PERAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERKOTAAN DALAM PERENCANAN KOTA by qha3fS

VIEWS: 0 PAGES: 28

									PERAN PRASARANA DAN SARANA
  DASAR PERKOTAAN DALAM
     PERENCANAN KOTA

        Mata Kuliah
  PERENCANAAN PRASARANA
  WILAYAH DAN PERKOTAAN
        Pertemuan ke – 1
  Pengertian Perencanaan Kota
       ( Urban Planning )
  Merupakan kegiatan meng-alokasi-kan
penggunaan tanah dan pendirian bangunan
 serta jaringan jalan dengan tujuan untuk
      mencapai keseimbangan antara
    kenyamanan, keindahan dan biaya.

       (Hobbs and Doling, 1991)
  Pengertian Perencanaan Kota
       ( Urban Planning )
     Merupakan rumusan kebijaksanaan
    pemanfaatan muka bumi wilayah kota
termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta
 pedoman pengarahan dan pengendalian bagi
    pelaksanaan pembangunan kota untuk
          mencapai tujuan tertentu

  ( Per. Mendagri No. 2 Th 1987 Pasal 1 )
     Pengertian Perencanaan
       ( Menurut Willson )
• Analisis, yaitu kupasan data, proyeksi /
  perkiraan untuk masa depan yang bertitik tolak
  dari keadaan masa kini
• Kebijaksanaan (policy), yakni pemilihan rencana
  yang baik untuk pelaksanaan, meliputi
  pengetahuan mengenai maksud dan kriteria
  untuk menelaah alternatif-alternatif rencana
• Rancangan atau desain, yaitu rumusan dan
  sajian rencana
    Komponen-Komponen
   Batasan Perencanaan Kota
• Berorientasi ke masa depan
• Bersifat terus menerus, berkelanjutan
• Tergantung pemahaman fakta baik primer maupun
  sekunder
• Bersifat komprehensif (menyeluruh dan terpadu)
• Memberi kesempatan tindakan koordinasi
• Memaksimalkan peluang bagi setiap orang untuk
  hidup layak, bahagia dan berkecukupan
   Tujuan Perencanaan Kota
Supaya kehidupan dan penghidupan warga kota
   aman, tertib, lancar dan sehat, melalui :
1. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang
   serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan
   dan kemampuan daya dukung pertumbuhan
   dan perkembangan kota
2. Perwujudan Pemanfaatan ruang kota yang
   sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan
   pembangunan nasional dan daerah.
  (Per. Mendagri No 2 tahun 1987, Pasal 3)
Proses Perencanaan Komprehensif
                        Perbandingan Model
                      Proses Perencanaan Kota
   Versi McLoughlin        Versi Hobbs dan     Versi Catanese dan    Versi Perencana kota di
                               Dolling               Snyder                 Indonesia
Keputusan untuk                                                     Keputusan untuk
melakukan perencanaan                                               melakukan perencanaan
                         Pengumpulan                                Pengumpulan dan
                         informasi                                  pengolahan data
                                               Diagnosa problem     Analisis
Perumusan tujuan         Perumusan tujuan      Perumusan tujuan     Perumusan tujuan

Penyusunan alternatif    Penyusunan            Penetapan prediksi   Penyusunan dan pemilihan
                         alternatif            dan proyeksi         alternatif
Pembandingan dan         Pembandingan dan      Analisis kelayakan   Pengembangan rencana
evaluasi alternatif      evaluasi alternatif   dan evaluasi         dan penyusunan dokumen
                                                                    rencana
Pelaksanaan              Pelaksanaan           Pelaksanaan          Perumusan strategi dan
                                                                    pelaksanaan rencana
                         Pemantauan
                         pelaksanaan
Peninjauan kembali                                                  Peninjauan kembali (tiap 5
                                                                    – 10 tahun)
Perencanaan Prasarana Kota berkaitan
  dengan :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi
   perkembangan kota
2. Karakteristik Komponen Prasarana dasar
   Perkotaan
3. Hubungan pembangunan Prasarana dasar
   perkotaan dengan pengembangan kota
    Prasarana Dasar Kota

‘The Underlying foundation or basic
       framework of a system

‘Kerangka Dasar sistem Perkotaan’
    2 (dua) Tipe Infrastruktur :
     •    Social Infrastructure
  •     Economic Infrastructure
Faktor-faktor yang mempengaruhi
      Perkembangan Kota
Meliputi :
1.   Keadaan Geografis yang mempengaruhi fungsi dan
     bentuk fisik kota, misal : Kota sebagai simpul
     distribusi, kota pelabuhan, dan lainnya
2.   Tapak / Site / Topografi
3.   Fungsi Kota. Kota dengan banyak fungsi,
     perekonomian lebih kuat
4.   Sejarah dan Kebudayaan
5.   Unsur-unsur umum : bentuk pemerintahan dan
     organisasi administratif, pelayanan sosial dan lainnya
           Karakteristik Komponen
          Prasarana Dasar Perkotaan
Meliputi :                           Air bersih, listrik

1.   Input – output bagi penduduk.
                                     Penduduk          air hujan, drainage, sampah


                                     Jalan, telepon

2.   Pengangkutan :
3.   Jangkauan Pelayanan
4.   Pembangunan jalan terlebih dahulu
5.   Alternatif pengadaan prasarana kota
Hubungan Pembangunan Prasarana
 Kota dengan Pengembangan Kota

1. Adanya Tuntutan kebutuhan yang
   berbeda. Penduduk dapat tinggal sebelum
   prasarana ada, sebaliknya penduduk yang
   tinggal di daerah rawa, kebutuhan akses
   jalan menjadi yang terpenting
2. Penarik perkembangan kota adalah jalan,
   air bersih dan listrik --- harga tanah akan
   naik !!!!
     Dampak Infrastruktur terhadap
        Pembangunan Ekonomi

Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
  Mempengaruhi marginal productivity of private
  capital
• Investasi publik komplementer terhadap
  investasi swasta

Kontribusi terhadap peningkatan Kualitas Hidup
•   Menciptakan amenities dalam lingkungan fisik
•   Dampak Kesejahteraan Masyarakat
      TANTANGAN PEMBANGUNAN
     INFRASTRUKTUR DI INDONESIA
Grafik Perbandingan Luas Wilayah, Penduduk, dan Infrastruktur
            PERMASALAHAN SDA
• Di bidang SDA beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki
  peran penting dalam penyediaan sumber air
Dari data yang ada :
• 62 DAS mengalami kerusakan rusak dari total 470 DAS, sehingga
  mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air sehubungan
  penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air.
• jaringan irigasi terbangun mencapai 6,77 juta ha (1,67 juta ha belum
  berfungsi),
• jaringan irigasi rawa 1,8 juta ha yang berfungsi untuk mendukung
  Program Ketahanan Pangan Nasional.
• perkembangan fisik wilayah mengakibatkan terjadinya alih fungsi
  lahan pertanian sekitar 35 ribu ha per tahun.
• Pada tahun 2009, secara nasional kebutuhan air diperkirakan
  mencapai 117,7 miliar m3, yang menuntut adanya pengelolaan
  sumber daya air yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan
  tersebut
       PERMASALAHAN JARINGAN
               JALAN

   Jaringan jalan menghubungkan berbagai pusat
    kegiatan ekonomi dan permukiman, sehingga
    memberi manfaat terutama dalam meningkatkan
    mobilitas penduduk dan distribusi berbagai produk
    barang dan jasa dalam perekonomian nasional

   Pemerintah telah membangun jaringan Jalan
    Nasional, Propinsi, Kabupaten, dan Kota serta jalan
    desa dengan panjang keseluruhan sekitar 553.852 km
PERMASALAHAN JARINGAN
        JALAN
    PERMASALAHAN JARINGAN
            JALAN
  kondisi jaringan jalan nasional yang ada 37 %
   dalam kondisi baik, 44 % sedang, 8 % rusak
   ringan, 11 % rusak berat atau 81 % kondisi
   mantap dan 19 % tidak mantap.
Disebabkan oleh :
 keterbatasan dana,
 kurangnya disiplin pengguna jalan seperti
   penggunaan kendaraan yang melebihi muatan
   yang diijinkan,
 Terjadinya bencana alam yang menyebabkan
   kerusakan jalan
    PERMASALAHAN / TANTANGAN
       JARINGAN AIR BERSIH
Dari data yang ada :
    pemerintah telah mengembangkan jaringan air
     bersih di 290 kota di Indonesia dengan kapasitas
     terpasang mencapai 76.412 liter per detik.
    Jumlah pelanggan yang terhubung dengan
     jaringan air bersih ini mencapai lebih dari 4,8
     juta pelanggan.
    Sistem air bersih melayani 45 juta atau 40%
     penduduk perkotaan dan 7 juta atau 8%
     penduduk perdesaan.
PERMASALAHAN / TANTANGAN
   JARINGAN AIR BERSIH
    PERAN TATA RUANG DALAM
         PEMBANGUNAN
        INFRASTRUKTUR
• Rencana Tata Ruang merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar
  terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan
  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan
  keseimbangan antar wilayah.
• Proses perencanaan tata ruang dapat dijelaskan dengan pendekatan
  sistem yang melibatkan input, proses dan output.
• Input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan
  geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, ekonomi
  seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada maupun yang
  potensial dan aspek strategis nasional lainnya.
• Keseluruhan input ini diproses dengan menganalisis input tersebut
  secara integral baik kondisi saat ini maupun kedepan untuk masing-
  masing hirarki tata ruang Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota
  sehingga menghasilkan output berupa Rencana Tata Ruang yang
  menyeluruh
    PERAN TATA RUANG DALAM
  PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
• pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan turunan
  sebagai konsekuensi logis dari perencanaan tata ruang, dimana
  infrastuktur merupakan unsur pembentuk struktur ruang
  wilayah.
• rencana tata ruang yang ada dapat diwujudkan dalam bentuk
  pemanfaatan ruang yang sesuai dengan karakteristik wilayah
  yang ada.
• Dalam hal ini infrastruktur juga dapat berfungsi sebagai alat
  dalam pengendalian pemanfaatan ruang, agar tidak terjadi
  penyalahgunaan lahan maupun pengembangan yang tidak sesuai
  dengan rencana.
• Dengan demikian kawasan yang dalam rencana diperuntukkan
  sebagai kawasan lindung tidak dapat dimanfaatkan
  sebagaikawasan budidaya, karena infrastruktur yang dibutuhkan
  tidak tersedia.
           PEMBANGUNAN
      INFRASTRUKTUR NASIONAL
Pembangunan infrastruktur berbasis kondisi tingkat
   perkembangan wilayah dikelompokkan dalam tiga
   kategori :
   Kawasan Telah Berkembang yang secara ekonomi
    telah berkembang meliputi pulau Jawa, Bali dan
    Sumatera
   Kawasan Sedang Berkembang dengan wilayah
    meliputi pulau Kalimantan, Sulawesi dan NTB
   Kawasan Pengembangan Baru meliputi kepulauan
    Maluku, Papua dan seluruh NTT
       PEMBANGUNAN
    INFRASTRUKTUR KOTA

Dalam pengembangan kawasan yang berorientasi
  ekonomi, pusat-pusat kegiatan yang membentuk
kota membutuhkan jaringan infrastruktur yang dapat
 memberikan pelayanan terhadap aktivitas ekonomi
yang ada dan menjadi kekuatan pembentuk struktur
           ruang pada kawasan tersebut


             To be continued ….

								
To top