AMDAL UKL UPL by cZolLOn

VIEWS: 0 PAGES: 4

									        Dokumen UKL-UPL ini berisi tentang langkah-langkah pengelolaan lingkungan
dan pemantauan bagi pihak perusahaan sendiri dan pihak instansi terkait selaku
pengawas yang memantau dampak operasional perusahaan, agar tidak merugikan
kondisi lingkungan sekitarnya. Upaya sinergis ini, diharapkan dapat memberikan hasil
yang komprehensif dan memuaskan, baik dari kelayakan teknis, ekonomis, sosial
maupun lingkungan. Dokumen ini disusun berdasarkan Peratutan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan UKL-UPL dan
SPPL.

1.1.    DASAR HUKUM
        Penyusunan Revisi Dokumen UKL-UPL ini mengacu dan berpedoman pada
peraturan dan perundangan yang berlaku, antara lain:

1)     Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

2)     Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

3)     Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
       Hayati dan Ekosistem.

4)     Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan.

5)     Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

6)     Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
       telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008
       tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
       Pemerintah Daerah.

7)     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

8)     Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

9)     Undang-Undag Nomor 22 Tahun 2009 tentag Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
       Lingkungan Hidup.

11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
       Lingkungan.

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang
       Pengendalian Pencemaran Udara.
14) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
     Pengendalian Pencemaran Air.

15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
     Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota

16) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

17) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/MEN/1987 tentang P2K3 dan Tata Cara
     Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian
     Mutu Air dan Sumber-sumber Air.

19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/Per/IX/1990 tentang Syarat-
     syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

20) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-
     syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

21) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku
     Mutu Air Limbah.

22) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis
     Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa
     Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

23) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang
     Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Bagi Jenis-jenis
     Usaha Yang sudah Berdiri.

24) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang
     Pedoman Penyusunan UKL-UPL dan SPPL.

25) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 250/M/SK/10/1994
     tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan
     Hidup pada Sektor Industri.

26) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 35 /KP/1995 Tentang
     Jenis Usaha Bidang Perindustrian yang termasuk wajib menyusun UKL dan UPL.

27) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/1996 tentang
     Baku Mutu Tingkat Kebisingan.

28) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/11/1996
     tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan.
29) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49/MENLH/11/1996 tentang
     Baku Mutu Tingkat Getaran.

30) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45/MENLH/10/1997 tentang
     Indeks Satuan Pencemaran Udara (ISPU).

31) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang
     Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
     Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

32) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112/MENLH/2003 tentang
     Baku Mutu Air Limbah Domestik.

33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang
     Pengambilan Air Bawah Tanah.

34) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu
     Limbah Cair.

35) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15 tahun 2005 tentang Retribusi
     perizinan ketenagakerjaan.

36) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2005 tentang
     Pengelolaan ketenagakerjaan.

37) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
     Pengendalian Lingkungan di Provinsi Jawa Tengah.

38) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/26/1990 tentang Baku Mutu Air
     badan Air.

39) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/133/1990 tentang Pedoman
     Teknis Pengambilan Limbah Cair di Provinsi Jawa Tengah.

40) Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 8 tahun 2001 tentang Baku Mutu Kualitas
     Udara Ambien.

41) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan.

42) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin
     Usaha Perdagangan.

43) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
     Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang.
44) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana
       Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Magelang.

45) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin
       Gangguan dan Izin Tempat Usaha.

46) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha
       Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

47) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2005 tentang
       Pengelolaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang.

48) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 tahun 2006 tentang Pengelolaan
       kebersihan, keindahan dan Kesehatan di Kabupaten Magelang.

49) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan
       Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang
       Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan.

50) Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
       Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan
       Kesehatan di Kabupaten Magelang.



1.2.    MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN UKL-UPL
        Maksud     penyusunan      Dokumen      UKL-UPL      suatu    usaha   adalah   untuk
mengidentifikasi    permasalahan      lingkungan,   mengantisipasi,    dan    mengendalikan
kemungkinan dampak lingkungan yang ditimbulkan karena keberadaan dan kegiatan
operasional usaha/perusahaan tersebut.

1.3.    Beda AMDAL dan UKL/UPL :
        AMDAL = Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berisi analisis tentang
suatu usaha/pembangunan layak atau tidak terhadap dampak yang ditimbulkan tehadap
lingkungan sekitarnya. Jika tidak layak Usaha/Kegiatan Pembangunan tersebut harus
dihentikan sampai ditemukan solusi..

UKL-UPL= Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup. Tidak ada analisis yang mendetail, hanya berupa pedoman untuk menanggulangi
dampak yang diperkirakan akan terjadi dari subuah usaha/kegiatan.

								
To top