Bab V by cKByps

VIEWS: 13 PAGES: 8

									                                    Makalah

                PESANTREN DAN PERDAMAIAN REGIONAL

                   Badrus Sholeh* dan Abdul Mun’im DZ**
  *Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UIN Jakarta, dan Peneliti
                  Pusat Studi Perdamaian LP3ES Jakarta.
     **Direktur NU Online, dan Peneliti Senior CESDA-LP3ES Jakarta.

       Pesantren di Indonesia berhasil melakukan adaptasi dengan
perubahan lingkungannya. Kiprah komunitasnya seiring dengan tuntutan
zaman, sesuatu yang berbeda dengan sistem pendidikan Islam di beberapa
negara (madrasah di Pakistan, pondok di Malaysia). Dinamika mereka
ditopang dengan dukungan masyarakat dan pemerintah, yang peduli
terhadap perkembangan pesantren. Beberapa pengamat pesantren melihat
sebagai suksesnya pesantren dalam menghadapi tekanan luar, baik dari
negara, masyarakat maupun global. Karl Steenbrink dan Zamakhsyari
Dlofier memandang dinamika komunitas pesantren dipengaruhi beberapa
aspek: sistem nilai pendidikannya yang fleksibel, kuatnya hubungan elemen
tradisi pesantren, dan kebebasan yang diberikan oleh negara terhadap
pertumbuhan lembaga pendidikan Islam. Dinamika ini berlangsung sejak
masa kolonial, dengan mulainya jaringan ulama melayu dan Arab.
       Fondasi perubahan pesantren tidak hanya dipengaruhi oleh Kyai,
santri, dan pesantren (masjid) (Geertz, 1971) tetapi juga telah digerakkan
oleh elemen eksternal: media, politik dan masyarakat sipil. Karena itu
pesantren beradaptasi kedalam tuntutan sosial Indonesia, dengan persoalan
kompleks di level nasional dan global. Masyarakat pesantren telah
berkiprah dalam stabilitas internasional, dan rekonsiliasi regional. Mereka
telah terjun dalam memediasi persoalan dan konflik antara masyarakat dan
negara. Masyarakat petani, nelayan, buruh dan bahkan pelaku industri
menyerahkan peran komunitas pesantren sebagai wadah dan media
rekonsiliasi dengan pemerintah. Masyarakat petani Situbondo mendapat
perlindungan dari Pesantren Salafiah Syafi‟iyah, yang melakukan advokasi
atas hak-hak dasar terhadap perusahaan perkebunan pemerintah. Proses
rekonsiliasi juga diambil alih oleh pesantren dalam konflik komunal di Jawa,
Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan tempat lain di Indonesia.
       Kalau dicermati secara historis, berdasarkan studi tentang sepuluh
pesantren dalam lima wilayah Indonesia, terdapat spektrum dinamika baru
pesantren yang tidak hanya didominasi oleh Pesantren mainstream yang
didirikan sejak abad 19 dengan karakter inklusif, akomodatif dengan tradisi
lokal dan terbuka dengan dialog-dialog antar iman, tetapi juga Pesantren
jenis baru yang memiliki kecenderungan berbeda dengan pesantren
mainstream yang masih mayoritas di Indonesia. Kecenderungan mereka
radikal, eksklusif dan non-akomodatif, bahkan lekat dengan gerakan
kekerasan berlandaskan ideologi agama. Peran aktif mereka dalam



                                                                          1
dukungan Jihad ke Maluku dan Poso, baik melalui retorika dakwah maupun
pengiriman sukarelawan “pejuang” melawan Kristen Maluku dan Poso
bertolak belakang dengan ide, argumentasi dan gerakan pesantren
mainstream. Guruta K.H. Ambo Dalle (alm.), dilanjutkan dengan
penerusnya K.H. Faried Wajedy, M.A., pengasuh DDI-AD Mangkoso, Kab.
Barru, Sulawesi Selatan menolak upaya pengiriman sukarelawan ke Poso
dan Maluku. Keduanya menekankan pentingnya aktualisasi doktrin bahwa
Islam mengayomi kedamaian alam semesta (Al-Islam Rahmatan Lil Alamin).
Ini juga menjadi dasar pemikiran bahwa pelaksanaan Syari‟at Islam yang
sedang trend di Sulawesi Selatan senantiasa menghargai tradisi dan agama
lain. Argumentasi senada dilakukan oleh TGH Turmudzi, pengasuh
Pesantren Bagu, NTT, yang telah berupaya aktif menahan gelombang
dukungan atas Tablig Akbar di Mataram, yang kemudian menimbulkan
kerusuhan Mataram pada 2000. Tablig ini mengajak masyarakat Muslim
Mataram untuk merespon terdesaknya Muslim Maluku dalam kerusuhan
1999-2000. Tablig ini juga dilakukan oleh jaringan pesantren non-mainstream
di beberapa kota besar di Indonesia. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, mereka
juga getol berdakwah untuk penggalangan dana dan sukarelawan ke
Maluku dan Poso. Tetapi mereka tidak direspon positif oleh Muslim
setempat. Mayoritas pesantren mainstream bersama masyarakat Muslim
tetap konsisten mengembangkan gerakan kultural. Dalam penanggapi
gagasan pelaksanaan syari‟at Islam misalnya, para Kyai dan komunitas
pesantren melakukan gerakan Gerbang Marhamah. Gerakan ini secara tegas
berhadapan dengan gerakan destruktif Gerbang Malhamah. Gerakan ini juga
dilakukan di Situbondo, dengan keterlibatan komunitas pesantren Salafiah
Syafi‟iyah Sukorejo, Kab. Situbondo dalam pendampingan masyarakat
petani. Kebijakan kultural dan konstruktif jaringan komunitas pesantren
mainstream ini sayangnya tidak didukung secara merata dengan pesantren-
pesantren lainnya. Komitmen mereka dalam mengembangkan nilai-nilai dan
kehidupan pluralisme baik dikalangan pesantren maupun dengan
masyarakat sekitar yang berbeda etnis dan agama perlu diperkuat dan
diperluas baik frekuensi maupun substansinya.
       Kalau disimpulkan, studi ini terbagi kedalam beberapa pokok pikiran
sebagai berikut. Pertama, terjadi proses dialogis antara komunitas pesantren
dengan tradisi lokal. Islam Indonesia merupakan manifestasi akhir dari
akulturasi antara tradisi Islam Arab dengan tradisi lokal. Tetapi proses
evolutif ini mendapat tantangan dari fenomena tumbuhnya pesantren baru
yang cenderung eksklusif, menolak dialogis antara Islam dan tradisi lokal.
Kedua, komunitas pesantren juga memiliki peran aktif dalam membendung
derasnya kerusuhan dan konflik yang terjadi sejak paruh akhir Orde Baru.
Elit pesantren melakukan upaya preventif dan rekonsiliasi antar komunitas
berbeda etnis dan agama di Situbondo, Tasikmalaya dan Mataram. Mereka
juga membendung emosi Muslim ketika berkembang retorika yang
mengajak Jihad melawan Kristen Maluku dan Poso. Upaya damai ini
seringkali dimentahkan oleh kebijakan kontraproduktif keamanan nasional



                                                                          2
dan sekelompok elit politik yang memiliki interest tersendiri atas kerusuhan
dan konflik ini. Disamping semakin menguatnya pertumbuhan pesantren
baru radikal yang mengedepankan pendekatan kekerasan, dari pada upaya
damai, dialogis dan rekonsiliatif. Ketiga, jaringan komunitas pesantren juga
telah mengembangkan gerakan penyetaraan peran laki-laki dan perempuan
melalui pelembagaan gerakan masyarakat sipil. Lembaga non pemerintah
(ornop) ini menjamur, dan dipelopori oleh para alumni pesantren. Dalam
observasi dan interview di beberapa pesantren, diakui oleh para elit dan
komunitas pesantren bahwa keterbukaan dan kesadaran penyetaraan peran
tidak dibarengi dengan keseimbangan potensi SDM. Walaupun demikian,
tradisi pemisahan pesantren perempuan dan laki-laki yang selama berabad-
abad terjadi di pesantren memberi peluang bagi para santri putri dan asatizah
(guru-guru perempuan) untuk bersaing setara dengan santri putra. Tetapi
mereka mendapat tantangan atas tekanan budaya patriarkal yang mengakar
tidak hanya di pesantren, tetapi juga di banyak komunitas berbagai etnis di
Indonesia. Terakhir, komunitas pesantren juga menjadi basis gerakan
pluralisme, keberagaman etnis dan agama. Di masing-masing pesantren,
para kyai memainkan peran berbeda-beda dalam mengusung gerakan
pluralisme ini. K.H. Mahfuz, pengasuh pesantren Edi Mancoro Salatiga
misalnya telah lebih dari satu dekade mempelopori kesadaran hidup
bersama dalam perbedaan teologis. Gerakan ini dilakukan bersama dengan
para tokoh non Muslim di Salatiga. Kuatnya dukungan intelektual Muslim
dan Kristen dalam gerakan ini menciptakan kesinambungan dan kontinuitas.
Kesadaran yang sama dilakukan oleh para elit pesantren DDI Mangkoso,
Sulawesi Selatan dan pesantren Bagu, NTT. Keempat pola potensi jaringan
komunitas pesantren ini akan menjadi modal sosial untuk membangun
kehidupan masyarakat Indonesia lebih dinamis dalam kesadaran
multikulturalisme.
        Pola tradisi, sikap dan gerakan jaringan komunitas ini mendapat
tantangan serius dari tekanan kekerasan dan radikalisme gerakan yang
dilakukan oleh milisi-milisi laskar sejak terjadinya kerusuhan antar
komunitas berbeda agama pasca runtuhnya Orde Baru. Euforia kebebasan
ekspresi dalam periode Reformasi memberi kesempatan bagi kelompok-
kelompok militan ini untuk berkampanye (baik lewat gerakan jalanan
maupun mimbar-mimbar agama) dan memobilisasi gerakan. Mereka tidak
terkontrol akibat tiadanya instrumen legal yang mengatur gerakan masif,
khususnya berbasis ideologi agama. Kontradiksi hukum ini diperparah
dengan runtuhnya bangunan organisasi dan jaringan gerakan reformasi, dan
ketidakmampuan negara dalam membendung derasnya perilaku korup dan
disparitas sumberdaya legislatif. Peristiwa yang menimbulkan terpecahnya
sikap dan gerakan ini adalah munculnya serangan terorisme pada 2001, yang
menyudutkan komunitas Muslim.
        Peristiwa 9/11 mengarahkan perhatian dunia terhadap masyarakat
Muslim. Imej, brand, dan cap atas kekerasan ini ditujukan kepada jaringan
Jamaah Islamiah (JI) yang dianggap bertanggungjawab atas peristiwa ini.



                                                                           3
Kemudian lebih spesifik Muslim Indonesia setelah Bom Bali, Oktober 2002,
bom BEJ Jakarta, bom Makassar, bom Kuningan dan bom-bom lainnya.
Peristiwa ini mempertanyakan ulang peran lembaga pendidikan Islam tertua
di Indonesia: Pesantren. Fakta membuktikan bahwa banyak alumni
pesantren yang terlibat aktif dalam         gerakan kekerasan ini. Tetapi
berdasarkan riset lapangan selama dua bulan termasuk dibeberapa
pesantren yang diduga aktif dalam gerakan ini bahwa sikap militansi
kekerasan oleh orang-orang yang notabene disebut teroris tidak disebabkan
dari sistem pengajaran dan pendidikan pesantren. Mereka sangat kuat
dipengaruhi oleh pengalaman setelah selesai pendidikan di pesantren, baik
di Malaysia, Afghanistan maupun tempat dan kegiatan lain. Mereka juga
mendapat inspirasi dan kekuatan gerakan dari jaringan yang dibangun
berdasarkan ikatan organisasi dan gerakan tertentu. Diantaranya adalah
ikatan jaringan veteran Afghanistan. Pertukaran ide, gagasan dan
pengalaman baru mereka di Malaysia, Afghanistan dan bahkan di
Mindanao, Filipina Selatan menciptakan tradisi baru Islam yang cenderung
pro-kekerasan. Generalisasi atas perubahan komunitas pesantren yang
dianggap lebih radikal sempat mencuat akibat terjadinya kekerasan-
kekerasan ini. Padahal, secara kualitatif dan kuantitatif mereka adalah
kelompok minoritas yang diuntungkan oleh keadaan nasional yang tidak
stabil secara politis dan ekonomis. Tentu saja, mayoritas Pesantren tetap
mengedepankan pendekatan evolutif dan damai. Mereka telah berperan
dalam menjaga kehidupan multikultural sejak awal pendiriannya dan aktif
dalam proses-proses rekonsiliasi dan dialog dalam periode konflik dan
kerusuhan. Tetapi dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menopang
peran-peran mayoritas pesantren ini.
       Melihat fenomena dinamika perubahan pesantren baik karena
pengaruh jaringan maupun tekanan nasional dan global, diperlukan
langkah-langkah strategis. Pertama, kebijakan makro nasional, regional dan
global. Perlunya rekonstruksi instrumen hukum yang adil, fair dan
transparan atas tindakan kekerasan, khususnya menyangkut kelompok
masif agama. Tekanan global atas gerakan kekerasan yang dilakukan oleh
sekelompok jaringan Muslim hendaknya tidak menyudutkan masyarakat
Muslim secara luas. Tentu saja, dibutuhkan upaya kerjasama secara
langsung antara lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan lembaga
internasional. Kedua, perlunya pendidikan alternatif bagi pelajar-pelajar dan
komunitas pesantren dalam mengembangkan nilai-nilai pluralitas. Dan
ketiga, penguatan terhadap kualitas kurikulum dan sistim pendidikan
sangat dibutuhkan oleh pesantren, yang dalam jangka panjang akan
meredam pengaruh negatif bangkitnya gerakan-gerakan militan Islam.
       Perlu diperhatikan bahwa radikalisme tidak tumbuh karena
pendidikan di pesantren atau karena eksistensi alumni Timur Tengah.
Pendidikan Islam, seliteral apapun tidak akan mempengaruhi orang untuk
menjadi radikal atau terlibat dalam jaringan kelompok Islam militan, apalagi
ikut dalam pemboman atas nama Islam. Sejak abad 15, jaringan Ulama



                                                                           4
Nusantara dan Timur Tengah melahirkan ulama, aktifis sosial dan
intelektual. Dan tidak ada yang terlibat dalam gerakan Islam radikal, hingga
abad 20. Mereka yang terlibat lebih banyak dipengaruhi pengalaman politik
atau kekecewaan terhadap kinerja ormas Islam. Mereka sebagian juga
terinspirasi oleh kebijakan Amerika Serikat dan sebagian negara Barat yang
memiliki pola kebijakan yang mereka klaim merugikan umat Islam. Antara
lain kebijakan yang tidak seimbang antara Palestina dan Israel. Pemihakan
yang berlebihan terhadap Israel sangat mengecewakan mereka. Di
Indonesia, tumbuhnya gerakan radikal dan milisi Islam juga dipicu oleh
timbulnya konflik di Maluku dan Poso sejak awal tahun 1999. Melalui
pemberitaan yang provokatif dan informasi beberapa korban yang mendapat
kesempatan penggalangan solidaritas di berbagai masjid dan majelis taklim
di Jawa dan Sulawesi Selatan – „bahwa Muslim terdesak oleh pasukan
Kristen‟ – maka secara spontan kelompok solidaritas „Jihad‟. Terbentuknya
pasukan jihad ini mendapat momentum dan sambutan meriah pada saat
lemahnya posisi negara. Pemerintah dipandang gagal dalam melindungi
masyarakat di daerah konflik, dan dampaknya terjadi penggalangan milisi
keamanan sukarela.
       Besarnya antusiasme pemuda Muslim terhadap lahirnya Laskar Jihad
di Yogyakarta dan Laskar Mujahidin di Solo dan Jakarta, serta Laskar
Jundullah di Sulawesi Selatan, juga didorong oleh krisis moneter
berkepanjangan. Banyak pemuda penganggur akibat putus kerja yang
mendaftar dalam milisi ini. Diantara mereka bahkan baru belajar Islam
secara intensive ketika masuk dalam jaringan laskar ini. Mereka mencoba
mencari pengalaman baru di Maluku dan Poso. Kini pasca konflik, terutama
di kota-kota besar – antara lain Kota Ambon, Buru, Ternate, Poso- mereka
berdagang dan bertani ditempat mereka yang baru, sambil melanjutkan
dakwah dan penyebaran agama.

Menuju Perdamaian Regional: Reposisi Pesantren
       Disamping peran pesantren dalam perdamaian ditingkat lokal dan
nasional, komunitasnya juga merambah peran wilayah yang lebih luas.
Dengan potensi SDM yang semakin kuat akibat kesempatan pendidikan
pasca pesantren, mereka telah menjadi ‟diplomat negara‟ dalam
mewujudkan cita-cita bangsa: mewujudkan kedamaian dunia. Mereka telah
mendapat kepercayaan untuk membantu negara-negara tetangga untuk
mengatasi konflik etnis dan agama, dan menyebarkan kesadaran kedamaian
melalui dialog antar iman. Beberapa alumni pesantren yang menjadi kajian
buku ini, telah berkiprah dalam intelektualisme di dunia global. Misalnya,
alumni Pesantren Al Mukmin Ngruki juga telah merambah profesi lintas
negara, sebagai jurnalis, akademisi dan sekaligus guru. Pesantren damai
ditebarkan melalui peran-peran sejenis ini. Secara lebih dinamis, komunitas
pesantren berbasis ormas Islam: Nahdlatul Ulama, mendapat peran sangat
strategis untuk menjembatani masyarakat Muslim Patani dan pemerintah
Thailand. Peran perdamaian di tingkat regional ini telah dilakukan



                                                                          5
komunitas NU sejak puluhan tahun, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi
juga di Timur Tengah. Pertanyaan lebih spesifik adalah apakah peran damai
komunitas pesantren telah menciptakan dan mewarnai komunitas Muslim di
Asia Tenggara? Bagaimana peran mereka dalam jaringan ulama di Asia
Tenggara dan Timur Tengah yang terjalin sejak beberapa abad lampau?
Pertanyaan ini akan menggiring kita kedalam jejak historis bagaimana
pembentukan komunitas Muslim di wilayah Asia Tenggara sangat
dipengaruhi oleh kiprah pesantren, dan sangat berdampak terhadap
perdamaian dan stabilitas di wilayah ini. Demikian juga komunitas
pesantren yang aktif di ormas Islam Muhammadiyah. Selain memperkuat
pendidikan dasar, menengah dan tinggi, ulama Muhammadiyah juga aktif
menebarkan perdamaian melalui pembangunan kesadaran hubungan antar
agama, dan dialog antar iman. Peran damai ini perlu dilacak dalam sejarah
bagaimana wilayah ini berbeda dengan Muslim di Timur Tengah.
        Asia Tenggara tempat berkembangnya peradaban Islam yang berbeda
dengan Islam di Timur Tengah. Islam mengalami adaptasi dan akulturasi
dengan agama dan tradisi lokal. Muslim di Asia Tenggara memiliki karakter
toleran, lembut dan budi luhur. Muslim di wilayah ini seringkali disebut
‟Malay Muslim’. Mungkin karena mayoritas Muslim yang menyebar
diberbagai negara di Asia Tenggara berbahasa Melayu. Ini sebabkan oleh
kelahiran atau jaringan pendidikan. Sejak puluhan tahun, ratusan ulama dari
Malaysia, Brunei dan Thailand pernah belajar di pesantren atau madrasah di
Indonesia. Ulama Indonesia juga menyebarkan Islam di negara Asia
Tenggara, antara lain Pesantren Lukmanul Hakim di Johor yang
menghebohkan itu, didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar
Ba‟asyir. Banyak ulama muda dari berbagai negara di Asia Tenggara belajar
di pesantren ini. Meskipun akhirnya dibubarkan karena sebagian komunitas
pesantren ini dianggap terlibat dalam Bom Bali, 12 Oktober 2002. Setidaknya,
apabila dilihat dalam sejarah, banyak ulama besar Nusantara menyebarkan
pengaruh ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Jaringan ulama Melayu ini
menurut Azyumardi Azra (2003) telah eksis selama beberapa abad, tidak
hanya menjembatani ilmu Islam Arab dan Islam Nusantara, tetapi juga
menerjemahkan Islam dalam konteks masyarakat Melayu yang berbeda
dengan masyarakat Arab.
        Beberapa karakter penting Malay Muslim yaitu: pertama, ideologi
pemikirannya Sunni (Ahlussunnah Wal Jamaah) yang menekankan stabilitas
dan keramahan dengan warna ideologi lain. Dalam aspek politik Malay
Muslim juga menebarkan aspek kompromistis dan harmony. Tiga negara
Malay Muslim: Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam adalah par
excellence dari politik masyarakat Muslim Melayu, yang mengutamakan
kompromi, akomodatif dan mengedepankan komunalisme-kekompakan
atau di Indonesia disebut gotong royong-kekeluargaan. Tradisi ini adalah
produk dari adaptasi dan akulturasi agama Islam Arab dan agama-budaya
lokal Asia Tenggara yang menghasilkan agama-tradisi baru: Muslim Melayu.
Dua partai politik besar Muslim Melayu: UMNO dan Golkar mencerminkan



                                                                          6
sikap adaptasi ini. Akomodatif dalam beragama dan tetap menguasai politik
‟persatuan‟. Hal ini diperkuat dengan eksistensi pemimpin kedua partai
dalam kekuasaan tertinggi pemerintahan masing-masing: Abdullah Badawi
dan Yusuf Kalla.
        Berbeda dengan Muslim di Thailand dan Filipina yang mengalami
guncangan terus menerus. Dalam kondisi minoritas, mereka ‟dipaksa‟ untuk
tunduk dalam tradisi mayoritas yang didominasi oleh tradisi dan politik non
Muslim. Meskipun demikian kekuatan ‟ulama melayu‟ dikedua wilayah ini
masih sangat diperhitungkan. Karena itu, tidak heran ketika Ulama NU
diundang oleh Perdana Menteri Thaksin dan Raja Thailand untuk
menjembatani perpecahan (gap) antara pemerintah Thailand dan Muslim
Patani, Ulama NU melakukan pendekatan Islam Melayu. Mereka berhasil
menjembatani, dan membuat kemajuan untuk menyusun ulang Muslim
Patani baru dalam payung Pemerintah dan Raja Thailand. Pasca
pemerintahan Thaksin, perdana menteri Thailand yang baru pun mengajak
Indonesia untuk membantu penyelesain krisis di Thailand Selatan, dan tentu
saja Menlu Hassan Wirayuda mendorong KH Hasyim Muzadi untuk
melanjutkan langkah-langkah yang pernah dirintis. Pendekatan Melayu
dalam rekonsiliasi ini akan sangat strategis, tidak hanya menyatukan
hubungan yang retak antara Muslim Patani dan Pemerintah Thailand, tetapi
juga revitalisasi pendidikan Islam melayu yang mulai hilang akibat penetrasi
tentara Thailand, dan semakin kuatnya pengaruh Wahabi dalam pengajaran
dan pendidikan madrasah di Thailand Selatan. Hal yang sama, juga menjadi
fenomena di Filipina-yang barangkali lebih sulit karena lebih jauh dari
tradisi Melayu.
        Sedangkan Muslim Singapura tidak mengalami tekanan seperti di
Thailand dan Filipina, meskipun sama-sama minoritas. Kemajuan ekonomi
dan kokohnya pemerintahan Singapura memberi kesempatan yang luas bagi
Muslim Singapura yang mayoritas Muslim Melayu untuk maju bersaing
dengan etnis lain, khususnya China dan India. Tradisi melayu tetap hidup di
Singapura, dan membentuk koloni –masyarakat Melayu Singapura- yang
tumbuh nasionalisme dibawah Negara Singapura yang kaya. Banyak tokoh
Muslim Singapura yang berhasil menjadi pengusaha, politisi dan intelektual
ternama, mampu bersaing dengan etnis China yang dominan dan India.
Muslim Melayu Singapura tidak hanya damai karena kemakmuran dan
tingkat pendidikan yang merata, tetapi khususnya terjaganya tradisi Melayu
dalam masyarakat. Muslim Melayu Singapura menjaga toleransi dan
perdamaian dengan dominasi masyarakat Chinese Singapura dan India.

Tantangan Baru
      Tradisi damai dan komitmen dalam menjaga toleransi dan kerjasama
Malay Muslim di Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir mendapat
tantangan kuat, akibat derasnya tradisi Wahabi dalam pendidikan Islam di
Asia Tenggara, dan khususnya tekanan global atas klaim tumbuhnya
gerakan terorisme di Asia Tenggara. Tulisan Sidney Jones tentang Jamaah



                                                                          7
Islamiah (JI), Rohan Gunaratna dalam Inside Alqaidah, dan terutama setelah
terbitnya karya Nasir Abbas tentang JI mengguncang ulama di Asia
Tenggara, bagaimana bisa gerakan radikalisme dan terorisme bisa
berkembang dalam alam Muslim Melayu? Seolah mereka ‟kecolongan‟ atas
eksistensi gerakan ini. Ini menjadi tantangan baru, bagaimana tradisi Malay
Muslim dilakukan revitalisasi dalam pendidikan, politik dan budaya agar
bisa memenuhi tuntutan masyarakat baru Asia Tenggara, yang sedang
survive dalam tekanan ekonomi global. Trauma krisis ekonomi belum pulih
dalam kehidupan masyarakat, dan ini akan mudah dimasuki oleh tradisi
baru yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Jihad yang dulu di
pesantren dan madrasah memiliki makna luhur, menciptakan kedamaian
dan kemajuan dalam masyarakat, kini mendapat nuansa dan interpretasi
baru dengan kekerasan dan perang. Tantangan juga semakin berat dengan
trend politisasi regulasi syari‟at Islam, yang jauh dari nilai-nilai dan
kebiasaan Muslim Melayu yang tidak suka atas formalisasi Islam. Muslim
Melayu menyajikan Islam secara substantif dan kultral. Budaya hedonis
politisi yang pragmatis ini akan menjadi bumerang bagi masa depan Muslim
di Asia Tenggara dalam jangka panjang. Muslim Indonesia yang dulu dilihat
damai dalam beribadah dan bermuamalah (termasuk bersiasah), kini dilihat
oleh Muslim Malaysia dan Singapura sebagai saudara tua yang berubah dan
nampak menegangkan (kalau tidak menakutkan). Semakin pudarnya tradisi
Muslim Melayu dalam paruh kedua dekade terakhir membutuhkan daya
juang dan pikir serius bagaimana upaya revitalisasi dan refleksi atas
pengembangan pendidikan dan dakwah yang lebih humanis dan toleran.
Kedamaian tradisi Malay Muslim harus dikembalikan, dengan kerjasama
yang kuat antara Ulama dan Umara. Ini akan mencipkan wilayah yang
damai dan makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karta raharja, Baldatun
Tayyibah Wa Rabbun Gafur.




                                                                            8

								
To top