Hukum Pidana - DOC - DOC

Document Sample
Hukum Pidana - DOC - DOC Powered By Docstoc
					Hukum Pidana

                PUTUSAN HAKIM BATAL DEMI HUKUM
                        TERDAKWA ANAK

KASUS POSISI :

   Kamarudin dan Sofyan adalah anak-anak yang mulai menginjak remaja.
    Umur sepasang sahabat karib itu masing-masing sekitar 16 tahun. Namun
    meski berumur semuda itu, keduanya sudah berani melakukan perbuatan
    yang tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa sekalipun.
   Perbuatan terlarang yang dilakukan keduanya adalah mencuri sepeda di
    halaman Balai Kabupaten Tanah Grogot, Kabupaten Pasir yang
    bersebelahan dengan Gedung Bioskop Sirana Teater, tempat banyak
    pengunjung Sirana teater memarkir sepedanya.
   Kamarudin dan Sofyan mencuri sepeda itu dengan sangat gampang ketika
    pengunjung mulai masuk ke Gedung bioskop sekitar pukul 21.00 WIB dan
    suasana halaman Balai Kabupaten dan Gedung Bioskop mulai sepi,
    keduanya beraksi. Aksi pencurian sepeda ini bukannya yang pertama kali,
    sebelumnya mereka telah mencuri beberapa kali. Sasaran pencuriannya
    sama yaitu sepeda. Dihitung, sudah empat kali ia mencuri sepeda.
   Keempat buah sepeda itu dijual Kamarudin dan Sofyan pada Hambali
    dengan berbagai dalih, diantaranya untuk membayar sekolah, untuk melayat
    neneknya yang meninggal,d an disuruh menjualkan sepeda milik familinya.
    Kwitansi pembelian yang diminta Hambali saat membeli sepeda itu dibuat
    sendiri oleh Kamarudin dan Sofyan.
   Dari hasil penjualan sepeda-sepeda itu, Kamarudin dan Sofyan masing-
    masing mendapat uang sebesar Rp. 25.000,-, Rp. 45.000,-, Rp. 20.000,- dari
    penjualan sepeda ke empat harusnya Kamarudin dan Sofyan mendapat
    uang masing-masing Rp. 40.000,- tetapi polisi telah berhasil menangkap
    keduanya berkat laporan dari pemilik sepeda.
   Pemeriksaan dilakukan terhadap Kamarudin dan Sofyan setelah
    memperoleh cukup bukti dan saksi-saksi. Selanjutnya Jaksa mengajukan
    Kamarudin dan Sofyan ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai
    terdakwa.
   Di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya menuntut
    terdakwa bersalah melakuan tindak pidana kejahatan Pencurian pada
    waktu malam hari yang dilakukan secara bertutut-turut sebagai
    perbuatan berlanjut, dengan jalan setidak-tidaknya masing-masing
    perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sebagaimana dimaksud dalam
    dakwaan :

Primair :

   Pasal 363 (1) ke 3, ke 4 jo pasal 362 jo Pasal 64 jo Pasal 65 KUHP.
Subsidair :

 Pasal 480 ke 1 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP
 Atas kesalahan yang telah dilakukan Kamarudin dan Sofyan, Jaksa Penuntut
  Umum memohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara
  masing-masing selama 5 (lima) bulan potong tahanan.

PENGADILAN NEGERI :

   Hakim pertama yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yuridis
    sebagai berikut :
   Pasal 363 (1) ke 3, ke 4 KUHP dalam dakwaan primair, memiliki unsur :
         Pencurian pada waktu malam.
         Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada
           rumahnya.
   Terdakwa mengambil sepeda sebanyak 4 kali berturut-turut sekitar pukul
    21.00 saat pemiliknya menonton film di Sarana Teater.
   Pengertian rumah adalah tempat kediaman yang dihuni orang sebagai
    tempat berdiam siang dan malam. Sedangkan pekarangan yang tertutup
    yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian
    tak terpisahkan dari rumah tersebut.
   Terdakwa mengambil 4 sepeda di halaman yang tidak terpisahkan dari Balai
    Kabupaten dan Gedung Bioskop Sirana Teater. Kedua bangunan tersebut,
    tidak berpenghuni layaknya rumah tinggal karena hanya digunakan untuk
    pertemuan dan pertunjukan film. Dengan demikian unsur kedua ini, tidak
    terbukti.
   Meskipun unsur pertama terpenuhi, namun karena tidak dapat dipisahkan
    dari unsur kedua yang tidak dapat dibuktikan, maka pasal ini harus
    dikesampingkan.
   Pasal 363 (1) ke 4 unsurnya : dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau
    lebih. Kamarudin dan Sofyan bersama-sama melakukan serangkaian proses:
    Pencurian dan Penjualan, hingga pembagiannya penjualan 4 buah sepeda
    hasil curian tersebut. Dari fakta ini maka unsur dalam pasal dakwaan terbukti.
   Selanjutnya Hakim mempertimbangkan pasal 362 KUHP pasal tersebut
    adalah delik pokok. Dalam hubungannya dengan pasal 363 merupakan delik
    pemberatan atau pasal yang dikwalifisir. Pembedaan keduanya penting untuk
    ancaman hukuman (Vide Prof. Stochid Kartanegara, SH Hukum Pidana
    kumpulan kulian Bagian 1 halaman 149). Ancaman hukuman bagi kedua
    jenis delik tersebut berbeda, sehingga penempatan kedua pasal itu (363 (1)
    ke 3, 4 jo pasal 362 KUHP) dalam Dakwaan Primair menjadikan dakwaan
    tersebut Kabur (Obscrue Lible). Karena pasal yang dimaksud Jaksa
    penuntut umum tidak jelas, jika akan didakwakan pasal 362 KUHP, lebih
    tepat jika didakwakan sebagai dakwaan subsidair. Oleh karena Dakwaan
    kabur, maka pasal 362 KUHP harus dikesampingkan.
   Pasal 64 jo 65 KUHP yang didakwakan, merupakan gabungan dari beberapa
    perbuatan yang dapat dihukum (semenloop van Strafbare feiten). Pokok
    ajaran Samenloop adalah mengenai ukuran penentuan beratnya pidana apa
    yang akan dijatuhkan pada seseorang, karena melakukan lebih dari satu
    tindak pidana.
   Pasal 64 KUHP, merupakan alah satu bentuk dari ajaran samenloop yang
    mengatur perbuatan yang dilakukan (Voorgezette handeling) yang terjadi jika
    seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan
    delik yang berdiri sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan erat
    sebgai rangkaian perbuatan yang dilanjutkan. Pasal 64 (1) KUHP
    menentukan bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut
    yang dikenakan kepada terdakwa adalah ancaman hukuman pokok yang
    paling berat. Ayat kedua dari pasal itu mengatur ukuran pemidanaan
    terhadap dua jenis perbuatan yang sifatnya berlainan, yaitu bila orang
    dipersalahkan memalsu atau merusak uang, maka hanya digunakan satu
    ketentuan pidana saja. Sedang ayat ketiga mengatur ukuran pemidanaan
    bebrapa kejahatan ringan tertentu sebagai perbuatan yang dilanjutkan, harus
    dianggap kejahatan biasa, sehingga dalam pasal 64 KUHP terdapat 3 jenis
    ukuran untuk menetapkan beratnya pidana terhadap perbuatan berlanjut.
   Pasal 65 KUHP adalah bentuk lain ajaran Samenloop yang mengatur
    gabungan tindak pidana (Cancorsus realis). Menurut pasal ini, ukuran
    penetapan beratnya pidana adalah satu hukuman saja yang dijatuhkan
    sedangkan maksimum hukuman adalah jumlah ancaman hukuman tertinggi
    dari pebuatan-perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum
    terberat ditambah dengan sepertiganya (Sistim Absorbsi yang dipertajam).
   Dengan dicantumkannya pasal 64 dan 65 KUHP dalam dakwaan, maka
    terdapat 4 jenis ukuran pemidanaan yang masing-masing berbeda. Dalam
    menerapkannya diperlukan kecermatan. Kesalahan penerapan concursus
    idealis atau realis menjadi Voorgezette Handeling dapat membatalkan
    dakwaan atau menyebabkan dakwaan tidak terbukti.
   Merujuk pada pertimbangan tersebut, Jaksa penuntut umum dalam hal ini
    bukan saja salah menerapkan Concursus realis, idealis maupun Voorgezette
    Handeling, tetapi juga mencampur adukkan ajaran Samenloop. Keempat
    ukuran pemidanaan tidak dapat diterapkan bersamaan dalam perkara ini,
    karena akan merugikan terdakwa dan dapat menimbulkan ketidak pastian
    hukum. Oleh karena dakwaan ini kabur, maka terdakwa harus
    dibebaskan dari dakwaan tersebut.
   Pertimbangan selanjutnya adalah apakah perbuatan para terdakwa
    memenuhi unsur-unsur dakwaan subsidair pasal 480 ayat ke I e KUHP jo
    pasal 55 (1) ke 1 KUHP :
         Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa,
           menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau
           dst……..dst……….dst.
   Yang dimaksud dengan sekongkol adalah sama dengan tadah. Sedangkan
    yang dilakukan para terdakwa adalah bersama-sama mengambil 4 buah
    sepeda dalam waktu yang berbeda, tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang
    sedang nonton film. Kemudian sepeda itu dijual pada Hambali, dan para
    terdakwa telah menikmati hasil penjualan tersebut. Perbuatan tersebut jelas
    bukan merupakan perbuatan sekongkol atau tadah, sebagai mana dimaksud
    tersebut dimuka, sehingga unsur ini tidak terbukti dengan sah dan
    meyakinkan. Karena salah unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti,
    maka unsur selain dan selebihnya harus pula dikesampingkan, serta
    Dakwaan subsidair dinyatakan tidak terbukti.
   Atas pertimbangan tersebut Hakim pertama memberikan putusan :

MENGADILI :

 Menyatakan Dakwaan Primair, Obcure Lible.
 Membebaskan terdakwa: Kamarudin dan Sofyan dari Dakwaan tersebut.
 Menyatakan Dakwaan Subsidair tidak terbukti, secara sah dan meyakinkan.
 Membebaskan Terdakwa Kamarudin dan Sofyan dari dakwaan tersebut.
 Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
  serta martabatnya.
 dst…………….dst…………….

MAHKAMAH AGUNG RI :

   Jaksa penuntut umum menolak putusan Pengadilan Negeri dan
    mengajukan permohonan kasasi dengan keberatan sebagai berikut :
       1. Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, putusan
          Pengadilan Negeri menyatakan surat dakwaan Primair adalah kabur,
          samar-samar, sehingga harus dikesampingkan. Hal tersebut tidak
          tepat karena catatan dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi
          syarat formal, sesuai (pasal 143 (2) huruf “a” KUHP, dan telah
          memenuhi syarat materiil sesuai pasal 143 (2) huruf “b” KUHP.
          Catatan dakwaan telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh
          penuntut umum serta dilengkapi dengan identitas terdakwa.
       2. Dakwaan disusun secara alternatif, dimaksudkan agar jika dakwaan
          primair tidak terbukti, diharapkan dakwaan subsidair dapat terbukti,
          tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Pemohon kasasi tidak
          sependapat dengan hal ini karena unsur-unsur yang terkandung pada
          pasal dalam dakwaan subsidair telah terbukti dengan diketahuinya 4
          buah sepeda berasal dari kejahatan.
   Mahkamah Agung RI setelah memeriksa perkara ini berpendapat bahwa
    keberatan 1 dan 2 yang diajukan terdakwa dapat dibenarkan, karena
    Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum sehingga putusan pembebasan
    harus dianggap bukan bebas murni, berdasarkan pertimbangan yang
    pokoknya sebagai berikut :
       1.     Dakwaan Jaksa penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal
              143 KUHP.
       2.     Keterangan saksi tidak disangkal terdakwa, sebagaimana
              pengakuan terdakwa sendiri. Tuduhan dalam Dakwaan Primair
              harus dianggap terbukti.
   Terlepas dari keberatan kasasi tersebut, menurut Mahkamah Agung dengan
    memperhatikan Berita Acara Persidangan dan Umur terdakwa, Putusan
    Pengadilan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan
    pasal 153 ayat 3 KUHP. Seharusnya pemeriksaan perkara para terdakwa
    dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.
   Akhirnya Mahkamah Agung memberi putusan sebagai berikut :

       MENGADILI :

       -     Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi.
       -     Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri
             Grogot tanggal, 11 Oktober 1989, No. 65/Pid.B/1989/PN.TG.

       MENGADILI SENDIRI :

       -     Memerintahkan Pengadilan Tanah Grogot untuk memeriksa
             para terdakwa dalam sidang tertutup, kemudian memutus
             perkara tersebut.
       -     dst…………dst…………dst………..


       CATATAN :

   Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat
    “ABSTRAK HUKUM” sebagai berikut :
   Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa yang masih tergolong
    anak-anak (berumur 16 tahun), maka Hakim wajib melaksanakan
    persidangan secara tertutup sebagaimana diatur Pasal 153 (3) KUHP.
    Bilamana ketentuan ini dilanggar, dalam arti Hakim melaksanakan
    persidangan secara terbuka untuk umum, maka putusan Hakim tersebut
    adalah batal demi hukum dan Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan
    Negeri untuk memeriksa terdakwa di dalam persidangan tertutup.
   Demikian catatan atas kasus ini.


                                                             (Ali Boediarto)

   Pengadilan Negeri Grogot.
    No : 65/Pid-B/1989/PN.Tg. Tanggal, 11 Oktober 1989.



   Mahkamah Agung RI :
    No : 84 K/Pid/1991. Tanggal 26 April 1994.
Majelis terdiri dari : H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH, Ketua muda
Mahkamah Agung sebagai ketua sidang didampingi Hakim Agung sebagai
anggota : H. TOMY BOESTOMI, SH dan NY. KARLINAH PALMINI
ACHMAD SOEBROTO, SH Serta Panitera Pengganti WAYAN WARKU.
Pengadilan Agama

                    KEDUDUKAN ANAK TUNGGAL
                      ATAS HARTA WARISAN
KASUS POSISI

   R Icak menikahi Omot pada tahun 1895. Pernikahana itu tidak dicatatkan
    secara administratif karena beberapa sebab. Dari pernikahan itu, Icak dan
    Omot mendapatkan dua orang anak perempuan dan empat anak laki-laki 1.
    Utom 2. Utom 3. Icih 4. Patah 5. Titi 6. Wawin.
   Icak meninggal tahun 1947 disusul isterinya 10 tahun kemudian. Utom anak
    sulung Icak meninggal tahun 1992. Sedangkan Titi meninggal setahun
    sebelumnya, hingga setahun Utom meninggal 4 orang lainnya masih hidup
    meskipun sudah sering sakit-sakitan.
   Titi, anak perempuan Icak, dua kali menikah, pernikahannya yang pertama
    dengan Marto memberinya seorang anak perempuan yang diberi nama Tati
    Supiati. Setelah Marto meninggal, Titi menikah lagi dengan H.A. Suhanda.
    Suhanda adalah seorang duda dengan satu anak yang bernama Ujang.
    Suhanda meninggal sebelum Titi meninggal.
   Titi meninggalkan ahli waris :
    3. Tati Supiati (anak tunggal perempuan)
    4. Patah, Uto, Wawin dan Icih (saudara kandung)
   Titi meninggalkan harta warisan yang relatif banyak yaitu :
    1. Sebidang tanah sawah Persil No. 42 letter C no. 2977 seluas 4820 m2 di
         Jl. Perintis Kemerdekaan Blok 00180 Cibadak.
    2. Sebidang tanah darat seluas 740 AD.I letter C no. 2977 di Blok Bojong
         Setra Cibadak 3. Uang tunai Rp.12.000.000,- pembayaran hutang dari A
         Susilo (pihak III).
   Sepeninggal Titi, Tati Supiati menguasai peninggalan ibunya. Surat-surat
    tanah yang dicatatkan ke kelurahan Cibadak diatasnamakan Tati Supiati.
    Sebagai anak tunggal, ia merasa bahwa seluruh peninggalan ibunya adalah
    haknya.
   Tati sangat leluasa memanfaatkan peninggalan ibunya, hasil pembayaran
    hutang Rp.12.000.000,- digunakannya tanpa banyak pertimbangan.
    Demikian pula dengan tanah waris itu. Tanah di Bojong Setra, dijual Tati
    Supiati kepada Samsudin.
   Tindakan sepihak Tati membuat ahli waris lainnya merasa diperlakukan tidak
    adil, karena mereka merasa juga berhak atas peninggalan Titi. Namun Tati
    Supiati dengan dalih mendpat hibah dari ibunya, tetap menguasai seluruh
    harta Peninggalan itu. Uang pembayaran hutang itu dikatakannya habis
    untuk mengurus pemakaman ibunya.
   Karena jalan musyawarah tak membuahkan hasil maka Patah, Uto dan
    Ujang bin Suhanda menggugat anak-anaknya Titi, yaitu: Tati Supiati dan
    Wawin sebagai tergugat. Wawin tinggal bersama Tati hingga gugatan
    diajukan ke Pengadilan Agama Cibadak.
   Untuk menghindari pengalihan hak, Pengadilan Agama Cibadak meletakkan
    sita jaminan atas harta tidak bergerak, warisan Titi almarhumah.
   Patah, Uto dan Ujang memberi kuasa secara bertahap kepada Agus
    Subarkah. Ketiganya memberikan kuasa itu tidak dalam waktu yang
    bersamaan. Uto memberikan Surat Kuasa dua tahap, yang pertama
    tertanggal 14/9/1995 yang mendukung hak dan menuntut pemberlakuan
    Hukum waris. Sedangkan surat yang kedua untuk menghapus hak waris Uto.
   Gugatan yang mereka ajukan memohon agar Pengadilan Agama Cibadak
    memberikan putusan sbb :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya
2. Menetapkan syahnya pernikahan R. Icak dan Omot
3. Menetapkan seluruh ahli waris Ny. Titi binti R. Icak serta menetapkan Ujang
   bin HA Suhanda sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Icih.
4. Membatalkan hibah Titi kepada Tergugat atas harta peninggalan Titi.
5. Menetapkan harta tsb sebgai tirkah (harta waris) dari almarhumah Titi.
6. Menetapkan syah dan berharga sita jaminan atas harta peninggalan
   almarhumah Titi.
7. Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan harta tsb untuk dibagikan
   kepada semua ahli waris sesuai ketentuan hukum waris Islam.
8. Dst……….dst………..dst………………

SUBSIDAIR

At equo et bono, mohon putusan seadil-adilnya.

PENGADILAN AGAMA

   Hakim pertama yang mengadili perkara ini, memberikan pertimbangan
    hukum yang pokoknya sbb :
   Meski tidak ada bukti otentik pernikahan R. Icak dengan Ibu Omot tahun
    1895, karena tidak ada saksi yang menyaksikan akad nikahnya namun
    kesaksian dua orang laki-laki yang tahu rumah itu harus dianggap terbukti. R
    Icak dan ibu Omot terikat dengan ikatan pernikahan yang syah sehingga
    silsilah keturunan R. Icak dan Ibu Omot adalah syah, karena tidak dibantah
    dan diperkuat 2 saksi bersumpah.
   Tergugat mempersoalkan surat kuasa para penggugat kepada Kuasa Hukum
    tidak sama. Pemberian Kuasa yang demikian tidak menyimpang dari
    ketentuan Hukum Acara. Karena dari 3 surat kuasa itu, ada satu surat kuasa
    Penggugat tertanggal 3/9/1993.
   Surat      Pernyataan     Uto     tanggal   29/9/1993      (T1-III),  tidak
    menghapus/menggugurkan surat kuasa Uto pada kuasa Hukum tanggal
    14/9/1993 yang telah disyahkan Hakim-surat yang pertama untuk menuntut
    haknya: yang kedua untuk menghapus hak warisnya. Kecuali bukti
    perdamaian dalam pembagian harta waris yang diajukan setelah masing-
    masing ahli waris menyadari bagiannya (vide pasal 183 kompilasi Hukum
    Islam). Karenanya, bukti T 1 - III harus dikesampingkan.
   Bukti T1-IV tidak berpengaruh pada kuasa Patah tanggal 3/9/1993 yang
    dibuat di hadapan Hakim. Bukti T1-III dan T1-IV, diajukan Tergugat karena
    Tergugat tidak mengakui hak waris Uto dan Patah.
   Majelis tidak menerima dalil Tergugat bahwa dalam perkara ini ada
    kepentingan pihak ketiga, sehingga perkara ini adalah wewenang Peradilan
    Umum. Sepanjang tidak ada interpensi pihak ketiga, perkara ini adalah
    wewenang Pengadilan Agama.
   R Icak meninggal tahun 1947, dan Ny. Omot menyusul 19 tahun kemudian
    sebagaimana diketahui Lurah Cibadak. Dua orang anak R Icak dan Ny. Omot
    yakni Ny. Titi dan Utom meninggal tahun 1991 dan 1992.
   Dengan demikian, ahli waris Ny. Titi adalah seperti yang dimohonkan
    Penggugat adalah Tati Supiati (anak kandung), Patah, Icih, Uto dan
    Wawin, empat orang yang disebut terakhir adalah saudara kandung Ny.
    Titi. Surat keterangan warisan dari tergugat (T1-IV) yang menyatakan alm.
    Ny. Titi hanya satu-satunya yaitu : Tergugat harus ditolak karena tidak sesuai
    dengan ketentuan hukum waris Islam.
   Ny. Icih masih hidup sewaktu Ny. Titi meninggal dunia karenanya Ujang
    Suhanda tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris pengganti Ny. Icih.
    Permintaan tersebut harus ditolak.
   Menurut Penggugat, Harta Peninggalan alm. Ny. Titi berupa tanah sawah
    persil no. 42 letter C no 2977 seluas 480 m2 di Jl. Perintis Kemerdekaan
    Cibadak dan tanah darat seluas 740 m2 AD I letter C no. 2977 di blok Bojong
    Setra Kel. Cibadak selain itu Ny. Titi juga meninggalkan uang tunai Rp.
    12.000.000,- berupa pembayaran hutang dari A Susilo (pihak III) yang
    diserahkan pada tergugat.
   Hal itu dibantah oleh Tergugat. Harta peninggalan Ny. Titi sebagai Tirkah
    alm. Titi binti R Icak semasa hidupnya telah dihibahkan kepada Tergugat.
    Uang tunai Rp. 12.000.000,- habis untuk biaya mengurus jenazah
    almarhumah serta amal jariyah lainnya.
   Syariat Islam sangat memperhatikan dan menjaga hak-hak ahli waris agar
    tidak terganggu dan dapat sampai kepada ahli waris yang berhak
    menerimanya secara utuh, untuk itu, Islam melarang menghibahkan lebih
    1/3 bagian yang sekiranya akan mengganggu hak-hak ahli waris lainnya.
   Rasulullah SAW bersabda :

    Artinya :
    Dari sa’ad bin Abi Waqqas RA, saya berkata : Ya Rasulullah, saya punya
    harta dan tidak ada yang mewarisi, kecuali, seorang anak perempuan,
    apakah hamba sedekahkan saja yang 2/3 nya itu?
    Beliau bersabda: “Jangan, saya bertanya lagi; apa hamba sedekahkan yang
    setengahnya? Beliau bersabda: jangan, saya bertanya lagi, apakah saya
    sedekahkan sepertiganya. Beliau bersabda: “Sepertiga, dan sepertiga itu
    banyak. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih
    baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan melarat, meminta-
    minta kepada orang (Muttafaq’alaih).
   Ketentuan itu dipertegas dalam K.H.I pasal 210 (1) yang menyatakan orang
    yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa
    adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta
    bendanya kepada orang lain atau Lembaga, di hadapan 2 (dua) orang saksi.
   Berdasarkan ketentuan tsb Majelis berpendapat bahwa hibah yang telah
    dilakukan almh. Ny Titi semasa hidupnya kepada Tergugat, harus dianggap
    syah dan tidak dapat dibatalkan, jumlahnya harus dikembalikan kepada
    batasan maksimal sepertiga, 1/3 dari Harta Sengketa.
   Oleh karena itu permohonan Penggugat untuk membatalkan Hibah tsb,
    harus dibatalkan.
   Selain memperoleh 1/3 bagian harta sengketa sebagai hibah Ny. Titi,
    Tergugat juga mendapat ½ bagian dari sisanya (2/3 bagian), karena ia
    adalah satu-satunya anak perempuan Ny. Titi. Dengan demikian, Tergugat
    memperoleh 1/3 x 5,560 m2 = 1.853,33 m2 dan 1/3 x Rp. 12.000.000 = Rp.
    4.000.000,-
   Tirkah almh. Ny Titi yang harus dibagikan pada ahli waris adalah = tanah
    seluas 5.560 m2 - 1.853,33 m2 = 3.706,67 m2 dan Rp. 12.000.000 - Rp.
    4.000.000 = Rp. 8.000.000,- Bagian masing-masing ahli waris adalah :
    1. Tati Supiati (anak) = 7/14 x 3.706.67 m2 = 1.853,33 m2 = dan 7/14 x Rp.
        8.000.000 = Rp. 4.000.000,-
    2. Patah (saudara laki-laki) = 2/14 x e.706.67 m2 = 529,53 m2 =dan 2/14 x
        Rp. 8.000.000 = Rp. 1.142.857,14,-
    3. Uto (saudara laki-laki) = 2/14 x 3.706,67 m2 = 529.53 m2 = dan 2/14 x
        Rp. 8.000.000 = Rp. 1.142.857.14,-
    4. Wawin (saudara laki-laki) = 2/14 x 3.706,67 m2 = 529.53 m2 = dan 2/14 x
        Rp. 8.000.000 = Rp. 1.142.857.14,-
    5. Icih (saudara perempuan) = ¼ x 3.706.67 m2 = 264.71 m2 = dan ¼ x Rp.
        8.000.000 = Rp. 571.428.58
   Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dianggap berdasar hukum
    seperti diatur dalam Hukum Waris Islam, sejalan dengan itu, pelaksanaan
    Sita Jaminan (CB) atas tanah sengketa harus dinyatakan syah dan berharga.
   Berdasarkan uraian tsb, maka tindakan Tergugat yang mengatas namakan
    harta warisan Ny. Titi sebagai miliknya sendiri adalah tindakan yang tak
    bertanggung jawab. Karenanya, bukti pemilikan Tergugat atas tanah
    sengketa harus dikesampingkan. Bukti tsb tidak lagi bernilai sebagai bukti
    otentik.
   Transaksi jual beli yang telah dilaksanakan antara Tergugat dengan Sanudin
    atas sebagian tanah sengketa seperti pengakuannya tanggal 13/8/1993,
    tidak syah menurut Hukum Islam, karena bukan milik mutlak Tergugat.
    Dengan alasan tsb Majelis menerima sebagian gugatan Penggugat dan
    menolak selebihnya dalam amar putusan sbb.

MENGADILI
MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat dan menolaknya selebihnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara almarhum R Icak dengan almarhumah
   Omot yang dilaksanakan pada tahun 1895.
3. Menetapkan sah Sita Jaminan (CB) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita
   Pengadilan Agama Cibadak;
4. Menetapkan 1/3 bagian dari harta milik almarhumah Titi binti R. Icak berupa
   tanah sawah seluas 5.560 m2 (masing-masing terdiri dari persil 42 letter C.
   2977) yang terletak di Blok 00108 Jl. Perintis Kemerdekaan Cibadak seluas
   4.820 dan persil 42 AD.I Letter C (baru) Nomor 2977 yang terletak di Blok
   Bojong Setra Rt. 003/01 Cibadak seluas 740 m2) dan berupa uang tunai
   sebasar Rp. 12.000.000,- dan 1.853,33 M2 dan uang tunai Rp 4.000.000
   menjadi milik tergugat sebgai hibap dari almarhumah Titi binti R. Icak.
5. Menetapkan harta-harta berupa 2/3 bagian dari tanah seluas 5.560 m2 =
   3.706,67 m2 dan 2/3 bagian dari uang tunai Rp. 12.000.000,- = Rp.
   8.000.000 sebagai tirkah (harta peninggalan) dari almarhumah Titi binti R.
   Icak;
6. Menetapkan ahli-ahli waris yang sah dari almarhumah Titi binti R. Icak
   beserta bagian masing-masing adalah sebagai berikut :
   6. 1. Ny. Tati Supiati (anak perempuan) dapat 7/14 x 3.706,67 m2 = 1.853,33
       m2 dan 7/14 x Rp. 8.000.000 = Rp. 4.000.000,-
   6. 2. Patah bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat 2/14 x 3.706,67 m2 = 529,53
       m2 dan 2/14 Rp. 8.000.000 = Rp. 1.142.857,14,-
   6. 3. Uto bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat 2/14 x 3.706,67 m2 = 529,53
       m2 dan 2/14 Rp. 8.000.000 = Rp. 1.142.857,14,-
   6. 4. Wawin bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat 2/14 x 3.706,67 m2 = 529,53
       m2 dan 2/14 Rp. 8.000.000 = Rp. 1.142.857,14,-
   6. 5. Icih binti R. Icak (saudara perempuan) dapat 1/14 x 3.706,67 m2 =
       264,75 m2 dan 1/14 x Rp. 8.000.000 = Rp. 571.428,58,-
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian ahli waris lainnya sesuai
   dengan bagiannya tersebut kepada Penggugat untuk diserahkan kepada
   yang berhak menerimanya.
8. dst…………….dst……………dst……………..



PENGADILAN TINGGI AGAMA

   Tergugat Tati Supiati, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan
    Agama Cibadak. Hakim banding yang mengadili perkara ini, menyatakan
    tidak sependapat dengan alasan Hakim pertama, dalam putusannya.
   Berita Acara persidangan Hakim Pertama tidak didapat bukti-bukti prosedur
    pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa; seperti
    ketentuan Hukum Acara. Kedua belah pihak tidak dengan jelas bersama-
    sama menyatakan kehendaknya di hadapan Pengadilan.
   Jika pemberi dan penerima kuasa dipandang syah, tetapi Hakim bertindak
    keliru menilai alat bukti yang diajukan Penggugat dari satu sisi, tanpa
    memperhatikan bukti asli dan bukti lainnya, (taal kundige argumenten) dari
    tergugat, sehingga Majelis menyatakan alasan hukum yang tidak tepat
    secara formil dan materiil. Karenanya, itu tidak sesuai dengan ketentuan
    Hukum Acara tentang pembuktian (vide pasal 163 HIR).
   Dengan alasan tsb, Pengadilan Tinggi Agama tak sependapat dengan
    putusan Hakim pertama. Karenanya putusan a’quo harus dibatalkan.
   Sita jaminan (CB) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Cibadak
    harus diangkat dan dinyatakan tidak syah.
   Dengan alasan tsb Majelis Pengadilan Tinggi Agama memberi putusan sbb :

MENGADILI

       Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Mengangkat sita jaminan (CB) yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama
   Cibadak.
3. dst………………dst……………….dst…………….

MAHKAMAH AGUNG RI

   Para penggugat, Patah, Ujang S. dan Uto, menolak putusan Pengadilan
    Tinggi Agama dan mengajukan kasasi dengan alasan kasasi yang pokoknya
    sebagai berikut :
   Tidak benar, tidak ada bukti prosedur pemberian kuasa pada penerima
    kuasa. Sesuai surat kuasa insidentil, pemberian kuasa kepada penerima
    kuasa dilakukan secara bertahap. Penggugat I memberi kuasa di
    Pengadilan Agama tanggal 3/9/1993. Penggugat II sakit berat dan meninggal
    dunia. Penggugat III sudah dan sakit berat, pemberian kuasa dilakukan
    tanggal 14/9/1993 melalui petugas Pengadilan Agama. Pemberian kuasa
    ulang dilakukan tanggal 11/4/1994 di rumah Penggugat III disaksikan salah
    seorang Hakim Anggota. Namun surat kuasa itu tidak dilampirkan dalam
    bundel B yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi
    Agama tergesa-gesa menyatakan ketidakabsahan pemberian kuasa itu. Jika
    ada alat bukti yang diragukan kebenarannya, seharusnya Pengadilan Tinggi
    Agama memeriksa ulang alat bukti itu, atau melimpahkannya kepada
    Pengadilan Agama agar tidak merugikan Penggugat.
   Mahkamah Agung RI setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya
    berpendirian bahwa putusan Judex facti Pengadilan Tinggi Agama dan
    Pengadilan Agama salah menerapkan hukum, sehingga putusan judex facti
    harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri
    perkara ini.
   Pendirian Mahkamah Agung tsb didasari oleh alasan juridis, yang pokoknya
    sbb :
    - Pemberian kuasa tidak selalu harus diberikan bersama-sama
    - Pewaris meninggalkan seorang anak perempuan yaitu tergugat I,
       sehingga saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terhijab atau
       tertutup.
   Berdasarkan atas pertimbangan tsb diatas, akhirnya Mahkamah Agung
    memberikan putusan sbb :

MENGADILI

-      Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon
-      Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung 11 Januari
       1995 M bertepatan dengan tanggal 9 sja’ban 1415 H. no.
       64/Pdt.G/1994/PTA Bdg dan putusan Pengadilan Agama Cibadak,
       tanggal 17 Januari 1994 M bertepatan dengan tanggal 15 sya’ban 1414
       H. no. 316/Pdt.G/1993 PA.Cbd.

MENGADILI SENDIRI

       Menolak gugatan Penggugat

-      Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama
       Cibadak tidak sah dan tidak berharga.
-      Memerintahkan Pengadilan Agama Cibadak untuk mengangkat Sita
       Jaminan tsb
-      dst…………..dst………….dst………….

CATATAN

   Dari putusan Mahkamah Agung tsb diatas dapat diangkat Abstrak Hukum
    sbb
   Pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada penerima kuasa untuk
    beracara di Pengadilan dari beberapa orang Penggugat, tidak harus
    dilakukan secara bersama-sama, namun dapat pula dilakukan secara
    bertahap. Sehingga surat kuasa yang dilakukan oleh para Penggugat secara
    bertahap kepada penerima kuasa, adalah syah hukumnya.
   Seorang pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan (anak
    tunggal), maka saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terhijab atau
    tertutup.
   Demikian catatan atas kasus ini.

                                                             (Ali Boediarto)

Pengadilan Agama Cibadak
No. 316/Pdt.G/93/PA.Cbd tanggal 17/1/1994
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
No. 64/Pdt.G/1994/PTA.Bdg tanggal 11/1/1995

Majelis terdiri dari : H. YAHYA SH. Ketua Muda Mahkamah Agung selaku Ketua
Sidang, didampingi para Hakim Agung: DRS. H. TAUFIQ SH dan H.
CHAEROEDDIN SIREGAR SH sebagai anggota serta Panitera Pengganti: H.
ACHMAD DJUNAENI SH
Hukum Perdata

                 KASUS PERJANJIAN TIME CHARTER
                          KAPAL LAUT
Kasus Posisi :

   Bahwa Tong Djoe selaku manager director Tunas (Privat) Ltd di Anson Road
    Singapore, di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah mengajukan gugatan
    perdata terhadap Tjetti Kong Huat, yang menuntut agar supaya Pengadilan
    memberikan putusan :
     Bahwa penggugat dinyatakan sebagai pemilik tiga kapal laut sengketa.
     Bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perjanjian charter
        kapal laut.
     Bahwa tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
     Bahwa tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat uang charter
        kapal $S.185,691.00 kontan ditambah dengan $S.50.000 sebagai ganti
        rugi rusaknya mesin kapal dan hilangnya inventaris kapal.
   Bahwa pihak Tergugat mengajukan gugat balik/rekonpensi yang menuntut
    agar supaya pengadilan menyatakan bahwa 3 kapal laut sengketa
    dinyatakan sebagai hak milik bersama Penggugat-Tergugat. Mewajibkan
    Tergugat membayar ganti rugi karena telah menarik 3 kapal sengketa
    tersebut ke Singapore saat kapal tersebut sedang dioperasikan oleh
    Penggugat rekonpensi.


PENGADILAN NEGERI :

   Hakim pertama dalam memeriksa dan mengadili kasus gugatan timbal bali -
    konpensi dan rekonpensi - ini, memberikan putusan yang pokoknya sebagai
    berikut :
     dalam konpensi : mengabulkan gugatan Penggugat.
     dalam rekonpensi : menolak gugatan seluruhnya
   Bahwa putusan Hakim Pertama ini didukung oleh alasan juridis yang dapat
    disimpulkan sebagai berikut :
     Bahwa telah terbukti, 3 kapal laut sengketa, hak milik Penggugat yang
        diserahkan kepada Tergugat berdasar atas suatu perjanjian yang tidak
        tertulis (tanpa akta) mengenai charter kapal guna dioperasikan oleh
        Tergugat dalam waktu satu tahun dengan syarat hasil bersih operasi,
        dibagi oleh penggugat dan tergugat: fifty-fifty yang akan diserahkan pada
        akhir perjanjian.
     Bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian tersebut
        dan pada akhir perjanjian, tidak menyerahkan 3 kapal sengketa dan uang
        hasil pengoperasian kapal yang menjadi hak pemilik kapal (Penggugat).
       Bahwa keterlambatan penyerahan kapal tersebut, berakibat mesain kapal
        rusak dan inventaris kapal banyak yang hilang. Penggugat lalu menarik 3
        kapal tersebut ke Singapore.
       Bahw dengan alasan ini tuntutan uang charter dan ganti rugi,dikabulkan
        oleh Hakim Pertama.
       Bahwa mengenai gugatan balik/rekonpensi, menurut Hakim Pertama,
        pihak Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa 3 buah kapal laut
        sengketa tersebut adalah hak milik bersama. Karena itu, gugatan
        rekonpensi ini ditolak oleh Hakim Pertama.

    PENGADILAN TINGGI :

       Hakim Banding dalam memeriksa kasus gugatan yang dimohon
        pemeriksaan banding ini, telah memberikan putusan berupa:
        membatalkan putusan Hakim Pertama. Selanjutnya Hakim Banding
        mengadili sendiri kasus gugatan ini dengan memberikan putusan, baik
        gugatan konpensi maupun rekonpensi, dinyatakan tidak dapat diterima.
        Putusan ini didasari oleh alasan juridis: bahwa Penggugat dalam
        mengajukan surat gugatannya, kurang jelas menerangkan dasar
        perjanjian charter kapal beserta resiko kerusakan/hilangnya barang
        inventaris kapal. Karena itu Hakim Banding berpendapat bahwa surat
        gugatan Penggugat adalah kabur/obcuur libellum.

MAHKAMAH AGUNG RI

   Majelis Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dalam tingkat kasasi,
    memberikan putusan berupa: membatalkan putusan judex facti - Pengadilan
    Tinggi - yang dinilai salah menerapkan hukum. Selanjutnya MA-RI
    mengadili sendiri kasus gugatan ini dengan amar :
     Dalam konpensi mengabulkan gugatan
     Dalam rekonpensi menolak gugatan.
   Putusan MA-RI ini didukung oleh pertimbangan hukum yang pada intinya
    dapat disimpulkan sebagai berikut :
   Bahwa menurut pendirian Majelis MA-RI, pertimbangan hukum putusan
    Pengadilan Tinggi adalah keliru, sebab dalam surat gugatan Penggugat,
    baik posita maupun petitum mengenai dasar perjanjian charter kapal laut
    dengan jangka waktu tertentu atau disebut “time charter”, adalah sudah
    terang dan jelas diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya.
   Bahwa pihak Tergugat Asal, telah mengakui/tidak menyangkal, bahwa hasil
    bersih uang pengoperasian kapal yang dicharter-nya dibagi dengan
    perbandingan 50-50 % antara Penggugat dengan Tergugat.
   Bahwa dengan alasan ini, maka MA-RI berpendapat bahwa putusan Hakim
    Pertama sudah benar dan tepat, kecuali, mengenai pembagian uang hasil
    pengoperasian kapal tersebut, putusan Hakim Pertama perlu diperbaiki.
   Bahwa karena hak penggugat dan Tergugat adalah masing-masing 50-50 %
    dari hasil bersih operasi kapal, maka hak Penggugat adalah sebagian (50%)
    dari S$ 185.691.10 ditambah dengan harga pembelian inventaris kapal yang
    hilang dan biaya perbaikan mesin kapal S$ 50.000.
   Bahwa dengan pertimbangan ini, maka MA-RI memberikan putusan atas
    kasus gugatan ini seperti disebutkan diatas tadi.
   Bahwa perlu ditambahkan di sini, oleh karena dalam ketiga putusan peradilan
    diatas tidak disebutkan pasal peraturan undang-undangnya, maka dapat
    dijelaskan di sini, masalah “tijd charter” atau “time charter” kapal laut ini,
    diatur dalam pasal 453 (2) jo pasal 518 W.V.K (Kitab Undang-Undang
    Hukum Dagang).

                                                                  (Ali Boediarto)

   Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 21/1983/G - tgl. 15 Desember 1984
   Pengadilan Tinggi Riau No. 22/Pdt/1985, tgl. 22 Agustus 1985
   Mahkamah Agung RI No. 2672.K/Pdt/1986, tgl. 18 Desember 1987
Hukum Perdata

                 SENGKETA NASABAH DENGAN BANK
                    MASALAH KEABSAHAN AKTA
                        CREDIETVERBAND
Kasus Posisi :

   bahwa H. Sjamsul Arifin dari desa Asembagus Kabupaten Situbondo, Jawa
    Timur, pada 1971 memperoleh pinjaman uang kredit dari Bank BNI 46 yaitu :
    dengan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) no. 71/31 tgl. 19-9-1971 sebesar
    Rp.12.060.000 dan dengan PMK no. 71/38 tgl. 22 Desember 1971 sebesar
    Rp.1.095.828,- keduanya untuk jangka waktu kredit selama 36 bulan sudah
    harus lunas pembayarannya kepada Bank tersebut.
   bahwa uang pinjaman kredit tersebut oleh nasabah dipergunakan untuk
    membeli 4 buah bus baru merk chevy guna dioperasikan sebagai bus
    penumpang umum. Keempat buah bus baru ini oleh debitur dijadikan barang
    jaminan kepada kreditur Bank atas hutang tersebut dalam bentuk fidusia.
   bahwa pada akhir 1974, saat jatuh tempo pelunasan tiba, pihak Debitur
    belum dapat melunasi hutangnya.
   bahwa tahun 1975 diadakan persetujuan baru untuk memperpanjang jangka
    waktu kredit yaitu: sampai dengan 31 Maret 1977 (PMK 71/031).
   bahwa pada tahun 1975 ini nasabah telah menyerahkan kepada Bank, 16
    buah sertifikat tanah seluas 99.614 m2, baik milik nasabah sendiri maupun
    milik orang lain, untuk dijadikan sebagai barang jaminan guna memperoleh
    kredit baru dari Bank tersebut.
   bahwa pada 1975 itu pula, pihak nasabah tidak memperoleh kredit baru,
    melainkan pihak Bank kemudian membuat “Akta Credietverband”
    No.14/1975 serta “Sertifikat Credietverband” dari Kasubdit Agraria No.
    5/1975 yang isinya 16 buah sertifikat tanah tersebut dijadikan “jaminan
    tambahan” atas kredit nasabah yang belum lunas.
   bahwa pada jatuh tempo pelunasan kredit Maret 1977, debitur belum dapat
    melunasi hutangnya kepada Bank yang saat itu telah berjumlah Rp.
    17.292,77,- (pokok beserta bunganya).
   bahwa paa Juni 1977, pihak Bank - BNI 46 telah menyerahkan masalah
    penagihan hutang nasabah/kredit macet tersebut kepada Badan Urusan
    Piutang Negara (B.U.P.N.) berdasar pasal 4 Undang-undang No.
    49/Prp/1960.
   bahwa B.U.P.N. cab. Surabaya setelah menerima penyerahan penagihan
    kredit macet tersebut, kemudian melakukan penyitaan atas barang jaminan
    bus dan 16 bidang tanah dan merencanakan untuk melelang umum barang
    jaminan ini.
   bahwa nasabah memberikan reaksi menolak dengan alasan bahwa 16 buah
    sertifikat tanah yang diserahkan tersebut, bukan sebagai barang jaminan
    untuk kredit yang lama, melainkan untuk permohonan kredit yang baru.
    Pemasangan/pembuatan Akta Credietverband tersebut dilakukan Bank tanpa
    setahu nasabah tersebut.
   bahwa dengan alasan nasabah tersebut buta huruf latin, tidak mengerti isi
    akta Credietverband dan isi akta tersebut oleh pejabat tidak dibacakan
    kepadanya serta pemasangan kredietverband dilakukan Bank tanpa
    seizinnya, maka nasabah melakukan gugatan perdata terhadap Bank
    tersebut di Pengadilan Negeri dengan tuntutan agar Hakim Pengadilan
    memberikan putusan, dalam provisi menghentikan pelelangan barang
    sengketa sampai ada vonis Pengadilan dan dalam pokok perkara
    menyatakan bahwa akta credietverband no. 14/1975 adalah tidak sah dan
    batal serta memerintahkan Bank untuk mengembalikan 16 buah sertifikat
    kepada nasabah.

Pengadilan Negeri :

   bahwa Hakim Pengadilan Negeri, dalam putusannya telah mengabulkan
    gugatan Penggugat (nasabah) dengan diktum, yang intinya sebagai berikut:
    dalam provisi: memerintahkan Tergugat menangguhkan pelaksanaan
    pelelangan barang jaminan sampai ada vonis Pengadilan yang berkekuatan
    pasti.
    Dalam pokok perkara : menyatakan bahwa Akta kredietverband no. 14/1975
    adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan kepada
    Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 16 buah sertifikat.
   bahwa putusan Hakim Pertama ini, didasari oleh pertimbangan hukum yang
    pokoknya demikian:
   bahwa problema sengketa ini berkisar pada penyerahan 16 buah sertifikat
    yang oleh nasabah/penggugat, dimaksudkan untuk jaminan atas
    permohonan kredit yang baru kepada Bank/tergugat I; akan tetapi, menurut
    Tergugat, Bank, sertifikat ini dijadikan sebagai “jaminan tambahan” atas
    kredit yang lama yang belum lunas dan dituangkan dalam Akta
    Credietverband oleh pihak Bank.
   Dalam kaitannya dengan ini, maka masalah yang harus ditinjau adalah
    pembuatan Akta credietverband no. 14/1975 yang menjadi dasar perikatan
    antara Penggugat dengan Tergugat.
   Dalam persoalan ini, Hakim akan menerapkan Hukum Perdata Barat,
    Burgelijk Wetboek.
   bahwa menurut Hakim Pertama, Akta Credietverband adalah merupakan
    “Akta Otentik” yang pembuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang
    ditentukan oleh undang-undang, ex pasal 1868. B.W.
   bahwa berdasar atas keterangan saksi dua orang Kepala Desa serta Camat,
    yang keterangannya tidak disangkal oleh Tergugat, terbukti bahwa prosedur
    pembuatan Akta Credietverband no. 14/1975 adalah tidak memenuhi
    persyaratan yang diminta oleh undang-undang ex pasal 1868 B.W. Oleh
    karena itu Hakim Pertama, berpendirian bahwa Akta Credietverband ini
    adalah tidak sah dan batal demi hukum.
Pengadilan Tinggi :

   bahwa Hakim Banding dalam memeriksa kasus ini, telah memberikan
    putusan berupa menguatkan putusan Hakim Pertama dengan alasan
    pertimbangan dan putusan Hakim Pertama sudah tepat dan benar, dan
    menjadikan sebagai alasannya sendiri.

Mahkamah Agung RI :

   Dalam putusan kasasi atas gugatan perdata ini, Mahkamah Agung RI telah
    membatalkan putusan judex facti (putusan Pengadilan Tinggi yang
    memperkuat putusan Hakim Pertama) yang dinilai telah salah menerapkan
    hukum serta dijumpainya suatu kekeliruan dalam memeriksa dan
    memutus gugatan perdata ini.
   bahwa putusan MA-RI yang membatalkan putusan judex facti ini didasarkan
    atas pertimbangan hukum yang intinya dapat diseimpulkan sebagai
    demikian:
   bahwa Penggugat Asal/nasabah, mendalilkan dalam gugatannya, bahwa dia
    adalah orang yang buta huruf latin. Pejabat tidak membacakan kepadanya isi
    dan maksud dari akta credietverband tersebut. Pejabat menyuruh orang
    membawa akta tersebut ke rumahnya untuk menandatanganinya. Nasabah
    mengira akta itu untuk kredit yang baru, dan ia lalu menandatanganinya.
   bahwa mengenai dalil penggugat ini, majelis MA-RI berpendapat, bahwa
    meskipun gugatan ini diajukan secara lisan sebagai cara untuk orang yang
    buta huruf latin, namu dari surat-surat bukti yang diajukan berupa: Akta
    credietverband dan surat kuasa, telah terbukti bahwa semua surat ini telah
    dibubuhi tandatangan pihak nasabah, bukan dengan cap jempol, seperti
    halnya orang yang buta huruf. Hal ini membawa konsekuensi mengenai daya
    mengikat atas surat-surat yang telah ditandatangani oleh Penggugat
    tersebut.
   bahwa majelis MA-RI selanjutnya berpendapat, bahwa dengan melihat gaya
    pernampilan Penggugat Asal/nasabah dalam bertindak keluar sebagai
    seorang Pengusaha Busa serta melihat pula corak dan gaya tanda tangan
    dari Penggugat dalam surat-surat tersebut, maka majelis MA-RI,
    berkesimpulan dan memperoleh kesan, bahwa tidak mungkin, Penggugat
    Asal adalah orang yang buta huruf latin.
   bahwa oleh karena Penggugat Asal, selama persidangan, tidak pernah
    menyangkal atau membantah akan kebenaran surat yang di dalamnya
    tertera tanda tangannya itu, maka menurut MA-RI, surat-surat ini dinilai
    sebagai suatu surat yang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan
    berlaku dan mengikat.
   bahwa judex facti dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa
    terdapat “vorverzuim” mengenai terjadinya Akta Credietverband no.
    14/1975 tgl. 1 April 1975, dengan alasan, pembuatan akta tersebut tidak
    memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, ex pasal
    1868 B.W., sehingga akta tersebut adalah akta yang tidak sah dan batal
    demi hukum.
   bahwa terhadap pendirian Hakim Pertama ini, MA-RI tidak dapat
    menerimanya dengan alasan bahwa menurut pasal 1869 B.W. apabila suatu
    akta terdapat kekurangan dalam bentuk (vorm), sehingga ia tidak dapat
    dinilai sebagai suatu “akta otentik”, maka akta tersebut menjadi
    berkekuatan “akta overhands” sepanjang tanda tangan yang terdapat di
    dalamnya jelas diakui oleh kedua belah pihak. Disamping itu menurut pasal
    1875 B.W. ditentukan bahwa suatu akta onder hands yang diakui, maka akta
    ini mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh (volledig bewijs) terhadap
    pihak yang menandatanganinya.
   bahwa dengan demikian maka “akta credietverband” tersebut secara juridis
    tetap mengikat pihak Penggugat Asal dengan alasan:
   bahwa Penggugat telah mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut.
   bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penyerahan 16 buah
    sertifikat tersebut, adalah untuk agunan kredit yang baru.
   bahwa dalam Surat Kuasa dari pemilik tanah kepada Penggugat Asal,
    dinyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah untuk agunan pinjaman
    Penggugat Asal serta fasilitas, baik yang sudah, maupun yang akan diterima
    dari Bank.
   bahwa selain dari alasan yang telah diuraikan diatas ini, maka Majelis MA-RI
    dalam pemeriksaan kasasi atas kasus ini, juga menemukan bahwa Hakim
    Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan ini, terdapat
    kekeliruan, khususnya tentang tindakan Hakim Pertama terhadap tuntutan
    provisi yang diajukan oleh Penggugat. Dalam hal ini, sikap dan putusan
    provisi oleh Hakim Pertama telah diberikan/dituangkan dalam putusan akhir.
    Menurut MA-RI hal ini adalah keliru, sebab sikap dan putusan Hakim
    Pertama mengenai putusan provisi, harus ditentukan sebelum memulai
    memeriksa materi pokok perkara, dan bukan diputuskan dan dituangkan
    dalam putusan akhir.
   bahwa dengan alasan yang intinya disebutkan di atas tadi, maka Majelis MA-
    RI berpendirian, bahwa putusan judex facti harus dibatalkan dan selanjutnya
    mengadili sendiri kasus ini dengan amar putusan berupa: menolak gugatan
    Penggugat Asal. Demikian putusan Mahkamah Agung atas gugatan
    nasabah terhadap Bank BNI 46 dan B.U.P.N. mengenai sengketa keabsahan
    akta credietverband.

                                                                (Ali Boediarto)

   Pengadilan Negeri di Situbondo No. 14/1978. Pdt.G. tgl. 21 November 1978
   Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, No. 258/1979/Pdt tgl. 12 Januari
    1984.
   Mahkamah Agung RI No. 256.K/Pdt/1985, tgl 23 Desember 1987
Hukum Perdata

                     MASALAH BANTAHAN
                PENANGGUHAN EKSEKUSI PERDATA
Kasus Posisi

Pengadilan Negeri :

   European Asia Bank - Jakarta branch, pada 20 Dec 1983 mengajukan
    permohonan eksekusi perdata kepada Ketua Pengadilan Neg. Jakarta Timur,
    terhadap barang/tanah/kapal keruk, milik termohon eksekusi.
     PT. Sambo Metal Industries - Iwan Setiady
     Ridwan Setiady dan Ny. Nina Chandra
    berdasarkan atas kekuatan 3 Akta Hipotik dan akta perjanjian kredit.
   Bahwa permohonan eksekusi tersebut dikabulkan oleh Ketua Pengadilan
    Neg. Jakarta Timur dengan dikeluarkannya “Surat Penetapan” 20 Dec 1983,
    No. 45 dan 46/ST/1983 yang berisi perintah kepada jurusita agar melakukan
    sita atas barang termohon. Dan Jurusita telah melaksanakan sita eksekusi
    tersebut pada 22 Dec 1983.
   Bahwa pada Januari 1984, melalui advokatnya, termohon eksekusi
    mengajukan “Surat Bantahan” kepada Ketua Pengadilan tersebut yang
    intinya memohon agar menangguhkan pelaksanaan eksekusi.
   Bahwa Ketua Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dan
    mengeluarkan “Surat Penetapan Baru” tanggal 27 Januari 1984 yang isinya
    menyatakan: menangguhkan untuk sementara waktu pelaksanaan eksekusi
    yang telah diperintahkannya berdasar atas Surat Penetapan tanggal 22 Dec
    1983 no. 45 dan 46, dengan alasan bahwa termohon eksekusi Iwan Setiady
    dan Ny. Nina Chandra, oleh Hakim lain, telah ditetapkan sebagai pihak:
    insolvent dan vrijwaring. Keadaan ini tidak diajukan oleh Bank selaku
    pemohon eksekusi.
   Bahwa dengan terbitnya “Surat Penetapan Baru” Ketua Pengadilan tentang
    penangguhan pelaksanaan eksekusi ini, maka pihak Bank merasa
    berkeberatan dan dirugikan, karena itu pihak Bank melalui Advokatnya,
    mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah
    Agung RI.

Mahkamah Agung RI :

   Bahwa Majelis Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili kasus ini,
    telah memberikan putusan yang amarnya berbunyi: Menyatakan bahwa
    permohonan kasasi yang diajukan oleh Europen Asian Bank Jakarta Branch,
    tidak dapat diterima.
   Bahwa putusan Mahkamah Agung ini didasari oleh pertimbangan hukum
    yang intisarinya dapat disimpulkan sebagai demikian :
   Bahwa “Surat Penetapan” Ketua Pengadilan Negeri untuk menangguhkan
    pelaksanaan eksekusi perkara perdata, menurut pendapat majelis adalah
    merupakan suatu “tindakan kebijaksanaan” dari Ketua Pengadilan Negeri.
   Bahwa terbitnya “Surat Penetapan yang baru” dari Ketua Pengadilan Negeri
    tentang penangguhan eksekusi tersebut, disebabkan karena adanya
    kekeliruan waktu menerbitkannya yaitu adanya Surat Penetapan Hakim lain,
    yang menyatakan, bahwa termohon eksekusi adalah insolvensi dan
    vrijwaring. Keadaan mana tidak diketahui ketua Pengadilan sebelumnya.
   Bahwa keberatan pihak European Asian Bank terhadap Surat Penetapan
    Ketua Pengadilan yang menangguhkan pelaksanaan eksekusi itu, bukan
    dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi
    pada Mahkamah Agung, melainkan, seharusnya diajukan dengan cara
    mengajukan “Surat Pengaduan” kepada Ketua Pengadilan Tinggi, selaku
    “Kawal Depan” dari Mahkamah Agung dalam rangka wewenang
    pengawasan dari Pengadilan Tinggi terhadap semua tindakan Hakim dan
    jalannya peradilan di tingkat pertama.
   Dengan alasan ini, maka permohonan kasasi dari pihak Bank dinyatakan
    tidak dapat diterima. Dan menurut putusan ini pihak Bank harus
    mengadukannya kepada “Kawal Depan” Mahkamah Agung RI yaitu
    Pengadilan Tinggi mengenai tindakan Ketua Pengadilan Negeri tersebut.

                                                               (Ali Boediarto)

   Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 45/ST/1983 tgl. 27 Januari 1983
   Mahkamah Agung RI No. 1243.K/Pdt/1984, tgl. 27 Februari 1986.
Hukum Pidana

                         KASUS PEMBUNUHAN
                          PERAGAWATI DIECE
                        Kandasnya alibi terdakwa
Kasus posisi :

   Dalam persidangan Pengadilan Negeri - Jaksa Penuntut Umum -
    mengajukan terdakwa M. Siradjuddin alias Pak De alias Romo (54) yang
    didakwa melakukan perbuatan pidana, dengan materi kelakuan yang intinya
    sebagai berikut: dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dulu,
    telah menghilangkan nyawa orang lain, wanita, Ny. Diece Budiasih, dengan
    cara, terdakwa telah menerima uang Rp. 10 juta - dari Ny. Diece untuk
    dijampi-jampi oleh terdakwa (dikenal sebagai dukun) guna dilipatgandakan
    menjadi Rp 500 juta, akan tetapi ternyata uang tesebut telah dipergunakan
    oleh terdakwa untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Terdakwa
    merasa tidak mampu lagi untuk mengembalikan uang tersebut kepada
    pemiliknya, sehingga terdakwa mempunyai rencan/berniat membunuh Ny.
    Diece tersebut. Pada 6 September 1986, terdakwa meminta bantuan M.
    Abas Mahar, muridnya dalam perdukunan, untuk meminjamkan pistolnya
    dengan alasan akan dipergunakan melakukan test keampuhan “Pusaka Besi
    Kuning” yang anti tembakan peluru. Pada 8 September 1986, Ny. Diece
    datang ke rumah terdakwa untuk mengambil kembali uangnya yang telah
    dijampi-jampi oleh terdakwa sebagai dukun. Terdakwa setelah berbincang
    sejenak dengan Diece, kemudian berdua ke luar rumah. Diece
    mengemudikan mobilnya Honda Accord dan terdakwa duduk di sampingnya.
    Setelah perjalanan mobil di tempat sepi, Jl. Dupa, terdakwa mengambil pistol
    di pinggangnya dan menembakkannya ke arah kepala-leher Diece beberapa
    kali tembakan, sehingga meninggal dunia di dalam mobil tersebut.
    Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.
   Perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa :
    I. Kesatu :
              Primair : ex pasal 340 K.U.H. Pidana
              Subsidair : ex pasal 338 K.U.H. Pidana
              Lebih Subsidair : ex pasal 354 (2) K.U.H. Pidana
              Lebih Subs. Lagi : ex pasal 353 (3) K.U.H. Pidana
              Lebih Lebih Subs. Lagi : ex pasal 351 (3) K.U.H. Pidana
    II. Kedua :
              ex pasal 1 (1) Undang-Undang Darurat 12/1951

Pengadilan Negeri
 Hakim Pertama dalam memeriksa dan mengadili kasus ini, memberikan
  putusan sesuai dengan tuntutan hukum (requisitoir) jaksa, baik dakwaan
  delict yang dinilai terbukti di sidang, maupun, pidana yang dijatuhkan kepada
  terdakwa. Putusan tersebut intinya sebagai berikut :
   Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan:
   “Melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan
   terlebih dulu telah menghilangkan nyawa orang lain.” (Dakwaan Kesatu
   Primair : ex pasal 340 KUHPidana).
   “Tanpa      hak,    menerima,   menguasai,    menyimpan,   membawa,
   menyembunyikan dan atau, mempergunakan senjata api.”
   “Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup.”

Pengadilan Tinggi
 Hakim Banding setelah memeriksa kasus ini memberikan putusan dengan
  diktum yang pokoknya sebagai berikut :
  Memperbaiki putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang :
   Amar putusan yaitu tentang rumusan penyataan bersalahnya terdakwa
   Sebutan (kwalifikasi) perbuatan pidana yang telah terbukti.
  Sehingga berbunyi sebagai berikut :
  Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
  melakukan perbuatan pidana :
  Pembunuhan Berencana.
  Tanpa     hak,    menerima,     menguasai,      menyimpan,    membawa,
  menyembunyikan, dan atau, mempergunakan senjata api.”
  Menguatakan putusan Hakim Pertama selebihnya.”

Mahkamah Agung RI
 Atas putusan Hakim Banding di atas, pihak terdakwa dan penasehat
  hukumnya mengajukan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung
  dengan alasan/keberatan atas putusan judex facti sebagai berikut :
 bahwa Hakim Banding dalam pertimbangannya menyatakan: bahwa Hakim
  Pertama dalam memberikan putusan didasarkan atas alasan yang sudah
  tepat dan benar, akan tetapi Hakim Banding tidak menunjukkan pada bagian
  mana yang dianggap sudah benar dan sudah tepat.
 bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya selama sidang telah
  membuktikan adanya “alibi terdakwa” melalui para saksi yang diajukan,
  akan tetapi Hakim Pertama tidak mempertimbangkan dalam putusannya.
  Para “saksi alibi” yang diajukan terdakwa tersebut telah dikesampingkan
  oleh Hakim Pertama, hanya karena kesaksian dari saksi Kuspriyanto, yang
  didengar dalam sidang tanpa disumpah.
 bahwa tidak ada saksi yang kuat atau bukti bahwa pada saat terbunuhnya
  Diece, terdakwa berada di lokasi pembunuhan Jl. Dupa. Bahkan sebaliknya
  terdakwa berada di rumahnya sendiri.
 Atas alasan/keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut, Majelis
  MA-RI memberikan tanggapannya berupa menolak semua keberatan yang
  diajukan oleh terdakwa tersebut, dengan alasan juridis yang intinya dapat
  disimpulkan sebagai berikut :
 bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum.
 bahwa Pengadilan Tinggi yang mempertimbangkan bahwa putusan Hakim
  Pertama adalah sudah tepat dan benar, menurut MA-RI, Pengadilan Tinggi
    tidak perlu lagi menyebutkan satu persatu pertimbangan Hakim Pertama
    yang manakah yang dianggapnya sudah benar dan sudah tepat.
   bahwa mengenai saksi yang membuktikan “alibi terdakwa” yang oleh
    Hakim Pertama dikesampingkan, menurut majelis MA-RI, keberatan tentang
    masalah ini harus ditolak, oleh karena masalah ini mengenai suatu penilaian
    hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, yang
    tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi.
   Meskipun semua alasan/keberatan pemohon kasasi ditolak, namun majelis
    MA-RI dalam pemeriksaan kasasi ini berpendapat, bahwa putusan judex facti
    - Pengadilan Tinggi - yang menguatkan putusan Hakim Pertama, masih
    dipandang perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan, khususnya
    mengenai : amar kwalifikasi delict dalam dakwaan kedua ex pasal 1 (1) UU
    Dar 12/1951 yaitu: menghapuskan kata: “atau” diantara kata-kata:
    menyembunyikan dan mempergunakan, sehingga kwalifikasi delict tersebut
    akan berbunyi demikian:
    Tanpa      hak,     menerima,     menguasai,     menyimpan,     membawa,
    menyembunyikan dan mempergunakan senjata api.
   dengan dasar pertimbangan di atas, maka majelis MA-RI dalam putusannya,
    di satu pihak telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa,
    dan di pihak lain telah memperbaiki rumusan kwalifikasi delict dalam
    Dakwaan Kedua.
   bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi ini, maka sesuai dengan
    putusan Hakim Pertama yang dikuatkan Hakim Banding, terdakwa
    dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana pada Dakwaan
    Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua. Untuk kesalahan ini terdakwa dihukum
    penjara seumur hidup.

                                                                (Ali Boediarto)

   Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pid/87, tgl 2 Juli 1987
   Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 166/Pid/1987, tgl 25 September 1987
   Mahkamah Agung RI No. 2149. K/Pid/1987, tgl 28 Maret 1988




Hukum Perdata

          SENGKETA MACETNYA UANG DEPOSITO BANK
          SURAT PENETAPAN HAKIM YANG TIDAK SAH

Pengadilan Negeri
 Bahwa Budisantoso sebagai nasabah menggugat Bank Perkembangan Asia,
  dengan dalil sebagai berikut :
 Bahwa pada tahun 1971 s/d 1972, secara berturut-turut, ia telah
  menyerahkan uangnya sebagai deposito, masing-masing dalam jangka
  waktu antara 3-6-12 bulan dengan memperoleh imbalan jasa bunga sebesar
  4 % tiap bulannya - kepada “Bank Surabaya Putera” dengan memperoleh
  Surat deposito bilyet dari Bank tersebut.
 Bahwa pada setiap jatuh temponya, masing-masing bilyet deposito tersebut,
  pihak Bank tidak pernah membayar penuh kepada deposant (Penggugat),
  baik uang pokok deposito maupun bunganya. Bank tersebut hanya
  membayar sebagian saja dari uang pokok deposito maupun bunganya. Bank
  tersebut hanya membayar sebagian saja dari uang deposito maupun
  bunganya. Bank tersebut hanya membayar sebagian saja dari uang pokok
  deposito maupun bunganya. Keadaan yang demikian ini berlangsung hampir
  10 tahun lamanya dan sangat merugikan nasabah deposant.
 Bahwa perbuatan Bank ini merupakan wanprestasi yang sangat merugikan
  nasabah deposant/penggugat.
 Bahwa kemudian terjadi penggabungan/merger, antara Bank Surabaya
  Putera dengan PT. Bank Pembangunan Asia, yang sekarang menjadi: “PT
  Bank Perkembangan Asia”.
 Bahwa Tergugat tidak pernah mengisi formulir sebagai tanda persetujuan
  menerima cara pembayaran kembali uang deposito dengan cara seperti yang
  ditentukan oleh Bank dalam “Pengumuman Bank” Juni 1976.
 Dengan alasan tersebut Penggugat selaku deposant, mohon kepada
  Pengadilan agar memberikan putusan :
   Menghukum Tergugat “Bank Perkembangan Asia” untuk membayar pada
      penggugat, deposant, kekurangan uang pokok deposito beserta
      bunganya 4 % perbulan dan uang ganti rugi 5% untuk 23 buah deposito
      bilyet.
   Menghukum Tergugat, Bank, untuk memasang iklan dalam harian-harian,
      bahwa iklan Bank tersebut yang berbunyi: Duduk tenang uang
      berkembang adalah tidak sesuai dengan kebenaran, sebab deposito
      1970 saja belum banyak yang dibayar pokok dan bunganya.
   Menghukum tergugat membayar uang paksa Rp. 3 juta perhari dan
      putusan dapat dijalankan lebih dulu mesti ada upaya hukum.
 Bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat, Bank Perkembangan Asia,
  telah menolak dan menyangkal semua dalil gugatan Penggugat tersebut,
  dengan memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :
 Bahwa objek gugatan ini adalah uang deposito yang oleh Penggugat
  didepositokan kepada Bank Surabaya Putera,sepuluh tahun yang lalu, bukan
  didepositokan kepada Bank Perkembangan Asia. Dengan demikian
    hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat/deposant dengan
    Bank Surabaya Putera, bukan dengan Bank Perkembangan Asia.
   Bahwa “Bank Surabaya Putera” telah mengalami kesulitan uang untuk
    mengembalikan uang deposito dan bunganya, kepada para deposant.
    Keadaan ini merupakan “notoir feit”. Selama ini Deposant tidak mengajukan
    gugatan ke Pengadilan. Karena itu sesuai pasal 1975 B.W. masalah deposito
    ini sudah kadaluarwasa untuk digugat.
   Bahwa dalam persoalan kemacetan pembayaran kembali uang deposito
    tersebut, pihak Bank Perkembangan Asia hanya membantu saja kepada
    Bank Surabaya Putera untuk membayar kembali uang deposito kepada para
    deposant dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank dalam
    “Pengumumannya” yaitu: uang deposito akan dikembalikan oleh Bank
    dengan ketentuan: untuk pertama kali dibayar 3% dan selanjutnya akan
    dibayar tiap empat bulan sekali sebesar 1% dari jumlah uang pokok
    depositonya. Bunga dan kerugian macetnya deposito tidak akan dibayar.
   Bahwa 75% deposant menyetujui syarat pembayaran kembali tersebut dan
    melalui pengacara yang ditunjuk Bank telah membayar kembali kepada para
    deposant menurut syarat diatas tadi. Dengan demikian maka Bank tidak
    melakukan “wanprestasi”. Karena itu gugatan Penggugat hendaknya ditolak
    oleh hakim.
   Bahwa Hakim Pertama dalam memeriksa dan mengadili gugatan tersebut
    telah memberikan putusan berupa: menolak gugatan Penggugat
    seluruhnya.
   Bahwa putusan Hakim Pertama ini didasari oleh alasan hukum yang pada
    pokoknya sebagai berikut :
     Bahwa Bank Surabaya Putera (dahulu), sekarang menjadi, Bank
        Perkembangan Asia.
     Bahwa dengan melihat titik pertalian subjektif dan objektif, maka terhadap
        kasus ini akan diterapkan Hukum Perdata Barat atau Burgelijk Wetboek.
     Bahwa hakim pertama mencoba mencari apa arti lembaga hukum yang
        disebut “deposito” dalam kasus ini ditinjau dari segi B.W. dan doktrina.
     Bahwa atas masalah juridis tersebut, Hakim memperoleh kesimpulan,
        bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat
        adalah hubungan hukum: “Perjanjian Pinjam Mengganti” (atau
        verbruiklening) atau “pinjam meminjam uang” atau lazim disebut
        “Perjanjian hutang-Piutang uang dengan membayar bunga”. (van het
        ter leen gegeven op interessen), yang diatur Buku Ketiga Bab ke XIII-Bag.
        IV dari B.W.
     Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum
        yang demikian itu.
     Pada 1976 - Juni, Bank memberikan “Pengumuman” yang isinya bahwa
        Bank tidak dapat membayar penuh uang pokok dan bunganya atas
        deposito yang jatuh waktunya. Bank hanya akan membayar sebagian
        saja, yaitu untuk pertama kali sebesar 3% dan selanjutnya tiap 4 bulan
        dibayar 1% dari uang pokok. Bunga deposito tidak dibayar.
   Bahwa “Pengumuman dari Bank” tersebut diatas, menurut Hakim Pertama,
    dinilainya sebagai suatu tawaran dari Bank yang disodorkan kepada semua
    nasabahnya/deposant ic Penggugat, untuk adanya suatu NOVASI
    (Pembaharuan Hutang) seperti yang diatur dalam Buku III-Bab IV-Bag III
    pasal 1413-1415 B.W. yang mengandung arti: bahwa “Perjanjian Hutang
    yang lama dihapuskan dan diganti dengan perjanjian hutang yang
    baru”. Dan cara untuk melaksanakan “novasi” ini, ex pasal 1415 B.W. ada 3
    macam cara, yang a.l. dengan suatu “acte”. Pengertian “Acte” disini adalah:
    handeling/perbuatan, bukan suatu surat.
   Bahwa bertitik tolak pada pengertian acte ini, maka menurut pendapat Hakim
    Pertama, meskipun Penggugat selaku deposant tidak mengisi dan
    menandatangani formulir yang diberikan oleh bank sebagai tanda setuju
    terhadap cara pembayaran seperti yang ditentukan dalam “Pengumuman
    Bank” yaitu cara pembayaran secara angsuran melalui “novasi”, namun pihak
    Penggugat sudah pernah menerima pembayaran dari Tergugat/Bank dengan
    cara seperti yang ditentukan dalam “Pengumuman Bank” tersebut.
   Bahwa apa yang telah diperbuat oleh Penggugat selaku deposant ini, dinilai
    oleh Hakim Pertama sebagai “suatu persetujuan” dari Penggugat, bahwa ia
    sebagai deposant telah menyetujui penawaran Bank untuk adanya suatu
    “novasi” (pembaharuan hutang).
   Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian ini, maka menurut Hakim,
    pihak Penggugat telah terikat atas persetujuannya itu dengan akibat hukum
    bahwa ia selaku deposant, harus mentaati dan tunduk dengan cara
    pembayaran Bank secara mengangsur tadi sesuai dengan isi “Pengumuman
    Bank”.
   Bahwa dengan pertimbangan hukum yang intinya telah diuraikan diatas,
    Hakim Pertama pada akhirnya berkesimpulan bahwa pihak Tergugat, “Bank
    Perkembangan Asia”, terbukti, tidak melakukan wanprestasi terhadap para
    deposant ic. Penggugat. Karena itu maka Hakim Pertama dalam putusannya
    atas kasus gugatan ini berupa: menolak gugatan Penggugat (deposant)
    untuk seluruhnya.

Pengadilan Tinggi :
 Atas putusan Hakim Pertama tersebut, pihak deposant mengajukan
  permohonan pemeriksaan ulangan pada pengadilan Tinggi.
 Hakim Banding setelah memeriksa kasus ini, memberikan putusan berupa
  menguatkan putusan Hakim Pertama dengan alasan bahwa pertimbangan
  dan putusan Hakim Pertama telah benar dan tepat, sehingga diambil alih
  sebagai alasannya sendiri.



Mahkamah Agung RI :
 Putusan Hakim Banding diatas, oleh Penggugat Asal/Deposant, telah
  dimohon pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung.
   Bahwa Mahkamah Agung RI setelah memeriksa kasus ini, memberikan
    putusan berupa: Membatalkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi yang
    menguatkan putusan Pengadilan Negeri) yang dinilai putusan Hakim
    Pertama tersebut telah salah menerapkan hukum.
   Selanjutnya MA-RI mengadili sendiri kasus ini dengan memberikan putusan
    berupa: Mengabulkan gugatan Penggugat Asal (Deposant).
   Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut didukung oleh pertimbangan
    hukum yang pada intinya dapat disarikan sebagai berikut :
   Bahwa tugas pokok Badan Pengadilan ex pasal 2 UU no. 14/1970 adalah
    memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
    kepadanya, termasuk jurisdiksi voluntair.
   Bahwa dalam masalah kemacetan pembayaran kembali uang deposito oleh
    Bank Surabaya Putera kepada para deposantnya, maka Bank ini, Mei 1976
    telah mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri di
    Surabaya agar Hakim Pengadilan Negeri tersebut bertindak sebagai
    “mediator” antara pihak Bank dengan pihak para deposantnya/pemegang
    giro, yang saat itu menuntut pengembalian uang depositonya.
   Bahwa permohonan Bank ini dikabulkan oleh Hakim dan terbitlah “Surat
    Penetapan Hakim” Pengadilan Negeri Surabaya, No. 1178/1976/S.P.
    tanggal 29 Mei 1976.
   Bahwa dengan dasar dan berpijak kepada “Surat Penetapan Hakim” ini,
    maka pihak Bank Surabaya Putera pada 5 Juni 1976 mengeluarkan suatu
    “Pengumuman Bank” No. 031/Sekr/1976, yang ditujukan pada semua
    nasabah deposito dan pemegang Giro tentang cara pembayaran kembali
    uang deposito dengan mengangsur 3% untuk pertama kali dan selanjutnya
    1% tiap 4 bulan berikutnya. Bunga tidak dibayar.
   Bahwa menurut Majelis MA-RI, “Surat Penetapan Hakim” Pengadilan
    Negeri Surabaya ini, adalah batal demi hukum, karena materi dari Surat
    Perintah Hakim tersebut bukan menjadi wewenang Hakim/Pengadilan.
   Bahwa para deposant meskipun tidak mengisi formulir Bank sebagai tanda
    setuju dibayar sesuai dengan cara-cara yang diumumkan dalam
    Pengumuman Bank, akan tetapi pada kenyataannya telah pernah menerima
    uang pembayaran kembali seara angsuran dari Bank tersebut.
   Fakta ini oleh Hakim Pertama ditafsirkan sebagai: suatu persetujuan atas isi
    “Pengumuman          Bank”    tersebut.    Pengumuman       Bank     mana
    disandarkan/bertumpu pada Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
    Surabaya No. 1178/1976/SP.
   Bahwa penafsiran Hakim Pertama ini dinilai tidak benar, karena
    “persetujuan” yang diberikan oleh para deposant tersebut, bukan
    merupakan suatu “pernyataan kehendak yang bebas” dari para deposant,
    melainkan disebabkan oleh adanya suatu “kekeliruan hukum”
    (rechtsdwaling) terhadap suatu “Surat Penetapan Hakim” Pengadilan
    Negeri Surabaya yang secara juridis, adalah tidak syah dan ini tidak
    diketahui oleh para deposant.
   Bahwa menurut penilaian MA-RI, kedudukan Bank Surabaya Putera setelah
    bergabung/merger, menjadi Bank Perkembangan Asia, ternyata keadaan
    posisi keuangannya telah menjadi baik, sehingga menurut MA-RI, adalah
    patut dan adil, apabila Bank Perkembangan Asia, yang telah mengambil alih
    semua aktiva dan passiva Bank Surabaya Putera, berkewajiban secara
    hukum untuk membayar kembali uang deposito yang macet, berupa uang
    pokok ditambah dengan bunganya, sesuai dengan yang sudah diperjanjikan
    kepada deposant oleh Bank tersebut dalam deposito bilyetnya. Jumlah
    pembayaran ini akan dikurangi dengan jumlah uang yang sudah pernah
    diterima oleh deposant (maksudnya cicilan tahun 1976).
   Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi uang, karena keterlambatan membayar
    uang deposito, MA-RI berpendapat, bahwa tuntutan ini tidak dapat
    dikabulkan, dengan alasan bahwa kemacetan atau keterlambatan
    pembayaran tersebut, bukan semata-mata kesalahan pihak Bank saja,
    melainkan karena Bank telah melaksanakan suatu: “Surat Penetapan Hakim”
    (yang sebenarnya tidak sah), akan tetapi oleh Bank tersebut dengan itikad
    baik, Surat Penetapan Hakim tersebut dianggapnya syah dan benar. Dengan
    alasan ini, maka adalah tidak patut, bila uang kerugian yang diderita para
    deposant tersebut harus dibebankan kepada pihak Bank.
   Bahwa dengan pertimbangan yang disebutkan diatas tadi, maka MA-RI
    dalam mengadili kasus ini, memutuskan dengan mar yang intinya sbb:
     Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
     Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai akibat hukum, surat
        yang ditandatangani Penggugat Asal yang menyatakan, Penggugat
        menyetujui penyicilan pembayaran deposito.
     Menghukum Tergugat, Bank Perkembangan Asia, untuk membayar
        kepada Penggugat Asal: uang pokok deposito beserta bunganya,
        dikurangi dengan cicilan pembayaran yang sudah diterima Penggugat.
     Menolak gugatan selebihnya.
   Demikian intisari yang dapat disimpulkan dari putusan MA-RI atas kasus
    gugatan tentang kemacetan pembayaran uang deposito Bank kepada para
    nasabahnya/penggugat.

                                                                (Ali Boediarto)

   Pengadilan Negeri di Surabaya: No. 377/1981. Pdt.G. tgl 1 Februari 1982.
   Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 850/1982. Pdt.. tgl 16 Januari 1984.
   Mahkamah Agung RI No. 3139.K/Pdt/1984, tgl 25 November 1987.
PUTUSAN BADAN PERADILAN

                    KASUS PEMBAJAKAN BUKU
                 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Kasus Posisi :

   Bisnis di bidang percetakan tidaklah selalu menggembirakan, adakalanya
    ramai dengan pesanan, di waktu lain sepi, bahkan sama sekali tidak ada
    pesanan.
    Sepinya pesanan (order) bagi perusahaan Percetakannya membuat Tjun toro
    Brata alias Wan Tjung, Direktur C.V. Metro Kencana, Jakarta-perusahaan
    yang bergerak dalam bisnis Cetak-Mencetak bersedia melakukan apa saja
    untuk menjada kelangsungan hidup usahanya.
    Ditengah sepinya pesanan, pada pertengahan 1987, Wan Tjung melihat
    celah yang menggembirakan ketika dua orang temannya Anwar dan Gatot
    meminta Wan Tjung untuk memperbanyak buku-buku non fiksi terbitan IKAPI
    yang laris. Ada sekitar 38 judul buku yang dipesan Anwar kepada Wan Tjung
    dalam jumlah yang ribuan exemplar, untuk pesanan tersebut Wan Tjung
    telah menyanggupi pula mencetak buku non fiksi yang terbit di Malang-Jawa
    Timur.
   Proses mencetakpun berlangsung, untuk mengontrol mutu pesanannya,
    Anwar datang ke tempat percetakan Wan Tjung yang terletak tidak jauh dari
    rumah Wan Tjung.
   Hasil percetakan Wan Tjung yang dikerjakan dengan mesin cetak semi
    modern itu membuat Anwar puas, meskipun tetap ada perbedaan antara
    buku yang asli dengan buku yang dicetak ulang oleh Wan Tjung.
   Hasil percetakan Wan Tjung yang dikerjakan dengan mesin cetak semi
    modern itu membuat Anwar puas, meskipun tetap ada perbedaan antara
    buku yang asli dengan buku yang dicetak ulang oleh Wan Tjung.
    Seperti misalnya Sampul (cover) buku yang asli berwarna lebih tajam
    dibandingkan dengan buku cetakan Wan Tjung.
    Namun hal itu tidak berarti apa-apa bagi Anwar, karena Wan Tjung sanggup
    bekerja cepat untuk menyelesaikan 3.000 exemplar buku.
   Buku-buku yang selesai dicetak, sebagian ditempatkan di rumah Wan Tjung,
    sebagian yang lain disimpan di percetakan menunggu Anwar mengambil dan
    menjualnya kemudian.
    Di hari yang lain, Anwar menitipkan pula sejumlah buku, karena rumahnya
    sempit dan tidak ada ruang untuk menyimpan buku dagangannya, Wan
    Tjung menurutinya. Anwar berjanji akan mengambil semua pesanan dan
    titipannya pada Wan Tjung selambatnya dua bulan kemudian, sekaligus
    melunasi ongkos cetak. Tetapi hingga waktu yang ditentukan Anwar tidak
    juga datang.
   Dalam masa penantian tersebut, seorang informan yang mengetahui usaha
    Wan Tjung mencetak buku terbitan IKAPI tanpa ijin itu melaporkan perihal
    usaha Wan Tjung kepada IKAPI yang sedang menggelar pameran buku,
    awal Agustus 1988. Bagi IKAPI, penggandaan buku-buku yang diterbitkan
    tanpa sepengetahuannya dirasakan sangat merugikan, karena tindakan
    tersebut akan mengurangi omzet penjualan mengingat harga jual buku
    bajakan di pasaran jauh lebih murah dibandingkan dengan yang asli. Beda
    harga itu bisa mencapai 50% atau separuh dari harga buku asli. Tentu saja
    pembeli lebih memilih buku bajakan dengan harga lebih murah.
   Mahalnya buku asli terbitan IKAPI, karena harus memperhitungkan
    banyaknya biaya yang harus ditanggung, yakni 6% pajak; 25% coverhead;
    30% discount toko; 5-7% biaya promosi; 5% untuk distributor; 20% royalti
    dan 5-6% profit.
   Menurunnya omzet yang bisa sampai 50% itu, tidak saja merugikan IKAPI
    tapi juga berimbas pada mengecilnya honor penulis yang besar kecilnya
    tergantung pada jumlah buku yang terjual. Selanjutnya honor penulis yang
    minim tersebut membuatnya malas untuk menulis buku lagi.
   Kerugian demi kerugian tersebut, membuat pihak IKAPI menyatakan perang
    terhadap pembajakan buku-buku terbitannya. Maka ketika informan
    memberikan masukan tentang adanya pembajak buku, informasi tersebut
    ditanggapi serius.
   Beberapa orang terdiri dari Petugas dari Kepolisian, pihak IKAPI dan Pers,
    mendatangi percetakan Wan Tjung di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur.
    Hasil penyidikan terhadap percetakan Wan Tjung diperoleh bukti 3 truk buku
    bajakan dengan 38 judul buku.
   Setelah selesai diadakan Penyidikan Wan Tjung diajukan sebagai Terdakwa
    dengan Dakwaan: Memperbanyak atau mencetak buku tanpa izin Penerbit
    dan Penulis buku seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

   PRIMAIR               :     Ex Pasal 44 (1) Undang-undang No. 7/1987
                                Jo. Undang-undang No. : 6/Th.1982 Jo. Pasal
                                65 KUHP.

   SUBSIDAIR             :     Ex Pasal 44 (1) Undang-undang No. 7/1987
                                Jo. Undang-Undang No. 6/Th.1982 Jo. Pasal
                                64 KUHP.

   LEBIH SUBSIDAIR       :     I. Ex Pasal 44 (1) Undang-Undang No.
                                7/Th.1987. Jo. 2. Undang-Undang No.
                                6/Th.1982 Jo. Pasal 65 KUHP.
                                II. Ex Pasal 44 (1) Undang-Undang No. 7/Th.
                                1987 Jo. Undang-undang No. 6/Th.1982 Jo.
                                Pasal 65 KUHP.

   LEBIH SUBSIDAIR       :      Ex Pasal 44 (1) Undang-Undang No.
                          7/Th.1987 Jo. 2 Undang-undang No. 6/Th.1982
                             Jo. Pasal 64 KUHP.
   Jaksa dalam Requisitoirnya menuntut hukuman penjara selama tiga tahun
    dan denda Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsidair enam
    bulan kurungan.

PENGADILAN NEGERI :

   Hakim pertama dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum
    sebagai berikut :
   Dakwaan Primair yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 44 ayat 1
    Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1987: “Barangsiapa dengan sengaja dan
    tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi
    izin untuk itu.”
    Pasal ini mengandung unsur :
    1. Dengan sengaja
    2. Tanpa hak
    3. Memperbanyak suatu ciptaan
   Terdakwa menyatakan bahwa ia memperbanyak “Kamus Bahasa Inggris-
    Indonesia” dan “Indonesia-Inggris” yang tertulis atau Hassan Shadily Penerbit
    PT. Gramedia Jakarta atas pesanan Anwar, Terdakwa hanya menerima
    upahnya saja.
   Buku-buku lainnya adalah titipan Anwar dan Gatot yang sebagian dijilidkan
    kepada Terdakwa.
    Pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Saksi.
    Disamping itu Terdakwa mengakui telah memperbanyak buku hak cipta
    orang lain tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta dan penerbit aslinya,
    sebagaimana dikemukakan pada Penyidik (BAP Tanggal 16 Agustus 1988).
    Majelis tidak melihat alasan yang dapat membenarkan alasan Terdakwa
    tersebut.
   Buku-buku tersebut dicetak dengan mesin semi modern yang terdapat dalam
    sebuah bangunan yang tampak sebagai Rumah biasa dikerjakan oleh 16
    pekerja itu, tidak dapat disimpulkan merupakan titipan orang.
   Pendirian dari Penasihat Hukum mengenai tidak dikemukakannya plaat atau
    klise film dari buku-buku tersebut, maupun tidak adanya saksi yang melihat
    proses pencetakannya, dikesampingkan, karena proses pengerjaannya telah
    berakhir, maka plaat atau klise film tidak diperlukan lagi.
   Terdakwa tidak pernah mendapat izin mencetak barang bukti berupa buku-
    buku dalam perkara ini.
    Pengakuan tersebut sesuai dengan keterangan para saksi bahwa pencetak
    buku yang dibajak itu tidak pernah memperoleh izin dari Penulis dan Penerbit
    untuk mencetak mengalihkan atau men-sub-kontrak-kan pencetakannya
    kepada siapapun, termasuk Terdakwa.
   Keterangan saksi, duplik Penasihat Hukum yang mengemukakan bahwa
    “buku tersebut atau buku bajakan sebagaimana diterangkan para saksi,
    kiranya tidak perlu lagi dipermasalahkan”, dan fakta-fakta dalam
    pertimbangan unsur ke-3 dimuka, membuktikan bahwa pengadaan buku-
    buku barang bukti dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak.
   Tafsiran kata “Sengaja” dalam hukum pidana, diartikan: “Mengetahui dan
    dikehendaki”.
    Penasihat Hukum berpendirian, bahwa Terdakwa tidak mempunyai inisiatif
    untuk mencetak, tetapi hanya menerima order dari Anwar untuk mencetak
    buku Kamus Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris dari Penulis Hassan
    Shadily. Dari uraian unsur ke-2 dan 3 telah terbukti bahwa Terdakwa
    mencetak buku tanpa izin Penerbit dan Penulis buku tersebut, tetapi
    dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa mengatakan setelah ia
    mempertimbangkan tawaran Anwar dan Gatot untuk pesanan mencetak
    buku-buku hak cipta orang lain, Terdakwa menyatakan kesanggupannya.
    Dalam kasus ini ternyata Gatot dan Anwar yang memesan buku-buku dari
    Terdakwa, bukanlah wakil dari suatu perusahaan atau Instansi resmi, namun
    demikian Terdakwa tetap memilih untuk mencetak buku yang diterbitkan atau
    ditulis orang lain, dengan pertimbangan ini unsur ke-1 mengenai
    “Kesengajaan” harus dinyatakan terbukti. Dengan demikian unsur Dakwaan
    Primair terpenuhi dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan,
    Dakwaan selebihnya oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.
   Banyaknya buku barang bukti harus dipandang sebagai perbuatan yang
    berdiri sendiri dan masing-masing menjadi tindak pidana yang diancam
    dengan hukuman penjara sejenis.
   Selanjutnya Majelis mempertimbangkan barang-barang ini berupa:
    4. Buku-buku terdiri dari 38 judul berjumlah 24.829 eks harus dirampas
        untuk dimusnahkan.
    5. Cover buku, dirampas untuk dimusnahkan.
    6. Klise film dan plaat, dirampas untuk dimusnahkan.
    7. Mesin-mesin terdiri dari :
        - 1 Mesin Cetak Merk Dominant          - 1 Camera Mart
        - 1 Mesin Potong Kertas                - 1 Mesin Polly
        - 1 Mesin Jilid lem buku
        - 1 Mesin plaat marking
        Semua mesin ini dirampas untuk Negara.
    5. - 1 Mesin Cetak Dominant
        - 1 Mesin Jilid/Jahit, diserahkan kepada Liman Brata Djaja, karena
        terdakwa meminjam kepada yang bersangkutan.
    6. Surat Izin Usaha Tetap (SIT) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
        diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa juga mencetak barang
        cetakan dengan pesanan resmi.
   Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis memberikan putusan :




                              MENGADILI:
 Menyatakan Terdakwa Tjin Foro Brata Djaja alias Want Tjung terbukti secara
  sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan: “dengan
  sengaja dan tanpa hak memperbanyak Ciptaan berupa buku-buku
  sebagai gabungan dari beberapa perbuatan”.
 Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun 6
  bulan dan denda Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Subsidair enam
  bulan kurungan.
 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
  seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
 Menentukan barang-barang bukti berupa :
     7. Semua buku dimusnahkan.
     8. Mesin sebanyak 6 buah terdiri dari mesin-mesin cetak, potong, jilid,
         lem, plat marking, polly dan 1 Camera Nuart dirampas untuk Negara.
     9. Mesin Cetak dan Jilid/Jahit diserahkan kepada Liman Brata Djaja.
     10. SIUP dan SIT diserahkan pada Terdakwa.
 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara.

PENGADILAN TINGGI
 Terdakwa Wan Tjung menyatakan Banding terhadap Putusan Hakim
  Pertama dalam perkara ini. Hakim Banding dalam putusannya sependapat
  dengan alasan Juridis Hakim Pertama terhadap dakwaan atas Terdakwa
  tersebut, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri.
  Tetapi mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan dan pengembalian
  barang bukti, maka Pengadilan Tinggi mempercayai pertimbangan hukum
  yang berbeda.
 Lima buah mesin terdiri dari : 1 mesin cetak merk Dominant; 1 mesin potong
  kertas RRC; 1 mesin jilid lem; 1 mesin polly; 1 mesin Kamera Nuart,
  berdasarkan pernyataan tanggal 14 Desember 1989 atau milik CV.
  Metropolitan Press sebagai yang paling berhak. Sedangkan 1 mesin plaat
  marking Diplomat, tetap dirampas untuk Negara.
 Pesanan pengadaan buku diperoleh Terdakwa diantaranya dari Anwar yang
  tidak dilibatkan dalam perkara; karenanya maka Terdakwa tidak seharusnya
  dibebani seluruh tanggung jawab secara sendirian.
 Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menguatkan putusan
  Hakim Pertama, dengan perbaikan tentang lamanya hukuman dan status
  dari barang bukti dalam perkara ini.
 Akhirnya Hakim Banding memberikan Putusan sebagai berikut :
   Terdakwa Tjun Foro Brata Djaja alias Wan Tjung terbukti secara sah dan
      meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan:
      “Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak Ciptaan, berupa
      buku-buku sebagai gabungan dari beberapa perbuatan”.
   Menghukum dia oleh karena itu dengan Hukuman Penjara selama satu
      tahun delapan bulan “dan” denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh
      juta rupiah). Subsidair 6 bulan kurungan.
   Menetapkan barang bukti :
      a) Buku-buku, klise film dan plaat, dirampas untuk Negara.
      b) Lem mesin: 1 mesin cetak Dominant; 1 mesin potong; 1 mesin Lem +
         merk Nuart; 1 mesin jilid lem; dan mesin polly, diserahkan kepada CV.
         Metropolitan Press.
      c) Satu mesin plaat Diplomat, dirampas untuk Negara
      d) Surat-surat SIUP dan SIT diserahkan kepada Terdakwa.
      e) dst………….dst…………dst…………..

MAHKAMAH AGUNG RI :
 Terdakwa menolak Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan
  mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan keberatan sebagai
  berikut :
  1. Hakim Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Pertama dengan
      menyatakan Terdakwa bersalah dalam Dakwaan Primair, tetapi dalam
      Dakwaan tersebut, Penuntut Umum juga menyebut CV. Metro Kencana,
      sehingga terdapat dua subjek hukum. Judex Facti tidak
      mempertimbangkan unsur Barang siapa.
  2. Menurut Undang-Undang Saksi atau orang yang menjalani sendiri
      terjadinya tindak pidana. Diantara 11 saksi, 7 orang tidak melihat dan
      tidak mengetahui terjadinya tindak pidana; mereka mengetahui terjadinya
      tindak pidana; mereka mengetahui dari koran. Tidak seorangpun yang
      melihat proses pencetakan buku-buku Dan Anwar yang memberi order,
      tidak dihadirkan di persidangan.
  3. Jumlah buku barang bukti, sebanyak 28 judul buku, tidak sama dengan
      jumlah yang disebutkan dalam putusan sebanyak 38 judul.
 Mahkamah Agung RI setelah memeriksa perkara ini berpendapat bahwa
  keberatan pertama Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan.
  Putusan Pengadilan Tinggi tidak ternyata Pengadilan Tinggi tidak
  menerapkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 253 KHUAP, sebab yang
  dimaksud barang siapa ialah Terdakwa yang disebut di dalam Dakwaan.
 Keberatan kedua pun tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi telah tepat
  dalam pertimbangan dan putusannya.
  Disamping itu, keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang
  bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan seperti itu tidak
  dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Kasasi yang hanya berkenaan
  dengan tidak dilaksanakannya peraturan hukum sebagaimana mestinya atau
  tidak sesuai dengan ketentuan (Pasal 253 KUHAP / Undang-Undang No. 8
  Tahun 1981).
 Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI
  Jakarta yang menguatkan Putusan Hakim Pertama tersebut diatas oleh
  Majelis Mahkamah Agung RI dinilai masih perlu diperbaiki lagi, sekedar
  mengenai rumusan Pengurangan masa tahanan dari pidana yang
  dijatuhkan, sehingga amarnya akan berbunyi seperti tertera di bawah ini:
 Akhirnya Mahkamah Agung RI memberikan putusan sebagai berikut :

                             MENGADILI:
 Menolak permohonan Kasasi.
 Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Maret
  1990 Nomor: 49/Pid/1990/PT. DKI., sekedar mengenai rumusan
  pengurangan tahanan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 Menetapkan bahwa masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari
  Pidana yang dijatuhkan.
 Menghukum Terdakwa membayar perkara dst…………dst…………….

CATATAN:
 Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat “Abstrak
  Hukum” sebagai berikut :
 Pemilik suatu percetakan menerima pesanan dari seorang pedagang buku
  untuk mencetak ulang beberapa judul buku ilmiah, tanpa sepengetahuan dan
  tanpa izin dari Penulis atau Pengarangnya, kesediaan Pemilik Percetakan
  untuk mencetak ulang dan memperbanyak buku tersebut, didorong oleh
  keinginan untuk memperoleh keuntungan dari ongkos cetaknya tersebut
  sedangkan buku tersebut ternyata laku keras di pasaran buku Perbuatan
  Pemilik Percetakan ini, menurut putusan Judex Facti yang dibenarkan oleh
  Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi, dapat dikwalifikasir sebagai
  perbuatan pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak ciptaan
  berupa buku-buku sebagai gabungan dari beberapa perbuatan.” Perbuatan
  pidana tersebut diatur dan diancam dengan pidana di dalam Pasal 44 (1)
  Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1987 Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun
  1982, perbuatan tersebut juga dikenal dalam Ilmu Hukum sebagai
  pelanggaran terhadap Intellectual Property Rights.
 Demikian Catatan atas kasus ini.

                                                              (Ali Boediarto)

   Pengadilan Negeri di Jakarta Timur.
    Nomor : 19/Pid/B/1989/PN. Jkt.Tim, tgl 21 September 1989.
   Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
    Nomor : 49/Pid/1990/PT.DKI., tgl 29 Maret 1990.
   Mahkamah Agung RI
    Nomor : 1491.K/Pid/1990, tgl. 18 Februari 1994, Majelis terdiri dari Para
    Hakim Agung: H. ZAKIR, SH. sebagai Ketua Sidang dengan anggota :
    GERMAN HOEDIARTO, SH. dan SOENARJO, SH. serta Panitera
    Pengganti J. SAGALA SH.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:370
posted:11/16/2011
language:Indonesian
pages:38