AKUNTANSI PERPAJAKAN by 9P0gQ1

VIEWS: 320 PAGES: 21

									                                                MODUL I

                                KEWAJIBAN PEMBUKUAN



            A.Kewajiban Pembukuan
               Berdasarkan pasal 28 ayat 1, UU RI No. 28 th 2007 tentang perubahan
               ketiga atas UU.NO.6 tahun 1983 tentang KUP, WP Badan di Indonesia wajib
               menyelenggarakan pembukuan.


               Pasal 1 angka 29 KUP, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
               dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
               yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya , serta jumlah
               harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
               menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
               periode tahun pajak tersebut.


               Pengertian pembukuan menurut KUP identik dengan pengertian akuntansi
               yaitu proses pencatatan, penggolongan , peringkasan dan penyajian dengan
               cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau
               organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya.


               Tujuan     penyelenggaraan        pembukuan    adalah   untuk   menghitung
               penghasilan neto fiskal/rugi fiskal.
               Penjelasan pasal 28 ayat (7) KUP, pembukuan dapat berdasarkan Standar
               Akuntansi Keuangan (SAK),


               Pembukuan berdasarkan :
               -   SAK berlaku umum dan menghasilkan laporan keuangan komersial (LKK)
               -   untuk tujuan menghitung penghasilan neto fiskal/rugi fiskal dilakukan
                   penyesuaian fiskal positif (negatif).




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                             MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   1
               Akuntansi Pajak adalah bagian dari Akuntansi Umum (General Accounting),
               sehingga WP tidak perlu membuat 2 (dua) pembukuan, cukup 1 (satu)
               pembukuan berdasarkan SAK kemudian dilakukan penyesuaian fiskal.
               Inti dari Akuntansi PPh adalah melakukan Rekonsiliasi Laporan keuangan
               fiskal sebagai dasar pengisian SPT Tahunan PPh.


               Sesuai azas self assessment, penyesuaian fiskal dilakukan oleh WP,
               mulai tahun pajak 2002 penyesuaian fiskal dimasukkan dalam lampiran I
               SPT Tahunan PPh-WP Badan.



            B.Prinsip Pembukuan dan Cara Pembukuan
               Pasal 28 ayat (3) KUP; pembukuan atau pencatatan tersebut harus
               diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan
               keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.


               Pasal 28 ayat (4) KUP, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan
               di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang
               rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang
               diizinkan oleh Menteri Keuangan.


               Pasal 28 ayat (7) KUP, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan
               mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan
               dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.


               Penjelasan Pasal 28 ayat (7) KUP :
               Pengertian pembukuan telah diatur dalam pasal 1 angka 26,
               Pengaturan ayat ini agar dari pembukuan dapat dihitung :
               -   besarnya PPh terutang,
               -   pajak-pajak lainnya,
               -   PPN dan PPn BM


                   Agar PPN dan PPn BM dapat dihitung dengan benar maka
                   pembukuan harus mencatat juga :




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                           MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   2
                     jumlah harga perolehan / nilai impor,
                     jumlah harga jual / nilai ekspor,
                     jumlah harga jual dari barang yang dikanakan PPn BM,
                     jumlah pembayaran atas pemanfaatan BKP dan atau pemanfaatan
                      JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,
                     jumlah PM yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.



            C.Dasar Akrual dan dasar kas
               Ps-28 (5) KUP, pembukuan perpajakan diselenggarakan dengan stelsel
               akrual atau stelsel kas.
               Dasar Kas yang digunakan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak
               (PhKP) adalah dasar kas campuran bahkan mendekati dasar akrual.


               Penjelasan Ps-28 (5) KUP :
               a. Penjualan meliputi seluruh penjualan baik yang tunai maupun yang
                  bukan tunai (kredit), hal ini sama dengan akrual.
               b. Harga Pokok Penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian (tunai
                  dan kredit) dan persediaan (awal dan akhir), hal ini sama dengan akrual.
               c. Harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi,
                  pembebanannya tidak boleh sekaligus tapi harus dilakukan melalui
                  penyusutan dan amortisasi, hal ini sama dengan akrual.
               d. Pasal 6 UU PPh-1984, dalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan
                  dari penghasilan bruto tidak dibedakan antara dasar kas dan dasar
                  akrual.
               e. Penghasilan bunga yang bersumber dari kredit non performing (kurang
                  lancar, diragukan dan macet) diakui sebagai penghasilan       pada saat
                  bunga tersebut diterima bank (sama dengan PSAK No. 13 butir 02)



            D.Konsistensi
               Ps-28 ayat (5) KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas
               (konsisten),




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                             MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   3
               Ps-28 ayat (6) KUP, KUP memperkenankan merubah metode pembukuan
               atau tahun buku dengan syarat :
               a. Diajukan ke DJP sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan.
               b. Menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-
                   akibat yang mungkin timbul.
               c. Persetujuan DJP.


               PSAK No.1 butir 14, perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh
               material perlu diuangkapkan dalam Laporan Keuangan.



            E. Tahun Buku
               Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim (1 Januari s.d. 31
               Desember ), kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama
               dengan tahun takwim.




            F.Penghasilan dan Biaya

               Penghasilan :
               Akuntansi membedakan penghasilan dikelompokkan menjadi 2 :
               -   Penghasilan dari Usaha Pokok
               -   penghasilan diluar usaha,


               PPh membedakan Penghasilan :
               a. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan tariff umum
                   (pasal 4 ayat (1).
               b. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan PPh-final,
                   (pasal 4 ayat (2).
               c. Penghasilan yang bukan objek pajak ( pasal 4 ayat (3)




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                           MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   4
               Biaya :
               Tidak semua biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto,

               PPh membedakan :
               a. Biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense),
                  (pasal 6)
               b. Biaya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible
                  expense), (pasal 9).
               c. Pasal 4 PP No. 138 tahun 2000
                  Pengeluaran dan biaya         yang tidak dapat dikurangkan dalam
                  menghitung PhKP, termasuk :
                     Biaya untuk mendapatkan, penagihan dan memelihara penghasilan
                      yang bukan merupakan objek pajak, dikenakan PPh –Final, norma
                      penghitungan.
                     PPh pasal 21/23 yang ditanggung perusahaan kecuali PPh pasal 26
                      yang gross up
                     Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan
                      dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan
                      memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.


                  Prinsip Akuntansi PPh : mempertemukan antara biaya yang dapat
                  dikurangkan (ps-6) dengan penghasilan (pasal 4 ayat 1).
                  Biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek PPh dan
                  biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final
                  tidak boleh dikurangkan.



            G.Konservatis
               Akuntansi menggunakan Prinsip konservatis, yaitu mengakui kerugian yang
               mungkin timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir
               dengan membentuk penyisihan, misalnya : penurunan nilai surat –surat
               berharga, kerugian piutang, potong penjualan, retur penjualan, penilaian
               persediaan berdasarkan harga pokok     dan harga pasar mana yang lebih
               rendah.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                           MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   5
               Pasal 9 (1) c UU.PPh, tidak boleh membentuk atau memupuk dana
               cadangan, kecuali diatur dengan KMK No.681/KMK.04/1999) :
                  Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan SGU dengan hak
                   opsi
                  Cadangan untuk usaha asuransi
                  Cadangan reklamasi untuk usaha pertambangan


               Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah :
               a. Penyisihan kerugian piutang untuk perusahaan selain bank & SGU
                   dengan hak opsi,
               b. penyisihan potongan penjualan,
               c. penyisihan retur penjualan,
               d. penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga,
               e. penilaian persediaan berdasarkan LOCOM.


               Contoh :
               10 Sept’06 dibeli saham PT. ABC Tbk di BEI seharga Rp. 100.000.000,-
               Akhir tahun 2006 harga pasar kurs di BEI sebesar Rp. 90.000.000,-


               H. Perolehan             = Rp. 100.000.000,-
               Kurs Akhir th’06         = Rp. 90.000.000,-
               Kerugian Akhir th’06     = Rp. 10.000.000,-


               Akuntansi :
               Kerugian Rp. 10.000.000 walaupun belum terjadi (saham belum terjual)
               dicatat sebagai Kerugian Penurunan Nilai Surat-Surat Berharga (SSB)


               Fiskal :
               Kerugian Penilaian nilai SSB sebesar Rp. 10.000.000,- tidak dapat
               dikurangkan dalam menghitung Ph KP akhir tahun 2006 karena sahamnya
               belum terjual.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                             MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   6
            H. Sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan
               a. Pasal 39 ayat (1) huruf g KUP, setiap orang yang dengan sengaja tidak
                  menyelenggarakan       pembukuan    atau    pencatatan,   sehingga   dapat
                  menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan
                  pidana penjara paling singkat 6 (enam )bulan dan paling lama 6
                  (enam ) tahun dan denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak
                  terutang yang tidak atau kurang dibayar              dan paling banyak 4
                  (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
               b. Pasal 14 ayat (5) UU PPh WP yang wajib menyelenggarakan
                  pembukuan,      yang     ternyata   tidak     atau     tidak   sepenuhnya
                  menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan netonya dihitung
                  berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang
                  ditetapkan dengan KMK.


               Berdasarkan pasal 13 ayat (3) KUP, jumlah pajak dalam SKPKB ditambah
               dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang
               tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.


               Pasal 26 ayat (4) KUP dalam hal WP mengajukan keberatan harus dapat
               membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                              MUTIAH    AKUNTANSI PERPAJAKAN   7
            Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

            Pasal 28 :
            1. WP OP yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas dan WP
               Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan,
            2. WP yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan
               sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tapi wajib melakukan pencatatan,
               adalah WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,
               diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma
               Penghitungan Penghasilan Neto dan WP OP yang tidak melakukan
               kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
            3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan
               memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan
               usaha yang sebenarnya.
            4. Pembukuan / pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan
               menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan
               disusun dalam bahasa Indonesia / dalam bahasa asing yang diijinkan
               oleh Men Keu.
            5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel
               akrual / stelsel kas.
            6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan / th buku harus mendapat
               persetujuan dari DJP.
            7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta,
               kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan
               pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
            8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain
               rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat ijin Men Keu.
            9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang
               dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan /
               penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang
               terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan / yang dikenai
               pajak yang bersifat final.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                          MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   8
            10. Dihapus.
            11. Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan/pencatatan dan
               dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola
               secara electronic atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan
               selama 10th di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau tempat tinggal WP OP
               atau ditempat kedudukan WP Badan.
            12. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
               dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.




            Penjelasan Ps-28, ayat :
            5. Prinsip taat azas : prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan
               dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran Laba/Rugi.
               Prinsip taat azas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan :
               a. stelsel pengakuan penghasilan,
               b. tahun buku,
               c. metode penilaian persediaan,
               d. metode penyusutan dan amortisasi.


               Stelsel Akrual : suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam
               arti penghasilan diakui pada waktu diperolehnya dan biaya diakui pada
               waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima
               dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.
               Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan
               berdasarkan metode prosentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang
               umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai
               dalam bidang usaha tertentu seperti built operate and transfer (BOT) dan real
               estat.


               Stelsel Kas : suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas
               penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Dalam hal ini
               Penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah
               diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                             MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN    9
               sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu
               periode tertentu.
               Stelsel kas biasanya digunakan oleh : perusahaan kecil OP / perusahaan
               jasa, Misal : transportasi, hiburan, restoran yang tenggang waktu antara
               penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama.


            6. Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat azas, yaitu
               harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal
               penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas/metode
               akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan.
               Perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat :
               mendapat persetujuan DJP. Perubahan metode pembukuan                 harus
               diajukan ke DJP sebelum dumulainya tahun buku ybs dengan menyampaikan
               alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari
               perubahan tersebut.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                            MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   10
            FRMS :

            Ps-28 ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 : WPOP yang melakukan kegiatan usaha
            atau   pekerjaan    bebas    dan      Wajib    Pajak     Badan    di   Indonesia   wajib
            menyelenggarakan pembukuan.


            Akuntansi Umum : “Service Activity “ berfungsi menyediakan informasi
                      kuantitatif    yang    bersifat     keuangan    untuk   dasar    pengambilan
                      keputusan  USER : STAKE HOLDER  STANDAR AKUNTANSI
                      KEUANGAN.


            Akuntansi Pajak : Istilahnya Pembukuan : Proses pencatatan yang dilakukan
                      secara teratur untuk menyediakan informasi sehingga dapat dihitung
                      besarnya pajak,  DJP  SAK dan UU PAJAK (Pnjlsn Ps-28 ayat(7).


                      Akuntansi Pajak menganut Prinsip Akuntansi Umum, kecuali
                      Ketentuan Pajak mengatur Khusus  Referensi : Pnjlsn Ps-28
                      ayat(7)       UU      KUP    “Dengan         demikian    pembukuan       harus
                      diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di
                      Indonesia misalnya berdasarkan SAK, kecuali peraturan perUUan
                      perpajakan menentukan lain”.


            Badan : adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
                      baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
                      yang meliputi PT, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN
                      atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
                      koperasi, dana pensiun,              persekutuan, perkumpulan, yayasan,
                      organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang
                      sejenis, lembaga, BUT, dan Bentuk Badan lainnya.


               Setiap kegiatan usaha atau bisnis harus didukung dengan pembukuan.
               Namun demikian, ketentuan perpajakan menyadari bahwa tidak semua Wajib




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                                    MUTIAH    AKUNTANSI PERPAJAKAN    11
               Pajak sanggup untuk menyelenggarakan pembukuan sehingga diberikan
               keringanan untuk menyelenggarakan pencatatan bagi Wajib Pajak tertentu.




            A.Pembukuan dan Pencatatan :
               Wajib Pembukuan (Ps-28 ayat (1) UU KUP :
               -   WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
               -   WP Badan


               Wajib Pencatatan :
               -   WP OP yang tidak Melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
               -   Wp OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan
                   omzet tidak melebihi Rp. 600 juta setahun. (KEP-536/PJ./2000), 
                   KMK.03/2007  tidak melebihi Rp. 1,8 Milyar.


               Perhitungan       besarnya   penghasilan   neto    bagi      Wajib   Pajak   yang
               menyelenggarakan       pencatatan   dihitung    dengan     norma     penghitungan
               (ps-14 UU PPh), yaitu :


                   Penghasilan Neto = % norma x Penghasilan Bruto

                                    Hasil Tidak Pernah RUGI



               Pasal 14 ayat (5) UU PPh : WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan,
                   termasuk WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang
                   ternyata tidak/tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau
                   pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan/pembukuan atau
                   bukti-bukti    pendukungnya,    maka       penghasilan     netonya    dihitung
                   berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan neto atau cara lain yang
                   ditetapkan dengan KMK.


               Besarnya norma penghitungan diatur dalam KEP-536/PJ./2000 jo SE-
               02/PJ.43/2001. WP OP yang menggunakan norma penghitungan harus




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                                MUTIAH      AKUNTANSI PERPAJAKAN   12
               memberitahukan terlebih dahulu kepada DJP paling lama 3 bulan sejak awal
               tahun pajak, jika tidak mengajukan pemberitahuan dianggap memilih
               pembukuan.


               Pemberitahuan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali dari
               hasil pemeriksaan WP tidak memenuhi syarat. WP yang menyelenggarakan
               pencatatan tanpa pemberitahuan perhitungan penghasilan netonya tetap
               dilakukan dengan norma penghitungan namun WP dikenakan sanksi sebesar
               50% dari pajak terutang. (Frms :1).



               Ps-1 UU KUP :
               Pembukuan : suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
                  mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi : harta,
                  kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
                  dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun
                  Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi pada setiap
                  tahun pajak berakhir laporan neraca dan laba/rugi tersebut wajib
                  dilampirkan dalam penyampaian SPT Tahunan akhir tahun(ps-4 ayat (4)
                  UU KUP.


               Tujuan Pembukuan Menurut Fiskal : dapat digunakan untuk menghitung
                  besarnya pajak terutang, maka yang terutama adalah dapat meyakinkan
                  fiskus ketika pemeriksaan.


               Sanksi bagi WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan adalah
               penghitungan pajaknya akan dilakukan dengan menggunakan norma
               penghitungan penghasilan neto dan ditambah sanksi kenaikan sebesar 50%
               dari pajak yang kurang dibayar (sanksi pasal 13 ayat (3) UU KUP).
               Disamping itu, ada sanksi pidana bagi WP yang dengan sengaja tidak
               menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan pembukuan yang
               tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara, berupa pidana
               kurungan paling lama 6 th dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang
               kurang dibayar (sanksi pasal 39 UU KUP).




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                           MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   13
               Ps-29 ayat (3) dan (4) UU KUP : UU KUP menghilangkan kewajiban
               merahasiakan jika WP terikat perjanjian untuk merahasiakan.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                           MUTIAH    AKUNTANSI PERPAJAKAN   14
                                                     BAB II
                    PRINSIP AKUNTANSI PERPAJAKAN

                  Akuntansi Pajak sebagaimana yang diatur dalam UU Perpajakan merupakan
                  lex specialis untuk tujuan perpajakan.1
                  Secara umum sepanjang aturan perpajakan tidak mengatur maka tata cara
                  dan aturan pembukuan mengikuti ketentuan umum yang berlaku sesuai
                  dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang diterima umum. Hal ini dinyatakan
                  secara tegas dalam penjelasan Ps-28 ayat (7) UU KUP. Pembukuan harus
                  diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia,
                  misalnya : berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali Peraturan
                  Perundang-undangan Perpajakan menentukan lain.


            PRINSIP AKUNTANSI PERPAJAKAN dibandingkan dengan AKUNTANSI
            UMUM :

            1. Going Concern :
               Konsep kesinambungan usaha sebagai prinsip dasar akuntansi juga dianut
               dalam akuntansi perpajakan. Pembebanan atas harta melalui penyusutan
               dan kompensasi kerugian fiscal merupakan bentuk dari prinsip
               kesinambungan usaha.

            2. Subtansi Mengalahkan Bentuk :
               Sesuai dengan pasal 28 UU KUP bahwa penyelenggaraan pembukuan harus
               dengan itikad baik dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

            3. Tidak bersifat Netral :
               Bertujuan untuk kepentingan perpajakan yaitu dapat dihitung besarnya pajak
               yang terutang, baik PPh, PPN dan pajak-pajak lainnya.

            4. Prinsip Taat Azas :
               Prinsip taat azas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode
               pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah pergeseran
               laba/rugi.




            1
                Lex Specialis : Ketentuan khusus mengalahkan ketentuan umum.

                Mis : UU Pajak dengan SAK




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                                      MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   15
                Prinsip taat azas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan
                a. Stelsel pengakuan penghasilan;
                b. Tahun Buku:
                c. Metode Penilaian Persediaan;
                d. Metode Penyusutan dan Amortisasi.

            `   Penjelasan pasal 28 ayat (6) UU KUP dijelaskan bahwa pada dasarnya
                metode-metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama
                dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam penggunaan metode
                pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode
                penyusutan aktiva tetap, metode penilain persediaan dan sebagainnya.
                Namun demikian, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan
                dengan syarat telah mendapat persetujuan dari DJP sebelum dimulainya
                tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan-alasan yang
                logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul dari
                perubahan tersebut.

                Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam
                prinsip taat azas yang dapat meliputi peruhan metode dari kas ke akrual
                atau sebaliknya. Perubahan menggunakan metode pengakuan penghasilan
                atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya dalam metode pangakuan biaya
                yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan
                metode penyusutan tertentu.

                Contoh :
                WP dalam th 2002 menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (straight
                line method). Dalam th 2003 WP bermaksud mengubah metode penyusutan
                aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun (declining
                balance method).
                Untuk keperluan tersebut, WP harus minta persetujuan terlebih dahulu
                kepada DJP yang diajukan sebelum dimulainya th buku 2003 dengan
                menyebutkan alasan-alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan
                dan akibat dari perubahan tersebut.

                Selain itu, perubahan periode th buku juga berakibat berubahnya jumlah
                penghasilan atau kerugian WP oleh karena itu perubahan tersebut juga
                harus mendapat persetujuan DJP.

                Tahun Pajak : adalah sama dengan th takwim (th kalender), kecuali WP
                menggunakan th buku yang tidak sama dengan th takwim. Apabila WP
                menggunakan th buku yang tidak sama dengan th takwim, maka penyebutan
                th pajak yang bersangkutan menggunakan th yang didalamnya termasuk 6
                bln pertama atau lebih.

            5. Stelsel Akrual (Accrual Basis) atau stelsel Kas (Cash Basis)
               Berbeda dengan Prinsip Akuntansi Umum didalam menghadapkan biaya
               dengan pendapatan (matching cost again revenue) yang hanya mengakui
               stelsel akrual, akuntansi pajak mengakui stelsel akrual dan stelsel kas.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                          MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   16
               Stelsel Akrual : metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti
                  Penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu
                  terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan
                  biaya itu dibayar tunai.

               Termasuk pengertian stelsel akrual : adalah pengakuan penghasilan
               berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang
               umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai
               dibidang usaha tertentu seperti : Build Operate and Transfer (BOT), Real
               Estate, dan lain-lain.

               Stelsel Kas : metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan
                  yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Penghasilan baru
                  dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai
                  dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya,
                  bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.

                   Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil OP atau
                   perusahaan jasa,
                   Misalnya :
                   - transportasi,
                   - hiburan,
                   - restoran, yang tenggang waktunya antara penyerahan jasa dan
                       penerimaan pembayaran tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas
                       murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada
                       saat diterimanya pembyaran dari langganan, dan biaya-biaya
                       ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa dan biaya operasi
                       lainnya.

                   Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan,
                   penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya
                   penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur
                   penerimaan kas dan pengeluaran kas.

                   Oleh karena itu      untuk menghitung pajak penghasilan dalam
                   memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sbb :
                   a. Penghitungan jumlah penjualan dalam satu periode harus meliputi
                      seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan.
                      Dalam menghitung HPP harus diperhitungkan seluruh pembelian dan
                      persediaan.
                   b. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang
                      dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan
                      hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
                   c. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat azas (konsisten).

            6. Historical Cost :
               Seperti halnya akuntansi umum setiap transaksi dicatat sesuai dengan nilai
               historisnya, kecuali atas saldo kas, bank, piutang dan utang mata uang asing.
               Wajib Pajak dapat menilai kembali dengan menggunakan kurs tengah BI
               sehingga diakui adanya keuntungan dan kerugian selisih kurs.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                             MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN    17
                  Penilaian denan menggunakan metode LOCOM (Lower of cost or market)
                  tidak dikenal.2

            7. Azas realisasi dibanding Konservatif :
               Perpajakan mengakui adanya keuntungan dan kerugian jika sudah
               direalisasikan. Pembentukan cadangan tidak diperkenankan kecuali bagi
               usaha perbankan, leasing, asuransi dan pertambangan.

            8. Materialitas tidak dikenal :
               Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
               dikapitalisasi dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi tanpa
               melihat materialitasnya.

            9. Kesatuan Usaha :
               Setiap Badan Usaha diwakili dengan satu identitas NPWP yang dipisahkan
               dari pemiliknya.

            10. Periode Akuntansi Pajak :
                Tahun Pajak adalah periode 12 bln. WP dapat memilih menggunakan tahun
                takwim atau periode 12 bln lainnya yang tidak sama dengan tahun takwim.
                Perubahan tahun buku harus mendapat ijin dari Dirjen Pajak.

            11. Konsep Utama dalam penentuan Penghasilan dan Biaya Fiskal :
                a. Pemisahan Penghasilan bukan objek pajak, dikenakan PPh Final, dan
                   tidak dikenakan PPh Final (objek pajak) serta biaya-biaya yang terkai.
                   Jika tidak dipisahkan perhitungan biaya terkait akan dilakukan secara
                   proporsional.
                b. Biaya yang diakui adalah biaya yang berhubungan dengan usaha (3M).
                c. Pengakuan pendapatan dan biaya menganut azas realisasi dan tidak
                   melihat azas materialitas.
                d. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 th tidak
                   boleh dibebankan sekaligus.
                e. Pajak tidak mengakui biaya terkait dengan penghasilan bukan objek
                   pajak & penghasilan yang dikenakan pajak final.
                f. Pengukuran dengan historical cost dan tidak mengakui pengukuran lain
                   seperti COMWIL.
                g. Pengakuan pendapatan dan Biaya menganut azas realisasi.
                   Azas Konservatisme tidak diakui kecuali bagi perusahaan ttt yang
                   diperbolehkan mengakui adanya penyisihan piutang tak tertagih.
                h. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun
                   dikapitalisasi tanpa melihat materialitas (Azas materialitas tidak
                   digunakan).(Frms :5).---




            2
                LOCOM/COMWIL (Cost or Market Whichever is Lower).




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                                   MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   18
            Pokok-pokok Laporan Keuangan Fiskal :
            1. Pengukuran (Measurement)
               Menggunakan mata uang rupiah, penggunaan mata uang asing
               diperbolehkan bagi : Perusahaan PMA, Kontrak Karya Pertambangan, BUT,
               dan Perusahaan Afiliasi asing (Hubungan istimewa) harus dengan ijin tertulis
               dari Men. Keu. Kecuali bagi perusahaan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi
               Hasil.
               Sesuai KMK. 533/KMK.04/2000 dan KMK 543/KMK.04/2000 :
               a. Mata uang asing yang diperkenankan : Dollar US
               b. Bahasa Asing : Bhs. Inggris
               c. Permohonan diajukan paling lambat 3 bln sblm th buku atau 3 bln stlh
                   pendirian perusahaan, kecuali bagi perusahaan kontrak karya dan
                   kontrak bagi hasil tidak perlu mengajukan permohonan tetapi cukup
                   pemberitahuan paling lambat 1 bln.
               d. Penyampaian SPT wajib dengan Bhs. Indonesia kecuali lampiran berupa
                   laporan keuangan dan dalam mata uang dollar US.

            2. Penilaian
               - Harga Perolehan atau harga penjualan harta adalah harga yang
                  sesungguhnya dikeluarkan. Termasuk harga perolehan adalah harga beli
                  dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut,
                  seperti Bea Masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan. Jika
                  harga perolehan dan penjualan dipengaruhi hubungan istimewa maka
                  harga perolehan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan dan harga
                  penjualan adalah harga yang seharusnya diterima (Ps-10 ayat (1) UU
                  PPh).
               - DJP mempunyai wewenang untuk mengoreksi harga-harga yang
                  dipengaruhi hubungan istimewa.
               - Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal tukar menukar adalah
                  jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga
                  pasar.
               - Dalam hal likuidasi, penggabungan, peleburan, atau pemekaran,
                  pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya
                  dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
               - Penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan atau
                  pemekaran usaha harus seijin DJP (PMK75/KMK.03/2005).
               - Dasar penilaian atas pengalihan harta untuk bantuan, sumbangan, hibah
                  dan warisan yang memenuhi syarat pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU
                  PPh menggunakan nilai sisa buku atau nilai yang ditetapkan oleh DJP.
                  Jika tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat (3) adalah harga pasar wajar.
               - Penilaian untuk persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung
                  harga pokok menggunakan metode rata-rata atau metode FIFO (pasal 10
                  ayat (6). Tidak diperkenankan menggunakan COMWIL.
               - Penilaian penyusutan dan amortisasi harta berwujud dan tidak berwujud
                  menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun dengan masa usia
                  manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan golongan (Ps-11 UU PPh).
               - Penilaian       kembali     aktiva    tetap     diperkenankan      sesuai
                  KMK.486/KMK.03/2002.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                            MUTIAH    AKUNTANSI PERPAJAKAN   19
            3. Pengakuan
               - Pengakuan timbulnya pendapatan dan biaya mengikuti azas akrual atau
                   azas kas yang diterapkan secara taat azas.
               -   Pengakuan timbulnya hutang PPN adalah paling lambat akhir bulan
                   berikutnya setelah bulan penyerahan atau saat pembayaran jika
                   pembayaran mendahului, mana yang terjadi lebih dahulu.
               -   Timbulnya kewajiban pemotongan PPh (withholding tax) adalah akhir
                   bulan saat pembebanan biaya atau pembayaran mana yang terjadi lebih
                   dahulu.

            4. Perkiraan (akun)
               - Penggolongan transaksi dalam akun lain-lain menimbulkan masalah.
               -   Bukti pendukung eksternal lebih dipercaya.
               -   Deffered Tax bukan transaksi perpajakan. (Formasi :6).---


            5. Pengungkapan
               Tercermin dalam SPT :
               -   Nama Auditor (KAP) dan Konsultan Pajak
               -   Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
               -   Perbedaan Laba/Rugi komersial dengan Laba/Rugi Fiskal
               -   Daftar aktiva dan penyusutan
               -   Pihak pemegang saham
               -   Pengurus dan komisaris
               -   Tenaga ahli
               -   Biaya jamuan.



               Karakteristik Akuntansi Pajak
               -   Wajar, lengkap dan dapat diuji sehingga dapat meyakinkan fiskus,
                   jika tidak, fiskus akan menghitung penghasilan neto dengan Norma
                   Penghitungan (tidak diakui adanya kerugian) dan sanksi kenaikan.
               -   Jujur dan pengungkapan keadaan yang sebenarnya. Kesengajaan
                   atas ketidakjujuran diancam denda dan pidana penjara.
               -   Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                               MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   20
               -   Tepat waktu, batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah 3 bln
                   setelah tahun pajak berakhir atau 31 Maret tahun berikutnya untuk tahun
                   pajak Januari s/d Desember.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                            MUTIAH   AKUNTANSI PERPAJAKAN   21

								
To top