05. Program Kerja 100 Hari Kib.doc - ELSAM by FzRRi8

VIEWS: 0 PAGES: 9

									                                      Program Kerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II


Program                           Rencana Aksi                                               Penanggungjawab

Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan

                                  (P1A1) Penyiapan dan langkah awal pelaksanaan
                                                                                             Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
                                  restrukturisasi Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian
                                                                                             Keamanan
                                  substansial dari reformasi lembaga penegakan hukum

P1: Penataan ulang tata laksana dan
hubungan kerja sama antar lembaga (P1A2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan peningkatan
                                                                                        Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
penegak hukum termasuk KPK,         profesionalitas dan penegakan integritas sumberdaya
                                                                                        Keamanan
Kepolisian dan Kejaksaan            manusia di seluruh jajaran kepolisian dan kejaksaan


                                  (P1A3) Sinkronisasi dan harmonisasi penegakan hukum        Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
                                  antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan                       Keamanan


                                  (P2A1) Koordinasi instansi terkait terhadap
                                  penyederhanaan persyaratan memulai usaha & percepatan Kementerian Dalam Negeri
                                  waktu penyelesaian perijinan


                                  (P2A2) Fasilitasi Pemda tentang peraturan perundangan
                                  terkait dengan penyederhanaan perijinan untuk memulai      Kementerian Dalam Negeri
                                  usaha (starting of business)

                                  (P2A3) Perluasan citizen service pada perwakilan RI di luar
                                  negeri (LA, Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka, NY,        Kementerian Luar Negeri
                                  Kuching, Penang)

                                  (P2A4) Pemulangan WNI/TKI bermasalah di penampungan
                                  pada KBRI Kuwait City, Riyadh, Abu Dhabi, Singapura, Kementerian Luar Negeri
                                  Damaskus, Kairo & KJRI Jeddah, Hongkong, Dubai


                                  (P2A5) Pelayanan paspor yang mudah, transparan & tepat
                                  waktu dari 7 hari menjadi 4 hari termasuk pelayanan bagi Kementerian Hukum dan HAM
                                  TKI bermasalah di luar negeri

P2: Percepatan Pelayanan Publik   (P2A6) Penyempurnaan prosedur pengesahan badan
                                                                                             Kementerian Hukum dan HAM
                                  hukum (PT) dari 1 bulan menjadi 7 hari


                                  (P2A7) Penyelesaian tunggakan permohonan HKI: hak
                                  cipta 1.500 berkas, desain industri 1.000 berkas, paten    Kementerian Hukum dan HAM
                                  1.250 berkas, merk 17.000 berkas


                                  (P2A8) Mengoptimalkan pembayaran tilang dengan
                                                                                             Markas Besar POLRI
                                  menggunakan fasilitas elektronik

                                  (P2A9) Mengembangkan fasilitas jaringan data kecelakaan
                                                                                          Markas Besar POLRI
                                  & pelanggaran lalu lintas

                                  (P2A10) Membangun & mengembangkan sistem informasi
                                                                                     Markas Besar POLRI
                                  & dokumentasi untuk mengelola informasi publik

                                  (P2A11) Mengoptimalkan pelaksanaan Surat
                                  Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Markas Besar POLRI
                                  di jajaran Polri

                                                                                             Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
                                  (P2A12) Peningkatan efektifitas komisi pengawas penyidik
                                                                                             Keamanan
                                     (P2A13) Mengoptimalkan sosialisasi Surat Pemberitahuan
                                     Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara luas      Markas Besar POLRI
                                     kepada masyarakat melalui media


                                     (P2A14) Mendorong penyediaan pelayanan satu atap pada
                                                                                            Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
                                     10 kota sebagai tambahan terhadap pelayanan yang sudah
                                                                                            Negara & Reformasi Birokrasi
                                     ada


                                     (P2A15) Penyusunan rencana aksi nasional
                                     penanggulangan HIV/AIDS (159 penderita HIV/AIDS) &           Kementerian Hukum dan HAM
                                     penanggulangan TB (121 orang) di UPT pemasyarakatan


                                     (P3A1) Koordinasi & sinkronisasi tindak lanjut hasil raker
                                     dengan komisi I DPR RI tentang peningkatan kapasitas       Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
P3: Pemberantasan Terorisme
                                     Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme menjadi Badan Keamanan
                                     Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT)

                                     (P4A1) Koordinasi & Sinkronisasi Akselerasi Penyelesaian
                                     Perpres tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri
                                     (BNPP)
P4: Pengelolaan Wilayah Perbatasan
                                     (P4A2) Menyiapkan program inventarisasi pulau-pulau
                                                                                                  Kementerian Dalam Negeri
                                     terluar/terdepan


                                     (P5A1) Pelaksanaan Bali Democracy Forum ke-2 yang
P5: Kerjasama Internasional dalam
                                     diikuti 39 Negara di Kawasan Asia Pasifik & 12 Negara        Kementerian Luar Negeri
Rangka Penguatan Demokrasi
                                     Peninjau di Luar Kawasan Asia

                                     (P6A1) Menyusun Kelompok Kerja (Pokja) untuk
                                     merumuskan kebijakan tunjangan khusus bagi penjaga           Kementerian Pertahanan
                                     perbatasan
P6: Tunjangan Khusus Bagi            (P6A2) Koordinasi dengan Depkeu & departemen terkait
PNS/TNI/POLRI yang Bertugas di       untuk menyesuaikan besaran tunjangan khusus di daerah        Kementerian Pertahanan
Wilayah Terdepan, Terluar &          perbatasan
Perbatasan
                                     (P6A3) Mengajukan rancangan Perpres tentang tunjangan
                                     khusus bagi prajurit & PNS yang bertugas di daerah    Kementerian Pertahanan
                                     perbatasan, terdepan & terpencil


                                     (P7A1) Penyusunan desain pola penguatan & pemantapan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
                                     hubungan kelembagaan antar penegak hukum             Keamanan

                                     (P7A2) Pemantapan organisasi pada lembaga penegak            Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
                                     hukum dalam prinsip kinerja yang transparan & akuntabel      Keamanan

                                     (P7A3) Penyidikan perkara besar tindak pidana korupsi
P7: Penegakan dan Kepastian          kerugian keuangan negara yang besar oleh Kejagung & 7
Hukum                                                                                             Kejaksaan Agung
                                     (tujuh) Kejati: DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel,
                                     Sumut

                                     (P7A4) Mengkoordinasi upaya inventarisasi seluruh
                                                                                                  Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
                                     peraturan perundangan yang menghambat pelaksanaan
                                                                                                  Keamanan
                                     program di lapangan

                                     (P7A5) Merumuskan tindak lanjut peradilan militer            Kementerian Pertahanan
                                     (P8A1) Penyusunan cetak biru minimum essential force
                                     yang meliputi:
                                     - alutsista (AD/AL/AU)
                                                                                              Kementerian Pertahanan
                                     - SDM
                                     - Sarpras
                                     - Kodal



                                     (P8A2) Revitalisasi sumber pengadaan:
                                     - industri strategis dalam negeri                        Kementerian Pertahanan
                                     - kemitraan dengan luar negeri
P8: Peningkatan Kemampuan
Pertahanan & Keamanan Negara         (P8A3) Penyusunan skim anggaran multiyears (3 renstra)   Kementerian Pertahanan

                                     (P8A4) Pengembalian sukarela WNI asal Papua & Papua
                                                                                              Kementerian Luar Negeri
                                     Barat ke wilayah NKRI sebanyak 302 orang

                                     (P8A5) Pembentukan anggota Tim Pengendali
                                     Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI sesuai
                                                                                              Kementerian Pertahanan
                                     keputusan Menhannomor: KEP/190/M/X/2009 tanggal 21
                                     Oktober 2009

                                     (P8A6) Penyelesaian penyusunan peraturan Menkeu &
                                     peraturan Panglima TNI yang dikoordinasikan oleh Timnas Kementerian Pertahanan
                                     Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI


                                     (P9A1) Pelaksanaan reformasi birokrasi yang progresif
                                                                                            Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
                                     berdasarkan Program Aksi Reformasi Birokrasi 2010-2011
                                                                                            Keamanan
P9: Program 9: Reformasi Birokrasi   yang diterbitkan Januari 2010
dan Tata Kelola Pemerintahan
                                     (P9A2) Memulai tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
                                     pelaksanaan Undang-Undang Pengadilan Tipikor              Keamanan

                                     (P10A1) Menyiapkan prosedur, mekanisme dan langkah-
                                     langkah untuk evaluasi menyeluruh terhadap pemekaran     Kementerian Dalam Negeri
                                     daerah

                                     (P10A2) Menyiapkan konsep pengkajian ulang dalam
                                     rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan otonomi       Kementerian Dalam Negeri
                                     daerah, termasuk otonomi khusus

P10: Program 10: Peningkatan
Efektifitas Otonomi Daerah           (P10A3) Mengevaluasi sistem dan pelaksanaan pemilihan
                                                                                           Kementerian Dalam Negeri
                                     kepala daerah (pilkada)

                                     (P10A4) Mengevaluasi sistem dan meningkatkan efektifitas
                                                                                              Kementerian Dalam Negeri
                                     penggunaan dana perimbangan daerah

                                     (P10A5) Mengembangkan konsep peningkatan kapasitas
                                                                                              Kementerian Dalam Negeri
                                     aparatur pemerintah daerah

Bidang Perekonomian

                                     (P11A1) Review sinkronisasi kebijakan dan peraturan
                                                                                              Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
                                     perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang


                                     (P11A2) Penyempurnaan standar prosedur operasional
P11: Ketersediaan lahan dan
                                     pengaturan dan pelayanan pertanahan (mengacu pada UU Kepala Badan Pertanahan Nasional
keterpaduan tata ruang
                                     Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)


                                     (P11A3) Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional
                                                                                              Kepala Badan Pertanahan Nasional
                                     secara online
                                    (P11A4) Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak
                                                                                              Kepala Badan Pertanahan Nasional
                                    (LARASITA)

                                    (P11A5) Penyusunan RPP tentang Perubahan Peruntukan
                                                                                        Kementerian Kehutanan
                                    Kawasan Hutan


                                    (P12A1) Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang
                                    Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam            Kementerian PPN/Kepala Bappenas
                                    Penyediaan Infrastruktur

                                    (P12A2)Perluasan modal lembaga pembiayaan
                                                                                          Kementerian Keuangan
                                    infrastruktur
P12: Pembiayaan untuk               (P12A3) Perubahan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang
Pembangunan Infrastruktur           Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa             Kementerian PPN/Kepala Bappenas
                                    Pemerintah

                                    (P12A4) Penetapan skema co-financing bagi program
                                    pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
                                                                                              Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
                                    (penciptaan ownership di daerah) serta Pemerintah dan
                                    Swasta/BUMN (Public Private Partnership)



                                    (P13A1) Peningkatan kesehatan lingkungan berupa
                                    pembangunan sarana air minum di 1.379 lokasi/kawasan
                                                                                          Kementerian Pekerjaan Umum
                                    bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan
                                    sanitasi masyarakat di 61 lokasi


                                    (P13A2) Penyelesaian audit teknis untuk pengembalian dan
                                    pemastian fungsi embung, waduk, bendung dan
                                                                                             Kementerian Pekerjaan Umum
                                    bendungan, serta jaringan irigasi secara holistik dan
                                    terintegrasi


                                    (P13A3) Peningkatan kapasitas jalan lintas di Sumatera
                                    dan Sulawesi sepanjang 695 km; sebagai bagian dari
                                    pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Nusa       Kementerian Pekerjaan Umum
                                    Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan,
                                    Sulawesi dan Papua sepanjang 19.370 km dalam 5 tahun


                                    (P13A4) Pembentukan tim penyiapan prasarana
                                    penghubung Jawa-Sumatera yang bertugas melakukan          Kementerian Pekerjaan Umum
                                    studi kelayakan
P13: Pembangunan dan
pemeliharaan Infrastruktur Strategis (P13A5) Penyelesaian struktur penampang basah
                                     prasarana pengendalian banjir Banjir Kanal Timur (BKT)   Kementerian Pekerjaan Umum
                                     Jakarta sehingga dapat mengalirkan air


                                    (P13A6) Peningkatan tingkat hunian rusunawa yang
                                    sudah/sedang dibangun dari sekitar 40% menjadi 80%
                                    dalam 100 hari dan melakukan kaji ulang menyeluruh atas Kementerian Negara Perumahan Rakyat
                                    kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dan
                                    rusunami

                                    (P13A7) Penyelesaian penyediaan akses telepon di 32
                                                                                              Kementerian Komunikasi dan Informatika
                                    provinsi, mencakup 25.000 desa (Desa Berdering)


                                    (P13A8) Pencanangan dukungan kepada Teknologi
                                    Informasi dan Komunikasi lokal sekaligus pemantapan       Kementerian Komunikasi dan Informatika
                                    program IGOS (Indonesia Go Open Source)



                                    (P13A9) Peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian /
                                    di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik Kementerian Perhubungan
                                      (P13A10) Dimulainya perbaikan sarana dan prasarana
                                      pelabuhan perikanan dengan mengutamakan penyediaan
                                      sarana air bersih dan pabrik es oleh pemerintah serta     Kementerian Kelautan dan Perikanan
                                      pembenahan sistem rantai dingin mulai dari penyortiran di
                                      laut sampai dengan di tempat pemasarannya


                                      (P14A1) Perubahan PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang
                                                                                               Kepala Badan Pertanahan Nasional
                                      Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P14: Pengadaan lahan bagi
pertanian, perkebunan dan perikanan
                                      (P14A2) Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2002 tentang
                                                                                               Kepala Badan Pertanahan Nasional
                                      PNBP Bidang Pertanahan

                                      (P15A1)Penyusunan Perpres tentang Pertanian Pangan
                                                                                               Kementerian Pertanian
                                      Skala Luas (Food Estate)

P15: Iklim investasi pertanian dan    (P15A2) Pencanangan Food Estate di Merauke               Kementerian Pertanian
perikanan
                                      (P15A3) Pencanangan program peningkatan daya saing
                                      dan nilai tambah produk pertanian dengan pemberian         Kementerian Pertanian
                                      insentif bagi tumbuhnya industri perdesaan berbasis produk


P16: Kesinambungan swasembada         (P16A1) Penyusunan Cetak Biru Swasembada Pangan
                                                                                               Kementerian Pertanian
pangan                                tahap ke-2 untuk kedelai, jagung, gula dan daging sapi

                                      (P17A1) Pemenuhan BBM dalam negeri khususnya untuk
                                                                                               Kementerian ESDM
                                      Indonesia bagian timur

                                      (P17A2) Perencanaan pasokan gas bumi untuk keperluan
                                                                                           Kementerian ESDM
                                      domestik
P17: Jaminan pasokan energi
                                      (P17A3) Penerbitan PP dan Peraturan Menteri ESDM
                                                                                               Kementerian ESDM
                                      tentang Pasokan batubara Dalam Negeri (DMO)

                                      (P17A4) Penerbitan Perpres tentang Proyek Percepatan
                                      Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW          Kementerian ESDM
                                      Tahap II

P18: Sistem harga energi yang         (P18A1) Penerbitan Perpres tentang Harga Patokan
                                                                                               Kementerian ESDM
kompetitif                            Pembelian Listrik Dari Panas Bumi

                                      (P19A1) Perumusan penyelesaian permasalahan PPA di
                                                                                               Kementerian ESDM
                                      tingkat korporat PT PLN

                                      (P19A2) Penuntasan reorganisasi PLN dan Pertamina        Kementerian Negara BUMN
P19: Ketahanan energi
                                      (P19A3) Pemanfaatan coal bed methane melalui
                                      penyusunan perangkat peraturan sehingga bisa             Kementerian ESDM
                                      menghasilkan energi pada tahun 2011


P20: Pengalihan sistem subsidi:       (P20A1) Perumusan pengalihan sistem subsidi: BBM,
                                                                                               Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian
BBM, pupuk, dan listrik               pupuk dan listrik

P21: Pengembangan energi              (P21A1) Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
                                                                                             Kementerian Keuangan
terbarukan nasional                   Insentif pemanfaatan renewable energy


                                      (P22A1) Penyediaan dana penjaminan untuk KUR dalam       Kementerian Keuangan / Kementerian Negara
                                      APBN sebesar Rp. 2 triliyun pertahun                     Koperasi dan UKM
P22: Revitalisasi Kredit Usaha
Rakyat (KUR)
                                      (P22A2) Perubahan Peraturan Pelaksanaan Penyaluran
                                                                                               Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
                                      KUR
                                     (P22A3) Perluasan akses KUR: linkage antara perbankan
                                                                                                Kementerian Negara Koperasi dan UKM
                                     besar nasional dan bank daerah

                                     (P23A1) Memperluas program diklat dan pendidikan
                                                                                                Kementerian Negara Koperasi dan UKM
                                     vocational bagi pelaku UKM


P23: Pengembangan UKM                (P23A2) Perluasan One Village One Product (OVOP)           Kementerian Negara Koperasi dan UKM


                                     (P23A3) Percepatan pembangunan atau revitalisasi pasar
                                                                                            Kementerian Perdagangan
                                     tradisional sebanyak 90 pasar

                                     (P24A1) Perubahan Peraturan tentang Upah Minimum
P24: Ketenagakerjaan                                                                            Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi
                                     Sektoral

                                     (P25A1) Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan
                                     Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di
                                                                                                Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
                                     Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
P25: Kelancaran arus barang dan      Batam
daya saing
                                     (P25A2) Pengoperasian pelayanan kepelabuhanan dan          Kementerian Perhubungan dan Kementerian
                                     kepabeanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu           Keuangan

P26: Revitalisasi Industri pupuk dan (P26A1) Penyusunan rencana aksi revitalisasi industri
                                                                                                Kementerian Perindustrian
gula                                 pupuk dan gula

                                    (P27A1) Pencanangan klaster industri berbasis pertanian,
                                    oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan       Kementerian Pertanian
P27: Pengembangan Klaster Industri- Riau
industri berbasis sumber daya alam
fosil dan yang terbarukan           (P27A2) Pencanangan klaster industri berbasis migas,
                                                                                                Kementerian ESDM
                                    kondesat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur

                                     (P28A1) Penyusunan cetak biru transportasi multimoda
                                                                                                Kementerian Perhubungan
                                     sesuai dengan cetak biru sistem logistik nasional

                                     (P28A2) Penyusunan konsep dasar perencanaan jaringan
P28: Aksesibilitas dan keterhubungan transportasi angkutan laut dan rencana pembangunan   Kementerian Perhubungan
(connectivity) Antar Wilayah         pelabuhan

                                     (P28A3) Integrasi sistem angkutan umum massal perkotaan
                                     antar-moda, dimulai di Jakarta dengan penerapan tiket   Kementerian Perhubungan
                                     terusan kereta api dan busway


                                     (P29A1) Penyusunan pedoman teknis tentang keselamatan
P29: Keselamatan Transportasi                                                              Kementerian Perhubungan
                                     transportasi

Bidang Kesejahteraan Rakyat

                                     (P30A1) Sosialisasi SK Menkeu tentang Dana Usaha
                                                                                                Kementerian Keuangan
                                     Bersama di 570 Kab/Kota
P30: Peningkatan Efektivitas dan
Keberlanjutan PNPM Mandiri
                                     (P30A2) Sosialisasi dan bantuan PNPM Mandiri dalam         Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan
                                     rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar dan Jabar   Umum

                                 (P31A1) Melanjutkan PKH bagi 726.000 RTSM dan
                                 identifikasi 90.000 calon peserta baru PKH di 5 propinsi
                                 (Kepri, Bali, Kalteng, Sulteng dan Sulsel) dengan              Kementerian Sosial
                                 penambahan anggaran Rp. 200 M (Total Rp. 1.3 T pada
P31: Pengembangan Bantuan Sosial
                                 thn. 2010)
Terpadu Berbasis Keluarga bagi
masyarakat miskin
                                     (P31A2) Peluncuran program Bantuan Sosial Terpadu
                                                                                            Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
                                     Berbasis Keluarga yang mengintegrasikan bantuan bidang
                                                                                            Rakyat
                                     kesehatan, pendidikan, pangan dan bantuan langsung
                                   (P32A1) Melakukan koordinasi antara pemerintah pusat
                                   dan pemerintah daerah untuk mengembangkan Lembaga          Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
P32: Peningkatan Kualitas dan      Pelatihan Kerja (LPK) berbasis kompetensi di daerah
Kompetensi Tenaga Kerja
                                   (P32A2) Penguatan kelembagaan Badan Nasional
                                   Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang mandiri    Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
                                   dan independen.

                                   (P33A1) Identifikasi peraturan yang menghambat
                                   perpindahan dan perjalanan penduduk untuk melakukan
                                                                                              Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
                                   kegiatan ekonomi ke suatu daerah khususnya dalam
                                   mencari pekerjaan.
P33: Peningkatan Fasilitasi dan
Perlindungan untuk Mendukung       (P33A2) Kajian terhadap ratifikasi konvensi buruh migran
Mobilitas Tenaga Kerja                                                                        Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
                                   dan keluarganya.

                                   (P33A3) Penyelesaian pemulangan pekerja migran
                                                                                              Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
                                   bermasalah.


P34: Penyempurnaan Kerangka
                                   (P34A1) Penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan
Kebijakan untuk Mendorong
                                   secara tripartit antara pemerintah, asosiasi pengusaha dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Penciptaan Lapangan Kerja
                                   serikat pekerja.
Produktif



P35: Peningkatan pembiayaan        (P35A1) Peningkatan pelayanan pada 76,4 juta penduduk
kesehatan untuk memberikan         miskin dalam sistem jaminan kesehatan, dengan anggaran Kementerian Kesehatan
jaminan kesehatan masyarakat       sebesar 4,6 triliun.


                                   (P36A1) Meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan
                                   melalui pemantapan Puskesmas, Posyandu, Bidan Desa,
                                                                                              Kementerian Kesehatan
                                   dan KB-Kesehatan Reproduksi, melalui 7 langkah sub
                                   rencana aksi.
P36: Peningkatan kesehatan
                                   (P36A2) Penetapan Pembatasan Harga Eceran Tertinggi
masyarakat untuk mempercepat                                                                  Kementerian Kesehatan
                                   (HET) dan Obat Generik Berlogo (OGB)
pencapaian target MDGs

                                   (P36A3) Revitalisasi Permenkes tentang kewajiban
                                   menuliskan resep dan penggunaan obat generik di sarana Kementerian Kesehatan
                                   pelayanan kesehatan pemerintah


                                   (P37A1) Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus
                                   (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Kementerian Kesehatan
                                   melalui 5 langkah sub rencana aksi.


                                   (P37A2) Penanggulangan Malaria melalui 4 langkah sub
                                                                                              Kementerian Kesehatan
                                   rencana aksi.

                                   (P37A3) Peningkatan Universal Child Immunization (UCI)
                                   di 5 provinsi Jawa (Jatim, Jateng, Jabar, Banten, DKI      Kementerian Kesehatan
P37 Pengendalian penyakit dan      Jakarta)
penanggulangan masalah kesehatan
akibat bencana
                                   (P37A4) Pengawasan obat
                                    - Peningkatan pengawasan obat dan makanan yang tidak Kementerian Kesehatan & Badan POM
                                   memenuhi syarat melalui unit laboratorium keliling


                                   (P37A5) Operasionalisasi Balai Pengobatan Haji Indonesia
                                                                                            Kementerian Kesehatan
                                   (BPHI) baru di Makkah Arab Saudi

                                   (P37A6) Penanggulangan bencana dalam 5 langkah sub
                                                                                              Kementerian Kesehatan
                                   rencana aksi.
                                        (P38A1) Disusunnya Permenkes tentang Praktek tenaga
                                        kesehatan (perawat dan bidan) di DTPK dan Peraturan
                                        Menkes tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan
                                                                                                Kementerian Kesehatan
                                        strategis (dokter, perawat, bidan, sarjana kesehatan
P38: Peningkatan ketersediaan,          masyarakat, sanitarian, ahli gizi, asisten apoteker dan
pemerataan dan kualitas tenaga          analis) di DTPK
kesehatan, terutama di daerah
terpencil, tertinggal, perbatasan dan
kepulauan (DTPK)
                                        (P38A2) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan
                                        strategis (perawat, bidan, sanitarian, ahli gizi, analis
                                                                                                   Kementerian Kesehatan
                                        kesehatan, asisten apoteker) sebanyak 131 orang di 35
                                        Puskesmas, dari 101 Puskesmas di DTPK


                                        (P39A1) Penyediaan Internet bagi pendidikan dasar 9 tahun
                                                                                                  Kementerian Pendidikan Nasional
                                        di 17.500 sekolah.

P39: Peningkatan pelayanan
pendidikan dasar 9 tahun yang           (P39A2) Penguatan kemampuan bagi 30.000 kepala
bermutu dan terjangkau                  sekolah dan pengawas sekolah pada pendidikan dasar 9
                                                                                                   Kementerian Pendidikan Nasional
                                        tahun dalam paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif,
                                        efektif, entrepreneurial, dan menyenangkan.



P40: Peningkatan profesionalisme        (P40A1) Tersusunnya Permendiknas tentang guru yang
                                                                                                   Kementerian Pendidikan Nasional
dan pemerataan distribusi guru          bertugas di daerah terdepan dan terpencil.



                                        (P41A1) Pengembangan pendidikan kewirausahaan              Kementerian Pendidikan Nasional


P41: Penguatan relevansi antara
pendidikan dengan kebutuhan             (P41A2) Pengembangan pola kemitraan antara pendidikan
ketersediaan tenaga kerja dalam         kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan
mendukung ekonomi                       keterampilan dengan dunia industri, termasuk industri
                                                                                              Kementerian Pendidikan Nasional
                                        kreatif, dalam rangka memperkuat intermediasi dan
                                        mempunyai kesempatan pemagangan serta kesesuaian
                                        pendidikan/ pelatihan dengan dunia kerja.



                                        (P42A1) Pengembangan kewirausahaan, termasuk
                                        technopreneur bagi dosen dan mahasiswa melalui             Kementerian Pendidikan Nasional
P42: Peningkatan daya saing             kerjasama antara institusi pendidikan dan dunia usaha.
pendidikan tinggi
                                        (P42A2) Program beasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
                                        untuk 20.000 siswa SMA/SMK berprestasi dan kurang      Kementerian Pendidikan Nasional
                                        mampu.


                                                                                                   Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan
                                        (P43A1) Koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
                                                                                                   Kementerian Negara Lingkungan Hidup
P43: Penguatan posisi Indonesia
pada Konferensi PBB ke-15 untuk
Perubahan Iklim di Copenhagen,
Denmark, 7-18 Desember 2009             (P43A2) Mengusulkan untuk disepakatinya metodologi dan
                                        pembiayaan REDD melalui kombinasi market dan fund      Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan
                                        base (opsi Hybrid) di UNFCCC melalui 2 langkah sub     Kementerian Negara Lingkungan Hidup
                                        rencana aksi.

                                     (P44A1) Pengkajian dan penetapan mekanisme
                                     pencegahan kebakaran hutan di Riau, Jambi, Sumatera
                                                                                                   Kementerian Negara Lingkungan Hidup
P44: Pencegahan kebakaran hutan Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan
dan peningkatan kualitas pengelolaan Kalimantan Barat.
bencana
                                                                                                   Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
                                        (P44A2) Revitalisasi Lembaga Penanganan Bencana.
                                                                                                   Rakyat
                                    (P45A1) Peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji,
                                    meliputi pelayanan akomodasi, transportasi dan kesehatan
                                                                                             Kementerian Agama
P45: Penyelenggaraan ibadah haji    bagi 210 ribu jamaah haji Indonesia tahun 1430 H / 2009
dan peningkatan kualitas pendidikan M.
keagamaan
                                    (P45A2) Peningkatan kualitas pendidikan di pesantren dan
                                                                                             Kementerian Agama
                                    Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

								
To top