Docstoc

Makalah Pengelolaan Kurikulum

Document Sample
Makalah Pengelolaan Kurikulum Powered By Docstoc
					                                          BAB I

                                   PENDAHULUAN




1.1     Latar Belakang

        Pengelolaan merupakan upaya menata sumber daya agar organisasi
terwujud secara produktif. Sedangkan kurikulum berkaitan dengan sesuatu yang
dijadikan pedoman dalam segala kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk
kegiatan kegiatan belajar mengajar di kelas.
        Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah adalah kurikulum standar
nasional. Dalam implementasinya, sekolah dapat memperdaya, memperkaya, dan
memodifikasi kurikulum yang telah dibuat pemerintah pusat dan tentunya tetap
pada koridor yang ditentukan pemerintah dalam artian tidak boleh mengurangi isi
kurikulum yang berlaku secara nasional.
        Dalam hal pengelolaan kurikulum pada sekolah kategori mandiri/standar
nasional, kurikulum yang dapat digunakan adalah kurikulum yang disusun satuan
pendidikan atau lebih dikenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
dengan pengorganisasian materi kurikulum dibuat menjadi materi umum/wajib
dan materi khusus/pilihan. Bentuk pengelolaan yang sesuai adalah kurikulum
yang disusun menggunakan pendekatan satuan kredit semester.
        Penerepan satuan kredit semester (SKS) pada sekolah kategori mandiri
(SKM)/sekolah standar nasional (SSN) memang tergolong baru. Sistem belajar
yang diterapkan di perguruan tinggi ini dicoba diterapkan di sekolah yang sudah
kategori mandiri dan standar nasional. Dalam PP No. 19 tahun 2005 pun
dijelaskan sekolah standar nasional dimungkinkan untuk menarapkan SKS.
        Namun tentunya dengan diberlakukan SKS ini diharapkan mutu
pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan dapat bersaing secara global
dengan negara-negara maju.




Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                1
1.2     Rumusan Masalah


        1. Pengertian sekolah standar nasional?
        2. Apa saja Karakteristik Sekolah Standar Nasional?
        3. Apa saja tahapan pengelolaan kurikulum?
        4. Bagaimana proses pengelolaan kurikulum pada sekolah kategori
            mandiri/standar nasional (SSN)?


1.3     Tujuan penulisan


        -   Untuk mengetahui dan memberikan informasi bagaimana konsep,
            pengertian, dan karakteristik sekolah standar nasional.
        -   Untuk mengetahui dan memberikan informasi mengenai tahapan-
            tahapan pengelolaan kurikulum.
        -   Untuk mengetahui dan memberikan informasi mengenai proses
            pengelolaan kurikulum pada sekolah yang berstandar nasional.


1.4     Manfaat Penulisan
        -   Agar kita bisa memahami dan mengerti mengenai pengelolaan
            kurikulum.
        -   Semoga dengan penulisan makalah ini kita dapat mengetahui lebih
            lanjut mengenai proses pengelolaan kurikulum di sekolah standar
            nasional (SSN).


1.5     Metode Penulisan


        Metode penulisan kami lakukan dengan metode kepustakaan dan browsing
dari internet.




Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                             2
                                          BAB II
                                    KAJIAN TEORI


2.1     Pengertian Kurikulum


        Pasal 1 butir 19 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya sendiri, pelajaran itu
sendiri merupakan suatu pengalaman masa lampau yang memberi pengaruh
berarti dalam pengembangan ilmu, moral, sikap, dan perilaku individu di masa
yang aka datang. Kurikulum nasional yang bersifat minimal pada dasarnya dapat
dimodifikasi untuk melayani kebutuhan siswa yang memiliki kecerdasan dan
kemampuan luar biasa.


2.2     Konsep Sekolah Standar Nasional

        Penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa
pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah atau hampir memenuhi
standar nasional ke dalam kategori mandiri. Penjelasan selanjutnya menyebutkan
bahwa sekolah kategori mandiri (SKM) harus menerapkan sistem kredit semester
(SKS). SKS adalah salah satu sistem penerapan program pendidikan yang
menempatkan peserta didik sebagai subyek. Pembelajaran berpusat pada peserta
didik, yaitu bagaimana peserta didik belajar. Peserta didik diberi kebebasan untuk
merencanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan minat, kemampuan, dan harapan
masing-masing (Chandramohan, 2006).
        Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan
bahwa sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan
yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang
diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Mengacu pada konsep tersebut,



Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                   3
SKS dapat diterapkan untuk menunjang realisasi konsep belajar tuntas yang
digunakan dalam menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Pada Sistem Kredit Semester, setiap satu satuan kredit semester (1 SKS) berbobot
dua jam kegiatan pembelajaran per minggu selama 16 minggu per semester. Pada
SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, satu jam kegiatan
tatap muka berlangsung selama 45 menit, sedangkan 25 menit kegiatan terstruktur
dan 25 menit kegiatan mandiri.
        Dengan demikian, penerapan SKS pada KTSP perlu dilakukan
penyesuaian dengan menggunakan pendekatan pembelajaran tuntas di mana
satuan kegiatan belajar peserta didik tidak diukur berdasarkan lama waktu
kegiatan per minggu-semester tetapi pada satuan (unit) kompetensi yang dicapai.




Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                    4
                                         BAB III
                                    PEMBAHASAN


3.1 Pengertian Sekolah Standar Nasional


        Sekolah Kategori Mandiri (SKM)/Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah
sekolah yang hampir atau sudah memenuhi standar nasional pendidikan.
        Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Standar Nasional Pendidikan terdiri dari delapan standar yaitu standar isi, standar,
kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian pendidikan. Pengertian masing-masing standar tersebut adalah:
a. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang
    dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan
    kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus
    dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
b. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang
    mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
c. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan
    prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam
    jabatan.
d. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
    pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai
    standar kompetensi lulusan.
e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang
    berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga,
    tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain,
    tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan
    untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi
    informasi dan komunikasi.


Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                     5
f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
      dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada
      tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar
      tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya
      biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
h. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang
      berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar
      peserta didik.


3.2      Karateristik SKM/SSN

Beberapa karakteristik Sekolah Standar Nasional adalah:

      1. Kebulatan kurikulum dan beban belajar peserta didik dinyatakan dalam
         satuan kredit semester (sks).
      2. Kurikulum terdiri atas tiga kelompok mata pelajaran, yaitu pokok, pilihan
         wajib dan pilihan bebas.
      3. Mata pelajaran pokok harus diambil oleh semua peserta didik karena
         mendasari pembentukan kemampuan umum yang diperlukan untuk
         kehidupan     sehari-hari     dan       mendasari   pembentukan     kemampuan
         akademik/profesional        yang    akan     menjadi   karir   sebagai   sumber
         penghidupan. Mata pelajaran wajib mencakup : Agama, Bahasa Indonesia,
         PPKn, Matematika, IPA, IPS dan Olah Raga (pembentukan moral
         beragama, berkomunikasi, matematik, IPA dan IPS).
      4. Mata pelajaran pilihan wajib, yaitu :
         a. Kelompok Agama yaitu Agama Islam, Agama Kristen, Agama Hindu,
             dan Agama Budha sesuia dengan keyakinan masing-masing peserta
             didik.
         b. Kelompok Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan bahasa
             lain, bagi peserta didik yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi
             dengan mengambil bidang sastra dan budaya.


Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                         6
        c. Kelompok IPA, yaitu Kimia dan Biologi, bagi peserta didik yang akan
            melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan mengambil bidang
            kedokteran, farmasi, biologi, pertanian, dan sejenisnya.
        d. Kelompok Pasti, Matematika dan Fisika, bagi peserta didik yang akan
            melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan mengambil bidang rekayasa,
            komputer, dan sejenisnya.
        e. Kelompok IPS, yaitu PPKn, Ekonomi, Sosiologi dan Sejarah, bagi
            peserta didik yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan
            mengambil bidang hukum, ekonomi, dan sejenisnya.
        f. Kelompok Seni, bagi peserta didik yang akan melanjutkan ke
            pendidikan tinggi dengan mengambil bidang seni.
        g. Kelompok Keterampilan, bagi peserta didik yang mungkin terpaksa
            akan masuk ke pasar kerja (tidak akan melanjutkan ke pendidikan
            tinggi).
    5. Mata pelajaran pilihan bebas, seperti teknologi informasi, keterampilan,
        olah raga, dan seni. Peserta didik memilih beberapa mata pelajaran ini
        sesuai dengan bakat dan kegiatan rekreatif dan/atau sosial yang
        diminatinya.
    6. Peserta didik dinyatakan lulus bila telah menyelesaikan total kredit
        minimal sebesar 120 sks yang terdiri atas matapelajaran wajib 40 sks
        (Bahasa Indonesia 8 sks, Matematika 8 sks, IPA 8 sks, IPS 8 sks,
        Pendidikan Olah Raga 4 sks dan Seni 4 sks), mata pelajaran pilihan
        kelompok 40 sks, mata pelajaran pilihan bebas sebesar 40 sks.
    7. Satu kredit semester terdiri dari 1 (satu) jam kegiatan tatap muka 45’, 25’
        kegiatan terstruktur dan 25’ kegiatan mandiri per minggu selama 16
        minggu.
    8. Kredit diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan proses
        pembelajaran yang baik (bonafide) secara aktif selama satu semester dan
        telah mencapai standar kompetensi minimal yang ditetapkan (misal 75%)
        untuk semua mata pelajaran.




Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                   7
    9. Pencapaian kompetensi diukur melalui tes kinerja yang dilakukan secara
        terus menerus (continuous) menggunakan metode pengamatan, pemberian
        tugas dan ujian tulis.
    10. Sekolah mengatur jadwal kegiatan pengganti bagi peserta didik yang pernah
        absen dan mengatur jadwal kegiatan tambahan (remedi) pada kompetensi
        dasar tertentu bagi peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimal
        yang sudah ditetapkan.
    11. Peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan tambahan namun tetap belum
        mencapai skor (kompetensi) minimal pada mata pelajaran pokok/wajib
        harus mengambil ulang pada semester berikutnya, sedangkan untuk mata
        pelajaran pilihan bebas boleh mengganti dengan mata pelajaran lain pada
        semester berikutnya.
    12. Rumusan kompetensi mencakup penguasaan pengetahuan esensial,
        konsep, keterampilan dan sikap; dan menetapkan batas minimal ketuntasan
        (misal 70%).
    13. Sekolah dapat menyusun mata pelajaran prasyarat, bila dipandang perlu.
    14. Sekolah membentuk tim pembahas (penasihat/pembimbing akademik)
        yang bertugas menilai pencapaian kredit peserta didik sebagai dasar
        sekolah menetapkan mata pelajaran yang dapat diambil setiap peserta
        didik pada semester berikutnya (peserta didik dapat maju berkelanjutan).
    15. Sekolah menunjuk satu orang guru sebagai petugas bimbingan akademik
        untuk setiap kelompok maksimum 20 orang peserta didik untuk memberi
        layanan konsultasi akademik secara individual kepada yang bersangkutan
        dan/atau orang tuanya dalam rangka memecahkan masalah akademik yang
        dihadapi dan menyusun rencana belajar peserta didik pada semester
        berikutnya.
    16. Sekolah mengkomunikasikan hasil pembahasan kemajuan belajar setiap
        peserta didik tersebut kepada orang tua/wali sebelum diberikan kepada
        peserta didik yang bersangkutan.
    17. Peserta didik mengambil/menyusun rencana kegiatan belajar pada
        semester I secara paket sesuai dengan ketentuan yang dibuat sekolah,


Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                     8
        misal sebesar 20 SKS, sedangkan pada semester II dan seterusnya
        berdasarkan indeks prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya.
    18. Peserta didik berprestasi tinggi dimungkinkan menyelesaikan belajar
        dalam waktu kurang dari enam semester, sebaliknya peserta didik yang
        memiliki kesulitan akademik harus memperoleh layanan khusus untuk
        mengatasinya.
    19. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merumuskan standar kompetensi mata
        pelajaran secara jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak
        terkait yang berlaku di semua sekolah, seperti mata pelajaran matematika,
        Fisika, Kimia, Ekonomi dan Bahasa Inggris sehingga dimungkinkan
        peserta didik pindah sekolah.
    20. Sekolah harus menunjuk petugas khusus untuk mendata kemajuan belajar
        setiap peserta didik. Data peserta didik yang bersangkutan dan program
        pemecahannya harus didokumentasikan dengan baik dan dapat dibuka
        setiap saat diperlukan.
    21. Sekolah harus menyediakan layanan percepatan bagi peserta didik yang
        mencapai kompetensi lebih cepat dari waktu standar.


3.3 Tahapan Pengelolaan Kurikulum


        Tahapan pengelolaan kurikulum di sekolah meliputi: (a) Perencanaan, (b)
Pengorganisasiaan dan koordinasi, (c)Pelaksanaan, (d)Pengendalian.
a. TahapPerencanaan
    GBPP merupakan produk dari prencanaan kurikulum yang dijadikan panduan
    bagi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah. Pada tingkat persekolahan
    perencanaan kurikulum dimulai dari kajian terhadap GBPP yang dirinci ke
    dalam rencana-rencana pembelajaran. Pada tahap ini kurikulum dijabarkan
    sampai menjadi rencana pengajaran (RP). Untuk itu perlu dilakukan tahapan
    sebagai berikut:
        1. Menjabarkan GBPP menjadi Analisis Mata Pelajaran (AMP). Yang
            paling pokok esensial atau biasanya yang sukar dipahami oleh siswa.


Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                    9
            Pokok bahasan semacam ini diprioritaskan untuk dibahas secara tatap
            muka kelas/ laboratorium. Pokok bahasan yang kurang esensial atau
            mudah dipahami oleh siswa dapat dijadikan tugas/ pekerjaan rumah.
        2. Berdasarkan kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan, sekolah harus
            menghitung hari kerja efektif dan jam pelajaran efektif untuk setiap
            mata pelajaran, memperhitungkan hari libur, hari untuk ulangan dan
            hari-hari tidak efektif.
        3. Menyusun Program Tahunan (Prota). Dalam mengisi prota yang
            penting adalah membandingkan jumlah jam efektif dengan alokasi
            waktu tatap muka dalam format AMP. Jika ternyata jam efektif lebih
            sedikit dibanding alokasi waktu tatap muka, maka harus dirancang
            tambahan jam pelajaran atau pokok bahasan yang dijadikan tugas/
            pekerjaan rumah. Dengan demikian sejak awal telah diketahui akan
            adanya jam pelajaran tambahan atau pokok bahasan esensial, tetapi
            diberikan sebagai tugas/ pekerjaan rumah.
        4. Menyusun Program Catur Wulan (Proca). Sebenarnya penyusunan
            proca tidak jauh berbeda dengan penyusunan prota. Yang pokok untuk
            diperhatikan, pada proca sudah harus semakin jelas bagaimana pokok
            bahasan dalam satu catur wulan diselesaikan, termasuk kapan akan
            diajarkan, baik melalui kegiatan tatap muka maupun tugas pekerjaan
            rumah.
        5. Program Satuan Pelajaran (PSP). Dalam menyusun PSP guru sudah
            memasukkan secara jelas kegiatan utnuk setiap sub pokok bahasan,
            termasuk bagaimana tes formatif dialkukan untuk mengetahui
            ketercapaian tujuan pembelajaran.
        6. Rencana Pengajaran (RP). RP merupakan rincian PSP untuk satu kali
            tatap muka. Yang penting pada RP harus terdapat catatan kemajuan
            siswa setelah mengikuti pelajaran. Catatan tersebut diapakai sebagai
            dasar melaksanakan RP berikutnya. Mengingat pentingnya AMP,
            Prota, Proca, PSP dan RP sebagai panduan kegiatan belajar mengajar,
            maka kepala sekolah perlu, memberikan perhatian, bantuan dalam


Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                  10
            penyusunannya termasuk memeriksa hasilnya. Kepala sekolah tidak
            sekedar menandatangani apa yang telah disusun oleh guru, tetapi juga
            memantau sejak proses penyusunan, membetulkan yang keliru dan
            memberi bantuan jika guru mengalami kesulitan. Dengan cara itu
            diharapkan akan dihasilkan AMP, Prota, Proca, dan RP yang benar-
            benar merupakan panduan pelaksaan pembelajaran. Penyusunan AMP
            sampai dengan RP tidak harus dikerjakan seorang diri oleh guru.
            Sebaliknya disusun bersama oleh beberapa orang guru bidang studi
            sejenis dalam MGMP.
b. Tahap Pengorganisasian dan Koordinasi
        1. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar,
            penyusunan jadwal pelajaran dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler,
            sebagai berikut:
            Pembagian tugas mengajar dan tugas lain perlu dilakukan secara
            merata, sesuai dengan bidang keahlian dan minat guru. Diupayakan
            setiap guru memperoleh jam tugas sesuai dengan beban tugas minimal.
            Pemerataan beban tugas akan menumbuhkan rasa kebersamaan.
            Pemberian tugas yang sesuai dengan keahlian dan minat akan
            meningkatkan motivasi kerja guru. Memperoleh tugas sesuai dengan
            bebean minimal akan membuat guru merasa aman dan dapat naik
            pangkat dengan tepat waktu.
        2. Penyusunan jadwal pelajaran diupayakan agar guru mengajar
            maksimal 5 hari/ minggu, sehingga ada 1 hari tidak mengajar untuk
            pertemuan MGMP. Setiap hari sebaiknya guru tidak mengajar lebih
            dari 6 jam, sehingga ada waktu istirahat.
        3. Penyusunan jadwal pola kegiatan perbaikan dan pengayaan secara
            normal setiap mata pelajaran akan memerlukan kegiatan perbaikan
            bagi siswa yang belum tuntas penugasan terhadap bahan ajar. Oleh
            karena itu, ketika menyusun jadwal pelajaran sudah harus dialokasikan
            waktu untuk kegiatan perbaikan bagi siswa yang belum tuntas dan
            pengayaan bagi yang sudah tuntas.


Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                 11
        4. Penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrskurikuler
            perlu difokuskan untuk mendukung kegiatan kurikulerdan kegiatan
            lain yang mengarah, pada pembentukan keimanan/ketakwaan,
            kepribadian, dan kepemimpinan dengan keterampilan tertentu. Setiap
            awal cawu kegiatan ekstrakurikuler sudah harus disusun bersamaan
            dengan penyusunan jadwal pelajaran
        5. Penyusunan jadwal penyegaran guru. Guru secara periodik perlu
            mendapatkan penyegaran tentang perkembangan iptek maupun metode
            mengajar. Penyegaran perlu dijadwalkan, dengan memanfaatkan
            waktu-waktu libur sekolah.
c. Tahap Pelaksanaan
    Tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervise, dengan tujuan untuk
    membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan
    cara itu guru akan merasa didampingi pimpinan, sehingga akan meningkatkan
    semangat kerjanya.
d. Tahap Pengendalian
    Pada tahap ini, paling tidak ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:
        1. jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya, dan
        2. pemanfaatan hasil evaluasi.
            1. Kepala Sekolah perlu mengingatkan guru bahwa evaluasi memiliki
                tujuan ganda, yaitu untuk mengetahui ketercapaian tujuan
                pembelajaran khusus (TPK) dan mengetahui kesuliatan siswa.
                Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran guru dapat
                menggunakan berbagai alat penilaian yang sesuai, sedangkan untuk
                mengetahui kesulitan siswa. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan
                pembelajaran guru dapat menggunakan berbagai alat penilaian
                yang sesuai, sedangkan untuk mengetahui kesulitan siswa
                menggunakan tes diagnostic
            2. Hasil evaluasi harus benar-benar dimanfaatkan guru untuk
                memperbaiki kegiatan pembelajaran. Untuk itu kepala sekolah
                harus selalu mengingatkan guru, jika siswa belum menguasai


Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                   12
                bahan      ajar    yang     esensial   perlu   dilakukan   perbaikan.
                Siswa yang mengalami kesulitan perlu dicarikan jalan, misalnya
                dibentuk kelompok belajar. Perlu juga dicoba model pembelajaran
                kooperatif, sehingga siswa yang kurang pandai terbantu oleh yang
                lebih pandai. Mengingat pentingnya evaluasi, maka perlu
                dirancang sejak awal. Untuk itu kepala sekolah perlu mengarahkan
                guru untuk menyusun kisi-kisi evaluasi, menyusun butir soal dan
                kemudian menelaah (memvalidasi), sampai dihasilkan perangkat
                soal yang baik, serta cara penskorannya. Penyusunan soal semacam
                itu sebaiknya tidak dilakukan oleh guru sendiri-sendiri, tetapi
                dilakukan oleh beberapa guru bidang studi sejenis atau oleh
                MGMP, mengarah pada soal standar.


3.4 Proses Pengelolaan Kurikulum Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah
    Standar Nasional


        Setiap guru yang mengajar di Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar
Nasional perlu terlebih dulu melakukan analisis materi pelajaran untuk
menentukan sifat materi yang esensial dan kurang. Suatu materi dikatakan
memiliki konsep esensial bila memenuhi unsur kreteria berikut ini : (1) Konsep
dasar, (2) Konsep yang menjadi dasar untuk konsep berikut, (3) Konsep yang
berguna untuk aplikasi, (4) Konsep yang sering muncul pada Ujian Akhir
(Munandar, 2001).
        Materi pelajaran yang diidentifikasi sebagai konsep-konsep yang esensial
diprioritaskan untuk diberikan secara tatap muka, sedangkan materi-materi yang
non-esensial, kegiatan pembelajarannya dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan
mandiri (Slameto, 1991).
        Berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan bahwa kurikulum dan
materi pelajaran yang digunakan dalam penyelenggaraan SKM/SSN adalah
kurikulum yang disusun satuan pendidikan dengan pengorganisasian materi
kurikulum dibuat menjadi materi umum/wajib dan materi khusus/pilihan. Bentuk


Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                     13
pengelolaan yang sesuai dengan uraian di atas adalah kurikulum yang disusun
menggunakan pendekatan satuan kredit semester.
        Pada penerapan SKS, kurikulum dan beban belajar peserta didik
dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Mata pelajaran dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu mata pelajaran umum (MPU), mata pelajaran dasar (MPD),
dan mata pelajaran pilihan (MPP). MPU harus diambil oleh semua peserta didik
sebagai proses pembentukan pribadi yang memiliki akhlak mulia, kepribadian,
estetika, jasmani yang sehat, dan jiwa sebagai warganegara yang baik. MPD harus
diambil peserta didik sebagai landasan menguasai semua bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi. MPP adalah sejumlah mata pelajaran yang disusun
menjadi program bidang tertentu yang dipilih sesuai dengan minat, potensi dan
kebutuhan serta orientasi bidang studi di perguruan tinggi. Namun, mata pelajaran
dari program tertentu boleh juga diambil oleh peserta didik yang telah memilih
program lain untuk memperkaya bidang karirnya.
        Mengingat kemungkinan bervariasinya mata pelajaran yang dipilih peserta
didik maka sekolah perlu menunjuk petugas pengelola data akademik untuk
mendata kemajuan belajar setiap peserta didik dan menyimpannya dengan baik
yang dapat dibuka kembali setiap diperlukan. Sekolah mengatur jadwal kegiatan
pengganti bagi peserta didik yang pernah absen dan mengatur jadwal kegiatan
remidial bagi peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimal yang
ditetapkan.
        Sekolah menunjuk guru sebagai petugas pembimbing akademik yang
membina peserta didik maksimum 16 orang setiap guru. Guru pembimbing
akademik bertugas membantu peserta didik memilih mata pelajaran yang akan
diambil pada suatu semester, memilih program jurusan, dan menyelesaikan
persoalan akademik secara umum serta menjawab pertanyaan akademik dari
orang tua peserta didik yang menjadi binaannya. Peserta didik yang pada suatu
semester memiliki indeks prestasi (IP) tinggi maka pada semester berikutnya
diberi kesempatan untuk mengambil beban belajar lebih banyak sehingga dapat
mencapai kebulatan studi dalam rentang waktu kurang dari enam semester, dan
sebaliknya.


Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                 14
                                                 BAB IV
                                KESIMPULAN DAN SARAN


4.1     Kesimpulan


        Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah adalah kurikulum standar
nasional. Dalam implementasinya, sekolah dapat memperdaya, memperkaya, dan
memodifikasi kurikulum yang telah dibuat pemerintah pusat dan tentunya tetap
pada koridor yang ditentukan pemerintah dalam artian tidak boleh mengurangi isi
kurikulum yang berlaku secara nasional. Pada hakekatnya sendiri, pelajaran itu
sendiri merupakan suatu pengalaman masa lampau yang memberi pengaruh
berarti dalam pengembangan ilmu, moral, sikap, dan perilaku individu di masa
yang akan datang. Kurikulum nasional yang bersifat minimal pada dasarnya
dapat dimodifikasi untuk melayani kebutuhan siswa yang memiliki kecerdasan
dan kemampuan luar biasa. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari delapan standar yaitu standar
isi, standar, kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Berdasarkan paparan di atas dapat
dikemukakan bahwa kurikulum dan materi pelajaran yang digunakan dalam
penyelenggaraan SKM/SSN adalah kurikulum yang disusun satuan pendidikan
dengan pengorganisasian materi kurikulum dibuat menjadi materi umum/wajib
dan materi khusus/pilihan. Bentuk pengelolaan yang sesuai dengan uraian di atas
adalah kurikulum yang disusun menggunakan pendekastan satuan kredit semester.


4.2     Saran
        Untuk pembuat kurikulum harus mengacu sesuai dengan SNP dan
keadaan, perkembangan jaman dan harus lebih kreatif dalam pengembangan
kurikulum agar dapat terujudnya tujuan pendidikan nasional.




Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                 15
        Serta harus didukung oleh Tenaga kependidikan yang bertugas
melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan
pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan
prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan
perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan
kejiwaan peserta didik ini harus dilaksanakan demi mecapai tujuan pendidikan.




Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                  16
                                     DAFTAR PUSTAKA


Depdiknas. 2008. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Kategori Mandiri /Sekolah Standar
Nasional.[Online]. Tersedia:
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/01/pengelolaan-kurikulum-sekolah
-kategori-mandiri-sekolah-standar-nasional/. [27 November 2010].

Docstoc. 2010. Konsep Sekolah Standar-nasional. [Online]. Tersedia:
http://www.docstoc.com/docs/40031873/konsep-sekolah-standar-nasional/ . [27
November 2010].

Katiman, E. 2010. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Kategori Mandiri /Sekolah
Standar Nasional. [Online]. Tersedia:
http://www.placeschool.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8
0:pengelolaan-kurikulum-sekolah&catid=50:kurikulum&Itemid=95&lang=pt. [27
November 2010].

Nidasa.       2010.     Pengelolaan     Kurikulum.      [Online].   Tersedia:
http://nidasa.wordpress.com/2010/08/08/pengelolaan-kurikulum/. [27 November
2010].

Tim Dosen Adminstrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. (2009).
Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta.




Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional                                     17

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1150
posted:11/22/2011
language:Indonesian
pages:17
Description: Makalah Pengelolaan Kurikulum
Indra Julian Indra Julian
About