16
BAB II
ASPEK-ASPEK HUKUM MENGENAI DESAIN
WEBSITE DAN HAK CIPTA
A. Hak Cipta
1. Pengertian, Fungsi dan Pembatasan Hak Cipta
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah,
pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak
cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku
(performer), misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung
merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta1.
Istilah hak cipta merupakan pengganti auteursrechts atau copyrights yang
kandungan artinya lebih tepat dan luas. Istilah auteursrechts sendiri disadur
dari istilah bahasa Belanda yang mempunyai arti hak pengarang. Secara
yuridis, istilah hak cipta telah dipergunakan dalam Undang-undang No. 6
Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti istilah hak pengarang yang
dipergunakan dalam Auteurswet 1912.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi
1
Tim Lindsey et. all, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2003,
hal 6.
17
pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan hak terkait dalam Undang-undang
No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9 adalah hak yang berkaitan dengan hak
cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan
pertunjukannya, atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman
bunyinya dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau
menyiarkan karya seninya.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta terdapat 2 unsur penting yang terkandung dalam rumusan
pengertian hak cipta, yaitu2:
a. Hak ekonomi yaitu hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada
pihak lain;
b. Hak moral yaitu hak yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan
jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti
mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama
sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau
integritas ceritanya.
2
Rachmadi Usman, Op. Cit, hal 86.
18
Sifat hukum hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak
Cipta No.19 Tahun 2002, yaitu:
a. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau
eksklusif (exclusive rights) yang diberikan kepada pencipta atau
pemegang hak cipta, dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak
ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, terkecuali
dengan ijin pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.
b. Hak yang berifat khusus, tunggal, atau monopoli yang merupakan hak
pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya,
memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin kepada orang lain untuk
mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut.
c. Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta,
pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi ijin untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi harus dilakukan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
merupakan pembatasan-pembatasan tertentu.
d. Hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat
immateriil yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik
untuk seluruh maupun sebagian.
Hak cipta mengandung beberapa prinsip dasar (basic principles) yang
secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan hak cipta disemua
19
negara, baik itu yang menganut Civil Law System maupun Common Law
System. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah3:
a. Hal yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.
Prinsip ini adalah prinsip yang paling fundamental dari perlindungan
hak cipta, dengan artian bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan
bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini menurunkan
beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah
atau sub-principles, yaitu:
1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orsinil) untuk dapat
menikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang. Keaslian
sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
2) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan
diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain,
ini berarti satu ide atau pemikiran belum merupakan suatu ciptaan.
3) Hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, berarti
tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut tanpa
seijin pencipta atau pemegang hak cipta.
b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya
dalam suatu bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu
ide maka suatu ciptaan lahir. Ciptaan tersebut dapat diumumkan (to
3
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002, Bandung: Alumni, 2004, hal
98.
20
make public/openbaarmaken) maupun tidak diumumkan, suatu ciptaan
yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
c. Suatu ciptaan tidak perlu selalu diumumkan untuk memperoleh hak
cipta, suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan
(published/unpublished works) kedua-duanya memperoleh hak cipta.
d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum
(legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari
penguasaan fisik suatu ciptaan.
e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)
Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya
suatu monopoli terbatas (limited monopoly). Hal ini dikarenakan hak
cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh,
dikarenakan mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan
yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan
syarat tidak terjadi suatu bentuk peniruan atau plagiat secara murni.
Walaupun hak cipta merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh
pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan atau pemanfaatannya
hendaknya berfungsi sosial, hal ini dikarenakan adanya pembatasan-
pembatasan tertentu yang diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta, dengan kata lain, hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja
hanya dapat dinikmati oleh penciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati,
dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu
mempunyai nilai guna, disamping nilai moral dan ekonomis.
21
Bentuk-bentuk pembatasan terhadap hak cipta yang dilakukan oleh
Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat dijumpai dalam
pasal-pasal berikut :
a. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
yang menyatakan bahwa :
“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan”.
Sifat khusus atau eksklusif baik bagi pencipta, pemegang hak cipta
atau orang lain, harus dilakukan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan
tertentu, pembatasan-pembatasan tersebut telah memberikan sarana
guna mewujudkan prinsip fungsi sosial yang harus melekat pada hak
milik sebagaimana lazimnya, yang memberikan kemungkinan kepada
masyarakat luas untuk memanfaatkan atau menikmati suatu ciptaan
yang dilindungi hak ciptanya sebagai salah satu hak milik4.
b. Pasal 14 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
menyebutkan pembatasan penggunaan hak cipta dengan tanpa syarat
4
Rachmadi Usman Op. Cit, hal 87.
22
yang dianggap tidak atau bukan sebagai pelanggaran atas hak cipta,
yaitu5:
1) Lambang negara dan lagu kebangsaan;
2) Segala sesuatau yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh
pemerintah;
3) Berita aktual.
c. Pasal 15 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang
mengatur pembatasan dengan syarat. Pasal ini menyatakan bahwa
tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta pengutipan atau
pengambilan ciptaan pihak lain asalkan hal itu dilakukan dengan
menyebutkan sumbernya secara lengkap dan untuk keperluan yang
tidak bersifat komersial, termasuk untuk kegiatan sosial, yaitu6:
1) Pengutipan, pengulangan atau sitasi (citation).
2) Pembatasan dalam bidang ilmu, seni dan sastra.
3) Pembatasan dalam bidang arsitek.
4) Pembatasan dalam bidang komputer.
d. Pasal 16 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
menyatakan bahwa apabila negara, pemerintah melalui Menteri
Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta
memandang perlu untuk kepentingan nasional, terutama bagi
perkembangan dan kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan
kegiatan penelitian dan pengembangan, dapat mewajibkan pemegang
5
Ibid, hal 98.
6
Ibid, hal 99.
23
hak cipta untuk dalam waktu yang ditentukan, menerjemahkan atau
memperbanyaknya didalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Seandainya hal itu tidak dapat dilakukan, negara dapat mewajibkan
pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan ijin kepada
pihak lain untuk melakukannya. Pihak lain disini dapat berupa
perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Arti
pembebanan kewajiban kepada pemegang hak cipta untuk meberikan
ijin kepada pihak lain, dengan tidak perlu menunggu hingga selesainya
jangka waktu yang diberikan kepada pemegang hak cipta untuk
melaksanakan sendiri kewajiban tersebut. Jika hal tersebut tidak
dilakukan pula oleh pihak yang menerima ijin dari pemegang hak cipta
dalam waktu yang ditentukan, negara dapat dan berhak melakukannya
sendiri.
e. Pasal 17 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
menyatakan bahwa :
“Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan
dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan
keamanan Negara, kesusilaan serta ketertiban umum setelah
mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta”.
Pembatasan oleh Pasal 17 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta bertujuan agar tidak terjadi gejolak sosial dalam
masyarakat, karena bidang-bidang yang disebutkan dalam Pasal 17
24
adalah bidang-bidang yang dianggap sangat sensitif dan krusial dalam
masyarakat.
f. Pasal 18 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang
mengatur tentang penggunaan hak cipta dalam kaitannya dengnan
pengumuman suatu ciptaan melalui siaran radio, televisi dan/atau
sarana lain.
g. Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 Undang-undang No.19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta, yang mengatur mengenai pembatasan pengumuman
atau perbanyakkan atas potret atau foto seseorang.
h. Pasal 24 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang
mengatur pembatasan penggunaan hak cipta yang berkenaan dengan
hak moral.
Pembatasan-pembatasan menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta sudah barang tentu bertujuan agar dalam setiap
menggunakan atau mengfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.
Pembatasan hak cipta menghendaki agar setiap orang atau badan hukum tidak
menggunakan haknya secara sewenang-wenang, artinya bahwa setiap
penggunaan hak cipta harus memperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu
tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Namun dengan
adanya pembatasan, berarti pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas
kepentingan umum. Oleh karena itu, Indonesia tidak menganut paham
individualistis dalam arti sebenarnya, dimana hak individu tetap dihormati
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Penggunaan hak
25
cipta harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak cipta tersebut
sehingga mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum dan kepentingan
negara dan bangsa7.
Pembatasan terhadap hak cipta bukan berarti hak individu terhadap hak
cipta akan terdesak oleh kepentingan umum. Undang-undang No. 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta memperhatikan pula kepentingan-kepentingan
perseorangan. Oleh karena itu kepentingan masyarakat dan kepentingan
perseorangan harus saling mengimbangi, sehingga pada akhirnya akan
tercapai tujuan pokok yang hendak dicapai dalam pemanfaatan atau
penggunaan hak cipta tersebut. Hak cipta yang pada dasarnya merupakan hak
milik, mendapat pembatasan dari peraturan perundang-undangan yang dapat
dilakukan oleh hukum tata usaha negara. Hal ini mencerminkan bahwa adanya
pembatasan terhadap penggunaan hak milik oleh pihak yang berkuasa dalam
hal ini pemerintah8.
2. Sejarah Pengaturan Hak Cipta
a. Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Dunia
Konsepsi perlindungan di bidang hak cipta mulai tumbuh dengan jelas
sejak ditemukannya mesin cetak pada abad pertengahan di Eropa.
Kebutuhan di bidang hak cipta timbul karena dengan mesin cetak, karya-
7
Ibid, hal 87.
8
Ibid, hal 89.
26
karya cipta dapat dengan mudah diperbanyak secara mekanikal, hal inilah
yang menumbuhkan istilah copyright9.
Sebelum ditemukannya mesin cetak alasan moral adalah satu-satunya
alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk melindungi hak cipta. Hal ini
terjadi karena seorang penjiplak yang menjiplak ciptaan karya tulis
seorang pencipta melakukannya hanya dengan tulisan tangan, yang pada
hakikatnya dianggap juga melakukan pekerjaan fisik yang sama yaitu
menyalin dengan menggunakan tulisan tangan10.
Faktor sosial juga mendukung terjelmanya hak cipta yang melekat atas
karya tulis para pengarang dan penulis. Pada tahun 1690, John Locke
dalam bukunya yang berjudul Two Treaties on Civil Government
mengutarakan bahwa pengarang atau penulis mempunyai hak dasar
(natural right) atas karya ciptaannya. Pandangan ini pada hakikatnya
didahului dengan adanya gerakan renaissance yang menjunjung tinggi
kemampuan manusia sebagai pribadi yang mandiri, yang ingin
membebaskan diri dari kungkungan raja dan gereja11.
Pada tahun 1709 di Inggris diundangkan suatu undang-undang hak
cipta yang pertama di dunia, undang-undang ini diberi nama Statute of
Anne. Undang-undang ini sangat berpengaruh dalam merubah status
seorang pencipta menjadi pemilik eksklusif karya ciptaannya, sehingga
9
Ibid, hal 55.
10
Eddy Damian, Op. Cit, hal 47.
17
Rachmadi Usman, Op Cit, hal 55.
18
Eddy Damian, Op Cit, hal 51.
27
seorang pencipta karya tulis mempunyai hak khusus dan kebebasan dalam
mencetak hasil karyanya.
Statute of Anne besar pengaruhnya terhadap kedudukan seorang
pencipta suatu karya tulis berdasarkan kemampuan intelektualnya, hal ini
juga membuktikan untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia
seorang pencipta diakui secara sah mempunyai hak cipta atas ciptaannya
yang tidak boleh diperbanyak dengan cara apapun oleh orang lain tanpa
seijin pemilik hak cipta yang bersangkutan.
Setelah diundangkannya Statute of Anne disusul kemudian
diundangkannya Engraving Copyright Act 1734 yang melindungi ukiran-
ukiran yang diciptakan seorang pengukir, kemudian disusul dengan
diundangkannya Sculpture Copyright Act 1814, Fine Arts Copyriht Act
1862, Dramatic Copyright Act 1833 yang melindungi berbagai ciptaan
secara terpisah, yang kemudian pada tahun 1911 dikodifikasikan dalam
suatu undang-undang yang diberi nama Copyright Act.
Perkembangan perlindungan hak cipta di Inggris berproses demikian
pesat, hal ini memberikan inspirasi bagi masyarakat internasional dalam
hal perlindungan terhadap hak cipta. Pada tahun 1866 di Swiss didirikan
organisasi internasional Bern Copyright Union, yang menangani atau
mengadministrasi dan melindungi berbagai ciptaan manusia dibidang
sastra (literary) dan seni (artistic) sebagaimana diatur dalam Bern
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works19.
19
Ibid, hal 51.
28
Konvensi Bern 1866 pada garis besarnya memuat tiga prinsip dasar,
berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum
perlindungan hukum (minimum standard of protection), yang diberikan
kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku
khusus bagi negara-negara berkembang. Keikutsertaan suatu negara
sebagai anggota Konvensi Bern menimbulkan kewajiban negara tersebut
untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak
cipta tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern 1866, prinsip tersebut
adalah20:
1) Prinsip National Treatment.
Yaitu prinsip yang beranggapan bahwa ciptaan yang berasal dari
salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan
hukum yang sama dinegara-negara peserta Konvensi yang lain.
2) Prinsip Automatic Protection.
Yaitu prinsip pemberian perlindungan hukum harus diberikan
secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (must not be
conditional upon compliance with any formality).
3) Prinsip Independence of Protection.
Yaitu suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung
kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.
20
Ibid, hal 61.
29
Bagi negara-negara berkembang Konvensi Bern menetapkan beberapa
pasal yang memberi kemudahan-kemudahan tertentu, pengaturannya
dikelompokan tersendiri dalam suatu dokumen yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Konvensi Bern yang direvisi di Stockholm,
yang kemudian disusul dengan revisi pada tahun 1971 di Paris yang antara
lain merubah Protokol Konvensi Bern dengan revisi di Stockholm tahun
1967 menjadi Appendix (tanpa perubahan) sebagaimana diatur dalam Pasal
21 Konvensi Bern21.
Menurut Appendix ini, negara-negara berkembang pada waktu
melakukan ratifikasi atau aksesi dapat memperoleh kemudahan-
kemudahan tertentu yang merupakan Faculties Open to Developing
Countries. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Appendix kepada
negar-negara berkembang berupa22 :
1) Hak melakukan penerjemahan (right to translation).
2) Hak melakukan reproduksi (right to reproduction).
Menurut ketentuan Konvensi Bern seorang pencipta mempunyai hak
eksklusif untuk membuat terjemahan dan atau memberikan ijin kepada
orang lain untuk membuat terjemahan dari ciptaan asli yang merupakan
ciptaannya. Demikian pula seorang pencipta mempunyai hak eksklusif
untukmemberikan ijin kepada orang lain untuk melakukan reproduksi dari
ciptaannya dengan cara atau bentuk apapun.
21
Ibid, hal 66.
22
Ibid, hal 66.
30
Perjanjian Internasional lain yang substansi utamanya adalah
pengaturan perlindungan terhadap hak cipta, beberapa perjanjian tersebut
adalah23:
1) Perjanjian umum mengenai tarif dan perdagangan (The General
Aggrement on Tariffs and Trade/GATT), yang mencakup
perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang dikaitkan
dengan perdagangan dari HaKI (Trade Related Aspect of
Intellectual Property rights/TRIPs).
2) Konvensi hak cipta universal (The Universal Copyright
Convention/UCC).
3) Konvensi internasional untuk perlindungan para pelaku
(performer), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran (The
Rome Convention).
Dengan adanya perjanjian internasional tentang aspek-aspek yang
dikaitkan dengan perdagangan kekayaan intelektual (TRIPs), materi yang
harus dilindungi diperluas dengan ciptaan-ciptaan sebagai berikut24 :
1) Karya-karya yang harus dilindungi menurut Konvensi Bern.
2) Program komputer.
3) Kumpulan data atau informasi.
4) Pertunjukan-pertunjukan (berupa pertunjikan langsung, disiarkan
atau perekaman gambar pertunjukan).
5) Rekaman Suara.
23
Tim Lindsey et all, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2003,
hal 98.
24
Ibid, hal 99.
31
6) Penyiaran.
Indonesia turut menandatangani Trade Related Aspect of Intellectual
Property rights (TRIPs) pada tahun 1997 dan setuju untuk memenuhi
kewajiban-kewajiban berdasarkan ketentuan TRIPs pada tahun 2000.
b. Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia
Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih memakai
undang-undang pemerintahan kolonial Belanda Auteurswet 1912, sampai
saat undang-undang hak cipta nasional pertama diberlakukan pada tahun
1982. Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
perlindungan atas pencipta dianggap kurang memadai dibandingkan
dengan yang diberikan oleh hukum hak cipta di luar negeri. Pada tahun
1987, undang-undang hak cipta Indonesia direvisi dan skala
perlindungannya diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi
adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi
selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya pencipta.
Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya
yang dilindungi, hak negara untuk mengambil alih hak cipta demi
kepentingan nasional dicabut karena pasal-pasal wajib mengenai lisensi
hak cipta dianggap telah memadai untuk menjaga kepentingan nasional25.
Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Trade Related Aspect of
Intellectual Property rights (TRIPs) merupakan salah satu bentuk
25
Ibid, hal 93.
32
keseriusan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak cipta.
Hal ini diimplementasikan dengan merevisi Undang-undang No. 12 Tahun
1997 tentang Hak Cipta, dalam undang-undang ini Hak yang berkaitan
dengan hak cipta (neighboring right) secara khusus diakui dan dilindungi
dalam bagian undang-undang baru tersebut.
Pada tahun 2002 Undang-undang Hak Cipta yang baru diundangkan
dengan ketentuan mencabut dan menggantikan Undang-undang No. 12
Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang
Hak Cipta adalah undang-undang yang memuat perubahan-perubahan
untuk disesuaikan dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPs), dan menyempurnakan beberapa hal yang diperlukan untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual di
bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya
intelektual yang berasal dari keaneka tagaman seni dan budaya tradisional
Indonesia.
Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap hak cipta
sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1950. Upaya perlindungan ini
dimulai sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, yaitu perjanjian
internasional dibidang hak kekayaan industri. Indonesia kemudian
bergabung dalam Putaran Uruguay (1986-1994) yang merupakan salah
satu rangkaian terakhir perundingan perdagangan multilateral.
Perundingan Putaran Uruguay menetapkan sebuah paket komprehensif
yang mencakup aturan-aturan perdagangan dan pembentukan World Trade
33
Organization (WTO), yang merupakan sebuah lembaga formal untuk
administrasi dan perundingan lebih lanjut dari aturan-aturan yang telah
dihasilkan. Selanjutnya Indonesia juga ikut menjadi negara peserta dalam
organisasi HaKI dunia atau lebih dikenal dengan World Intellectual
Property Organization (WIPO). Ketika WIPO mengadakan perundingan
mengenai perjanjian internasional dalam bidang hak cipta dalam
lingkungan digital, atau dikenal sebagai perjanjian internasional hak cipta
WIPO (WIPO Copyrights Treaty/WTC), Indonesia merupakan negara
pertama yang meratifikasi perjanjian tersebut. Keseriusan pemerintah
Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap HaKI dapat dilihat pula
dari terus-menerusnya meninjau perundang-undangan dibidang HaKI agar
sesuai dengan TRIPs.
Komitmen Indonesia terhadap mekanisme regional maupun
internasional yang berkaitan dengan HaKI meliputi26:
1) Keanggotaan aktif di WTO, yang diperkuat oleh ratifikasi konvensi
pembentukan WIPO pada tahun 1979.
2) Kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang
bersifat mendasar mengenai hukum HaKI secara substansif yang
dikelola oleh WIPO khususnya konvensi Paris tentang
perlindungan kekayaan industri.
26
Ibid, hal 26.
34
3) Kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang diselenggarakan
oleh WIPO yang bersifat teknis dan administratif, yaitu :
a) Traktat Kerjasama Paten (PTC) diratifikasi pada tanggal 5
September 1997.
b) Traktat Hukum Merek (TLT) diratifikasi tanggal 5 September
1997.
c) Traktat Hukum Paten (Indonesia mengambil bagian dalam
konferensi diplomatik yang mengadopsi naskah traktat ini
tanggal 1 Juni 2000, dan perjanjian Den Haag tentang
penyimpanan desain industri secara internasional (Indonesia
telah meratifikasi London Act 1934 tanggal 24 Desember 1950,
tetapi belum meratifikasi perubahannya).
4) Keikutsertaan dalam proses pembuatan kebijakan WIPO, misalnya
panitia kerja mengenai berbagai aspek hukum HaKI internasional,
dan konsultasi mengenai isu-isu yang baru muncul, mesalnya
perdagangan elektronik, pengetahuan tradisional dan perlindungan
database, dan didalam kegiatan-kegiatan kerjasama WIPO secara
teknis baik ditingkat nasional, regional maupun internasional.
5) Keikutsertaan dalam kegiatan kerjasama regional, misalnya
perjanjian kerangka kerja ASEAN mengenai kerjasama dibidang
HaKI, yang diputuskan di Bangkok pada tanggal 15 Desember
1995, dan Kelompok Ahli Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik
tentang HaKI (IPEG), dan deklarasi politik yang dibuat bersama
35
misalnya Agenda Kerja OSAKA APEC tahun 1995 dan pernyataan
bersama APEC mengenai pelaksanaan WTO/Perjanjian TRIPs,
yang dikeluarkan di Darwin pada tanggal 6-7 Juni 200,dan.
6) Kepatuhan terhadap instrumen-instrumen internasional mengenai
permasalahan terkait dengan sistem HaKI misalnya Konvensi
Keanekaragaman Hayati (CBD, diratifikasi oleh Indonesia pada
tanggal 23 Agustus 1994) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia
seluruh dunia (Universal declaration of Human Rights) (Pasal 27
angka 7 Deklarasi ini menyatakan bahwa setiap orang mempunyai
hak terhadap perlindungan secara moral dan material atas karya-
karya baik keilmuan, sastra, maupun sastra yang diciptakannya).
3. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta di Indonesia
Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya
dinamika masyarakat, karena politik hukum diarahkan kepada iure
constituendo atau hukum yang seharusnya berlaku. Hukum nasional, termasuk
hukum tentang hak cipta, diharapkan dapat menjangkau setiap kegiatan dan
setiap perbuatan hukum dengan kepastiannya yang benar dan handal, dalam
arti dapat menjadi perangkat hukum yang memberi keadilan, kepastian hukum
dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan ruang lingkup hukum
yang berlaku sekarang, yang berlaku diwaktu yang lalu, maupun yang
seharusnya berlaku diwaktu yang akan datang, yang mempunyai ruang gerak
dalam batas negara, maupun tidak tertutup kemungkinan politik hukum dari
36
negara tersebut melewati batas-batas negara yang bersangkutan dan
menembus dunia internasional27.
Secara keseluruhan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan
hak cipta yang berlaku dalam hukum positif Indonesia samapai saat ini
dianggap sudah memadai meskipun tetap diperlukan beberapa perubahan
dimasa datang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sejak Auterswet
Staatsblad No. 600 Tahun 1912 dicabut dengan Undang-undang No. 6 Tahun
1982 tentang Hak Cipta, telah dilakukan beberapa kali perubahan dengan
Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan Undang-undang No. 12 Tahun 199728.
Secara umum pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hak
cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian
internasional di bidang hak cipta, antara lain adalah :
a. Konvensi Bern 1886.
b. Konvensi Hak Cipta Universal 1955.
c. Konvensi Roma 1961.
d. Konvensi Jenewa 1967.
e. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPs) 1994.
Keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),
serta diratifikasinya lampiran-lampiran persetujuan WTO termasuk TRIPs
menimbulkan implikasi harus adanya penyesuaian terhadap peraturan
27
Rooseno Harjowidigdo, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman,
Jakarta: Perum Percetak Negara Republik Indonesia, 2005, hal 34.
28
Rachmani Puspitadewi, Seminar Hak Atas Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum
Univerasitas Komputer Indonesia, 5 April 2003, hal 7.
37
perundang-undangan di bidang hak cipta agar sejalan dengan TRIPs, dengan
adanya pemahaman ini maka pemerintah Indonesia mengantisipasinya dengan
mengundangkan delapan perundang-undangan, yaitu29;
a. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987.
b. Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.
c. Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
d. Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 Tahun
1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of
Industrial Property and Convention Establishing the World
Intellectual Property Organization.
e. Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation
Treaty (PCT) and Regulations under The PCT.
f. Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law
Treaty.
g. Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Bern Convention for
The Protection of Literary and Artistic Work.
h. Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright
Treaty.
29
Eddy Damian, Op. Cit, hal 91.
38
Disahkannya Persetujuan Agreement Establishing the World Trade
organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) oleh pemerintah
Indonesia yang memuat Lampiran IC: Persetujuan Trade Related Aspect of
Intellectual Property rights (TRIPs), melalui Undang-undang No. 7 Tahun
1994 menimbulkan kebutuhan untuk menyempurnakan dan mengubah
beberapa peraturan perundang-undangan dalam bidang hak cipta. Perubahan
terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang hak cipta yang
terdahulu diimplementasikan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 19
Tahun 2002 tantang Hak Cipta.
Pemberlakuan Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak Cipta
berkenaan dengan beberapa ciri pokok dan unsur-unsur yang dimaksud dalam
persetujuan TRIPs, bentuknya berupa30:
a. Memberlakukan Konvensi Bern 1971 yang belum berlaku bagi
Indonesia.
b. Mencabut ketentuan-ketentuan hak cipta yang tidak sesuai dan
menggantinya dengan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
persetujuan TRIPs.
c. Menetapkan penambahan ciptaan-ciptaan yang diatur dalam
persetujuan TRIPs yang dinamakan hak-hak yang berkaitan dengan
hak cipta.
30
Ibid, hal 92.
39
Selain perjanjian-perjanjian internasional dibidang hak cipta yang
dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan undang-undang hak cipta,
hukum positif Indonesia juga dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu :
a. Pancasila sila ke-5 yang menyebutkan bahwa :
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Sila ke-5 dapat dikatakan sebagai jiwa dari pembentukan perundang-
undangan hak cipta, karena tujuan pembuatan undang-undang hak
cipta adalah terciptanya suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,
karena dengan adanya undang-undang hak cipta maka terdapat pula
suatu bentuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap karya-karya
baik itu seni maupun ilmu pengetahuan, sehingga tercapainya suatu
rasa keadilan bagi pencipta.
b. Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan
bahwa :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”.
Berdasarkan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, dapat
dikatakan bahwa pembentukan undang-undang hak cipta merupakan
upaya pemerintah mewujudkan pengakuan, jaminan dan perlindungan
hukum bagi pemegang hak cipta.
40
c. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yang mengatur mengenai
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pembentukan
undang-undang hak cipta pada dasarnya merupakan pengaturan yang
dilakukan oleh negara dalam bidang ekonomi sehingga tercipta
kesejahteraan sosial.
Perubahan terhadap undang-undang hak cipta dilakukan agar undang-
undang hak cipta dapat mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam
bidang perdagangan dunia, sehingga terciptanya kepastian hukum dibidang
hak cipta.
B. Internet
1. Pengertian dan Fungsi Internet
Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi
tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara
signifikan berlangsung demikian cepat31, perkembangan yang terjadi disuatu
daerah atau negara dapat dengan mudah diketahui oleh seluruh masyarakat
dunia, masyarakat dunia dapat dengan mudah mendapat informasi dengna
memanfaatkan sarana yang tersedia dalam teknologi informasi, media itu
dapat melalui media elektronik seperti televisi dan radio, serta dengan
memanfaatkan fasilitas internet.
Teknologi internet adalah teknologi informasi yang menggunakan sistem
jaringan (network), dengan prinsip dasar menghubungkan suatu komputer
31
Ahmad M Ramli, Cyber Law Dan HaKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Rafika
Aditama, 2004, hal 1.
41
dengan komputer lain, yang terhubung satu sama lain melalui media
komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang
frekuensi, jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti Local Area
Network (LAN) yang biasa dipakai secara intern dikantor-kantor, bank atau
perusahaan atau bisa disebut dengan intranet, dapat juga berukuran super besar
seperti internet. Hal yang membedakan antara jaringan kecil dan jaringan
superbesar adalah terletak pada ada atau tidaknya Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Internet adalah jaringan komputer antar
negara atau antar benua yang berbasis protokol Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)32.
Internet saat ini telah menghubungkan jaringan komputer lebih dari tiga
ratusan ribu jumlahnya (network of network), yang menjangkau sekitar seratus
negara di dunia. Dalam setiap tiga puluh menit (waktu rata-rata) muncul satu
jaringan tambahan lagi, ratusan halaman informasi (web pages) yang baru
tersajikan setiap menitnya sehingga memperkaya khazanah yang telah ada,
sejumlah lebih dari 50-an juta halaman33.
Penggunaan internet pada saat ini dapat dikatakan terjadi diberbagai
bidang kehidupan hal ini terjadi karena internet memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan dengan media-media lain, keunggulan itu adalah34:
32
Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal 59.
33
Ibid, hal 13.
34
Ahmad M Ramli, Op Cit, hal 15.
42
a. Efficiency (efisiensi)
Internet dianggap lebih efisien dibanding media lain, misalnya dalam
pemuatan suatu produk, misalnya buku dengan ketebalan sekitar 300
halam, dalam oplah seribu eksemplar dengan mutu cetak baik,
memerlukan anggaran sekitar sepuluh juta rupiah, sementara dengan
menggunakan internet, seribu halam buku dapat ditampilkan dalam
waktu satu tahun penuh hanya dengan biaya operasional sekitar dua
sampai tiga juta rupiah, biaya ini semakin lama akan semakin menurun
(murah) seiring dengan pertumbuhan jumlah pemakai internet.
b. Without Boundary (tanpa batas)
Salah satu kendala bagi media-media cetak biasa (conventional) ialah
kesulitan dalam penyebaran ketempat-tempat lain, yang selain
menuntut biaya tambahan juga membutuhkan waktu yang lama.
Kendala ini tidak terdapat dalam internet karena internet tidak
mengenal batas negara, benua dan juga waktu.
c. 24-Hours Online (terbuka 24 jam)
Salah satu kelemahan media seperti radio dan televisi ialah bahwa
informasi yang ditayangkan hanya berlangsung pada saat siaran, begitu
habis masa siarnya maka itu semua lenyap tak berbekas, padahal
belum pasti semua pemirsa sempat menyaksikannya. Hal ini tidak
terjadi pada internet, sebab internet adalah suatu media informasi yang
berlangsung sepanjang waktu. Salah satu contohnya adalah TEMPO
Interaktif yang mempunyai pusat dokumentasi yang menyimpan
43
artikel-artikel yang pernah dimuat di TEMPO sejak terbitan perdana
hingga terakhir.
d. Interactive
Hampir semua media yang telah dipakai secara meluas merupakan
suatu media yang menyajikan informasi satu arah. Para pemirsa sama
sekali tidak diberi peluang untuk ikut andil didalamnnya, mau tidak
mau mereka harus menerima suguhan yang dimasukkan oleh pembuat
acara secara keseluruhan. Dalam media internet pemirsa diberi andil
yang besar dalam mengatur jalannya penyajian informasi, misalnya
dalam CNN Interactive (internet online) seluruh berita disajikan dalam
bentuk menu yang dapat dipilih sesuka hati.
e. Hyperlink (terjalin dalam sekejap)
Seperti halnya CD-ROM Multimedia, informasi dalam internet
lazimnya tersajikan dalam bentuk hyperlink, ini berarti bahwa para
pengunjung dapat meloncat dari satu informasi ke informasi lainnya
yang mempunyai kaitan lanngsung maupun tidak langsung, hanya
denga satu kali klik tombol mouse.
f. No License Required (tak perlu izin)
Untuk dapat menayangkan informasi dalam internet, tidak memerlukan
surat izin (SIUPP) terlebih dahulu, namun hal ini tidak berarti bahwa
penerbitan pers akan menjadi liar dan tidak dapat ditertibkan lagi.
44
g. No Censorship (tanpa sensor)
Pada saat ini dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun badan didunia
yang berwenang resmi untuk menyensor, apalagi membredel informasi
dalam internet. Kebebasan untuk berbicara, berekspresi, dan berkabar
(freedom of speech, expression and the press) telah mengakar kuat
dalam masyarakat internet.
2. Sejarah Internet
Sejarah penemuan teknologi internet bermula dari negara Amerika Serikat,
sejarah internet ini mengalami perkembangan dan membutuhkan waktu cukup
panjang. Deskripsi pertama yang terekam secara tertulis mengenai interaksi
sosial yang mungkin terjadi melalui sebuah jaringan adalah sebuah buku
berjudul Series of Memos yang ditulis oleh J.C.R Licklider dari MIT Agustus
1962 mengulas mengenai konsepnya tentang “Galatic Network”. Beliau
memimpikan sebuah jaringan global terkoneksi dengan menggunakan
komputer, sehingga memungkinkan setiap orang dengan mudah dapat
mengakses data dan program dari sebuah site. Saat ini konsep ini sangat mirip
dengan fungsi internet sekarang35.
Pengembangan internet pada awalnya dimaksudkan untuk kepentingan
militer dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh The Advanced Research
Projects Agency (ARPA) bekerjasama dengan United States Department of
Defence pada tahun 1960-an dilakukan hanya sebatas menemukan cara terbaik
35
Ibid, hal 11.
45
untuk menghubungkan berbagai jaringan komputer yang ada di Amerika
Serikat. Melalui penelitian ini pula, pada tahun 1970 terciptalah jaringan
pertama di Amerika Serikat dengan nama ARPAnet yang menghubungkan
empat universitas di Amerika Serikat yaitu University of California at Los
Angeles, University of California at Santa Barbara, Stanford University, dan
University of Utah in Salt Lake City. Dalam perkembangan berikutnya
timbulah ide untuk mengembangkankan internet untuk tujuan komersil,
komersialisasi internet dimulai pada tahun 1990 dengan pencabutan peraturan
yang mensyaratkan bahwa untuk menjadi anggota internet harus mendapat
sponsor dari salah satu US Government Agency. Pencabuatan peraturan
dilakukan oleh Federal Networking Council yaitu suatu Dewan yang
bertanggungjawab atas pengembangan internet di Amerika Serikat36.
Pada bulan Oktober 1972, Bob Khan mengorganisir sebuah demontrasi
ARPAnet yang cukup besar dan sukses di International Computer
Communication Conference (ICCC), ini adalah tampilan demo publik pertama
dari teknologi baru kepada publik. Begitu juga di tahun 1972, aplikasi
terpanas electronic mail diperkenalkan, pada bulan Maret Ray Tomlison dari
Bolt Beranek and Newman (BBN) membuat software dasar untuk penulisan,
pengiriman dan pembaca pesan e-mail, bulan Juli Roberts memperluas
kemampuan software ini dengan menciptakan program e-mail pertama yang
dapat dipakai untuk mendaftar, menyeleksi, membuat file, forward dan respon
36
Sabartua Tampubolon, Aspek Hukum Nama Domain Di Internet, Jakarta: Tatanusa, 2003,
hal 1.
46
atas pesan e-mail. Sejak inilah internet terus berkembang seiring dengan
penemuan-penemuan aplikasi barunya37.
Perhatian terhadap internet pada tahun-tahun selanjutnya semakin besar,
hal ini terbukti dari berbagai organisasi baru yang didirikan. Pada tahun 1979,
diadakan pertemuan antara University of Wisconsin, Defense Advanced
Research Project Agency (DARPA), National Science Foundation (NSF) dan
ahli-ahli komputer dari banyak universitas untuk mendirikan Computer
Science Research yang diorganisasikan oleh Larry Landweber. USENET juga
didirikan dengan menggunakan UUCP antara Duke dan UNC oleh Tom
Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin. Semua kelompok asli USENET
dibawah hierarki .net. ARPA juga mendirikan Internet Configuration Control
Board (ICCB). Perkembangan software yang dipakai dalam internet juga terus
berlanjut dengan diperkenalkannya Gopher oleh Paul Linder dan Mark P.
McCahill dari University of Minnesota tahun 1991. Masih ditahun yang sama
World-Wide Web (WWW) juga diperkenalkan oleh CERN dimana Tim
Berners-LEE sebagai pengembangnya. Sementara itu lalu lintas yang terjadi di
NSFNET pada tahun ini mencapai 1 (satu) triliun bytes/tahun dan 10
(sepuluh) bilion packet/bulan38.
37
Budi Agus Riswandi, Hukum Dan Internet Di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2003, hal
12.
38
Agus Raharjo, Op. Cit, hal 71.
47
3. Fasilitas-Fasilitas Dalam Internet
Internet merupakan media komunikasi dan informasi yang mudah untuk
diakses oleh semua orang, kemudahan yang diberikan oleh internet
diantaranya karena adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan, berupa E-mail,
Telnet dan File Transfer Protocol (FTP) sebagai program dalam internet,
Hytelnet, Archie, WAIS, Veronica, Jughead, Finger, Whois, Knowbot, dan
Fred yang dapat dipakai untuk mencari file dan orang. Selain itu da pula
Gopher dan World Wide Web sebagai alat-alat penjelajah dan Newsgroup,
Mailing List dan Internet Relay Chat dan Voice Over Internet Ptotocol (VoIP)
sebagai aplikasi interaktif di internet.
Penemuan Video Camera membuka suatu wahana baru dalam sistem
berkomunikasi melalui internet, komunikasi menjadi lebih interaktif apalagi
bila didukung oleh Voice over Internet Protocol (VoIP). VoIP merupakan jasa
telekomunikasi yang memungkinkan seseorang melakukan percakapan
langsung atau menghubungkan pengguna telepon suara melalui internet
dengan biaya yang sangat murah karena dihitung dengan pulsa lokal. Jika
chatting memungkinkan seseorang melakukan percakapan dengan lawan
bicaranya hanya melalui tulisan dan simbol-simbol yang dituliskan dalam
bentuk teks, maka VoIP dan web camera memungkinkan sesorang untuk
melakukan percakapan dengan melihat gambar atau wajah (atau anggota tubuh
lainnya) lawan bicaranya sekaligus mendengar suaranya.
48
Tidak hanya penyelenggara jasa layanan internet Internet Service Provider
(ISP) yang terpengaruh dengan perkembangan VoIP, tetapi juga penyeleggara
sambungan langsung internasional. Ada beberapa teknologi VoIP yang dapat
dipakai untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Tidak semua
teknologi yang digunakan untuk VoIP itu diperbolehkan, karena ada beberapa
teknik VoIP yang dilarang.
Terdapat 2 (dua) teknik VoIP yang tidak dilarang, yaitu :
a. Personal Computer (PC) to Personal Computer (PC) tanpa
menghubungi nomor telepon tertentu, dan;
b. Personal Computer (PC) to Phone atau dengan menghubungi nomor
tertentu.
Teknik VoIP yang dilarang adalah Telepon via Internet Protocol (IP)
Provider (dengan menghungkan nomor telepon tertentu). Konvigurasi telepon
via Internet Protocol (IP) Provider dilarang karena melakukan sambungan
singkat (by pass) terhadap penyelenggara sambungan langsung internasional
secara ilegal.
C. Desain Website
1. Definisi dan Ruang Lingkup Desain Website
Perubahan konsep dasar penggunaan internet yang semula hanya berfungsi
sebagai alat komunikasi berupa pentransferan data elektronik, menjadi sebuah
dunia industri, hal ini diperkuat dengan dipergunakannya internet sebagai
sarana dalam pemasaran hasil produksi barang dan jasa.
49
Internet yang digunakan sebagai sarana dalam lalu lintas perdagangan
mendorong perusahaan-perusahaan untuk membuat suatu situs (site), dengan
adanya situs ini mempermudah akses bagi konsumen dalam melakukan
transaksi perdagangan dengan perusahaan. Selain digunakan oleh perusahaan
dalam kegiatan perekonomian internet juga dipergunakan secara luas oleh
lembaga-lembaga pemerintahan serta oleh kantor-kantor pelayanan publik,
seperti kantor berita baik itu media cetak maupun media elektronik.
Website adalah kumpulan dari web pages mengenai hal atau organisasi
tertentu. Sedangkan web pages adalah tampilan sebuah halaman di internet
yang memiliki alamat tertentu, dimana alamat itu tidak ada yang sama antara
satu dengan yang lainnya.
Pembuatan suatu situs (website) dalam internet, memerlukan suatu
perencanaan, baik dalam bentuk penamaan maupun pendesainannya. Hal ini
dilakukan agar situs-situs tersebut dapat menarik konsumen, dan memberikan
kemudahan akses bagi konsumen.
Pendesainan website menggunakan beberapa program komputer
(software), program komputer yang digunakan dalam pendesainan website
biasa disebut sebagai script. Script dapat didefinisikan sebagai rangkaian dari
beberapa instuksi program. Pembuatan desain suatu homepage yang merupaka
tampilan awal dari website biasanya para desainer menggunakan software
yang berfungsi sebagai tampilan sementara atau dalam membuat layout
homepage, software ini adalah39:
39
www.isnaini.com, down load pada tangggal 10 Maret 2006 pukul 20.25 WIB.
50
a. Adobe Photoshope (desain berbasis titik atau bitmap).
b. Adobe Image Ready (memotong gambar kedalam format Hyper Text
Markup Language /HTML).
c. Adobe Illustrator (desain berbasis vektor).
d. CorelDraw (desain berbasis vektor).
e. Macromedia Freehand (desain berbasis vektor).
Untuk menghidupkan desain yang telah dirancang, seperti menambah efek
cahaya, tekstur dan manipulasi teks, software yang sering digunakan adalah40:
a. Macromedia Firework, yaitu program untuk membuat efek teks.
b. Painter, yaitu program untuk memberikan efek lukisan.
c. Ulead Photo Impact, yaitu program untuk membuat efek frame dan
merancang icon yang cantik.
d. Plugins Photoshop, yang terdiri dari program Andromeda, Alien Skin,
Eye Candy, Kai’s Power Tool dan Xenofex yang sangat mendukung
untuk memberi efek desain sewaktu mendesain layout homepage di
Photoshop.
Untuk membuat homepage agar kelihatan lebih menarik dan hidup maka
digunakan software pembuatan animasi, beberapa software yang biasa
digunakan adalah41:
a. 3D Studio Max, yaitu program untuk membuat objek dan animasi 3D.
b. Gif Construction Set, yaitu program untuk membuat animasi file gif.
40
Ibid.
41
Ibid.
51
c. Macromedia Flash, yaitu program untuk menampilkan animasi
berbasis vektor yang berukuran kecil.
d. Microsoft Gif Animator, yaitu program untuk membuat animasi file
gif.
e. Swift 3D, yaitu program untuk merancang animasi 3D dengan format
file FLASH.
f. Swish, yaitu program untuk membuat berbagai macam efek text
dengan format file FLASH.
g. Ulead Cool 3D, yaitu program untuk membuat animasi efek 3D.
Setelah melakukan penambahan-penambahan dalam tampilan maka untuk
menyatukan keseluruhan gambar dan tata letak desain, animasi dan mengisi
halaman web dengan teks dan menggunakan sedikit bahasa script, digunakan
software web editor yang antara lain42:
a. Alaire Homesite, yaitu program web editor dalam format Hypertext
Markup Language/HTML editor yang berfungsi untuk mengatur dan
melakukan up load website.
b. Cold Fusion, yaitu program aplikasi website untuk merancang dan
membentuk website menjadi labih dinamis.
c. Microsoft Frontpage, yaitu program web editor dalam format HTML
yang digunakan dalam sistem operasi windows.
d. Macromedia Dreamweaver, yaitu program web editor yang dapat
menyembunyikan detail format HTML suatu website dari pihak yang
42
Ibid.
52
mengakses website dan mempermudah desainer website dalam
memilih web browser yang akan digunakan dalam melakukan up load.
e. Net Object Fusion, yaitu program aplikasi website untuk membuat
website menjadi lebih dinamis.
Langkah terakhir dalam mendesain website adalah programming,
software-software programming yang mempunyai fungsi sebagai akses
database, form isian dan membuat web lebih interaktif, seperti membuat
guestbook, form isian, forum, chatting, portal, lelang dan iklan baris. Beberapa
software programming yang dimaksud adalah43:
a. ASP (Active Server Page), yaitu program server yang dipergunakan
untuk membentuk halaman website menjadi lebih dinamis.
b. Borland Delphy, yaitu program aplikasi website yang mempunyai
fungsi untuk mengakses database.
c. CGI (Common Gateway Interface), yaitu program yang berfungsi
sebagai perantara antara web server dengan aplikasi website.
d. PHP(Personal Home Page), yaitu program yang berfungsi sebagai
penghubung website dengan web server.
e. Perl (Practical Extraction and Report Language), yaitu program yang
berfungsi menterjemahkan format program dalam bentuk kode dan
melakukan pengetikan data secara otomatis serta melakukan
managemen penyimpanan data.
43
www.Sony-Ak.com, download pada tanggal 13 Maret 2006 pukul 23.38 WIB.
53
Desain website pada umumnya merupakan program yang berbentuk teks
editor atau biasa disebut sebagai Hyper Text Markup Language (HTML),
adapun pengertian dari dokumen HTML adalah44 :
a. File teks murni yang dapat dibuat dengan editor teks sembarang,
dokumen ini dikenal sebagai webpage.
b. Dokumen yang disajikan dalam browser websurfer.
c. Dokumen yang bersisi informasi ataupun interface aplikasi didalam
internet.
Penggunaan internet tentu tidak terlepas dari perangkat-perangkat yang
mendukung kinerja suatu web browser. Salah satu perangkat yang lazim
digunakan dalam membuka suatu alamat situs (website) adalah program
Universal Resource Locator (URL). Program ini merupakan program pencari
alamat situs (website) yang menggunakan file standar yang diperluas dengan
jaringannya dan tidak hanya menampilkan nama file tetapi juga nama mesin
dalam jaringan.
Terdapat beberapa teknik yang dapat dipakai dalam mendesain website, 3
(tiga) agar tampil menarik, cantik dan apik, yaitu45 :
a. Teknik disain es (ice design technic)
Es berarti suatu zat beku yang solid dan telah dibentuk sesuai dengan
keinginan pembuatnya. Dalam dunia web, ini berarti desain tampilan
homepage atau website sifatnya adalah fixed sized, artinya adalah
ukuran elemen-elemen webnya telah ditetapkan oleh web desainernya.
44
Betha et all, Pemrograman Web Dengan HTML, Bandung: Informatika, 2002, hal 9.
45
www.Sony-Ak.com, down load pada tanggal 13 Maret 2006 pukul 23.38 WIB.
54
b. Teknik disain air (water design technic)
Ibaratnya suatu zat cair akan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya.
Dalam web ini berarti desain website akan bersifat fleksibel sekali.
Contoh teknik ini adalah ditandai dengan penggunaan angka
persentase pada sebagian elemen tag website.
c. Teknik disain jelly (jelly design technic)
Teknik ini adalah gabungan dari kedua teknik diatas, air dan es. Jelly
adalah sebuah substansi yang tidak bisa dibilang cair atau dibilang
padat.
Selain teknik dalam mendesain website diperlukan juga beberapa aspek
dan prinsip, hal ini diperlukan agar dalam pendesainan website dapat menjadi
lebih baik, beberapa hal yang harus diperhatikan seorang desainer dalam
mendesain website adalah46:
a. Unik
Dalam membuat karya apapun seorang desainer harus mempunyai
kesadaran untuk tidak meniru atau menggunakan karya orang lain,
begitupun seorang web desainer harus mempunyai budaya malu untuk
menggunakan icon, animasi, button, dan lain-lain, yang telah
digunakan atau dibuat oleh orang lain.
b. Komposisi
Seorang web desainer selalu memperhatikan komposisi warna yang
akan dipergunakan dalam website yang dibuatnya. Dalam membangun
46
www.Sony-Ak.com, down load pada tanggal 13 Maret 2006 pukul 23.38 WIB.
55
website suatu perusahaan, web desainer selalu menyesuaikan warna
yang digunakan dengan Corporate Color perusahaan tersebut, sebagai
contoh: Telkom Corporate Color-nya adalah biru, Coca Cola
warnanya merah, dan lain-lain.
c. Simple
Web desainer banyak yang menggunakan prinsip “Keep it Simple”,
artinya dalam mendesain website sebaiknya dibuat sesederhana
mungkin. hal ini ditujukan agar tampilan website terlihat rapih, bersih
dan juga inovatif.
d. Semiotik
Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda47.
Penggunaan konsep ini bertujuan agar pengguna (user/audience)
diharapkan dapat dengan mudah dan cepat mengerti hanya dengan
melihat tanda atau gambar.
e. Ergonomis
Web desainer selalu memperhatikan aspek ergonomis, artinya aspek
yang mengutamakan kenyamanan user dalam membaca dan kecepatan
user dalam menelusuri website tersebut. Untuk mewujudkan hal ini
biasanya desainer website menggunakan font atau jenis huruf yang
tepat agar mudah dibaca.
47
Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis
Semiotik, dan Analisis Framing, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hal 96.
56
f. Fokus
Tentukan hirarki prioritas dari pesan yang akan disampaikan, misalnya
judul harus benar, tetapi akhirnya jangan konflik dengan subjudul yang
berukuran hampir sama, hal ini akan membingungkan user/audience
untuk menentukan pesan mana yang harus lebih dahulu dibaca atau
dilihat.
g. Konsisten
Tentukan font atau jenis huruf apa yang akan digunakan sebagai body-
text, judul, subjudul dan sebagainya, sehingga website tersebut akan
terlihat disiplin dan rapi.
2. Prosedur Perizinan Pendaftaran Website
Setelah dilakukan pendesainan website sudah barang tentu hal terakhir
yang dilakukan adalah mendaftarkan website tersebut. Beberapa langkah yang
dilakukan dalam mendaftarkan suatu website, langkah tersebut adalah48:
a. Mencari webhost
Sebuah webhost adalah tempat meletakan web, sekarang ini ada begitu
banyak penyedia jasa layanan webhosting, mulai dari yang
memberikan jasa secara gratis, hingga yang bersifat komersil.
Webhosting yang bersifat gratis lebih cocok untuk sebuah website
pribadi, sehingga tidak perlu membayar untuk memasang website
pribadi, biasanya untuk layanan webhosting yang bersifat gratis,
48
Frans, Membuat Web Dinamis dan Interaktif dengan CGI, Yogyakarta: Andi, 2002, hal 253.
57
pemilik webhosting tersebut akan menampilkan sejumlah iklan,
sehingga website pribadi akan tampil dengan sejumlah iklan milik
penyedia jasa layanan webhosting.
Untuk website perusahaan, sebaiknya memilih webhosting yang
bersifat komersil, dengan menggunakan webhosting yang bersifat
komersil memang harus mengeluarkan biaya untuk proses
pendaftarannya, akan tetapi website yang didaftarkan tidak akan
terganggu oleh sejumlah iklan milik penyedia jasa layanan webhosting.
Langkah yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah mencari tahu
apakah webhost yang dipilih mendukung server-side script website
yang akan didaftarkan, hal ini dilakukan karena ada beberapa webhost
yang tidak mendukung bentuk script dari program website yang
hendak didaftarkan, misalkan website yang akan didaftarkan program
dasarnya adalah Common Gateway Interface (CGI). terdapat beberapa
webhost yang tidak mengijinkan akses ke direktori CGI-bin, beberapa
webhost yang mendukung CGI bisa dicari melalui mesin-mesin
pencari seperti49:
1) http://www.altavista.com.
2) http://www.yahoo.com.
3) http://www.google.com.
4) http://www.Hypermart.com.
49
Ibid, hal 254.
58
Adapun webhost yang tidak mendukung program script CGI,
diantaranya adalah:
1) http://www.Angelfire.com.
2) http://www.FSN.com.
3) http://www.FortuneCity.com.
4) http://www.FreeServers.com.
5) http://www.Goecities.com.
6) http://www.GurlPage.com.
7) http://www.HomePage.com.
8) http://www.InternetClub.com.
9) http://www.Nettaxi.com.
10) http://www.Webjump.com.
11) http://www.Xoom.com.
Setelah memperoleh webhost, biasanya pihak webhost akan
memberikan nama login dan password, sehingga bisa masuk ke
direktori website yang didaftarkan dengan menggunakan File Transper
Protocol (FTP) client seperti LeechFTP, Windows Commander,
ataupun program lain. Sebelum mengisikan nama login dan password,
terlebih dahulu harus mengisikan Universal Resource Locator (URL)
webhost, setelah hal tersebut dilakukan selanjutnya mengisikan nama
login dan password website yang didaftarkan, selanjutnya pihak
pendaftar website dapat masuk ke direktori website yang
didaftarkannya.
59
Beberapa penyedia jasa layanan webhosting hanya memberikan akses
melalui FrontPage Editor, pihak yang mendaftarkan website tidak
diijinkan masuk melalui FTP, hanya diijinkan mengedit website yang
didaftarkan melalui FrontPage Editor, webhost seperti ini sebaiknya
dihindari karena biasanya tidak mendukung server-side script dari
website yang didaftarkan.
b. Meng-Upload File Hyper Text Markup Language (HTML)
File HTML harus di upload ke webhost tersebut dengan menggunakan
FTP client, pihak yang mendaftar website harus meletakkannya di
direktori root HTML. Webhost yang ada pada umumnya memiliki
direktori root HTML yang berbeda, untuk mengetahuinya pihak yang
mendaftarkan website dapat menanyakan hal tersebut kepada
webmaster dari penyedia layanan webhosting tersebut, dengan cara
mengirim e-mail pada webmaster dari penyedia layanan webhosting
yang dimaksud, biasanya alamat e-mail dari webmaster tercantum di
website milik webhost yang dimaksud. Untuk meng-apload file
HTML, pihak yang mendaftarkan website tidak perlu melakukan apa-
apa, tinggal meng-upload saja, setelah selesai pihak yang
mendaftarkan website sudah bisa membuka website yang didaftarkan.
Demikianlah langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam mendaftarkan
suatu website, baik itu website pribadi, website suatu perusahaan serta website
milik instansi pemerintah.