PEMBANGUNAN DAERAH, SEKTOR DAN NASIONAL by u49y989

VIEWS: 0 PAGES: 28

									PEMBANGUNAN DAERAH,
 SEKTOR DAN NASIONAL
     Drs. A. Khuldun Munji, MA.
    (021) 8857639 – HP. 081311275761
          Motto Kita...
• Interupsi kapan saja
• Bertanya apa saja, tapi mungkin tidak
  semua dapat dijawab
• Kita sepakat untuk tidak sependapat
• Perbedaan adalah bagian dari
  pembelajaran
• Belajar dari, oleh dan untuk bersama
• Dalam beralajar diperlukan lima S…
        TOPIK BAHASAN
I.   Arti dan Pengertian Pembangunan
     Daerah, Sektor dan Nasional
II. Tujuan, Asas Dasar dan Keterkaitan
     antar pembangunan
III. Kewenangan Pemerintah Pusat,
     Propinsi dan Daerah
IV. Keadaan, Tantangan dan Strategi
     pembangunan
               ARTI-PENGERTIAN
          I     PEMBANGUNAN
 Pembangunan Nasional:
  Usaha untuk meningkatkan kualitas dan
  perikehidupan manusia dan masyarakat indonesia
  yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan
  kemampuan nasional dengan memanfaatkan
  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
  memperhatikan tantangan perkembangan global.
 Pembangunan Daerah:
  …. berlandaskan kemampuan nasional ….
  …. perkembangan keadaan daerah, nasional dan
     global.
  Daerah ( mencakup daerah Kabupaten/Kota, daerah
  Propinsi, masing-masing sebagai daerah otonom.
 Pembangunan Sektor:
  Usaha untuk meningkatkan kualitas
  pengaturan penguasaan sumberdaya dan
  pelayanan kepada masyarakat dan
  pemerintah dalam rangka pembangunan
  nasional, daerah, nasional dan global
  sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung
  jawab pembangunan sektor serta
  sumberdaya yang ada.
       TUJUAN DAN AZAS DASAR
  II       PEMBANGUNAN


Ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan
 digunakan sebagai pedoman dalam menentukan
  strategi, sasaran, seluruh rencanapembangunan
  serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan
   semua kegiatan pembangunan daerah, sektor,
        dan nasional serta pelaksanaannya.


          Di Indonesia: UUD RI Alenia IV
               Pembukaan UUD-1945
       AZAS – DASAR PEMBANGUNAN
              “MENETAPKAN”

Bahwa setiap pembangunan, baik pembangunan daerah,
  sektor, dan nasional dilaksanakan berdasarkan azas
           pemerataan dan keadilan untuk:

 1. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
    yang tinggi.
 2. Membina dan menjaga stabilitas nasional, baik
    ekonomi, sosial budaya, politik, maupun keamanan.
 3. Menjaga dan meningkatkan ketahanan nasional
    pada semua segi kehidupan bermasyarakat,
    berbangsa dan bernegara.

    Yang dimaksud “Pemerataan”: Rakyat Indonesia
   memiliki kemampuan, kesempatan dan kebebasan
          dalam bebrepa hal sebagai berikut:
                  “Pemerataan”
         Rakyat Indonesia memiliki kemampuan,
     kesempatan dan kebebasan dalam beberapa hal
                    sebagai berikut:


 Memenuhi keperluan pokok; sandang, pangan, dan
    papan yang layak.
   Memiliki kesempatan pendidikan, dan pelayanan
    kesehatan yang layak.
   Memperoleh kesempatan kerja dengan pendapatan yang
    cukup.
   Berusaha di semua bidang didasarkan pada kemampuan.
   Berperan dalam pembangunan daerah, sektor, dan
    nasional sesuai dengan kemampuan.
   Memperoleh keadilan dan kebebasan sesuai dengan hak
    azasi manusia.
   Mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan
    pribadinya, mengacu pada ketentuan yang berlaku.
             PELAKSANAAN OTONOMI
                  DI INDONESIA


   Otonomi di bidang ekonomi, sosial-budaya, serta
keamanan sesuai dengan keragaman keadaan ekonomi
  politik; untuk membina rakyat dan masyarakat luas
   agar lebih memahami pengertian bernegara dan
       kesadaran sebagai warga negara kesatuan
                  Republik Indonesia

      Semua aparat pemerintah yang bertugas di daerah
       di bawah koordinasi Kepela Pemerintah Daerah
   MAKSUD PEMBANGUNAN DAERAH

 Kesatuan dari semua kegiatan pembangunan baik yang dibiayai
  pemerintah pusat, daerah, swasta, maupun swadaya masyarakat.

 Garis besar prinsip penyelenggaraan pembangunan daerah
  Kabupaten/Kota, maupun daerah Propinsi.


     Tetap berada dalam kerangka negara Kesatuan Republik
      Indonesia dan menggalang persatuan dan kesatuan
      bangsa & negara.
     Demokrasi di semua segi kehidupan bernegara.
     Pemerataan dan keadilan dan dapat dirasakan
      manfaatnya.
     Pemanfaatan semua potensi yang ada sesuai dengan
      keragaman daerah.
     Sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pusat, baik
      secara desentralisasi, dekonsentrasi, maupun dalam
      rangka perbantuan.
       Pembangunan Daerah
         secara umum meliputi:

 Peningkatan keadaan ekonomi untuk mandiri.
 Peniongkatan keadaan sosial daerah untuk
    kesejahteraan secara adil dan merata.
   Pengembangan setiap ragam budaya untuk
    kelestarian.
   Pemeliharaan keamanan masyarakat dalam
    mendukung pelaksanaan kegiatan EKOSOSBUD
    dan kualitas lingkungan.
   Membantu pemerintah pusat dalam
    mempertahankan dan memlihara persatuan dan
    kesatuan bangsa.
         Pelaku
Pembangunan Daerah

 Pemerintah Daerah.
 Badan Hukum Swasta.
 Pemerintah Propinsi.
 Pemerintah Pusat dengan
  dana sendiri atau dana lain.
 Organisasi Internasional dan
  negara lain.
      KETERKAITAN ANTAR
III   PEMBANGUNAN DAN
           KEWENANGAN
 KETERKAITAN ANTAR PEMBANGUNAN

Hirarki pembangunan daerah, sektor, dan nasional beragam
  sesuai dengan sasaran serta kewenangan masing-masing
                  pelaku pembangunan.

1.   Dalam pembangunan pada sasaran yang menjadi kewenangan
     daerah, tugas pusat bersifat koordinatif, menentukan kriteria,
     dan menetapkan ketentuan-ketentuan pokok serta melakukan
     pengendalian/pengawasan agar menghasilkan manfaat yang
     maksimal.
2.   Dalam pembangunan pada sasaran yang menjadi kewenangan
     pemerintah pusat, pemerintah daerah terbatas memberikan
     saran dan harapan serta membantu pelaksanaan pembangunan
     sesuai dengan keadaan daerah.


       Pembangunan Daerah secara keseluruhan harus
        selalu saling mendukung (UU.No.22 – 1999.
Perbedaan kedua bentuk
   hirarki diurai sbb.

 Sistem pembangunan “Agregative”
  (Agregative Development system).

 Sistem Pembangunan terpadu
  (Integraed Development Program).
         “KEWENANGAN” PEMERINTAH PUSAT,
              PROPINSI DAN DAERAH

      POLITIK – L.N.                  PUSAT                     HANKAM


       PERADILAN             PP.No.25 th 2000
                                  Pasal 2
                                                               MONETER &
        AGAMA                                                    FISKAL
                                     BIDANG LAIN




1. Kebijakan ttg perenc. nasional.       4.    Lembaga perekonomian negara.
2. Pengendalian pembangunan              5.    Pembinaan dan pemberdayaan
   nasional dan pembangunan                    SDM.
   makro.                                6.    Pemberdayaan sumber daya
3. Dana perimbangan keuangan.                  alam.
                                         7.    Teknologi tinggi yang strategis.
                                         8.    Konservasi dan standadisasi
                                               nasional.
          Pasal 2 ayat 3 kewenangan
          dikelompokkan kedalam 25

1.    Pertanian                14. Pertahanan
2.    Perikanan & kelautan     15. Permukiman
3.    Pertambangan             16. Pekerjaan umum
4.    Kehutanan & perkebunan   17. Perhubungan
5.    Perindustrian dan        18. Lingkungan hidup
      perdagangan              19. Politik dalam negeri &
6.    Perkoperasian                administrasi publik
7.    Penanaman modal          20. Pengembangan Otonomi
8.    Kepariwisataan               daerah
9.    Ketenaga-kerjaan         21. Perimbangan keuangan
10.   Kesehatan                22. Kependudukan
11.   Dikbud                   23. Olah raga
12.   Sosial                   24. Hukum dan Per-UU-an
13.   Penataan ruang.          25. Penerangan
            PROPINSI

 Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi
  dikelompokkan dalam 20 bidang.
 Dari jumlah 20, sama dengan pusat, kecuali
  pada 5 dari jumlah 25 pengelompokan tk pusat.

 5 yang berbeda dari Pusat antara lain:
             1.   Kepariwisataan
             2.   Pertahanan
             3.   Kependudukan
             4.   Olah raga
             5.   penerangan.
 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
        KABUPATEN/KOTA

 Kewennangan pemerintah Kabupaten/Kota,
  mencakup semua kewennangan pemerintah yang
  tidak berda pada pemerintah daerah propinsi dan
  pusat.
 Kewennangan pemerintah kabupaten/kota, mencakup
  semua pengaturan dan pengelolaan semua sektor di
  wilayah daerah otonom Kabupaten/Kota.
 Kewenangan pemerintahan secara penuh dan bulat
  diserahkan terhadap kewenangan pemerintah daerah
  sebagaimana ditetapkan dala PP – yang belum asa
  ketentuan mengenai; kebijakan, standar, norma,
  kreteria, prosedur san pedoman dari pemerintah,
  dalam pelaksanaannya pemerintah daerah menunggu
  diterbitkannya ketentuan tersebut    (psl.9 ayat 1).
 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
  ditetapkan selambat-selambatnya dalam waktu 6
  (enam) bulan sejak ditetapkannya pp (psl. 9 ayat 2).
   PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM
  PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM
     PUSAT, PROPINSI DAN KAB/KOTA


 Kewennangan pemerintah PUSAT lebih banyak
  menetapkan kriteria dan standar serta kewenangan
  pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan
  pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.
 Kewenangan pemerintah PROPINSI sebagai
  pemerintah daerah otonom dan sekaligus wakil dari
  pemerintah pusat, lebih banyak mengatur
  pengelolaan sumberdaya dan bidang kegiatn lintas
  wlayah Kabupaten/Kota.
 Kewenangan pemerintah DAERAH Kabupaten/Kota
  lebih banyak mengatur pengelolaan sumberdaya dan
  kegiatan bidang-bidang yang terbatas dalam wilayah
  Kabupaten/Kota.
   PP N0.84 2000 TENTANG PEDOMAN
    ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


 Otonomi daerah adalah kewenangan daerah
  otonom untuk mengatur dan mengurus
  kepentingan masyarakat setempat menurut
  prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakt
  sesuai dengan peraturan peundang-undangan.
 Organisai perangkat daerah dibentuk berdasarkan
  pertimbangan-pertimbangan.
 Kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah
 Karakteristik. Potensi, dan kebutuhan daerah.
 Ketersediaan sumber daya aparatur
 Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan
  atau dengan fihak ke 3 (tiga)
          PP N0.100 th 2000

   Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
     (PNS) dalam jabatan struktural dengan
         ketentuan al., sebagai berikut.


 PNS yang diangkat dalam jabatan struktural
  belum mengikuti dan lulus pendidikan dan
  pelatihan kepemimpinan sesuai dengan
  tingkat jabatan struktural, wajib mengikuti
  dan lulus pemdidikan dan pelatihan
  kepemimpinan selambat-lambatnya 12 bulan
  sejak yang bersangkutan dilantik (psl.7).
 PP ini menghapus PP.N0.15 tahun 1992 dan
  perubahannya, terakhir PP.N0.67 th 1998
          KEADAAN, TANTANGAN
   IV         DAN STRATEGI


Faktor Penentu Pembangunan.
1. Keadaan daerah (sosial, politik, budaya, keamanan,
   fisik daerah dan sarana umum)
2. Rencana pembangunan (tujuan, sasaran, target
   pembangunan, strategi dan rencana pembangunan)
3. Sarana pembangunan (kelembagaan, dana, SDM,
   SDA yang tersedia)
4. Pengaruh luar (keadaan Sospol, ekonomi,
   keamanan, dunia dan kekuatan yang secara khusus
   mempengaruhi)
5. Pelaksanaan (ketentuan-ketentuan serta pengaturan
   dan Pelaksanaan rencana pembangunan)
KEADAAN SUATU NEGARA ATAU
   DAERAH PADA DASRNYA
    DITENTUKAN OLEH:

  Ekonomi, Politik, Pertahanan, Keamanan,
Sosial, Budaya, Letak Geografis, Fisik Wilayah,
            dan SDA yang dimiliki.

Untuk memberikan arahan pada pelaksanaan
pembangunan, perlu ditetapkan strategi setiap
aspek kegiatan pembangunan, terutama pada
                  aspek:


  Pelaku Ekonomi, Sektor Produktif, Wilaya
                 sasaran.
         TANTANGAN

 Keadaan yang tidak menguntungkan yang
harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam
  melaksanakan pembangunan baik dalam
           maupun luar negeri.


Politik, Sosbud, Lingkungan, Ekonomi dalam
 negeri, Perdagangan Luar Negeri, Hutang
 kepada Negara lain, dan Badan keuangan
       dunia, dan Globalisasi Ekonomi.
       STRATEGI
 PEMBANGUNAN NASIONAL

STRATEGI YANG DIPILIH PADA UMUMNYA
            MEMILIKI CIRI;

1. Simple, mudah dimengerti
2. Measurable, hasil jelas dan terukur
3. Applicable and Accountable, mudah
  dilaksanakan dam dipertanggungjawabkan
4. Riskless and Costless, Resiko kegagalan
  dan biaya kecil.
5. Target and Time-bond, mencapai
  target pada waktu yang ditentukan.
     Arabic way     : Sukran Katsier
     English way    : Thank   You
    Chinese Way    :    Xie Xie
  Ethiopian way       : Amesegnalehu
  Swaziland way    : Ngiyabonga
   Ugandan way      : Mwebale Nnyo

  Tanzanian way    : Ahsate Sana

 Indonesian way     : Terima Kasih
Zimbabwean way     : Siyabonga/Tatenda
  Javenees Way    : Matur Nuwun


                                         27
        Wassalamu’alaikum
warahmatullahi wabarakaatuh

								
To top