yang berkembang di Indonesia merupakan kapitalisme yang

datang/dibawa/dicangkokkan67 oleh kolonialisme. Hal ini selanjutnya

mempengaruhi karakter dari kelas-kelas yang muncul (lebih khusus lagi kelas

borjuasinya). Kekhususan ini menyebabkan banyak bermunculan sebutan-sebutan

yang bermacam-macam sebagai hasil dari perilaku sosial-ekonomi, serta karakter

politik mereka. Kelas borjuasi yang muncul banyak dianalisa, karena asumsi yang

sifatnya mendasar bahwa kelas borjuasilah yang akan menjadi kekuatan utama

pendorong demokrasi. Kelas inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin dan

pembela kepentingan dari seluruh golongan masyarakat dalam proses menuju

terbentuknya masyarakat demokratis. Bagi penulis, ini hanya merupakan sebuah

ilusi belaka. Dalam kenyataannya, asumsi bahwa kelas borjuasi akan menjadi

kekuatan utama pendorong demokrasi merupakan asumsi yang sama sekali tidak

membumi dalam sejarah kapitalisme di Indonesia. Lalu pertanyaan yang timbul:

bila bukan borjuasi, maka kelas sosial manakah yang akan menjadi kekuatan

pendorong demokrasi? Sehubungan dengan ini, penting sekali melihat sekilas

teori tentang negara.



Dalam teori negara "klasik" dikatakan bahwa negara merupakan refleksi dari

masyarakat, yang muncul sebagai produk dari takterdamaikannya kontradiksi

kelas. Banyak yang mengeritik teori ini, yang semuanya menurut Cokro hanya

"didasarkan atas logika sistem politik yang ada." Bahkan ia mengatakan bahwa

negara Indonesia merupakan negara yang paling dikuasai oleh kelas kapitalis,

kelas yang berkuasa. Cokro,"Kediktatoran Kelas dan Asal Usul Pemerintahan

Orde Baru, Progress (Australia, 1992).68 Ia mencontohkan bila para "penguasa"



67

lihat manifesto PRD, Menuju Demokrasi Multi-Partai Kerakyatan, Jakarta, 1996.

68

Ditulis ulang dalam Pembebasan No11&12, Juni&Juli, Jakarta, 1999









37

mati, perusahaan-perusahaan (modal) yang ia miliki akan jatuh ke keluarganya

bukan ke negara.. Ia meletakkan teori perjuangan kelas merupakan konteks

terbaik dalam menganalisa negara Indonesia. Tetapi, minimal yang harus kita

terima dari teori-teori negara adalah bahwa negara tidaklah netral, ia adalah

penjaga dari sistem yang menguntungkan sebagian kecil dari masyarakat,

sementara sebagian besar lainnya yang tidak berpunya hidup di bawah penindasan

sistem kapitalisme ini. Kembali kepada teori negara klasik, negara merupakan alat

dari kelas dominan/penguasa, yang dikendalikan secara langsung dan tidak

langsung, untuk menindas69. Alat (negara) mengesahkan penindasan dengan

bantuan lembaga pemaksa yang paling utama yaitu: tentara, pengadilan dan

penjara, sehingga apa yang disebut dengan negara kapitalis merupakan negara

yang berfungsi sebagai alat untuk melipatgandakan modal.



Seperti telah dikatakan di atas bahwa kelas borjuasi atau kapitalis atau bahkan

kelas menengah secara keseluruhan tidakakan menjadi kekuatan utama pendorong

demokrasi di Indonesia, karena kebanyakan kelas borjuasi justru sering muncul

(menyatu) dari dalam negara (ingat: negara indonesia adalah negara yangpaling

dikuasai oleh kelas kapitalis!). Kelas kapitalis dan juga kelas menengah (borjuis

kecil) bahkan menguatkan atau mendukung stabilitas ekonomi untuk proses

pertumbuhan ekonomi kapitalistis melalui sistem politik yang anti-demokrasi.

Jadi siapakah yang paling berkepentingan dan yang paling mampu menciptakan

demokrasi di Indonesia? Tidak lain Gerakan Buruh beraliansi dengan Gerkan

Mahasiswa (atau sektor rakyat lain dan pro-demokrasi).







Gerakan Mahasiswa dan Gerakan Buruh

: Gerakan Demokrasi

Gerakan Mahasiswa harus menyadari bahwa tidaklah dapat mengharapkan kelas

borjuasi atau kelas menengah.Yang dimaksudkan dengan kelas menengah di sini

adalah para manajer, kaum profesional, teknokrat dan juga dari kaum

sekolahan/akademisi. Kelas menengah bagaimanapun tidak akan menghasilkan

kekuatan yang efektif di orde baru ini. Apalagi depolitisasi serta ketiadaan basis

material mereka untuk merespon deregulasi dan liberalisasi ekonomi orde baru

menyebabkan mereka cenderung untuk mundukung kekuasaan atau paling

"mentok" yang muncul pada kelas menengah hanyalah rasa nasionalisme dan

rasa humanisme ketimbang demokrasi. Mereka mungkin saja akan memainkan

peranan efektif bila terjadi "perpecahan" diantara elit penguasa, tetapi hal ini

adalah utopis belaka, karena biasanya perpecahan di tingkat elit akan benar-benar

menjadi kenyataan bila ada gerakan dari bawah akan memainkan peranan utama

dalam proses demokratisasi di Indonesia, sedangkan posisi kelas mahasiswa

"tidak jelas" serta kenyataan historis gerakan mahasiswa dalam masa orde baru

menunjukkan kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa gerakan mahasiswa

69

Karl Marx, Manifesto of The Communist Party, Marx-Engels Selected Work,Progress Publisher,

Moscow,1977









38

tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa bila tidak bersatu dengan kekuatan

mayoritas lain yang ada di masyarakat. Namun, persoalannya ialah dengan

siapakah kita –gerakan mahasiswa-harus bersatu dan bersama-sama berjuang

menciptakan demokrasi di Indonesia?

.

Pada saat sekarang tuntutan terhadap liberalisasi dan demokratisasi kebanyakan

dipimpin dari kaum intelektual maupun kaum profesional tertentu Mereka ini

terdiri banyak diwakili dari dunia profesi (LBH), kaum intelejensia, PSI (yang

merupakan wakil-wakil dari kaum sosial-demokrat Indonesia) Petisi 50 dan

Muslim (ICMI dan NU dengan Abdurrahman Wahidnya)., tetapi mereka tidak

mempunyai kemampuan untuk mendesakkan tuntutan mereka terpenuhi. Dan

mereka ini sebenarnya sangat lemah dan secara tak terelakkan mereka

menjalankan politik aliansi dengan salah satu atau sejumlah faksi tertentu yang

saling bertikai di kalangan elit di pemerintahan. Politik kolaborasi dengan

penindas ini tidak akan pernah menguntungkan kaum tertindas.



Maka hanya aliansi Gerakan Buruh-Tani-Mahasiswa (serta Kaum Miskin Kota

dan kelompok progresif lainnya) yang akan menghantarkan rakyat Indonesia ke

pintu gerbang demokrasi. Demokrasi politik tanpa campur tangan militer (dengan

dicabutnya Dwi Fungsi TNI) dan demokrasi ekonomi dengan terjadinya keadilan

dan pemerataan. Kepada pundak kaum progresiflah (mahasiswa dan partai

pelopor) beban sejarah ini harus ditanggung dan dituntaskan.*****



Yogyakarta, 11 Desember 1999



Daftar Pustaka

Aspinal, Edward, The Indonesian Student Uprising of 1998, 1999



Budiman,Arief, ―Mahasiswa Sebagai Intelegensia Muda‖, Prisma,No.11 November 1976.



Gunn, Lain, ―Mei ‘68: Revolusi Perancis‖, terjemahan, tanpa tahun.



Irwan, Alexander, Jejak-Jejak Krisis di Asia, Kanisius, Yogyakarta, 1999.





ISAI, Bayang-Bayang PKI, ISAI, Jakarta, 1995.





Jan, San Ming, Gerakan Mahasiswa di Korea Selatan, terjemahan, 1999.



Lenin, ―Membangun Kontak Mahasiswa dengan Kelas Pekerja‖ diterjemahkan dari

―Establishing Contacts with The Working Class‖ dalam Lenin’s Student in

Revolution, Moscow, 1982.









39

Madjid, ―Sejarah Memberikan Kesimpulan, Pergerakan yang Merevolusionerkan‖,

Progres, No.3, Jilid 2, 1992.



Mandels, Ernest, ―Gerakan Mahasiswa Revolusioner : Teori dan Praktek‖, terjemahan,

tanpa tahun.



Marlin, ―Indonesia: Organizing the Mass Struggle for Real Democracy‖ wawancara

dalam Links, No.9 (November 1997-Februaru 1998), hal 5-25.



Marx, Karl, ―Manifesto of Communist Party‖, dalam Marx-Engel Selected Work ,

Progress Publisher, Moscow, 1977.



Patria, Nezar, ― Memposisikan Kembali Gerakan Mahasiswa : Belajar dari Sejarah‖,

Yogyakarta, 1998.



Petras, James, ―Kritik Kepada Kaum Post-Marxist‖ terjemahan dari ― Marxist Critique

of Post Marxist‖ Links , No.9 (November 1997-Februari1998), hal 27-48 .



Pratama,Endhiq, ―Merenda Gerak Sejarah : Membangun Gerakan Mahasiswa

Kerakyatan‖, Yogyakarta, 1999.



PRD, Demi Demokrasi Partai Rakyat Demokratik Menolak Takluk, Jakarta, 1999.



Railond, Francois, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia : Pembentukan dan

Konsolidasi Orde Baru, LP3ES, Jakarta, 1986.



Rajab,Suryadi A, ―Panggung-Panggung Mitologi dalam Hegemoni Negara : Gerakan

Mahasiswa dibawah Orde Baru‖, dalam Prisma, No.10, 1991.



Sardo, Ki Joyo, ― Mahasiswa Non-Partisan Justru Diperalat‖, dalam Pembebasan, No.

13, October, 1999.



Semaoen, ―Gerakan Indonesia di Hindia Belanda‖, Laporan pada sidang Komintern

1920-an.





Shiraishi, Takashi, Jaman Bergerak, PT Garfiti Pustaka, Jakarta, 1996.





Sujito, Arie, ―SMPT : Lembaga Manjerial Mahasiswa‖, dalam Bernas, 26 Desember

1996.



Supriyono, Daru, ―Mampukah Mahasiswa Menuntaskan Revolusi Demokratik yang

Terinterupsi‖, Yogyakarta, 1999.



Lain-Lain







40

Tempo, edisi 22-28 Desember 1998.



Pembebasan, No.11, Juni 1999



__________, No.12, Juli 1999









41