Penafikan Bencana Dampak Lingkungan di Perairan Teluk NusaWere dan
Pangandaran
Oleh :
Prof. Sugandar Sumawiganda, Ir., M.Sc., Ph.D.
DPKLTS dan CBDI
Pendahuluan
Tampaknya masyarakat telah dibuat bodoh dengan analisis estorik yang dihasilkan
para pakar yang pikirannya rabun dekat pada issue dampak Lingkungan Perairan
Pangandaran. Coba bayangkan dengan akal sederhana saja, 6 juta ton sediment
apung (suspension sediment) dan sediment kasar (pasir) akan dimuntahkan di teluk
Nusa Were oleh sodetan Citanduy. Teluk ini kapasitasnya kecil, tidak lebih besar
dari 4 km persegi dengan kedalaman rata-rata 2-4 m. Taruhlah 4 m, maka
kapasitasnya hanya 160.000 m kubik, atau sekitar 288.000 ton padahal beban
sedimen total adalah 6 juta ton pertahun. Jadi dalam waktu satu tahun saja teluk ini
akan hilang oleh endapan pasir dan lumpur menjadi lahan basah berlumpur sejauh
mata memandang di seluruh teluk NusaWere. Sedimen apung yang kandungannya
lebih unggul ketimbang sediment pasir dan lebih ringan akan mengendap lambat
dalam lingkungan air jeda seperti misalnya di laguna. Dalam lingkungan air payau
atau asin ia akan mengendap lebih cepat, karena muatan listrik negatif tanah liat
akan menangkap ion-ion metal positif yang kaya dikandung oleh air laut.
Penggabungan padatan liat yang permukannya bermauatan negative oleh ion-ion
positif membuat butiran liat netral, dan mudah menggumpal bila bersentuhan
dengan sesamanya. Penggumpalan akan meningkatkan berat gumpalan padatan
liat yang mengakibatlan pengendapan yang lebih cepat. Itulah yang terjadi di
Laguna Segara Anakan, dan itulah yang dinantikan akan terjadi di teluk NusaWere.
Tentu saja kekeruhan air laut akan mengancam kelestarian habitat di NusaWere,
termasuk habitat terumbu karang. Bencana ecosystem pantai dan perairan di Teluk
NusaWere menjadi suatu keniscayaan.
Tetapi skenario pencemaran pantai tidak berhenti di NusaWere. Manakala
sedimen dimuntahkan arus laut yang diimbuh (induced) oleh ombak di musim timur
di mana angin bertiup kencang dari benua Australia, maka refraksi dan defraksi
ombak oleh kehadiran Tanjung NusaWere akan menggusur air yang keruh oleh
sedimen apung ini ke arah Barat menuju pantai Pangandaran. Memang akan terjadi
suatu pertukaran massa air (water mass exchange) antara massa air yang
dimuntahkan sungai Citanduy dengan massa air samudera Indonesia yang rumit
yang hanya dapat disimulasikan dengan model komputer yang rumit. Model ini
diperlukan bila ilmuwan ingin menguji secara kuantitatif perubahan hidrodinamika
pantai dan teluk NusaWere dan Pangandaran oleh sodetan Citanduy. Meskipun
teknologi ini rumit tetapi bukan hal yang tak dapat dilakukan untuk meyakinkan
public bahwa suatu scenario melalui model yang piawai telah dilajukan secara
kuantitatif dan meyakinkan. Sepantasnya BPPT, LIPI dan KLH mengambil inisiatif ke
1
arah ini. Tetapi bila kebijaksanaan ini diambil, jangan mengambil konsultan-
konsultan asing, kerjakan oleh keahlian dan kepakaran dalam negeri yang
sebetulnya cukup akhli dalam bidang ini!.
Pemodelan ini perlu tetapi belum cukup. Kita dapat menafsirkan perilaku
dispersi dari sediment apung dari photo-photo satelit. Dapat disimak dari photo
satelit, bahwa dispersi sedimen apung melebar sampai 4-5 km, ke-rah selatan dari
mulut laguna dan pada jarak sekitar 10 km dari pantai sudah melemah
konsentrasinya dan melebur dengan massa air lautan Hindia. Penafsiran photo ini
harus sangat hati-hati, pertama tanggal, jam dan menit pengamatan yang harus
dikaitkan dengan debit banjir, arus pasang surut, angin dan ombak saat itu.
Tampaknya potret satelit saat waktu itu bersamaan dengan saat surut, di mana
kecepatan surut cukup kencang (9 m/detik) dan dengan kekencangan aliran
semacam itu mengakibatkan disperse aksial cukup bermakna dibandingkan dengan
dispersi sediment dalam arah melintang. Maka diperlukan urutan rekaman bukan
sesaat tetapi paling tidak 24 jam!. Karena itu pernyataan team Konsultan
ADB/SACDP diragukan kesahihannya. Cara lain adalah menempatkan beberapa
stasion pengukur kecepatan yang berbasis pada teknologi LDA (Laser Doppler
Anemometer), dan alat pengukur penetrasi cahaya di sekitar Tanjung NusaWere.
Dengan pengukuran ini akan dibuktikan bahwa arus yang dibangkitkan ombak dapat
sangat bermakna (significant) seperti dengan mudah dapat diramalkan melalui
model matematika refraksi dan defraksi ombak yang menerpa Tanjung NusaWere.
Kita telah menguraikan analis kualitatif yang cukup professional berbasis
pada ilmu yang terdepan, silahkan simak dan sanggah secara objektif dan terbuka
dalam forum profesional maupun popular.
Skenario Pantai dan Teluk Nusawere dan Pangandaran
NusaWere sekarang sudah merupakan tanjung sehingga menutup sedimen
yang dimuntahkan oleh sungai Citanduy masuk ke Teluk Pangandaran. Inilah
pengaruh proses pembentukan tombolo yang dibangkitkan oleh arus-arus
hidrodinamik ombak yang menerpa “pulau” NusaWere. Setelah “leher” NusaWere
terbentuk, maka sediment dasar (pasir) yang berasal dari sungai Citanduy,
terhalang tetapi pada waktu banjir arus sungai yang bertepatan dengan surut laut,
maka arus ini cukup kuat sehingga sediment pasir dapat sampai di ujung tanjung
NusaWere. Bila telah sampai diujung maka arus yang diimbuh ombak membelokan
pasir ke Teluk NusaWere. Menurut DR. IR. Cahyono dari PAU-Hidrodunamika ITB,
pasir endapan muda berasal dari proses ini yang berlangsung terus, dengan laju 5
m/tahun. Pembuktian “hipotesis” sangat mudah dan murah yaitu dengan teknik
perunutan radioisotope yang bukan hal yang baru bagi BATAN (Badan Tenaga
Atom Nasional-LIPI). Bila pasir sekarang sewaktu-waktu dapat masuk (tidak setiap
waktu) ke teluk Pangandaran, apa yang terjadi dengan sedimen apung saat ini?
Sedimen apung yang ringan meskipun telah membentuk gumpalan oleh kiprah
elektro-kimiawi air laut, ia akan dengan mudah digusur kembali melaui selat Nusa
Kambangan ke Sagara Anakan, sebelum sempat ikut dengan arus ombak (memang
sebagian ada juga tetapi jumlahnya sangat marjinal). Photo-photo satelit
membuktikan ini.
2
Bagaimana dengan hipotesis para akhli ADB yang menyatakan bahwa
endapan pasir dan apungan akan masuk di palung samudera Indonesia? Pendapat
ini sangat diragukan kebenaran ilmiahnya. Pertama memang tenaga arus (stream
power) dari banjir Citanduy sangat bermakna. Pada saat surut energi aliran
diperkirakan sekitar paling sedikit 2 juta Joule/detik atau sekitar 2 MW. Tetapi
pertama-tama kepadatan energi menurun oleh bentuk muara yang lebarnya 200 m,
sehingga kerapatan energi menjadi 10 KW/m lebar muara. Energi ini dipancarkan ke
massa air yang sangat-sangat besar. Bila air laut dianggap jeda simulasi aliran akan
memberikan berapa jauh “awan sediment apung” akan sampai ke laut dan berapa
jauh dispersi oleh kiprah difusi akan terjadi. Awan ini disebut “plume” dalam istilah
teknis. Bila banjir bertepatan dengan surut laut maka awan ini akan bergerak lebih
jauh lagi, tetapi proses pencampuran galau (turbulence mixing) difusi dan konveksi
akan mendispersikan apungan sehingga tidak lagi tampak. Tampilan photo satelit
yang tersedia diperkirakan terjadi pada waktu surut memperlihatkan plume sampai
pada jarak 10 km dari pantai, dan melebar sampai 5 km kesamping. Sayang tidak
ada photo satelit yang berikutnya di mana kita dapat merunut proses gerakan awan
(plume) ini dalam kondisi musim timur dan laut pasang. Dalam kondisi ini kita dapat
memastikan bahwa awan akan membelok kearah iobarat ke perairan Pangandaran.
Meskipun tidak begitu jelas, photo satelit menampilkan awan tipis yang berasal dari
muntahan sungai Citanduy sampai ke tombolo Pangandaran. Bila diukur konsentrasi
sediment apung ini boleh jadi kurang dari 50 mg/liter, sehingga tidak mengganggu.
Karena itulah Pangandaran tetap aman dalam keadaan sekarang. Tetapi tidak untuk
SA (Segara Anakan). Pada waktu pasang energi pasang akan membangkitkan
kecepatan aliran pasang di pantai untuk kedalaman 10 m sebesar gh di mana h
kedalam air dari duduk tengah muka air laut, atau sekitar 9,9 m/detik arus surut.
Arus pasang akan lebih kecil karena melawan arus banjir sungai Citanduy, tetapi
tetap lebih besar, sehingga pada waktu banjirpun, aliran berbalik arah kearah hulu
masuk di laguna SA dan S. Citanduy. Ini menyirat arus pasir dan sediment apung
berbalik arah masuk di laguna.
Skenario akan berubah sama sekali bila sungai Citanduy bermuara di
NusaWere. Sejarah pengendapan pelumpuran, pengotoran laut yang biru yang
terjadi di laguna akan terjadi pula di teluk NusaWere dan Pangandaran. Cermati
luas teluk NusaWere/Pangandaran hanya sekitar 60-70% dari luas laguna Sagara
Anakan tahun 60-an. Berapa lamakah pengotoran ini akan sampai di Pangandaran?
Mahasiswa pasca sarjana akan tahu bahwa kecepatan arus yang diimbuh ombak
yang disebut arus ombak-pantai (longshore wave current) adalah suatu gerak
berkala yang berpadanan dengan terpaan ombak. Teknologi pengukuran sudah
sangat maju untuk mengukur arus ini, tetapi dengan cara simulasi model energi
ombak dapat dihitung bahwa kecepatan maksimumnya sekitar 0,70 cm/detik,
sedang kecapatan maksimum arus pasir yang berasal dari sodetan Citanduy
sebesar 90 cm-kubik/detik.cm atau 1 liter/detik.m atau 60 m-kubik/hari.m. Suatu
sabuk yang aktif mengalirkan angkutan pasir ini terletak sedikit kea rah darat dari
garis ombak pecah. Jarak antara Tanjung Pangandaran dengan Tanjung NusaWere
sekitar 20 km, maka pasir Citanduy akan sampai ke Pangandaran dalam waktu
sekitar 66 hari. Demikian pula sediment apung dalam waktu sekitar 66 hari akan
sampai di Pangandaran. Tentu saja karena pengaruh disperse, mula-mula
3
kekeruhan ini tidak terlalu mengganggu, tetapi dalam waktu satu tahun kekeruhan
akan terasa. Konsentari kekeruhan akan bernilai sekitar 0.03 kg/m-kubik padatan
atau sekitar 30 gram/1000 liter atau 0.03 mg/liter dalam tahun pertama. Tetapi
kekeruhan akan terus meningkat sampai mencapai sekitar lebih dari 500 mg/liter,
setara dengan kekeruhan pantai utara pulau Jawa!. Dan hal ini suatu keniscayaan.
Ada teori yang mengatakan bahwa karena pertukaran massa air antara perairan
pantai dan lautan, maka Lumpur yang mengapung akan tersedot ke lautan
Indonesia. Pendapat ini tidak didukung oleh teori hidrodinamika pantai, dan tidak
perlu berteori, lihat saja pantai Utara P. Jawa di mana pantai berlumpur bukan
berkurang tetapi terus bertambah jauh ke arah laut Jawa.
Jalan keluar: Alternatif Pemecahan
Jalan keluar yang anggun dan visioner menjangkau jauh masa depan
ketahanan bangsa adalah penemuan kembali praktek pertanian di daerah
pegunungan dan perbukitan (reinventing the upland agriculture). Analisis
membuktikan bahwa sediment apung yang membangkitakan pendangkalan di
Laguna Sagara Anakan dan bukan sediment dasar-pasir. Karena itu sumber dari
sedimen apung harus dicegah di hulu di daerah tangkapan sungai Citanduy (6 juta
ton/tahun total) dan sungai-sungai yang berumuara di Laguna Sagara Anakan di
Provinsi Jawa Tengah (1 juta ton/tahun total). Sekarang ini dari segi penggarapan
lahan, budidaya pertanian di daerah hulu sangat tidak efisien sehingga
menimbulkan kerusakan bunga tanah (yang mengandung mineral dan njasad renik),
membangkitkan erosi tanah dan memproduksi sedimen apung (washload) yang
dibawa aliran limpasan ke sungai. Salah satu praktek budidaya yang menimbulkan
aliran limpasan yang besar adalah budidaya kentang. Petani menanam kentang di
lereng-lereng dengan alur air hujan yang dibangun searah dengan lereng.
Tujuannya agar air hujan cepat keluar dari gundukan tanah di mana kentang
ditanam agar tidak terjadi pembusukan oleh kelengasan tanah yang berlebihan.
Petani kentang sangat takut kelebihan kelengasan air dan rasanya sulit untuk
membujuk agar digunakan alur yang agak melintang arah lereng, sehingga tidak
terjadi limpasan yang besar dan “wash load” yang tinggi. Karena itu perlu teknologi
pencegatan aliran limpasan dan erosi dengan membangun saluran pencegat
horizontal di mana seluruh limpasan diserap kedalam tanah dan mengisi kembali air
tanah, dan menangkap sediment apung. Tentu saja alur ini harus dipelihara.
Ada lima tindakan yang paling mendasar untuk menciptakan “zero washload”:
1. Melindungi perlepasan butir tanah oleh hantaman butir air hujan.
Perlindungan ini mudah sekali dengan memanfaatkan sampah yang
dirajang atau tidak dan dipasang diatas lahan pertanian yang siap
tanam. Atau menggunakan plastic seperti banyak dilakukan petani
tomat dan cabai. Di Eropa dan Amerika praktek ini dilakukan juga
untuk mencegah pengeringan lahan dan menjaga kelembaban
(mulching).
2. Membuat tanah pertanian gembur dengan cara cukup mengandung
bahan organic sehingga struktur berongga-rongga (poreus). Tanah
4
seperti ini dapat menyerap air hujan tanpa membangkitkan aliran
limpasan permukaan (aliran Horton).
3. Permukaan tanah dimodifikasi dengan pekerjaan pemindahan tanah
minimum, sehingga membentuk undak-undak menuruti contour
permukaan lahan dengan alur tempat menyimpan air hujan pada tepi
gawir. Dengan cara ini tidak setitikpun air limpasan terbentuk. Semua
air hujan masuk ke tanah dan memperkaya aur tanah yang akhirnya
keluar sebagai mata air atau merembes dari keliling alur sungai di
pegunungan.
4. Menanam pada tepi-tepi lahan pertanian di pegunungan yang
menahan butiran tanah yang terbawa air hujan. Ini sebagai
pertahanan lini kedua dari tindakan 4, dan akan sangat efektif pada
awal “zero-washload-program” dari daerah pertanian.
5. Di daerah dataran banjir dengan budidaya sawah, pada waktu
pengolahan lahan di mana lahan diaduk-aduk sehingga air menjadi
bsangat keruh, maka air tidak boleh keluar dari sawah dan masuk di
jaringan pembuang.
Semua butir-butir di atas sangat penting dan dipastikan seperti pisau bermata
dua, yaitu pertama mengurangi volume banjir—bahkan banjir dapat dihilangkan--
kedua menambah cadangan dan kemantapan air tanah di satuan wilayah sungai,
dan ketiga air sungai jernih tidak lagi membawa padatan tanah liat (wash load).
Alternatif ini menyelesaikan masalah di bagian hilir daerah tangkapan secara secara
komprihensif dan all out, dan sekaligus menolong kemiskinan masyarakat pertanian
di pegunungan, tanpa mengutak-atik fitrah sungai Citanduy.
Sekarang dihembuskan mitos bahwa kegagalan pemerintah (yang notabene
didukung biaya dari Bank Dunia) dari tahun 70-an sampai tahun 90-an untuk
program ini disebabkan karena masyarakat yang tidak kooperatif. Tidak ada bukti
tentang ini, dan tidak ada akuntabilitas publik kemana larinya uang-uang pinjaman
yang diperuntukan untuk melaksanakan program ini, khususnya di kawasan hulu
sungai Citanduy. Perhitungan oleh team ahli ADB/SACDP menyatakan bahwa
perbaikan pertanian di hulu sungai lebih mahal tidak saja bias, tetapi juga mereka
tidak mengerti keadaan di lapangan yang merupakan kunci semua proyek publik.
Dapat diramalkan bahwa bila tindakan pengamanan hulu dilakukan sehingga
terjadi “zero washload”, maka kondisi ecosystem hidro-bio-fisik laguna Sagara
Anakan akan pulih seperti tahun 50-an. Dan laguna payau yang asli seperti tahun
50-an – bukan laguna dengan ecosystem laut seperti yang akan terjadi bila bekalan
air tawar dari S. Citanduy dihilangkan – akan terjadi dan mantap. Dan angkutan
sungai melaui Majingklak ke Sidanegara tetap terpelihara. Ramalan konsultan
ADB/SACDP tentang kembalinya ecosystem laguna seperti tahun 50-an tampaknya
bertentangan dengan akal sehat.
Alternatif kedua adalah yang dalam rekayasa disebut “colmatage”, yaitu
mengendapkan sedimen apung (wash load) di rawa-rawa lahan basah secara alami.
Dengan cara ini kita menuhurkan rawa Lakbok yang luas menjadi daerah
permukiman baru dan daerah pertanian. Praktek ini telah digunakan oleh
pemerintah colonial Belanda di Tulung Agung Kediri, sebelum terpwongan banjir
5
yang mengalirkan banjir sungai Brantas ke samudra Indonesia. Alternatif kedua
sebenarnya merupakan penyelesaian yang anggun, sayangnya dengan
membangun tanggul Citanduy rawa Lakbok sekarang tidak lagi dapat mensaranai
program “colmatage”.
Dengan demikian yang tersisa adalah menggunakan eco-rekayasa untuk
memanfaatkan setiap cekungan menjadi resapan tanah, dan modifikasi setiap lahan
kritis yang menjadi sumber erosi, sehingga tercapai zero washload.
Akuntabilitas Publik
Siapakah yang paling bertanggung jawab, bila penafikan yang begitu jelas tentang
dampak bencana lingkungan Pangandaran yang telah begitu saja diabaikan dan
disentuh dengan cara yang tidak professional oleh para konsultan ahkli
ADB/SACDP terjadi menurut skenario DPKTLS dan CBDI? Yang paling
bertanggung jawab adalah pemerintah yang memberikan restu, termasuk
perangkat-perangkat yang seharusnya secara proaktif menguji proyek-proyek publik
yang berdampak jangka panjang seperti BAPPENAS, KLH, pusat-pusat penelitian
seperti LIPI dan BPPT. Apakah instansi-instansi ini telah secara teliti membaca
seluruh laporan konsultan ADB sebanyak 7 jilid secara kritis? Kemudian juga ikut
bertanggung jawab adalah DPR, DPRD Jawa Barat dan terutama eksekutif dan
DPRD Kabupaten Ciamis. Kemudian juga Team Kaji Ulang yang tidak teliti melihat
dampak lingkungan kepada Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Akhirnya ikut
bertanggung jawab secara moral adalah para cendekiawan yang dalam bidang
kelautan dan lingkungan yang tidak ingin terlibat.
Epilogue
Bila anda terbang di atas pantai Utara Jawa Barat, maka awan lumpur membentang
sejajar pantai seperti sabuk kecoklatan sekitar 2 sampai 5 km kearah laut. Secara
umum pantai utara maju kearah utara oleh sediment yang dimuntahkan sungai-
sungai. Tidak sepotong pantaipun bebas dari endapan Lumpur ini. Tetapi bila anda
terbang di pantai selatan sabuk awan Lumpur ini tipis bahkan seringkali tidak
kelihatan. Pertanyaannya mengapa demikian? Pertama sungai-sungai yang
mengalir ke selatan kecuali sungai Citanduy dan sungai Serayu adalah sungai-
sungai kecil sehingga angkutan sedimennya juga kecil. Tetapi pengaruh yang paling
penting adalah pengaruh dispersif oleh ombak yang kuat. Berbeda dengan sungai
Citanduy, daerah hulu Kali Serayu tidak separah daerah hulu sungai Citanduy,
sehingga angkutan sediment apungannya juga nisbi kecil dibandingkan dengan
sungai Citanduy. Tetapi yang paling menentukan adalah waduk Mrica di hulu K.
Serayu, sehingga sediment diendapkan di waduk tersebut. Sedang di bawah waduk
Mrica tanahnya lebih landai sehingga juga erosinya lebih sedikit. Bila Kali Serayu
memuntahkan erosi sediment sebanyak S. Citanduy (6 juta ton/tahun) maka
scenario Pangandaran akan terjadi di teluk Penyu. Tetapi 4xlebih lambat, sebab
luas teluk penyu= 2 x luas teluk Pangandaran Parigi.
Bandung, 22 Januari 2003
6