AKSELERASI PELAYANAN
KESEHATAN
PERAN PENELITIAN KESEHATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN
Pertemuan Perencanaan Kesehatan
Nasional, JCC, 20 September 2006
Hasil Penelitian dan Pengembangan
2005-2006 Sebagai Masukan Untuk
Akselerasi Pelayanan Kesehatan
Hasil LitBang ~ program prioritas DepKes:
A. Program AsKesKin
B. Percepatan penurunan AKI dan AKB
C. Penanggulangan Penyakit
A. Program AsKesKin
Studi ”PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN (ASKESKIN) DALAM
RANGKA IMPLEMENTASI JAMINAN KES - SJSN”
2005-2006
Dilakukan oleh 4 Universitas (UI, UGM, UNAIR,
UNHAS) dan PusLitBang Sistem & Kebijakan di
SumBar, Banten, JaBar, JaTeng, JaTim,, Bali,
NTB, NTT, SulSel, SulUt, Maluku, KalTim, KalSel
Temuan: telah terjadi perbaikan kuantitas dan
kualitas pelayanan AsKesKin secara menyeluruh
dan bermakna
Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program
AsKesKin, telah direkomendasikan hal-hal berikut:
Optimalisasi kualitas dan strategi kegiatan
sosialisasi, perlu dilakukan secara lebih
sistimatis dan berkesinambungan dengan
penyediaan biaya yang memadai; serta
melibatkan seluruh ’stakeholder’ terkait
Sosialisasi mengenai tata cara
penyelenggaraan program (prosedur,
penggunaan pelayanan dan penyelesaian
administrasi/keuangan) perlu diintensifkan
kepada Petugas Kesehatan dan
Auditor/Aparat pengawas fungsional
Sosialisasi program AsKesKin kepada
peserta dan stakeholder masih perlu
ditingkatkan
Perlu penataan ulang kriteria keluarga
miskin dengan memasukkan kriteria
spesifik daerah
Kegiatan validasi peserta AsKesKin
perlu dilakukan secara periodik setiap
tahun, untuk mendapatkan data
peserta yang akurat & dinamis.
Akselerasi penyusunan dan
pemberlakuan Standar Pelayanan Medis
(berikut kompetensinya) yang berlaku
secara nasional
Peningkatan kontribusi Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk
Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin
agar tetap dilakukan
Diperlukan penataan pola tarip
pelayanan Puskesmas dan RSUD
Advokasi kepada PEMDA untuk
peningkatan penyediaan fasilitas
pelayanan AsKesKin
Perlu dikembangkan monitoring dan
evaluasi program AsKesKin secara
berkala melalui:
–Studi-studi khusus tentang kepuasan
pelanggan, kendali mutu, kendali
biaya, dan paket manfaat yang
dijamin
B. Percepatan Penurunan AKI & AKB
1. Studi kematian neonatal di Kab.
Cirebon (2006)
Proporsi lahir mati: 48% kematian perinatal
Proporsi kematian neonatal dini (0-7 hari):
80% (<1 hari:39% & 1 hari: 9%)
Pola penyakit penyebab kematian Neonatal
Dini:
– Gangguan pernapasan (50%): Asfiksia bayi
baru lahir (P21) 38%; Respiratory Distress
Syndrome neonatus (P22) 4%; Sindroma
aspirasi neonatal (P24) 8%
– Hipotermia: 21%
– Infeksi perinatal: 11%
– Kelainan kongenital: 7%
Pola penyakit penyebab kematian
Neonatal Lanjut (7-30hari):
– Perdarahan intra-kranial & ikterus
neonatal: 27%
– Infeksi perinatal: 19%
– BBLR: 19%
– Prematuritas: 19%
– Gangguan sistem digestif (obstruksi
usus): 12%
Kontribusi faktor ibu terhadap
kematian neonatal dini
90% kasus (101 dari 112 kasus) mempunyai
faktor ibu
Jenis:
– Gangguan gizi ibu: 17%
– KPD: 16,1%
– Partus macet: 9.8%
– Kelahiran lintang: 8 %
– Gemelli: 7,1 %
– Perdarahan ante-partum: 6,3 %
– Hipertensi Ibu: 5,4 %
Kematian Maternal (12 kasus)
Pre-eklamsia berat/eklamsia: 50%
Perdarahan post partum: 42%
Emboli paru: 8 %
INTERVENSI yang dilakukan
DinKes Kab. Cirebon:
• Pelatihan manajemen asfiksia neonatal untuk bidan desa,
dengan menggunakan alat resusitasi tepat guna
(dikembangkan oleh Prof. Dr. Anna Alisyahbana)
• Mobilisasi masyarakat
• Supervisi bidan desa oleh Puskesmas
Temuan
Kasus rujukan kedaruratan BuMil risiko
tinggi dan neonatal risiko tinggi masih
melalui UGD-RS; sebaiknya langsung ke
Bagian Kebidanan & Perinatologi
Masih kurangnya ketrampilan petugas &
kesiapan UGD-RS dalam menangani asfiksia
neonatal
Hambatan finansial dan transportasi
Dampak setelah 12 bulan
intervensi:
Kematian neonatal menurun dari: 15/1000
KH menjadi 9/1000 KH
Kematian perinatal menurun dari 21/1000
KH menjadi 15/1000
Kematian neonatal karena asfiksia menurun
dari 5,1/1000 KH menjadi 2,7/1000 KH
Kematian neonatal karena infeksi menurun
dari 2,8/1000 KH menjadi 1/1000 KH
Rekomendasi
Peningkatan kesiapan RS dalam
menangani kasus rujukan kedaruratan
BuMil & neonatal risiko tinggi
Mempercepat penggunaan alat
resusitasi bayi tepat guna (telah teruji)
oleh bidan desa
Mengidentifikasi & menurunkan faktor
risiko dari Ibu hamil
2. Kajian Upaya Kesehatan
Reproduksi untuk Percepatan
Penurunan AKI – AKB (2006)
Beberapa Program Inovatif untuk
mempercepat penurunan AKI dan AKB
yang pernah dilaksanakan
1. Tahun 1994 sd sekarang:Gerakan Sayang Ibu /GSI (Depkes-
Depdagri)
2. Tahun 1994 sd sekarang: Buku KIA (JICA)
3. Tahun 1996 sd sekarang: Kangoro Mother Care /KMC
(PERINASIA)
4. Tahun 1998-2004: Safe Motherhood:Partnership Family
Approach (World Bank)
5. Tahun 2000-2003: Awal Sehat untuk Hidup Sehat /ASUH
(PATH-USAID)
6. Tahun 2002-Juni 2006:Women Health and Family Welfare
(AusAid)
7. Tahun 2004 sd sekarang :Pusat Informasi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi Remaja /PIK-KRR (BKKBN)
10 MASALAH PRIORITAS UNTUK
PENINGKATAN KELANGSUNGAN PROGRAM
1. KURANGNYA KERJASAMA LINTAS PROGRAM
2. BELUM ADA KOMITMEN ALOKASI DANA PASCA PROYEK
3. TERLAMBAT PENANGANAN RUJUKAN DI RS
4. BELUM ADA ”PAYUNG HUKUM” UNTUK PELAKSAAN PONED
5. ASI EKSKLUSIF 6 BULAN SULIT DILAKUKAN
6. KURANGNYA KERJASAMA LINTAS SEKTOR DAN LSM
7. FASILITATOR MASYARAKAT BELUM OPTIMAL
8. KELUARGA TERLAMBAT MEMUTUSKAN UNTUK MERUJUK IBU
HAMIL RESIKO TINGGI
9. PERAN SUAMI DALAM MENJAMIN KESEHATAN REPRODUKSI
PEREMPUAN KURANG
10. EVALUASI TERHADAP MANFAAT PROGRAM DAN KEPUASAN
BAGI MASYARAKAT BELUM DILAKUKAN
SARAN
INTERVENSI YANG TERBUKTI BERMANFAAT PERLU
TERUS DILANJUTKAN DAN DIKEMBANGKAN KE
DAERAH YANG LEBIH LUAS
INTERVENSI PROGRAM SEBAIKNYA DIFOKUSKAN
PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PERLU DIKEMBANGKAN PEDOMAN DAN
PENYEGARAN PENGGUNAAN BUKU KIA SECARA
LEBIH BERKUALITAS
SEYOGYANYA SETIAP PROGRAM PERLU DIIKUTI
DENGAN PENELITIAN TENTANG MANFAAT,
KEPUASAN PROVIDER DAN MASYARARAKAT,
AGAR BERBAGAI KEKURANGN DAPAT SEGERA DI
PEBAIKI
3. Upaya Peningkatan Fungsi PONED dan PONEK Dalam
Rangka Akselerasi penurunan AKB dan AKI (2006)
LOKASI : Jawa Timur, Jawa Barat, Bali dan Sulawesi Utara.
HASIL PENELITIAN :
Di Sulawesi utara belum terdapat program PONED
Sumber-daya manusia menjadi kendala dalam pelaksanaan
PONED dan PONEK: sering terjadi mutasi karena pindah ke
Puskemas lain / Dinas Kesehatan, habis masa kerja (dr.
PTT), bekerja sebagai tenaga administrasi dll.
Fasilitas ruang perawatan di Puskesmas masih kurang
(kamar perawatan, ruang neonatal, UGD). Obat-obatan
untuk PONED masih sangat terbatas baik dalam jumlah dan
macamnya. Pelaksanaan PONED di Puskesmas masih
bervariasi.
Kendala dalam pelaksanaan PONED di
Puskesmas meliputi:
a. keterbatasan SDM, Fasilitas, sarana dan
obat-obatan,
b. keterbatasan koordinasi antara Dinas
kesehatan dan Rumah sakit terutama
untuk kabupaten yang mempunyai dr.
spesialis Kandungan
c. Adanya UU Praktek Kedokteran yang
dianggap kontradiksi dengan SK
Puskesmas PONED
d. Terbatasnya ketersediaan darah di RS.
REKOMENDASI :
a. Diperlukan pelatihan
berkesinambungan
b. Memaksimalkan Program Pelayanan
Emergensi Neonatal
c. Meningkatkan koordinasi antara
Dinas Kesehatan Kab/Kota dan
Rumah Sakit
d. Meningkatkan koordinasi upaya
penyediaan darah dengan PMI
setempat
4. Studi UPAYA PENINGKATAN RUJUKAN PERSALINAN
OLEH TENAGA NON PROFESIONAL DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENURUNAN AKI DAN AKB (2006)
Lokasi:
Prop. Jawa Timur
a. Kab. Bangkalan : pusk Tongguh & Arosbaya
b. Kab. Tuban : pusk Jenu & Tambakboyo
Prop. Kalimantan Selatan
a. Kab. Tanah Laut : pusk Sungai Alang & Tb Ulang
b. Kab. Banjar : pusk Bati-bati & Banjar
Prop. Sulawesi Selatan
a. Kab. Barru : pusk Padongko & Pekkae
b. Kab. Gowa : pusk Bontomarranu & Bontonompo
KESIMPULAN STUDI
1. Kemampuan tenaga Non
Profesional/dukun bersalin masih kurang,
khususnya yang berkaitan dengan tanda-
tanda bahaya, risiko kehamilan dan
persalinan serta rujukannya
2. Pembagian tugas bidan-dukun-keluarga
dlm pertolongan persalinan sudah
proporsional; tugas persiapan dilakukan
dukun dan keluarga, pertolongan persalinan
oleh bidan, perawatan tali pusat oleh bidan
dan perawatan ibu dan bayi oleh dukun &
bidan
3. Sebagian besar dukun masih menolong
persalinan, dan dukun setuju pertolongan
dilakukan oleh bidan asalkan dukun diberi
kompensasi, dan akan merujuk ke bidan
bila juga ada kompensasi (jasa dukun)
atau dilibatkan dalam kegiatan non medis
seperti persiapan & perawatan pasca
persalinan
4. Sebanyak 58,1% desa menyiapkan
transportasi untuk rujukan persalinan,
dengan ambulans puskesmas, dan
ambulans desa yang berbentuk tandu
5. Sebanyak 15,8% desa telah
menyelenggarakan Bank Darah Desa, dan 6,6%
desa mempunyai kelompok donor yang
terkoordinir
6. Sebanyak 64,5% mempunyai catatan lokasi
ibu hamil berisiko, yang dilakukan oleh bidan di
desa , dan keberadaan ibu hamil dengan risiko
diinformasikan ke warga desa
7. Komunikasi kader- bidan di desa dilakukan
melalui kegiatan posyandu, dukun - bidan
melalui kemitraan, dan bidan - keluarga melalui
penyuluhan kesehatan / promkes
REKOMENDASI
Bidan sering mengajak dukun melakukan
pertolongan persalinan, dan diberi imbalan
maka akan terjadi sinergi sikap dari dukun
untuk selalu merujuk bila ada persalinan
Memberikan pelatihan kepada dukun, kader
dan keluarga dalam hal tanda-tanda persalinan
dan merujuk persalinan ke bidan atau
puskesmas
Mobilisasi dana masyarakat dialihkan
peruntukannya, dari untuk biaya persalinan
dialihkan ke biaya rujukan termasuk transport
dan darah bila diperlukan
Sosialisasi Buku Pedoman Pengenalan Tanda
Bahaya pada Kehamilan, Persalinan dan Nifas
ketenagaan Non Profesional
C. Penanggulangan Penyakit
1. Studi Resistensi Kuman Terhadap OAT Pada
Penderita TBC Paru di Puskesmas Rujukan
Mikroskopis (2005)
Lokasi: DKI Jakarta dan Bandung
Dari 286 responden yang diteliti sebesar 60% BTA
positif pada bulan kedua, dan 48,2% masih positif
pada bulan ketiga. Kultur sputum pada bulan pertama
menunjukkan sebesar 51,6 % tumbuh, 26,6% pada
bulan kedua dan 13,8 % pada bulan ketiga.
Persentase dari resisten tunggal terhadap INH
31,5%; rifampicyn 42%; PZA 37,6; streptomisin
15,7%; dan kanamicyn 94,7%. Satu-satunya obat
tunggal yang masih sensitif adalah ethambutol
(100%). Seluruh responden telah mengalami resistensi
ganda. Responden yang mengalami resisten thd tiga
OAT atau lebih sebesar 68,4%.
Mengingat tingginya kasus MDR TB, perlu
dilakukan pengawasan yang lebih intensif
serta meminimalisasikan kasus ”drop-out”
sehingga kasus resistensi kuman tidak
bertambah dan menyulitkan program
pemberantasan penyakit ini.
Perlu dilakukan uji resistensi didaerah lain
untuk memberi data MDR TB di
Indonesia.
2. Studi Aspek Epidemiologi Pengobatan Penderita
Tuberkulosis Paru (2005)
Lokasi: provinsi DKI Jakarta
Angka kesembuhan TB 2003 DKI Jakarta masih di bawah
target nasional (<85%)
Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sekitar 4.021
kasus TB paru (BTA positif) pada tahun 2002. Para
penderita ini sebenarnya pernah menerima pengobatan
dari Puskesmas, rumah sakit, dan pusat pengobatan lain
di Jakarta, akan tetapi baru sekitar 71% yang berhasil
disembuhkan.
Penelitian ini telah mendeteksi faktor-faktor yang
mempunyai hubungan bermakna dengan
kesembuhan/ketidaksembuhan orang yang berobat TB
paru di Poli Paru Rumah Sakit Persahabatan Jakarta pada
bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2005.
Faktor-faktor yang mempunyai hubungan
bermakna dengan kesembuhan/ketidak
sembuhan orang yang sedang berobat TB
paru tersebut adalah merokok (OR=7,78%),
penghasilan (OR=7,56%), pengetahuan
tentang TB paru (OR=5,51%), sikap terhadap
proses pengobatan TB paru (OR=6,27%),
perilaku (OR=6,83%), jarak ke fasilitas
kesehatan (OR=6,86%), program OAT gratis
dari Pemerintah (OR=4,159%), PMO
(OR=4,52%), dan keadaan gizi (OR=9,59%)
Rekomendasi:
– diperlukan peningkatan promosi kesehatan dan
peningkatan akses pelayanan
BILA MEMBUTUHKAN INFORMASI
LEBIH LANJUT DAPAT
MENGHUBUNGI:
PusLitBang Sistem & Kebijakan Kesehatan –
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan DepKes:
– www.p3skk.litbang.depkes.go.id
– e-mail-1: infocenter_sisjakkes@yahoo.com
– e-mail-2: suwandimakmur@yahoo.com