administrasi_kependudukan by CmhPDJj

VIEWS: 364 PAGES: 30

									         II. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


PENGERTIAN UMUM


a. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
   penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
   pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta
   pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan.
b. Sistem informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat
   SIAK adalah sistem informasi Nasional yang memanfaatkan teknologi
   informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi
   administrasi    kependudukan di    setiap tingkatan wilayah administrasi
   pemerintahan.
c. Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan adalah pengumpulan,
   perekaman, pengolahan dan pemuktakiran data hasil pendaftaran penduduk
   dan pencatatan Sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data
   penduduk, dalam rangka menunjang pelayanan public, serta penyajian
   informasi kependudukan guna perumusan kebijKn dan pembangunan.
d. Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK
   adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten/Kota, Kecamatan atau Kelurahan
   untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemuktakiran data hasil
   pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan dokumen
   penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
e. Pendaftaran penduduk adalah proses regristrasi penduduk yang meliputi
   pendaftaran biodata, penduduk rentan dan pelaporan atas peristiwa
   kependudukan serta penerbitan dukomen penduduk berupa identitas, kartu
   atau keterangan yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara.
f. Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah
   rangkaian proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendaftaran
   penduduk termasuk persyaratan, bentuk masukan dan keluaran.
g. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus
   dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan
   KK, KTP atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya, mengenai Pindah
   Datang, Perubahan Alamat.
h. Penduduk adalah WNI dan Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
i. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
j. Orang Asing tinggal tetap adalah Orang asing yang berbeda dalam wilayah
   Negara RI dan telah mendapat ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
k. Orang Asing tinggal terbatas adalah Orang Asing yang tinggal terbatas di
   wilayah Negara RI dan telah mendapat ijin tinggal tetap dari instansi yang
   berwenang.
l. Penduduk sementara adalah setiap Warga Negara Asing (WNA) dan Warga
   Negara Indonesia (WNI) yang tinggal untuk sementara diwilayah Kota
   Surakarta.
m. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara selanjutnyadisebut
   SKKPPS adalah surat keterangan bagi warga Negara Asing pemegang
   KITTAS yang bertempat tinggal sementara dalam wilayah Kota Surakarta.
n. Kartu Identitas Tamu selanjutnya disebut KIT adalah Kartu yang memuat data
   kependudukan setiap orang tamu yang wajib dimiliki selama tamu tersebut
   tinggal diwilayah Kota Surakarta dan tidak menjadi penduduk tetap.
o. Kartu Identitas Anak selanjutnya disebut KIA adalah Kartu bukti diri yang sah
   yang diberikan kepada setiap penduduk yang belum genap berusia 17 tahun
   dan membutuhkannya berbagai kepentingan dan atau keperluan khusus.
p. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut (NIK) adalah Nomor
   Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada
   seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
q. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari Suami Istri, atau
   Suami Istri dan Anak, Ayah dan Anaknya, atau Ibu dan Anaknya, dan orang
   lain yang menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
r. Kepala Keluarga adalah :
    Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai
       hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap Keluarga.
    Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
    Kepala Kesatria, asrama, Rumah Yatim Piatu dan lain-lain dimana
       beberapa tinggal bersama.
s. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan
   bertempat tinggal satu bangunan dengan Kepala Keluarga, karena adanya
   hubungan darah, perkawinan ikatan lainnya.
t. Kartu Keluarga selanjutnya disebut KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang
   memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
   karakteristik anggota keluarga.
u. Kartu Tanpa Penduduk selanjutnya disebut KTP adalah bukti diri sebagai
   Legitimina penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
v. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatn lengkap seseorang
   mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan
   Pengesahan Anak, Pengangkatan dan Perubahan nama yang diterbitkan dan
   disimpan oleh Dinas.
w. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta Catatan Sipil dan
   merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga
   mengenai Kelahiran, Perkawinan, Kematian, Pengakuan, dan Pengesahan,
   Anak, Pengangkatan dan Perubahan nama.
x. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang
   kedua seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta yang
   asli hilang, rusak musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
   pihak yang berwajib.
y. Salinan Akta adalah salinan lengkap Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh
   Dinas.
z. Surat Keterangan adalah keterangan yang dibuat oleh dinas yang berhubungan
   dengan Pelayanan Catatan Sipil baik yang sudah diterbitkan maupun yang
   akan diterbitkan yang dikeluarkan dari dalam negeri maupun luar negeri.
B. PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK


 1. KARTU KELUARGA (KK)
    Setiap Keluarga hanya memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan setiap
      penduduk dicatat hanya pada 1 (satu) kartu keluarga.
    Proses penerbitan KK dimulai dari Kelurahan, ke Kecamatan atau kota
      berdasarkan kewenangan y6ang diberikan oleh pemerintah kota.
    Sertiap Kartu Keluarga harus ada nama kepala keluarga, alamat dan
      memiliki nomer kartu keluarga yang di singkat NO.KK.
    Jangka waktu penyelesaian selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari
      kerja sejak tanggal permohonan diterima dan memenuhi persyaratan.
    Kartu Keluarga ( KK ) wajib diganti / diperbaharui apabila ; rusak,
      hilang, terjadi perubahan jumlah anggota keluarga.
    Untuk mengganti / memperbaharui KK dikenakan retribusi sesuai dengan
      ketentuan / peraturan yang berlaku.


   a. Permohonan Baru
      Jenis permohonan ini dimaksudkan bagi penduduk yang belum terekam
      data keluarga dan data anggota keluarganya kedalam pusat Bank Data
      Kependudukan Nasional.
      Persyaratan bagi pemohon kartu keluarga (KK) baru :
         Pengantar dari RT/RW ;
         KK lama ;
         Melampirkan fotocopy Buku Nikah / Akta Perkawinan (bagi
          pemohon yang sudah menikah dan dilegalisir pejabat berwenang)
         Melampirkan fotocopy Akta Kelahiran pemohon dan anggota
          keluarga dan dilegalisir pejabat berwenang.
         Mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga.
     Bagi penduduk WNI yang baru pindah dan dating dari luar negeri
      wajib membawa Surat Keterangan Pendaftaran Kedatangan dari Luar
      Negeri.
     Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak
      bagi anak angkat.
     Untuk WNI keturunan ditambah :
      a) Fotocopy Bukti Pewarganegaraan RI (apabila akte catatan sipil
         yang bersangkutan belum mencamtumkan Warga Negara
         Indonesia (WNI).
      b) Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama (apabila perubahan
         nama belum tercantum dalam akta catatan sipil).
     Surat Kuasa bermaterai cucukp bagi yang menguasakan.
     Bagi WNA ditambah :
      a) Dokumen Imigrasi
      b) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
      c) Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD)
      d) Surat Ijin Kerja




b. Permohonan KK Baru yang sudah punya NIK (membentuk rumah
  tangga baru, Pindah Tempat Tinggal, KK hilang/rusak, Peristiwa
  penting/Kependudukan lainnya)


  Persyaratan :
  1. Surat Pengantar dari RT/RW.
  2. Bagi Penduduk yang membentuk rumah tangga baru melampirkan :
       Fotocopy KK lama yang sah ada NIK
       Fotocopy Buku Nikah / Kutipan Akta perkawinan yang
         dilegalisir pejabat berwenang.
       Fotocopy KTP calon Kepala Keluarga yang sah ada NIK.
   3. Bagi Penduduk yang pindah tempat tinggal melampirkan :
        KK lama yang sudah ada NIK.
        Surat Keterangan pindah dari daerah asal.


   4. Bagi penduduk yang KK hilang atau rusak, menunjukkan :
        Dokumen Penduduk dari salah satu anggota keluarga yang ada
          NIK.
        Surat Keterangan hilang dari Kepolisian.


c. Permohonan Numpang KK
   Penduduk yang sudah terekam di pusat bank data kependudukan
   Nasional dapat mengajukan permohonan numpang KK karena :
   o KK yang lama dibawa pindah oleh kepala keluarga.
   o Anggota keluarga pindah tempat tinggal namun tidak membawa KK
       lama.


       Syarat :
   o Bagi penduduk yang KK lama dibawa pindah oleh kepala keluarga
       menunjukkan KK lama yang sudah ada NIK
   o Bagi anggota keluarga pindah tempat tinggal melampirkan surat
       keterangan pindah dari daerah asal dan fotocopy KK lama yang
       sudak ada NIK


d. Prosedur Cara Penerbitan Kartu Keluarga
      Pelayanan KK Bagi WNI dilaksanakan di Kecamatan atau Dinas
       Kependudukan dan Catatan Sipil.
      Pelayanan KK Bagi WNA tinggal tetap dilaksanakan di Dinas
       Kependudukan dan Catatan Sipil.


   Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga :
   1. Penduduk dating ke tempat pelayanan dengan membawa persyaratan
      dan mengisi formulir.
   2. Petugas di tempat Pelayanan berkewajiban :
         Menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan.
         Mencatat    dalam    Buku    Harian    Peristiwa    Penting   dan
          Kependudukan (HBPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
         Menerima retribusi sesuai Peraturan yang berlaku.
         Menerbitkan KK sesuai system yang ada di tempat pelayanan
          dan menyerahkan ke Camat untuk ditanda tangani bersama
          dengan berkas kependudukan pemohon.
         Menyerahakan KK yang sudah jadi kepada pemohon.
   3. Khusus penerbit perubahan KK akibat perpindahan dapat dilakukan
      setelah proses perpindahan disyahkan oleh yang berwenang.




e. Tata Cara Pencatatan Biodata Penduduk
   1. Prosedur Pencatatn atau Pendataaan :
         Petugas memeriksa status penduduk dan kebenaran bukti
          identitas penduduk yang dimiliki seperti :
           KTP atau Surat Kelahiran / Akta Kelahiran, atau dokumen
             Identitas penduduk lainnya.
           Untuk WNI yang baru dating karena pindah ke luar negeri
             menunjukkan Surat Keterangan Pendaftaran Kedatangan dari
             luar negeri.
           Untuk WNA menunjukkan dokumen Imigrasi (Paspor,
             SKLD, Kittas / Kitap)
         Petugas menulis atau mengisi data pada formulir biodata
          penduduk atas dasar informasi dan bukti.
         Kepemilikan dokumen penduduk yang diberikan kepada petugas.
2. Prosedur Pencatatn Pelaporan Diri :
      Penduduk datang ketempat pelayanan pendaftaran penduduk atau
       pelayanan pencatatan sipil yang ditunjuk oleh pemerintah Kota
       Surakarta   di   Kelurahan    atau   Kecamatan    atau    Dinas
       Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan
       membawa surat bukti keterangan yang relevan dengan peristiwa
       kependudukan yang dialami untuk dicatatkan, Surat Keterangan
       Dokter / Bidan untuk mencatatkan biodatanya,
      Khusus untuk Warga Negara Asing (WNA), pelaporan diri untuk
       pencatatn biodata penduduk dilakukan di Dinas Kependudukan
       dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
      Petugas menerima dan meneliti isian formulir biodata penduduk
       dan kelepngkapan berkas pendaftaran biodata penduduk.
      Petugas mengirimkan formulir ke Tempat Perekaman Data
       Kependudukan (TPDK) dan mengarsipkan berkas biodata.


3. Prosedur Pencetakan Dokumen dan Perekaman Data :
      Petugas menerima dan meneliti isian formulir biodata penduduk.
      Petugas merekam biodata penduduk yang telah diisi kedalam
       komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke
       Bank Data di tingkat Pemerintah Kota Surakarta dan Pusat Bank
       Data Kependudukan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
      Mengarsipkan isian formulir biodata penduduk yang sudah
       direkam.
      Petugas mengecek hasil perekaman biodata penduduk dan
       memberikan copy nya kepada penduduk serta mengirimkan
       hasilnya ke Kelurahan yang dapat digunakan sebagai Buku Induk
       Penduduk.


4. Pencatatan Biodata Penduduk bagi Penduduk yang tidak dapat
   Mengisi Biodata Penduduk atau tidak dapat Melaporkan Diri :
           Masih bayi atau anak-anak dapat diwakilkan kepada orang tua
            atau anggota keluarganya.
           Tidak mampu, cacat fisik atau mengalami hambatan lainnyadapat
            dilakukan oleh keluarganya atau orang alain dengan membawa
            Surat Kuasa.
           Pengisian biodata penduduk yang diwakilkan atau dikuasakan
            dengan surat kuasa kepada orang lain yang tidak jelas
            identitasnya, petugas dapat menolak dan untuk kebenaran
            pencatatn, petugas dapat mendatangi kerumah penduduk yang
            bersangkutan.
           Penduduk dapat mengusulkan perbaikan biodatanya kepada
            petugas / pejabat yang berwenang apahila data penduduk yang
            bersangkutan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan
            cara mengisi formulir perubahan biodata serta menunjukkan
            bukti yang syah.


2. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)


   KTP berlaku secara nasional diseluruh wilayah Republik Indonesia dan
     sebagai tanda pengenal serta keterangan domisili yang sah.
   Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau belum berusia 17
     tahun tetapi sudah kawin atu pernah kawin berhak mendapatkan KTP.
   Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP dengan
     masa berlaku 5 (lima) tahun.
   Bagi penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas
     diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
   Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja sejak dipenuhinya
     persyaratan oleh pemohon.


  Persyaratan :
1. Permohonan KTP Baru
    Mengisi formulir Biodata atau mengisi formulir perubahan Biodata
       Penduduk
    Surat Pengantar RT/RW
    Fotocopy KK
    Menyerahkan KTP lama
    Fotocopy Akta Nikah/Akta Kawin termasuk bagi penduduk yang
       belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah.
    Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
    Bagi pemohon yang mengajukan perubahan Biodata penduduk,
       melampirkan fotocopy surat bukti/keterangan atas peristiwa
       penting atau peristiwa kependudukan yang dialami.
    Bagi WNA Tinggal Tetap, melampirkan fotocopy dokumen
       imigrasi (paspor, KITAP) dan SKTT.
    Dating langsung untuk difoto atau melampirkan pas foto terbaru
       ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.]
    Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang menguasakan.




2. Permohonan perpanjangan KTP
    Surat pengantar dari RT/RW
    Mengisi formulir
    Menyerahkan KTP Lama
    Menunjukkan KK yang dimiliki
    Datang langsung untuk difoto atau melampirkan pas foto terbaru
       ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.


3. Permohonan KTP Pengganti
    Surat pengantar dari RT/RW
    Bagi pemohon KTP yang rusak, menyerahkan bukti KTP lama
       yang rusak
    Bagi pemohon yang kehilangan KTP, menyerahkan Surat
       Keterangn Kehilangan KTP dari Kepolisian
    Melampirkan photo copy KK


4. Prosedur permohonan data penerbitan KTP
  Penerbitan KTP bagi WNI dilaksanakan Kecamatan atau Dinas
  Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sementara bagi WNA
  Tinggal Tetap pelayanan KTP dilakukan di Dinas Kependudukan dan
  Catatan Sipil Kota Surakarta.


  Tata cara penerbitan KTP sebagai berikut :
   Pemohon        dating     ketempat   pelayanan     dengan    membawa
      peersyaratan serta mengisi formolur.
   Ditempat pelayanan petugas berkewajiban :
    Menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan.
    Mencatat pada catatan harian pelayanan atau Buku Registrasi.
    Merekam isian formulir Biodata Penduduk.
    Bagi     Pemohon        Perubahan   Biodata     Penduduk,   dilakukan
      permukthakiran data sesuai permohonan perubahan.
    Menerbitkan, mansahkan dan menyerahkan KTP kepada Penduduk
      yang bersangkutan.


  3. PINDAH DATANG PENDUDUK


      Kalsifikasi Pindah :
      Klasifikasi 1 : dalam satu Kelurarahan
      Klasifikasi 2 : antar Kelurahan dalam satu Kecamatan
      Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu Kota Surakarta
      Klasifikasi 4 : antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi
      Klasifikasi 5 : antar Propinsi dalam wilayah Indonesia
   Jenis Kepindahan :
    Kepala Keluarga
    Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga
    Kepala Keluarga dan sebagian anggota keluarga
    Anggota keluarga


   Alasan pindah :
   Pekerjaan, pendidikan, keamanan, kesehatan, perumahan, keluarga,
   lainnya.


4. PERUBAHAN KK dan KTP


   Persyaratan :
   1. Surat pengantar dari RT/RW.
   2.   Mengisi formulir pindah datang ditanda tangani Lurah dan atau
        Camat.
   3.   KK (Kartu Keluarga) dan KTP.


5. KARTU IDENTITAS ANAK
       Bagi penduduk yang belum genap usia 17 (tujuh belas) tahun
        tetapi memerlukan bukti identitas diri, kepadanya dapat
        diberikan KIA yang ditanda tangani oleh Lurah setempat.
       KIA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal dan
        bulan kelahiran pemiliknya.
       Apabila pemilik / pemegang KIA mencapai usia 17 (tujuh belas)
        tahun maka KIA harus diserahkan kembali guna diganti dengan
        KTP>


   Persyaratan :
1. Foto copy Akta Kelahiran
2. Surat Keterangan dari RT/RW
     3. Foto copy Kartu Keluarga
     4. Pas photo ukuran 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar
     5. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang menguasakan


     Prosedur
         o Pemohon :
               Mengisi formulir permohonan KIa dan ditanda tangani.
               Melampirkan persyaratan.


         o Kelurahan :
               Menerima dan meneliti berkas dan ditanda tangani Lurah.
               Memberikan resi tanda terima pemohon.
               Mengirim berkas ke Kecamatan.
               Menerima KIA dan menandatangani serta menyerahkan
                kepada pemohon.


         o Kecamatan :
               Menerima, meneliti berkas KIA dari Kelurahan.
               Perekaman data.
               Menarik retribusi.
               Menerbitkan KIa dan mengirim ke Kelurahan.




     6. KARTU IDENTITAS TAMU (KIT)
     7. PENDUDUK SEMENTARA




Jangka waktu penyelesaian
Proses   permohonan    dapat   diselesaikan   selambat-lambatnya   7   (hari)
dipenuhinya persyaratan oleh pemohon.
6. KARTU IDENTITAS TAMU (KIT)
   Setiap tamu yang tinggal lebih dari dari 2 (dua) hari, tuan rumah wajib
     melaporkan kepada RT/RW setempat paling lambat 2 x24 jam sejak
     kedatangan tamunya.
   Setiap tamu yang bermaksud tinggal di Kota Surakarta lebih dari 30
     hari wajib mendaftarkan diri kepada Lurah guna memperoleh Kartu
     Identitas Tamu (KIT).
   Kartu Identitas Tamu (KIT) ditandatangani oleh Camat atas nama
     Walikota berlakunya sesuai dengan keperluan dan selama-lamanya 1
     (satu) tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang.
   Setiap tamu yang tinggal di Kota Surakarta berkewajiban mematuhi
     segala peraturan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan tempat
     tinggal pada khususnya dan di wilayah Kota Surakarta pada umumnya.
  Persyaratan:
  1. Surat Keterangan RT/RW dimana ia berdomisili
  2. Foto copy KTP daerahd asal
  3. Surat Keterangan Lurah daerah asal
  4. Foto copy KK yang ditempat
  5. Pas foto 2 x 3 sebanyak 3 lembar
  6. Surat bermeterai cukup bagi yang menguasakan


  Prosedur:
  Pemohon
  o Mengisi formulir permohonan KIT dan ditanda tangani
  o Melampirkan persyaratan
  Kelurahan
  o Menerima meneliti berkas untuk ditanda tangani lurah
  o Memberikan resi tanda terima pemohon
  o Mengirim berkas ke Kecamatan
  Kecamatan
  o Menerima, meneliti berkas KIT dari Kelurahan
  o Perekaman data
  o Menarik retribusi
  o Menerbitkan KIT dan menandatangani
  o Mengirimkan ke Kelurahan


7. PENDUDUK SEMENTARA
   Setiap Penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Walikota
     atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Surat Keterangan
     Penduduk Sementara (SKPS).
   Surat Keteragan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) berlaku
     selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui.
  Persyaratan :
  1. Mengisi formulir FS-10
  2. Mengajukan surat permohonan Kepada Kepala Dinas Kependudukan
     dan Catatan Kota Surakarta
  3. Surat pengantar RT/RW domisili
  4. Foto copy KITTAS
  5. Foto copy SKLD
  6. Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 lembar


  Prosedur Penerbitan:
  a. Pemohonan berkewajiban
      Mengisi formulir FS-10
      Melampirkan persyaratan
      Membayar retribusi sesuai Peraturan yang berlaku
  b. Dinas berkewajiban
      Meneliti berkas permohonan
      Memberikan resi pengambilan
      Menerima retribusi yang berlaku
      Menerbitkan SKPPS
     Masa berlaku SKPPS disesuaikan dengan masa berlakunya KITTAS.
     Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya
     persyaratan.


C. PENYELENGGARAAN AKTA CATATAN SIPIL
  1. Akta Kelahiran
  2. Akta Kematian
  3. Akta Perkawinan non Islam
  4. Akta Perceraian non Islam
  5. Akta Pengakuan dan Pengkatan Anak
  6. Penerbitan Kutipa Kedua dan seterusnya
  7. Perubahan Akta
  8. Surat Keterangan


  1. Akta Kelahiran
     a. Pencatatan Kelahiran:
        1) Setiap kelahiran wajib dicatatkan oleh orang tuanya atau kuasanya
            kepada Wakil selambat-lambatnya:
             60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi WNI yang
                tunduk pada staatsblad 1917-130 jo 1919-81 tentang Pencatatan
                sipil bagi golongan Tionghoa, staatsblad 1920-751 jo 1927-564
                tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, staatsblad 1933-
                75 jo 1936-607 tentang Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia
                Kristen Jawa; Madura dan Minahasa serta non staatsblad.
             10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi warga negara
                yang tunduk pada staatsblad 1849-25 tentang Pencatatan Sipil
                Golongan Eropa.
        2) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana
            dimaksud diatas harus mendapat:
             Persetujuan Walikota Cq. Kepala Dinas, bagi yang tunduk pada
                staatsblad 1920-751 jo 1927-564 tentang Pencatatan sipil bagi
          orang Indonesia, staatsblad 1933-75 jo 1936-607 tentang
          Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa; Madura
          dan Minahasa serta non staatsblad yang ditandatangani oleh
          Kepala Dinas atas nama Walikota.
       Penetapan Pengadilan bagi yang tunduk pada staatsblad 1849-
          25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa, staatsblad 1917-
          130 jo 1919-81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
   3) Apabila kelahiran terjadi di luar Indonesia, wajib dilaporkan oleh
      orang tuanya atau kuasanya kepada Walikota selambat-lambatnya
      1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia, dengan melampirkan:
       Sertifikat Kelahiran dari negara dimana kelahiran terjadi.
       Pasport, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan orang tua.
       Surat Pengantar dari Kelurahan.
       Foto copy KTP dan KK orang tua.
       2 (dua) orang saksi hadir dengan melampirkan foto copy yang
          dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan menunjukkan
          aslinya.
b. Persyaratan
   1) Persyaratan yang diperlukan untuk pencatatan Aka Kelahiran Baru:
       Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah atau Kepala Desa
          dimana orang tua tercatat sebagai penduduk tetap.
       Surat Keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau yang
          membantu proses kelahiran.
       Foto copy surat nikah atau Akta Perkawinan orang tua yang
          dilegalisir oleh instansi yang berwenang (khusus legalisir surat
          nikah/Akta Perkawinan yang diterbitkan dari luar Surakarta
          dapat diganti dengan menunjukkan aslinya dan mengisi
          formulir pernyataan bermetarai cukup.
       Foto copy KTP dan KK pemohon/orang tua yang dilegalisir
          instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.
    2 (dua) orang saksi hadir dengan melampirkan foto copy KTP
      yang      dilegalisir   oleh   instansi   yang   berwenang   atau
      menunjukkan aslinya.
    Apabila akta perkawinan atau surat nikah belum tercatat
      sebagai WNI maka dilengkapi bukti pewarganegaraan orang
      tua yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
    Foto copy dokumen Imigrasi bagi pemohon WNA yang
      dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
    Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang bersangkutan.
2) Persyaratan untuk Pencatatan Kelahiran Terlambat Pencatatan dan
   Dispensasi
    Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah atau Kepala Desa
      dimana orang tua tercatat sebagai penduduk tetap atau yang
      bersangkutan berdomisili.
    Surat Keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau yang
      membantu proses kelahiran.
    Foto copy surat nikah atau Akta Perkawinan orang tua yang
      dilegalisir oleh instansi yang berwenang (khusus legalisir surat
      nikah/Akta Perkawinan yang diterbitkan dari luar Surakarta
      dapat diganti dengan menunjukkan aslinya dan mengisi
      formulir pernyataan bermeterai cukup.
    Foto copy KTP dan KK pemohon/orang tua yang dilegalisir
      instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.
    2 (dua) orang saksi hadir dengan melampirkan foto copy KTP
      yang      dilegalisir   oleh   instansi   yang   berwenang   atau
      menunjukkan aslinya.
    Permohonan persetujuan penerbitan Akta Catatan Sipil
      bermeterai cukup.
    Permohonan persetujuan penerbitan Akta Kelahiran Terlambat
      bermeterai cukup.
    Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang bersangkutan.
  c. Prosedur:
     1) Pemohon berkewajiban
          Mengisi dan menandatangani formulir diketahui Lurah dan
              Camat dimana orang tua bertempat tinggal.
          Pencatatan Kelahiran tidak dikenakan biaya retribusi.
          Melampirkan persyaratan.
          Pemohon Kelahiran Baru/terlambat dan Dispensasi yang
              dikuasakan mengisi surat kuasa bermeterai cukup.
          Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu tertentu/
              terlambat   dilampiri dengan permohonan secara tertulis
              ditujukan kepada Walikota Cq Kepala Dinas bermeterai cukup
              dan selanjutnya akan diterbitkan Keputusan Walikota Surakarta
              tentang persetujuan pencatatan kelahiran terlambat.
     2) Dinas berkewajiban
          Menerima permohonan dan meneliti persyaratan.
          Setelah persyaratan lengkap dan benar selanjutnya dicatat
              dalam regester kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
          Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja.


2. Akta Kematian
  Setiap kematian wajib dilaporkan oleh instansi terkait berdasarkan visum
  Rumah Sakit atau Puskesmas dengan mencantumkan diagnosa pada
  Walikota.
  a. Pencatatan Akta Kematian
     1) Setiap kematian wajib dicatatkan oleh (orang tua/suami/istri/anak
         atau kuasanya) kepada Walikota selambat-lambatnya:
          60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian bagi WNI yang
              tunduk pada staatsblad 1917-130 jo 1919-81 tentang Pencatatan
              sipil bagi golongan Tionghoa, staatsblad 1920-751 jo 1927-564
              tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, staatsblad 1933-
          75 jo 1936-607 tentang Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia
          Kristen Jawa; Madura dan Minahasa serta non staatsblad.
       10 (sepuluh) hari sejak tanggal kematian bagi warga negara
          yang tunduk pada staatsblad 1849-25 tentang Pencatatan Sipil
          Golongan Eropa.
   2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana
      dimaksud dalam angka 1 dapat diterbitkan Akta Kematian dengan:
       Persetujuan Walikota Cq. Kepala Dinas, bagi yang tunduk pada
          staatsblad 1920-751 jo 1927-564 tentang Pencatatan sipil bagi
          orang Indonesia, staatsblad 1933-75 jo 1936-607 tentang
          Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa; Madura
          dan Minahasa serta non staatsblad yang ditandatangani oleh
          Kepala Dinas atas nama Walikota.
       Penetapan Pengadilan bagi yang tunduk pada staatsblad 1849-
          25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa, staatsblad 1917-
          130 jo 1919-81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
   3) Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar Indonesia, wajib
      dilaporkan selambat-lambatnya 1 tahun setelah kembali ke
      Indonesia, dengan melampirkan:
       Sertifikat Kematian dari negara dimana kematian terjadi.
       Pasport
       Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan orang tua dan atau
          Suami/Istri.
       Surat Pengantar dari Kelurahan.
       KTP dan KK orang tua/suami/istri/anak.
       KTP 2 (dua) orang saksi yang dilegalisir atau menunjukkan
          aslinya.
b. Persyaratan
   1) Mengisi formulir Pencatatan dan Pemberitahuan Kematian
      diketahui Lurah rangkap 3.
     2) Surat   Keterangan   Kematian    dari   Rumah Sakit/Puskesmas/
        Kelurahan dimana orang yang meninggal berdomisili yang
        mencantumkan diagnosa.
     3) Fc. Surat Nikah/Akta Perkawinan (apabila yang meninggal sudah
        menikah).
     4) Fc. Akta Kelahiran yang meninggal dunia.
     5) Apabila Akta Catatan Sipil belum mencantumkan WNI maka
        dilengkapi Bukti Pewarganegaraan.
     6) Fc. KTP dan KK Pelapor.
     7) Dokumen Imigrasi bagi WNA.
     8) 2 (dua) orang saksi dengan melampirkan foto copy KTP yang
        dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.
     9) Surat Kuaa bermeterai cukup bagi yang menguasakan.
  c. Prosedur
     1. Pemohon berkewajiban
         Mengisi dan menandatangani formulir diketahui Lurah dan
            Camat.
         Melampirkan persyaratan.
         Membayar retribusi pencatatan kematian.
     2. Dinas berkewajiban
         Menerima permohonan dan meneliti.
         Dicatat dalam regester kematian dan diterbitkan kutipan akta
            kematian.
         Jangka waktu penyelesaian 7 hari.


3. Akta Perkawinan
  Pengertian Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin Antara Seorang Pria
  dengan Seorang Wanita sebagai Suami Isteri dengan tujuan membentuk
  keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
  Yang Maha Esa (pasal I UU Nomor: 1974).
  Keabsahan Perkawinan:
Perkawinan adalah syah apabila diberkati menurut Agama dan
Kepercayaan masing-masing dan dicatatkan menurut Undang-Undang
yang berlaku.
 Islam dicatatkan di KUA.
 Non Islam dicatatkan di Catatan Sipil.
a. Pelaporan dan Pencatatan Perkawinan
    Setiap peristiwa perkawinan harus dilaporkan kepada Dinas
       Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
    Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama
       harus dicatatkan pada instansi yang berwenang.
    Jangka waktu pencatatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
       tanggal perkawinan.
    Pencatatan perkawinan dicatat dalam register akta perkawinan dan
       diterbitkan kutipan akta perkawinan.
    Setiap pencatatan perkawinan dikenakan retribusi dan biaya
       operasional untuk petugas.


b. Persyaratan
    Mengisi formulir pendaftaran dari Dinas.
    Fc. KTP dan KK mempelai.
    Surat Pengantar dari Lurah diketahui Camat.
    Surat pernyataan belum menikah bermeterai cukup diketahui Lurah
       dan Camat.
    Surat persetujuan orang tua bermeterai cukup diketahui Lurah dan
       Camat.
    Fc. Akta Kelahiran masing-masing mempelai yang dilegalisir oleh
       instansi yang berwenang.
    Fc. KTP dua orang saksi.
    Akta Perceraian/Akta Kematian mantan suami atau istri bagi yang
       pernah menikah.
    Fc. Akta Kematian atau surat keterangan kematian orang tua
      apabila sudah meninggal.
    Pas foto mempelai berdampingan ukuran 4 x 6 cm hitam putih
      sebanyak 5 lembar.
    Surat Keterangan pemberkatan nikah dari Pemuka Agama.
    Surat Keterangan Imunisasi dari Puskesmas atau Rumah Sakit
      Pemerintah.
    Fc. Surat Baptis.
    Fc. Bukti Pewarganegaraa apabila Akta Kelahiran belum tercantum
      sebagai WNI.
    Surat Keterangan tentang hasil pengumuman perkawinan.
    Surat Ijin dari Komandan bagi anggota TNI/Polri.
    Bagi WNA melampirkan surat ijin dari Kedutaan             yang
      bersangkutan dan dokumen Imigrasi yang dilegalisir.


c. Perkawinan Luar Negeri
   Wajib dilaporkan paling lambat 1 tahun sejak yang bersangkutan
   kembali ke wilayah Indonesia
   Syarat:
   1. Mengisi Formulir Pendaftara
   2. Fc. Akta Kelahiran yang dilegalisir
   3. KTP dan KK
   4. Fc. KTP 2 (dua) orang saksi
   5. Surat Pengantar dari Lurah
   6. Fc. Surat Bukti Perkawinan
   7. Fc. Pasport




   Prosedur:
   a. Pemohon berkewajiban
          Mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan
             formuir pencatatan perkawinan.
          Melampirkan persyaratan.
          Mendaftarkan ke Dinas dan menghadirkan 2 orang saksi untuk
             perkawinan Luar Negeri.
          Membayar retribusi dan biaya operasional petugas pencatat.
      b. Dinas berkewajiban
          Menerima permohonan dan meneliti berkas persyaratan.
          Dicatat dalam regester perkawinan dan daftar pelaporan
             Perkawinan Luar Negeri.
          10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pencatatan, diadakan
             pengumuman perkawinan.
          Setelah tak ada sanggahan atau keberatan maka petugas
             pencatat melaksanakan sidang pencatatan Perkawinan.
          Memproses akta perkawinan dan menerbitkan kutipannya.
          Menerbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan Luar Negeri.
          Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja.


4. Akta Perceraian
    Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan Putusan
      Pengadilan tetap (Islam dari Pengadilan Agama, Non Islam dari
      Pengadilan Negeri) harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan
      Catatan Sipil.
    Pelaporan menggunakan formulir dari Dinas yang telah disepakati
      bersama instansi yang berwenang untuk membangun statistik vital.
    Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan Putusan
      Pengadilan Negeri harus didaftarkan ke Dinas.
    Jangka waktu pendaftaran paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan
      Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
    Pendaftaran yang melebihi jangka waktu dikenakan retribusi sesuai
      ketentuan.
    Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam
      akta perceraian dan kutipan akta perceraian.
      Persyaratan:
      1. Mengisi formulir permohonan dari Dinas
      2. Foto copy KTP pemohon
      3. Pengantar dari Panitera Pengadilan Negeri
      4. Salinan Putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
         hukum tetap
      5. Kutipan Akta Perkawinan Asli
      6. Dokumen Imigrasi bagi WNA


      Prosedur:
      a. Pemohon berkewajiban
            Mengajukan permohonan secara tertlis dengan menggunakan
             formulir.
            Melengkapi persyaratan.
            Mendaftarkan ke Dinas.
            Membayar retribusi.
      b. Dinas berkewajiban
            Menerima permohonan dan meneliti berkas.
            Dicatat dalam register akta perceraian.
            Memproses akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta
             perceraian.
            Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja sejak di
             penuhinya persyaratan oleh pemohon.




5. Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Adopsi
   a. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
    Anak yang lahir diluar perkawinan dapat diakui dan disahkan
       dalam perkawinan orang tuanya.
    Pengakuan pengesahan anak hanya berlaku pada WNI atau WNA
       yang tunduk pada staatsblad 1917-130 jo 1919-81 tentang
       pencatatan sipil golongan Tionghoa dan staatsblad 1933-75 jo
       1936-607 tentang pencatatan sipil bagi orang Indonesia Kristen,
       Jawa, Madura dan Minahasa.


   Persyaratan:
   1. Akta Kelahiran Anak.
   2. Fc. KK dan KTP orang tua yang memohon pencatatan dan
       pengakuan anak.
   3. Jika orang tua lalai dalam permohonan sehingga pencatatan
       dilakukan setelah perkawinan, maka Pengakuan dan pengesahan
       dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan
       Negeri.
   4. Akta Perkawinan.


b. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi)
   -   Setiap pengangkatan anak yang mendapatkan penetapan dari
       pengadilan dan … mempunyai kekuatan hukum tetap wajib
       dicatatkan pada Dinas.
   -   Pencatatan pengangkatan anak dibuat Catatan Pinggir pada Akta
       Kelahiran Anak yang bersangkutan.


   Persyaratan:
   1. Akta kelahiran anak.
   2. Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
       tetap.
   3. Fc. Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua yang memohon
       pengangkatan anak.
       4. Fc. KK dan KTP orang tua yang memohon pengangkatan anak.


       Prosedur:
       a. Pemohon berkewajiban
           -   Mengisi formulir permohonan pengakuan dan pengesahan
               anak, pengangkatan anak/adopsi.
           -   Melampirkan persyaratan.
           -   Membayar biaya retribusi.
       b. Dinas berkewajiban
           -   Menerima dan meneliti persyaratan.
           -   Dilakukan catat pinggir di register akta perkawinan orang tua
               dan akta kelahiran anak.
           -   Untuk adopsi catat pinggir di register dan akta kelahiran anak.
           -   Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja dipenuhinya
               persyaratan oleh pemohon.


6. Penerbitan Kutipan Kedua Dan Seterusnya
   Akta Catatan Sipil dapat diterbitkan kembali kutipan yang kedua dan
   seterusnya dalam hal hilang, rusak dan kepentingan lain.
   Persyaratan:
   -   Fc. Kutipan Akta.
   -   Fc. KK dan KTP Pemohon.
   -   Surat laporan kehilangan dari kepolisian atau kutipan akta yang rusak.
   -   Surat kuasa bermeterai cukup apabila menguasakan.


   Prosedur
   a. Pemohon berkewajiban
       -   Mengisi formulir permohonan kutipan atau perubahan.
       -   Melampirkan persyaratan.
       -   Membayar retribusi.
   b. Dinas berkewajiban
      -   Menerima dan meneliti berkas
      -   Mencari dokumen register dan berkas
      -   Meneliti kebenaran dokumen
      -   Menerbitkan kutipan kedua dan seterusnya
          yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
          Sipil Kota Surakarta
      -   Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja sejak dipenuhinya
          persyaratan oleh pemohon.


7. Perubahan Akta
  Perubahan Akta Catatan Sipil dapat dilakkan berdasarkan penetapan
  pengadilan atau Surat Keputusan instansi yang berwenang berdasarkan
  perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
  -   Perubahan nama
  -   Perubahan jenis kelamin
  -   Perubahan kewarganegaraan
  Persyaratan
  1. Kutipan Akta Catatan Sipil
  2. Penetapan pengadilan atau surat keputusan instansi yang berwenang
      berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Fc. KK dan KTP pemohon perubahan


  Prosedur
  a. Pemohon berkewajiban
      -   Mengajukan permohonan
      -   Membayar retribusi
  b. Dinas berkewajiban
      -   Setelah persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan Catat
          pinggir pada Register di kutipan Akta Catatan Sipil.
      -   Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja.
  8. Surat Keterangan
     Dalam hal untuk keperluan tertentu Dinas dapat menerbitkan surat
     keterangan.
     Surat Keterangan meliputi:
     -   Rakes/pengantar ke pengadilan negeri untuk permohonan akta
         kelahiran dan kematian staatsblad 1917-130 jo 1927-564 dan 1849-25
         bagi yang terlambat pengurusannya.
     -   Fc. Akta Nikah dari KUA di legalisir oleh pejabat yang berwenang.
     -   Keterangan belum pernah menikah bagi yang beragama non Islam.
     -   Pengesahan perjanjian Nikah bagi yang beragama non Islam.
     -   Persetujuan penerbitan kutipa akta bagi yang beragama non Islam.
     -   Pengumuman perkawinan bagi yang beragama non Islam.
     -   Surat Keterangan lain apabila diperlukan.
     Persyaratan
     1. Mengisi formulir pendaftaran
     2. KK dan KTP pemohon
     3. Surat Pengantar dari Kelurahan
     4. Fc. Akta Catatan Sipil
     Prosedur
     a. Pemohon berkewajiban
         -   Mengisi formulir
         -   Melampirkan persyaratan
         -   Membayar retribusi
     b. Dinas berkewajiban
         -   Menerima dan meneliti berkas
         -   Mendaftar dalam agenda Surat Keterangan
         -   Menerbitkan Surat Keterangan
         -   Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja sejak dipenuhinya
             persyaratan oleh pemohon.
D. LAIN-LAIN
  -   Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa vital
      kehidupan kepada Walikota Surakarta.
  -   Bahwa setiap dokumen pribadi seseorang wajib harus dilindungi dan
      pengecualian terhadap hal tersebut harusdgn persetujuan formal dari yang
      bersangkutan, keluarganya atau untuk kepentingan proses peradilan dan
      ilmu pengetahuan.
  Jika terjadi pembetulan akta atau identitas penduduk yang disebabkan
  kekeliruan pemohon, dapat mengajukan pembetulan dalam tenggang waktu 60
  (enam puluh) hari sejak tanggal penerbitan.


E. PENUTUP
  Catatkan segala peristiwa penting agar terwujud masyarakat Kota Surakarta
  yang berbudaya lengkap dengan identitas diri dan alat bukti yang otentik di
  bidang Kependudukan.
  Hubungi langsung petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
  Surakarta di Kecamatan maupun di Dinas.
  Apabila terjadi perubahan status serta mutasi kependudukan segera laporkan
  secara berjenjang. Simpan dan rawat baik-baik dokumen kependudukan untuk
  menghindari penyalah gunaan.

								
To top