Get documents about "05. Program Kerja 100 Hari Kib.doc - ELSAM
Shared by: FzRRi8
-
Stats
- views:
- 94
- posted:
- 11/18/2011
- language:
- Malay
- pages:
- 9
Document Sample
Program Kerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II
Program Rencana Aksi Penanggungjawab
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan
(P1A1) Penyiapan dan langkah awal pelaksanaan
Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
restrukturisasi Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian
Keamanan
substansial dari reformasi lembaga penegakan hukum
P1: Penataan ulang tata laksana dan
hubungan kerja sama antar lembaga (P1A2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan peningkatan
Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
penegak hukum termasuk KPK, profesionalitas dan penegakan integritas sumberdaya
Keamanan
Kepolisian dan Kejaksaan manusia di seluruh jajaran kepolisian dan kejaksaan
(P1A3) Sinkronisasi dan harmonisasi penegakan hukum Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Keamanan
(P2A1) Koordinasi instansi terkait terhadap
penyederhanaan persyaratan memulai usaha & percepatan Kementerian Dalam Negeri
waktu penyelesaian perijinan
(P2A2) Fasilitasi Pemda tentang peraturan perundangan
terkait dengan penyederhanaan perijinan untuk memulai Kementerian Dalam Negeri
usaha (starting of business)
(P2A3) Perluasan citizen service pada perwakilan RI di luar
negeri (LA, Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka, NY, Kementerian Luar Negeri
Kuching, Penang)
(P2A4) Pemulangan WNI/TKI bermasalah di penampungan
pada KBRI Kuwait City, Riyadh, Abu Dhabi, Singapura, Kementerian Luar Negeri
Damaskus, Kairo & KJRI Jeddah, Hongkong, Dubai
(P2A5) Pelayanan paspor yang mudah, transparan & tepat
waktu dari 7 hari menjadi 4 hari termasuk pelayanan bagi Kementerian Hukum dan HAM
TKI bermasalah di luar negeri
P2: Percepatan Pelayanan Publik (P2A6) Penyempurnaan prosedur pengesahan badan
Kementerian Hukum dan HAM
hukum (PT) dari 1 bulan menjadi 7 hari
(P2A7) Penyelesaian tunggakan permohonan HKI: hak
cipta 1.500 berkas, desain industri 1.000 berkas, paten Kementerian Hukum dan HAM
1.250 berkas, merk 17.000 berkas
(P2A8) Mengoptimalkan pembayaran tilang dengan
Markas Besar POLRI
menggunakan fasilitas elektronik
(P2A9) Mengembangkan fasilitas jaringan data kecelakaan
Markas Besar POLRI
& pelanggaran lalu lintas
(P2A10) Membangun & mengembangkan sistem informasi
Markas Besar POLRI
& dokumentasi untuk mengelola informasi publik
(P2A11) Mengoptimalkan pelaksanaan Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Markas Besar POLRI
di jajaran Polri
Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
(P2A12) Peningkatan efektifitas komisi pengawas penyidik
Keamanan
(P2A13) Mengoptimalkan sosialisasi Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara luas Markas Besar POLRI
kepada masyarakat melalui media
(P2A14) Mendorong penyediaan pelayanan satu atap pada
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
10 kota sebagai tambahan terhadap pelayanan yang sudah
Negara & Reformasi Birokrasi
ada
(P2A15) Penyusunan rencana aksi nasional
penanggulangan HIV/AIDS (159 penderita HIV/AIDS) & Kementerian Hukum dan HAM
penanggulangan TB (121 orang) di UPT pemasyarakatan
(P3A1) Koordinasi & sinkronisasi tindak lanjut hasil raker
dengan komisi I DPR RI tentang peningkatan kapasitas Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
P3: Pemberantasan Terorisme
Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme menjadi Badan Keamanan
Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT)
(P4A1) Koordinasi & Sinkronisasi Akselerasi Penyelesaian
Perpres tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri
(BNPP)
P4: Pengelolaan Wilayah Perbatasan
(P4A2) Menyiapkan program inventarisasi pulau-pulau
Kementerian Dalam Negeri
terluar/terdepan
(P5A1) Pelaksanaan Bali Democracy Forum ke-2 yang
P5: Kerjasama Internasional dalam
diikuti 39 Negara di Kawasan Asia Pasifik & 12 Negara Kementerian Luar Negeri
Rangka Penguatan Demokrasi
Peninjau di Luar Kawasan Asia
(P6A1) Menyusun Kelompok Kerja (Pokja) untuk
merumuskan kebijakan tunjangan khusus bagi penjaga Kementerian Pertahanan
perbatasan
P6: Tunjangan Khusus Bagi (P6A2) Koordinasi dengan Depkeu & departemen terkait
PNS/TNI/POLRI yang Bertugas di untuk menyesuaikan besaran tunjangan khusus di daerah Kementerian Pertahanan
Wilayah Terdepan, Terluar & perbatasan
Perbatasan
(P6A3) Mengajukan rancangan Perpres tentang tunjangan
khusus bagi prajurit & PNS yang bertugas di daerah Kementerian Pertahanan
perbatasan, terdepan & terpencil
(P7A1) Penyusunan desain pola penguatan & pemantapan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
hubungan kelembagaan antar penegak hukum Keamanan
(P7A2) Pemantapan organisasi pada lembaga penegak Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
hukum dalam prinsip kinerja yang transparan & akuntabel Keamanan
(P7A3) Penyidikan perkara besar tindak pidana korupsi
P7: Penegakan dan Kepastian kerugian keuangan negara yang besar oleh Kejagung & 7
Hukum Kejaksaan Agung
(tujuh) Kejati: DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel,
Sumut
(P7A4) Mengkoordinasi upaya inventarisasi seluruh
Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
peraturan perundangan yang menghambat pelaksanaan
Keamanan
program di lapangan
(P7A5) Merumuskan tindak lanjut peradilan militer Kementerian Pertahanan
(P8A1) Penyusunan cetak biru minimum essential force
yang meliputi:
- alutsista (AD/AL/AU)
Kementerian Pertahanan
- SDM
- Sarpras
- Kodal
(P8A2) Revitalisasi sumber pengadaan:
- industri strategis dalam negeri Kementerian Pertahanan
- kemitraan dengan luar negeri
P8: Peningkatan Kemampuan
Pertahanan & Keamanan Negara (P8A3) Penyusunan skim anggaran multiyears (3 renstra) Kementerian Pertahanan
(P8A4) Pengembalian sukarela WNI asal Papua & Papua
Kementerian Luar Negeri
Barat ke wilayah NKRI sebanyak 302 orang
(P8A5) Pembentukan anggota Tim Pengendali
Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI sesuai
Kementerian Pertahanan
keputusan Menhannomor: KEP/190/M/X/2009 tanggal 21
Oktober 2009
(P8A6) Penyelesaian penyusunan peraturan Menkeu &
peraturan Panglima TNI yang dikoordinasikan oleh Timnas Kementerian Pertahanan
Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI
(P9A1) Pelaksanaan reformasi birokrasi yang progresif
Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
berdasarkan Program Aksi Reformasi Birokrasi 2010-2011
Keamanan
P9: Program 9: Reformasi Birokrasi yang diterbitkan Januari 2010
dan Tata Kelola Pemerintahan
(P9A2) Memulai tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
pelaksanaan Undang-Undang Pengadilan Tipikor Keamanan
(P10A1) Menyiapkan prosedur, mekanisme dan langkah-
langkah untuk evaluasi menyeluruh terhadap pemekaran Kementerian Dalam Negeri
daerah
(P10A2) Menyiapkan konsep pengkajian ulang dalam
rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan otonomi Kementerian Dalam Negeri
daerah, termasuk otonomi khusus
P10: Program 10: Peningkatan
Efektifitas Otonomi Daerah (P10A3) Mengevaluasi sistem dan pelaksanaan pemilihan
Kementerian Dalam Negeri
kepala daerah (pilkada)
(P10A4) Mengevaluasi sistem dan meningkatkan efektifitas
Kementerian Dalam Negeri
penggunaan dana perimbangan daerah
(P10A5) Mengembangkan konsep peningkatan kapasitas
Kementerian Dalam Negeri
aparatur pemerintah daerah
Bidang Perekonomian
(P11A1) Review sinkronisasi kebijakan dan peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang
(P11A2) Penyempurnaan standar prosedur operasional
P11: Ketersediaan lahan dan
pengaturan dan pelayanan pertanahan (mengacu pada UU Kepala Badan Pertanahan Nasional
keterpaduan tata ruang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)
(P11A3) Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional
Kepala Badan Pertanahan Nasional
secara online
(P11A4) Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak
Kepala Badan Pertanahan Nasional
(LARASITA)
(P11A5) Penyusunan RPP tentang Perubahan Peruntukan
Kementerian Kehutanan
Kawasan Hutan
(P12A1) Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Kementerian PPN/Kepala Bappenas
Penyediaan Infrastruktur
(P12A2)Perluasan modal lembaga pembiayaan
Kementerian Keuangan
infrastruktur
P12: Pembiayaan untuk (P12A3) Perubahan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang
Pembangunan Infrastruktur Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PPN/Kepala Bappenas
Pemerintah
(P12A4) Penetapan skema co-financing bagi program
pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(penciptaan ownership di daerah) serta Pemerintah dan
Swasta/BUMN (Public Private Partnership)
(P13A1) Peningkatan kesehatan lingkungan berupa
pembangunan sarana air minum di 1.379 lokasi/kawasan
Kementerian Pekerjaan Umum
bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan
sanitasi masyarakat di 61 lokasi
(P13A2) Penyelesaian audit teknis untuk pengembalian dan
pemastian fungsi embung, waduk, bendung dan
Kementerian Pekerjaan Umum
bendungan, serta jaringan irigasi secara holistik dan
terintegrasi
(P13A3) Peningkatan kapasitas jalan lintas di Sumatera
dan Sulawesi sepanjang 695 km; sebagai bagian dari
pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Kementerian Pekerjaan Umum
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan,
Sulawesi dan Papua sepanjang 19.370 km dalam 5 tahun
(P13A4) Pembentukan tim penyiapan prasarana
penghubung Jawa-Sumatera yang bertugas melakukan Kementerian Pekerjaan Umum
studi kelayakan
P13: Pembangunan dan
pemeliharaan Infrastruktur Strategis (P13A5) Penyelesaian struktur penampang basah
prasarana pengendalian banjir Banjir Kanal Timur (BKT) Kementerian Pekerjaan Umum
Jakarta sehingga dapat mengalirkan air
(P13A6) Peningkatan tingkat hunian rusunawa yang
sudah/sedang dibangun dari sekitar 40% menjadi 80%
dalam 100 hari dan melakukan kaji ulang menyeluruh atas Kementerian Negara Perumahan Rakyat
kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dan
rusunami
(P13A7) Penyelesaian penyediaan akses telepon di 32
Kementerian Komunikasi dan Informatika
provinsi, mencakup 25.000 desa (Desa Berdering)
(P13A8) Pencanangan dukungan kepada Teknologi
Informasi dan Komunikasi lokal sekaligus pemantapan Kementerian Komunikasi dan Informatika
program IGOS (Indonesia Go Open Source)
(P13A9) Peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian /
di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik Kementerian Perhubungan
(P13A10) Dimulainya perbaikan sarana dan prasarana
pelabuhan perikanan dengan mengutamakan penyediaan
sarana air bersih dan pabrik es oleh pemerintah serta Kementerian Kelautan dan Perikanan
pembenahan sistem rantai dingin mulai dari penyortiran di
laut sampai dengan di tempat pemasarannya
(P14A1) Perubahan PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P14: Pengadaan lahan bagi
pertanian, perkebunan dan perikanan
(P14A2) Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2002 tentang
Kepala Badan Pertanahan Nasional
PNBP Bidang Pertanahan
(P15A1)Penyusunan Perpres tentang Pertanian Pangan
Kementerian Pertanian
Skala Luas (Food Estate)
P15: Iklim investasi pertanian dan (P15A2) Pencanangan Food Estate di Merauke Kementerian Pertanian
perikanan
(P15A3) Pencanangan program peningkatan daya saing
dan nilai tambah produk pertanian dengan pemberian Kementerian Pertanian
insentif bagi tumbuhnya industri perdesaan berbasis produk
P16: Kesinambungan swasembada (P16A1) Penyusunan Cetak Biru Swasembada Pangan
Kementerian Pertanian
pangan tahap ke-2 untuk kedelai, jagung, gula dan daging sapi
(P17A1) Pemenuhan BBM dalam negeri khususnya untuk
Kementerian ESDM
Indonesia bagian timur
(P17A2) Perencanaan pasokan gas bumi untuk keperluan
Kementerian ESDM
domestik
P17: Jaminan pasokan energi
(P17A3) Penerbitan PP dan Peraturan Menteri ESDM
Kementerian ESDM
tentang Pasokan batubara Dalam Negeri (DMO)
(P17A4) Penerbitan Perpres tentang Proyek Percepatan
Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Kementerian ESDM
Tahap II
P18: Sistem harga energi yang (P18A1) Penerbitan Perpres tentang Harga Patokan
Kementerian ESDM
kompetitif Pembelian Listrik Dari Panas Bumi
(P19A1) Perumusan penyelesaian permasalahan PPA di
Kementerian ESDM
tingkat korporat PT PLN
(P19A2) Penuntasan reorganisasi PLN dan Pertamina Kementerian Negara BUMN
P19: Ketahanan energi
(P19A3) Pemanfaatan coal bed methane melalui
penyusunan perangkat peraturan sehingga bisa Kementerian ESDM
menghasilkan energi pada tahun 2011
P20: Pengalihan sistem subsidi: (P20A1) Perumusan pengalihan sistem subsidi: BBM,
Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian
BBM, pupuk, dan listrik pupuk dan listrik
P21: Pengembangan energi (P21A1) Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Kementerian Keuangan
terbarukan nasional Insentif pemanfaatan renewable energy
(P22A1) Penyediaan dana penjaminan untuk KUR dalam Kementerian Keuangan / Kementerian Negara
APBN sebesar Rp. 2 triliyun pertahun Koperasi dan UKM
P22: Revitalisasi Kredit Usaha
Rakyat (KUR)
(P22A2) Perubahan Peraturan Pelaksanaan Penyaluran
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
KUR
(P22A3) Perluasan akses KUR: linkage antara perbankan
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
besar nasional dan bank daerah
(P23A1) Memperluas program diklat dan pendidikan
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
vocational bagi pelaku UKM
P23: Pengembangan UKM (P23A2) Perluasan One Village One Product (OVOP) Kementerian Negara Koperasi dan UKM
(P23A3) Percepatan pembangunan atau revitalisasi pasar
Kementerian Perdagangan
tradisional sebanyak 90 pasar
(P24A1) Perubahan Peraturan tentang Upah Minimum
P24: Ketenagakerjaan Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi
Sektoral
(P25A1) Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
P25: Kelancaran arus barang dan Batam
daya saing
(P25A2) Pengoperasian pelayanan kepelabuhanan dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian
kepabeanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu Keuangan
P26: Revitalisasi Industri pupuk dan (P26A1) Penyusunan rencana aksi revitalisasi industri
Kementerian Perindustrian
gula pupuk dan gula
(P27A1) Pencanangan klaster industri berbasis pertanian,
oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kementerian Pertanian
P27: Pengembangan Klaster Industri- Riau
industri berbasis sumber daya alam
fosil dan yang terbarukan (P27A2) Pencanangan klaster industri berbasis migas,
Kementerian ESDM
kondesat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur
(P28A1) Penyusunan cetak biru transportasi multimoda
Kementerian Perhubungan
sesuai dengan cetak biru sistem logistik nasional
(P28A2) Penyusunan konsep dasar perencanaan jaringan
P28: Aksesibilitas dan keterhubungan transportasi angkutan laut dan rencana pembangunan Kementerian Perhubungan
(connectivity) Antar Wilayah pelabuhan
(P28A3) Integrasi sistem angkutan umum massal perkotaan
antar-moda, dimulai di Jakarta dengan penerapan tiket Kementerian Perhubungan
terusan kereta api dan busway
(P29A1) Penyusunan pedoman teknis tentang keselamatan
P29: Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan
transportasi
Bidang Kesejahteraan Rakyat
(P30A1) Sosialisasi SK Menkeu tentang Dana Usaha
Kementerian Keuangan
Bersama di 570 Kab/Kota
P30: Peningkatan Efektivitas dan
Keberlanjutan PNPM Mandiri
(P30A2) Sosialisasi dan bantuan PNPM Mandiri dalam Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan
rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar dan Jabar Umum
(P31A1) Melanjutkan PKH bagi 726.000 RTSM dan
identifikasi 90.000 calon peserta baru PKH di 5 propinsi
(Kepri, Bali, Kalteng, Sulteng dan Sulsel) dengan Kementerian Sosial
penambahan anggaran Rp. 200 M (Total Rp. 1.3 T pada
P31: Pengembangan Bantuan Sosial
thn. 2010)
Terpadu Berbasis Keluarga bagi
masyarakat miskin
(P31A2) Peluncuran program Bantuan Sosial Terpadu
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Berbasis Keluarga yang mengintegrasikan bantuan bidang
Rakyat
kesehatan, pendidikan, pangan dan bantuan langsung
(P32A1) Melakukan koordinasi antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah untuk mengembangkan Lembaga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
P32: Peningkatan Kualitas dan Pelatihan Kerja (LPK) berbasis kompetensi di daerah
Kompetensi Tenaga Kerja
(P32A2) Penguatan kelembagaan Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang mandiri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dan independen.
(P33A1) Identifikasi peraturan yang menghambat
perpindahan dan perjalanan penduduk untuk melakukan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kegiatan ekonomi ke suatu daerah khususnya dalam
mencari pekerjaan.
P33: Peningkatan Fasilitasi dan
Perlindungan untuk Mendukung (P33A2) Kajian terhadap ratifikasi konvensi buruh migran
Mobilitas Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dan keluarganya.
(P33A3) Penyelesaian pemulangan pekerja migran
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bermasalah.
P34: Penyempurnaan Kerangka
(P34A1) Penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan
Kebijakan untuk Mendorong
secara tripartit antara pemerintah, asosiasi pengusaha dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Penciptaan Lapangan Kerja
serikat pekerja.
Produktif
P35: Peningkatan pembiayaan (P35A1) Peningkatan pelayanan pada 76,4 juta penduduk
kesehatan untuk memberikan miskin dalam sistem jaminan kesehatan, dengan anggaran Kementerian Kesehatan
jaminan kesehatan masyarakat sebesar 4,6 triliun.
(P36A1) Meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan
melalui pemantapan Puskesmas, Posyandu, Bidan Desa,
Kementerian Kesehatan
dan KB-Kesehatan Reproduksi, melalui 7 langkah sub
rencana aksi.
P36: Peningkatan kesehatan
(P36A2) Penetapan Pembatasan Harga Eceran Tertinggi
masyarakat untuk mempercepat Kementerian Kesehatan
(HET) dan Obat Generik Berlogo (OGB)
pencapaian target MDGs
(P36A3) Revitalisasi Permenkes tentang kewajiban
menuliskan resep dan penggunaan obat generik di sarana Kementerian Kesehatan
pelayanan kesehatan pemerintah
(P37A1) Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus
(HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Kementerian Kesehatan
melalui 5 langkah sub rencana aksi.
(P37A2) Penanggulangan Malaria melalui 4 langkah sub
Kementerian Kesehatan
rencana aksi.
(P37A3) Peningkatan Universal Child Immunization (UCI)
di 5 provinsi Jawa (Jatim, Jateng, Jabar, Banten, DKI Kementerian Kesehatan
P37 Pengendalian penyakit dan Jakarta)
penanggulangan masalah kesehatan
akibat bencana
(P37A4) Pengawasan obat
- Peningkatan pengawasan obat dan makanan yang tidak Kementerian Kesehatan & Badan POM
memenuhi syarat melalui unit laboratorium keliling
(P37A5) Operasionalisasi Balai Pengobatan Haji Indonesia
Kementerian Kesehatan
(BPHI) baru di Makkah Arab Saudi
(P37A6) Penanggulangan bencana dalam 5 langkah sub
Kementerian Kesehatan
rencana aksi.
(P38A1) Disusunnya Permenkes tentang Praktek tenaga
kesehatan (perawat dan bidan) di DTPK dan Peraturan
Menkes tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan
Kementerian Kesehatan
strategis (dokter, perawat, bidan, sarjana kesehatan
P38: Peningkatan ketersediaan, masyarakat, sanitarian, ahli gizi, asisten apoteker dan
pemerataan dan kualitas tenaga analis) di DTPK
kesehatan, terutama di daerah
terpencil, tertinggal, perbatasan dan
kepulauan (DTPK)
(P38A2) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan
strategis (perawat, bidan, sanitarian, ahli gizi, analis
Kementerian Kesehatan
kesehatan, asisten apoteker) sebanyak 131 orang di 35
Puskesmas, dari 101 Puskesmas di DTPK
(P39A1) Penyediaan Internet bagi pendidikan dasar 9 tahun
Kementerian Pendidikan Nasional
di 17.500 sekolah.
P39: Peningkatan pelayanan
pendidikan dasar 9 tahun yang (P39A2) Penguatan kemampuan bagi 30.000 kepala
bermutu dan terjangkau sekolah dan pengawas sekolah pada pendidikan dasar 9
Kementerian Pendidikan Nasional
tahun dalam paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif,
efektif, entrepreneurial, dan menyenangkan.
P40: Peningkatan profesionalisme (P40A1) Tersusunnya Permendiknas tentang guru yang
Kementerian Pendidikan Nasional
dan pemerataan distribusi guru bertugas di daerah terdepan dan terpencil.
(P41A1) Pengembangan pendidikan kewirausahaan Kementerian Pendidikan Nasional
P41: Penguatan relevansi antara
pendidikan dengan kebutuhan (P41A2) Pengembangan pola kemitraan antara pendidikan
ketersediaan tenaga kerja dalam kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan
mendukung ekonomi keterampilan dengan dunia industri, termasuk industri
Kementerian Pendidikan Nasional
kreatif, dalam rangka memperkuat intermediasi dan
mempunyai kesempatan pemagangan serta kesesuaian
pendidikan/ pelatihan dengan dunia kerja.
(P42A1) Pengembangan kewirausahaan, termasuk
technopreneur bagi dosen dan mahasiswa melalui Kementerian Pendidikan Nasional
P42: Peningkatan daya saing kerjasama antara institusi pendidikan dan dunia usaha.
pendidikan tinggi
(P42A2) Program beasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
untuk 20.000 siswa SMA/SMK berprestasi dan kurang Kementerian Pendidikan Nasional
mampu.
Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan
(P43A1) Koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
P43: Penguatan posisi Indonesia
pada Konferensi PBB ke-15 untuk
Perubahan Iklim di Copenhagen,
Denmark, 7-18 Desember 2009 (P43A2) Mengusulkan untuk disepakatinya metodologi dan
pembiayaan REDD melalui kombinasi market dan fund Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan
base (opsi Hybrid) di UNFCCC melalui 2 langkah sub Kementerian Negara Lingkungan Hidup
rencana aksi.
(P44A1) Pengkajian dan penetapan mekanisme
pencegahan kebakaran hutan di Riau, Jambi, Sumatera
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
P44: Pencegahan kebakaran hutan Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan
dan peningkatan kualitas pengelolaan Kalimantan Barat.
bencana
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
(P44A2) Revitalisasi Lembaga Penanganan Bencana.
Rakyat
(P45A1) Peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji,
meliputi pelayanan akomodasi, transportasi dan kesehatan
Kementerian Agama
P45: Penyelenggaraan ibadah haji bagi 210 ribu jamaah haji Indonesia tahun 1430 H / 2009
dan peningkatan kualitas pendidikan M.
keagamaan
(P45A2) Peningkatan kualitas pendidikan di pesantren dan
Kementerian Agama
Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
