RANCANGAN Disempurnakan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 20 TAHUN 2006 by 99Ss392a

VIEWS: 335 PAGES: 23

									                              RANCANGAN
                            (Disempurnakan)
                 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
                         NOMOR 20 TAHUN 2006

                                  TENTANG
                              KEUANGAN DESA

                  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                             BUPATI KUNINGAN,

Menimbang   :   a. bahwa dengan adanya tuntutan dinamika penyelenggaraan
                   Pemerintahan Desa yang terus berkembang dan berlakunya
                   Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
                   Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
                   Desa, maka perlu ditetapkan kembali pengaturan mengenai
                   Keuangan Desa;
                b. bahwa pengaturan mengenai Keuangan Desa dilakukan sebagai
                   pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan
                   dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
                c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk
                   menjamin adanya kepastian hukum dipandang perlu menetapkan
                   Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
Mengingat   :   1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
                   Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
                   Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
                2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
                   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
                   Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
                3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
                   Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran
                   Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
                   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
                4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
                   (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor    158 , Tambahan
                   Lembaran Negara Nomor 4587);
                5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001 tentang
                   Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala
                   Desa atau Dipilih/diangkat Menjadi Kepala Desa;
                6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005
                   tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
                   Tahun 2005 Nomor 24 seri E , Tambahan Lembaran Daerah
                   Nomor 30);
                7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2005
                   tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
                   2005 Nomor 6 seri A , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 ).




                                      1
                        Dengan Persetujuan Bersama
           DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
                                 dengan
                            BUPATI KUNINGAN

                                  MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG KEUANGAN DESA.

                                    BAB I
                               KETENTUAN UMUM

                                       Pasal 1
           Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
           1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
               Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
               Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negera
               Republik Indonesia.
           2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
           3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
               DPRD Kabupaten Kuningan.
           4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
               adalah APBD Kabupaten Kuningan.
           5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan.
           6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kuningan.
           7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
               Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
               mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
               adat-istiadat setempat.
           8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
               penyelenggara Pemerintahan Desa.
           9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin
               penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
           10. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala
               Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan teknis, admnistrasi
               maupun kegiatan dalam wilayah.
           11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
               Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
               Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
           12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
               dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa
               barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubung dengan pelaksanaan
               hak dan kewajiban.
           13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes
               adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
               disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam
               Peraturan Desa.
           14. Tahun Anggaran adalah kurun waktu anggaran dari tanggal 1 Januari
               sampai dengan 31 Desember.
           15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh
               BPD dan Kepala Desa.

                                        2
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana bagian dari
    dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi
    Desa dengan menganut azas pemerataan dan keadilan.

                                BAB II
                       KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

                              Bagian Pertama
                                  Umum

                                Pasal 2
(1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan
    Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
    Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah;
(2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh
    Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    (APBD);
(3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh
    Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
    (APBN);
(4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)
    dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

                             Bagian Kedua
                         Sumber Pendapatan Desa

                                   Pasal 3
(1) Sumber Pendapatan Asli Desa terdiri atas :
     a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
        1. Hasil Usaha Desa;
        2. Hasil Kekayaan Desa;
        3. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
        4. Hasil gotong-royong;
        5. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
    b. Bantuan dari Pemerintah Daerah, yang meliputi :
        1. Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
        2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang
            diterima oleh Pemerintah Daerah, yang pembagiannya untuk
            setiap Desa secara proporsional serta merupakan Alokasi Dana
            Desa.
     c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
     d. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
(2) Sumber Pendapatan Desa yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Desa
    tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah
    Provinsi dan Pemerintah.
(3) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam
    APBDes.
(4) Kekayaan Desa berupa Tanah Hak Pakai Desa tidak boleh disewakan,
    atau dikontrakkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, apabila lebih dari
    dari 1(satu) tahun anggaran harus seijin Bupati.


                              3
                                  Pasal 4
Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurup a point 2
terdiri atas :
a. Tanah Hak pakai Desa;
b. Pasar Desa;
c. Pasar hewan milik Desa;
d. Bangunan Desa;
e. Jalan Desa;
f. Lumbung Desa;
g. Tempat rekreasi yang dikelola oleh Desa;
h. Lain-lain Kekayaan milik Desa.

                                  Pasal 5
(1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun
    retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
    Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah
    Desa.
(2) Pungutan retribusi yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan
    dipungut atau diambil oleh Pemerintah Daerah.
(3) Bagian Desa dari perolehan Bagian Pajak dan retribusi Daerah ditetapkan
    dengan Keputusan Bupati.

                                Pasal 6
(1) Pemberian Hibah atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
    ayat (1) Hurup d, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak
    penyumbang kepada Desa.
(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang
    tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris Kekayaan milik Desa
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APBDes.

                                  Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.


                                 BAB III
                                 APBDes

                              Bagian Pertama
                                Penetapan

                                  Pasal 8
Rancangan APBDes disusun oleh Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

                               Bagian Kedua
                   Azas-azas Pengelolaan keuangan Desa

                                Pasal 9
Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan
perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, partisipatif, adil dan
bertanggung jawab.
                             4
                               Pasal 10
APBDes merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam tahun anggaran
bersangkutan.
                               Pasal 11
APBDes, Perubahan APBDes dan perhitungan APBDes ditetapkan dengan
Peraturan Desa dan merupakan Dokumen Desa.

                                 Pasal 12
Penyusunan APBDes, dalam penganggaran pengeluaran harus didukung
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

                                  Pasal 13
Sisa lebih perhitungan APBDes dicatat sebagai saldo awal pada APBDes tahun
berikutnya.

                               Pasal 14
Semua pendapatan dan Belanja Desa dicatat dan dikelola dalam APBDes

                               Bagian Ketiga
                     Pejabat Pengelola Keuangan Desa

                               Pasal 15
(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaaan pengelolaan keuangan Desa.
(2) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1), Kepala Desa melimpahkan sebagian atau seluruh kegiatan
    pengelolaan keuangan kepada Perangkat Desa berupa perencanaan,
    pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan .

                                Pasal 16
(1) Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa harus
    mengangkat Bendahara Desa dari Perangkat Desa yang mempunyai
    keahlian di bidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan
    dapat dipercaya
(2) Bendahara Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan
    penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pencatatan pembukuan dan
    mempertanggungjawabkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Desa.

                                 Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

                                   Pasal 18
Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

                             Bagian Keempat
                            Perubahan APBDes

                                Pasal 19
(1) Perubahan APBDes dilakukan sehubungan :
    a. Kebijaksanaan pemerintah yang lebih atas.
    b. Penyesuaian akibat adanya selisih target penerimaan Desa yang
       ditetapkan.
    c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
                             5
(2) Perubahan APBDes ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun
    anggaran berakhir.

                              Bagian Kelima
                             Struktur APBDes

                                  Pasal 20
(1) Struktur APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
    a. Pendapatan Desa;
    b. Belanja Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
    dari :
    a. Sisa lebih perhitungan APBDes tahun yang lalu;
    b. Pendapatan Asli Desa;
    c. Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten;
    d. Bantuan Pemerintah Provinsi;
    e. Bantuan Pemerintah;
    f. Lain-lain Pendapatan yang sah.
(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b terdiri dari :
    a. Belanja Rutin;
    b. Belanja Pembangunan.

                              Bagian Keenam
                        Proses Penyusunan APBDes

                                 Pasal 21
(1) APBDes disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran
    yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja dari
    perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.
(2) Rancangan   APBDes disusun       oleh Pemerintah     Desa dengan
    memperhatikan arah dan kebijakan ekonomi dan keuangan Desa.
(3) Arah dan kebijakan ekonomi dan keuangan Desa sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2), ditetapkan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan BPD,
    dituangkan dalam Berita Acara.

                                  Pasal 22
Proses Penyusunan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :
a. Dengar pendapat BPD dengan masyarakat dan penyusunan perkiraan awal
   APBDes oleh Pemerintah Desa;
b. Perumusan Kebijakan umum APBDes antara Pemerintah Desa
   dengan BPD;
c. Pembahasan skala prioritas oleh Pemerintah Desa dengan BPD;
d. Perumusan Rancangan APBDes oleh Pemerintah;
e. Pembahasan Rancangan APBDes dilakukan oleh Pemerintah Desa dan
   BPD;
f. Penetapan APBDes.

                                 Pasal 23
(1) APBDes ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa
    selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten.
(2) Tahun APBDes sama dengan tahun anggaran Kabupaten.



                             6
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
    Kepala Desa dengan persetujuan bersama BPD.
(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan
    dalam rapat paripurna BPD.

                              Bagian Ketujuh
                           Pelaksanaan APBDes

                                 Pasal 24
Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes tidak dapat
dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

                            Pasal 25
(1) Setiap pembebanan APBDes harus didukung oleh bukti-bukti yang
    lengkap dan sah.
(2) Pengeluaran atas beban APBDes       harus dipertanggungjawabkan atas
    kebenaran- kebenarannya.

                               Pasal 26
(1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka
    disediakan dalam bagian anggaran tersendiri dalam kelompok belanja
    rutin.
(2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka untuk
    penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak
    tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
    Keuangan Pemerintah Desa.
(3) Pengeluaran Anggaran Belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) diberitahukan kepada BPD.

                                 Pasal 27
(1) Pengelola Administrasi Keuangan Desa dilakukan oleh seorang bendahara
    Desa.
(2) Bendahara Desa bertanggungjawab kepada pejabat pengelola Keuangan
    Desa.
(3) Bendahara Desa dan pejabat Pengelola Keuangan Desa diangkat oleh
    Kepala Desa.
                            Bagian Kedelapan
                         Pengelolaan Barang Desa
                              Pasal 28
Pengelolaan barang Desa yang menghasilkan penerimaan termasuk dari
pelelangan umum maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke
Kas Desa.

                                  Pasal 29
(1) Milik Desa yang tidak bergerak, tidak boleh dipindahtangankan, dijadikan
    agunan, disewakan, digunausahakan atau diserahkan pemakaiannya
    dengan cara bagaimanapun tanpa persetujuan BPD.
(2) Milik Desa yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak
    boleh dipindahtangankan, dijadikan atau dipergunakan sebagai jaminan.


                              7
                                 Pasal 30
(1) Pencatatan barang Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Kepala Desa adalah pengguna dan pengelola barang Desa bagi Perangkat
    Desa yang dipimpinnya.

                             Bagian Kesembilan
                            Perhitungan APBDes

                                Pasal 31
(1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Desa wajib membuat
    perhitungan APBDes     yang memuat perbandingan antara Rencana
    APBDes dengan Realisasi APBDes.
(2) Perhitungan APBDes harus menghitung selisih antara rencana pendapatan
    dengan realisasi pendapatan dan rencana belanja dengan realisasi belanja
    disertai penjelasannya.

                                 Pasal 32
Penetapan sisa lebih perhitungan APBDes selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

                             Bagian Kesepuluh
                            Tuntutan Ganti Rugi

                                Pasal 33
(1) Bendahara Desa yang dalam melaksanakan tugasnya merugikan Desa
    dikenakan tuntutan perbendaharaan.
(2) Perangkat Desa bukan Bendahara yang dalam melaksanakan tugasnya
    merugikan Desa dikenakan tuntutan ganti rugi.

                                 Pasal 34
(1) Apabila penyelesaian kerugian Desa diselesaikan melalui Badan Peradilan
    dan hasil Putusan Hakim Peradilan menetapkan pengembalian kerugian
    Desa, maka pengembalian kerugian Desa tersebut harus disetor ke Kas
    Desa.
(2) Tata cara dan prosedur penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa mengacu kepada
    pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

                                BAB IV
                           ALOKASI DANA DESA

                              Bagian Pertama
                                  Umum

                                Pasal 35
(1) ADD adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber
    dari dana perimbangan keuangan.
(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai
    program penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan
    masyarakat.
harjo pasal 7 dan 8 dinjelasan

                              8
                                Pasal 36
(1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sekurang-kurangnya
    sebesar 10 % ( sepuluh per seratus) dari bagian dana perimbangan
    keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah yang
    pembagiannnya untuk setiap desa diatur secara proporsional.
(2) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari:
    a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
    b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

                                Pasal 37
(1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan
    kepada Desa dengan ketentuan :
    a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) sebesar 60 % (enampuluh
       perseratus) dari total ADD diberikan kepada setiap Desa dengan
       jumlah yang sama.
    b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40 % (empatpuluh
       perseratus) dari total ADD diberikan kepada setiap Desa dengan
       memperhatikan bobot Desa.
(2) Besaran ADD setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

                                Bagian Kedua
                      Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

                                 Pasal 38
(1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan
    dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes.
(2) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD, direncanakan, dilaksanakan dan
    dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di
    Desa.
(3) Seluruh kegiatan harus dapat          dipertanggungjawabkan      secara
    administrasi, teknis dan hukum.
(4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan
    terkendali.

                             Bagian Ketiga
                         Penentuan Besaran ADD

                                   Pasal 39
(1) ADD yang diterima oleh desa adalah hasil penjumlahan dari Alokasi Dana
    Desa Minimum (ADDM) yang dibagi rata seluruh desa, ditambah dengan
    hasil perkalian antara bobot desa dengan Alokasi Dana Desa Proporsional
    (ADDP).
(2) Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)           adalah dana yang diperoleh
    60 % (enampuluh persen) dari ADD.
(3) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah dana yang diperoleh
    40 % (empatpuluh persen) dari ADD.
(4) Bobot Desa adalah potensi relatif yang diperhitungkan dari Indeks
    Kebutuhan Desa, Indeks Potensi Desa dan Indeks Insentif Desa.



                             9
                             Bagian Keempat
                            Rumus Penetapan

                               Pasal 40
(1) Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD setiap Desa.
(2) Rumus yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    berdasarkan asas merata dan adil.
    a. Yang dimaksud asas Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama
       untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
    b. Yang dimaksud dengan asas Adil adalah besarnya bagian ADD yang
       dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai Bobot
       Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu,
       selanjutnya disebut ADDP.

                                  Pasal 41
(1) Penentuan besarnya     ADD     yang diterima    setiap   Desa   dengan
    menggunakan rumus :

      ADDx= ADDMx + ADDPx

    Dengan penjelasan :
    - ADD         = Total Alokasi Dana Desa se kabupaten
    - ADDx        = Alokasi Dana Desa x.
    - ADDMx       = Alokasi Dana Desa Minimal Desa x
    - ADDPx       = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa x.
(2) Alokasi Dana Desa Minimum yang diterima setiap desa menggunakan
    rumus:

                        60 % x ADD
           ADDMx =
                        Jumlah Desa



(3) Alokasi Dana Desa Proporsional menggunakan rumus :


        ADDPx= BDx x (ADD -∑ ADDM)

    Dengan penjelasan :
    BDx          = Nilai Bobot Desa x
    ∑ ADDM       = Jumlah Seluruh Alokasi Dana Minimum


                                 Pasal 42
(1) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan
    beberapa variabel independen.
(2) Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya
    nilai Bobot Desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung
    antara satu Desa dengan Desa lainnya.

                             10
(3) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai Bobot Desa
    (BDx) dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan berdasarkan
    karakter, budaya dan ketersediaan data Desa.
(4) Variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah variabel
    yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai Bobot Desa (BDx), varibel
    utama ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesehatan
    masyarakat dan pelayanan dasar umum antar Desa secara bertahap dan
    mengatasi kemiskinan struktural masyarakat. Variabel utama ini
    meliputi :
    a. Kemiskinan;
    b. Pendidikan Dasar;
    c. Kesehatan;
    d. Keterjangkauan Desa.
(5) Variabel tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
    merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing Desa.
    Variabel tambahan ini meliputi :
    a. Jumlah Penduduk;
    b. Luas Wilayah;
    c. Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
    d. Partisipasi Masyarakat;
    e. Sarana keagamaan.
(6) Angka yang dimasukkan ke dalam rumus adalah angka yang didasarkan
    oleh data-data yang dimiliki Desa.
(7) Besarnya Nilai Bobot Desa (BDx) dapat dihitung dengan menggunakan
    rumus :


        BDx = a1 KV1 + a2 KV2 + a3 KV3 + ……. an KVn



      BDx               = Nilai Bobot Desa untuk Desa.
      KV1, KV2, KVn     = Koefisien Variabel Pertama, kedua dan seterusnya.
      a1, a2, a... an   = Angka Bobot masing-masing variabel.


                                  Pasal 43
(1) Koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa yang dimiliki oleh Desa
    yang dihitung berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat
    (4).
(2) Koefisien variabel Desa merupakan perbandingan antara angka variabel
    setiap Desa dengan jumlah total variabel seluruh Desa.




                             11
(3) Berdasarkan koefisien variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan
    menggunakan rumus :

           KV1, 2 …….. n = V1, 2 ……… n
                           ∑ Vn



         Keterangan :
         KV1, 2.. n     = Nilai koefisien variabel pertama, kedua
                          dan seterusnya.
         V1, 2 ……… n = Angka variabel pertama, kedua dan seterusnya.
         ∑ Vn           = Jumlah angka variabel pertama,
                           kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa.


                               Pasal 44
(1) Angka bobot masing-masing variabel utama ditambahkan variabel
    tambahan harus berjumlah 1 (satu) atau 100 %;


           a1 + a2 + ………. an = 1



         Keterangan :
        - a1 + a2 ………. an         = Angka bobot variabel pertama, kedua
                                  dan seterusnya.

(2) Angka Bobot Variabel utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
    (4) ditetapkan :

                Variabel             Angka bobot (a)       %
         Kemiskinan                           0,13         13
         Pendidikan Dasar                     0,15         15
         Kesehatan                            0,12         12
         Keterjangkauan                       0,20         20
         Jumlah Bobot ………                     0,60         60

(3) Angka bobot variabel tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
    ayat (5), ditetapkan :

                  Variabel            Angka Bobot (a)      %
         Jumlah Penduduk                      0,07          7
         Luas wilayah                         0,10         10
         Jumlah RT/RW                         0,09          9
         Partisipasi Masyarakat               0,05          5
         Sarana Keagamaan                     0,09          9
         Jumlah Bobot ………                     0,40         40




                             12
                             Bagian Kelima
                            Pengelolaan ADD

                                Pasal 45
(1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa                yang
    pengelolaannya melalui APBDes, sesuai dengan pedoman           yang
    ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai
    belanja rutin dan belanja pembangunan di Desa .
(3) Dalam bagian belanja rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
    mengenai pengeluaran berupa tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
    Desa.

                              Pasal 46
(1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan
    BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes tahun yang
    bersangkutan.
(2) Rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan Pemerintah Daerah
    dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Semua penerimaan dan pengeluaran sebagai akibat diberikannya
    perimbangan keuangan Pemerintah Daerah dan Desa dicatat dan
    dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara
    umum desa.
(4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dikoordinasikan oleh
    Pemerintah Desa.

                            Bagian Keenam
                  Pertanggungjawaban Penggunaan ADD

                              Pasal 47
(1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD secara khusus dilaporkan kepada
    Bupati melalui Camat .
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh
    Camat dilakukan pengkajian dan penelitian atas kebenaran formal dan
    materiil.
(3) Hasil pengkajian dan penelitian Camat sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) dilaporkan kepada Bupati.
(4) Tata cara pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

                                 Pasal 48
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, sebagai salah
satu syarat penerimaan ADD berikutnya.




                           13
                             Bagian Ketujuh
                         Dana Pangarem-ngarem

                                 Pasal 49
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan dari
    jabatannya diberikan uang penghargaan berupa dana pangarem-ngarem
    yang bersumber dari APBD.
(2) Besaran pemberian Dana pangarem-ngarem Kepala Desa dan Perangkat
    Desa dihitung berdasarkan masa bakti/jabatan.

                                 Pasal 50
Besaran pemberian dana pangarem-ngarem kepada Kepala Desa dan
Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

                            BAB V
      KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

                             Bagian Pertama
                            Jenis Penghasilan

                                 Pasal 51
 Jenis Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :
 a. Penghasilan tetap.
 b. Tunjangan perbaikan penghasilan.
 c. Bantuan Kesehatan.
                                  Pasal 52
 Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 51 huruf a dan b sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum
 Regional Kabupaten.

                                 Pasal 53
 (1) Penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat
     Desa bersumber dari kekayaaan Desa berupa bengkok dan atau Tanah
     Hak Pakai Desa.
 (2) Pengaturan mengenai luas dan lokasi bengkok dan atau Hak Pakai Desa
     ditetapkan berdasarkan adat dan asal usul Desa bersangkutan yang
     diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

                                Pasal 54
 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan penghasilan.
 (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan
     untuk menutupi selisih kurang jumlah penghasilan yang diterima dengan
     Upah Minimum Regional Kabupaten.

                                Pasal 55
 (1) Bantuan Kesehatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
     yang memerlukan perawatan kesehatan.
 (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
     APBDes yang bersumber dari ADD.


                            14
                            Bagian Kedua
                          Sumber Penghasilan

                              Pasal 56
(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari
    kekayaan desa yang berupa tanah hak pakai desa dan dimasukkan ke
    dalam APBDes.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, bersumber
    dari APBDes yang berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten dan atau
    Bantuan Pemerintah Provinsi yang menjadi bagian pendapatan Desa
    yang dicantumkan dalam APBDes.
(3) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c
    bersumber dari APBD Kabupten yang besarannya ditetapkan dengan
    Keputusan Bupati dan menjadi bagian Pendapatan Desa yang
    dicantumkan dalam APBDes.


                                Bagian Ketiga
                             Besarnya Penghasilan

                                    Pasal 57
(1) Luas tanah hak pakai desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
    (1) ditetapkan berdasarkan adat dan asal-usul desa yang bersangkutan,
    yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa mengacu kepada
    pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebanyak-
    banyaknya 30% (Tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa Minimal
    (ADDM) yang diterima Desa yang bersangkutan.
(3) Besaran tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) adalah :
   a. 20 % (Dua puluh per seratus) untuk Kepala Desa.
   b. 80 % (Delapan puluh perseratus) untuk Perangkat Desa dengan
      besaran yang sama, dengan ketentuan besaran tunjangan masing-
      masing Perangkat Desa setinggi-tingginya 80 % (Delapan puluh
      perseratus) dari tunjangan Kepala Desa.

                                Pasal 58
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), tidak berlaku
bagi Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

                              BAB VI
                    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

                              Pasal 59
Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi Penggunaan keuangan
Desa.




                           15
                                BAB VII
                                SANKSI

                                Pasal 60
Bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala
desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel
diberikan sanksi berupa pengurangan ADD pada tahun berikutnya.


                              BAB VIII
                        KETENTUAN PERALIHAN

                                 Pasal 61
Peraturan pelaksanaan mengenai Keuangan Desa sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai
ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.




                               BAB IX
                         KETENTUAN PENUTUP

                                Pasal 62
(1) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan
    selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal
    ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
(2) Sosialisasi Peraturan Daerah ini dilakukan sampai dengan dinyatakan
    berlaku efektif.
(3) Peraturan Daerah ini harus sudah dilaksanakan secara efektif selambat-
    lambatnya dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak ditetapkan.


                                 Pasal 63
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah :
1. Nomor 16 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
   (APBDes) Dalam Kabupaten Kuningan;
2. Nomor 17 tahun 2003 tentang Dana Alokasi Desa;
3. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.




                           16
                                               Pasal 64
              Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

              Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
              Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

                                           Disahkan di    Kuningan
                                           Pada tanggal                 2006


                                                          BUPATI KUNINGAN




                                                    AANG HAMID SUGANDA


Diundangkan di Kuningan
Pada Tanggal                  2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN




          MOMON ROCHMANA




      LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2006 NOMOR                    SERI




                                         17
                                       PENJELASAN
                                           Atas
                       PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
                                NOMOR         TAHUN 2006
                                         TENTANG
                                     KEUANGAN DESA




I.    UMUM
            Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa merupakan pelaksanaan dari Undang-
      undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dxaerah dan Peraturan
      Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.
             Peraturan Daerah ini sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003
      tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Kabupaten Kuningan,
      Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Desa, Peraturan Daerah
      Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa yang di dalamnya memuat
      pokok pikiran bahwa desa harus mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
      pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dan digali dari
      potensi desa sendiri, disamping pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah
      Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu desa harus mampu menggali dan
      mengelola sumber pendapatan dari potensi yang ada tersebut, sesuai dengan peraturan
      perundang-undangan.
            Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan akan mudah untuk mengarahkan agar
      pemanfaatan sumber pendapatan dan kekayaan desa lebih berdayaguna dan
      berhasilguna dalam penyelenggaran pemerintrahan dan pembangunan desa.
            Atas beberapa pertimbangan tersebut perlu mengatur keuangan desa dengan
      Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.


II.   PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

      Pasal 1
          Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah
          ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu
          sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

      Pasal 2
         Cukup jelas

      Pasal 3
         Ayat (1)
             Huruf a
               Cukup jelas
             Huruf b
               1. Dari Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (empat puluh
                  perseratus) diberikan langsung kepada Desa.



                                            18
        2. Yang dimaksud “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan
           daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak daerah dan sumber daya
           alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
           Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh
           Pemerintahan Desa dengan ketentuan 30 % (tigapuluh persen) digunakan
           untuk Tunjangan Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa dan 70 %
           (tujuhpuluh persen digunakan pemberdayaan masyarakat.
     Huruf c
         Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala
         Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Pemerintah Provinsi digunakan untuk
         percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
     Huruf d
         Yang dimaksud dengan “hibah“ dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum
         wakaf untuk memindahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda
         miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
         sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan
         umum.
         Yang dimaksud dengan “sumbangan pihak ketiga” dapat berupa hadiah,
         wakaf, donasi dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan
         dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.
  Ayat (2)
   Cukup jelas
  Ayat (3)
   Cukup jelas
  Ayat (4)
   Yang dimaksud dengan menyewakan atau mengontrakkan tanah hak pakai desa
   lebih dari 1 (satu) tahun adalah Kepala Desa dapat menyewakan atau
   mengontrakkan tanah hak pakai desa setiap tahun dengan periodesasi sewa atau
   kontrak yang diperbaharui setiap tahun. Dikecualikan bagi Tanah Kas Desa yang
   dialihfungsikan, dapat dilakukan perjanjian sewa atau kontrak lebih dari 1(satu)
   tahun anggaran atas seijin Bupati.

Pasal 4
   Cukup   jelas
Pasal 5
   Cukup   jelas
Pasal 6
   Cukup   jelas
Pasal 7
   Cukup   jelas
Pasal 8
   Cukup   jelas
Pasal 9
   Cukup   jelas
Pasal 10
   Cukup   jelas
Pasal 11
   Cukup   jelas
Pasal 12
   Cukup   jelas
Pasal 13
   Cukup   jelas


                                     19
Pasal 14
   Cukup jelas

Pasal 15
   Cukup jelas

Pasal 16
   Cukup jelas

Pasal 17
   Cukup jelas

Pasal 18
   Cukup jelas

Pasal 19
   Cukup jelas

Pasal 20
   Cukup jelas

Pasal 21
   Cukup jelas

Pasal 22
   Cukup jelas

Pasal 23
   Cukup jelas

Pasal 24
   Cukup jelas

Pasal 25
   Cukup jelas

Pasal 26
   Cukup jelas

Pasal 27
   Cukup jelas

Pasal 28
   Cukup jelas

Pasal 29
   Cukup jelas

Pasal 30
   Cukup jelas

Pasal 31
   Cukup jelas

                 20
Pasal 32
   Cukup jelas

Pasal 33
   Cukup jelas

Pasal 34
   Cukup jelas

Pasal 35
   Ayat (1)
      Cukup jelas
   Ayat (2)
      ADD bertujuan untuk :
      a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan
         pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat seuai
         kewenangannya.
      b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa            dalam
         perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisifatif
         sesuai dengan potensi desa.
      c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan
         berusaha bagi masyarakat desa;
      d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 36
   Ayat (1)
       Yang dimaksud dengan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan
       daerah adalah terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana
       Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.
   Ayat (2)
       Cukup jelas

Pasal 37
   Ayat (1)
       Tata cara penghitungan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan memperhatikan
       ketentuan sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal
       22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah
       Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
   Ayat (2)
       Cukup jelas

Pasal 38
   Cukup jelas

Pasal 39
   Cukup jelas

Pasal 40
   Cukup jelas

Pasal 41
   Cukup jelas


                                       21
Pasal 42
   Cukup jelas

Pasal 43
   Cukup jelas

Pasal 44
   Cukup jelas

Pasal 45
   Cukup jelas

Pasal 46
   Cukup jelas

Pasal 47
   Cukup jelas

Pasal 48
   Cukup jelas

Pasal 49
   Cukup jelas

Pasal 50
   Cukup jelas

Pasal 51
   Cukup jelas

Pasal 52
   Cukup jelas

Pasal 53
   Cukup jelas

Pasal 54
   Cukup jelas

Pasal 55
   Cukup jelas

Pasal 56
   Cukup jelas

Pasal 57
   Cukup jelas

Pasal 58
   Cukup jelas

Pasal 59
   Cukup jelas


                 22
   Pasal 60
      Yang dimaksud dengan transparan adalah penggunaan dana yang secara umum
      dapat diketahui oleh masyarakat tentang sumber dan penggunaan dana untuk
      pelaksanaan pembangunan.
      Yang dimaksud dengan partisipatif adalah pengelolaan uang untuk kepentingan
      pembangunan melibatkan masyarakat melalui mekanisme musyawarah dengan BPD
      dan seuai dengan APBDes.
      Yang dimaksud dengan akuntabel adalah pengelolaan dana dalam pelaksanaan
      pembangunan dapat dipertangungjawabkan secara administratif dan fisik hasil
      pembangunan.

   Pasal 61
      Cukup jelas

   Pasal 62
      Cukup jelas

   Pasal 63
      Cukup jelas

   Pasal 64
      Cukup jelas




TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR            SERI




                                      23

								
To top