POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
POLITIK LUAR NEGERI
MASA PEMERINTAHAN SBY-JUSUF KALLA
POLITIK LUAR NEGERI
MASA PEMERINTAHAN SBY-JUSUF KALLA
Ganti pemerintahan, ganti kebijakan, hal ini sering
ditemukan di Indonesia, dimana antara pemerintahan
yang satu dengan pemerintahan berikutnya seakan-akan
tidak kesinambungan. Pemerintahan Soeharto banyak
melakukan perubahan dari kebijakan-kebijakan yang
telah diambil oleh Soekarno, begitu pula Gus Dur dan
Megawati senantiasa merombak bahkan merubah sama
sekali dari kebijakan sebelumnya, tak terkecuali dalam
hal politik luar negeri.
Dari pernyataan tersebut, timbul
pertanyaan, adakah perubahan
politik luar negeri yang dilakukan
oleh SBY dari pemerintahan
sebelumnya ? Sebab dalam
pemerintahan SBY-JK/SBY-
Budiono, kebijakan yang diambil
tidak lagi mengacu pada GBHN.
Mengingat pentingnya peran politik
luar negeri suatu negara dalam
pergaulan internasional, maka
menjadi penting untuk menyoroti
arah politik luar negeri Indonesia
selama masa pemerintahan SBY-JK.
POLITIK LUAR NEGERI
MASA PEMERINTAHAN SBY-JUSUF KALLA
Komunitas HI menyadari betul bahwa hubungan antar
negara, politik luar negeri dan diplomasi merupakan tiga
kegiatan yang saling berkaitan dalam usaha setiap warga
untuk menjamin kepentingan-kepentingannya dan untuk
mencapai tujuannya. Pemerintah menentukan urutan
prioritas kepentingan yang hendak dipertahankan dan
tujuan yang hendak dicapai. Adapun cara pendekatan dan
pelaksanaannya dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan
luar negeri.
Karena keadaan
internasional tidak statis,
tetapi selalu berkembang,
maka kebijaksanaan luar
negeri selalu memerlukan
penyesuaian dengan
perkembangan tersebut,
bahkan harus dapat
mengantisipasi sejauh
mungkin perkembangan
selanjutnya.
KEY-DRIVERS(KECENDERUNGAN)
POLUGRI RI MASA SBY-JK
Selama masa pemerintahan SBY-Yusuf Kalla),
menurut pandangan Rizal Sukma, Kompas,
23/12/2004, politik luar negeri Indonesia,
sangat ditentukan oleh adanya enam key-drivers
(kecenderungan), yaitu :
Adanya supremasi dan
hegemoni AS akan terus
bertahan dan kemungkinan
akan lebih kuat dari saat
sekarang. Itu fakta geopolitik
yang harus dihadapi dan
diperhitungkan. Supremasi
dan hegemoni AS itu belum
bisa ditandingi negara lainnya
sampai puluhan tahun
kedepan;
Berlanjutnya kebangkitan
Cina, yang kemungkinan
dalam 40 sampai 50 tahun
mendatang akan menjadi
penantang utama AS. Harus
diperhitungkan bagaimana
Cina menerjemahkan kekuatan
ekonominya jadi kekuatan
militer;
Revitalisasi peran
keamanan Jepang di
kawasan Asia Pasifik
dengan disetujuinya
kerangka pertahanan
baru Jepang;
Tren kearah
pembangunan
Komunitas Asia Timur,
yang akan terus
mendominasi agenda
politik luar negeri dan
kerjasama di kawasan
ini untuk lima tahun
kedepan;
Kecenderungan
unilateralisme dan
bilateralisme. Unilateralisma
AS sulit dibendung,
sementara ASEAN sendiri
pada akhirnya negara-negara
ASEAN akan lebih banyak
bergerak sendiri-sendiri dan
melakukan hubungan-
hubungan bilateral dengan
negara lainnya;
Kenderungan
kembalinya
otoritarianisme
daripada
demokrasi.
Dampak dari enam kecenderungan
tersebut menurut Rizal Sukma,
menyebabkan semakin tidak relevannya
ASEAN sebagai sebuah organisasi regional
bangsa-bangsa Asia Tenggara. Fokus untuk
konsolidasi ASEAN akan hilang, dan ini
juga akan berdampak pada marjinalisasi
peran Indonesia di forum internasional.
Namun Marty Natalegawa, Kompas,
23/12/2004, menilai bahwa Deplu masih
optimistis bahwa Indonesia bisa
memainkan peran yang menonjol di
ASEAN maupun internasional, karena
memiliki empat aset penting yang bisa
diberdayakan dalam menjalankan politik
luar negeri, yaitu:
Demokrasi; artinya demokrasi
yang sedang dibangun di
Indonesia akan mengurangi
resistensi dari negara-negara
Barat yang senantiasa
mensyaratkan demokrasi
sebagai salah satu indikator
mau bekerjasama dengan
mereka;
Umat Islam yang moderat
dan jumlahnya terbesar di
dunia. Tuduhan bahwa Islam
adalah teroris, hanya
berlaku kepada kelompok-
kelompok fundamentalis
dan radikal, sedangkan
dengan kelompok moderat
dunia Barat tidak terlalu
khawatir;
Pers yang bebas dan
kritis, akan
menunjukkan telah
terbangunnya civil
society yang merupakan
prasyarat terbangunnya
demokrasi;
Peran DPR yang semakin besar
sebagai check and balance antara
eksekutif dan legislatif,
meskipun agak
mengkhawatirkan dengan
terpilihnya Jusuf Kalla
(Wapres) sebagai Ketua Umum
Golkar melebihi Agung
Laksono (Ketua DPR) sebagai
Wakil Ketua Umum Partai
Golkar.
Dalam perkembangan global, MPR secara tegas
menggariskan adanya urutan prioritas dari
pemikiran strategis Indonesia, yaitu :
Pelaksanaan polugri yang
bebas aktif diabdikan
kepada kepentingan
nasional, terutama untuk
kepentingan pembangunan
disegala bidang (sekarang
recovery);
Meneruskan usaha-usaha
pemantapan stabilitas dan
kerjasama di wilayah Asia
Tenggara dan Pasifik Barat
Daya, khususnya
lingkungan ASEAN
sebagai corner stones dalam
rangka mempertinggi
tingkat ketahanan nasional
untuk mencapai ketahanan
regional;
Meningkatkan peranan
Indonesia di dunia
Internasional dalam rangka
membina dan meningkatkan
persahabatan dan kerjasama
yang saling bermanfaat antara
bangsa-bangsa;
Memperkokoh
kesetiakawanan,
persatuan dan
kerjasama
ekonomi;
Meningkatkan
kerjasama antar negara
untuk menggalang
perdamaian dan
ketertiban dunia demi
kesejahteraan umat
manusia berdasarkan
kemerdekaan dan
keadilan social.
LANDASAN POLITIK LUAR NEGERI
INDONESIA
Namun dalam menyesuaikan kebijaksanaan luar
negeri dengan situasi internasional yang
berkembang, landasan dan dasar-dasar dari politik
luar negeri tetap sama dan tidak berubah, karena
dasar-dasar yang pokok dapat dikembalikan pada
Undang-undang Dasar 1945.
Dasar-dasar yang pokok dari Politik
Luar Negeri RI tercantum dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar
1945. Alinea pertama menyatakan
bahwa : …kemerdekaan ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan diatas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan…
Selanjutnya Pembukaan UUD’45
mengatakan dalam ayat ke-4,
bahwa : …Pemerintah/negara
berkewajiban melindungi segenap
bangsa Indonesia dan untuk seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan
social.
Politik luar negeri Indonesia dengan
demikian mempunyai landasan atau
dasar yang kuat karena berakar dalam
falsafah Pancasila. Karena itu
bagaimanapun juga kita tidak bisa
menyimpang daripadanya dan harus
tetap setia pada dasar-dasar atau landasan
pokok politik luar negeri yang oleh
perintis kemerdekaan dituangkan dalam
kata yang sederhana dan jelas, dan bisa
dikatakan sebagai landasan ideal dari
politik luar negeri Indonesia.
Dalam melaksanakan aspek ideal tersebut
bisa saja tidak paralel dengan aspek realitas,
disinilah diperlukan manuver dan kelincahan
berdiplomasi yang luwes, yang dalam
pelaksanaannya tidak dogmatis dan kaku,
tetapi realistis dan pragmatis melalui
pelaksanan Politik Luar Negeri yang bebas aktif.
Bebas : dalam pengertian bahwa Indonesia tidak
memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada
dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif
: berarti bahwa di dalam menjalankan
kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak
bersikap pasif-reaktif atas kejadian-kejadian
internasionalnya, melainkan bersikap aktif.
Dengan polugri yang bebas aktif,
Indonesia mendudukan dirinya sebagai
subyek dalam hubungan luar negerinya
dan tidak sebagai objek, sehingga
Indonesia tidak dapat dikendalikan
oleh haluan politik negara lain yang
berdasarkan pada kepentingan
nasionalnya. Politik luar negeri adalah
komponen dari kebijaksanaan politik
nasional yang tidak dapat dipisahkan
dari kondisi-kondisi real di dalam
negeri.
Namun tetap saja arah politik luar negeri
Indonesia akan tepat sasaran atau tidak,
bergantung kepada kebijakan seperti apa
yang akan diambil dan ditetapkan oleh
Presiden. Kalau Gus Dur sangat
menonjolkan peran hubungan internasional
dalam prioritas pemerintahannya dan
Megawati Soekarnoputri menekankan
hubungan dengan negara-negara ASEAN
sebagai prioritas, dengan menempatkan
ASEAN sebagai batu pijakan kearah
hubungan yang lebih luas, prioritas SBY
akan kemana ?
SIKAP POLUGRI SBY
Kalau melihat kecenderungan yang ada di Asia
Pasifik seperti yang disinyalir oleh Rizal Sukma,
maka pemerintahan SBY perlu menyiapkan
strategi apa yang akan dijalankan untuk
mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang
akan terjadi, paling tidak di kawasan ASEAN dan
Asia Pasifik.
Strategi yang paling ideal
dalam upaya mengantisipasi
siapa yang akan menjadi
leader di Asia Pasfik, maka
AS adalah sebuah negara
yang tetap menjadi prioritas
hubungan luar negeri
Indonesia dan baru
kemudian menyusul China
dan Jepang.
Mendekati negara-negara
tersebut, tidak hanya semata-
mata dalam kerangka ASEAN,
namun saatnya juga menata
hubungan bilateral yang lebih
kontinyu dengan negara-negara
tersebut, sebab ada
kecenderungan negara-negara
ASEAN lain, sudah mulai
meninggalkan ASEAN dan
berlomba mencari gandengan
dengan melakukan hubungan
bilateral.
Keinginan negara-negara ASEAN untuk
mengimplementasikan Plann of Action dari
ASEAN Economic Community, akan mendapat
tantangan dari negara-negara anggotanya
sendiri, karena hubungan langsung dengan
negara-negara lain di luar kawasan dirasakan
jauh lebih menguntungkan daripada hanya
berkutat dalam wadah ASEAN yang sudah
mulai kesempitan. Plann of Action dari ASEAN
Economic Community memang sudah
ditandangani dalam KTT ASEAN ke-10 di
Vientine, namun negara-negara ASEAN
seperti Singapura dan Malaysia masih
setengah hati untuk menerapkannya.
Dalam posisi seperti ini alangkah
lebih baik apabila Indonesia sudah
memiliki alternatif lain selain tetap
berada dalam lingkungan ASEAN.
Diantaranya mungkin perlu untuk
dijajaki bagaimana mengikat
negara-negara yang potensial
menjadi penguasa di kawasan Asia
Pasifik seperti AS, China dan
Jepang untuk diikat dalam
hubungan bilateral yang lebih
kontinyu dan lebih dekat
Langkah lain adalah membina
hubungan dengan kawasan-kawasan
lain yang selama ini belum tergarap
secara optimal, umpamanya dengan
negara-negara di Pasifik. Mungkin
perlu dipikirkan kembali gagasan
Gus Dur untuk membangun
kerjasama atau forum yang
dinamakan Forum Pasifik Barat,
apalagi setelah Australia
mengumumkan negaranya sebagai
deputy shariff AS di kawasan Asia.
Secara ekonomi, makna hubungan Indonesia dengan
Australia, Timor Leste, Papua Newgini, Selandia Baru,
Haiti dan Philipina sangat berarti bagi perluasan pasar
produk Indonesia dan juga secara politik akan
menguntungkan, sebab peran negara-negara tersebut
terhadap eskalasi separatisme sangat besar, terutama
Australia dan Papua Newgini di Papua, Timor Leste di
NTT, Philipina di Myangas (La Palmas) dan lain-lain.
Disinilah dibutuhkan kecerdasan
seorang Presiden untuk
membaca setiap peluang,
tantangan dan kecenderungan di
lingkungannya untuk merubah
menjadi keuntungan bagi
national interest Indonesia di
forum internasional yang
cenderung anarkhis, belum lagi
permasalahan TKI yang tak
kunjung selesai.
Indonesia jangan “kurung batok”,
hanya melihat ASEAN sebagai ruang
hidup. ASEAN sudah terlalu sempit
bagi negara sebesar Indonesia, sudah
selayaknya pemerintahan baru
Indonesia menatap masa depan yang
lebih luas dan lebih prospektif. Ketika
Jepang dan China serta Korea sedang
giat-giatnya menggagas pembangunan
Komunitas Asia Timur, hendaknya
ditangkap menjadi sebuah peluang
yang menguntungkan bagi Indonesia
Komunitas Asia Timur bukan sebagai
ancaman bagi Indonesia, sebaliknya ini
adalah sebuah lahan baru yang selayaknya
dimanfaatkan untuk dijadikan peluang
bagi keuntungan Indonesia baik secara
politis maupun secara ekonomi.
Komunitas Asia Timur yang banyak
didominasi negara-negara industri, tentu
membuka peluang bagi Indonesia sebagai
sebuah negara dengan jumlah Sumber
Daya Alam yang melimpah untuk
memasok kebutuhan industri mereka.
Asia Timur saya kira adalah sebuah
kawasan yang tepat untuk dijadikan
orientasi politik luar negeri Indonesia
kedepan. Untuk itulah perlu disiapkan
perangkat apa saja yang perlu dibenahi
guna mewujudkan impian tersebut.
Apalagi niat Indonesia untuk menjadi
anggota tetap Dewan Keamanan PBB akan
menjadi mudah apabila China dan Jepang
(Jepang juga mencalonkan sebagai
representasi dari negara Industri bersama
Jerman) dapat dirangkul selain negara-
negara anggota Gerakan Non-Blok, yang
masih menganggap Indonesia sebagai
sebuah negara yang dituakan.
Tentu saja dalam upaya
mengantisipasi setiap
kemungkinan dan
kecenderungan tersebut,
perlu terlebih dahulu
adanya upaya untuk
merumuskan kira-kira
pola tindak seperti apa
yang akan dilakukan oleh
para pelaksana politik luar
negeri Indonesia.
Perumusan pelaksanaan politik
luar negeri dipengaruhi oleh
perkembangan situasi politik
internasional pada khususnya dan
situasi hubungan internasional
pada umumnya. Hal ini sejalan
dengan pemikiran Cecil V. Crabb
Jr, yang mengatakan : “Jika dilihat
dari unsur-unsur fundamentalnya,
politik luar negeri terdiri dari dua
elemen, yatu: tujuan nasional
yang akan dicapai dan alat-alat
untuk mencapainya.
Politik luar negeri Indonesia nantinya adalah
merupakan pandangan rasional dari SBY-Kalla
dibantu oleh Hasan Wirajuda, yang nantinya
akan dijadikan orientasi para pelaksana
hubungan internasional atau para diplomat
Indonesia dalam memperjuangkan national
interestnya. Polugri RI mulai di laksanakan
sejak 2 September 1948, yang di sampaikan
melalui pidato Bung Hatta di depan sidang
KNIP dengan judul : “Mendayung diantara
Dua Karang”, akan menjadi panduan bagi
pemerintahan SBY untuk merumuskan
langkah-langkah konkret pemerintah
Indonesia untuk memperjuangkan
kepentingan nasional bangsa Indonesia.
Indonesia dalam menggagas
ASC dan kebijakan lain yang
diungkapkan oleh Menlu
tidak ditujukan untuk
melindungi kepentingan
nasional, tetapi justru ingin
memisahkan aspek
konsiderasi moral dari
capaian kepentingan nasional.
Kebijakan luar negeri
Indonesia yang bebas aktif
bergerak maju di luar kendala
seperti itu.
Memang tidak dapat dipungkiri,
aneka perkembangan di luar negeri
memerlukan perhatian bersama
mengingat kompleksitas sentuhan
persoalannya kian dekat, apalagi saat
limbah persoalan internasional
mudah meluber menabrak
kepentingan banyak pihak. Kasus
TKI Ilegal dan kasus deportasi WNI
dari Timor Leste menjadi ilustrasi
betapa mudahnya masalah meluber
menghadapkan kita dengan negara
lain.
Ditengah perbenturan persoalan seperti
itu, kebijakan luar negeri dan diplomasi
menjadi elemen penting. Komponen
yang berperan untuk mendekatkan jarak
kepentingan antar faktor internasional
dan domestik kearah solusi yang tepat
berdasarkan dialog, perundingan dan
bahkan menggunakan pendekatan
kekerasan. Mesin diplomasi akan
mengantarkan hubungan suatu negara
dengan negara lain dalam situasi
bersahabat sekalipun kita memiliki
timbunan persoalan dan perbedaan
kepentingan.
Maka mengingat betapa pentingnya
diplomasi, Presiden SBY telah
memberikan arahan kepada para
pelaksana diplomasi Indonesia continuity
and change bagi kebijakan luar negeri yang
bebas dan aktif. Sekaligus
menggarisbawahi betapa pentingnya aspek
kepedulian, keberpihakan, dan
perlindungan bagi warga negara Indonesia
di luar negeri. Satu-dua tahun terakhir,
pelaksanaan kebijakan luar negeri
memasuki tataran orientasi yang lebih
membumi dengan meningkatnya sentuhan
kepentingan publik.
Namun disisi lain, kecenderungan
yang terjadi dikawasan Asia Pasifik
akan menentukan arah politik luar
negeri Indonesia selanjutnya, sebab
mau tidak mau tantangan global
yang mesti dihadapi oleh Indonesia
mengarah pada kecenderungan-
kecenderungan tersebut. Sudah
selayaknya apabila politik luar
negeri bebas aktif menjadi
kendaraan untuk merekatkan
hubungan dengan AS, China,
Jepang dan Korea Selatan sekaligus.
Kebijakkan luar negeri
Indonesia yang bebas aktif
dinilai perlu dikembangkan
dan disesuaikan dengan
kondisi realitas dunia masa
kini. Hal ini perlu dilakukan
agar politik bebas aktif itu bisa
mewakili dan menyuarakan
kepentingan nasional
Indonesia di tingkat dunia
dimasa-masa mendatang.
Namun, ini tidak berarti
kemudian membongkar
total atau mengganti
keseluruhan konsep
politik bebas aktif yang
dianut pemerintah
Indonesia sejak tahun
1948 pada masa
pemerintahan Soekarno-
Hatta
“Kita harus mengembangkan
kebijakan politik luar negeri kita.
Namun, harus tetap dalam koridor
politik bebas aktif. Saya harap ada
forum-forum yang mendidkusikan
lebih lanjut apa-apa saja didalam
konsep politik bebas aktif yang bisa
dikembangkan dimasa depan, untuk
melanjutkan agenda nasional dan
mempertahankan kepentingan
nasional kita”.
Meski Indonesia mengalami
beberapa kali pergantian
pemerintahan dan perubahan
system politik, konsep politik
bebas aktif tidak pernah
berubah dan tetap menjadi
prinsip utama dalam
kebijakan luar negeri
Indonesia. Namun timbul
pertanyaan, apa arti politik
bebas aktif itu dimasa kini ?
Hal itu kata SBY perlu
dipertanyakan karena kondisi
dunia saat ini sangat jauh
berbeda dibandingkan dengan
kondisi dunia para pendahulu.
Masalah yang dulu belum ada,
saat ini menjadi isu penting
seperti terorisme
internasional dan globalisasi.
Indonesia kata SBY saat
ini tengah “Mengarungi
Samudera yang
Bergejolak”. Oleh
karenanya kita
memerlukan kebijakan
politik luar negeri yang
bisa membantu kita
melewati gejolak itu.
Yang penting, Indonesia
harus memiliki
kemampuan
diplomatic, intelektual,
dan emosional untuk
menangani isu
kebijakan luar negeri
yang kompleks.
Oleh karena itu penting bagi
Indonesia untuk memiliki
kemampuan menjalin
hubungan baik dengan
komunitas internasional.
Menurut SBY, itulah
sebenarnya inti dari politik
bebas aktif, yakni bagaimana
cara menjalin hubungan baik
dengan semua pihak melalui
proses diplomasi.
Jalinan itulah yang juga akan
menentukan pengaruh dan
kemampuan Indonesia dalam
membentuk tatanan dunia
internasional. Jalinan
tersebut, bukan hanya antar
pemerintah, tetapi juga antara
pemerintah dan pelaku usaha,
pemerintah dan lembaga-
lembaga non-pemerintah,
atau pemerintah dan tokoh-
tokoh individual lainnya.
Dunia saat ini sangat
kompleks. Mustahil bagi
Indonesia untuk terlibat
dalam semua isu
internasional. Indonesia
harus bisa
mengembangkan cara
baru menciptakan jalinan
hubungan dengan berbagai
hal dan berbagai pihak.
Salah satu contoh nyata peran
Indonesia sebagai
“penghubung” antar Negara
adalah ASEAN. Peran
Indonesia penting karena bisa
menyatukan berbagai
perbedaan dan kepentingan
didalam sebuah forum
dimana berbagai Negara bisa
duduk bersama dan
bekerjasama.
Kebijakan luar negeri
berperan penting
dalam pemerintahan
suatu Negara.
Indonesia kata SBY
mampu dan ingin
membangun dunia
yang lebih baik.
(Dikutip dari tulisan Ade
Priangani, “Tantangan
Politik Luar Negeri Masa
Pemerintahan SBY-Jusuf
Kalla”, Jurnal Paradigma
Polistaat, Vol. 5 No. 3,
Desember 2004-
Februari 2005 dan Berita
“Politik Bebas Aktif RI
Perlu Pengembangan”,
20 Mei 2005, hal 1-11).