PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH by T38VvGO

VIEWS: 196 PAGES: 65

									PENILAIAN KUALIFIKASI
PENYEDIA BARANG/JASA
    PEMERINTAH




            Emin Adhy Muhaemin
  TIM SOSIALISASI KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
                      PENGERTIAN

Penilaian Kualifikasi (Prakualifikasi/Pascakualifikasi) adalah
proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta
pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa
              dalam pengadaan barang/jasa


  BAGAIMANA DAN SIAPA YANG BERWENANG
    MELAKUKAN PENILAIAN KUALIFIKASI

    Penilaian Kualifikasi (Prakualifikasi/Pascakualifikasi)
   dilakukan pada setiap kali pengadaan, dilakukan oleh
  panitia/pejabat pengadaan dan disahkan oleh pengguna
                         barang/jasa
      PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ)
            PEMERINTAH
                  PROSES PENILAIAN KOMPETENSI DAN
                  KEMAMPUAN USAHA SERTA
KUALIFIKASI
                  PEMENUHAN PERSYARATAN
                  TERTENTU LAINNYA DARI PENYEDIA
                  BARANG/JASA




              PRAKUALIFIKASI              SEBELUM MEMASUKKAN
                                           DOKUMEN PENAWARAN




              PASCAKUALIFIKASI          SETELAH PROSES EVALUASI
                                          DOKUMEN PENAWARAN
               PRAKUALIFIKASI                          PASCAKUALIFIKASI
1.    Pengumuman prakualifikasi            …
2.    Pendaftaran                          …
3.    Pengambilan dokumen prakualifikasi   ...
4.    Pemasukan dokumen prakualifikasi     …
5.    Evaluasi dokumen prakualifikasi      …
6.    Penetapan hasil prakualifikasi       …
7.    Pengumuman hasil prakualifikasi      …
8.    Masa sanggah prakualifikasi          …
9.    Undangan kepada peserta yang lulus   …
      prakualifikasi
...                                        1.    Pengumuman lelang
...                                        2.    Pendaftaran
10.   Pengambilan dokumen lelang           3.    Pengambilan dokumen lelang dan dokumen
                                                 pascakualifikasi
11.   Penjelasan                           4.    Penjelasan
12.   Pemasukan dokumen penawaran          5.    Pemasukan dokumen penawaran dan
                                                 dokumen pascakualifikasi
13.   Pembukaan penawaran                  6.    Pembukaan penawaran
14.   Evaluasi penawaran                   7.    Evaluasi penawaran
15.   Pembuktian kualifikasi               8.    Penilaian dan pembuktian kualifikasi
                                           9.    Penetapan pemenang
16.   Penetapan pemenang                   10.   Pengumuman pemenang
17.   Pengumuman pemenang                  11.   Masa sanggah
18.   Masa sanggah                         12.   Penunjukan pemenang
19.   Penunjukan pemenang                  13.   Penandatanganan kontrak
20.   Penandatanganan kontrak
    JENIS DAN METODA PENGADAAN DAN KAIATANNYA
              DENGAN PENILAIAN KUALIFIKASI
     JENIS PENGADAAN               METODA PENGADAAN        KOMPLEKSITAS PEKERJAAN
                                                           Kompleks    Tidak Kompleks
1   Barang/Jasa Pemborongan
    /Jasa Lainnya

                              a. Pelelangan Umum         Pascakualifikasi/   Pascakualifikasi
                                                          Prakualifikasi
                              b. Pelelangan Terbatas      Prakualifikasi      Prakualifikasi
                              c. Pemilihan Langsung       Prakualifikasi      Prakualifikasi
                              d. Penunjukan Langsung      Prakualifikasi            -

2   Jasa Konsultansi

                              a.   Seleksi Umum           Prakualifikasi      Prakualifikasi
                              b.   Seleksi Terbatas       Prakualifikasi      Prakualifikasi
                              c.   Seleksi Langsung       Prakualifikasi      Prakualifikasi
                              d.   Penunjukan Langsung    Prakualifikasi      Prakualifikasi
 PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA NASIONAL
  JENIS PENGADAAN      NON KONSTRUKSI                     KONSTRUKSI

Pengadaan           1. Kecil     :<1M        1. Masa Transisi s.d 31 Des 2005:
Barang/Jasa                                    a. Kecil : < 1 M untuk K3, K2, K1
Pemborongan /Jasa   2. Bukan Kecil   : > 1     b. Menengah: >1-3 M utk M2& M1
Lainnya             M                          c. Besar : > 3 m untuk B

                                             2. Setelah Masa Transisi :
                                                a. Kecil       : <1 M
                                                b. Bukan kecil : >1M



Jasa Konsultansi    Tidak ada penggolongan   1. Masa Transisi s.d 31 Des 2005:
                    kecil dan bukan kecil       a. Kecil          : < 200 Jt
                    (bebas)
                                                b. Bukan Kecil    : > 200 Jt

                                             2. Setelah Masa Transisi :
                                                Tidak ada penggolongan kecil dan
                                                bukan kecil (bebas)
     HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM
     MELAKUKAN PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI

1)    Azas yang digunakan untuk pengklasifikasian bidang/sub
      bidang pekerjaan adalah same nature and complexity

2)    Dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pasca-
      kualifikasi yang sifatnya administratif (Psl 14 ayat [6]),
      kecuali untuk persyaratan teknis (Psl. 14 ayat [7])

3)    Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses
      prakualifikasi (tidak meminta seluruh dokumen yang
      disyaratkan), tetapi cukup dengan mengisi formulir
      kualifikasi

4)    Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat
      pernyataan diatas materai. Isinya : bahwa semua informasi
      yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah
      benar
                                             Lanjutan...Hal-hal Penting




5) Dalam proses pra/pasca kualifikasi panitia/pejabat pengadaan
   tidak boleh : melarang, menghambat, membatasi
   keikutsertaan peserta PBJ dari luar Propinsi/Kabupaten/kota
   lokasi pengadaan

6) Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemda/BI/BHM
   N/BUMN/BUM dilarang melakukan prakualifikasi massal untuk
   pengadaan dalam kurun waktu tertentu

7) Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa,
   pengguna barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang
   membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia
   barang/jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen
   pengadaan.
   PERSYARATAN
PENYEDIA BERBENTUK
   BADAN USAHA
           PERSYARATAN PENYEDIA
               BARANG/JASA
Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan
pengadaan :

1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
   untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia
   barang/jasa (Pasal 11 ayat (1) butir a)
                      SERTIFIKASI BADAN USAHA
                                BIDANG USAHA

           NON KONSTRUKSI                          KONSTRUKSI

    a. Syarat    menjadi    penyedia   Syarat menjadi penyedia :
       barang/jasa sesuai Keppres      a. Keppres No. 80/2003 Pasal 11
       No. 80/2003 Pasal 11 (Tidak        (Tidak disyaratkan Sertifikat Badan
       disyaratkan Sertifikat Badan       Usaha).
       Usaha)                          b. PP No. 29/2000 (Penyelenggaraan
    b. Persyaratan lain sesuai UU/PP      Jasa Konstruksi) : disyaratakan
       sektor                             Badan Usaha harus teregister di
                                          Lembaga (bukti register adalah
                                             Lanjutan ...Persyaratan



2)   Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani
     kontrak pengadaan

3)   Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak berhenti
     kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan, tidak
     sedang menjalani sanksi pidana

4)   Dalam hal penyedia akan melakukan kemitraan, wajib
     mempunyai surat perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO)
     untuk yang melakukan kemitraan

5)   Telah melunasi kewajiban perpajakan tahun terakhir
     (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
     atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3
     bulan yang lalu
PENGERTIAN DAN TARIF PAJAK DALAM PENGADAAN

a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
  Yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah setiap tambahan
  kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak,
  baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang
  dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib
  Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
  termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan
  termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,
  uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali dtentukan
  lain dalam UU ini
  Tarif PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
  adalah sebagai berikut :
  1) 0-25 Juta Rupiah 5%
  2) 25 Juta-50 Juta Rupiah 10%
  3) 50 Juta-100 Juta Rupiah 15%
  4) 100 Juta-200 Juta Rupiah 25%
  5) > 200 Juta Rupiah 35%
                                             Lanjutan Pengertian dan Tarif Pajak…


b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Jika perusahaan melakukan impor, maka perusahaan harus membayar
PPh Psl 22.

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
- yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2.5 % dari

  nilai impor
- yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7.5 % dari

 nilai impor yang tidak dikuasai, sebesar 7.5 % dari nilai lelang
                                          Lanjutan Pengertian dan Tarif Pajak…



c.   Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan atau
terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau
bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan
:

- sebesar 15% dari jumlah bruto atas deviden, bunga, royalty, hadiah
   dan penghargaan
- sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan
   yang dibayarkan oleh koperasi
- sebesar 15% dari jumlah imbalan sehubungan dengan jasa teknik,
jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan.
                                          Lanjutan Pengertian dan Tarif Pajak…



d.   Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Setiap perusahaan yang telah memiliki NPWP dan telah menjalankan
usaha, maka perusahaan tersebut wajib untuk melakukan pembayaran
angsuran pajak (PPh 25). Besarnya angsuran pajak dalam tahun
berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulannya
adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu
dikurangi :

a. pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 21,23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 22

b. pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang
   boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi 12
   atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak
                                          Lanjutan Pengertian dan Tarif Pajak…


e.   Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29

Apabila pajak yang terhutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih
besar dibandingkan dengan kredit pajak, maka kekurangan pajak yang
terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga
setelah tahun pajak berakhir
                                          Lanjutan Pengertian dan Tarif Pajak…


f.   Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 571/KM.03/2003
tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dalam pasal
1 dijelaskan bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama
satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak dengan jumlah peredaran brutto dan atau penerimaan bruto
tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00.

Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP), apabila sampai dengan suatu bulan
dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan
brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam point a. diatas.

Apabila telah dikukuhkan sebagai PKP, maka PKP diwajibkan untuk
menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap transaksi penyerahan barang dan
jasa, memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang telah dipungut.
                                                           Lanjutan ...Persyaratan

5)   Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh
     pekerjaan termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia
     barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun

6)   Memiliki kinerja baik dan tidak termasuk black list

7)   Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai (utk usaha
     kecil/koperasi kecil)

8)   Mempunyai Kemampuan Dasar (KD) yang sesuai bagi Usaha Bukan
     Kecil, dengan ketentuan :
       Jasa Pemborongan : KD = 2 NPt dalam 7 tahun terakhir
       Barang/Jasa Lainnya : KD = 5 NPt dalam 7 tahun terakhir
       Jasa Konsultansi : KD = 3 NPt dalam 7 tahun terakhir

     Catatan :
     - NPt = Nilai Paket Pekerjaan Tertinggi yang pernah/sedang
              diperoleh penyedia barang/jasa ybs.
     - Bagi KSO yang diperhitungkan KD lead firm
                                                Lanjutan ...Persyaratan


8) Utk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat
   ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga
   ahli spesialis yg diperlukan, atau pengalaman tertentu

9) Memiliki surat keterangan dukungan permodalan dari Bank
   Umum (tidak termasuk BPR) dan tidak diperlukan lagi rekening
   koran bagi Badan Usaha
        10% untuk jasa pemborongan,
        5% untuk pemasokan barang/jasa lainnya
        Tidak dipersyaratakan untuk pengadaan jasa konsultansi

     Catatan : ketentuan dukungan keuangan ini tidak
                  dipersyaratkan bagi badan usaha/koperasi kecil

10) Memiliki kemampuan menyediakan peralatan dan personil

11) Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan
    nilai paket pekerjaan
                                               Lanjutan ...Persyaratan


12) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang
    dilaksanakan (khusus jasa pemborongan)

13) Tidak membuat pernyataan tidak benar / dokumen palsu

14) Memiliki Sisa Kemampuan Keuangan dan Sisa Kemampuan
    Paket yang cukup (untuk jasa pemborongan)
 PERSYARATAN
PENYEDIA ORANG
 PERSEORANGAN
   Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam pekerjaan jasa
    konsultansi, harus memenuhi syarat :
      Memiliki NPWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
      Lulusan PTN atau PTS yang telah diakreditasi instansi yang
        berwenang, atau lulus ujian negara atau PT luar negeri yang
        ijazahnya disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang
        berwenang di bidang pendidikan tinggi.
      Mempunyai pengalaman dibidangnya


   Tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri, Pegawai BI,
    Pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia
    barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
    tanggungan Negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD.
PERSYARATAN
  LAIN-LAIN
                                                    Lanjutan ...Persyaratan



1.   Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan
     pertentangan kepentingan DILARANG menjadi penyedia
     barang/jasa.

2.   Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui
     proses pra/pasca kualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan.

3.   Sertifikat Tenaga Ahli (SKA) /Sertifikat Tenaga Terampil (SKT)
     yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa
     Konstruksi (LPJK)

4.   Untuk pengerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks,
     pejabat Eselon I dapat menambahkan persyaratan memiliki
     sertifikat mutu ISO.
   DOKUMEN
 PRAKUALIFIKASI /
PASCAKUALIFIKASI
 1. DOKUMEN ISIAN ADMINISTRASI
       a. Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan
                                 SURAT PERNYATAAN MINAT
                        UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN …….
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama               :...............................
Jabatan            :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bertindak untuk
dan atas nama      :PT/CV/Firma/Koperasi . . . . . . . . . ......
Alamat             :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telepon/Fax        :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email              :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui paket pengadaan pada
proyek/unit kerja …………… … , tahun anggaran ….., maka dengan ini saya
menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan:
………….…. (nama pekerjaan/kegiatan).
Kami bersedia untuk mengikuti pengadaan tersebut di atas sampai selesai.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
                                                                 Jakarta, ..................200…
                                                 PT/CV/Firma/Koperasi ……………………..
                                                      Materai Rp. 6.000,-dan CapPerusahaan

                                                       (Nama Jelas)
                                                         Jabatan
    b. Pakta integritas

                               PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan ……………… (nama
pekerjaan/kegiatan) pada proyek/satuan kerja…...., dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada
   indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,
   transparan, dan profesional dalam arti mengerahkan segala kemampuan dan
   sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari
   penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
   INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi
   serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.
                                                      ………………, ……………….200…
1. Pengguna Barang/Jasa      : ……………. (tanda tangan), ………… (nama jelas)
2. Panitia/Pejabat Pengadaan :
                               a. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)
                               b…………. (tanda tangan), ………… (nama jelas)
                               c.…………. (tanda tangan), ………… (nama jelas)
                               d.…………. (tanda tangan), ………… (nama jelas)
                               e…………. (tanda tangan), ………… (nama jelas)
3. Penyedia Barang/Jasa      : …………… (tanda tangan), ……….…(nama jelas)
      c.   Formulir penilaian kualifikasi yang telah diisi, terdiri dari:
           1) Surat pernyataan penyedia tentang kapasitas menandatangani
              kontrak & tidak bermasalah secara hukum

                           Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
                               Pengadaan ………………….
                            Proyek/Unit Kerja …………………
                         Departemen/Lembaga/Pemda …………..
                                 Tahun Anggaran ……..
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama               : ...............................
Jabatan            : ...............................
Bertindak untuk
dan atas nama      : PT/CV/FIRMA/KOPERASI . . . . . . . . .
Alamat             : ...............................
Telepon/Fax        : ...............................
Email              : ...............................
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan
    Surat … (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas
    no akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya);
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak
    sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam
    pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan
    yang berkaitan dengan kondite profesional saya.
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :
                                                   Lanjutan c. Formulir…

         2) Data administrasi umum seperti : nama perusahaan,
            status badan usaha, alamat lengkap

1. Nama (PT/CV/Firma/      :
   Koperasi/Perorangan)
2. Status (PT/CV/Firma/    :
                                           Pusat         Cabang
   Koperasi/Perorangan)
3. Alamat PT/CV/Firma/     :
   Koperasi/Perorangan)    :
   No. Telepon             :
   No. Fax
   E-Mail
4. Alamat Kantor Pusat     :
   No. Telepon             :
   No. Fax                 :
   E-Mail                  :
                                                     Lanjutan c. Formulir…

          3) Informasi singkat mengenai ijin usaha (Nomor surat ijin,
             masa berlaku surat ijin, instansi pemberi ijin)


No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *      :………………. Tanggal …………….
Masa berlaku ijin usaha       : ………………………………………..
Instansi pemberi ijin usaha :…………………………………………

Catatan * Pilih yang sesuai
                                            Lanjutan c. Formulir…

4) Landasan hukum pendirian perusahaan, termasuk
   akta perubahannya (No akte pendirian, tanggal dan
   nama notaris)


  1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi

     a. Nomor Akta         :
     b. Tanggal            :
     c. Nama Notaris       :
  2. Akta Perubahan Terakhir
     a. Nomor Akta         :
     b. Tanggal            :
     c. Nama Notaris       :
                                             Lanjutan c. Formulir…
5) Susunan pengurus (komisaris, direksi)

   a). Komisaris (untuk PT)

     NO.          Nama           No. KTP       Jabatan dalam
                                                 Perusahaan




    b). Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

     NO.          Nama           No. KTP      Jabatan dalam
                                               Perusahaan

                Ir. Badu                             Dirut
                Drs. Iing                      Dir. Keuangan
               Jubaedah                       Dir. Operasional
                                     Lanjutan c. Formulir…

6) Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan
   Persero (untuk CV/Firma)

  NO      Nama       No. KTP     Alamat     Persentasi
                                       Lanjutan c. Formulir…

7) Pajak


 1.   Nomor Pokok Wajib Pajak      :

 2.   Bukti Lunas Pajak Tahun      :
      terakhir Nomor/Tanggal

 3.   Laporan bulanan PPh/PPN      :
      tiga bulan terakhir Nomor/
      Tanggal
                                                                                       Lanjutan c. Formulir…
                       8) Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal … Bulan
    AKTIVA                … Tahun …                                 PASIVA
I     Aktiva Lancar        :   Rp. ……….            IV   Utang jangka pendek


      Kas                  :   Rp. ……….                 Utang dagang               :   Rp. ……


      Bank                 :   Rp. ……….                 Utang pajak                :   Rp. ……


      Piutang *)           :   Rp. ……….                 Utang lainnya              :   Rp. …….


      Persediaan           :   Rp. ……….                       Jumlah (d)                          Rp. ………
      Barang

      Pekerjaan            :   Rp. ……….
      dalam proses


         Jumlah (a)                       Rp. ……   V    Utang jangka panjang (e)                  Rp. …….


II    Aktiva tetap         :   Rp. ……….


      Peralatan      dan   :   Rp. ……….            VI   Kekayaan bersih (a+b+c)                   Rp. …….
      mesin                                             – (d+e)

      Inventaris           :   Rp. ……….


      Gedung-gedung        :   Rp. ……….
                                                             Lanjutan c. Formulir…

            9) Data personalia

              Tenaga ahli/teknis yang diperlukan

NO   Nama    Tgl/bln/thn Pendidikan   Jabatan   Pengalaman   Profesi/ Sertifikat
                lahir                  dalam       Kerja     keahlian Pelatiha
                                      “Proyek     (tahun)             n
                                         ”

1     2          3           4          5           6           7          8
                                                                    Lanjutan c. Formulir…

              10) Data Peralatan/Perlengkapan


No       Jenis      Jumlah   Kapasitas   Merk    Tahun    Kondisi    Lokasi    Bukti
      Peralatan/               atau      dan    pembuat    Baik/    Sekarang   Kepemili
     Perlengkapan             output     tipe      an      rusak               kan
                             pada saat
                                ini
1         2           3         4         5        6        7           8          9
                                                                       Lanjutan c. Formulir…

             11) Data Pengalaman Perusahaan



                                   Pemberi Tugas /     Kontrak *)         Tanggal Selesai
                                    Penggunaan                               Menurut
                                       Jasa
No     Nama      Bidang   Lokasi
       Paket        /
     Pekerjaan    Sub                     Alamat/
                                                                                    BA.
                 Bidang                   Telepon      No/
                                   Nama                        Nilai     Kontrak   Serah
                                                     Tanggal
                                                                                   Terima
                 Pekerj
                  aan

1       2          3        4       5        6          7       8           9        10
                                                                     Lanjutan c. Formulir…

            12) Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan



                                    Pemberi Tugas /     Kontrak *)      Progres Terakhir
                                     Penggunaan
                                        Jasa


No    Bidang      Sub      Lokasi
     Pekerjaan   Bidang

                 Pekerja            Nama   Alamat       No /    Nilai   Tanggal   Prestasi
                   an                      Telepon    Tanggal                      Kerja
                                                                                    (%)


1       2          3         4       5        6          7       8        9         10
                                                             Lanjutan c. Formulir…
          13) Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor          :
Tanggal        :
Nama Bank      :
Nilai          :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen
yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia
dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam
perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi pidana
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
                                          ..............,...........................200…
                       PT/CV/Firma/Koperasi ……………………..
                       Materai Materai Rp. 6.000,-dan CapPerusahaan


                       (Nama Jelas)
                       Jabatan
                                                 Lanjutan Dokumen…



2. DOKUMEN ISIAN TEKNIS (disesuaikan dengan jenis
  pengadaan/ kebutuhan/kompleksitas pekerjaan)

3. LEMBAR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
   ADMINISTRASI

4. LEMBAR PENILAIAN KELULUSAN PRA/PASCA
   KUALIFIKASI, yang isinya terdiri dari :
   a. Bidang Keuangan
   b. Bidang Teknik
   c. Bidang Pengalaman Kerja

5. PENETAPAN KELULUSAN
  TATA CARA PENILAIAN
    KUALIFIKASI UNTUK
    PENGADAAN JASA
PEMBORONGAN KONSTRUKSI
(BERDASARKAN KEPMEN KIMPRASWIL NOMOR :
    257/KPTS/M/2004 TANGGAL : 29 April 2004)
1. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

      Penelitian administrasi dilakukan terhadap pemenuhan
       kelengkapan persyaratan kualifikasi penyedia jasa.

      Untuk pasca kualifikasi apabila data tidak lengkap dinyatakan
       gugur, sedangkan untuk prakualifikasi apabila data tidak
       lengkap dapat dilengkapi sampai dengan batas waktu yang
       ditentukan panitia pengadaan.

      Untuk penilaian prakualifikasi, apabila panitia pengadaan
       merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam isian
       formulir kualifikasi, dapat mencari informasi dari pihak-pihak
       terkait kecuali dari penyedia jasa.

      Yang GUGUR pada penelitian administrasi tidak dilakukan
       penilaian selanjutnya.
2.   PENILAIAN KEUANGAN
     (Sistem Skoring : Contoh : 10), terdiri dari :

     a. Dukungan Bank (DB)

        Apabila penyedia jasa menyerahkan dukungan keuangan
        yang dikeluarkan oleh bank pemerintah/swasta (tidak
        termasuk BPR) sekurang-kurangnya 10% dari nilai paket
        yang akan dilelangkan (perkiraan nilai pekerjaan dari
        pengumuman pelelangan) dinilai 2,5

        Apabila dukungan bank (DB) kurang dari 10% atau tidak ada
        maka dinyatakan GUGUR dan selanjutnya tidak dinilai

        Untuk usaha kecil tidak diperlukan dukungan keuangan dari
        bank
                                          Lanjutan Penilaian Keuangan…

b. Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)

   Contoh :     Nilai 10 untuk usaha kecil (karena DB tdk
                diperhitungkan
                Nilai 7,5 untuk usaha menengah dan besar

      SKK dihitung dengan rumus:

      SKK =     KK - (NK - Prestasi)

      KK   =    Fp x MK
      MK   =    Fl x KB
      KB   =    (a+b+c) - (d+e), diambil dari neraca (untuk
                usaha kecil KB maksimum Rp.200 juta)
      dimana:
        KK     =   Kemampuan Keuangan
        Fp     =   Faktor perputaran modal
        Fp     =   6 untuk penyedia jasa usaha kecil
        Fp     =   7 untuk penyedia jasa usaha menengah
        Fp     =   8 untuk penyedia jasa usaha besar
        MK     =   Modal Kerja (minimum 10% NP)
                                             Lanjutan SKK…

   KB         = Kekayaan Bersih
   a          = aktiva lancar
   b          = aktiva tetap
   c          = aktiva lainnya
   d          = utang jangka pendek
   e          = utang jangka panjang
   Fl         = Faktor likuiditas
   Fl         = 0,3 untuk penyedia jasa usaha kecil
   Fl         = 0,6 untuk penyedia jasa usaha menengah
   Fl         = 0,8 untuk penyedia jasa usaha besar
   NK         = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan
   Prestasi   = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan
   NP         = Nilai Paket yang akan dilelangkan
                                           Lanjutan Penilaian Keuangan…
Bagaimana Penilaian Kemampuan Keuangan ?

1)   Bila Nilai Paket (NP) sebesar X, maka:
      Untuk usaha kecil
             SKK > 0,2 X diberi bobot nilai 100%
             SKK < 0,2 X dinyatakan gugur
      Untuk usaha menengah
             SKK > 0,7 X diberi bobot nilai 100%
             SKK < 0,7 X dinyatakan gugur
      Untuk usaha besar
             SKK > 0,8 X diberi bobot nilai 100%
             SKK < 0,8 X dinyatakan gugur
2)   Untuk usaha kecil, bila nilai SKK < 10 dinyatakan GUGUR
     dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.
3)   Untuk usaha menengah dan besar, bila nilai SKK < 7,5
     dinyatakan GUGUR dan tidak dilakukan penilaian
     selanjutnya.
4)   Bila total nilai Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan
     Dukungan Bank (DB) < 10, dinyatakan GUGUR.
5)   Yang gugur pada penilaian keuangan tidak dilakukan
3.   PENILAIAN TEKNIS
     (Sistem Skoring : Contoh : nilai maksimum 90, nilai minimum
     42,5) :

     a. Kemampuan Dasar (KD)

        KD dihitung dengan rumus:       KD = 2 NPt

        Apabila KD kurang dari nilai paket yang akan dilelangkan,
        maka dinyatakan GUGUR

        Untuk usaha kecil KD tidak dihitung
Untuk menghitung Kemampuan Dasar :

1) Pengalaman pekerjaan dapat dilakukan konversi dengan
  menggunakan rumus :
  NPt = Nilai paket tertinggi 7 tahun terakhir
  NPt = Dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang
   dengan Present Value, menggunakan perhitungan sebagai
   berikut :
             NPs = NPo x Is
                         Io
     NPs : Nilai Pekerjaan sekarang
     NPo : Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi
      (Bila ada) saat penyerahan I/provisional Hand Over (PHO)
     Io    : Indeks dari BPS pada Bulan PHO
     Is    : Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi
Indeks yang digunakan :

   Jasa Pemborongan Konstruksi dari index perdagangan
    besar barang-barang konstruksi, diambil komponen terbesar

   Jasa Konsultansi dari index biaya hidup

   Barang/Jasa Lainnya dari index perdagangan besar
    barang/jasa yang sesuai
b. Pengalaman Perusahaan (scoring)
   Contoh: nilai maksimum 60, nilai minimum 30

   Tiga unsur yang dinilai, yaitu:

    1) Bidang pekerjaan
       Contoh: nilai maksimum 25

            Pekerjaan yang bidang dan subbidangnya sama
             dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat
             bobot nilai 100%;

            Pekerjaan yang bidangnya sama, tetapi sub
             bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan
             dilelangkan mendapat bobot nilai 50%;

            Pekerjaan yang bidangnya berbeda dengan
             pekerjaan yang akan dilelangkan tidak mendapat
             bobot nilai.
                                              Lanjutan Pengalaman…

 2) Penilaian besarnya nilai kontrak
    Contoh: nilai maksimum 25

         Bila nilai pekerjaan yang akan dilelangkan sebesar
          X, maka untuk:
            Nilai kontrak > X, mendapat bobot nilai 100%;
            0,5 X < Nilai kontrak < X , mendapat bobot nilai
              50%;
            Nilai kontrak < 0,5 X, tidak mendapat bobot
              nilai.

 3) Status penyedia jasa
    Contoh: nilai maksimum 10
      Sebagai penyedia jasa utama/lead firm J.O.
        mendapat bobot nilai 100%;
      Sebagai sub penyedia jasa/anggota J.O. mendapat
        bobot nilai 30%.

Bila total nilai pengalaman yang diperoleh < 30, maka
dinyatakan GUGUR dan tidak dilakukan penilaian
selanjutnya.
c. Personil (scoring)
   Contoh: nilai maksimum 10, nilai minimum 5

     Usaha Kecil
     Contoh : tenaga inti minimal yang diperlukan untuk
                melaksanakan pekerjaan yang akan
   dilelangkan:

               STM Sipil 2 orang (nilai maksimum 7)
               Tenaga Administrasi 2 orang (nilai maksimum 3)

    Apabila tersedia STM Sipil 2 orang dan tenaga administrasi
    2 orang mendapat nilai 10.

    Apabila tersedia STM Sipil 1 orang dan tenaga administrasi
    1 orang mendapat nilai 5.

    Bagi yang tidak memiliki SKA/SKT tidak dinilai.
                                                                Lanjutan Personil…
         Usaha Menengah dan Besar

         Panitia pengadaan harus menyusun daftar tenaga inti
         minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan
         yang akan dilelangkan;
         Penilaian personil ditentukan oleh panitia pengadaan;
         Tenaga ahli dan tenaga terampil yang disediakan oleh
         penyedia jasa harus memiliki sertifikat keahlian (SKA) dan
         sertifikat ketrampilan (SKT);
         Bagi yang tidak memiliki SKA/SKT tidak dinilai.
         Bila total nilai personil yang diperoleh < 5, maka dinyatakan
         GUGUR dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya

SKA yang disyaratkan hanya untuk keahlian jasa konstruksi seperti ahli
teknik jalan, ahli teknik bendungan, ahli teknik sanitasi, ahli teknik bangunan.
Keahlian yang bukan jasa konstruksi seperti ahli hukum, ahli ekonomi, dll.
tidak dipersyaratkan mempunyai SKA.

SKT yang disyaratkan hanya untuk keterampilan jasa konstruksi seperti juru
ukur, juru gambar, teknisi laboratorium. Untuk keterampilan yang bukan jasa
konstruksi tidak dipersyaratkan mempunyai SKT
d. Peralatan (scoring)
   Contoh: nilai maksimum 15, nilai minimum 7,5

       Peralatan yang dinilai hanya yang kondisinya tidak
        kurang dari 70%.

       Kepemilikan peralatan dinilai sebagai berikut:
          Milik sendiri dengan bukti, mendapat bobot nilai
           100%;
          Sewa beli dengan bukti, mendapat bobot nilai 100%;
          Sewa jangka panjang dengan bukti, mendapat bobot
           nilai 90%;
          Sewa jangka pendek dengan bukti, mendapat bobot
           nilai 50%.

       Untuk milik sendiri, sewa beli dan sewa yang tidak
        disertai bukti, tidak dinilai.

       Bila total nilai peralatan yang diperoleh < 7,5 maka
        dinyatakan GUGUR dan tidak dilakukan penilaian
        selanjutnya.
e. Manajemen Mutu
   Contoh: nilai 5

       Untuk penyedia jasa yang menyampaikan program mutu
        diberi nilai 5, yang tidak menyampaikan dinilai 0 dan
        TIDAK GUGUR

       Program mutu minimal berisi:
          Informasi pengadaan;
          Organisasi proyek pengguna jasa dan penyedia
            jasa;
          Jadual pelaksanaan pekerjaan;
          Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
          Prosedur instruksi kerja;
          Pelaksana kerja.
4.   AMBANG LULUS (PASSING GRADE)
     Contoh :
       Nilai 75 untuk pekerjaan yang tidak kompleks;
       Nilai 60 untuk pekerjaan yang kompleks


5.   SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)
        Untuk penyedia jasa usaha kecil KP = 3
        Untuk penyedia jasa usaha menengah KP= 5
        Untuk penyedia jasa usaha besar KP = 8 atau KP = 1,2 N

     SKP      = KP – (jumlah paket yang sedang dikerjakan)

     dimana:
       KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan
       N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat
             ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun
             waktu 5 (lima) tahun terakhir.

         Bagi penyedia jasa yang masih mempunyai SKP dinyatakan
                           lulus penilaian kualifikasi
TATA CARA PENILAIAN
  KUALIFIKASI UNTUK
  PENGADAAN JASA
    KONSULTANSI
1. PRINSIP PELAKSANAAN
 Secara umum tata cara kualifikasi pada prinsipnya sama dengan
 prakualifikasi pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya.

2. SYARAT KELULUSAN
 Syarat kelulusan = Jasa pemborongan dan barang/jasa lainnya,
 kecuali :
  a. 4 (empat) tahun terakhir mempunyai pengalaman pekerjaan,
     kecuali Badan Usaha yang baru berdiri 2 tahun
  b. SKK dan SKP tidak diperlukan
  c. Tidak diperlukan surat dukungan permodalan dari bank
  d. Memiliki KD = 3 Npt (7 tahun terakhir)
3. ASPEK/UNSUR YANG DINILAI
  a.   Aspek Tenaga Ahli Tetap yang Dimilik (Bobot 40% - 50 %)

       Berdasarkan data tenaga ahli tetap yg dimiliki oleh konsultan
       sesuai dgn yg tercantum dalam tabel isian Tenaga Ahli (TA)
       untuk prakualifikasi, dikaitkan dgn jenis/sub bidang pekerjaan
       yg akan dilaksanakan, Panitia melakukan penilaian sebagai
       berikut:

       a.1 > 5 TA dgn pengalaman prof yg sesuai dinilai 100
           3 – 4 TA dgn pengalaman prof yg sesuai dinilai 60 - 80
           1 – 2 TA dgn pengalaman prof yg sesuai dinilai 20 - 40
       a.2 > 5 TA dgn pengalaman prof yg menunjang dinilai 60
           3 – 4 TA dgn pengalaman prof yg menunjang dinilai 36 - 48
           1 – 2 TA dgn pengalaman prof yg menunjang dinilai 12 – 24
       a.3 > 5 TA dgn pengalaman prof yg terkait dinilai 40
           3 – 4 TA dgn pengalaman prof yg terkait dinilai 24 - 32
           1 – 2 TA dgn pengalaman prof yg terkait dinilai 8 - 16
       Apabila angka 100 sudah tercapai tidak diperlukan penilaian
       terhadap tenaga ahli yg lain.
  b.    Aspek Pengalaman Perusahaan (Bobot 50% - 60 %)
    DAFTAR         PEKERJA-      PEKERJA-    PEKERJA-       LAIN –
 PENGALAMAN        AN YANG       AN YANG         AN          LAIN
   SELAMA 7          SAMA         MENUN-      TERKAIT                   JUMLAH
     TAHUN         /SEJENIS        JANG         Nilai :      Nilai:
(IPILIH 5 PAKET      Nilai :       Nilai :    5/PAKET      0/PAKET
 YANG PALING       20/PAKET      10/PAKET
    SESUAI)




Catatan :
1. Sama/sejenis/sub bidang adalah kesesuaian antara pengalaman konsultan selama
   kurun waktu 7 tahun terakhir dengan jenis/sub bidang pekerjaan yang akan
   dilaksanakan.
2. Menunjang apabila jenis/sub bidang pengalaman konsultan selama kurun waktu 7
   tahun terakhir dinilai menunjang terhadap jenis/sub bidang pekerjaan yang akan
   dilaksanakan.
3. Terkait apabila jenis/sub bidang pengalaman konsultan selama kurun waktu 7
   tahun terakhir dinilai ada keterkaitan dengan jenis/sub bidang pekerjaan yang akan
   dilaksanakan

   Kriteria sama/sejenis, menunjang dan terkait ditentukan dan disepakati oleh panitia
   pengadaan.
4. CARA PENILAIAN :

 Dipilih 5 (lima) paket pekerjaan dalam kurun waktu 7 tahun
 terakhir yang paling sesuai yang pernah dilaksanakan oleh
 konsultan dikaitkan dengan paket pekerjaan yang akan
 diadakan/diseleksikan sebagai berikut :

 Jumlah nilai maksimum 5 (lima) paket pekerjaan yang paling
 sesuai adalah 100
5. PENILAIAN KONSULTAN KONSTRUKSI
 (Sesuai Kepmenkimprasil 257/KPTS/M/2004)

  a.   Penilaian tenaga ahli
       1) Kualifikasi pendidikan
           S1, S2, S3 = 1,0
           S0/D3      = 0,5
       2) Pengalaman kerja profesional
           > 8 tahun = 1,0
           < 8 tahun = 0,5
       3) Pengalaman kerja profesional
           Sesuai dengan bidang/sub bidang paket pekerjaan = 1,0
           Tidak sesuai = 0,5

  b.   Penyusunan rangking kelulusan
       1) Memenuhi KD yang dipersyaratkan
       2) Total nilai personil tenaga ahli yang diusulkan, diurut dari
           terbesar s.d terkecil
       3) Bila total nilai personil tenaga ahli sama, ranking
           didasarkan pada nominal KD perusahaan yg
       bersangkutan
c.   Penetapan Hasil Prakualifikasi
      1) Ditetapkan daftar pendek konsultan, min 5 konsultan,
         maksimal 7 konsultan
      2) Bila yang lulus > 7, daftar pendek = 7
      3) Bila yang lulus < 5, dilakukan PQ ulang, dengan
         mengumumkan PQ kembali
      4) Bila setelah PQ ulang yang lulus
             Antara 2-4 konsultan, dilakukan seleksi umum
             Hanya 1 konsultan, dilakukan penunjukan langsung

d.   Yang diundang konsultan peringkat terbaik yang masuk
     daftar pendek
SELESAI

								
To top