ABSTRAK

ABSTRAK





BAGI HASIL – PERJANJIAN

1960

UU No. 2 TAHUN 1960

UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL



ABSTRAK : - Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dapat

Adil dan terjamin maka perlu adanya Undang-Undang yang

mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan (3) Undang-Undang

Dasar 1945; Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945.

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

1. Pengertian tentang tanah, pemilik, perjanjian bagi hasil, hasil

tanah, dan petani.

2. Bentuk perjanjian harus dibuat sendiri oleh pemilik dan

penggarap, secara tertulis di hadapan Kepala Desa/ Lurah

setempat.

3. Jangka waktu perjanjian adalah sekurang-kurangnya 3

(tiga) tahun untuk sawah dan sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun untuk tanah kering. Namun pada waktu berakhirnya

perjanjian bagi hasil tersebut, terdapat tanaman yang belum

dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus

sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi

perpanjangan waktu tidak boleh lebih dari satu tahun.

4. Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil

itu dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban

yang sama.

5. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka

waktu perjanjian hanya mungkin dilakukan dengan :

a. atas persetujuan kedua pihak yang bersangkutan dan

setelah dilaporkan pada Kepala Desa/Lurah;

b. Izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, karena

penggarap tidak mengusahakan tanah atau tidak

memenuhi kewajibannya.

6. Ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap

perjanjian-perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras;



CATATAN : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1960

AGRARIA

1960

UU NO. 5 TAHUN 1960

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA



ABSTRAK : - Hukum agraria yang berlaku saat ini sebagian tersusun

berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan

jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga

bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di

dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta

pembangunan semesta.

Hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan

berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang

didasarkan atas hukum barat. Sedangkan hukukm asli

hukum agraria penjajahan itu tidak terjamin kepastian

hukumnya.

Berhubung dengan itu, perlu adanya hukum agraria

nasional yang berdasarkan hukum adat tentang tanah,

yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi

seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan

unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah:

a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;

b. Pasal 33 Undang-undang Dasar;

c. Penetapan Presiden No, 1 Tahun 1960 (Lembaran

Negara 1960 No. 10) tentang Penetapan Manifesto

Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959

sebagai Garis-garis besar haluan negara, dan

Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;

d. Pasal 5 jo. 20 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong.

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang:

1. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam

wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan

YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa

Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air

serta ruang angkasa tersebut adalah hubungan yang

bersifat abadi.

2. Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi

kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari

Negara tersebut memberikan wewenang untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi,

air dan ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan

hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan

ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan

hukum antara orang-orang dan perbuatan-

perbuatan hukum yang mngenai bumi, air dan

ruang angkasa.

3. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang

angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional dan

Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,

dengan sosialisme Indonesia serta denagn peraturan-

peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini

dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala

sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang

bersandar pada hukum agama.

4. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, agar

tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan

dan penguasaan tanah yang melalmpaui batas tidak

diperkenankan.

5. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria

didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka

kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau

bentuk-bentuk gotong royong lainnya.

6. Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia,

membuat suatu rencana umum mengenai

persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air

dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya:

a. Untuk keperluan Negara;

b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-

keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar

Ketuahan yang Maha Esa;

c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan

masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain

kesejahteraan;

d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi

pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan

dengan itu;

e. Untuk keperluan memperkembangkan isdustri,

transmigrasi dan pertambangan.

7. Kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi

yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu

adalah memelihara tanah termasuk menambah

kesuburannya serta mencegah kerusakannya,

dengan memperhatikan pihak yang ekonomisnya

lemah.

8. Hak-hak atas tanah terdiri dari:

a. Hak milik, adalah hak turun temurun, terkuat dan

terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah

yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

dan dapat dijadikan jaminan utang dengan

dibebani hak tanggungan. Hanya WNI yang dapat

memiliki hak milik.

b. Hak guna usaha, adalah hak untuk

mengusahakan tanah yang dikuasai langsung

oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu yang

diperuntukkan guna usaha pertanian, perikanan,

atau peternakan.;

c. Hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirian

dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah

yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu

paling lama 30 tahun.

d. Hak pakai, adalah hak untuk menggunakan

dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai

langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain,

yang memberi wewenang dan kewajiban yang

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh

pejabat yang berwenang memberikannya atau

dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang

bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian

pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak

bertentang dengan jiwa dan ketentuan-ketentaun

dalam Undang-undang ini.;

e. Hak sewa, hak seseorang atau badan hukum

untuk mempergunakan tanah milik orang lain

untuk keperluan bangunan dengan membayar

kepada pemiliknya sejumlah uang sebgai sewa.

f. Hak membuka tanah;

g. Hak memungut hasil hutan;

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak

tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan hak-

hak yang sifatnya sementara.

9. Hak-hak atas air dan ruang angkasa meliputi:

a. Hak guna air;

b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan;

c. Hak guna ruang angkasa.

10. Hak-hak tas tanah dapat dicabut dengan memberi

ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang

diatur dengan Undang-undang untuk kepentingan

umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara

serta kepentingan bersama dari rakyat.

11. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tersebut meliputi:

a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan

hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat.

12. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur

dengan Peraturan Pemerintah, selain menurut cara

tersebut, hak milik dapat terjadi karena:

a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-

syarat yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah;

b. Ketentaun Undang-undang.

13. Hak guna usaha terjadi karena penetapan

Pemerintah. Hak guna usaha dapat hapus karena:

a. Jangka waktunya berakhir;

b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir

karena suatu syarat tidak dipenuhi;

c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum

jangka waktunya berakhir;

d. Dicabut untuk kepentingan umum;

e. Ditelantarkan;

f. Tanahnya musnah;

14. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang

dengan dibebani hak tanggungan. Hak guna

bangunan dapat terjadi karena:

a. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh

Negara : karena penetapan Pemerintah;

b. Mengenai tanah milik : karena perjanjian yang

berbentuk otentik antara pemilik tanah yang

bersangkutan dengan pihak yang akan

memperoleh hak guna bangunan itu, yang

bermaksud menimbilkan hak tersebut.

15. Hak guna ruang angksa memberi wewenang untuk

mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam

ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan

memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan

hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

16. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial

sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang

keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-

badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah

yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam

bidang keagamaan dan sosial.

17. Hak-hak yang sifatnya sementara ialah hak gadai,

hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa

tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya

yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan

hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam

waktu yang singkat.

18. Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-

undang ini belum terbentuk, maka peraturan-

peraturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis

mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah,

yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap

berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa

dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini

serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.

19. Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing,

yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman

Kpeala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai

berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai,

yang akan berlangsung selama tanahnya

dipergunakan untuk keperluan tersebut.

20. Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-

hak lain yang membebani hak milik dan hak guna

bangunan, sedangkan hak-hak tersebut menjadi

suatu hak menurut Undang-undang ini.

21. Hak erfpacht untuk perusahaan perkebunan besar,

yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini,

sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha yang

akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht

tersebut, tetapi paling lama 20 tahun.

22. Hak erfpacht untuk pertanain kecil yangad a pada

mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat

tersebut hapus, dan selanjutnya diselesaikan menurut

ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri

Agraria.

23. Pemegang consessie dan sewa untuk perusahaan

kebun besar dalam jangka waktu satu tahun sejak

mulai berlakunya Undang-undang ini harus

mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar

haknya diubah menjadi hak guna usaha. Jika

sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu

tidak diajukan, maka consessie dan sewa yang

bersangkutan berlangsung terus selama sisa

waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah

itu berakhir dengan sendirinya.

24. Hak opstal dan hak efrpacht untuk perumahan, yang

ada sejak berlakunya Undang-undang ini, sejak saat

tersebut menjadi hak guna bangunan yang

berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak

erfpacht tersebut, tetapi paling lama 20 tahun.



CATATAN : - Dengan berlakunya Undang-undang ini maka:

1. ”Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai

yang termuat dalam Pasal 51 ”Wet op de

Staatsinrichting van Nedherlands Indie” (Staatsblad

1925 No. 447) dan ketentuan-ketentuan dalam ayat-

ayat lainnya dari pasal itu;

2. a. ”Domeinverklaing” tersebut dalam Pasal 1

”Agrarisch Besluit” (Staatsblad 1870 No. 118)

b. ”Algemene Domeinverklaring” tersebut dalam

Staatsblad 1874 No. 119A;

c. ”Domeinverklaring Sumatera ” tersebut dalam

Pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;

d. Domeinverklaring untuk karesidenan Manado”

tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No.

55;



Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960

KESEHATAN HEWAN – PETERNAKAN

1967

UU No. 6 TAHUN 1967, LN TAHUN 1967 NO. 10, TLN NO. 2824

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



ABSTRAK : - Tanah air Indonesia mempunyai potensi yang besar di bidang

peternakan, yang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran,

kesejahteraan, peningkatan taraf hidup, serta pemenuhan

kebutuhan rakyat akan protein hewani.

Peraturan dan perundangan di bidang kehewanan yang ada

sudah tidak sesuai lagi dengan landasan hukum bagi

penyelenggaraan usaha-usaha yang dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut perlu disusun dan ditetapkan dasar-

dasar baru untuk mendidik dan membangun dalam bidang

peternakan dan kesehatan hewan.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1)

dan Pasal 33; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966; Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara

NomorXXXIII/MPRS/1967;

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

1. Pengertian Hewan, Hewan Piara, Rumpun, Ternak,

Peternak, Peternakan, Peternakan Murni, Persilangan,

Perusahaan Peternakan, Penyakit Hewan Menular,

Antrophozoonosis, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ahli

dan Kesejahteraan Hewan.

2. Untuk menjamin persediaan makanan ternak dalam jumlah

yang cukup dan mutu yang baik, maka :

a. Bagi peternakan-peternakan dan perusahaan-

perusahaan peternakan harus tersedia tanah dan air

untuk menyelenggarakan padang rumput atau

penanaman tanam-tanaman yang menghasilkan hijau-

hijauan dan makan ternak;

b. Diadakan kebun-kebun pembenihan bibit untuk

tanaman hijau-hijauan dan makanan ternak;

c. Mengusahakan bahan makanan ternak, termasuk

makanan penguat

3. Bentuk usaha peternakan dibedakan menjadi :

a. Peternakan rakyat : peternakan yang dilakukan oleh

rakyat antaran lain petani disamping usaha pertaniannya;

b. Perusahaan Peternakan : peternakan yang

diselenggarakan dalam bentuk suatu perusahaan secara

komersial.

4. Tata cara perkembangbiakan, untuk mempertahankan dan

meningkatkan mutu suatu rumpun ternak maka :

a. Di daerah-daerah, dimana suatu rumpun ternak telah

mencapai mutu yang tinggi di dalam suatu produksi,

harus dijalankan peternakan murni;

b. Di daerah-daerah lain, jika dipandang perlu diadakan

perkembangbiakan/persilangan untuk mencapai

jurusan produksi tertentu;

c. Bibit ternak jantan, yang kurang baik atau tidak sesuai

dengan jurusan produksi di suatu daerah, harus

dicegah penggunaannya sebagai ternak pemacek

dengan jalan kastrasi atau dipotong;

d. Disediakan bibit unggul dan didirikan balai-balai

pembuahan tiruan di daerah peternakan;

e. Diusahakan, supaya ada imbangan yang wajar antara

jumlah ternak jantan dan ternak betina.

5. Untuk memajukan peternakan dilakukan usaha-usaha

berikut ;

a. Mengusahakan diadakannya penelitian-penelitian dan

percobaan-percobaan ilmiah baik oleh Pemerintah

maupun oleh swasta, yang hasil-hasilnya kemudian

disalurkan dan disebarluaskan kepada peternak-peternak

dan perusahaan-perusahaan peternakan yang

bersangkutan;

b. Mengadakan penyuluhan dan pameran-pameran ternak

dan hasil-hasil industri peternakan untuk memberikan

pengertian dan kesadaran kepada masyarakat pada

umumnya dan para peternak pada khususnya mengenai

soal-soal yang bersangkutan dengan usaha-usaha

peternakan dan pengolahan bahan-bahan yang bberasal

dari ternak, hingga dapat digerakkan swadaya rakayat di

dalam penyelenggaraan usaha-usaha itu, baik oleh

Pemerintah maupun swasta;

c. Pemerintah mengadakan sensus ternak dan

menyelenggarakan statistic tentang usaha-usaha

peternakan dan pengolahan bahan-bahan yang bberasal

dari ternak dan perdagangannya.

d. Dengan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk

mendorong, membantu, mempercepat, dan menjamin

kelangsungan pembangunan di bidang peternakan

diadakan usaha-usaha, yang dimungkinkan oleh

Undang-undang dalam kebutuhan materiil dan fasilitas-

fasilitas lainnya.

6. Mengenai kesehatan hewan dibagi menjadi :

a) Urusan kesehatan hewan meliputi urusan penolakan,

pencegahan, pemberantasan penyakit hewan, baik

secara massal maupun secara individual;

b) Urusan kesehatan masyarakat veteriner meliputi

urusan kesehatan bahan makanan yang bberasal dari

hewan, dan urusan openyakit-penyakit hewan yang

termasuk antrphozoonosa;

c) Urusan kesejahteraan hewan meliputi urusan

pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, pemakaian,

pemotongan dan pembunuhan hewan.

7. Pencegahan penyakit hewan meliputi : karantina,

pengawasan lalu lintas hewan, pengawasan atas impor dan

ekspor hewan; pengebalan hewan, pemeriksaan dan

pengujian penyakit, tindakan hygiene.

8. Pemberantasan penyakit hewan meliputi :

a. Penutupan suatu daerah tertentu untuk keluar dan

masuknya hewan;

b. Pembatasan bergerak dari hewan di daerah itu;

c. Pengasingan hewan sakit atau yang tersangka sakit;

d. Pembinaan hewan hidup atau mati, yang ternyata

dihinggapi penyakit menular.

9. Pengobatan penyakit hewan meliputi :

a. Pengawasan dan pemeriksaan hewan;

b. Penyediaan obat-obatan dan immune-sera oleh

Pemerintah atau swasta, baik dari dalam maupun luar

negeri;

c. Urusan-urusan pemakaian obat-obatan dan immune-

sera.





CATATAN : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 1967

HAYATI – KONSERVASI – HAYATI

1990

UU NO. 5 TAHUN 1990

UNDANG-UNDANG TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI

DAN EKOSISTEMNYA



ABSTRAK : - Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada

dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya

dan saling mepengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan

salah satu unsur akan berakibat tergganggunya ekosistem;

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati

dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka

diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya sehingga sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu

mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan

pembangunan itu sendiri;

Peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku

merupakan produk hokum warisan pemerintah kolonial yang

bersifat paralel, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak

sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan

nasional;

Peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang

ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh

mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dipandang

perlu menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu Undang-undang.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-

undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1967

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Tahun 1982 nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara nomor 3215);

4. Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3290).

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang :

1. Pengertian Sumber Daya Alam Hayati, Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati, Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati,

Tumbuhan, Satwa, Tumbuhan Liar, Satwa Liar, Habitat,

Kawasan Suaka Alam, Cagar Alam, Suaka Margasatwa,

Cagar Biosfer, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional,

Taman Hutan Raya, Taman Wisata.

2. Asas Konservasi SDA Hayati dan ekosistemnya adalah

pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

3. Tujuan Konsercasi SDA Hayati dan ekosistemnya adalah

untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya

alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga

dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

4. Kegiatan Konservasi SDA Hayati dan ekosistemnya antara

lain:

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;

b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan stwa

beserta ekosistemnya;

c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati

dan ekosistemnnya.

5. Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di

perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib

menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah

tersebut.

6. Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami

kerusakan secara alami dan/atau oleh karena

pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti

dengan upaya rwhabilitasi secara berencana dan

berkesinambungan.

7. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta

ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa

beserta ekosistemnya;

b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

8. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta

ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan

suaka alam agar tetap dalam keadaan asli, pengawetan

tersebut dilakukan dengan ketentuan:

a. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di

dalam dan luar kawasan suaka alam.

b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam

kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan

agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap

seimbang menurut proses alami di habitatnya;

c. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan

suaka alam dilakukan dengan menjaga dan

mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk

menghindari bahaya kepunahan.

9. Kawasan suaka alam terdiri dari :

a. Cagar alam;

b. Suaka margasatwa

10. Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok

sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan

dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai

wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

11. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat

mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan

suaka alam. Barangsiapa dengan sengaja melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan ini dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

lama banyak Rp. 200.000.00 (Dua ratus juta rupiah)

12. Di dalam cagar alam dan suaka margasatwa dapat

dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan

pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata

terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

13. Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, kawasan

suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan

sebagai cagar biosfer. Penetapan suatu kawasan alam dan

kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

14. Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

15. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi meliputi :

a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;

b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

16. Dalam hal konservasi terhadap Tumbuhan, Larangan bagi

setiap orang untuk :

a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak,

memusnahkanm memelihara, menagngkut, dan

memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-

bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-

bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu

tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar

Indonesia.

17. Dalam hal konservasi terhadap satwa, setiap orang dilarang

untuk:

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa

yang dilindungi dalam keadaan hidup;

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan

mati;

c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh,

atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau

barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa

tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan,

menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa

yang dilindungi.

18. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian

alam, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan

dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya

dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa

liar.

19. Kawasan pelsetarian alam terdiri dari:

a. Taman nasional;

b. Taman hutan raya;

c. Taman wisata alam.

20. Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan

sistem penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya.

21. Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman

wisata alam dilaksakana oleh Pemerintah.

22. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat

dilaksanakan dalam bentuk:

23. Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh

Pemerintah melalui berbagai kegaitan yang berdaya guna

dan berhasil guna.

24. Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan

sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pmerintah

Daerah sebagiamana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahaan

di Daerah.

25. Penyidik dalam Undang-undang ini bukan hanya Pejabat

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen

yang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi pembinaan

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,

diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

dimaksud Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak

pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya.

26. Wewenang penyidik :

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya;

c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada

dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian

alam;

d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti

tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya;

e. Meminta keteranagna dan bahan bukti dari orang atau

badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

f. Membuat dan menandatangani berita acara;

g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup

bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

27. Kewenangan penyidik tersebut, tidak mengurangi

kewenangan penyidik sebagimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi

Ekslusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun

1985 tentang Perikanan.



Catatan : - Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:

1) Ordonansi Perburuan

2) Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar

3) Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura

4) Ordonansi Perlindungan Alam

5) Dinyatakan tidak berlaku lagi

- Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Konservasi

Hayati.

TANAMAN – BUDIDAYA

1992

UU NO. 12 TAHUN 1992, LN TAHUN 1992 NO. 10, TLN NO. 3478

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN



ABSTRAK : - Pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan

Penting dalam pencapaian pembangunan nasional. Dari

pertanian tersebut dapat menghasilkan sumber daya alam

nabati yang jenisnya beraneka ragam dan mempunyai peranan

penting bagi kehidupan manusia.

Sistem budidaya tanaman merupakan bagian dari pertanian

perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas

sumberdaya manusia,

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik

yang merupakan produk hukum kolonial maupun produk hukum

nasional, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum

dan kepentingan nasional, sehingga perlu dicabut.

Dengan demikian perlu menetapkan ketentuan tentang sistem

budidaya tanaman dalam Undang-Undang.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 UUD 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor

104, TLN No. 2043); UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kehutanan (LN No. 8 Tahun 1967, TLN No.

2823);

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

1. Pengertian Sistem Budidaya Tanaman, Plasma Nutfah,

Pemuliaan Tanaman, Benih Tanaman, Varietas, Sertifikasi,

Perlindungan Tanaman, Organisme Pengganggu

Tumbuhan, Eradikasi, Pupuk, Pestisida.

2. Ruang lingkup system budidaya tanaman meliputi proses

kegiatan produksi sampai pasca panen.

3. Untuk memperoleh benih bermutu untuk pengembangan

budidaya tanaman dilakukan kegiatan penemuan varietas

unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

4. Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka

pemuliaan tanaman dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan

pelestarian plasma nutfah dilakukan pemerintah bersama

masyarakat.

5. Perlindungan Tanaman melalui kegiatan :

a. Pencegahan masuknya organisme pengganggu

tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke

area lain di dalam wilayah Negara Republik

Indonesiasesuai dengan Peraturan Perundangan yang

berlaku;

b. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

c. Eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

6. Pemerintah wajib berupaya untuk meringankan beban petani

kecil berlahan sempit yang budidaya tanamannya gagal

panen karena bencana alam.

7. Hasil budidaya tanaman diterapkan standar mutu, dalam hal

ini pemerintah yang menetapkan dan mengawasi jenis hasil

budidaya tanaman yang harus memenuhi standar mutu.

8. Pupuk yang beredar di dalam wilayah Negara Republik

Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin

efektivitasnya serta diberi label.

9. Peredaran pestisida yang akan diedarkan di Indonesia wajib

terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya,

aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label.

10. Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang

budidaya tanaman kepada Pemerintah Daerah sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Penyidikan dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Republik

Indonesia juga pejabat PNS tertentu di lingkungan

Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

bidang budidaya tanaman. Penyidik berwenang untuk :

a. Melakukan peneriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

budidaya tanaman;

b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk

didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai

saksi dalam tindak pidana di bidang budidaya tanaman;

c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti

tindak pidana di bidang budidaya tanaman;

d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau

badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

budidaya tanaman;

e. Membuat dan menandatangani berita acara;

f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup

bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budidaya

tanaman.

12. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

puluh juta rupiah), apabila seseorang :

a. Mencari dan megumpulkan plasma nutfah tidak

berdasarkan izin;

b. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang

belum dilepas;

c. Mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label;

d. Mengeluarkan benih dari atau memasukkan ke dalam

wilayah Negara Republik Indonesia tanpa izin;

e. Menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan

tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam

keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan

lingkungan hidup;

f. Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label;

g. Mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak

sesuai dengan label;

h. Tidak memusnahkan pestisida yang dilarang

peredarannya, tidak memnuhi standar mutu, rusak atau

tidak terdaftar;

i. Melanggar ketentuan pelaksanaan.

Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda

paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila

terjadi karena kelalaian orang tersebut.



CATATAN : - Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-undang

No. 2

Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman

dan Bibit Tanaman (LN Tahun 1961 No. 9, TLN No. 2147), dan

beberapa ketentuan yang mengatur tentang budidaya tanaman

yang tercantum dalam :

a) Ordonansi tentang Krisis Teh;

b) Ordonansi tentang Krisis Kina;

c) Ordonansi tentang Krisi Kopi dan Kakao;

d) Ordonansi tentang Pengeluarana Karet Perkebunan;

e) Ordonansi tentang Pengeluaran Karet Rakyat;

f) Ordonansi tentang Pertanaman Karet;

g) Ordonansi tentang kepentingan-kepentingan Kapok;

h) Ordonansi tentang Pertanaman The;

i) Ordonansi tentang Krosok.

Dinyatakan tidak berlaku lagi.



- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 1992

HEWAN – IKAN – TUMBUHAN – KARANTINA

1992

UU No. 16 TAHUN 1992, LN TAHUN 1992 NO. 56, TLN NO. 482

UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN



ABSTRAK : - Dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan

Antar Negara dari suatu area ke area lain di dalam wilayah

Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan.donesia,

baik dalam rangka perdagangan, pertukaran maupun

penyebarannya semakin membuka peluang bagi kemungkina

masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan

penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang

berbahaya atau menular yang dapat merusak sumberdaya alam

hayati;

Peraturan perundangan yang menyangkut perkarantinaan

hewan, ikan dan tumbuhan warisan pemerintah kolonial yang

masih berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

hukum dan kepentingan nasional perlu dicabut.

Peraturan perundangan nasional yang ada belum menampung

dan mengatur secara menyeluruh mengenai karantina hewan,

ikan dan tumbuhan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu

ditetapkan ketentuan tentang karantina hewan, ikan dan

tumbuhan.

- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD

1945; UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kehutanan; UU No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; UU No. 9

Tahun 1985 tentang Perikanan; UU No. 5 Thaun 1990 tentang

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

1. Pengertian Karantina, Karantian Hewan, Ikan dan

Tumbuhan, Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan Penyakit

Ikan, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan, Hama dan

Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Pneyakit Ikan

Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan

Karantina, Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan

Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Hewan, Ikan,

Tumbuhan, Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran,

Petugas Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

2. Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan

karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme

pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke

dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib :

a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan

Negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil

bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian

tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong

benda lain;

b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah

ditetapkan;

c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di

tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan

karantina.

3. Tindakan karantina berupa :

a. Pemeriksaan : untuk mengetahui kelangkapan dan

kebenaran isi dokumen serta untuk mendeteksi hama

dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan

karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan

karantina.

b. Pengasingan : untuk mendeteksi lebih lanjut hama dan

penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan

karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan

karantina tertentu.

c. Pengamatan;

d. Perlakuan;

e. Penahanan;

f. Penolakan;

g. Pemusnahan;

h. Pembebasan;

4. Penolakan terhadap media pembawa hama dan penyakit

hewan karantina, ham dan penyakit ikan karantina, atau

organisme pengganggu tumbuhan karantina yang

dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke

area lain di dalam wilayah Republik Indonesia, apabila :

a. Setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut,

tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama

dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari

organisme pengganggu tumbuhan karantina tertantu

yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau

rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang

pemasukkannya, atau

b. Setelah dilakukan penahanan, keseluruhan persyaratan

yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang

ditetapkan tidak dapat dipenuhi, atau

c. Setelah diberi perlakuan di atas alat angkut, tidak dapat

disembuhkan dan/atau disucihamakan dari hama dan

penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan

karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari organisme

pengganggu tumbuhan karantina.

5. Pemusnahan terhadap media pembawa hama dan penyakit

hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau

organisme pengganggu tumbuhan karantina yang

dimasukkan ke dalam atau dari suatu area ke area lain di

dalam wilayah Negara Republik Indonesia, apabila:

a. Setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat

angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular hama dan

penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan

karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu

tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh

Pemerintah, atau busuk, atau rusak atau merupakan

jenis-jenis yang dilarang pemasukkannya, atau

b. Setelah penolakan dilakukan, media pembawa yang

bersangkutan tidak segera dibawa keluar dari wilayah

Negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh

pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan, atau

c. Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan,

tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama

dan penyakit ikan karantina atau tidak bebas dari

organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu

yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau

d. Setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat

angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan

dan.atau disucihamakan dari hama dan penyakit hewan

karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau

tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu

tumbuhan karantina.

6. Jenis hama yang ditetapkan pemerintah :

a. Janis hama dan penyekit hewan karantina, hama dan

penyakit ikan karantina, dan organisme penggunggu

tumbuha karantina;

b. Jenis media pembawa hama dan penyakit hewan

karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan

organisme pengganggu tumbuhan karantina;

c. Jenis media pembawa hama dan penyakit hewan

karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan

organisme pengganggu timbuhan karantina yang

dilarang untuk dimasukkan dan/atau dibawa atau dikirim

dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara

Republik Indonesia.

7. Penyidikan dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Negara

Republik Indonesia juga pejabat PNS tertentu di lingkungan

Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

meliputi pembinaan karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

Penyidik berwenang untuk :

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

karantian hewan, ikan dan tumbuhan;

b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk

didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

dalam tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan dan

tumbuhan;

c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti

tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan dan

tumbuhan;

d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau

badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

karantina hewan, ikan dan tumbuhan;

e. Membuat dan menandatangani berita acara;

f. Menghentikan penyidikan apabila tidak didapat cukup

bukti tentang adanya tindak pidana di bidang karantina

hewan, ikan dan tumbuhan.



CATATAN : - Dengan berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan tidak

berlaku lagi :

1) Ordonansi tentang Peninjauan Kembali Ketentuan-

Ketentuan tentang Pengawasan Pemerintah dalam Bidang

Kehewanan dan Polisi Kehewanan;

2) Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan

tentang Pengawasan Pemerintah dalam Bidang

Kehewanan dan Polisi Kehewanan;

3) Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Lebih

Lanjut Peraturan mengenai Pengawasan Pemerintah

dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan di Hindia

Belanda;

4) Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Lebih

Lanjut Peraturan Mengenai Pengawasan Pemerintah

dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan di Hindia

Belanda;

5) Ordonansi tentang Peruabhan dan Penambahan Peraturan

mengenai Campur Tangan Pemerintah dalam Bidang

Kehewanan dan Polisi Kehewanan di Hindia Belanda;

6) Ordonansi tentang Larangan Pengeluaran Buah Pisang,

Tumbuhan Pisang, Umbi Pisang dan bagian-bagiannya

dari Sulawesi dan Daerah-daerah kekuasannya, Manado;

7) Ordonansi tentang Peraturan Guna Mencegah Pemasukan

Bubuk Buah Kopi ke Pulau-Pulau Sulawesi dan Daerah-

Daerah kekuasaannya, Mando, Amboina, Bali dan

Lombok, Timor dan Daerah-daerah kekuasannya;

8) Ordonansi tentang Peraturan Guna Mencegah Penyebaran

Hama Belalang yang terdapat di Kepulauan Sangihe dan

Talaud;

9) Ordonansi tentang Peraturan Guna Mencegah Penyebaran

Lebih Lanjut Ulat Umbi Kentang;

10) Ordonansi tentang Ikhtisar dan Perbaikan Peraturan-

peraturan tentang Pemasukan Bahan Tumbuhan Hidup

Guna Mencegah Penularan Penyakit dan Hama

Tumbuhan Budidaya di Hindia Belanda;

11) Ordonansi tentang ketentuan-ketentuan Baru mengenai

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Anjing Gila

(Rabies);

12) Ordonansi tentang Perubahan Ordonansi dalam

Staatsblad No.427, mengenai Ikhtisar dan Perbaikan

Peraturan-peraturan tentang Pemasukan Bahan-Bahan

Tumbuhan Hidup;

13) Ordonansi tentang Perubahan Ordonansi tentang

Peninjauan Kembali Kehewanan dan Polisi Kehewanan;

14) Ordonansi Pengangkutan Kentang AntarPulau.



CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 1992

PENGESAHAN – HAYATI – KEANEKARAGAMAN

1994

UU NO. 5 TAHUN 1994, LN TAHUN 1994 NO. 41, TLN NO. 3556

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS

CONVENTIONS ON BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI PERSERIKATAN

BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)



ABSTRAK : - Bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami

pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan

tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya

keseimbangan sistem kehidupandi bumi, yang pada gilirannya

akan mengganggu berlangsungnya kehidupan manusia;

Diakui adanya peranan masyarakat yang berciri tradisional

seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya

peranan penting wanita, untuk memanfaatakan

keanekaragaman hayati dan adanya keinginan untuk membagi

manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional

tersebut melalui inovasi-inovasi, dan praktik-praktik yang

berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan

pemanfaatannya secara berkelanjutan;

Adanya kesanggupan dari negara-negara maju untuk

menyediakan sumber dana tambahan dan dana baru serta

kemudahan akses untuk nenperoleh akses teknologi bagi

kebutuhan negara berkembang dan memperhatikan kondisi

khusus negara terbelakang serta negara berkepulauan kecil

sebagimana diatur dalam United Nations Convention on

Biological Diversity merupakan peluang yang perlu ditanggapi

secara positif oleh Pemerintah Indonesia;

Dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati,

memanfaatkan setiap unsurnya secara berkelanjutan, dan

meningkatkan kerja sama internasional di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi guna kepentingan generasi

sekarang dan yang akan datang. Konferensi Tingkat Tinggi

Bumi di Rio De Jainero, Brazil pada tanggal 3 sampai 14 Juni

1992 telah menghasilkan komitmen internasional dengan

ditandatanganinya United Nations Convention on Biological

Diversity oleh sejumlah besar negara di dunia, termasuk

Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah

Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan United

Nations Convention on Biological Diversity.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1),

Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang:

PENGESAHAN – IKLIM – KONVENSI

1994

UU NOMOR 6 TAHUN 1994, LN TAHUN NO. 42, TLN NO. 3557

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS

FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI

KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI

PERUBAHAN IKLIM)



ABSTRAK : - Dalam rangka mencegah upaya meningkatnya konsentrasi gas

rumah kaca di atmosfer, Konfrensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio

de Jainero, Brazil, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992

telah menghasilkan komitmen internasional dengan

ditandatanganinya United Nations Framework Convention on

Climate Change oleh sejumlah besar negara di dunia,

termasuk Indonesia;

Indonesia mempunyai peranan strategis dalam struktur iklim

geografis dunia karena sebagai negara tropis ekuator yang

mempunyai hutan tropis basah terbesar kedua di dunia dan

negara kepulauan yang memiliki laut terluas di dunia

mempunyai fungsi sebagai penyerap gas rumah kaca yang

besar;

Indonesia perlu ikut aktif mengambil bagian bersama-sama

dengan anggota masyarakat internasional lainnya dalam upaya

mencegah meningkatnya gas rumah kaca di atmosfir, karena itu

Pemerintah telah menandatangani United Nations Frame Work

Convention on Climate Change tersebut di Rio De Jainer,

Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992;

- Dasar Hukum Undang-undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1),

Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang:

PANGAN

1996

UU NO. 7 TAHUN 1996, LN TAHUN 1996 NO. 99, TLN NO. 3656

UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN



ABSTRAK : - Pangan yang aman, bermutu, bergizi dan beragam

Merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi untuk

terselenggaranya suatu sistem pangan untuk memberikan

perlindungan bagi kesehatan dan berperan dalam

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan

system perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab

sehingga tersedia pangan yang terjanghkau oleh daya beli

masyarakat dan berperandalam meingkatkan pertumbuhan

ekonomi nasional;

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, serta untuk

mewujudkan sistem pengaturan, pembinaan, dan

pengawasan yang efektif di bidang pangan maka perlu

dibentuk Undang-undang tentang Pangan.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang :

1. Pengertian Pangan, Pangan Olahan, Sistem Pangan,

Keamanan Pangan, Produksi Pangan, Pengangkutan

Pangan, Peredaran Pangan, Perdagangan Pangan,

Sanitasi Pangan, Kemasan Pangan, Iradiasi Pangan,

Rekayasa Genetika Pangan, Mutu Pangan, Gizi Pangan,

Label Pangan, Iklan Pangan, Ketahanan Pangan, Setiap

Orang.

2. Tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan

adalah :

a. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan

keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan

manusia;

b. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan

bertanggung jawab;

c. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga

yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

3. Untuk keamanan pangan, Pemerintah menetapkan

persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi,

penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan.

4. Setiap orang yang bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi,

penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan,

wajib :

a. Memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan dan atau

keselamatan manusia;

b. Menyelenggarakan program pemantauan sanitasi

secara berkala;

c. Menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan

persyaratan sanitasi.

5. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan

dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan

tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau

melampui ambang batas maksimal yang ditetapkan.

6. Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan

pangan, tetapi belum dikatahui dampaknya bagi kesehatan

manusia, wajib terlabih dahulu diperiksa keamanannya,

dan penggunaannya dalam kegiatan atau proses produksi

pangan untuk diedarkan untuk diedarkan dilakukan setelah

memperoleh persetujuan Pemerintah.

7. Iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan

dilakukan berdasarkan izin Pemerintah.

8. Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan pangan,

tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan

manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya,

dan penggunaannya bagi pangan yang diedarkan

dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.

9. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk

diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan

mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.

10. Setiap orang dilarang mengedarkan :

a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya,

atau yang dapat merugikan atau membahayakan

kesehatan atau jiwa manusia;

b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui

ambang batas maksimal yang ditetapkan;

c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang

digunakan dalam kegiatan atau proses produksi

pangan.

d. Pangan yang menagdung bahan yang kotor, busuk,

tengikterurai atau mengandung bahan nabati yang

berpenyakit atau bberasal dari bangkai sehingga

menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;

e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

11. Untuk mengawasi dan mencegah tercemarnya pangan,

Pemerintah:

a. Menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam

kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang

batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;

b. Mangatur dan atau menetapkan persyaratan bagi

penggunaan cara, metode, dan atau bahan tertentu

dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan,

penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran

pangan yang dapat memiliki resiko yang meugikan dan

atau membahayakan kesehatan manusia;

c. Menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam

memproduksi peralatan, pengolahan, penyiapan,

pemasaran, dan atau penyajian pangan.

12. Label pangan, harus berisi sekurang-kurangnya:

a. Nama produk;

b. Daftar bahan yang digunakan;

c. Berat bersih atau isi bersih;

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau

memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;

e. Keterangan tentang halal;

f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

13. Larangan bagi setiap orang untuk mangganti, melabel

kembali, atau menukar tanggal, bulan dan tahun

kadaluwarsa pangan yang diedarkan.

14. Terhadap panagn yang dimasukkan ke dalam wilayah

Indonesia, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan:

a. Pangan telah diuji dan atau diperiksa serta dinyatakan

lulus dari segi keamanan, mutu dan atau gizi oleh

instansi yang berwenang di Negara asal;

b. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian

dan atau pemeriksaan;

c. Pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di

Indonesia dari segi keamanan, mutu dan atau gizi

sebelum peredarannya.

15. Pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan untuk

mencegah dan atau menanggulangi gejolak harga pangan

tertentu yang dapat merugikan ketahanan pangan dalam

rangka mengandalikan harga pangan tersebut.

16. Pemerintah melakukan pembinaan yang meliputi upaya :

a. Pengembangan sumber daya manusia di bidang

pangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan,

terutama usaha kecil;

b. Untuk medorong dan meningkatkan peran serta

masyarakat dalam kegiatan pengembangan sumber

daya manusia, peningkatan kemampuan usaha kecil,

penyuluhan di bidang pangan, serta

penganekaragaman;

c. Untuk mendorong dan mengarahkan peran serta

asosiasi dan organisasi profesi di bidang pangan;

d. Untuk mendorong dan menunjang kegiatan penelitian

dan atau pengembangan teknologi di bidang pangan;

e. Penyebarluasan pengetahuan dan penyuluhan di

bidang pangan;

f. Pembinaan kerja sama internasional di bidang pangan,

sesuai dengan kepentingan nasional.

LINGKUNGAN – PENGELOLAAN – HIDUP

1997

UU NOMOR 23 TAHUN 1997, LN TAHUN 1997 NO. 68, TLN NO. 3699

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan lingkungan hidup dalam rangka

pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan

hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan

memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan

perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum

internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

Bahwa kesadaran dan kehidupan dalam kaitannya dengan

pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang

sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana

diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

Hidup perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

hidup;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut perlu ditetapkan

Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Dasar Hukum Undang-undang ini adalah :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3)

Undang-undang Dasar 1945

- Dalam Undang-undang diatur tentang :

1. Pengertian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Pembangunan Berkelanjutanyang berwawasan

lingkungan hidup, Ekosistem, Pelestarian Fungsi

Lingkungan Hidup, Daya Dukung Lingkungan,

Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup, Daya

Tampung Lingkungan Hidup, Pelestarian Daya

Tampung Lingkungan Hidup, Sumber Daya, Baku Mutu

Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup,

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Perusakan

Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam,

Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun, Sengketa Lingkungan

Hidup, Dampak Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup, Organisasi Lingkungan

Hidup, Audit Lingkungan Hidup, Orang, Menteri.

2. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup:

a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan

keseimbangan antara manusia dan lingkungan

hidup;

b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan

lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak

melindungi dan membina lingkungan hidup;

c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan

generasi masa depan;

d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan bidup;

e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara

bijaksana;

f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik

Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau

kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian

fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan

menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup.

4. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan

seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan

lingkungan hidup. Pelaksanaannya dilakukan dengan

cara:

a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan

masyarakat dan kemitraan;

b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan

kepeloporan masyarakat;

c. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan

mesyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

d. Memberikan saran pendapat;

e. Menyampaikan infomasi dan/atau menyampaikan

laporan.

5. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan

oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan

tersebut, Pemerintah:

a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan

dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;

b. Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan,

pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan

kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya

genetika;

c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum

antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta

perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan

sumberd aya buatan, termasuk sumber daya

genetika;

d. Mengendalikan kegiatan yang mempnyai dampak

sosial;

e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya

pelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara

terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang

tugas dan tanggung jawab masing-masing masyarakat

serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan

keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan

nasional pengelolaan lingkungan hidup.

7. Kewajiban Pemerintah dalam rangka pengelolaan

lingkungan hidup:

a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para

pengambil keputusan daalm pengelolaan

lingkungan hidup;

b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan

meingkatkan kesadaran akan hak dan tanggung

jawab masyarakat dalam lingkungan hidup;

c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan

meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia

usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan

nasional pengelolaan lingkungan hidup yang

menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup;

e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat

yangbersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam

upaya pencegahan penurunan daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup;

f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi

yang akrab lingkungan hidup;

g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

di bidang lingkungan hidup.menyediakan informasi

lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada

masyarakat;

h. Memberikan penghargaan kepada orang lain atau

lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

8. Untuk mewujudkan keterpaduan keserasian

pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang

pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah

berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat:

a. Menyerahkan wewenang tertentu pengelolaan

lingkungan hidup kepada perangkat wilayah;

b. Mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk

membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan

pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

9. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan

hidup, pemerintah dapat menyerahkan sebagian

urusan kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan

rumahtangganya.

10. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup,

setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar

baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup.

11. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang

kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan

penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki

analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat

pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang

dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah.

12. setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan

beracun.yang meliputi: menghasilkan, mengangkut,

mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau

membuang.

13. Penerbitan izin untuk melakukan usaha dan/atau

kegiatan wajib memperhatikan:

a. Rencana tata ruang;

b. Pendapat masyarakat;

c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang

berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau

kegiatan tersebut.

14. Pengawasan dilakukan oleh Menteri terhadap penataan

penanggung jawab usaha, dan/atau kegiatan atau

ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

15. Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau

kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit

lingkungan hidup.

16. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup daapt

ditempuh melalui pengadilan aau di luar pengadilan

berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang

bersengketa. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian

sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan

melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila

upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah

satu atau para pihak yang bersengketa.

17. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan diselenggarakan untuk mencapai

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi

dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin

tidak akan dterjadinya atau terulangnya dampak negatif

terhadap lingkungan hidup.

18. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau

lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi

dan/atau melakukan tindakan tertentu.

19. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang

usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar

dan penting terhadap lingkungan hidup, yang

menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau

menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun

bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang

ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi

secara langsung dan seketika pada saat terjadinya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

20. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat

dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika

yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

disebabkan salah satu alasan berikut:

a. Adanya bencana alam atau peperangan;

b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan

manusia;

c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan

terjadinya pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup.

21. Tenggang daluwarsa untuk mengajukan gugatan ke

pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana

diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang

berlaku, dan dihitung sejak korban mengetahui adanya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

22. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke

pangadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum

mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang

merugikan perikehidupan masyarakat.

23. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena

akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi

perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi

pemerintah yang bertanggung jawab di bidang

lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan

msyarakat.

24. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan

kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak

mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian

fungsi lingkungan hidup. Organisasi lingkungan hidup

tersebut, apabila memenuhi persyaratan:

a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;

b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup

yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas

bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut

adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi

lingkungan hidup;

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan

anggaran dasarnya.

25. Penyidik dalam Undang-undang ini, selain Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang

khusus sebagai penyidik sebagaimana dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana berlaku. Wewenag

penyidik adalah:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan

atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di

bidang lingkungan hidup;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan

hukum yang diduga melakukan tindak pidana di

bidang lingkungan hidup;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa

tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan,

dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana

di bidang lingkungan hidup;

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang

diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan,

dan dokumen lain serta melakukan penyitaan

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang

dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di

bidang lingkungan hidup;

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan

hidup.

26. Ketentuan pidana berlaku bagi siapapun yang secara

melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan

yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dend paling banyak

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika tindak

pidana tersebut mengakibatkan orang mati atau luka

berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah)

27. Apabila karena kealpaannya melakukan perbuatan

yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika tindak pidana

tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat,

pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

28. Jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama

badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau

organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi

pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik

terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan,

yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap

mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak

pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin

dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

29. Jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama

badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau

organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik

berdasar badan hubungan kerja maupun berdasar

hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan

hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau

organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi

pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi

perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa

mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar

hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain,

melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-

sama.

30. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum,

perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain,

panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-

surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di

tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus itu

melakukan pekerjaan yang tetap.

31. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum,

perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain,

yang ada saat penuntutan diwakili oleh bukan

pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya

pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

32. Selain ketentuan pidana yang terdapat dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang

ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup

dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

Perampasan

33.

KONSUMEN – PERLINDUNGAN

1999

UU NO. 8 TAHUN 1999, LN TAHUN 1999 NO. 42, TLN NO. 3253

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN



ABSTRAK : - Semakin terbukanya paar nasional sebagai akibat dari

proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin

peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian

atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa

yang diperolehnya dipasar.

Berdasrkan pertimbangan tersebut, diperlukan perangkat

peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan

keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan

pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang

sehat. Untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang

Perlindungan Konsumen.

- Dasar Hukum Undang-undang ini adalah:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-undang

Dasar 1945

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang:

1. Pengertian Perlindungan Konsumen, Konsumen,

Pelaku Usaha, Barang, Jasa, Promosi, Impor

Barang, Impor Jasa, Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat, Klausula Baku,

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nasional,

dan Menteri.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan

kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen

dengan cara menghindarkannya dari ekses

negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam

memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya

sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen

yang mengandung unsur kepastian hukum dan

keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha

mengenai pentingnya perlindungan konsumen

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa

yang menjamin kelangsungan usaha produksi

barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan,

keamanan dan keselamatan konsumen.

3. Hak Konsumen:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan

keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau

jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya

atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,

dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan

konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan

konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara

benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau

jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya.

4. Kewajiban Konsumen:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang

dan/atau jasa, demi keamanan dan

keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi

pembelian barang dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang

disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa

perlindungan konsumen secara patut.

5. Hak Pelaku Usaha:

a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan

konsumen yang beritikad tidak baik;

c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam

penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. Merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara

hukum bahwa kerugia konsumen tidak

diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya.

6. Kewajiban Pelaku Usaha:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan

usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa serta memberi penjelasan

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen

secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang

diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standar mutu barang

dan/atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk

menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa

tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi

atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian atas kerugian akibat penggunaan,

pemakaian dna pemanfaatan barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan;

g. Membri kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang

diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

7. Ketentuan pencantuman klausula baku:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku

usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak

menolak penyerahan kembali barang yang dibeli

konsumen;

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak

menolak penyerahan kembali uang yang

dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang

dibeli konsumen;

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen

kepada pelaku usaha baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk melakukan segala

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang

yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya

kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang

dibeli oleh konsumen;

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk

mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta

kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli

jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada

peraturan yang berupa aturan baru, tambahan,

lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa

konsumen memanfaatkan jas ayang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa

kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak

tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen

secara angsuran.

8. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti

rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa

yang dihasilkan atau diperdagangkan.

9. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas

iklan yang diperoduksi dan segala akibat yang

ditimbulkan oleh iklan tersebut.

10. Dalam rangka mengembangkan upaya

perlindungan konsumen dibentuk Badan

Perlindungan Konsumen Nasional yang berfungsi :

a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada

peerintah dalam rangka penyusunan

kebijaksanaan di bidang perlindungan

konsumen;

b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang perlindungan konsumen;

c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau

jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;

d. Mendorong berkembangnya lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

e. Menyebarluaskan informasi melalui media

mengenai perlindungan konsumen dan

memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada

konsumen;

f. Menerima pengaduan tentang perlindungan

konsumen dari masyarakat, lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat,

atau pelaku usaha.

11. Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

masyarakat:

a. Menyebarkan informasi dalam rangka

meningkatkan kesadaran atas hak dan

kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang

memerlukannya;

c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam

upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

d. Melakukan pengawasan bersama pemerintah

dan masyarakat terhadap perlindungan

konsumen.

12. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat

pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di

lingkungan peradilan umum.

13. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan

mengenai kesepakatan mengenai bentuk dan

besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan

tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali

atau tidak akan terulang kembali kerugian yang

diderita oleh konsumen.

14. Tugas dan wewenang badan penyelesaian

sengketa konsumen:

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian

sengketa konsumen dengan cara melalui

mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman

klausula baku;

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila

terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-

undang ini;

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak

tertulis, dari konsumen tentang terjadinya

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa

perlindungan konsumen;

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah

melakukan pelanggaran terhadap perlindungan

konsumen;

h. Memanggil dan menghadirkan saksi dan/atau

setiap orang yang dianggap mengetahui

pelanggaran terhadap undang-undang ini;

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan

pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap

orang, yang tidak bersedia memenuhi panggilan

badan penyelesaian sengketa konsumen;

j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat,

dokumen, atau alat biukti lain guna penyelidikan

dan/atau pemeriksaan;

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya

kerugian di pihak konsumen;

l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha

yang melakukan pelanggaran terhadap

perlindungan konsumen;

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku

usaha yang melanggar ketentuan undang-

undang ini.

HUTAN

1999

UU NO. 41 TAHUN 1999

UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN



ABSTRAK : - Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga

kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung

menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus

dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya

secara lestari, dan diurus dengan ahlak mulia, adil, arif,

bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung gugat;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun

1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip

penguasaan dan pengurusan hutan dan tuntutan

perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti. Dengan

pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan

undang-undang tentang Kehutanan yang baru.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah:

a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal

33 Undang-undang Dasar 1945;

b. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang

penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,

Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional

yang Berkeadilan ; serta Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2043);

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3419);

e. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 1992

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3501);

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3699);

g. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 60,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang:

1. Pengertian Kehutanan, Hutan, Kawasan Hutan, Hutan

Negara, Hutan Hak, Hutan Adat, Hutan Produksi, Hutan

Lindung, Hutan Konservasi, Kawasan Hutan Suaka

Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, Taman Buru,

Hasil Hutan, Pemerintah, Menteri.

2. Asas Penyelenggaraan kehutanan yaitu manfaat dan

lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan,

keterbukaan, dan keterpaduan.

3. Tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan

dan berkelanjutan dengan:

a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang

cukup dan sebaran yang proporsional;

b. Mengoptimal aneka fungsi hutan yang meliputi

fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi

produksi untuk mencapai manfaat lingkungan,

sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan

lestari;

c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan

kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara

partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan

lingkungan sehingga mampu menciptakan

ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan

terhadap akibat perubahan eksternal;

e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan

berkelanjutan.

4. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara,

memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang

berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil

hutan;

b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai

kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan

kawasan hutan;

c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan

hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur

perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

5. Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan

hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya

masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional.

6. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara

dan hutan hak.

7. Fungsi hutan yaitu:

a. Fungsi konservasi yang terdiri dari kawasan hutan

suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan

taman buru.

b. Fungsi lindung;

c. Fungsi produksi.

8. Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu

untuk tujuan khusus, yang diperlukan untuk

kepentingan umum seperti:

a. Penelitian dan pengembangan;

b. Pendidikan dan latihan;

c. Religi dan budaya.

9. Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika,

dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan

tertentu sebagai hutan kota.

10. Pengurusan hutan bertujuan memperoleh manfaat

yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari

untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan ini

meliputi kegiatan penyelenggaraan:

a. Perencanaan kehutanan;

b. Pengelolaan hutan;

c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan

latihan, serta penyuluhan kehutanan;

d. Pengawasan.

11. Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk

memberikan pedoman dan arah yang menjamin tujuan

penyelenggaraan kehutanan, dilaksanakan secara

transparan, bertanggung gugat, partisipatif, terpadu,

serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Perencanaan kehutanan ini meliputi:

a. Inventarisasi hutan;

b. Pengukuhan kawasan hutan;

c. Penatagunaan kawasan hutan;

d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan;

e. Penyusunan rencana kehutanan.

12. Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan

meperoleh data dan informasi tentang sumber daya,

potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya

secara lengkap. Inventarisasi hutan dilakukan dengan

survey mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora

dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial

masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

13. Inventarisasi hutan terdiri dari:

a. Inventarisasi hutan tingkat nasional;

b. Inventarisasi hutan tingkat wilayah;

c. Inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai;

d. Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

14. Berdasarkan inventarisasi hutan, Pemerintah

menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan yang

dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas

kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan melalui

proses sebagai berikut:

a. Penunjukkan kawasan hutan;

b. Penataan batas kawasan hutan;

c. Pemetaan kawasan hutan;

d. Penetapan kawasan hutan.

15. Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan,

Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan

kawasan hutan yang meliputi kegiatan penetapan

fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

16. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan

untuk tingkat propinsi, kabupaten/kota dan unit

pengelolaan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan

tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan,

fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial

budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat

termasuk masyarakat hukum adat dan batas

administrasi Pemerintahan.

17. Pemerintah menetapkan dan mempertahankan

kecukupan luas kawasan hutan untuk setiap daerah

aliarn sungai dan/atau pulau, guna optimalisasi manfaat

lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi

masyarakat setempat. Luas kawsan hutan yang harus

dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari

luas daerah aliran sungai dan/atau pulau dengan

sebaran yang proporsional.

18. Berdasarkan hasil inventarisasi, dengan

mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan

kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyususn

rencana kehutanan yang disusun menurut jangka

waktu perencanaan, skala goegrafis, dan menurut

fungsi pokok kawasan hutan.

19. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan:

a. Tata hutan dan penyusunanrencana pengelolaan

hutan, dilaksanakan dalam rangka pengelolaan

kawasan hutan yang lebih intensif untuk mmperoleh

manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan

meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok

berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana

pemanfaatan hutan.

b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan

hutan, bertujuan memperoleh manfaat yang optimal

bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara

berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan;

d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

20. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan

kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang

dilaksanakan melalui pemberian izin usaha

pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa

lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan

kayu.

21. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta

pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

22. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat,

setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik

daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang

memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,

izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan

kayu, diwajibkan bekerjasama dengan koperasi

masyarakat setempat.

23. Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dapat

diberikan kepada:

a. Masyarakat hukum adat;

b. Lembaga pendidikan;

c. Lembaga penelitian;

d. Lembaga sosial dan keagamaan.

24. Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk

memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan

fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung,

produktivitas, dan perananya dalam mendukung sistem

penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan

dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:

a. Rebiosasi;

b. Penghijauan;

c. Pemeliharaan;

d. Pengayaan tanaman;

e. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif

dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

25. Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki

atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan

yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai

dengan peruntukkannya. Kegiatan reklamasi meliputi

inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan,

dan pelaksanaan reklamasi.

26. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi

alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan

lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi,

dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakana

usaha untuk:

a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan

oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-

daya alam, hama, serta penyakit;

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,

mesyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan

hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang

berhubungan dengan pengelolaan hutan.

27. Larangan bagi setiap orang untuk:

a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau

menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

b. Merambah kawasan hutan;

c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan

hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau

danau;

2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri

kanan sungai di daerah rawa;

3) 100 (seratus) meter dari kiri kana tepi sungai;

4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak

sungai;

5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang

tertinggi dan pasang terendah dari tepi sungai.

d. Membakar hutan;

e. Menebang pohon atau memanen atau memungut

hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau

izin dari pejabat yang berwenang;

f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,

menerima, titipan, menyimpan, atau memiliki hasil

hutan yang diketahui atau patut diduga bberasal

dari kawasan hutan yang diambil atau dipngut

secara tidak sah;

g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau

eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam

kawasan hutan, tanpa izin Menteri;

h. Mengangkut, menguasai, aatu mamiiki hasil hutan

yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan;

i. Meneggembalakan ternak di dalam kawasan hutan

yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud

tersebut oleh pejabat yang berwenang;

j. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya

yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk

mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan,

tanpa izin pejabat yang berwenang;

k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk

menebang, memotong, atau membelah pohon di

dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang

berwenang;

l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan

kebakaran dan kerusakan serta membahayakan

keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke

dalam kawasan hutan;

m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut

tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak

dilindungi undang-undang yang berasal dari

kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

28. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan,

maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai

dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang

kepolisian khusus yaitu kewenangan untuk:

a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan

hutan atau wilayah hukumnya;

b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang

berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di

dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan

hasil hutan;

d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya

tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

hutan, dan hasil hutan;

e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap

tersangka untuk diserahkana kepada yang berwajib;

f. Membuat laporan dan menandatangani laporan

tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

29. Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan

untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan

dalam mewujudkan pengeloalan hutan secara lestari

dan peningkatan nilai tambah hasil hutan. Penelitian

dan pengembangan kehutanan juga dimaksudkan

untuk mengembangkan kemampuan nasional serta

budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

pengurusan hutan.

30. Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib

menyediakan dana investasi untuk penelitian dan

pengembangan, pendidikan dan katihan serta

penyuluhan kehutanan.

31. Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk

mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan

pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai

secara maksimal dan sekaligus merupakan merupakan

umpan balik bagi perbaikan dan/atau penyempurnaan

pengurusan hutan lebih lanjut.

32. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut

kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya

berhak:

a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

masyarakat adat yang bersangkutan;

b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan

hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan

dengan Undang-undang;

c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraannya.

33. Selain berhak menikmati kualitas lingkungan hidup

yang dihasilkan hutan, masyarakat juga berhak:

a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengetahui rencana peruntukan hutan,

pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;

c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan

dalam pembangunan kehutanan;

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pembangunan kehutanan baik langsung maupun

tidak langsung.

34. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak

memperoleh kompensasi karena hilangnya akses

dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan

kawasna hutan, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

35. Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena

hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari

adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

36. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke

pangadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum

terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan

masyarakat. Hak gugatan tersebut terbatas pada

tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

37. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab

pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan

berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk

kepentingan pelestarian fungsi hutan. Organisasi

tersebut harus memenuhi persyaratan :

a. Berbentuk badan hukum;

b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya

dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya

organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi

hutan;

c. Telah melaksnaakan kegiatan sesuai dengan

anggaran dasarnya.

38. Penyelesaian sengketa kehuatanan dapat ditempuh

melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan

pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa

kehutaan di luar pengadilan, maka gugatan

melaluipengadilan dapat dilakukan setelah tidak

tercapai kesepakatan antara para pihak yang

bersengketa.

39. Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan

dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai

pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau

mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus

dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.dalam

penyelesaian sengketa ini dapat digunakan jasa pihak

ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau

pendampingan organisasi non Pemerintah untuk

membantu penyelesaian sengketa kehutanan.

40. Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan

dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai

pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau

tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang

kalah dalam sengketa. Pengadilan dapat pula

menetapkan pembayaran uang paksa atas

keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut

setiap hari.

41. Penyidik dalam Undang-undang ini tidak hanya Pejabat

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup

tugas dan tanggung jawanya meliputi pengurusan

hutan, juga dapat diberi wewenang khusus sebagai

penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana. Pejabat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil, berwenang untuk:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan

atau keterangan yang berkenaan dengan tindak

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan

hasil hutan;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang

diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada

dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang

bukti tindak pidana yang menyangkut hutan.,

kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang

atau badan hukum sehubungan dengan tindak

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan

hasil hutan;

f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan

pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana;

g. Membuat dan menandatangani berita acara;

h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat

cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang

menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

42. Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang

lainnya baik berupa temuan dan/atau rampasan dari

hasil kajahatan atau pelanggaran, dilelang untuk

Negara. Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya

penyelamatan kekayaan Negara, diberikan insentif

yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.

43. Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam

Undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi

pidana mewajibkan kepada penanggung jawab

perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan

tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada

Negara, unutk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi

hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.



Catatan : - Dengan diberlakukannya Undang-undang ini maka:

a. Boschordonantie Java en Madoera 1927, Staatsblad

Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan

Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63;

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran

Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2823)

Dinyatakan tidak berlaku lagi.

VARIETAS – PERLINDUNGAN

2000

UU NO. 29 TAHUN 2000, LN TAHUN 2000 NO. 241, TLN NO. 4043

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN



ABSTRAK : - Untuk meningkatkan minat dan peran serta perorangan

Maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan

pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas

unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak

Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak

tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut

secara memadai;

sesuai dengan konvensi internasional perlindungan

varietas tanaman perlu diatur dengan Undang-undang.

- Dasar Hukum Undang-undang ini adalah :

1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten

(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3398) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3680);

3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang

Pengesahan United Nations Convention on Biological

Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

tentang Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara

Tahun 1994, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3556);

5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia( Lembaran Negara Tahun 1994

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3699);

7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang:

1. Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman, Hak

Perlindungan Varietas Tanaman, Varietas Tanaman,

Pemuliaan Tanaman, Pemulia Tanaman, Konsultan

Perlindungan Varietas Tanaman, Benih Tanaman,

Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, Kantor

Perlindungan Varietas Tanaman, Menteri, Departemen,

Hak Prioritas, Lisensi, Lisensi Wajib, Royalti, Daftar

Umum Perlindungan Varietas Tanaman, Berita Resmi

Perlindungan Varietas Tanaman.

2. Varietas yang dapat diberi PVT adalah varietas dari

jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam,

stabil, dan diberi nama.

3. Varietas yang diberi PVT harus diberi penamaan yang

selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan,

dengan ketentuan:

a. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan

meskipun masa perlindungannya telah habis;

b. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan

kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;

c. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak

PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;

d. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan,

maka Kantor PVT berhak menolak penamaan

tersebut dan meminta penamaan baru;

e. Apabila nama varietas tersebut telah

dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon

wajib mengganti nama varietas tersebut;

f. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan

sebagai merek dagang sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

4. Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas

yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum,

kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan

kelestarian lingkungan hidup.

5. Jangka waktu PVT: 20 tahun untuk tanaman

semusim; dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.

6. Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau

badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih

lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.

7. Hak Pemegang PVT untuk menggunakan dan

memberikan persetujuan kepada orang atau badan

hukum lain untuk menggunakan varietas berupa

benih dan hasil panen yang digunakan untuk

propagasi. Hak untuk menggunakan varietas meliputi

kegiatan :

a. Memproduksi atau memperbanyak benih;

b. Menyiapkan untuk tujuan propagasi;

c. Mengiklankan;

d. Menawarkan;

e. Menjual atau memperdagangkan;

f. Mengekspor;

g. Mengimpor;

h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana

dalam butir a, b,c,e,f, dan g

8. Hak PVT tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila :

a. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang

dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;

b. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan

penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas

baru;

c. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang

dilindungi dalam rangka kebijakan penggandaan

pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-

hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

9. Permohonan PVT diajukan kepada kantor PVT secara

tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya

yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

10. Permohonan hak PVT dianggap diajukan pada tanggal

penerimaan surat permohonan hak PVT oleh kantor PVT

dan telah diselesaikannya pembayaran biaya.

11. Perubahan permohonan Hak Perlindungan Varietas

Tanaman dapat diubah sebelum dan selama masa

pemeriksaan.

12. Hak PVT dapat ditarik kembali dengan mengajukan

permohonan tertulis kepada kantor PVT.

13. Larangan mengajukan permohonan hak PVT selama

masih terikat dinas aktif segingga selama satu tahun

sesudah pensiun atau bewrhenti karena sebab apapun

dari kantor PVT, pegawai kantor PVT atau orang yang

karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama kantor

PVT, dilarang mengajukan permohonan PVT, memperoleh

hak PVT, atau dengan cara apapun memperoleh hak atau

memegang hak yang berkaitan dengan PVT, kecuali bila

pemilikan hak PVT itu diperoleh karena warisan.

14. Seluruh pegawai di lingkungan kantor PVT berkewajiban

menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen

permohonan hak PVT sampai dengan tanggal

diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan

terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohan hak

PVT.

15. Pengumuman permohonan hak PVT dilakukan oleh kantor

PVT bagi yang telah memenuhi ketentuan pasal 11 dan /

atua pasal 14 serta tidak ditarik kembali. Pengumuman

berlangsung selama 6 bulan dan dilakukan dengan:

a. Menggunakan fasilitas pengumuman yang mudah dan

jelas diketahui oleh masyarakat;

b. Menempatkan dalam Berita Resmi PVT

16. Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak

PVT harus diajukan ke kantor PVT secara tertulis

selambat-lambatnya satu bulan setelah berkahirnya masa

pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan

tersebut, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

17. Pemberian dan penolakan hak PVT diputuskan oleh kantor

PVT dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh

empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan

pemeriksaan substantif.

18. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan

permohonan hak PVT yang berkaitan dengan alasan dan

dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat

substantif.

19. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena :

a. Pewarisan;

b. Hibah;

c. Wasiat;

d. Perjanjian dalam bentuk akta notaris;

e. Sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang

20. Lisensi diberikan pada pemegang hak PVT atau badan

hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.

21. Lisensi Wajib dapat dimintakan bagi setiap orang atau

badan hukum, setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh

enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT

kepada Pengadilan Negeri.

22. Lisensi Wajib berakhir karena :

a. Selesainya jangka waktu yang ditepakan dalam

pemberiannya;

b. Dibatalkan atau dalam hal pemegang Lisensi Wajib

menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya

kepada kantor PVT sebelum jangka waktu tersebut

berakhir.

23. Hak PVT berakhir karena :

a. Berakhirnya jangka waktu;

b. Pembatalan;

c. Pencabutan.

24. Pencabutan hak PVT dilakukan oleh kantor PVT karena

alasan :

a. Pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban

membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam

bulan;

b. Syarat/ciri–ciri varietas yang dilindungi sudah berubah

atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan pada pasal 2;

c. Pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan

menyiapkan contoh benih varietas yang telah

mendapatkan hak PVT;

d. Pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas

yang telah mendapatkan hak PVT;

e. Pemegang hak PVT mengajukan permohonan

pencabutan hak PVTnya serta alasannya secara

tertulis kepada kantor PVT.

25. Biaya tahunan wajib dibayarkan oleh pemegang PVT untuk

kelangsungan berlakunya hak PVT.

26. Untuk pengelolaan PVT dibentuk kantor PVT yang

bertugas menyelenggarakan administrasi, dokumentasi,

pemeriksaan, dan pelayanan informasi PVT sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

27. Penyidikan dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian

Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil

tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya meliputi pembinaan PVT.

28. Penyidik berwenang :

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

PVT;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan

yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PVT;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau

badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di

bidang PVT;

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan,

dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidanan di

bidang PVT;

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga

terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan

dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil

pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara

tindak pidana di bidang PVT;

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang PVT.

29. Ketentuan pidana :

a. Barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat

(3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan

denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar

lima ratus juta rupiah);

b. Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat

(1), dan pasal 23, dipidana dengan pidana penjara

paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

c. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan

pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial, dipidana

penjara paling lama lima tahun dan denda paling

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

d. Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat

(3), dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Catatan : Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 20 Desember 2000

IPTEK – PENERAPAN – SISTEM

2002

UU NO. 18 TAHUN 2002, LN TAHUN 2002 NO. 241, TLN NO. 4219

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN,

PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI



ABSTRAK : - Untuk manumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan dan

pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem

nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk

keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling meperkuat antara

unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh

di lingkungan Negara Republik Indonesia.

Penumbuhkembangan sistem nasional penelitian,

pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi adalah tugas dan tanggung jawab Negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-

undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,

dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Dasar Hukum Undang-undang ini adalah :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4),

Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945.

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang:

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi yang strategis, Penelitian,

Pengembangan, Invensi, Penerapan, Perekayasaan,

Inovasi, Difusi Teknologi, Alih Teknologi, Lembaga

Penelitian dan Pengembangan, Badan Usaha,

Organisasi Profesi, Hak Kekayaan Intelektual,

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Menteri.

2. Tujuan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah

memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan

teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian

tujuan Negara, serta meningkatkan daya saing dan

kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan

Negara dalam pergaulan internasional.

3. Fungsi Nasional Penelitian, Pengembangan, dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah

untuk membentuk pola bangunan yangsaling

memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan,

dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

satu keseluruhan yang utuh.

4. Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)

terdiri dari unsur

a. perguruan tinggi, berfungsi membentuk sumber daya

manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. lembaga litbang, berfungsi menumbuhkan

kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi;

c. badan usaha, berfungsi menumbuhkan kemampuan

perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi untuk

menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai

ekonomis;

d. lembaga penunjang, berfungsi memberikan dukungan

dan membentuk iklim yang kondusif bagi

penyelenggaraan kegiatan penguasaan,

pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

5. Sumber Daya Iptek terdiri atas keahlian, kepakaran,

kompetensi manusia dan pengorganisasiannya,

kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan

prasarana imu dan pengetahuan.

6. Fungsi Jaringan Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Iptek adalah

membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan

unsur-unsur kelembagaan Iptek untuk menghasilkan

kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan

yang dapat bdihasilkan oleh masing-masing unsur

kelembagaan secara sendiri-sendiri.

7. Kerjasama internasional dapat diusahakan oleh semua

unsur kelembagaan Iptek untuk meningkatkan alih

teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan

partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah

internasional.

8. Fungsi Pemerintah adalah untuk menumbuhkembangkan

motivasi, meberikan simulasi dan fasilitas, serta

menciptakan iklim yang kondusif bagi Perkembangan

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan

Penerapan Iptek di Indonesia.

9. Menteri mengkoordinasikan perumusan kebijakan

strategis dengan mempertimbangkan segala masukan

dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan

Iptek. Dalam menetapkan prioritas utama dan

mengembangkan berbagai aspek kebijakan penelitian,

pengembangan dan penerapan Iptek dengan

memperhatikan pentingnya upaya:

a. Penguatan penguasaan ilmu-ilmu dasar, ilmu

pengetahuan dan teknologi yang strategis, dan

peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan

yang merupakan tulang punggung perkembangan

penguasaan ilmu-ilmu sosial dan budaya yang

mendukung perkembangan Iptek;

b. Penguatan pertumbuhan industri berbasis teknologi

untuk meningkatkan kemampuan perekayasa, inoasi

dan difusi teknologi serta memperkuat tarikan pasar

bagi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;

c. Penguatan kemampuan audit teknologi impor yang

dikaitkan dengan penguatan Standar Nasional

indonesia untuk melindungi konsumen dan

memfasilitasi pertumbuhan industri dalam negeri.

10. Fungsi Pemerintah Daerah adalah untuk

menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi

dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi

pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan,

sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah

pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan

Penerapan Iptek.

11. Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan

penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek

merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat

dan pemerintah.

12. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

mengalokasikan anggaran sebesar jumlah tertentu yang

cukup memadai untuk memacu akselerasi penguasaan,

pemanfaatan, dan pemajuan iptek.

13. Badan Usaha wajib mengalokasikan sebagain

pendapatannya untuk meningkatkan kemampuan

perekayasaan, renovasi dan difusi teknologi dalam

meningkatkan kinerja produksi dan daya saing barang

dan jasa yang dihasilkan;

14. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang

ini dijatuhi sanksi administrasi mulai dari teguran,

peringatan, pemberhentian sementara kegiatan, sampai

dengan pembatalan atau pencabutan izin dari instansi

pemberi izin.

15. Sanksi pidana diberikan pada:

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penelitian,

pengembangan dan penerapan Iptek tanpa terlebih

dahulu mendapat izin diancam pidana denda paling

banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

dan/atau penjara paling lama 6 bulan;

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan penelitian,

pengembangan dan penerapan Iptek yang

mengakibatkan bahaya bagi keselamatan manusia,

kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi

lingkungan hidup, kerukunan

bermasyarakat,keselamatan bangsa, dan

merugikan Negara, dijatuhi sanksi pidana penjara

sesuai dengan peraturan yang berlaku.



CATATAN : Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2002

AIR – SUMBER DAYA

2004

UU NO. 7 TAHUN 2004, LN TAHUN 2005 NO. 32, TLN NO. 4377

UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR



ABSTRAK : - Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air

yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin

meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan

memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi

secara selaras.

Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan

keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam

pengelolaan air.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan,

dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu

diganti dengan Undang-undang yang baru.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu

dibentuk undang-undang tentang sumber daya air.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1),

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat

(1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3), dan ayat (5) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang:

1. Pengertian Sumber Daya Air, Air, Air Permukaan, Air

Tanah, Sumber Air, Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya

Air, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana

Pengelolaan Sumber Daya Air, Wilayah Sungai, Daerah

Aliran Sungai, Cekungan Air Tanah, Hak Guna Air, Hak

Guna Pakai Air, Hak Guna Usaha Air, Pemerintah Daerah,

Pemerintah Pusat, Konservasi Sumber Daya Air,

Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya

Rusak Air, Daya Rusak Air, Perencanaan, Operasi,

Pemeliharaan, Prasarana Sumber Daya Air, Pengelola

Sumber Daya Air.

2. Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian,

keseimbangan, kemanfaatan umu, keterpaduan dan

keserasian, keadilan kemandirian, serta transparansi dan

akuntabilitas.

3. Fungsi sumber daya air antara lain fungsi sosial,

lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan

diwujudkan secara selaras.

4. Hak guna air berupa hak guna pakai air dan hak guna

usaha air. Hak guna air tidak dapat disewakan atau

dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

5. Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari perseorangan dan bagi

pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi. Hak

guna pakai air memerlukan izin, apabila:

a. Cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah

kondisi alami sumber air;

b. Ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan

air dalam jumlah besar;

c. Digunakan untruk pertanian rakyat di luar sistem irigasi

yang sudah ada.

6. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya air meliputi:

a. Menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;

b. Menetapkan pola pengeloaan sumber daya air pada

wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas

negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air

pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai

lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumberd

aya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah

sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis

nasional;

e. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas

penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan

pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai

lintas provisni, wilayah sungai lintas negara, dan

wilayah sungai strategis nasional;

f. Mengatur, mentepkan dan memberi rekomendasi teknis

atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan

pengusahaan air pada cekungan air, tanah lintas

provinsi dan cekungan air tanah lintas negara;

g. Membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan

sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan

dewan sumber daya air wilayah sungai strategis

nasional;

h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi

dalam pengelolaan sumber daya air;

i. Menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman

pengelolaan sumber daya air;

j. Menajaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban

pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada

wilayah sungai linta provinsi, wilayah sungai lintas

negara, dan wialyah sungai strategis nasional.

k. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber

daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota.

7. Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk

melindungi dan melestarikan sumber air beserta

lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau

gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk

kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui:

a. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan

daerah tangkapan air;

b. Pengendalian pemanfaatan sumbe rair;

c. Pengisian air pada sumber air;

d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;

e. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan

kegiatan pemabngunan dan pemanfaatan lahan pada

sumber air;

f. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;

g. Pengaturan daerah sempadan sumber air;

h. Rehabilitasi hutand an lahan;

i. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan

kawasan pelestarian alam

8. Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan

dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan

fungsi dan manfaatnya. Pengawetan air dilakukan dengan

cara:

a. Menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk

dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;

b. Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan

efektif;

c. Mengendalikan penggunaan air tanah.

9. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas

air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.

Pengelolan kualitas air dilakukan dengan cara

memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana

sumber daya air.

10. Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai,

danau, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah

tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian

alam, kawasan hutan dan kawasan pantai.

11. Penatagunaan sumber daya air ditujukan untuk

menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan

peruntukan air pada sumber air. Penetapan zona

pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan:

a. Mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi

daya;

b. Menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran

secara teknis hidrologis;

c. Menggunakan ruang sumber air yang dibatasi oleh

garis sempadan sumber air;

d. Memperhatikan kepentingan berbagai jenis

pemanfaatan;

e. Melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain

yang berkepentingan;

f. Memperhatikan fungsi kawasan.

12. Penetapan peruntukan air pada sumber air pada setiap

wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:

a. Daya dukung sumber air;

b. Jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi

pertumbuhannya;

c. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air;

d. Pemanfaatan air yang sudah ada.

13. Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai

dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya

air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok,

sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri,

pertambangan, perhubungan, kehutanan dan

keanekaragaman hayati, oleahraga, rekreasi dan

pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Pengembangan sumber daya air, meliputi:

a. Air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber

air permukaan lainnya;

b. Air tanah pada cekungan air tanah;

c. Air hujan;

d. Air laut yang berada di darat.

15. Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh

yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan

pemulihan. Pengendalian daya rusak air diutamakan apda

upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian

daya rusak air yang disusun secara terpadu dan

menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.

16. Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air

dilakukan berdasrkan norma, standar, pedoman, dan

manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya

lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja,

dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

17. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan

pemberdayaan para pemilik kepentingan dan

kelembagaan sumber daya air secara terencana dan

sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber

daya air.

18. Pemerintah memfaslitasi perlindungan hak penemu dan

temuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam

bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

19. Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan

berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya

air. Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air

meliputi:

a. Biaya sistem informasi;

b. Biaya perencanaan;

c. Biaya pelaksanaan konstruksi;

d. Biaya operasi, pemeliharaan;

e. Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan

masyarakat;

20. Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air,

masyarakat berhak untuk:

a. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan

pengelolaan sumber daya air;

b. Memperoleh penggatian yang layak atas kerugian yang

dialaminya sebagai akibat pelaksanaan penglolaan

sumber daya air;

c. Memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya

air;

d. Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan

sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka

waktu tertantu sesuai dengan kondisi setempat;

e. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak

yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan

sumber aya air;

f. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap

berbagai masalah sumber daya air yang merugikan

kehidupannya.

21. Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap

pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah

untuk mufakat. Apabila tidak diperoleh kesepakatan, para

pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar

pengadilan atau melalui pengadilan. Upaya penyelesaian

sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan arbitrase

atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

-

KEBUN

2004

UU NOMOR 18 TAHUN 2004, LN TAHUN 2004 NO. 85, TLN NO. 4411

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN



ABSTRAK : - Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin

keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya.

Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan

sumberdaya alam perlu dilakukan secara terncana, terbuka,

terpadu, profesional, dan bertanggungjawab.

Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum

sepenuhnya dapat dijadikan landasan untuk

penyelenggaraan perkebunan yang sesuai dengan

perkembangan lingkungan strategis. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, maka perkebunan perlu diatur dalam

suatu undang-undang.

- Dasar Hukum Undang-undang ini adalah:

Pasal 20, Psal 21,dan Pasal 33 Undang-undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945.

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang :

1. Pengertian Perkebunan, Tanaman Tertentu, Pelaku

Usaha Perkebunan, Pekebun, Perusahaan Perkebunan,

Skala Tertentu, Industri Pengolahan Hasil Perkebunan,

Hasil Perkebunan, Agribisnis Perkebunan, Pemerintah,

Provinsi, Kabupaten/Kota, Menteri.

2. Asas perkebunan yang didasarkan pada asas manfaat

dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan,

keterbukaan, serta berkeadilan.

3. Tujuan diadakannya perkebunan:

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;

b. Meningkatkan penerimaan negara;

c. Meningkatkan penerimaan devisa negara;

d. Menyediakan lapangan kerja;

e. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya

saing;

f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku

industri dalam negeri;

g. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam

secara berkelanjutan.

4. Fungsi Perkebunan:

a. Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur

ekonomi wilayah an nasional;

b. Ekologi, yaitu peningkatan konversi tanahdan air,

penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga

kawasan lindung;

c. Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu

bangsa.

5. Ruang Lingkup pengaturan perkebunan:

a. Perencanaan;

b. Pengunaan tanah;

c. Pemberdayaan dan pengelolaan usaha;

d. Pengolahan dan pemasaran hasil;

e. Penelitian dan pengembangan;

f. Pengembangan sumber daya manusia;

g. Pembiayaan;

h. Pembinaan dan pengawasan.

6. Perencanaan perkebunan terdiri dari perencanaan

nasional, perencanaan provinsi dan perencanaan

kabupaten/kota yang dimaksudkan untuk memberikan

arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan

penyelenggaraan perkebunan. Perencanaan perkebunan

dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi, dan kabupaten/kota

dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

7. Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan,

kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan

kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang

diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik,

hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak

pakai sesuai dengan peraturan perundangan.

8. Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas

maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh

Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah

ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang

pertanahan.

9. Hak guna usaha untuk perkebunan diberikan jangka

waktu paling lama 35 tahun, dengan perpanjangan paling

laa 25 tahun atas permohonan pemegang hak jika pelaku

usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian

Menteri, memenuhi kewajibannya dan melaksanakan

pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang

ditetapkan.

10. Badan Hukum asing atau perorangan warga negara

asing yang melakukan usaha perkebunan wajib

bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dengan

membentuk badan hukum Indonesia.

11. Pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha

perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami

kepailitan kpada badan hukum asing, terlebih dahulu

harus mendapat saran dan pertimbangan dari Menteri.

12. Usaha perkebunan terdiri dari :

13. Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh

Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota bersama pelaku

usaha perkebunan sertalembaga terkait lainnya.

Pemberdayaan tersebut, meliputi:

a. Memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan

b. Menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

c. Memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan;

d. Mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku

industri;

e. Mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil

perkebunan;

f. Memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan

teknologi serta informasi.

14. Pengamanan dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan

yang dikoordinaiskan oleh aparat keamanan dan dapat

melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.

15. Kemitraan dilakukan Perusahaan perkebunan untuk

saling menguntungkan, saling menghargai, saling

bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling

ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan

masyarakat sekitar.

16. Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara

kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah

kerusakan. Untuk mencegah kerusakan fungsi

lingkungan hidup, sebelum memperoleh izin usaha

perkebunan perusahaan perkebunan wajib:

a. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan

hidup atau upayapengelolaan lingkungan hidup dan

upaya pemantauan lingkungan hidup;

b. Memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang

menggunakan hasil rekayasa genetik;

c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk

menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap

darurat yang memadai untuk menanggulangi

terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau

pengolahan lahan.

17.

18.

SUMBER DAYA – GENETIK – TANAMAN

2006

UU NOMOR 4 TAHUN 2006, LN TAHUN 2006 NO. , TLN NO. 4612

UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA

GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN (PENGESAHAN

INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD

AND AGRICULTURE)



ABSTRAK : - Untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian yang

berkelanjutan perlu pelestarian dan pemanfaatan sumber daya

genetik tanaman.

Sumber daya genetik tanaman terus menerus mengalami

kemerosotan akibat rendahnya perhatian dan pemanfaatan

sumberdaya genetik tanaman serta berubahnya praktik

pertanian tradisional. Untuk menghadapi perubahan lingkungan

dan dinamika permintaan konsumen, diperlukan cadangan

sumberdaya genetik tanaman guna pemuliaan tanaman.

Bahwa kesadaran secara global akan pentingnya sumberdaya

genetik tanaman bagi ketahanan pangan dan pertanian

berkelanjutan telah mendorong kesepakatan untuk menetapkan

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and

Agriculture (Perjanjian mengenai Sumberdaya Genetik

Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) pada tanggal 3

November 2001 dalam Konferensi ke-31 FAO;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu

mengesahkan Perjanjian mnegenai Sumber daya Genetik

Tanaman dengan Undang-undang.

- Dasar Hukum Undang-undang ini adalah:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 20, Pasal

33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Dasar Republik

Indonesia tahun 1945;

Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 trentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);



- Dalam Undang-undang ini, diatur tentang:

-

TATA – RUANG

2007

UU NO. 26 TAHUN 2007

UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG



ABSTRAK : - Bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan

internasional menurut penegakan prinsip keterpaduan,

keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan

dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik

sesuai dengan landasan idiil Pancasila;

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman

masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya

penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan

penataaan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif

agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan.

Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia

berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan

penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai

upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan

kehidupan dan penghidupan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan

undang-undang penataan ruang yang baru. Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu membentuk

Undang-undang tentang Penataan Ruang.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah: Psal 5 ayat (1),

Pasal 20 ayat (1), Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang:

1. Pengertian Ruang, Tata Ruang, Struktur Ruang, Pola

Ruang, Penataan Ruang, Penyelenggaraan Penataan

Ruang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan

Ruang, Pelaksanaan Penataan Ruang, Pengawasan

Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang,

Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan

Ruang, Rencana Tata Ruang, Wilayah, Sistem Wilayah,

Sistem Internal Perkotaan, Kawasan, Kawasan Lindung,

Kawasan Budidaya, Kawasan Perdesaan, Kawasan

Agropolitan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Metropolitan,

Kawasan Megapolitan, Kawasan Strategis Nasional,

Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis

Kabupaten/Kota, Ruang Terbuka Hijau, Izin

Pemanfaatan Ruang, Orang, Menteri.

2. Asas penataan ruang adalah:

a. Keterpaduan;

b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

c. Keberlanjutan;

d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. Keterbukaan;

f. Kebersamaan dan kemitraan;

g. Perlindungan kepentingan umum;

h. Kepastian hukum dan keadilan;

i. Akuntabilitas.

3. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem,

fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan

kawasan, dan nilai strategis kawasan.

4. Penataan ruang diselenggarakan dengan

memperhatikan:

a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang rentan terhadap bencana;

b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,

dan sumber daya buatan; kodisi ekonomi, sosial,

budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan,

lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan

teknologi sebagai satu kesatuan;

c. Geostrategi, geopolitik, geoekonomi.

5. Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan

penataan ruang meliputi:

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional,

provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap

pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;

c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis

nasional;

d. Kerjasama penataan ruang antarbegara dan

pemfasilitasi kerjasama penataan ruang antarprovinsi.

6. Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan

ruang nasional meliputi:

a. Perencanaan tata ruang wilayah nasional;

b. Pemanfaatan ruang wilayah nasional;

c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional;

7. Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan

ruang kawasan strategis nasional meliputi:

a. Penetapan kawasan strategis nasional;

b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;

c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional;

d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis

nasional.

8. Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang

kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah

kabupaten/kota dan masyarakat. Pembinaan penataan

ruang tersebut dilaksanakan melalui:

a. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;

b. Sosiaalisasi pedoman bidang penataan ruang;

c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi

pelaksanaan penataan ruang;

d. Pendidikan dan latihan;

e. Penelitian dan pengembangan;

f. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi

penataan ruang;

g. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada

masyarakat;

h. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab

masyarakat.

9. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:

a. Rencana umum tata ruang;

b. Rencana rinci tata ruang.

10. Rencana umum tata ruang secara hierarki terdiri atas:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. Rencana tata ruang wilayah provinsi;

c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana

tata ruang wilayah kota.

11. Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali untuk dapat

menghasilkan rekomendasi berupa:

a. Rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku

sesuai dengan masa berlakunya;

b. Rencana tata ruang yang ada perlu direvisi;

12. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

harus memperhatikan:

a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

b. Perkembangan permasalahan regional dan global.

Serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang

nasional;

c. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan

serta stabilitas ekonomi;

d. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan

pembangunan daerah;

e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan nasional;

f. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional;

g. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata

ruang wilayah kabupaten/kota.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penatan ruang wilayah

nasional;

b. Rencana struktur ruang wilayah nasional yang

meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait

dengan kawasan perdesaan dalam wilayah

pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;

c. Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi

kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya

yang memiliki nilai strategis nasional;

d. Penetapan kawasan strategis nasional;

e. Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi

program utama jangka menengah lima tahunan;

f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi

sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif

disinsentif, serta arahan sanksi.

14. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi

pedoman untuk:

a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang

nasional;

b. Penyusunan rencana pembangunan jangka

menengah nasional;

c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang di wilayah nasional;

d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan

keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi,

dan serta keserasian antarsektor;

e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

f. Penataan ruang kawasan strategis nasional;

g. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

15. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan

program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.

16. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang

ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksankan dengan

mengembangkan penatagunaan tanah, neraca

penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan

udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain.

17. Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan

untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi

kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama

bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima

pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas

tanah.

18. Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi

lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan

pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas

tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang

bersangkutan akan melepaskan haknya.

19. Dalam pemanfaaatan ruang wilayah nasional, provinsi,

dan kabupaten/kota dilakukan:

a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi

rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang

kawasan strategis;

b. Perumusan program sektoral dalam rangka

perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah

dan kawasan strategis;

c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program

pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

20. Pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan:

a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;

b. Standar kualitas lingkungan;

c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

21. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui

penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian

insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

22. Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman

pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun

berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona

pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan

dengan:

a. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi

sistem nasional;

b. Peraturan daerah provinsi untuk arahan praturan

zonasi sistem provinsi;

c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan

zonasi.

23. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar

pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

wilayah dapat memberian insentif dan/atau disinsentif

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif yang

merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan

imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan

dengan rencana tata ruang berupa:

a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi

silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;

b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c. Kemudahan prosedur perizinan;

d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta

dan/atau pemerintah daerah.

24. Disinsentif yang merupakan perangkat untuk mencegah,

membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan

yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang berupa:

a. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan

dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk

mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat

pemanfaatan ruang;

b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan

kompensasi, dan penalti.

25. Rencana tata ruang kawasan metropolitan merupakan

alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah

yang berisi:

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;

b. Rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang

meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan

prasarana kawasan metropolitan dan/atau

megapolitan;

c. Rencana ruang pola kawasan metropolitan dan/atau

megapolitan yang meliputi kawasan lindung dan

kawasan budidaya;

d. Arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan

dan/atau megapolitan yang berisi indikasi program

utama yang bersifat interdependen antarwilayah

administratif;

e. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang

berisi arahan peraturan zonasi kawasan metropolitan

dan/atau megapolitan. Arahan ketentuan perozonan,

arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta

arahan sanksi;

26. Penatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

a. Pemberdayaan masyarakat perdesaan;

b. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah

yang didukungnya;

c. Konservasi sumber daya alam;

d. Pelestarian warisan budaya lokal;

e. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan

untuk ketahanan pangan;

f. Penjagaan keseimbngan pembngunan perdesaan-

perkotaan.

27. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan

penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja

pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan

ruang. Pengawasan tersebut terdiri atas tindakan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

28. Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a. Mengetahui rencana tata ruang;

b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat

penataan ruang;

c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian

yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata

ruang di wilayahnya;

d. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan

penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;

e. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada

pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan

pembangunan yang tidak sesuai denagn rencana tata

ruang menimbulkan kerugian.

29. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin

pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam

persyaratan izin pemanfaatan ruang;

d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan

sebagai milik umum.

30. Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap

pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah

untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak

diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh

upaya penyelesaian segketa melalui pengadilan atau di

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

-

PESTISIDA – PENGAWASAN – PENYIMPANAN

1973

PP NO. 7 TAHUN 1973, LN TAHUN 1973 NOMOR 12

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEREDARAN, PENYIMPANAN, DAN

PENGGUNAAN PESTISIDA



ABSTRAK : - Untuk melindungi keselamatan manusia, sumber-sumber

kekayaan perairan, fauna, dan flora alami serta untuk

menghindari kontaminasi lingkungan, dipandang perlu

segera mengaluarkan Peraturan Pemerintah tentang

Pengawasan Atas Peredaan, Penyimpanan dan

Penggunaan Pestisida.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya;

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960;

5. Undang-undang Nomor 2 prp Tahun 1960;

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962;

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Pestisida, Peredaran, Penyimpanan,

Penggunaan, dan Pemohon.

2. Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan

pestisida yang tidak didaftar dan/atau memperoleh izin

Menteri Pertanian;

3. Izin diberikan apabila pestisida itu dianggap efektif,

aman, dan memnuhi syarat-syarat teknis lain serta

digunakan sesuai dengan petunjuk yang tercantum

pada label.

4. Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung

menyangkut keselamatan dan kesehatan manusia

diatur oleh menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga

Kerja sesuai dengan bidang wewenang masing-

masing.



CATATAN : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret

1973

PENCEGAHAN – PEMBERANTASAN – PENYAKIT HEWAN

1977

PP NO. 15 TAHUN 1977

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENOLAKAN, PENCEGAHAN,

PEMBERANTASAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT HEWAN



ABSTRAK : - Bahwa usaha pemeliharaan dan peningkatan perkembangan

hewan perlu dilindungi dari kerugian yang dapat ditimbulkan

oleh berbagai macam penyakit hewan serta adanya penyakit

yang dapat berpindah dari hewan kepada manusia;

Atas dasar hal tersebut, maka usaha penolakan, pencegahan,

pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan perlu

dilakukan secara seksama dan diatur dengan sebaik-baiknya.



- Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang

Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin,

Sera dan Bahan-bahan Diagnostika untuk Hewan.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Pemerintah, Menteri, Penolakan Penyakit

Hewan, Pencegahan Penyakit Hewan, Pemberantasan

Penyakit Hewan, Pengobatan Penyakit Hewan, Pelabuhan

Hewan, Karantina Hewan, Pengawasan Penyakit Hewan,

Bahan Asal Hewan/Ternak, Hasil Bahan Asal

Hewan/Ternak.

2. Pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang meliputi

penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan

penyakit hewan untuk menjamin wilayah Negara Republik

Indonesia bebas secara lestari dari penyakit hewan.

3. Pengawasan atas pelaksanaan tindakan-tindakan pnolakan,

pencegahan, pemberantasan dan pengoabtan penyakit

hewan dilakukan oleh menteri.

4. Setiap orang harus mencegah timbul dan menjalarnya

penyakit hewan yang dapat dibawa oleh hewan/ternak,

bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan dalam

perjalanan atau pengangkutan antar pulau wilayah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret

1977

VETERINER – KESEHATAN – MASYARAKAT

1983

PP NO. 22 TAHUN 1983 (LN TAHUN 1983 NO. 28, TLN NO. 3253)

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT

VETERINER



ABSTRAK : - Kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting

dalam mencegah penularan zoonosa dan pengamanan

produksi bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan

lainnya, untuk kepentingan masyarakat;

Sebagai pelaksanaan Pasal 19 dan Pasal 21 Undang-undang

Nomor 6 Tahun 1967 dipandang perlu mengatur kesehatan

masyarakat veteriner dengan Peraturan Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang

Pembuatan Vaksin, Persediaan, Peredaran, dan Pemakaian

Vaksin, Sera dan bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk

Hewan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang

Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan

Penyakit Hewan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha

Peternakan.



- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Pengujian, Daging, Susu, Usaha Pemotongan

Hewan, Telur, Zoonosa, Pengawetan dan Menteri.

2. Setiap hewan potong yang akan dipotong harus sehat dan

telah diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang

berwenang.

3. Setiap perusahaan susu harus memnuhi persyaratan

tentang kesehatan sapi perah, perkandangan, kesehatan

lingkungan, kamar susu, tempat penampungan susu, dan

alat-alat serta keadaan air yang dipergunkan dalam

kaitannya dengan produksi susu.

4. Syarat-syarat tenaga kerja yang menangani produksi susu:

a. Berbadan sehat;

b. Berpakaian bersih;

c. Diperiksa kesehatannya secara berkala oleh Dinas

Kesehatan setempat;

d. Tidak berbuat hal-hal yang dapat mencemarkan susu;

e. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

5. Pemerahan dan penanganan susu harus:

a. Dilakukan secara higienis;

b. Mengikuti cara-cara pemerahan yang baik;

c. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh

Menteri.

6. Setiap usaha peternakan babi harus memnuhi ketentuan

tentang kesehatan masyarakat veteriner dari ternak babi,

syarat-syarat kesehatan lingkungan dan perkandangan yang

ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

7. Batas maksimum kandungan residu bahan hayati, anti

biotika, dan obat lainnya di dalam bahan makanan asal

hewan ditetapkan oleh Menteri.

8. Menteri menetapkan setiap usaha pengumpulan,

penyimpanan, dan pengawetan bahan asal hewan harus

memenuhi ketentuan-ketentuan kesehatan masyarakat

veteriner.

9. Pengujian dilakukan dalam rangka pengawasan daging,

telur, bahan makanan asal hewan yang diawetkan, dan

bahan asal hewan apabila dipandang perlu dapat dilakukan

pengujian.

10. Menteri menetapkan daerah-daerah tertentu di dalam

wilayah negara Republik Indonesia, sebagai daerah bebas

rabies.



CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 1983

INDUSTRI – PEMBINAAN – PENGATURAN

1986

PP NO. 17 TAHUN 1986, LN TAHUN 1986 NO. 24, TLN NO. 3330

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN PENGATURAN,

PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI



ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, dipandang

perlu untuk menetapkan kewenangan pengaturan pembinaan,

dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2)

Undang - undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun

1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang:

1. Kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan

industri berada di tangan Presiden yang pelaksanaannya

diserahkan kepada Menteri Perindustrian.

2. Pelaksanaan kewenangan pembinaan, dan pengembangan

industri tertentu diserahkan kepada menteri lainnya, sebagai

berikut:

a) Industri-industri:

1) Penyulingan minyak bumi;

2) Pencairan gas alam;

3) Pengolahan bahan galian;

4) Pengolahan bijih timah menjadi ingot timah;

5) Pengolahan bauksit menjadi alumina;

6) Pengolahan bijih logam mulia menjadi logam mulia;

7) Pengolahan bijih tembaga menjadi ingot tembaga;

8) Pengolahan bahan galian logam mulia lainnya menjadi

ingot logam;

9) Pengolahan bijih nekel menjadi ingot nekel,

diserahkan kepada Menteri Pertambangan dan Energi;

b) Industri-industri:

1) Gula pasir dan tebu;

2) Ekstraksi kelapa sawit;

3) Penggilingan padi dan penyosohan beras;

4) Pengolahan ikan di laut;

5) Teh hitam dan teh putih;

6) Vaksin, sera, dan bahan-bahan diagnostika biologis

untuk hewan,

Diserahkan kepada Menteri Pertanian;

c) Industri bahan obat dan obat jadi termasuk obat asli

Indonesia diserahkan kepada Menteri Pertanian.

3. Kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan

industri tertentu yang bersifat strategis dan yang penting bagi

pertahanan keamanan negara, diatur tersendiri dengan

Keputusan Presiden.



CATATAN : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 1986

HEWAN – OBAT

1992

PP NO. 78 TAHUN 1992

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG OBAT HEWAN



ABSTRAK : - Dengan kemajuan teknologi di bidang obat hewan, dewasa ini

banyak ditemukan jenis obat hewan yang baru yang

pengaturannya belum tertampung dalam Peraturan

Pemerinrtah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan,

Peredaran, Persediaan, Pemakaian Vaksin, Sera, dan bahan-

bahan Diagnostika untuk Hewan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur

kembali ketentuan mengenai obat hewan dengan Peraturan

Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang

Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan

Penyakit Hewan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang

Kesehatan Masyarakat Veteriner;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang

Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan

Pengembangan Industri.

- Dalam Peraturan Pemerintah diatur tentang:

1. Pengertian Obat Hewan, Pembuatan, Penyediaan, Peredaran,

Badan Usaha, Menteri.

2. Tujuan pemakaian obat hewan:

a. Menetapkan diagnosa, mencegah, menyembuhkan dan

memberantas penyakit hewan;

b. Mengurangi dan menghilangkan gejala penyakit hewan;

c. Membantu menenangkan, mematirasakan, etanasia dan

merangsang hewan;

d. Menghilangkan kelainan atau memperelok tubuh hewan;

e. Memacu perbaikan mutu dan produksi hasil hewan;

f. Memperbaiki reproduksi hewan.

3. Obat hewan digolongkan dalam sediaan biologik, farmasetik,

dan premiks.

4. Sediaan biologik dihasilkan melalui proses biologik pada

hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan,

mendiagnosa suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit

dengan proses imunologik.

5. Sediaan farmasetik meliputi antara lain vitamin, hormon,

antibiotika, dan kemoterapetika lainnya, obat antihistaminika,

antipiretika, anestetika yang dipakai berdasarkan daya kerja

farmakologi.

6. Sediaan premiks meliputi imbuhan makanan hewan dan

pelengkap makanan hewan yang dicampurkan pada makanan

hewan atau minuman hewan.

7. Obat hewan berdasarkan klasifikasi bahaya yang ditimbulkan:

a. Obat keras yaitu obat hewan yang bila pemakaiannya tidak

sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi

hewan dan/atau manusia yang mengkonsumsi hasil hewan

tersebut;

b. Obat bebas terbatas, yaitu obat keras untuk hewan yang

diperlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan

tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah,

aturan dosis, betnuk sediaan, dan cara pemakaian tertentu

sertadiberi tanda peringatan khusus;

c. Obat bebas yaitu obat hewan yang dapat dipakai secara

bebas oleh setiap orang pada hewan.

8. Badan usaha atau perorangan pemegang izin usaha

pembuatan dan/atau penyediaan dan/atau peredaran obat

hewan dapat mengadakan perluasan usahanya, yang berupa:

a. Menambah jumlah unit produksi;

b. Menambah jumlah alat produksi;

c. Menambah jenis obat hewan yang diproduksi.

9. Izin usaha berakhir karena:

a. Badan usaha yang bersangkutan dibubarkan;

b. Pemegang izin usaha perorangan meninggal dunia, dan

ahli warisnya tidak menyatakan kehendaknya untuk

melanjutnkan usaha tersebut dalam jangka waktu 90

(sembilan puluh) hari sejak meninggalnya pemegang izin

usaha;

c. Dicabut oleh Menteri dalam hal:

(a) Tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu

1 (satu) tahun setelah izin usaha diberikan;

(b) Tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu)

tahun berturut-turut;

(c) Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam

izin usaha dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

(d) Izin usaha tesebut ternyata telah dipindahtangankan

tanpa persetujuan tertulis dari Menteri.

10. Wewenang pejabat pengawas obat hewan:

a. Melakukan pemeriksaan terhadap dipenuhinya ketentuan

perizinan usaha pembuatan, penyediaan dan peredaran

obat hewan;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap cara pembuatan obat

hewan yang baik;

c. Melakukan pemeriksaan terhadap obat hewan, sarana dan

tempat penyimpanannya dalam penyediaan dan peredaran

termasuk alat serta cara pengangkutannya;

d. Melakukan pemeriksaan terhadap pemakaian obat hewan;

e. Mengambil contoh bahan baku dan obat hewan guna

pengujian khasiat dan keamanannya.

11. Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan, Menteri

atau pejabat pengawas obat dapat memerintahkan untuk:

a. Menghentikan sementara kegiatan pembuatan obat

hewan;

b. Melarang peredaran obat hewan;

c. Menarik obat hewan dari peredaran;

d. Menghentikan pemakian obat hewan yang tidak sesuai

dengan ketentuan.



CATATAN : - Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang

pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin,

Sera dan bahan-bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan

dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 24

Desember 1992

DAMPAK – LINGKUNGAN HIDUP – ANALISIS

1999

PP NO. 27 TAHUN 1999, LN TAHUN 1999 NO. 59, TLN NO. 3838

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK

LINGKUNGAN HIDUP



ABSTRAK : - Setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang

perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga

langkah pengendalian dampak negatif dan

pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan

sedini mungkin.

Dengan diundangkannya undang-undang Nomor 23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

pelru dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan

Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Berdasarkan hal

tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup (AMDAL), Dampak Besar dan Penting,

Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan

Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan

Hidup (RPL), Pemrakarsa, Instansi yang

Berwenang, Instansi yang Bertanggung jawab,

Instansi yang Membidangi usaha dan/atau

Kegaitan, Komisi Penilai, Menteri, Instansi yang

Ditugasi Mengendalikan Dampak Lingkungan, dan

Gubernur.

2. Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinana dapat

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap

lingkungan hidup meliputi:

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang

terbaharui maupun yang tidak terbaharui;

c. Proses dan kegiatan yang secara potensial

dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup, serta

kemerosotan sumber daya alam dalam

pemanfaatannya;

d. Proses dan kegaitan yang hasilnya dapat

mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan

buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat

mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi

sumber daya alam dan/atua perlindungan cagar

budaya;

f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan,

dan jasad renik;

g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan

non hayati;

h. Penerapan teknologi yang diperkirakan

mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi

lingkungan hidup;

i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi,

dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

3. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu

usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup

antara lain:

a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;

b. Luas wilayah persebaran dampak;

c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang

terkena dampak;

e. Sifat kumulatif dampak;

f. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya

(irreversibel) dampak.

4. Analisis mengani dampak lingkungan hidup

merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk

mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau

kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang

berwenang.

5. Pendidikan, latihan, dan pengembangan di bidang

analisis dampak lingkungan hidup dilakukan dengan

koordinasi instansi yang ditugasi mengendalikan

dampak lingkungan.

6. Pemrakarsa usaha dan/atau kegitan wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan rencana

pengelolaan lingkungan hidup dan rencana

pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang

membidangi usaha dan/atau kegiatan yang

bersangkutan, instansi yang ditugasi mengendalikan

dampak lingkungan dan Gubernur.

7. Biaya pelaksanaan kegiatan komisi dan tim teknis

analisis mengenai dampak lingkungan hidup

dibebankan pada:

a. Di tingkat pusat: pada anggaran instansi yang

ditugasi mengendalikan dampak lingkungan;

b. Di tingkat daerah: pada anggaran instansi yang

ditugasi mengendalikan dampak lingkungan

Daerah Tingkat I.

8. Biaya penyusunan dan penilaian kerangka acuan,

analisis dampak lingkungan hidup, rencana

pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana

pemantauan lingkungan hidup dibebankan kepada

pemrakarsa.



CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dinyatakan

tidak berlaku lagi.

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

7 Mei 1999

IKLAN – LABEL – PANGAN

1999

PP NO. 69 TAHUN 1999 (LN TAHUN 1999 NO. 131, TLN NO. 3867)

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN





ABSTRAK : - Label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan

perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga

perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai

pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah

benar dan tidak menyesatkan.

Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang

benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang

akan dikonsumsinya, khususnya yang disampaikan melalui

label dan iklan pangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagai pelaksanaan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan,

dipandang perlu mengatur tentang label dan iklan pangan

dengan Peraturan Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan;

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Pangan, Pangan Olahan, Label Pangan,

Iklan Pangan, Pangan Halal, Pangan Halal, Gizi

Pangan, Produksi Pangan, Kemasan Pangan,

Pengangkutan Pangan, Peredaran Pangan,

Perdagangan Pangan, Setiap Orang, Standar Nasional

Indonesia.

2. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan

pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia

untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada,

di dalam, dan atau di kemasan pangan.

3. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi

kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan oleh

fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Label berisikan keternagan mengenai pangan yang

bersangkutan. Keterangan sekurang-kurangnya berisi

tentang:

a. Nama produk;

b. Daftar bahan yang digunakan;

c. Berat bersih atau isi bersih;

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau

memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;

e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

5. Larangan:

a. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label,

melabel kembali pangan yang diedarkan;

b. Menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

pangan yang diedarkan.

6. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa wajib

dicantumkan secara jelas pada label.

7. Kode produksi pangan olahan wajib dicantumkan pada

label, wadah atau kemasan pangan, dan terletak pada

bagian yang mudah untuk dilhat dan dibaca.

8. Label untuk pangan yang mengalami perlakuan

iradiasi, wajib dicntumkan tulisan PANGAN IRADIASI,

tujuan iradiasi, dan apabila tidak boleh diiradiasi ulang,

wajib dincantumkan tulisan TIDAK BOLEH DIIRADIASI

ULANG.

9. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan

administratif yang meliputi:

a. Peringatan secara tertulis;

b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara

waktu dan/atau perintah untuk menarik produk

pangan dari peredaran;

c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan

kesehatan dan jiwa manusia;

d. Penghentian produksi untuk sementara waktu;

e. Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) dan/atau;

f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

10. Ketentuan tentang label dalam Peraturan Pemerintah

ini tidak berlaku bagi:

a. Pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga

tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini;

b. Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di

hadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil;

c. Pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah)



CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli

1999

HEWAN – KARANTINA

2000

PP NO. 82 TAHUN 2000 (LN TAHUN 2000 NO. TLN NO. 4002)

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KARANTINA HEWAN



ABSTRAK : - Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

perkarantinaan hewan yang melindungi dan melestarikan

sumberdaya alam hayati hewan, sudah tidak sesuai lagi

dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta

perkembangan hukum nasional dan internasional;

Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 27

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Karantina

Hewan.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua

Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan

Kesehatan Hewan;

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

Pengertian Media Pembawa Hama Penyakit Hewan

Karantina, Hewan, Bahan Asal Hewan, Hasil Bahan Asal Hewan,

Benda Lain, Area, Pemasukan, Transit, Pengeluaran, Tempat

Pemauskan dan Tempat Pengeluaran, Tempat Asal, Dokumen

Karantina Hewan, Dokumen Lain, Hama dan Penyakit Hewan

Karantina, Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan I, Hama

Penyakit Hewan Karantina Golongan II, Tindakan Karantian

Hewan, Instalasi Karantina Hewan, Alat Angkut, Kemasan,

Sucihama, Pemilik Media Pembawa, Penanggungjawab Tempat

Pemasukan, Transit atau Pengeluaran, Penanggung jawab Alat

Angkut, Petugas Karantina Hewan, Dokter Hewan Petugas

Karantina, Paramedik Karantina, dan Menteri.

Syarat Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah

Indonesia:

Syarat Media pembawa yang dibawa dan dikirim dari suatu area ke

area lain di dalam wilayah Indonesa:

Syarat Media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah

Indonesia:

Sertifikat kesehatan dapat berbentuk sertifikat kesehatan hewan

yang diperuntukkan bagi jenis hewan atau sertifikat sanitasi yang

diperuntukkan bagi jenis bahan asal hewan dan hasil bahan asal

hewan.

Sertifikat kesehatan hewan, sekurang-kurangnya memuat

keterangan tentang:

Sertifikat sanitasi sekurang-kurangnya memuat tentang:

Tindakan karantian dilakaukan terhadap media pembawa yang

dimasukkan ke dalam, atau dikirim dari suatu area ke area lain,

transit di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan

kebenaran isi dokumen dan sanitasi media pembawa, atau

kelayakan sarana dan prasarana karantina dan alat angkut.

Pemeriksaan kesehatan atas sanitasi media pembawa dilakukan

secara fisik dengan cara:

Pengasingan dilakukan terhadap sebagian atau seluruh media

pemabwa untuk diadakan pengamatan, pemeriksaan, dan

perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan

hama penyekit hewan karantina.

Pengamatan dilakukan untuk mendeteksi lebih lajut hama penyakit

hewan karantina dengan cara mengamati timbulnya gejala hama

penyakit hewan karantina pada media pembawa selama

diasingkan dengan mempergunakan sistem semua masuk – semua

keluar.

Penolakan dilakukan terhadap media pembawa yang dimasukkan

ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam

wilayah Indonesia apabila ternyata:

Pemusnahan dilakukan terhadap media pembawa yang

dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dan/atau dari suatu area

ke area lain di dlama Wilayah Indonesia, apabila ternyata:

Pembebasan dilakukan terhada media pembawa yang dimasukkan

ke dalam wilayah Indonesia atau dari suatu area ke area lain di

dalam wilayah Indonesia, dan diberikan sertifikat pelepasan apabila

ternyata:

Pembebasan dilakukan terhadap media pemabawa yang akan

dikeluarkan dari dalam atau dikeluarkan dari suatu area ke area

lain di dalam wilayah Indonesia, dan diberikan sertifikat kesehatan

apabila ternyata:

Jika pemasukan

NASIONAL – STANDAR

2000

PP NO. 102 TAHUN 2000 (LN TAHUN 2000 NO. 199, TLN NO. 4020)

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDARDISASI NASIONAL



ABSTRAK : - Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade

Organization) yang di dalamnya mengatur pula masalah

standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk

menyesuaikan peraturan perundangan nasional di bidang

standardisasi;

Berdasarkan pertimbnagan tersebut dipandang perlu untuk

mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991

tentang Standar Nasional Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

sebagaimana telah diubah dengan perubahan Kedua

Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomo 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-

undang;

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang

Metrology Legal;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian;

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang

Perikanan;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang

Ketenagalistrikan;

7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan;

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

Persetujuan Pembentukan WTO;

10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran;

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Lingkungan Hidup;

13. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen;

14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

15. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang

Standar Nasional untuk Satuan Ukuran;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang

Label dan Iklan Pangan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Standar, Standardisasi, Standar Nasional

Indonesia (SNI), Rancangan Standar Nasional

Indonesia (RSNI), Perumusan Standar Nasional

Indonesia, Penetapan Standar Nasional Indonesia,

Revisi Standar Nasional Indonesia, Pemberlakuan

Standar Nasional Indonesia, Akreditasi, Sertifikasi,

Sertifikat, Tanda SNI, Barang, Jasa, Sistem

Standardisasi Nasional (SSN), Badan Standardisasi

Nasional (BSN), Pelaku Usaha, Intansi Teknis,

Pimpinan Instansi Teknis.

2. Ruang lingkup standardisai nasional mencakup

semua kegiatan yang berkaitan dengan metrologi

teknik, standar, pengujian dan mutu.

3. Tujuan Standardisasi Nasional:

a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen,

pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat

lainnya baik untuk keselamatan, keamanan,

kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan

hidup;

b. Membantu kelancaran perdagangan;

c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam

perdagangan.

4. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi

Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite

Akreditasi Nasional.

5. Kaji ulang dan revisi Standar nasional Indonesia

dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui consensus

dari semua pihak.

6. Sertifikat dan atau pembubuhan tanda SNI dapat

diberikan kepada barang dan jasa, proses, sistem

dan personel yang memenuhi ketentuan atau

spesifikasi teknis Standar Nasional Indonesia.

7. Biaya akreditasi dibebankan kepada lembaga

sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau

laboratorium yang mengajukan permohonan

akreditasi.

8. Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan

atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dan atau

dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib,

dilakukan oleh Pimpinana instansi teknis sesuai

kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah.

9. Pengakuan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi,

lembaga pelatihan atau laboratorium Negara

pengekspor oleh Komite Akreditasi Nasional

didasarkan pada perjanjian saling pengakuan baik

secara bilateral maupun multilateral.

10. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, dapat

dikenakan sanksi administrative dan atau sanksi

pidana.

11. Sanksi administratif berupa:

a. Pencabutan sertifikat produk;

b. Pencabutan hak penggunaan tanda SNI;

c. Pencabutan izin usaha;

d. Penarikan barang dari peredaran.



CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal 10 November

2000

KERUSAKAN – PENGENDALIAN – LINGKUNGAN HIDUP

2001

PP NO. 4 TAHUN 2001, LN TAHUN 2001 NO. 10, TLN NO. 4076

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN

ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN

KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN



ABSTRAK :

- Bahwa kebakaran hutan dan atau lahan merupakan salah satu

penyebab kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup,

baik berasal dari lokasi maupun dari luar lokasi usaha dan atau

kegiatan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran

Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan

dan atau Lahan.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana

telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang

Dasar 1945;

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman;

d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992;

e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan

United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi

Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman

Hayati);

f. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan

United Nations on Framework Convention on Climate

Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-

bangsa Mengenai Perubahan Iklim);

g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentangPemerintahan Daerah;

i. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara;

l. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

Sebagai Daerah Otonom;



- Dalam Peraturan Pemerintan ini diatur tentang:

1. Pengertian Hutan, Lahan, Kawasan Hutan, Pengendalian

Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup;

Pencegahan Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan

Hidup; Penanggulangan Kerusakan dan atau Pencemaran

Lingkungan Hidup; Pemulihan Kerusakan dan atau

Pencemaran Lingkungan Hidup; Dampak Lingkungan Hidup

yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;

Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan

Kebakaran Hutan dan atau Lahan; Pencemaran Lingkungan

Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau

Lahan; Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang

berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan; Orang;

Penanggung Jawab Usaha; Instansi yang bertanggung

jawab; Menteri; Gubernur; dan Bupati/Walikota.

2. Ruang lingkup Peraturan pemerintah ini adalah meliputi

upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan serta

pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan atau

pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan atau lain.

3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran

hutan dan atau lahan.

4. Sarana dan prasarana yang wajib dimiliki bagi setiap

penanggung jawab usaha untuk mencagah terjadinya

kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya,

meliputi:

a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya

kebakaran hutan dan atau lahan;

b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;

c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan

menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau

lahan;

d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam

mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran

hutan dan atau lahan;

e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dana tau

lahan secara berkala.

5. Dalam hal terjadi kebakaran hutan, Menteri yang

bertanggung jawab di bidang kehutanan mengkoordinasikan

pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan lintas propinsi

dan atau lintas batas negara.

6. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan

informasi dalam rangka ikut melakukan upaya pengendalian

kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang

berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang

meliputi:

a. Peta daerah rawan kebakaran hutan dan atau lahan;

b. Peta peringkat bahaya kebakaran hutan dan atau lahan;

c. Dokumen perizinan pengusahaan hutan dan atau lahan;

d. Dokumen AMDAL;

e. Rencana penyiapan/pembukaan hutan dan atau lahan;

f. Hasil penginderaan jauh dari satelit;

g. Laporan berkala dari penanggung jawab usaha

mengenai status penataan terhadap persyaratan

perizinan.

7. Setiap perbuatan yang menimbulkan akibat kerusakan dan

atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan atau lahan yang menimbulkan

kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib untuk

membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan

tertentu.

8. Dalam rangka kerusakan dana tau pencemaran lingkungan

hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau

lahan, instansi yang bertanggung jawab mengambangkan

kemampuan sumber daya manusia di bidang evaluasi

dampak lingkungan hidup dan penyusunan strategi

pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan atau lahan.



CATATAN : - Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 5

Februari 2001

BUDIDAYA – PUPUK – BUDIDAYA

2001

PP NO. 8 TAHUN 2001, LN TAHUN 2001 NO. 14, TLN NO. 4079

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMAN



ABSTRAK : - Untuk memenuhi standar mutu dan menjamin efektivitas

pupuk, maka pupuk yang diproduksi harus berasal dari

formula hasil rekayasa yang telah diuji mutu dan

efektivitasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai

pelaksanaan dari Pasal 37 Undang-undang Nomor 12

Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu

mengatur Pupuk Budidaya Tanaman dengan Peraturan

Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi

Legal;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang

Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan

dalam rangka Penanaman Modal Asing;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

Sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standar Nasional Indonesia.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pengertian Pupuk, Pupuk Anorganik, Rekayasa

Formula Pupuk, Formula Pupuk, Produsen Pupuk,

Pengimpor Pupuk, Pengujian, Sertifikat Formula Pupuk,

Surat Keterangan Jaminan Mutu, Pengadaan,

Peredaran, dan Menteri.

2. Pengadaaan pupuk an-organik dilakukan melalui

produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar

negeri.

3. Pupuk an-organik yang akan diproduksi oleh

perorangan atau badan hukum di dalam negeri harus

berasal dari formula pupuk hasil rekayasa dan

memenuhi standar mutu.

4. Dalam hal pupuk an-organik yang akan diproduksi di

dalam negeri atau akan diimpor akan tetapi belum

ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)-

nya, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal

pupuk an-organik tersebut.

5. Uji Mutu dilakukan oleh Lembaga pengujian yang telah

terkareditasi yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan dan hasil pengujian terhadap formula

pupuk an-organik.

6. Uji efektivitas dapat dilakukan oleh perorangan, badan

hukum atau Instansi Pemerintah yang mempunyai

persyaratan:

a. Memiliki peralatan yang memadai;

b. Memiliki lahan yang cukup;

c. Memiliki tenaga yang mempunyai pengetahuan di

bidnag budidaya tanman dan pemupukan.

7. Pupuk an-organik yang diedarkan harus memenuhi

standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi

label yang sekurang-kurangnya memuat keterangan

tentang:

a. Nama dagang;

b. Kandungan hara;

c. Isi atau berat bersih barang;

d. Masa edar;

e. Aturan pakai/cara penggunaan;

f. Nama dan alamat produsen.

8. Pengawasan mutu pupuk an-organik dilakukan untuk

melindungi kepentingan pengguna, pengedar,

pengimpor dan produsen, memenuhi kepentingan

pupuk an-organik, meningkatkan daya guna dan hasil

guna pupuk an-organik serta menjamin kelestarian

alam dan lingkungan hidup.

9. Pengawasan pupuk an-organik:

a. Pada tingkat rekayasa formula menjadi kewenangan

Menteri;

b. Pada tingkat pengadaan, baik produksi dalam

negeri maupun pemasukan/impor, peredaran, dan

penggunaan menjadi kewenangan Bupati atau

Walikota setempat.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 19

Februari 2001

BAHAYA – BERACUN – BAHAN

2001

PP NO. 74 TAHUN 2001

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA

DAN BERACUN



ABSTRAK : - Untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak

lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup

lainnya diperlukan pengeloaan bahan berbahaya dan

beracun secara terpadu sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan

Beracun.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang

Pelayaran;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang

Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan

Penggunaan Pestisida;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;



- Dalam Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),

Pengelolaan B3, Registrasi, Penyimpanan B3,

Pengemasan B3, Simbol B3, Label, Pengangkutan

B3, B3 Terbatas, B3 yang dilarang dipergunakan,

Impor B3, Ekspor B3, Notifikasi untuk Ekspor,

Notifikais untuk Ekspor, Orang, Instansi yang

bertanggung jawab, Instansi yang berwenang, Komisi

B3, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Menteri.

2. Tujuan pengelolaan B3: Untuk mencegah dan atau

mengurangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan

hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup

lainnya.

3. Pengelolaan B3 yang tidak termasuk dalam lingkup

Peraturan Pemerintah ini:

a. Pengelolaan bahan radioaktif;

b. Bahan peledak;

c. Hasil produksi tamabang serta minyak dan gas

bumi dan hasil olahannya;

d. Makanan dan minuman serta bahan tambahan

makanan lainnya;

e. Perbekalan kesehatan rumah tannga dan

kosmetika;

f. Bahan sediaan farmasi;

g. Narkotika, Psikoterapika; dan prekusornya serta

zat adiktif lainnya;

h. Senjata kimia;

i. Sejata biologi.

4. Klasifikasi B3:

Mudah meledak (explosive);

a. Pengoksidasi (oxidizing);

b. Sangat mudah sekali menyala (extremely

flammable);

c. Sangat mudah menyala (highly flammable);

d. Mudah menyala (flammable);

e. Amat sangat beracun (extremely toxic);

f. Sangat beracun (highly toxic);

g. Beracun (toxic);

h. Berbahaya (harmful);

i. Korosit (corrosive);

j. Bersifat iritasi (irritant);

k. Berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the

environment);

l. Karsinogenik (carcinogenic);

m. Teratogenik (teratogenic);

n. Mutagenik (mutagenic).

5. Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan

atau pengimpor.

6. Setiap orang yang melakukan kegiatan ekspor B3

yang terbatas dipergunakan, wajib menyampaikan

notifikasi ke otoritas negara tujuan ekspor, otoritas

negara transit dan instansi yang bertanggungjawab.

7. Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3

yang terbatas dipergunakan dan atau pertama kali

impor, wajib mengikuti prosedur notifikasi.

8. Setiap orang yang memproduksi B3 wajib membuat

Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety

Data Sheet).

9. Setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedarkan,

disimpan wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya.

10. Dalam hal kemasan B3 mengalami kerusakan:

a. B3 yang masih dapat dikemas ulang,

pengemasannya wajib dilakukan oleh pengedar;

b. B3 yang tidak dapat dikemas ulang dan dapat

menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan

lingkungan dan atau keselamatan manusia, maka

pengedar wajib melakukan penanggulangan.

11. Dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan

darurat yang diakibatkan B3, maka setiap orang yang

melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mengambil

langkah-langkah:

a. Mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya

kecelakaan;

b. Menanggulangi kecelakaan sesuai dengan

prosedur tetap penanggulangan kecelakaan;

c. Melaporkan kecelakaan dan/atau keadaan darurat

kepada aparat Pemerintah Kabupaten/Kota

setempat;

d. Memberikan informasi, bantuan, dan melakukan

evaluasi terhadap masyarakat di lokasi kejadian.

12. Kewajiban setiap orang yang melakukan kegiatan

pengelolaan B3:

a. Mengizinkan pengawas untuk memasuki lokasi

kerja dan membantu terlaksananya tugas

pengawasan;

b. Mengizinkan pengawas untuk mengambil contoh

B3;

c. Memberikan keterangan dengan benar baik lisan

maupun tertulis;

d. Mengizinkan pengawas untuk melakukan

pemotretan di lokasi kerja atau mengambil

gambar.

13. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang

usaha dan kegitannya menimbulkan dampak besar

dan penting terhadap lingkungan hidup, yang

menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan

bertanggung jawab secara mutlak atas kegiatan yang

ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti

kerugian secara langsung dan seketika pada saat

terjadinya pencemaran dan atau perusakan

lingkungan hidup.

14. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat

dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian,

jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa

pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup

disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

a. Adanya bencana alam atau peperangan;

b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan

manusia;

c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan

terjadinya pencemaran dan atau perusakan

lingkungan hidup.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 26

November 2001

MESIN – ALAT – BUDIDAYA

2001

PP NO. 81 TAHUN 2001, LN TAHUN 2001 NO. 147, TLN NO. 4157

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ALAT DAN MESIN BUDIDAYA

TANAMAN



ABSTRAK : - Alat dan mesin budidaya tanaman yang diadakan dan

diedarkan harus memenuhi ketentuan mengenai standar

dan efektivitas alat dan mesin budidaya tanaman;

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sebagai

pelaksanaan Pasal 43 Undang-undang Nomor 12 Tahun

1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu mengatur

alat dan mesin budidaya tanaman dengan Peraturan

Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja;

c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang

Metrologi Legal;

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian;

e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman;

f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen;

g. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang

Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan

Pengembangan Industri;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Alat dan Mesin Budidaya Tanaman,

Pengujian, Prototipe, Sertifikat, Akreditasi, Standar,

Pengadaan, Peredaran, dan Menteri,

2. Alat dan atau mesin yang digunakan untuk proses

produksi, meliputi lata dan atau mesin untuk:

a. Penyiapan dan pengolahan lahan;

b. Perbenihan;

c. Penanaman;

d. Pemeliharaan;

e. Perlindungan;

f. Pemanenan;

3. Alat dan atau mesin yang digunakan untuk pasca

panen:

a. Perontok;

b. Pemipil;

c. Perajang;

d. Pembersih;

e. Penyotir;

f. Pengolahan;

g. Pelayu;

h. Pengering;

i. Penggilingan;

j. Penyimpanan;

k. Pengemasan/pengepakan.

4. Pengadaan alat dan atau mesin dilakukan melalui

produksi dalam negeri dan atau impor.

5. Pengujian dilakukan oleh lembaga penguji yang telah

terakreditasi, yang memenuhi persyaratan:

a. Memiliki instrumen uji yang memadai;

b. Memiliki lahan yang cukup;

c. Memiliki tenaga yang mempunyai pengetahuan di

bidang budidaya tanaman serta alat dan atau

mesin;

d. Memiliki cara dan prosedur uji yang standar.

6. Alat dan atau mesin yang diedarkan harus memiliki

sertifikat, brusur dan label, yang memuat keterangan:

a. Merek dan type;

b. Daya dan putaran mesin;

c. Dimensi;

d. Kapasitas kerja;

e. Nama dan alamat produsen.

7. Penggunaan alat dan atau mesin dilakukan dengan

memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja,

spesifik lokasi dan kelestarian lingkungan.

8. Pengawasan alat dan atau mesin dilakukan untuk

melindungi kepentingan pengguna, pengedar,

produsen dan importir dalam rangka pemenuhan

kebutuhan alat dan atau mesin, menjamin keselamatan

dan kesehatan kerja, serta keselamatan dan kesehatan

kerja, serta kelestarian lingkungan hidup.

9. Kewenangan petugas pengawas alat dan atau mesin:

a. Melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi

alat dan atau mesin;

b. Mengambil contoh alat atau mesin guna pengujian;

c. Memeriksa dokumen dan laporan;

d. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan

persyaratan perizinan pengadaan dan atau

peredaran alat dan atau mesin.



CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 7

Desember 2001

PANGAN – KETAHANAN

2002

PP NO. 68 TAHUN 1999 (LN TAHUN 1999 NO. 142, TLN NO. 4254)

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETAHANAN PANGAN



ABSTRAK : - Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting

dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk

manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan

sejahtera melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman,

bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di

seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli

masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

Kesehatan Hewan;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan

Sosial;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian;

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang

Perikanan;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman;

8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

9. Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun 1992

tentang Kesehatan;

10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang

Pangan;

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

13. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan;

14. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang

Kewenangan Pengaturan, Pembinaa, dan

Pengembangan Industri;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan

Propinsi sebagai Daerah Otonom;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Thaun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

19. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Ketahanan Pangan, Pangan, Ketersediaan

Pangan, Cadangan Pangan Nasional, Produksi

Pangan, Perdagangan Pangan, Peredaran Pangan,

Pengangkutan Pangan, Penganekaragaman Pangan,

Masalah Pangan, Keadaan Darurat, Terjangkau,

Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah, dan Setiap

Orang.

2. Penyediaan Pangan diselenggarakan untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus

berkembang dari waktu ke waktu yang dilakukan

dengan:

a. Mengembangkan sistem produksi pangan yang

bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan

budaya lokal;

b. Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;

c. Mengembangkan teknologi produksi pangan;

d. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi

pangan;

e. Mempertahankan dan mengembangkan lahan

produktif.

3. Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi

pangan dalam negeri, cadangan pangan, dan

pemasukan pangan, yang diutamakan berasal dari

produksi pangan dalam negeri.

4. Pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi

pangan ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah

tangga, yang dilakukan dengan:

a. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang

menjangkau seluruh wilayah secara efisien;

b. Mengelola sistem distribusi pangan yang dapat

mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan;

c. Menjamin keamanan distribusi pangan.

5. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan

pangan pemerintah, dan cadangan pangan

masyarakat.

6. Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah,

dilakukan dengan:

a. Menginventarisasi cadangan pangan;

b. Melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau

keadaaan darurat;

c. Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan

penyaluran cadangan pangan.

7. Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk

meningkatkan ketahanan pangan dengan

memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan

budaya lokal, yang dilakukan dengan:

a. Meningkatkan keanekaragaman pangan;

b. Mengembangkan teknologi pengolahan dan produk

pangan;

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan

prinsip gizi seimbang.

8. Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk

menghindari terjadinya masalah pangan, yang

dilakukan dengan:

a. Memantau, menganalisis, dan mengevaluasi

ketersediaan pangan;

b. Memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor

yangn mempengaruhi ketersediaan pangan;

c. Merencanakan dan melaksanakan program

pencegahan masalah pangan.

9. Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan

untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan,

kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah

tangga dalam memenuhi kebutuhgan pangan, yang

diselenggarakan dengan:

a. Mengeluarkan pangan apabila terjadi kelebihan

pangan;

b. Peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan

apabila terjadi kekurangan pangan;

c. Penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi

ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi

kebutuhan pangan;

d. Melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk

miskin.

10. Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat

pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk

menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang

mengakibatkan keresahan masyarakat, keadaan

darurat karena bencana, dan/atau paceklik yang

berkepanjangan, yang dilakukan dengan:

a. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan

pemerintah;

b. Pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;

c. Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;

d. Pengaturan kelancaran distribusi.

PENDAFTARAN – PENAMAAN – VARIETAS

2004

PP NO. 13 TAHUN 2004, LN TAHUN 2004 NO. 30, TLN NO. 4375

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN

PENGGUNAAN VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN

ESENSIAL



ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan

Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000

tentang perlindungan Varietas Tanaman, dipandang perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penamaan,

Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk

Pembuatan Varietas Turunan Esensial.



- Dasar Hukum Peraturan pemerintah ini adalah:

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Perlindungan Varietas Tanaman (LN Tahun 2000

Nomor 241, TLN Nomor 4043)



- Dalam Peraturan pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman, Hak

Perlindungan Varietas Tanaman, Varietas Tanaman,

Pemuliaan Tanaman, Varietas Asal, Varietas Turunan

Esensial, Varietas Lokal, Varietas Hasil Pemuliaan,

Penamaan Varietas, Penamaan Varietas yang tidak

diberi PVT, Pendaftaran Varietas, Menteri, dan Hari.

2. Syarat pembuatan Varietas Turunan esensial:

a. Melalui metode seleksi tertentu;

b. Sifat Varietas Asal tetap dapat dipertahankan.

3. Metode seleksi tertentu meliputi:

a. Mutasi alami;

b. Mutasi induksi;

c. Seleksi individual Varietas yang sudah ada;

d. Silang ablik;

e. Variasi somaklonal;

f. Rekayasa genetik.

4. Syarat penamaan Varietas Lokal:

a. Mencerminkan identitas Varietas Lokal yang

bersangkutan;

b. Tidak menimbulkan keerancuan karakteristik, nilai

atau identitas suatu Varietas Lokal;

c. Tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang

suah ada;

d. Tidak menggunakan nama orang terkenal;

e. Tidak menggunakan nama alam;

f. Tidak menggunakan lambang negara;

g. Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan

jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti

benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari

Varietas lain, transportasi atau penyewaan tanaman.

5. Kantor PVT mengumumkan penamaan dan pendaftaran

Varietas Lokal dalam Berita Resmi PVT.

6. Kantor PVT memberikan nama dan mendaftar Varietas

Lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas provinsi

serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

7. Setiap Varietas Hasil Pemuliaan yang akan digunakan

sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas

Turunan Esensial harus diberi nama yang merupakan

identitas Varietas yang bersangkutan. Syarat penamaan

Varietas Hasil Pemuliaan:

a. Mencerminkan identitas Varietas Hasil Pemuliaan

yang bersangkutan;

b. Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai,

atau identitas suatu Varietas Hasil Pemuliaan;

c. Tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang

sudah ada;

d. Tidak menggunakan nama orang terkenal;

e. Tidak menggunakan nama alam;

f. Tidak menggunakan lambang negara;

g. Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan

jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti

benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari

Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan

tanaman.

8. Kantor PVT menyelenggarakan Sistem Dokumentasi dan

Jaringan Informasi PVT untuk kepentingan penamaan

dan pendaftaran Varietas yang ada di seluruh Indonesia,

baik Varietas Lokal maupun Varietas Hasil Pemuliaan

yang diberi dan yang tidak diberi PVT.



CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka

Ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor

44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman yang

berkaitan dengan penamaan Varietas dinyatakan tidak

berlaku lagi.

PENGALIHAN – PERLINDUNGAN – VARIETAS TANAMAN

2004

PP NO. 14 TAHUN 2004, LN TAHUN 2004 NO. 31, TLN NO. 4376

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA

PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN

VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH



ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal

40 ayat (4), Pasal 43 ayat (3) dan pasal 55 Undang-undang

Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

Tanaman, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan

pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan

Perlindungan Varietas Tanaman dan penggunaan Varietas

yang Dilindungi oleh pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Perlindungan Varietas Tanaman.



- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman, Hak

Perlindungan Varietas Tanaman, Varietas Tanaman,

Lisensi, Lisensi Wajib, Benih tanaman, Menteri, dan Hari.

2. Hak PVT dapat beralih dan dialihkan karena:

a. Pewarisan;

b. Hibah;

c. Warisan;

d. Perjanjian dalam bentuk akta notaris;

e. Sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

3. Dalam hal pemegang hak PVT meninggal dunia, ahli waris

dari pemegang hak PVT mengajukan permohonan kepada

Kantor PVT mengenai pencatatan pengalihan hak PVT

kepada ahli waris, dengan mengisi formulir permohonan

pengalihan hak PVT dan melampirkan:

a. Sertifikat hak PVT yang bersangkutan;

b. Surat kematian pemegang hak PVT;

c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris;

d. Akta penunjukka kepada salah seorang ahli waris

dalam hal ahli wari lebih dari satu orang;

e. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan

melalui kuasa;

f. Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan

pengalihan hak PVT.

4. Pemegang hak PVT dapat menghibahkan hak PVTnya

kepada orang atau badan hukum lain.

5. Dalam hal perorangan pemegang hak PVT mewasiatkan

hak PVTnya kepada orang atau badan hukum lain,

penerima wasiat mengajukan permohonan pencatatan

pengalihan hak PVT karena wasiat kepada kantor PVT

dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT

dengan melampirkan:

a. Salinan akta hibah;

b. Sertifikat hak PVT yang bersangkutan;

c. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan

melalui kuasa;

d. Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan

pengalihan hak PVT.

6. Perjanjian lisensi berisi hak yang diberikan oleh pemegang

hak PVT selaku pemberi Lisensi kepada penerima Lisensi

untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan:

a. Memproduksi dan memperbanyak Benih;

b. Menyiapkan untuk tujuan propagasi;

c. Mengiklankan;

d. Menawarkan;

e. Menjual dan memperdagangkan;

f. Mengekspor;

g. Mengimpor;

h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana

dimaksud dalam butir a,b,c,d,e,f,dan g.

7. Sifat Perjanjian Lisensi:

a. Eksklusif;

b. Tidak eksklusif.

8. Larangan Perjanjian Lisensi:

a. Memuat ketentuan yang secara langsung atau tidak

langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan

Negara;

b. Memuat pembatasan yang dapat menghambat

kemampuan bangsa indonesia daalm menguasai dan

mengembangkan pemuliaan tanaman pada umumnya;

c. Melebihi jangka waktu PVT yang bersangkutan.

9. Hak Pemberi Lisensi:

a. Menerima pembayaran royalti sesuai dengan

perjanjian;

b. Melaksanakan sendiri haknya sepanjang tidak

diperjanjikan lain dalam hal perjanjian Lisensi bersifat

tidak eksklusif;

c. Menuntut pembatalan Lisensi dalam hal penerima

Lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana

mestinya.

10. Kewajiban Pemberi Lisensi:

a. Menjamin Varietas yang dilisensikan bebas dari cacat

hukum atau gugatan dari pihak ketiga;

b. Memberitahukan kepada penerima Lisensi bahwa

Lisensi yang diberikannya bukan Lisensi yang telah

diberikan kepada penerima Lisensi lainnya dalam hal

perjanjian Lisensi bersifat eksklusif;

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu

hasil produksi sebagai pelaksanaan hak PVT oleh

penerima Lisensi.

11. Berakhirnya Perjanjian Lisensi:

a. Habis masa berlakunya sesuai dengan perjanjian;

b. Kesepakatan kedua belah pihak;

c. Hak PVT-nya dibatalkan oleh Kantor PVT;

d. Hak PVT-nya dicabut oleh Kantor PVT.

12. Syarat bagi orang atau badan hukum yang dapat

mengajukan Lisensi Wajib:

a. Mempunyai keahlian atau tenaga ahli di bidang

perbenihan tanaman;

b. Mempunyai akses untuk menggunakan fasilitas yang

memadai dan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;

c. Memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk

melaksanakan Lisensi Wajib;

d. Telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk

mendapatkan lisesnsi dari pemegang hak PVT atas

dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak

berhasil.



CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 17 Maret 2004









MUTU – PANGAN – GIZI

2004

PP NO. 28 TAHUN 2004 ( LN TAHUN 2004 NO. 107, TLN NO. 4424)

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEAMANAN, MUTU, DAN GIZI

PANGAN



ABSTRAK : - Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting

peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan

peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan

kecerdasan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu

dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau

membahayakan kesehatan.

Atas dasar hal-hal tersebut serta untuk melaksanakan

ketentuan Undang-undang Nomor 7 Thaun 1996 tentang

Pangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan

Hewan;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian;

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang

Perikanan;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman;

7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan;

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade

Organization;

10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan;

11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran;

13. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen;

14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang

Kesehatan Masyarakat Veteriner;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang

Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan

Pengembangan Industri;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang

Label dan Iklan Pnagan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Thaun 2000 tentang

Standardisasi Nasional Indonesia.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Pangan, Pangan Segar, Pangan Olahan,

Pangan Olahan Tertentu, Sistem Pangan, Pangan Siap

Saji, Keamanan Pangan, Persyaratan Keamanan

Pangan, Sanitasi Pangan, Persyaratan Sanitasi,

Produksi Pangan, Peredaran Pangan, Perdagangan

Pangan, Peyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan,

Industri Rumah Tangga, Bahan Tambahan Pangan,

Pangan Produk Rekayasa Genetika, Iradiasi Pangan,

Kemasan Pangan, Mutu Pangan, Standar, Gizi Pangan,

Sertifikasi, Sertifikasi Mutu Pangan, Setiap Orang, dan

Badan.

2. Pedoman Cara Budidaya Yang Baik adalah cara

budidaya yang memperhatikan aspek keamanan pangan,

antara lain dengan:

a. Mencegah penggunaan lahan dimana lingkungannya

mempunyai potensi mengancam keamanan pangan;

b. Mengendalikan pencernaan biologis, hama, dan

penyakit hewan dan tanaman yang mengancam

keamanan pangan;

c. Menekan seminimal mungkin, residu kimia yang

terdapat dalam bahan baku pangan sebagai akibat

dari pengggunaan pupuk, obat pengendali hama dan

penyakit, bahan pemacu pertumbuhan dan obat

hewan yang tidak tepat guna.

2. Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik

adalah cara penanganan yang memperhatikan aspek-

aspek keamanan pangan dengan cara:

a. Mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran

biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu,

merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara,

tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat hewan, atau

bahan lain yang digunakan dalam produksi pangan

segar;

b. Mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar

tidak mengancam keamanan pangan atau tidak

terpengaruh negatif terhadap pangan segar.

3. Pedoman Cara Distribusi Pangan Yang Baik adalah cara

distribusi yang memperhatikan aspek keamanan pangan

dengan cara:

a. Melakukan cara bongkar muat pangan yang tidak

menyebabkan kerusakan pangan;

b. Mengendalikan kondisi lingkungan, distribusi dan

penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan

dengan suhu, kelembagaan, dan tekanan udara;

c. Mengendalikn sistem pencatatan yang menjamin

penelusuran kembali pangan yang didistribusikan.

4. Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik adalah cara ritel

yang memperhatikan aspek keamanan pangan dengan

cara:

a. Mengatur cara penempatan pangan dalam lemari

gerai dan rak penyimpanan agar tidak terjadi

pencemaran silang;

b. Mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;

c. Mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa

kadaluwarsanya;

d. Mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan

pangan khususnya yang berkaitan dnegan suhu,

kelembapan, dan tekanan udara.

5. Pedoman Cara Produksi Pangan Siap Saji Yang Baik

adalah cara produksi pangan yang memperhatikan aspek

kemanan pangan dengan cara:

a. Mencegah tercemarnya pangan siap saji oelh

cemaran biologi, kimia, dan benda lain yang

mengganggu, merugikan dan membahayakan

kesehatan;

b. Mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik

patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik

lainnya;

c. Mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan

baku, penggunaan bahan tambahan pangan,

pengolaan, pengemasan, penyimpanan, dan

pengangkutan serta cara penyajian.

6. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan

dilarang menggunakna bahan apapun sebagai bahan

tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.

7. Setiap orang yang memproduksi pangan atau

menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan,

dan/atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses

produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa

genetika wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan

pangan tersebut sebelum diedarkan. Pemeriksaan

tersebut meliputi:

a. Informasi genetika, antara lain deskripsi umum

pangan produk rekayasa genetika dan deskripsi inang

serta penggunaannya sebagai pangan;

b. Deskripsi organisme donor;

c. Deskripsi modifikasi genetika;

d. Karakteristik modifikasi genetika;

e. Informasi keamanan pangan, antara lain kesepdanan

substansial perubahan nilai gizi, alerginitas dan

toksisitas.

8. Larangan untuk mengedarkan:

a. Pangan yang mengandung bahan beracun,

berbahaya atau yang dapat merugikan atau

membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;

b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui

ambang batas maksimal yang ditetapkan;

c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang

digunakan dalam kegiatan atau proses produksi

pangan;

d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk,

tengik, terurai, atau mengandung bahan bahan nabati

atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari

bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak

diikonsumsi manusia;

e. Pangan yang sudah kedaluwarsa.

9. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian,

perikanan, atau Kepala Badan:

a. Menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam

kegiatan atau proses produksi pangan;

b. Menetpkan ambang batas maksimal cemaran yang

diperbolehkan;

c. Mengatur dan/atau menetpkan persyaratan lagi

penggunaan cara, metode dan/atau bahan tertentu

dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan,

penyimpanan, pengangkutan, dan/atau

membahayakan kesehatan manusia;

d. Menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam

memproduksi peralatan pengolahan, penyiapan,

pemasaran, dan/atau penyajian pangan.

10. Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah

Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang keamanan,

mutu, dan gizi pangan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan lain yang berlaku.

11. Dalam rangka pengawasan keamana, mutu dan gizi

pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di

dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah

Indonesia untuk diperdagangkan dalam ekmasan eceran

sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan

pendaftaran.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 5 Oktober 2004

ALIH TEKNOLOGI – LITBANG – KEKAYAAN INTELEKTUAL

2005

PP NO. 20 TAHUN 2005, LN TAHUN 2005 NO. 43, TLN NO. 4497

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN

INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN



ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakn ketentuan Pasal 16 Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Alih

Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian

dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan lemabaga

Penelitian dan Pengembangan.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indoensia Tahun 1945;

b. Undang-undang Nomo 18 Tahun 2002 tentang Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Alih Teknologi, Penelitian, Pengembangan,

Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah pusat,

Pemerintah Daerah, Kekayaan Intelektual, Lisensi, dan

Menteri.

2. Tujuan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil

kegiatan penelitian dan pengembangan:

a. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara.

3. Perguruan tinggi dan lembaga litbang tidak dapat

mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil

kegiatan penelitian dan pengembangan milik Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

4. Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan

pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian

dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga

litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah merupakan milik Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan alih teknologi:

a. Penerima alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil

kegaitan penelitian dan pengembangan diutamakan yang

diutamakan yang bertempat tinggal di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

b. Penerima alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil

kegiatan penelitian dan pengembangan mampu

memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara;

c. Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan

pengembangan yang dialihteknologikan, tidak dinyatakan

sebagai hal yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual serta

hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan

dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan

peraturan perundang-undangan.

6. Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan

pengembangan yang dilakukan secara non komersial

diarahkan untuk:

a. Mendorong penguasaan dan pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sangat diperlukan oelh

masyarakat, daerah dan negara;

b. Mendorong terciptanya temuan-temuan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi

masyarakat, daerah, dan negara;

c. Mendorong perkembangan badan usaha kecil dan

menengah.

7. Mekanisme alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil

kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan

tinggi dan lembaga litbang:

a. Lisensi;

b. Kerjasama;

c. Pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. Publikasi.

8. Kerjasama dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara

pihak perguruan tinggi dan lembaga litbang dan pihak

penerima alih teknologi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

9. Dasar pelaksanaan kerjasama:

a. Hubungan timbal balik dengan berprinsip

mempertukarkan dan/atau mengintegrasikan sumber

daya tertentu untuk mendapatkan keuntungan sinergis;

b. Masing-masing pihak memiliki kompetensi ini sudah teruji

menjadi faktor-faktor sukses kunci.

10. Perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah berhak

menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih

teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian

dan pengembangan untuk mengembangkan diri.

11. Penggunaan pendapatan:

a. Meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan

yang diperlukan untuk menguasai kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan mengembangkan

invenstasi;

b. Memberikan insentif yang diperlukan untuk

meningkatkan motivasi dan kemampuan investasi di

lingkungannya;

c. Memperkuat kemampuan pengelolaan dan alih tekonlogi

kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan

pengembangan;

d. Melakukan investasi untuk memperkuat sumber daya

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki;

e. Meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan alih

teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan

penelitian dan pengembangan dan pelayanan jasa ilmu

pengetahuan dan teknologi;

f. Memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga

lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya, baik di dalam maupun di luar

wilayah Negara Republik Indonesia.

12. Kewajiban Perguruan tinggi dan lembaga litbang:

a. Menyusun dan mengirimkan kepada Menteri Keuangan

mengenai penatausahaan, sistem pembukuan, dan

sistem pelaporan yang akan diterapkan dalam

pelaksanaan rencana kerja pendapatan alih teknologi

kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan

pengembangan lembaga;

b. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, transparan,

dan dapat dipertanggungjawabkan.

13. Pembinaan alih teknologi dan kekayaan intelektual serta

hasil kegiatan litbang dalam bidang sumber daya manusia:

a. Meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis dan

menajerial sumber daya manusia dalam melaksanakan

pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta

hasil litbang;

b. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan,

pelatihan, dan/atau konsultasi iptek;

c. Menyediakan tenaga pendidik dan/atau konsultan di

bidang iptek.



CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 19 Mei 2005









KEAMANAN – REKAYASA – GENETIK

2005

PP NO. 21 TAHUN 2005, LN TAHUN 2005 NO. 44, TLN NO. 4498

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEAMANAN HAYATI PRODUK

REKAYASA GENETIK



ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b

dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Kemanana Hayati Produk

Rekayasa Genetik.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

b. Undang-undang Nomor 5 Thun 1994 tentang

Pengesahan United Nations Conventions on Biological

Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

tentang Keanekaragaman Hayati);

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian Keamanan Hayati Produk Rekayasa

Genetik, Keamanan Lingkungan, Keamanan Pangan

Produk Rekayasa Genetik, Pangan, Keamanan Pakan

Produk Rekayasa Genetik, Pakan, Produk Rekayasa

Genetik (PRG) atau Organisme Hasil Modifikasi,

Bioteknologi Modern, Hewan PRG, Bahan Asal Hewan

PRG, Hasil Olahan Bahan Asal Hewan PRG, Ikan

PRG, Bahan Asal Ikan PRG, Hasil Olahan Bahan Asal

Ikan PRG, Tanaman PRG, Bahan Asal Tanaman PRG,

Hasil Olahan Bahan Asal Tanaman PRG, Jasad Renik,

Bahan Asal Jasad Renik PRG, Hasil Olahan Bahan

Asal Jasad Renik PRG, Pengkajian Resiko PRG,

Pengkajian, Pengujian, Komisi Keamanan Hayati

Produk Rekayasa Genetik, Balai Kliring Keamanan

Hayati Produk Rekayasa Genetik, Tim Teknis

Keamanan Hayati PRG, Pengumuman, Orang,

Pemohon, Pelepasan, Peredaran, Menteri, Kepala

Lembaga Pemerintah Non Departemen, Hari, dan

Menteri.

2. Ruang lingkup:

a. Jenis dan persyaratan PRG;

b. Penelitian dan pengembangan PRG;

c. Pemasukan PRG dari luar negeri;

d. Pengkajian, pelepasan dan peredaran, serta

pemanfaatan PRG;

e. Pengawasan dan pengendalian PRG;

f. Kelembagaan;

g. Pembiayaan;

h. Ketentuan sanksi.

3. Jenis PRG:

a. Hewan PRG, bahan asal hewan PRG dan hasil

olahannya;

b. Ikan PRG, bahan asal ikan PRG, dan hasil

olahannya;

c. Tanaman PRG, bahan asal tanaman PRG, dan

hasil olahannya;

d. Jasad renik PRG, bahan asal renik PRG, dan hasil

olahannya.

4. PRG baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari

luar negeri yang akan dikaji atau diuji untuk dilepas

dan/atau diedarkan di Indonesia harus disertai

informasi dasar sebagai petunjuk bahwa produk

tersebut memenuhi persyaratan keamanan lingkungan,

keamanan pangan dan/atau keamanan pakan.

5. Informasi dasar sebagai petunjuk pemenuhan

persyaratan keamaan lingkungan, yang meliputi:

a. Deskripsi dan tujuan penggunaan;

b. Perubahan genetik dan fenotip yang diharapkan

harus terdeteksi;

c. Identitas jelas mengenai taksonomi, fisiologi, dan

reproduksi RPG;

d. Organisme yang digunakan sebagai sumber gen

harus dinyatakan secara jelas dan lengkap;

e. Metode rekayasa genetika yang digunakan

mengikuti prosedur baku yang secara ilmiah dapat

dipertanggungjawabkan kesahihannya;

f. Karakteristik molekuler PRG harus terinci jelas;

g. Ekspresi gen yang ditransformasikan ke PRG harus

stabil;

h. Cara pemusnahan yang digunakan bila terjadi

penyimpangan.

6. Setiap yang melakukan penelitian dan pengembangan

PRG wajib mencegah dan/atau menanggulangi

dampak negatif kegaitannya pada kesehatan manusia

dan lingkungan.

7. Penelitian dan pengembangan PRG dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang

penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

8. Apabila dari pemeriksaan membuktikan bahwa RPG

yang dilaporkan tenyata menimbulkan dampak negatif

terhadap lingkungan hidup, kesehatan manuisa

dan/atau kesehatan hewan:

a. Menteri mengusulkan kepada Menteri yang

berwenang atau Kepala LPND yang berwenang

untuk mencabut keputusan pelepasan atau

peredaran PRG;

b. Menteri yang berwenang atau Kepala LPND yang

berwenang mencabut keputusan pelepasan atau

peredaran PRG.

9. Tugas BKKH:

a. Mengelola dan menyajikan informasi kepada publik

mengenai prosedur, penerimaan permohonan,

proses dan ringkasan hasil pengkajian;

b. Menerima masukan dari masyarakat dan

menyampaikan hasil kajian dari masukan tersebut;

c. Menyampaikan informasi mengenai rumusan

rekomendasi yang akan disamapikan kepada

Menteri, Menteri yang berwenang atau Kepala

LPND yang berwenang;

d. Menyampaikan infomasi mengenai Keputusan

Menteri yang berwenang atau Kepala LPND yang

berwenang atas permohonan yang telah dikaji

kepada publik.

10. TTKH bertugas membantu KKH dalam melakukan

kajian teknis keamanan hayati.

11. Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

keuangan negara.



CATATAN : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei

2005









PUPUK – PENGAWASAN – SUBSIDI

2005

PERPRES NO. 77 TAHUN 2005

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI

SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN



ABSTRAK : - Guna mengawasi pengadaan dan penyaluran pupuk yang

memperoleh subsidi, perlu menetapkan pupuk bersubsidi

sebagai barang dalam pengawasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi

sebagai Barang dalam Pengawasan.

- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang

Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang

Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan.

- Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang:

a. Pengertian Pupuk Bersubsidi, Pengadaan, dan

Penyaluran.

b. Pupuk Bersubsidi yang dimaksud Peraturan Presiden ini

terdiri dari: Urea, SP 36, ZA dan NPK.

c. Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan

Barang-barang dalam Pengawasan.



CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember

2005









PEMBAGIAN – URUSAN – PEMERINTAHAN

2007

PP NO. 38 TAHUN 2007, LN TAHUN 2007 NO. 82, TLN NO. 4737

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN

PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2)

Undang-undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:

1. Pengertian : Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah,

Daerah Otonom, Otonomi Daerah, Urusan Pemerintahan,

dan Kebijakan Nasional.

2. Urusan pemerintahan terdiri atas:

a. Urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi

kewenangan Pemerintah;

b. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar

tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah:

a. Politik luar negeri;

b. Pertahanan keamanan;

c. Yustisi;

d. Moneter dan fiskal nasional;

e. Agama.

4. Urusan pemerintahan terdiri atas 31 bidang urusan

pemerintahan, yang meliputi:

(1) Pendidikan;

(2) Kesehatan;

(3) Pekerjaan umum;

(4) Perumahan;

(5) Penataan ruang;

(6) Perencanaan pembangunan;

(7) Perhubungan;

(8) Lingkungan hidup;

(9) Pertanahan;

(10) Kependudukan dan catatan sipil;

(11) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

(12) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

(13) Sosial;

(14) Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

(15) Koperasi dan usaha kecil menengah;

(16) Penanaman modal;

(17) Kebudayaan dan pariwisata;

(18) Kepemudaan dan olahraga;

(19) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

(20) Otonomi daerah, pemerintahan umu, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian;

(21) Pemberdayaan masyarakat dan desa;

(22) Statistik;

(23) Kearsipan;

(24) Perpustakaan;

(25) Komunikasi dan informatika;

(26) Pertanian dan ketahanan pangan;

(27) Kehutanan;

(28) Energi dan sumber daya mineral;

(29) Kelautan dan perikanan;

(30) Perdagangan;

(31) Perindustrian.

5. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah

disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan

prasarana, serta kepegawaian.

6. Pembagian urusan pemerintahan:

a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah;

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah.

7. Urusan wajib:

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Lingkungan hidup;

d. Pekerjaan umum;

e. Penataan ruang;

f. Perencanaan pembangunan;

g. Perumahan;

h. Kepemudaan dan olahraga;

i. Penanaman modal;

j. Koperasi, usaha kecil dan menengah;

k. Kependudukan dan catatan sipil;

l. Ketenagakerjaan;

m. Ketahanan pangan;

n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

p. Perhubungan;

q. Komunikasi dan informatika;

r. Pertanahan;

s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan

persandian.

u. Pemberdayaan dan masyarakat desa;

v. Social;

w. Kebudayaan;

x. Statistik;

y. Kearsipan;

z. Perpustakaan.

8. Pemerintah daerah yang melalaikan penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang bersifat wajib,

penyelenggarannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan

pembiayaan bersumber dari APBD yang bersangkutan.

9. Untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan,

Menteri/Kepala Lemabga Non Pemerintah Non Departemen

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

10. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah:

a. Dapat diselenggarakan sendiri;

b. Dilimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada

kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku

wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi;

c. Menugaskan sebagian urusan pemerintahaan tersebut

kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan

desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

11. Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta,

rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten/kota secara otomatis menjadi kewenangan

provinsi.