HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
ADI SULISTIYONO
DEFINISI
Hercules Booysen
HPI adalah Aturan2 Hk internasional yg
berlaku thd perdagangan barang, jasa
dan perlindungan HaKI
HPI juga terdiri dari aturan hk nasional yg
memiliki atau pengaruh lsg thd
perdagangan int. sec. Umum.
PRINSIP DASAR HPI
PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK
PRINSIP PACTA SUNT SERVANDA
PRINSIP PENGGUNAAN ARBITRASE
TUJUAN HPI
Mencapai perdagangan int. yg stabil &
menghindari kebijakan2 & praktik2
perdagangan nasional yg merugikan neg.
lainnya.
Meningkatkan volume perdagangan dunia
Meningkatkan standar hidup manusia;
Meningkatkan lapangan tenaga kerja;
Mengembangkan sistem perdagangan
multilateral;
Meningkatkan pemanfaatan sumber2
kekayaan dunia, meningkatkan produk dan
transaksi jual beli barang.
SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INT
Perjanjian Internasional
Hukum Kebiasaan Internasional
Prinsip2 Hukum Umum
Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin
Kontrak
Hukum Nasional
SUBYEK HUKUM
Negara
Organisasi Internasional (Pemerintah
dan Non Pemerintah)
Individu (Perusahaan Multinasional dan
Bank)
KELEMAHAN HPI
HPI sebagian besar bersifat pragmatis
dan permisif. Hal ini menyebabkan
aturan HPI kurang obyektif untuk
memaksakan neg2 tunduk pd hukum.
HPI bersifat mendamaikan dan
persuasif.
CARA MENGHINDARI KONFLIK HUKUM
Negara Sepakat Tdk Menerapkan Hk
Nasionalnya
Choice of Law
Unifikasi dan Harmonisasi Hukum
UNIFIKASI DAN HARMONISASI
WTO-1994 (Pasal XVI ayat 4): TRIPS; TRIMs; GATS;
Dispute Setlement Understanding; AGREEMENT on
Agriculture; Textiles and Clothing; Anti-dumping.
The INTERNATIONAL INSTITUTE for THE
UNIFICATION OF PRIVATE LAW (UNIDROIT)-1940:
Convention Relating to a Uniform Law on the Form of
an International Sale of Goods (1964); CoI.Financial
Leasing (1988).
The UNITED NATIONS COMMISSION on
INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL)-1966:
Un.Con.on the Carriage of Goods by Sea-1978.
ICC (The international Chamber of Commerce)-1919:
The International Commercial Terms (Incoterms-
1936-2000); ICC Guidelines on Advertising and
Marketing on The Internet (1998); ICC International
to Code of Direct Selling (1999);ICC Arbitration Rules
KONVENSI INTERNASIONAL TERKAIT DG
JUAL BELI BENDA
1. CONVENTIO ON THE LAW APPLICABLE TO
INTERNATIONAL SALES OF GOODS;
2. C ON L . GOVERNING TRANSFER OF TITLE IN
INTERNATIONAL SALES OF GOODS;
3. C ON THE JURISDICTION OF SELECTED FORUM IN THE
CASE OF INTERNATIONAL SALE OF GOODS
4. C. RELATING TO A UNIFORM LAW ON THE
INTERNATIONAL SALES OF GOODS
5. C.R. TO A UNIFORM LAW ON THE FORMATION ON
CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALES OF
GOODS.
6. FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON
CONTRACTS FOR SALE OF GOODS (CISG)
GATT
Merupakan generasi ketiga
perkembangan HPI
Memiliki tiga ciri: Internationalism;
munculnya organisasi internasional
(PBB; WTO); Pendirian badan2
ekonomi regional (The European Single
Market-1992; The North American Free
Trade Agreement-NAFTA-1994; Asean
Free Trade Area-AFTA- 1 Januari 2003)
KILAS BALIK GATT
TAHUN 1946 – 1948 SERANGKAIAN KONFERENSI
DI LONDON, NEW YORK, JENEWA DAN HAVANA
UNTUK MENDIRIKAN INTERNASIONAL TRADE
ORGANISATION DLM RANGKA TRIUMVIRAT (IMF
DAN WORLD BANK)
TUJUAN UTAMA PEMBENTUKAN ITO ADALAH
MENGUSAHAKAN TERBENTUKNYA
PERSETUJUAN PENGURANGAN TARIF DI
BIDANG PERDAGANGAN DUNIA, DAN
MENGUSAHAKAN PERATURAN PERDAGANGAN
DUNIA
ITO GAGAL DIDIRIKAN, KRN KONGRES AS
MENOLAK MERATIFIKASI HAVANA CHARTER
GATT BERLAKU SEJAK JANUARI 1948
GATT SEMULA MERUPAKAN PERJANJIAN YG
MENGURAIKAN PROSEDUR2 UNTUK
PELAKSANAAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN
KEBERADAAN GATT, DIHARAPKAN UNTUK
MEMELIHARA SUATU SISTEM PERDAGANGAN
YANG TERBUKA, BEBAS DAN KOMPETITIF.
TERJADI PERDAGANGAN DUNIA YANG BEBAS,
TANPA DISKRIMINASI, DENGAN CARA
MENEMPUH DISIPLIN DIANTARA PARA
ANGGOTA, SEHINGGA TIDAK MENGAMBIL
LANGKAH YANG MERUGIKAN ANGGOTA LAIN,
DAN BISA MENCEGAH TERJADINYA PERANG
DAGANG.
MISI GATT
Sebagai lembaga yang selalu
mengupayakan terciptanya Pasar
Bebas. Dengan senantiasa
mengedepankan konsep Keunggulan
Komparatif atau memaksimalkan
potensi (David Ricardo-1772/1823).
Keunggulan Komparatif: Negara
menjadi makmur melalui konsentrasi
terhadap produk apa yang bisa
diproduksi oleh negara dengan sebaik-
baiknya.
TUJUAN GATT
1. MENINGKATKAN TARAF HIDUP UMAT
MANUSIA
2. MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA
3. MENINGKATKAN PEMANFAATAN
KEKAYAAN ALAM DUNIA, DAN
4. MENINGKATKAN PRODUKSI DAN TUKAR
MENUKAR BARANG.
PRINSIP-PRINSIP GATT
MOST FAVOURED NATION
Suatu kebijakan perdagangan harus
dilaksanakan atas dasar non-
diskriminatif. Semua negara terikat
untuk memberikan negara2 lainnya
perlakuan yang sama dlm
pelaksanaan dan kebikan impor dan
ekspor serta biaya lainnya
NASIONAL TREATMENT
Produk dari suatu negara anggota yang
diimpor ke dalam suatu negara harus
diperlakukan sama seperti halnya
produk dalam negeri
LARANGAN RESTRIKSI KUANTITATIF
Larangan RK terhadap ekspor atau impor
dalam apapun (mis penetapan kuota
exim, restriksi penggunaan lisensi exim)
PERLINDUNGAN MELALUI TARIF
Pada prinsipnya GATT hanya
memperkenankan tindakan proteksi
terhadap industri domestik melalui tarif
(menaikan tarif bea masuk)
RESIPOSITAS
Perundingan2 tarif yang didasarkan atas
dasar timbal balik dan saling
menguntungkan kedua belah pihak.
FUNGSI GATT
1. Sebagai perangkat aturan multilateral yang
mengatur tindak tanduk perdagangan yang
dilakukan oleh pemerintah.
2. Sebagai suatu forum perundingan
perdagangan untuk
mengurangi/menghilangkan hambatan-
hambatan perdagangan, dan memantau
perkembangan perdagangan
3. Sebagai suatu pengadilan internasional di
mana para anggotanya menyelesaikan
sengketa dagangnya dg angota2 GATT
Lainnya
ANATOMI KETENTUAN GATT
GATT MEMILIKI 38 PASAL. PASAL-PASAL
TERSEBUT TERBAGI EMPAT BAGIAN
BAGIAN I : Pasal 1, Pasal Utama menetapkan prinsip
utama GATT, MFN Treatment pada anggota. Pasal 2
Penurunan Tarif yang Disepakati bdr GATT.
BAGIAN II : Memuat 30 Pasal (Ps III-Ps XXII)
Pasal III, larangan pengenaan pajak & upaya diskriminatif thd
import; Psl IV, cinematograph film; Psl V, kebebasan transit; Psl
VI, custom valuation; Psl VIII fees and formalities; Psl IX market
of origin; Psl X publikasi & pengaturan2 perdagangan; Psl XI-XV
mengatur restriktif kuantitatif; Psl XV mengatur kerjasama
GATT dg IMF; Psl XVI himbauan penghapusan subsidi ekspor;
Psl XVII menyarankan perusahaan dagang milik negara tdk
melakukan diskriminasi dlm perdagangan luar negeri; XVIII
mengakui bahwa neg.berkembang membutuhkan tarif flexsibel
& dpt menerapkan beberapa restriksi kuantitatif untuk
kebutuhan pembangunan.
Psl XX & XXI menetapkan pengecualian2 umum thd GATT
(mis.untuk melindungi kesehatan masya.); Psl.XXII mengatur
konsultasi; XXIII mengatur penyelesaian sengketa.
BAGIAN III : berisi 11 Pasal.
Psl XXIV mengatur bagaimana customs union & free trade area
dpt memanfaatkan pengecualian2 thd ketentuan MFN.
Psl XXV menetapkan tindakan2 yg dilakukan oleh anggota para
pemerintah. Mengakui beberapa pengecualian thd aturan
GATT. Psl XXVI sampai XXXV berisi pengoperasian GATT.
BAGIAN IV: terdiri dari empat pasal yg ditambahkan
pd th 1965. Bagian ini berisi kebutuhan2 khusus
neg2 sedang berkembang.
Psl XXXVII mengatur komtmen neg2 anggota untuk
melaksanakan tujuan ini; Psl XXXVII tindakan bersama oleh
para anggota (neg. sdg berkembang).
PUTARAN PERDAGANGAN
1. PERUNDINGAN DI JENEWA (1947, 23 NEGARA)
2. PERUNDINGAN DI URUGUAY (1949, 33 NGR)
3. P. DI TARGUAY (1950-1951, 34 NGR)
4. P. DI JENEWA (1955-1956, 26 NGR)
5. DILLON ROUND (1960-1961, 26 NGR)
6. KENNEDY ROUND (62 NGR, DISEPAKATI GATT-
ANTI DUMPING)
7. TOKYO ROUND (1972-1979, 102 NGR)
8. URUGUAY ROUND (1984-1994)
9. DOHA ROUND (2001)
AGENDA PUTARAN GATT
1947 JENEWA (April-Nopember 1947)
1947-1948 HAVANA. Membahas piagam ITO dan
mengesahkan piagam Havana. The General Agreement ditetapkan
berlaku 1 januari 1948.
1949 ANNECY. Menyetujui penurunan 5000 tarif
1950/51 TORQUAY. Setuju penurunan 8700 item
TAHUN2 MARAKPENGGUNAAN PANEL-GATT UNTUK
MENYELESAIKAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL
1955/56 JENEWA. Penurunan 2,5 milyar dollar.
1961/62 DILLON. 44 Tarif bernilai 4,9 milyar dollar.
1963/67 KENNEDY. 40 milyar dollar. Gandum&kimia
1973/79 TOKYO
Kesepakatan non tariff barrier tdk bisa jalan. Kondisi Ekonomi
buruk memunculkan pertentangan kepentingan antar negara. Marak
proteksi.
1980 -1985 : LUNTURNYA DISIPLIN ANGGOTA GATT
TERHADAP ATURAN, KRN DIANGGAP TDK SESUAI DG
PERKEMBANGAN; BANYAK MEMBUAT PERJANJIAN
BILATERAL YG DISKRIMINATIF DAN RESTRIKTIF;
MARAKNYA PEMBERIAN SUBSIDI OLEH PEMERINTAH
UNTUK MENUNJANG INDUSTRI.
1986/1994 URUGUAY ROUND. PERTEMUAN TINGKAT
MENTERI DI PUNTA DEL ESTE, URUGUAY.
TOPIK MULAI KONSESI TARIF SAMPAI MASUKNYA TOPIK
BARU (GATS, TRIPS, TRIMS); SUBSIDI PERTANIAN
DIGUGAT.
1994 TERBENTUK WTO (WORLD TRADE ORGANISATION).
1996 KONFERENSI TINGKAT MENTERI WTO DI
SINGAPURA. (SINGAPORE ISSUES): PENANAMAN MODAL,
KEBIJAKAN PERSAINGAN, KONTRAK-KONTRAK
PEMERINTAH,FASILITASI PERDAGANGAN . NEGARA2
BERKEMBANG MENENTANG KARENA PERUSAHAAN
BESAR AKAN MENGUASAI.
2001- 2008 PUTARAN DOHA BELUM SELESAI.
ISU PERTANIAN MENJADI AGENDA KELOMPOK
NEGARA G-22 (DIKOMANDANI CHINA, INDIA,
BRAZIL, AFRIKA SELATAN, INDONESIA) UNTUK
MENENTANG SUBSIDI BESAR UNI EROPA DAN
AS KEPADA PETANI2 MRK (300 MILIAR EURO).
DISAMPING ITU NEGARA2 KAYA MENEGENAKAN
TARIF TINGGI BAGI IMPOR PRODUK PERTANIAN
NGR BERKEMBANG.
GATT -PU
EMPAT TEKS KETENTUAN HUKUM BARU
Perdagangan Penanaman Modal
(TRIMS)
Perdagangan Jasa (GATS)
Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual
(TRIPs)
Pembentukan WTO (World Trade
Organization)
PENDAPAT PAKAR
Arief Budiman:
Kalau PU berhasil disepakati, negara2 industri maju
akan lebih leluasa menjalankan praktik neo-imperialisme
dan neo-kolonialisme
Martin Kok Peng:
Negara2 industri berusaha menguasai ekonomi dunia
dengan memasukkan tema2 baru.
Thomas Ogada (duta besar kenya):
Kita diundang di PU untuk ikut serta dlm mencincang
dunis ketiga
Ruben Ricupero ( duta besar brasil)
Menggambarkan dunia ketiga sebagai ayam yg ditanya
oleh sang koki, “dengan saus apa kau ingin kulalap?
Felix Wilfred
Ideologi globalisasi penampilannya sangat
cantik dan menarik tetapi ternyata
menyembunyikan kejahatan yang hanya
dikenal oleh mereka yang menjadi
korbannya. Kelihatannya globalisasi
membawa seluruh dunia bersamanya.
Namun dalam kenyataannya semakin banyak
orang yang ditinggalnya di padang pasir
penderitaan. Globalisasi mencabut orang &
menjanjikan kemakmuran. Namun,
sebenarnya orang tsb diisap habis-habisan,
kemudian dibiarkan mati kekeringan.
TRIMs (TRADE RELATED INVESTMENT
MEASURES)
Larangan Kebijakan penanaman modal
suatu negara yg dpt membatasi atau
bahkan merusak perdagangan dunia.
Klausula perlakuan nasional (NT) dan
larangan pembatasan kuantitatif
Masa transisi untuk pelaksanaan 2 th
neg.maju; 5 th neg sdg berkembang; 7
neg miskin.
PEMBATASAN YG SERING DILAKUKAN
Penanaman modal hrs menggunakan
komponen lokal dlm proses produksi.
Persyaratan penggunaan bhn baku, bhn
setengah jadi, suku cadang buatan dlm
negeri.
Persyaratan ekspor dikaitkan investasi
Persyaratan alih teknologi
Keharusan komposisi pemilikan saham
Pembatasan transfer devisa
Pembatasan kapasitas produksi
PERDAGANGAN JASA (TRADE IN
SERVICES)
Setiap negara harus memberikan perlakuan
yang sama seperti kepada warganegaranya
terhadap jasa-jasa dari negara lainnya
dengan segera tanpa syarat.
Ruang lingkup jasa meliputi:
Jasa yg diberikan dlm wilayah suatu neg.kpd
konsumen neg.lain, mis.turisme
Jasa yg diberikan oleh warganegara suatu
neg di wilayah neg.lain, misalnya perbankan.
Jasa yg diberikan oleh warganegara suatu
neg di wilayah neg.lain, misal jasa konsultan
PEMBATASAN YG DILAKUKAN PEM
Ketentuan Bentuk Usaha Asing
PMA dlm Bentuk Usaha Patungan
Pembatasan Permodalan Oleh Pihak Asing
Boleh tidaknya Jenis Pekerjaan tertentu yg
dikerjakan Pihak Asing
Ketentuan mengenai desinvestasi atau
Indonesiasi.
Ketentuan mengharuskan perusahaan asing
beroperasi melalui kantor perwakilan atau
melalui perusahaan Ind.
Ketentuan yang membatasi wilayah
operasi perusahaan asing
Ketentuan yang membatasi kualitas
jasa yang dapat diberikan perusahaan
asing (misal hotel harus berbintang
keatas)
Ketentuan yang mengharuskan
perusahaan asing beroperasi melalui
General Agentnya (Perusahaan
Iindonesia)
PERDAGANGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (TRIPs)
Implikasinya:
UU No 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang
UU No 31 Tahun 2000 Desain Industri
UU No 32 Tahun 2001 Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu
UU No 14 Tahun 2001 Paten
UU No.15 Tahun 2001 Merk
UU No.19 tahun 2002 Hak Cipta
ERA WTO
Tanggal 15 Desember 1993 PU berakhir dg
disepakati Final Act
Tanggal 15 April 1994 teks akhir
ditandatangani. Salah satunya disepakati
pembentukan WTO.
Pem.Ind. Melakukan Ratifikasi UU No.7 Tahun
1994.
Tanggal 1 Januari 1995 World Trade
Organization efektif bekerja.
WTO adalah suatu lembaga perdagangan
multilateral yang permanen.
GATT 1947 melebur dalam Multilateral
Agreement on Trade in Goods.
MUKADIMAH WTO
BAHWA HUBUNGAN2 PERDAGANGAN DAN KEGIATAN
EKONOMI NEG2 ANGGOTA HRS DILAKSANAKAN
DG MAKSUD UNTUK MENINGKATKAN STANDAR
HIDUP, MENJAMIN LAPANGAN KERJA,
PENINGKATAN PENGHASILAN NEGARA,
MEMPERLUAS PRODUKSI DAN PERDAGANGAN
BARANG DAN JASA, DG PENGGUNAAN OPTIMAL
SUMBER2 DAYA MANUSIA SESUAI DEG
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. JUGA
MENGUSAHAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
HIDUP ....DALAM MENGEJAR TUJUAN2 INI DIAKUI
ADANYA SUATU KEBUTUHAN AKAN LANGKAH2
POSITIF UNTUK MENJAMIN NGR BERKEMBANG,
TERISTIMEWA NGR TERBELAKANG, MDPT BAGIAN
DR PERTUMBUHAN PERDAGANGAN INT, SESUAI
DG KEBUTUHAN PEMBANGUNAN EKONOMINYA
ORGAN WTO
1. MINISTERIAL CONFERENCE
2. GENERAL COUNCIL
3. COUNCIL TRADE IN SERVICES
4. COUNCIL FOR TRIPS
5. DISPUTE SETLEMENT BODY
6. TRADE POLICY REVIEW BODY
PENYELESAIAN SENGKETA
Hukum Acara:
The Understanding on Rules and
Procedures Governing the Setlement of
Disputes (Kesepakatan tentang
Peraturan dan Prosedur yang mengatur
Penyelesaian Perselisihan) - DSU
Lembaga:
Dispute Settlement Body (DSB)
KEWENANGAN DSB
Membentuk panel.
Mengesahkan laporan panel dan
laporan badan banding.
Mengawasi pelaksanaan putusan atau
rekomendasi panel.
Memberikan wewenang pd Negara
Untuk Melaksanakan Retalisasi
(tindakan balasan) apabila yg kalah tdk
mengindahkan putusan
MEKANISME PENYELESAIAN
SENGKETA
Prosedur Konsultasi
Pembentukan Panel
Pembentukan Badan Banding
Rekomendasi yang diajukan Panel
atau Badan Peradilan Banding
Implementasi Laporan: Pelak.
Rekomendasi, Kompensasi, atau Otorisasi
Tindakan Balasan
ERA BARU WTO
Putaran Doha atau disevut sebagai Agenda
pembangunan Doha, yang dimulai di Qatar
pada bulan November 2001 telah terhenti
sejak tahun 2007.
Putaran Doha diharapkan menghasilkan
sebuah rezim Perdagangan Internasional
yang baru menggantikan Putaran Uruguay.
Putaran Doha macet, karena negara2 maju
yg dimotori AS, Uni Eropa, dan Jepang
cenderung mengelabui negara berkembang.
Negara miskin didesak membuka pasar,
tetapi negara maju mempertahankan subsidi
pemerintahan kepada petaninya. Sedangkan
negara2 maju minta negara2 berkembang
untuk menurukan tarif import barang2
industrinya.