Srt Edaran Kadivkum Polri-Pedoman Eksekusi Jaminan Fidusia

					     KEPOLIStAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                  MARKAS BESAR
Jalan TrunojoyoS, Kebayoran Baru, Jakarta 12110                 Jakarta,/^       April 2011
Nomor       : B/ HS^    /IV/2011/Divkum
Klasifikasi: BIASA
Lamplran: -
Perihai     : pedoman      penyuluhan     hukum
             terkait pengamanan pelaksanaan
             eksekusi jaminan fidusia.                                 Kepada

                                                                Yth.   PARA KAPOLDA

                                                                       di

                                                                       Tempat

u.p. Kabidkum.

1.     Rujukan:

       a.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
       b.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
       c.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
       d.   Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
       e.    Undang-Undang    Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
             Indonesia;
       f.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan
            Pembiayaan;
       g.    Peraturan Kapoiri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata
             Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik
             Indonesia,
       h.   Surat Direksi PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Nomor: 018E/NL-Ext/IV/2011 tanggal
            1 April 2011, perihai permohonan perlindungan hukum.

2      Sehubungan     dengan      rujukan    dan   permohonan      perlindungan   hukum
       dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang tergabung dalam ASTRA CREDIT COMPANIES
       (ACC) tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa saat ini meskipun
       sudah diberlakukan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun
       masih ditemukan adanya pengaduan dari pelaku usaha pembiayaan perihai kendala
       dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagai berikut;

       a.   adanya perlawanan dari Debitur (pemberi jaminan fidusia) pada proses
            eksekusi, sehingga rentan menimbulkan konflik antara petugas pelaksana
            eksekusi [External Collector) dengan Debitur yang akibatnya dapat terjadi
            tindak pidana yang menimbulkan kerugian baik jiwa maupun harta benda;


                                                                            b.    adanya
                                             2              SURAT KAPOLRI
                                                            NOMOR :B/''tfVlV/2011/DIVKUM
                                                            TANGGAL:    n.   APRIl  2011


b.   adanya tindakan meianggar hukum pidana yang dilakukan oleh para petugas
     pelaksana eksekusi (External CoHector) jaminan fidusia seperti meiakukan
     tntimidasi ataupun me/akukan tindakan anarki dengan meiakukan perusakan
     aset serta meiakukan kekerasan terhadap debitur, sehingga mengakibatkan
     derita dan kerugian baik jiwa maupun harta benda bagi debitur;

c.   masih ditemukan adanya oknum aparatur penegak hukum yang kurang
     memahami dan mengakut adanya hak isiimewa/diutamakan [preference) bagi
     perusahaan pembiayaan sebagai pemegang hak fidusia untuk dapat meiakukan
     eksekusi secara langsung [parate eksekusi) ketika debitur cidera janji, sehingga
     menganggap tindakan eksekusi langsung yang dilakukan oleh pemegang hak
     fidusia tersebut sebagai tindakan sepihak dan melanggar h u k u m ;

d.   proses eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atas obyek
     jaminan fidusia terkendala, karena jaminan fidusia disita oleh penyidik sebagai
     barang bukti pada kasus pidana yang tidak memiliki keterkaitan dengan
      perusahaan pembiayaan. Setain itu, mengingat lamanya proses hukum yang
      berjalan, sementara adanya keterbatasan fasilitas penyimpanan barang bukti
     yang dimiliki pihak penyidik, sehingga pihak perusahaan pembiayaan
     mengkhawatirkan terjadinya kerusakan atau penurunan niiai jaminan fidusia
     tersebut;
e.   masih adanya pemahaman yang mamandang bahwa pihak Perusahaan
     Pembiayaan yang memberikan kuasa kepada External            Collector untuk
     meiakukan eksekusi jaminan fidusia juga harus dipidana tanpa melihat bukti
     keterkaitan adanya penyertaan pidana dalam kasus pidana yang dilakukan oleh
     External Collector, meskipun     faktanya tidak pernah ada perintah dari
     Perusahaan Pembiayaan kepada External Collector untuk meiakukan tindak
     pidana apapun. Hal ini dibuktikan dengan surat tugas/surat kuasa/Perjanjian
     Kerja Sama External Collector yang melarang adanya tindakan yang melanggar
     hukum, bahkan dalam pembekalan bagi para External Collector secara berkaia
     hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh perusahaan pembiayaan;

f.   adanya potensi terjadinya konflik antara External Collector dengan Debitur,
     pelanggaran hukum pidana oleh External Collector^ dan pemahaman yang
     keliru terhadap mekanisme pelaksanaan elcsekusi langsung terhadap jaminan
     fidusia sebagaimana uraian di atas. cukup membuat khawatir dan menyita
     waktu, perhatian serta sumber daya para pelaku usaha, sehingga dapat
     berdampak pada menurunnya kinerja dan produktifitas pelaku usaha yang
     pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Untuk      mencegah   terjadinya   hal-ha!       tersebut   di atas,    dan menjaga       kondisi
perekonomian     nasional    tetap   kondusif,       maka     perlu    dilakukan     upaya-upaya
pencegahan, diantaranya meialui penyuluhan hukum terkait pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia baik kepada masyarakat ataupun anggota Polri sehingga dapat
mendukung efektifitas pelaksanaan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang                          iaminan
Fidusia.

                                                                            4.     Bersama ini
                                             3         SURAT KAPOLRI
                                                       NOMOR :B/fj^Z./IV/2011/DlVKUM
                                                       TANGGAL:   /T-   APRIL   2011


Bersama m\n pedoman dalam melaksanakan penyuluhan hukum terkait
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sebagai berikut:

a.   pendaftaran       perikatan   fidusia   atas   benda     jaminan   fidusia   ke    Kantor
     Pendaftaran Fidusia (KPF)        oleh perusahaan         pembiayaan selaku       penerima
     fidusia      menimbulkan      konsekwensi      yuridis     perusahaan     mendapatkan
     perlindungan secara yuridis, sehingga perlu dipedomani prinsip-prinsip hukum
     terkait dengan jaminan fidusia sebagai berikut:

     1)        fidusia melekat pada obyek jaminan (prinsip droit de suite)

               Pasal 20 UU Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa jaminan fidusia
               akan tetap mengikuti objek jaminan fidusia di tangan stapapun jaminan
               tersebut berada, meskipun terjadi pengalihan penguasaan           dan
               kepemilikan dari Debitur kepada pihak lain.

     2)    kreditur penerima fidusia didahulukan dari kreditur lain {prinsip droit de
           preference]

               Pasai 27 UU Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa Penerima fidusia
               memiliki    hak    yang   didahulukan    terhadap   Kreditur  lainnya.
               Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak
               Penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil
               eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang
               didahulukan dari Penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan
               dan atau likuidasi Pemberi fidusia.

     3)        pengalihan jaminan selama masa kredit diancam pidana

               Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan Undang-undang
               memberikan ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara bagi
               Debitur yang mengalihkan jaminan kepada Pihak Ketiga tanpa seijin
               penerima fidusia.

     4)    sertipikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial
           Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa sertipikat
           fidusia yang diterbitkan oleh KPF sebagai bukti diikatnya suatu obyek
           jaminan secara fidusia memiliki kekuatan eksekutorial atau dapat
           dilakukan dieksekusi sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang
           telah berkekuatan hukum tetap.

     5)        kreditur bisa meiakukan eksekusi jaminan fidusia              secara    langsung
               [parate eksekusi)

               Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa
               pemegang hak fidusia dapat meiakukan eksekusi secara langsung tanpa
               meialui pengadilan apabila Debitur cidera janji.


                                                                               6} debitur,
                                  ^          SURAT KAPOLRI
                                             NOMOR : B/f^yg/lV/2011/DlVKUM
                                             TANGGAL:   (t-   APRIL   2011


6)    debitur wajib menyerahkan jaminan fidusia saat eksekusi
      Pasa! 30 UU Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa              Debitur
      yang    cidera janji wajib menyerahkan        objek jaminan fidusia
      pada    saat   Kreditur    meiakukan    eksekusi    secara langsung.
      Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan, dalam hal Pemberi Fidusia
      tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada
      waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima fidusia berhak mengambil benda
      yang menjadi objek jaminan fidusia dan BpahWa per}u dapat meminta
      bantuan pihak yang berwenang.

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara langsung oleh perusahaan
penerima fidusia ketika Debitur cidera janji (tidak membayar angsuran) dapat
dilakukan oleh Kreditur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1)   terhadap Debitur yang lupa membayar angsuran dilakukan upaya
     penagihan terlebih dahulu baik meialui telepon, surat dan kunjungan
     yang intinya mengingatkan agar Debitur meiakukan pembayaran secara
     tepat dan teratur sesuai perjanjian kredit;

2)   terhadap Debitur yang tidak mampu membayar dikarenakan mengalami
     permasalahan pembayaran yang nyata, maka perusahaan pembiayaan
     dapat memberikan kebijakan berupa rescheduling pembayaran hutang,
     peiunasan dipercepat dengan pengurangan denda, dan/atau memberikan
     kesempatan untuk dilakukan pengalihan hutang kepada Pihak Ketiga yang
     diketahui dan disetujut Kreditur;

3)   terhadap Debitur yang tidak mau membayar dikarenakan memang tidak
     bersedia membayar dengan aiasan di luar alasan sebagaimana tersebut di
     atas, meskipun telah dilakukan pendekatan dan pemberian kebijakan
     agar dapat memenuhi kewajibannya, terlebih jika             perusahaan
     pembiayaan melihat adanya Itikad tidak baik dari Debitur seperti
     pemalsuan dokumen persyaratan kredit dan/atau pengalihan jaminan
     pada Pihak Ketiga tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan maka
     perusahaan    pembiayaan     dapat    meiakukan     eksekusi    dengan
     memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

dalam hal pelaksanaan eksekusi langsung oleh perusahaan penerima fidusia
terkendala akibat adanya permasalahan sebagaimana uraian di atas, untuk
meminimaiisir terjadinya konflik dan pelanggaran h u k u m p'\da(\ dihimbau agar
kesatuan kepolisian terdekat meiakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1)   memberikan pemahaman kepada debitur mengenai hak, kewajiban dan
     konsekwensi yuridis apabila debitur tidak m e m a t u h i ketentuan-ketentuan
     daiam UU Nomor 42 Tahun 1999;
2)   memberikan     bantuan    pengamanan      pelaksanaan     eksekusi   dengan
     mempedomani ketentuan Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999 beserta
     penjelasannya dan Pasal 15 ayat (1) buruf      I UU Nomor     2 Tahun 2002
     tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
                                                              3)   meiakukan
                                               5          SURAT KAPOLRI
                                                          NOMOR : B/f^:2/IV/201iyDIVKUM
                                                          TANGGAL:         APRJL   2011


             3)   meiakukan penyidikan       terhadap debitur yang  dengan    sengaja
                  memaisukan dokumen persyaratan kredit dan/atau mengalihkan jaminan
                  fidusia secara melawan hukum dengan mempedomani ketentuan-
                  ketentuan sebagai berikut:

                  a)    KUHP, antara lain Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266;
                  b)    UU Nomor 42 Tahun 1999, antara lain Pasal 35 dan Pasal 36.

             4)   meiakukan penyidikan secara profesional dan obyektif terhadap
                  pelaksana eksekusi jaminan fidusia [External Collector) yang meiakukan
                  tindak pidana, dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan-
                  ketentuan sebagai berikut:

                  a)    KUHP, antara lain Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), Pasa! 200, Pasa!
                        406 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 408, Pasal 410, dan Pasal 412;
                  b)    UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan
                  c)    Peraturan Kapoiri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan
                        Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.

5.   Agar arahan ini dapat dijadikan pedoman dalam meiakukan penyuluhan hukum, dan
     dalam hal ini Ka dapat bekerja sama dengan Dir Reskrimsus, Dir Reskrimum,
     Dir Samapta dan Kabid Humas untuk mensosialisasikan dan mendistribusikan arahan
     ini kepada anggota dijajarannya. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hambatan
     dan kendala, Ka dapat berkoordinasi dengan Kadivkum Polri meialui nomor telepon
     0217218065 atau alamat email divbinkumpolri@yahoo.co.id.

6.   Demikian untuk menjadi maklum.


                                   a.n.'KaPALA KEPOLIStAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                                                      •.KADIVKUM




Ternbusan:                                    t)rs.XlUDJl WALUYO. 5.H.. M . M .
                                                   ISPEKTURJENDERAL POLISI
1. Kapoiri.
2. Irwasum Polri.
3. Kabareskrim Polri.
4. Kabaharkam Polri.
5. Kabaintelkam Polri.
6. Kadivpropam Polri.
7. Kadivhumas Poiri.
8. Para Kapolda.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:896
posted:11/14/2011
language:Malay
pages:5