MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DIKLATPIM TK.III BIN by l770MMf

VIEWS: 55 PAGES: 47

									                MEMBANGUN
              KEPEMERINTAHAN
                 YANG BAIK
             DIKLATPIM TK.III BIN



11/16/2011
               Oleh :
Dr. Witler Slamet H. Silitonga, M.Si
      Pembina Utama Muda
       19560728 198503 1 001
           MOTTO
 BADAN INTELIJEN NEGARA
   (Masih Perlu didikusikan)

      1. KALAU BERHASIL TIDAK DIPUJI
         2. KALAU GAGAL DICACIMAKI
       3. KALAU HILANG TIDAK DICARI
         4. KALAU MATI TIDAK DIAKUI


11/16/2011
         Budiarto Shambazy
   (Kompas Sabtu 29 September 2007)

      1. Pemimpin, Pemerintah, dan
      Masyarakat gemar bersandiwara,
       yang mencerminkan kehidupan
     masyarakat yang menderita penyakit
         kepribadian jamak (Multiple
            Personality Disorder)
11/16/2011
    2. Sirik Tanda Tidak Mampu
3. Penyakit MPD adalah logika tidak
  jalan, moral mudah rapuh, perasaan
   gampang hilang, berahi kekuasaan
  menggebu-gebu dan status manusia
       terutama pejabat turun jadi
               subhuman.


11/16/2011
             Beberapa Konsepsi Terkait Dengan
                Kepemerintahan Yang Baik
a.        BEBERAPA ISTILAH
      •      Good Governance
      •      Kepemerintahan yang baik
      •      Pengelolaan yang baik
      •      Pengelolaan yang amanah
b. BEBERAPA BATASAN
      •      Kepemerintahan/Governance
      •      Kepemerintahan yang baik (Good governance)
      •      Pembaharuan Kepemerintahan (Governance Reform)
      •      Pihak terkait/Stakeholders



11/16/2011
c. DEFINISI
      •      Tata pemerintahan yang baik adalah suatu
             kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang
             diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat
             madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata
             pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog
             antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar
             semua pihak merasa memiliki tata pengaturan
             tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari
             dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena
             aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.


11/16/2011
      • Menurut Dokumen kebijakan UNDP: Tata
        pemerintahan adalah penggunaan wewenang
        ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola
        urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata
        pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses
        dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-
        kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan
        mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi
        kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan
        di antara mereka.



11/16/2011
      •       Tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih
              luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut
              cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur
              pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara
              individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat
              dan pihak swasta. Ada dua hal penting dalam hubungan
              ini:
             a. Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan
                   oleh pelaku lainnya.
             b. Adanya dialog agar para pelaku saling memahami
                   perbedaan-perbedaan di antara mereka.




11/16/2011
             Melalui proses di atas diharapkan akan tumbuh
             konsensus dan sinergi di dalam masyarakat.
             Perbedaan yang ada justru menjadi salah satu
             warna dari berbagai warna yang ada dalam tata
             Pengaturan tersebut.




11/16/2011
d. CIRI-CIRI
      •      Mengikutsertakan Masyarakat
      •      Transparan dan Bertanggung jawab
      •      Efektif dan Adil
      •      Supremasi Hukum
      •      Menjamin prioritas-prioritas politik, ekonomi dan
             sosial didasarkan pada konsensus masyarakat
      •      Memperhatikan kepentingan mereka yang paling
             miskin dan lemah dalam proses pengambilan
             keputusan, termasuk alokasi sumber daya
             pembangunan

11/16/2011
e.        UNSUR-UNSUR
      •      Partisipasi
      •      Supremasi Hukum
      •      Tranparansi
      •      Cepat tanggap
      •      Membangun konsensus
      •      Kesetaraan
      •      Efektif dan Efisien
      •      Bertanggung jawab/akuntabilitas (manajerial, publik dan
             spiritual)
      •      Visi strategis



11/16/2011
• KONDISI INDONESIA
      –      Ekonomi rakyat memprihatinkan
      –      Tingkat pengangguran cukup tinggi
      –      Pertumbuhan ekonomi rendah
      –      Tingkat investasi – Net Capital Outflow
      –      Politik ?
      –      Hukum ?
      –      Korupsi ?
      –      Pemerintah daerah


      SO WHAT?
      KEPEMIMPINAN YANG BERINTEGRITAS

11/16/2011
    PERKEMBANGAN INTERAKSI SOSIAL


 A. DINAMIKA SISTEM SOSIAL
    Interaksi antar komponen dalam sistem sospol
         pada era globalisasi ini semakin dinamis
         terutama karena adanya tekanan dari
         lingkungan strategis yang terus berkembang
         dan berubah dan atau perubahan paradigma


11/16/2011
• Dalam dinamika sosio-politik dapat dipandang
  sebagai suatu hubungan sebab akibat diantara
  berbagai variabel, baik yang bersifat non linier
  muapun yang linier.
• Dalam kenyataan kehidupan dinamika sistem
  sosio-politik adalah suatu kondisi dimana sistem
  tersebut berubah dari satu kondisi ke kondisi
  yang lain, karena adanya tekanan, dorongan atau
  pengaruh dari faktor eksternal seperti gejala
  alam, kemajuan teknologi maupun kekuatan
  sosial politik lainnya.

11/16/2011
• Pengaruh dari eksternal itu bahkan dari dalam sistem itu
  sendiri dapat membuat ketidakseimbangan sistem yang
  kemudian harus dikoreksi dengan berbagai upaya
  perbaikan dan penyempurnaan untuk memperoleh titik
  keseimbangan sosio politik yang baru dari seluruh
  komponen
• Dari konteks pengalaman Indonesia terjadinya gerakan
  mahasiswa tahun 1997 dan 1998 yang mampu
  menumbangkan rezim Orde Baru dengan kekuatan
  sosio politik Reformasi. Orba yang berkuasa selama 32
  tahun harus tumbang ditangan para mahasiswa.
• Dengan berhasilnya gerakan mahasiswa membuat pola
  baru interaksi antara pemerintah dengan masyarakat


11/16/2011
• Kehidupan demokrasi semakin berkembang
• Unjuk rasa dan demonstrasi mahasiswa tidak lagi diberangus
  dengan alasan pendekatan keamanan sepanjang tidak anarkhis
  dan merusak aset negara
• Partai politik tidak dibatasi lagi sebanyak tiga partai tetapi (1)
  110 partai, (2) menjadi 42 partai, (3) menjadi 24 partai peserta
  pemilu 2004, dan (4) menjadi 42 partai peserta pemilu 2009.
• Koomain mengatakan bahwa dinamika sistem sosial politik
  tidak mungkin dapat dipahami tanpa memiliki wawasan yang
  cukup mengenai interaksinya, karena interaksi sosial politik
  tidak hanya menjelaskan proses makro yang berkaitan dengan
  diferensiasi dan integrasi, namun adanya proses kerjasama,
  kolaborasi dan konflik sosial politik pada tataran mikro

   11/16/2011
• Dalam sosial politik ada tiga hal yang sangat
  penting yakni (1) Interferensi atau saling
  mempengaruhi merupakan dinamika yang sangat
  mendasar dalam alam kehidupan manusia, (2)
  interplays atau keterlibatan antar komponen
  cenderung terorganisir atau melembaga (3)
  intervensi merupakan bentuk ketiga dari
  interaksi sosial politik yang merupakan campur
  tangan pemerintah dalam bebagai aspek
  kehidupan masyarakat



11/16/2011
             KOMPLEKSITAS SISTEM SOSPOL

      1. Sistem Sospol melibatkan tiga domain
         (wil/daerah/ranah) yaitu sektor pemerintah,
         swasta dan masyarakat

      2. Setiap domain terdiri dari banyak unsur yang
         memiliki kerterkaitan / interaksi satu dengan
         yang lainnya


11/16/2011
       KEANEKARAGAMAN SISTEM SOSPOL
   Keanekaragaman merupakan bagian dari karakteristik
   dasar sistem sospol yg bersifat multi disiplin dengan
   segala peluang dan tantangan yang dihadapinya

       IMPLIKASI BAGI KEPEMERINTAHAN
   Dinamika kompleksitas dan keragaman interaksi
   sospol mengharuskan Pemerintah lebih peka dalam
   merespon aspirasi/kebutuhan masyarakat dan harus
   dikaji secara sistemik / holistik bukannya kasuistik
   atau parsial



11/16/2011
       KONSEPSI KEPEMERINTAHAN YG BAIK

1. Kepemerintahan yang baik adalah hubungan yang
   sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor
   swasta dan masyarakat (UNDP)

2. Kepemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan
   pemerintahan negara yang solid dan bertanggung
   jawab, serta efisien dan efektif, dgn menjaga
   kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara
   domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat
   (LAN 2000)

11/16/2011
             AKTOR DLM KEPEMERINTAHAN

1. NEGARA DAN PEMERINTAHAN
    a. Kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan
      kenegaraan, tetapi melibatkan sektor swasta dan
      kelembagaan masyarakat madani

  b. Pemerintahan atau negara secara umum
    mencakup keseluruhan lembaga politik dan
    sektor publik
Fungsi : menciptakan lingkungan politik dan hukum
        yg kondusif

11/16/2011
2. SEKTOR SWASTA
    Mencakup perusahaan swasta yang aktif berinteraksi
    dalam sistem pasar ; seperti pabrik, perdagangan,
    perbankan, koperasi, kegiatan sektor informal

   Fungsi : menciptakan lapangan kerja dan pendapatan




11/16/2011
 3. MASYARAKAT MADANI
      Berada diantara Pemerintah dan perseorangan
      yang berinteraksi secara sosekpol.

     Fungsi : memfasilitasi interaksi sosekpol




11/16/2011
    PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN
               YANG BAIK
A. Menurut PP No. 101 / 2000 :
   1. Profesionalitas
   2. Akuntabilitas
   3. Transparansi
   4. Pelayanan Prima
   5. Demokrasi
   6. Efisiensi
   7. Efektivitas
  8. Supremasi Hukum

11/16/2011
 B. Menurut UNDP ( 1997 ) :
    1. Partisipasi
    2. Rule of Law
    3. Transparansi
    4. Daya Tanggap
    5. Berorientasi Konsensus
    6. Berkeadilan
    7. Efektif dan Efisien
    8. Akuntabilitas
    9. Berorientasi Strategis
   10. Saling Keterkaitan

11/16/2011
C. Menurut UU No.28 / 1999 pasal 3 : Tentang
   Penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari KKN :

  1. Azas Kepastian Hukum
  2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara
  3. Azas Kepentingan Umum
  4. Azas Keterbukaan
  5. Azas Proporsionalitas
  6. Azas Profesionalitas
  7. Azas Akuntabilitas


  11/16/2011
             PARADIGMA KEPEMIMPINAN
EDGAR SCHEIN:
•       KEPEMIMPINAN – Hal yang saling berjalinan dengan
        pembentukan budaya. Membangun budaya organisasi dan
        menciptakan perubahan secara bertahap merupakan peran
        yang unik dan esensial dari pemimpin dan kepemimpinan

PETER SENGE:
•       Peran sebagai DESIGNER – Transformasi (Perancang)
•       Peran sebagai TEACHER – Coaches, Guides facilitator
•       Peran sebagai STEWARD – Terhadap orang yang dipimpin
                               – Terhadap misi organisasi



11/16/2011
        CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG
                   BAIK
               CHARACTER
               Akhlak yang baik
               CONCEPT
               Memiliki wawasan dan program organisasi yang
               baik
               COMPETENCE
               Kemampuan untuk mengembangkan organisasi
               CONNECTION
               Mampu menciptakan jejaring kerja internal dan
               eksternal
               COMITMENT
               Kemauan yang kuat untuk mengembangkan
               organisasi

11/16/2011
               L   OOKING OUT
                   Belajar berbagai teori tentang
                   kepemimpinan, rajin membaca biografi
                   dan autobiografi, berdiskusi dan
                   bertukar pikiran dengan seseorang
                   yang dianggap kredibel


  PEMIMPIN
 YANG SUKSES
               L   OOKING IN
                   Menyadari, mengenali dan mempelajari
                   kemampuan dan pengalaman diri
                   sendiri (introspeksi)


               M   OVING ON
                   Melakukan perubahan untuk mencapai
                   kualitas kepemimpinan yang lebih baik.


11/16/2011
BURT NANUS:
Peran pemimpin dan kepemimpinan yang visioner
(lihat Made hal. 13)
                               Lingkungan
                                 external

                    Spokesperson          Direction
                     (Jurubicara)          Setter
                                       (Penentu Arah)
             Saat                                       Masa
              ini                                       depan

                        Coach                Change
                       (Pelatih)              Agent
                                              (Agen
                                            Pembaharu
                                               an)
                               Lingkungan
                                 internal

11/16/2011
     NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN YANG
           MEMILIKI INTEGRITAS
• ARTI INTEGRITAS:
       Kondisi atau keadaan yang lengkap meliputi seluruh moral
        (jujur dan/atau ikhlas), spiritual profesional

• PROSES PENGEMBANGAN INTEGRITAS
     – MICHAEL MACCOBY: The Executive Integrity
        • Interaksi Umum
        • Dialog




11/16/2011
      – ROGER HARRISON
         • High Alignment: kemauan kolektif untuk mencapai tujuan
           bersama
         • High Attunement: motivasi untuk saling memperhatikan
           dan responsif
         • Dialog

      – DAVID KOLB
         • Bentuk tertinggi intelegensia manusia
         • Tantangan
            – Wholeness
            – Generativity
            – Time
            – Complexity

11/16/2011
                 AKTUALISASI NILAI
             •   Mampu mengantisipasi/menghadapi perubahan-perubahan masa depan dengan
                 berbagai solusi dan alternatif pemecahannya
     IQ      •
             •
                 Mampu mengemban misi kelembagaan, menjaga keseimbangan tatanan sosial
                 Mampu memberdayakan potensi SDM yang ada dalam organisasi

             •   Mampu mengendalikan diri, tidak emosional, sabar dan positive-thinking
             •   Lebih mengutamakan rasio daripada emosi, tidak reaktif bila mendapat kritikan

    EQ       •
             •
                 Tidak tergesa-gesa mengambil keputusan
                 Sikap terbuka, transparan dan akomodatif

             •   Mampu memegang amanah, dan menganggap tugasnya sebagai ibadah
             •   Sikap, prilaku dan tindakan mengacu pada nilai moral dan etika
             •   Amar ma’ruf nahi munkar

   SQ        •
             •
                 Mampu mencari dan menciptakan terobosan dalam berbagai bidang
                 Mampu menghasilkan ide baru
             •   Dinamis, tidak statis, penuh kreativitas


   CQ
11/16/2011
             MINTZBERG’S MANAGERIAL
                     ROLES

1.      FIGUREHEAD
        (Kepala)       Melaksanakan tugas-tugas simbolik (menanda-
                       tangani SK, hadiri pertemuan, upacara
                       ceremonial, menerima kunjungan tamu, dsb)
2.      LEADER
        (Pemimpin)     Sebagai seorang yang mampu mengemukakan
                       visi dan strategi baru untuk mencapai tujuan
                       organisasi, mampu berinteraksi sosial dengan
                       anggota/lingkungan, mampu memberikan
                       motivasi kepada bawahan.
3.      LIAISON
                       Bertindak sebagai penghubung dengan berbagai
        (Penghubung)
                       organisasi/instansi lainnya, membuat kerjasama
                       antar lembaga.



11/16/2011
4.       DISSEMINATOR          Memiliki akses khusus sumber-sumber
                               informasi yang tidak dimilki bahannya.
        (Penyebar Informasi)
                               Informasi bisa bersifat faktual, intruksi dari
                               atasan langsung. Pemimpin harus
                               mendisseminasikan informasi tersebut
                               kepada anggotanya.

5.       MONITOR               Secara continue mencari informasi dari
                               berbagai sumber (membaca laporan, hadiri
        (Pemantau)             pertemuan, peninjauan)
                               Informasi disampaikan kepada bawahan
                               (sebagai disseminator) dan kepada pihak luar
                               (sebagai spokesperson).

6.      SPOKESPERSON           Menyampaikan informasi/membuat
                               pernyataan-pernyataan kepada masyarakat.
        (Juru Bicara)          Harus mampu juga bertindak sebagai
                               pelobby (PR), mewakili organisasinya.

                               Bertindak sebagai seorang initiator dan
7.      ENTERPRENUER           designer dalam menghadapi setiap peluang
        ( Wirausahawan)        yang menguntungkan organisasinya.
11/16/2011
8.      DISTURBANCE                Menangani masalah-masalah dalam keadaan
        HANDLER                    darurat/kacau yang setiap saat bisa terjadi
        (Penanganan Suasana
        Kacau/Darurat)

9.      RESOURCE                   Melaksanakan kewenangan untuk melakukan
                                   pengalokasian sumber daya seperti dana,
        ALLOCATOR
                                   personel, peralatan dan fasilitas.
        (Pengalokasi Sumber
        Daya)

10. NEGOTIATOR                     Memfasilitasi dan membuat komitmen dalam
                                   perundingan-perundingan sesuai dengan
                                   kewenangannya. Mampu berunding atau
                                   bernegoisasi dengan berbagai pihak.

             CATATAN :

             1,2,3       berkaitan dengan perilaku interpersonal
             4,5,6       berkaitan dengan perilaku pemroses informasi
11/16/2011   7,8,9,10    berkaitan dengan perilaku membuat kebijakan
      – STEVEN KERR:
        Ten commandments dari integritas pemimpin
         • Mengatakan yang benar
         • Mematuhi hukum
         • Mengurangi keragu-raguan
         • Menunjukkan perhatian pada orang lain Meningkatkan
           partisipasi
         • Menyediakan ruang kebebasan dan pengaruh korupsi
         • Selalu bertindak
         • Konsisten dalam menangani kasus
         • Konsisten antara nilai-nilai dan tindakan


11/16/2011
                     PROSES TRANSFORMASI
                        KEPEMIMPINAN
• TIGA PENDEKATAN MEMBANGUN INSTITUTIONAL
  LEADERSHIP
      – Pendekatan struktural aspek relational antar semua stakeholder
      – Pendekatan instrumental – supremasi hukum & penyempurnaan
        perundang-undangan
      – Pendekatan kultural: perbaikan mindset/kesadaran
• LANGKAH-LANGKAH TRANSFORMASI
  KEPEMIMPINAN (TRANSFORMATIVE LEADERSHIP)
      –      Mulai dari proses rekrutmen
      –      Mulai dari atas – membangun TRUST
      –      Transformasi integritas individu integritas organisasi
      –      Memberdayakan nilai-nilai lokal (local and indigenous wisdom)
      –      Pembangunan team work and networking

11/16/2011
     Pengalaman Kepemimpinan Pemerintahan
     Kabupaten SOLOK (Prop Sumbar) dalam
       membangun pemerintahan yang baik

1.      Pakta Integritas (Kesepakatan kejujuran)
      a.     Maksud
             Mempercepat pencapaian VISI dan MISI serta arah dan
             strategi Pembangunan Kabupaten

      b.      Tujuan
             • Mewujudkan Clean Government
             • Mewujudkan kesepakatan bersama antar semua
                 komponen pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat
                 untuk hindari penyimpangan

11/16/2011
             • Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan
               pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien
             • Menjawab tuntutan masyarakat akan birokrasi yang
               bersih, profesional dan tanggapan terhadap kebutuhan
               masyarakat dan bertanggung jawab

      c. Penerapan
         • Menghapuskan dan meniadakan segala macam bentuk
            penerimaan aparatur, berupa honorarium panitia, tim
            dan sejenisnya
         • Mengaktifkan dana honorarium menjadi tunjangan
            daerah
         • Tidak melangkahi atau memberi kesempatan kepada
            berbagai pihak tanpa melalui prosedur resmi
11/16/2011
      •      Permintaan sumbangan melalui saluran resmi
      •      Menyusun kesepakatan integritas
      •      Kontrol masyarakat
      •      Melindungi, merahasiakan dan bila perlu memberi
             penghargaan kepada pelapor yang benar
      •      Evaluasi kebijakan dan pengambilan keputusan
      •      Pembenahan dan kontrol pelaksanaan pelayanan
      •      Pemberian tunjangan daerah
      •      Optimasi peranan BAWASDA
      •      Perlakuan yang sama terhadap pegawai harian


11/16/2011
2.      Transparansi
       Dasar Perda no 5 tahun 2004, tanggal 20 April 2004 dan
       diundangkan tanggal 13 Mei 2004
      • Keterbukaan timbal balik
      • Transparansi
      • Kepastian hukum
      • Keseimbangan
      • Akuntabilitas




11/16/2011
      Memberikan hak-hak masyarakat
      • Untuk memperoleh informasi dan melalukan upaya hukum
      • Hak untuk beri masukan dan komplain
      • Hak untuk evaluasi pelaksanaan
      • Mengatur kewajiban masyarakat
      • Mengatur penyelesaian sengketa informasi
      • Mengatur partisipasi masyarakat




11/16/2011
3.      Kesepakatan kerja (Performance Agreement)

4.      Tiga Pilar Gerakan Anti Korupsi
      a.     Menguatkan komitmen pribadi dalam memberantas korupsi
      b.     Memperbaiki sistem
      c.     Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi
             (Penurunan pangkat thd 23 staf, penundaan kenaikan
             pangkat thd 9 staf, penundaan kenaikan gaji berkala thd 9
             staf, memberhentikan 2 staf, memecat 8 staf dan
             membebastugaskan 10 staf)


5.      Menyediakan pelayanan satu pintu

11/16/2011
                                  Fakta Empiris
    Milestone kepemimpinan dan perubahan di Kab. Solok
                                                                           Pakta
                                                                           Integritas
             Pemilihan                    Penyerahan 105
             Bebas KKN                    Urusan kpd
                                                           PERDA
                                          Nagari
                                                           Transparansi/
                      Pelayanan Satu                       partisipasi
                      Pintu


   1995        1997       2000     2001         2003       2004            2005


                                  Pemilihan kembali        Pemilihan kembali
                                  Bebas KKN                Menjadi Gubernur
                                                           Sumbar Bebas KKN

     ……………………………………………… Pendekatan instrumental
         Pendekatan Struktural
     ………………
      Pendekatan Kultural
11/16/2011

								
To top