dadang-solihin.blogspot.com 2
Nama Dr. Solihin SE
: Dr Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
• PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
• Visi Misi:
Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning
Differentiation Brand (PDB)
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• g
Perencanaan Pembangunan Daerah
• Reformasi Sistem Penganggaran (ABK)
• Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 4
8/2008- g
PP 8/2008-Permendagri 54/2010
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1. Pembangunan Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD);
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9
9. Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Pengendalian;
11. Evaluasi;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
dadang-solihin.blogspot.com 5
dadang-solihin.blogspot.com 6
g ( )
Positioning Differentiation Brand (PDB)
POSITIONING DIFFERENTIATION
BRAND
dadang-solihin.blogspot.com 7
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung
BRAND
Visi Provinsi
Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 8
dadang-solihin.blogspot.com 9
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren
BRAND
Visi Kabupaten
Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 10
dadang-solihin.blogspot.com 11
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami
BRAND
Visi Kota
Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 12
dadang-solihin.blogspot.com 13
dadang-solihin.blogspot.com 14
Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan sandang papan pelayanan
pangan, sandang, papan,
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. p g
Penciptaan berbagai kondisi y g
yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 15
Ho ?
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (p
g y )
(pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
p p g j
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
p j g y
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 16
g g
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
dadang-solihin.blogspot.com 17
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam:
p masyarakat untuk:
y
Memberikan pelayanan kepada M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
M l l b daya
Mengelola sumber d Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 18
PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil
Pemerintahan
P i t h D i Usaha
Dunia U h Masyarakat
M k t
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 19
Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi P l l blik
Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya
mengijinkannya.
dadang-solihin.blogspot.com 20
g
Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
S t
Swasta
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good
dadang-solihin.blogspot.com 21
Governance
Model Go ernance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat P
Perusahaan
h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 22
g
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive
i i di t
organized into:
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Fi i l i tit ti
Financial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 23
Troika
dadang-solihin.blogspot.com 24
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Swasta
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 25
Sinergitas Stakeholders
dadang-solihin.blogspot.com 26
Sinergitas Stakeholders
dadang-solihin.blogspot.com 27
dadang-solihin.blogspot.com 28
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
planning),
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
itu
untuk itu.
Partisipatif:
stakeholders,
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 29
Perencanaan:
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g g )
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 30
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 31
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
P t t d d
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 32
Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional ( 13 Ayat 1)
(Ps. y ) Jangka Panjang Daerah (Ps. y )
( 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) J k M
Jangka Menengah D
h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL)
( j ) (Ps 21 Ayat 1)
(Ps. (
(Renja SKPD)
j ) Ps
( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 33
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
terus menerus kesejahteraan,
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keseluruhan.
keutuhan konsep secara keseluruhan
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
system)
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 34
Reformasi Sistem Penganggaran
g gg 1/2
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
Melaksanakan rencana Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
Penyelenggaraan p
y gg pemerintahan Pelaksanaan kerangka regulasi,
g g ,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan mempertimbang-
RKP/D dengan mempertimbang
kan kemampuan keuangan
negara
dadang-solihin.blogspot.com 35
2/2
Reformasi Sistem Penganggaran
R f i Si t P
Paradigma Lama Paradigma Baru
Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
dadang-solihin.blogspot.com 36
1/2
Definisi ABK
• Mekanisme dalam meningkatkan manfaat sumber daya yang
dianggarkan ke sektor publik terhadap pencapaian hasil (
gg (outcome))
dan keluaran (output) melalui key performance indicators (KPI) yang
terkait dengan 3 (tiga) hal* yaitu:
– Pengukuran kinerja
– Pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi
kinerja outcome dan output
– Penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat
analisis
*Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran: Modul 1, Bappenas
dadang-solihin.blogspot.com 37
2/2
Definisi ABK
• Penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran
tersebut).
• D l b b i ki j diperlukan indikator
Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di l k i dik t
kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan
j g
jenis kegiatan.
dadang-solihin.blogspot.com 38
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2.
2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
1.
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
p g gg g p
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
3.
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
dadang-solihin.blogspot.com 39
R.P.J.M.D
Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 40
1/2
itu
Apa it RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting p
p g pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
dadang-solihin.blogspot.com 41
2/2
itu
Apa it RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
p g g y p yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
dadang-solihin.blogspot.com 42
S bstansi
Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun k d
t h kedepan.
dadang-solihin.blogspot.com 43
g y
Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 44
Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
15
1.5. Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
fungsi-
strategis dalam penyelenggaraan fungsi
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2
22 P l
Pelayanan U Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
g g p
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan
dadang-solihin.blogspot.com 45
Sistematika Penulisan RPJMD 2/3
2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2 11
2.11 Perlindungan sosial visi
Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4
34 P i i dan
RTRW Provinsi d RTRW Kerangka Pendanaan
K k P d
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing p g
g perlu
g program p
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1 Visi indikatif
42
4.2 Misi 61
6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
dadang-solihin.blogspot.com 46
Sistematika Penulisan RPJMD 3/3
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi p
g pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program,
3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
g
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
t d l
memantau dan mengevaluasi i
implementasi RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 47
1/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD
yang di tk t k hk l
khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka
waktu 5 tahun ke depan masa p p
p p
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan
strategi kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 48
2/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
Ke l k diarahkan
1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya b
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
) g p y ;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk d tk d k ti l bagi implementasinya,
U t k mendapatkan dukungan yang optimal b i i l t i
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
p (
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.
dadang-solihin.blogspot.com 49
Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan SKPD
1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
dalam Perencanaan Daerah efektif)
1 5 Sistematika Penulisan
1.5
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN
2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD
2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented,
yang perlu) Time Bound)
4.4 Strategi
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan d capaian
b b i k l dan i BAB 5 PROGRAM
terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
g g 5.3 Program Lintas Kewilayahan
g y
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
dihadapi masa kini Pendanaan
BAB 6 PENUTUP
dadang-solihin.blogspot.com 50
Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 51
Apa Itu RKPD?
• RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu
dokumen rencana resmi d
d k h dipersyaratkan b i
i daerah yang di tk bagi
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun
ke depan.
p
• RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan
daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis
jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana,
program, dan penganggaran tahunan.
• RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan
dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke
dalam langkah-langkah tahunan y g lebih konkrit dan terukur untuk
g g yang
memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.
dadang-solihin.blogspot.com 52
KPD
Sistematika Penulisan RKPD
Bab 1 Pendahuluan Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
Kegiatan
Bab Kondisi, Ki
B b 2 K di i Kinerja dan Permasalahan
j d P l h T l k Uk d T t Kinerja Keluaran
Tolok Ukur dan Target Ki j K l
Pelayanan SKPD Kegiatan
Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
Bab 3 Tujuan Strategi, dan Kebijakan Rencana
Tujuan, Strategi Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Kerja SKPD Pendanaan
Bab 4 Prioritas Program SKPD Bab 6 Penutup
Bab 5 Program dan Kegiatan Rencana Kerja
SKPD
disusun menurut Permendagri No 13/2006
memuat informasi:
Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
Kode SKPD
Kode Program
g
Kode Kegiatan
Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian
Program
dadang-solihin.blogspot.com 53
K b t /K t
RKPD Kabupaten/Kota
Sistematika:
1. Pendahuluan; ;
2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;
3. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka
Pendanaan;
4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan; dan
5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
Bappeda mengajukan rancangan RKPD tersebut kepada Kepala
Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang
RKPD Kabupaten/Kota.
Pasal 115 Permendagri 54/2011
dadang-solihin.blogspot.com 54
(8)
g y
Langkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun (9)
Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD
(10)
a) Prioritas Pembangunan Daerah Program SKPD
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah
Pagu Indikatif MUSRENBANG
d) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan
(11.b)
(11.a)
Maret
K b/K t
MUSRENBANG Kab/Kota
a. Sinkronisasi Program SKPD
Rancangan Akhir RKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
)
a) Prioritas Pembangunan
P i it P b (12)
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg April
d)
) Program SKPD
g Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(15)
(13)
Mei
p
Penetapan RKPD ( )
(14) Bappenas menyelenggarakan
(4) April
Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS
Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b.
b Harmonisasi Dekon dan TP
dadang-solihin.blogspot.com 55
Apa Itu Renja SKPD?
• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi
mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya
dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.
• Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan
terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan
mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti
RKPD Renstra SKPD, RPJMD d b hk RPJPD
RKPD, R t SKPD dan bahkan RPJPD.
• Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada
masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
• Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat
p y j g g
menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada
masyarakat penggunanya.
dadang-solihin.blogspot.com 56
Sistematika Penulisan Renja SKPD
Bab 1 Pendahuluan Bab 6 Program dan Kegiatan
Bab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan Program SKPD
Pembangunan Daerah
P b D h Program Lintas SKPD
Pelayanan Umum Program Lintas Kewilayahan
Ketertiban dan Keamanan yang disusun menurut PERMENDAGRI No
Ekonomi 13/2006 memuat informasi:
Lingkungan Hidup Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
Perumahan dan Fasilitas Umum Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
Kesehatan Kode SKPD
Pendidikan Kode Program
Pariwisata dan Budaya Kode Kegiatan
Perlindungan Sosial Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian
Program
Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
Pembangunan Daerah
Kegiatan
· Kerangka Regulasi
Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran
· Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi
Kegiatan
Pemerintah Daerah
Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
Bab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendapatan dan Belanja Daerah) Pendanaan
Bab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah Bab 7 Penutup
dadang-solihin.blogspot.com 57
1/2
Penyusunan Renja SKPD
Mengacu kepada rancanga
g j
Rancangan Renja-SKPD RKPD SKPD,
awal RKPD, Renstra SKPD
Masukan oleh SKPD hasil evaluasi pelaksanaan
Rancangan program dan kegiatan
Memuat kebijakan, program
j
Renja SKPD dan kebijakan pembangunan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi dan
Pasal 27 ayat 1 dan 3
usulan program serta
g y g
kegiatan yang berasal dari
Rancangan Renja SKPD dibahas masyarakat
dalam forum SKPD untuk
menentukan prioritas Pasal 27 ayat 2
b
pembangunan
Pasal 27 ayat 5
R j SKPD ditetapkan dalam
Renja dit t k d l
Keputusan Kepala SKPD
Pasal 28
dadang-solihin.blogspot.com 58
2/2
2/2
Penyusunan Renja SKPD
• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai
dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD
karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan
rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka
menengah daerah.
• Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan
kualitas rencana daerah diatasnya.
dadang-solihin.blogspot.com 59
dadang-solihin.blogspot.com 60