SEKILAS TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA (THR)

Document Sample
SEKILAS TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA (THR) Powered By Docstoc
					            HAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BAGI BURUH




Setiap menjelang Lebaran kaum buruh di Indonesia selalu dihadapkan dengan permasalahan
tentang pelaksanaan THR, beberapa pertanyaan yang sering muncul di kalangan kaum buruh
adalah: tentang apa itu THR, berapa seharusnya jumlah THR yang berhak diterima oleh
buruh dan bagaimana cara mendapatkannya dari majikan (pengusaha). Sangat ironis apabila
sampai saat ini masih banyak kaum buruh di Indonesia yang belum memahami betul soal
tersebut. Kenapa ada Tunjangan? Tunjangan dikenal karena upah rendah dan bersifat tidak
tetap mengikuti sifat kerja, dan secara tendensius oleh pengusaha diilusikan sebagai insentif
masa kerja. Tunjangan tidak dibutuhkan buruh karena upah yang sangat rendah. Dipilih oleh
pengusaha karena sifatnya yang temporal atau tidak tetap. Karenanya ini cara pengusaha
menghindar dari biaya tetap atas buruh. Jadi tunjangan tidak dibutuhkan apabila upah cukup
dan bersifat tetap. Karena itu tuntutan pokok tetap upah cukup dan bersifat tetap, sementara
tunjangan apa pun jenisnya bersifat taktis saat ini mengingat upah yang jauh dari sekedar
cukup. Masalah THR sering kali muncul hampir tiap tahun menjelang hari raya Idul fitri dan
menimbulkan berbagai macam persoalan khususnya dikalangan buruh karena memang masih
banyak kaum buruh yang tidak mendapatkan THR, atau apabila mendapatkannya tidak sesuai
dengan apa yang semestinya menjadi haknya, sehingga lagi-lagi pihak buruhlah yang menjadi
korban dan yang selalu saja dirugikan, masalah-masalah yang terjadi adalah masih banyak
buruh yang menerima tidak sesuai drngan aturan besaran THR yang diberikan oleh majikan
(perusahaan), bahkan dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh pengusaha
tidak sedikit kaum buruh yang sudah bekerja bertahun-tahun tetap saja tidak mendapatkan
sama sekali hak atas THR. padahal THR merupakan salah satu hak dasar/normatif buruh
yang wajib diberikan oleh pengusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-
undangan.
Hal ini selain dikarenakan kaum buruh kurang memahami secara lebih terang dan lengkap
tentang masalah-masalah hak dasar/normatif (THR) yang semestinya didapat oleh buruh juga
terlebih disebabkan karena peran pemerintah dalam hal ini DISNAKERTRANS yang tidak
menjalankan fungsinya dalam melakukan kontrol pengawasan terhadap perusahaan-
perusahaan yang melakukan pelanggaran pemberian THR terhadap buruhnya. sehingga suka
tidak suka kaum buruh dipaksa untuk berjuang apabila menginginkan semua hak-haknya
dapat terpenuhi dan diberikan oleh pengusaha.
Sampai saat ini pelaksanaan THR masih menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 04/Men/1994. Menurut Peraturan Menteri (Permen) 04/1994, yang dimaksud THR
adalah pendapatan buruh yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau
keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Banyak
orang salah mengartikan bahwa THR merupakan pendapatan tambahan, sehingga orang
menyebutnya dengan istilah "gaji ke-13". Hak atas THR akibat dari rendahnya upah dan sifat
kerja yang bersifat tidak tetap demikian juga dengan upah. Maka THR sebenarnya
kedudukannya sama dengan insentif atas masa kerja atau waktu kerja. Hak ini kongkrit
menjadi tuntutan kebutuhan hidup kaum buruh beserta keluarganya ditengah situasi ekonomi
yang semakin terpuruk saat ini, dimana harga-harga kebutuhan hidup yang semakin tinggi
akibat adi peraturan pemerintah yang menaikkan harga BBM, sedangkan upah buruh yang
sangat minim/rendah, lihat saja 45 item komponen dalam konsep penyusunan upah misalnya,
selain hanya dihitung berdasarkan kebutuhan hidup minimum bagi buruh lajang juga tidak
ada komponen kebutuhan hidup buruh untuk mendapatkan tunjangan/biaya dalam
menjalankan ibadah dimana salah satunya adalah merayakan Hari Raya Keagamaan.
Sehingga sudah semestinya kaum buruh mendapatkan hak atas Tunjangan Hari Raya (THR).
Meskipun peraturan mengenai THR sudah ada yaitu Peraturan Menteri (Permen) 04/1994,
akan tetapi pada kenyataannya buruh tidak secara otomatis mendapatkan apa yang
semestinya menjadi haknya, karena pada kenyataan banyak para majikan (pengusaha) yang
tidak memberikan hak atas THR kepada buruhnya sesuai dengan ketentuan. Banyak cara
ditempuh oleh pihak pengusaha untuk mengindar dari kewajibannya untuk membayar THR,
dan banyak cara dia melipat-gandakan kerja menjelang hari raya untuk menjaga stok barang.
Termasuk membeli hari libur dan lembur dengan upah yang rendah. Beberapa praktek yang
umum dilakukan oleh pengusaha yang dapat kita simpulkan diantaranya adalah:
Pertama menggunakan alasan yang sangat lazim dan umum dilakukan oleh para pengusaha
yaitu perusahaan tidak mampu memberikan THR sesuai ketentuan, sehingga dengan alasan
tersebut pengusaha hanya memberikan THR atas dasar memampuan dan kemauan dari
pengusaha saja padahal semua majikan/pengusaha selama ini tidak pernah terbuka soal
keadaan perusahaan yang sebenarnya dan berapa keuntungan perusahaan dari proses
produksinya selama ini, padahal apabila kita memeriksa yang sebenarnya pesanan atas
barang secara umum meningkat selama menjelang lebaran. Termasuk untuk menjaga stok
(langkah ini juga ditempuh untuk mengantisipasi kerugian bila pengusaha mendengar ada
rencana aksi). Jadi tidak ada alasan tidak mampu! Akibatnya banyak buruh tidak
mendapatkan THR sesuai ketentuan yang berlaku. Alasan tersebut sebenarnya adalah alasan
yang tidak memiliki dasar sama sekali, karena memang sudah menjadi tabi’at dari semua
pengusaha yang selalu mengatakan perusahaan rugi, dan tidak pernah menyampaikan kepada
buruhnya apabila perusahaan mendapatkan untung besar. Watak ini sangat melekat pada diri
pengusaha sejak jaman kelahirannya.
Kedua dengan cara menggunakan tenaga kerja buruh kontrak dan out sourcing sehingga
dengan alasan status tersebut pengusaha tidak bersedia memberikan THR pada buruhnya
meskipun sudah bekerja bertahun tahun bahkan puluhan tahun sekalipun, padahal Menurut
Pasal 2 Permen 04/1994, pengusaha wajib membayar buruh yang sudah bekerja secara
berturut-turut selama 3 bulan atau lebih. Peraturan ini tidak membedakan status buruh,
apakah buruh tetap, buruh kontrak, ataupun buruh paruh waktu. Asal seorang buruh telah
bekerja selama 3 bulan berturut-turut, maka ia berhak atas THR. Sekalipun sudah ada aturan
namun pada kenyataannya mayoritas pengusaha tidak bersedia tunduk pada aturan tersebut
sehingga aturan hanya sebatas aturan belaka. Dan apabila buruh mulai memahami haknya
tersebut dan berusaha mendapatkan haknya maka pengusaha segera memutus sementara
kontrak kerjanya sebelum masa pemberian THR dan segera membuat kontrak baru sesudah
hari raya. Semua itu pada intinya adalah upaya dari para pengusaha agar terhindar dari
kewajibannya membayar THR.
Ketiga cara yang paling keji dilakukan oleh para pengusaha agar terhindar dari kewajiban
membayar THR adalah dengan memanfaatkan ketidak tahuan buruh tentang hak atas THR,
yaitu menyebar kebohongan dengan mengelabuhi buruh berlagak layaknya orang yang baik
hati dan dermawan dengan memberikan hadiah hari raya berupa pemberian bingkisan
pakaian, makanan/buah-buahan dan sedikit uang, padahal apabila dihitung total peberian
hadiah hari raya tersebut ternyata kurang bahkan jauh dari ketentuan yang seharusnya
didapat oleh buruh. Pajak dengan natura atau barang memang dibenarkan max 25% dari
THR. Akan tetapi mengingat harga barang yang beriubah-ubah dan berkecenderungan turun,
maka secara prinsip buruh kehilangan THR 25% apabila dirupakan barang!!!. Dan masih
banyak lagi cara-cara yang dilakukan pengusaha agar terhindar dari kewajibannya
memberikan THR.
Berikut ini beberapa penjelasan yang ada dalam Peraturan Menteri nomor 04 tahun 1994;
Siapa yang wajib membayar THR?
Menurut Permen 04/1994, setiap orang yang mempekerjakan orang lain disebut pengusaha
dan wajib membayar THR. Peraturan perundang-undangan tidak mempersoalkan apakah
seorang pengusaha itu perseorangan, memiliki perseroan terbatas, yayasan, atau
perkumpulan. Pada intinya, setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan
upah wajib membayar THR.
Apa semua buruh berhak atas THR?
Menurut Pasal 2 Permen 04/1994, pengusaha wajib membayar buruh yang sudah bekerja
secara berturut-turut selama 3 bulan atau lebih. Peraturan ini tidak membedakan status
buruh, apakah buruh tetap, buruh kontrak, ataupun buruh paruh waktu. Asal seorang buruh
telah bekerja selama 3 bulan berturut-turut, maka ia berhak mendapatkan THR.
Berapa Besar THR yang harus didapat buruh?
Bahwa besaran uang THR yang harus diterima seorang buruh sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 Permen 04/1994 dengan rumus sebagai berikut.
1.     Masa kerja 12 bulan atau lebih    : 1 x upah sebulan. (upah pokok + Tunjangan tetap)
2.     Masa kerja 3 - 12 bulan           : jumlah bulan masa kerja x 1 bulan upah
                                                         12 bulan
3.     Buruh dengan sistem upah borongan, maka besaran THR dihitung berdasarkan rata-
       rata tiga upah+tunjangan terakhir yang dibawah pulang. Hitungan per bulan adalah
       rata-rata dibulatkan ke atas dari upah tiga bulan tersebut.


Yang harus dicatat, ketentuan THR menurut Permen 04/1994 adalah ketentuan jumlah
minimum. Apabila perusahaan memiliki aturan perusahaan, atau kesepakatan kerja bersama,
atau kesepakatan kerja yang memuat ketentuan jumlah THR lebih dari ketentuan peraturan
tersebut, maka jumlah yang lebih tinggi yang berlaku. Sebaliknya, apabila ada ketentuan yang
mengatur jumlah THR lebih kecil dari ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut, maka
yang berlaku adalah ketentuan Permen 04/1994.
Sebagai contoh: A telah bekerja sebagai buruh kontrak di PT XYZ selama 5 bulan. Sebagai
karyawan si A mendapat upah pokok Rp 2.000.000 ditambah tunjangan kesehatan Rp
200.000 dan tunjangan transportasi Rp 500.000. Maka A berhak mendapat THR sejumlah:


5 bulan
---------- x (Rp 2.000.000 + Rp 500.000 + Rp 200.000) = Rp 1.125.000,-
12 bulan


Kapan THR harus dibayarkan?
Menurut Permen 04/1994, THR harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya
keagamanaan si pekerja. Namun apabila ada kesepakatan antara pengusaha dan karyawan
untuk menentukan hari lain pembayaran THR, hal itu dibolehkan. Untuk menhindari
persoalan pemberian THR maka penting bagi kita untuk jauh-jauh hari minimal satu bulan
sebelum waktu pelaksanaan THR sudah menyampaikan tuntutan tentang besaran THR yang
harus diterima buruh dan memastikan waktu pelaksanaannya.
Bolehkah THR dalam bentuk barang?
Menurut Pasal 5 Permen 04/1994, THR bisa diberikan dalam bentuk selain uang dengan
syarat sebagai berikut:
1.     Harus ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha terlebih dahulu,
2.     Nilai yang diberikan dalam bentuk non-tunai maksimal 25% dari seluruh nilai THR
       yang berhak diterima karyawan, dan
3.     Barang tersebut selain minuman keras, obat-obatan, dan bahan obat, serta
4.     Diberikan bersamaan pembayaran THR.
Bagaimana jika dipecat (PHK) sebelum Hari Raya?
Banyak perusahaan yang memecat (PHK) karyawannya sebelum Hari Raya atau membuat
kontrak yang berakhir sebelum Hari Raya untuk menghindari kewajiban membayar THR.
Namun sebenarnya Permen 04/1994 sudah mengantisipasi melalui Pasal 6 yang mengatur
bahwa pekerja yang dipecat (PHK) maksimum 30 hari sebelum Hari Raya si pekerja, ia tetap
berhak atas THR.
Sedangkan untuk buruh kontrak yang kontraknya berakhir paling lama 30 hari sebelum Hari
Raya si pekerja, ia tidak berhak atas THR.


Bagaimana jika perusahaan tidak mampu?
Pasal 7 Permen 04/1994 menentukan, apabila pengusaha tidak mampu membayar THR boleh
membayar THR lebih kecil dari ketentuan yang berlaku dengan syarat:
1. Mengajukan permohonan penyimpangan jumlah pembayaran THR kepadaDirektur
   Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen
   Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Pengajuan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya karyawannya.
3. Mengenai jumlah THR yang wajib dibayarkan ditentukan oleh Direktur Jenderal
   Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga
   Kerja dan Transmigrasi.
Bagaimana jika pengusaha melanggar ketentuan ini?
Menurut Pasal 8 Permen 04/1994, pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran THR
diancam dengan hukuman baik pidana kurungan maupun denda.
Namun kenyataannya meskipun ditemui pelanggaran mengenai pelaksanaan THR di banyak
perusahaan sampai saat ini belum ada satupun perusahaan yang mendapatkan sangsi berupa
pidana maupun denda dari pemerintah, karena memang tidak ada keseriusan sedikitpun dari
pemerintah hari ini dalam menjalankan dan melaksanakan peraturan yang mereka buat
sendiri. Sehingga semakin meneguhkan pandangan dan sikap kita kaum buruh siapa
sebenarnya pemerintah hari ini, yang tak lain adalah para pengusaha komperador, tuan tanah
dan kapitalis birokrat yang korup dan selalu saja membela dan melindungi para pengusaha
meskipun sudah nyata terbukti melakukan pelanggraran.
Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran THR dan prosedur
pengurusannya berdasarkan peraturan pemerintah dan tanggung-jawab serikat
dengan aksi massanya
Jika hak atas THR selama ini dilanggar oleh pengusaha, maka buruh harus bisa segera
mengkonsolidasikan seluruh buruh yang bekerja di pabrik dan membangun kekuatan dengan
mendirikan serikat buruh apabila disitu belum ada serikat, jika sudah berdiri serikat maka
para pimpinan serikat harus segera mengkonsolidasikan seluruh anggotanya dan mengajukan
tuntutan bersama kepada pihak pengusaha. Dan apabila pengusaha tidak bersedia memenuhi
tuntutan sebagaimana diatur dalam ketentuan berlaku maka serikat bisa membuat pengaduan
pelanggaran hak normatif buruh kepada DISNAKER sekaligus merancang aksi massa dengan
cara mogok kerja, karena hanya dengan jalan itulah buruh dapat memaksa pengusaha
memberikan haknya kaum buruh, sedangkan proses melalui jalur hukum adalah perjuangan
sekunder yang juga penting dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat aksi massa yang
dilancarkan.
Karena mengingat banyaknya pelanggaran atas pelaksanaan THR maka sebisa mungkin para
aktivis/pimpinan Serikat buruh yang mempunyai komitmen kepedulian terhadap buruh agar
bersedia membantu dengan berjuang bersama dengan cara membuat posko pengaduan
masalah pelanggaran THR dan membangun kerjasama dengan sektor lain yang peduli dan
bersedia mendukung perjuangan buruh.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:58
posted:11/23/2011
language:Indonesian
pages:5