REVITALISASI
DESENTRALISASI &
OTONOMI DAERAH
Herwan Parwiyanto, S.Sos., M.Si.
( Sabtu, 25 Juli 2009)
desentralisasi
• Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk
mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan
kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks
kebijakan hubungan antara pemerintah Pusat
dan Daerah, kebijakan pembangunan dapat
dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan atau
urusan untuk melaksanakan pembangunan
tersebut. Ada dua pendekatan yang biasa
digunakan, yaitu pendekatan sentralisasi dan
pendekatan desentralisasi.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Desentralisasi & pemekaran wilayah
• Ada dua hal penting yang berkaitan
dengan pemekaran wilayah yang
berhubungan dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, yaitu
pertama, bagaimana pemerintah
melaksanakannya, dan kedua, bagaimana
dampaknya di masyarakat setelah
pemekaran tersebut berjalan selama lima
tahun
desentralisasi & otoda
• Desentralisasi identik dengan otonomi karena kedua istilah
tersebut mempunyai makna yang sama yaitu kewenangan
daerah untuk mengurus urusan-urusan pemerintahan daerah
atau mengurus rumah tanggahnya sendiri,sedankan dalam
penerapannya otonomi lebih cenderung pada politik
sedangkan desentralisasi mengacu pada administrasi
Perkembangan otonomi di Indonesia telah diterbitkan 9
(sembilan) undang undang yang mengatur tentang
pemerintahan daerah yaitu:
• UU.No 1 tahun 1945 dimana kebijakan pemerintahan tentang otonomi daerah pada
masa itu menitik beratkan pada dekosentrasi
• UU. No.22 tahun 1948 dimana kebijakan pemerintah lebih menitik beratkan pada
desentralisasi
• UU.No. 1 tahun 1957 kebijakan otonomi bersifat dualisme, dimana kepala daerah
bertanggung jawab kepada DPRD
• ketetapan Presiden No.6 tahun 1959 Pemerintahan lebih menekankan pada
dekosentrasi
• UU. No18 tahun 1965 masa itu kebijakan Pemeritahan menitik beratkan pada
desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya pada daerah
sedangkan dekosentrasi hanya sebagai pelengkap
• UU,No 5 tahun 1974 itu setelah terjadinya G30.SPKI yang pada dasarnya telah
terjadi fakuman dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai
denan UU No 5 tahun 1974 yaitu dengan desentralisasi,dekosentrasi dan tugas
pembantuan, selanjutnya dengan kebijakan pemerintahan pada masa orde baru,maka
pada masa berlakunya UU.No 5 tahun 1974 pembangunan pembangunan menjadi isu
sentral dibandingkan politik yang pada penerapannya seolah olah terjadi proses
politisasi peran peran pemerintahan daerah dan mengantikanya dengan peran
pembangunan yang menjadi isi nasional
• UU. No 22 tahun 1999 pada masa itu terjadi lagi perubahan yang menjadikan
pemerintahan daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembagunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata dan
bertanggungjawab.
• UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah & UU No. 33 tahun 2004
tentang perimbangan keuangan Pusat & Daerah, dijabarkan pd Perpres No. 7 tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Konsep Otonomi Daerah
• Otonomi daerah menurut Bintoro Tjokrohamidjojo (1995)
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
• Menurut Abdul Rahman (1985:11) Otonomi Daerah adalah
hak mengatur dan memeratakan daerah sendiri atas inisiatif
dan kemauan sendiri
• Abdullah (2002) otonomi daerah adalah kewenangan daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-
undangan.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Menurut Ryaas Rasyid (2002) Tujuan utama dari
kebijakan/ desentralisasi dan otonomi Daerah tahun
1999 adalah, di satu pihak, membebaskan pemerintah
pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam
menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan
mempeiajari, memahami, merespon berbagai
kecendrungan global dan mengambil manfaat dari
menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan
mempelajari, memahami, merespon berbagai
kecendrungan global dan manfaat daripadanya. Pada saat
yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu
berkonsentrasi pada perumusan makro nasional yang
bersifat strategis.
hakekat otonomi daerah adalah:
1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak
tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah
pusat yang diserahkan kedaerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan
mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah berupa
penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri serta pembiayaan dan
pertanggung jawaban daerah sendiri.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengatur dan mengurus rumah
tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan kewenangan
otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
3. Daerah tidak boleh mencapai hak mengatur dan mengurus rumah tangga
daerah lain sesuai dengan wewenang pangkat dan urusan yang diserahkan
kepadanya.
4. Otonomi daerah tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur
dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.
I. Permasalahan yang dihadapi :
RPJMN Tahun 2004—2009 bidang revitalisasi proses desentralisasi dan
otonomi daerah, terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan
mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, permasalahan yang masih
dihadapi hingga akhir semester 1 tahun 2008, di antaranya
• (1) masih terdapat beberapa peraturan pelaksana UU No. 32 tahun 2004
yang belum tersusun, yaitu 6 PP (Peraturan Pemerintah) dan 1 Perpres dari
27 PP, 2 Perpres dan 2 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri)
yang diamanatkan;
• (2) masih terdapat 1 peraturan pelaksana UU No. 33 tahun 2004 yang belum
diterbitkan, yaitu PP tentang Pengelolaan Dana Darurat;
• (3) munculnya permasalahan terkait ketidakharmonisan antara peraturan
perundang-undangan sektoral dan peraturan perundangan mengenai
desentralisasi dan otonomi daerah sehingga menyebabkan kesulitan dalam
pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pemda; serta
• (4) masih belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah
yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena belum tersusun dan
tersosialisasikannya peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan
desentralisasi di daerah-daerah
Permasalahan dalam program peningkatan kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah
• (1) penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sampai saat ini
belum optimal karena peraturan menteri tentang SPM yang
ditetapkan oleh departemen sektor sebagai acuan daerah dalam
penerapan SPM, masih dalam proses penyusunan;
• (2) belum disusunnya rencana aksi nasional (RAN) di bidang
pelayanan publik, khususnya bidang administrasi kependudukan dan
perizinan investasi;
• (3) pemda dalam mengimplementasikan PP No. 41 Tahun 2007 dan
menetapkan organisasi perangkat daerah, menemukan kendala yang
disebabkan oleh adanya beberapa peraturan daerah (perda) yang
sudah mengatur pelaksanaan restrukturisasi yang sesuai dengan
kebutuhan daerah itu sendiri;
• (4) masih adanya berbagai protes dan ketidakpuasan para
pendukung pasangan calon kepala daerah terhadap proses dan hasil
pemilihan kepala daerah (pilkada)
Permasalahan dalam program peningkatan
profesionalisme aparatur pemda
• (1) kemampuan aparat pemda yang belum memadai, khususnya di
tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di dalam bidang
kependudukan, kesempatan kerja, strategi investasi, keamanan dan
ketertiban (tramtib), serta perlindungan masyarakat (linmas);
• (2) belum tersusunnya norma, standar, prosedur, dan pedoman
sistem karier, sistem cuti, sistem asuransi, sistem penghargaan,
serta pengelolaan aparatur Pemerintah daerah;
• (3) belum adanya standar kompetensi dalam pola karier dan mutasi;
serta
• (4) belum baiknya manajemen aparatur pemda, khususnya di dalam
penataan jabatan negeri dan negara serta jabatan fungsional dan
struktural berdasarkan kompetensi dan keahliannya
Permasalahan dalam program peningkatan kerja
sama antar pemerintah daerah
• (1) belum tersosialisasinya dengan baik PP No. 50 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar-Daerah yang
diharapkan menjadi payung regulasi penting dalam mendorong
sinergi dan integrasi perda yang mengatur kebijakan pengembangan
kerja sama antardaerah;
• (2) belum ada model/format ideal dan instrumen kerja sama yang
potensial dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik;
• (3) belum ada insentif yang terukur untuk mendorong daerah dalam
melakukan kerja sama; serta
• (4) secara umum pemda belum optimal memberdayakan potensi
sumber daya yang ada untuk mendatangkan manfaat yang lebih
besar, yang dikelola secara bersama-sama antar pemda.
Sejalan dengan pemberian kewenangan yang
lebih besar kepada pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat, daerah
diberi kewenangan untuk :
• memungut pajak daerah dan retribusi
daerah sebagaimana diatur dalam UU No.
18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan
UU No. 34 Tahun 2000
Lanjutan …
• Dalam perkembangannya, terdapat
beberapa daerah yang memungut
pajak daerah dan retribusi daerah
tanpa memperhatikan kriteria yang
ditetapkan dalam UU tersebut dan
bertentangan dengan kepentingan
umum sehingga cenderung mendorong
terjadinya ekonomi biaya tinggi dan
mengganggu iklim investasi di daerah
Aspek Administrasi penatausahaan barang miik
daerah :
• Banyak daerah yang belum sepenuhnya melakukan proses
administrasi penatausahaan barang milik daerah yang sesuai
dengan PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP
No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
• Masih rendahnya jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai
kompetensi di bidang pengelolaan keuangan termasuk
akuntansi dan juga keterbatasan dalam penguasaan teknologi
informasi menjadi kendala dalam proses peningkatan
kapasitas keuangan Pemerintah daerah. Hal tersebut
terbukti dengan adanya beberapa yang daerah masih
melakukan pengelolaan keuangan daerah secara manual dan
belum memanfaatkan sistem informasi yang
terkomputerisasi
Terkait dana perimbangan, beberapa isu aktual yang
muncul :
• (1) pemekaran daerah berimplikasi terhadap
peningkatan komponen dana perimbangan,
khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana
alokasi khusus (DAK) dan akan membebani APBN
pada setiap tahunnya;
• (2) penerimaan pegawai sebagai akibat dari proses
pemekaran daerah dan mutasi pegawai, menuntut
adanya rekonsiliasi dan verifikasi guna
mendapatkan data pegawai negeri sipil daerah
(PNSD) yang akurat sebagai dasar perhitungan
alokasi dasar DAU.
II. Langkah–Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
Dicapai
• (1) mengharmoniskan berbagai peraturan
perundang-undangan sektoral dengan peraturan
perundang-undangan mengenai desentralisasi dan
otonomi daerah melalui fasilitasi penyesuaian
norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dari
tiap-tiap sektor; serta
• (2) memantapkan kebijakan dan regulasi otonomi
daerah dan otonomi khusus seperti Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Papua
dan provinsi Pupua Barat serta daerah
berkarakter khusus, seperti Provinsi DKI Jakarta
dan Provinsi DI Yogyakarta.
Gaya Kepemimpinan daerah
• Peran Kepemimpinan dalam Pelaksanaan
Otonomi Daerah dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 telah diamanahkan
bahwa tugas dan kewenangan sebagian
urusan pemerintahan diserahkan kepada
daerah melalui desentralisasi kewenangan
dan dengan memperkuat otonomi daerah
• Di era Otonomi daerah menuntut adanya
keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan,
dan kreatifitas dari segenap aparatur
Negara, sehingga peran kepemimpinan
sangat dibutuhkan
Lanjutan …
Menurut J. Kaloh, (2002,194) mengemukakan bahwa dalam pengembangan
kemampuan kepemimpinan khususnya Sumber daya aparatur dalam era
otonomi daerah diperlukan pengembangan sifat-sifat sebagai berikut :
• Kemampuan untuk mengembangkan jaringan-jaringan kerja sama
(network), Networking diperlukan oleh karena manusia tidak lagi hidup
terpisah-pisah tetapi berhubungan satu sama lain. Manusia hidup tanpa
sekat, sehingga yang dapat survive adalah manusia yang ahli dalam
networking. Dunia perdagangan bebas akan semakin lancar apabila ada
network.
• Kemampuan kerjasama (teamwork). Setiap orang dalam masyarakat
mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keunggulan spesifikasinya.
Kepemimpinan yang telah mengembangkan spesifikasinya akan dapat
membangun suatu teamwork yang pada gilirannya dapat menghasilkan kerja
yang unggul terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
• Keinginan melakukan kerja yang berkualitas tinggi. Seorang pemimpin
adalah mereka yang terus menerus meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam melaksanakan sesuatu sehingga kualitas yang dicapai
had ini akan ditingkatkan hari esok dan seterusnya. Otonomi daerah
menghendaki adanya peran kepemimpinan yang maksimal dalam memacuh dan
mengembangkan daerahnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Unsur penting lain yang perlu diperhatikan
kepemimpinan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah
adalah dibentuknya kreativitas yang tinggi dalam
organisasi, seperti :
• 1. Pentingnya mendorong kreatifitas pegawai,
agar mampu menciptakan sesuatu yang baru yang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
• 2. Melakukan perubahan cara kerja tradisional
menuju manajemen modem, pemerintahan yang
bersih, akuntabilitas clan pemberdayan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
program peningkatan profesionalisme aparat
Pemerintah daerah
• (1) meningkatkan kompetensi dan kapasitas
aparatur pemda pada bidang penanganan bencana
dan pengurangan resiko bencana, penganalisisan
kependudukan, perencanaan kesempatan kerja,
penyusunan strategi investasi, penanganan
kententraman, ketertiban dan perlindungan
masyarakat (tramtib dan linmas), serta
penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta
• (2) meningkatkan etika kepemimpinan daerah bagi
kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah (DPRD)
program peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah daerah
• (1) meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan mengarahkan penggunaan dana
perimbangan untuk menggali sumber-sumber potensi daerah di dalam meningkatkan perekonomian dan
menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha, termasuk melaksanakan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah (SIPKD) dan sisten informasi keuangan daerah (SIKD);
• (2) Disahkannya PP No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan
turunannya, yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 58 Tahun 2008 tersebut merupakan revisi PP No. 105
Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari 3 paket Undang-
Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
• (3) Disahkannya PP No. 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
• 4) menyelesaikan Revisi Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD;
• (5) menyelesaikan revisi beberapa Kepmendagri/Permendagri lainnya di bidang pengelolaan keuangan
• daerah;
• (6) meyusun RUU BUMD sebagai revisi
• (7) menyusun Revisi UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
• (8) membangun dan mengembangkan sistem informasi BAKD dan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah (SIPKD) di 171 daerah terpilih;
• (9) menyusun panduan/pedoman pengembangan corporate plan BUMD yang partisipatif dengan
menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat; serta
• (10) melakukan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, asistensi, penyusunan kebijakan bagi
pemerintah daerah di bidang: administrasi anggaran daerah, administrasi pendapatan dan investasi
daerah, fasilitasi dana perimbangan serta fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah
Surat Edaran No. 541/1264/SJ
tanggal 15
Mei 2008, sebagai pedoman pemda guna menjaga stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan, serta stabilitas politik lokal yang
berisi antara lain
• (1) mendukung program pemerintah dalam pemberian bantuan sosial dan
jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Raskin, pemberdayaan
masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan bantuan Kredit Untuk Rakyat (KUR);
• (2) melakukan efisiensi belanja daerah melalui penataan kembali program
dan kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,
dengan mengutamakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat,
penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
• (3) secara khusus perlu pembatasan perjalanan dinas, kunjungan kerja, studi
banding, penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, dan
mengurangi berbagai kegiatan workshop, seminar, maupun lokakarya; serta
• (4) melakukan penghematan penggunaan energi listrik dengan cara
melakukan penghematan listrik di kantorkantor pemda dan bangunan yang
dikelola
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan
Berdasarkan permasalahan dan beberapa pencapaian dalam upaya
mempercepat revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi
daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, sebagai
berikut. Terkait dengan upaya penataan peraturan perundang-
undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, tindak
lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah :
• (1) sosialisasi dan implementasi perundang-undangan, terutama
terkait dengan kebijakan desentralisasi di daerah berkarakter
khusus dan daerah istimewa;
• (2) harmonisasi peraturan perundang-undangan lintas sektor
dengan cara penyesuaian NSPK tiap-tiap sektor, serta sinkronisasi
perda dengan peraturan di atasnya; serta
• 3) penyempurnaan regulasi bidang otonomi daerah dan penyelesaian
instrumen peraturan perundangan pendukungnya.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Terkait dengan program peningkatan
profesionalisme aparat Pemerintah daerah,
beberapa tindak lanjut yang diperlukan sbb
• (1) meningkatkan kompetensi dan kapasitas
aparatur pemda pada bidang penanganan bencana
dan pengurangan resiko bencana, penganalisisan
kependudukan, perencanaan kesempatan kerja,
penyusunan strategi investasi, penanganan
kententraman, penertiban dan perlindungan
masyarakat (tramtib dan linmas), dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta
• (2) meningkatkan etika kepemimpinan kepala
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
(DPRD).
Dalam upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah,
sumber-sumber penerimaan daerah, penataan regulasi
bidang keuangan, serta penyediaan sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah, dilakukan :
• (1) melaksanakan fasilitasi rencana anggaran daerah dan
evaluasi kinerja anggaran daerah, fasilitasi penyusunan
APBD, fasilitasi evaluasi APBD dan rancangan perubahan
APBD;
• (2) melaksanakan fasilitasi di bidang pajak daerah, retribusi,
investasi dan aset daerah, lembaga keuangan dan BUMD,
pinjaman dan obligasi daerah;
• (3) melaksanakan review komprehensif terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari
dana perimbangan