Docstoc

PENGELOLAAN HUTAN DAERAH Endang Suhendang

Document Sample
PENGELOLAAN HUTAN DAERAH Endang Suhendang Powered By Docstoc
					                            PENGELOLAAN HUTAN DAERAH

                                             Oleh :
                            Prof. Dr. Ir. Endang Suhendang, M.Sc.


Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati
yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya
tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Dengan
demikian maka pengurusan hutan mengandung arti pengurusan ekosistem (hutan) dan
pengelolaan hutan mengandung arti pengelolaan ekosistem (hutan).

Pengelolaan yang berbasis ekosistem merupakan tindakan pengelolaan yang dilakukan dengan
berlandaskan kepada pendekatan yang bersifat utuh (holistic), lengkap (comprehensive) dan
terpadu (integrated) dengan berpedoman kepada (Helms, 1998) : pertama, tujuan atau tujuan-
tujuan yang tegas; kedua, pelaksanaan yang berlandaskan kepada kebijakan, tata cara (protocol)
dan praktek-praktek yang tepat; dan ketiga, proses yang bersifat adaptif melalui proses
monitoring dan penelitian ilmiah untuk mendapatkan pemahaman terhadap proses interaksi
ekologis yang diperlukan dalam melestarikan ekosistem.

Dengan pemahaman seperti itu, maka pengelolaan hutan seyogyanya dilaksanakan dengan
berlandaskan kepada azas-azas dan norma-norma tertentu, baik yang bersifat universal (umum)
maupun yang bersifat khusus (spesifik).


Azas-Azas dalam Pengelolaan Hutan

A. Konsepsi akademis

Menurut konsepsi akademis pengelolaan berbasis ekosistem, yaitu : pertama, Landasan
pendekatan : Utuh (holistic), Lengkap (comprehensive), Terpadu (intergrated), Prinsip
Kelestarian atau Berkelanjutan (sustainability); kedua, Pelaksanaan berpedoman kepada :
Tujuan yang tegas, Kebijakan, tata cara dan praktek-praktek yang tepat, Proses yang bersifat
adaptif.
B. Nilai-nilai universal yang disepakati secara internasional

Bersumber dari berbagai konvensi internasional yang bersifat mengikat dan konsensus
internasional yang walaupun bersifat tidak mengikat tetapi sangat penting untuk diikuti untuk
menjaga nama baik Indonesia di mata internasional, telah diperoleh nilai-nilai universal yang
seyogyanya dipegang dalam pengelolaan hutan di dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa
konvensi dan konsensus internasional yang berhubungan dengan kegiatan pengurusan hutan
adalah :

   1.   Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup (1972)
   2.   Deklarasi Kehutanan Yokohama (1991)
   3.   Deklarasi Paris (1991)
   4.   Deklarasi Rio (1992)
   5.   Agenda 21 yang berhubungan dengan Kehutanan (1992)
   6.   Konvensi Perubahan Iklim (1992)
   7.   Konvensi Keanekaragaman Hayati (1992)
   8.   Prinsip-prinsip Kehutanan menurut KTT Bumi (1992)
     9. Inisiatif Bandung bagi Kemitraan Global dalam Pembangunan Hutan Terlanjutkan (1993)
     10. Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Langka untuk Satwa dan
         Tumbuhan Liar (CITES). Disahkan melalui KEPPRES Nomor 43 Tahun 1978.
     11. Konvensi tentang Lahan Basah Dipandang dari Kepentingan Internasional, Khususnya
         Sebagai Habitat Burung Air (Konvensi Ramsar). Disahkan melalui KEPPRES Nomor 48
         Tahun 1991.
     12. Konvensi PBB untuk Memerangi Proses Penggurunan atau Disertifikasi. Indonesia telah
         meratifikasi konvensi ini pada tanggal 31Agustus 1998.

Inti dari berbagai konvensi dan konsensus internasional tersebut adalah perlunya
penyelenggaraan pengurusan hutan yang berlandaskan kepada prinsip pengelolaan hutan secara
lestari atau Sustainable Forest Management (SFM). Dalam prinsip ini, pengelolaan hutan
ditujukan untuk tercapainya optimalisasi fungsi-fungsi produksi (ekonomi), ekologi (lingkungan),
dan sosial-budaya secara berkelanjutan.


C. Azas-azas dalam pengurusan hutan sebagai bagian dari sumberdaya alam hayati
   di Indonesia

1. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 3) :
   a. Azas tanggung jawab negara
   b. Azas berkelanjutan
   c. Azas manfaat
2. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem-nya
   (Pasal 2) :
   Azas : pelestarian kemampuan dan          pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan
          ekosistemnya secara serasi dan seimbang
3.      UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Pasal 2) :
     a. Azas pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan
        berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan
     b. Azas keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum
4.    UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah :
     Tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang azas pemerintahan daerah, akan tetapi dari
     isi yang terdapat di dalamnya dapat diperoleh gambaran tentang adanya prinsip pelimpahan
     wewenang (dekonsentrasi) dan penyerahan wewenang (desentralisasi) dalam kerangka
     Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.   UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
     Daerah (Pasal 2) :
     a. Penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dibiayai atas
        beban APBD.
     b. Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah
        Propinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.
     c. Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah
        dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban APBN.
     d. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau
        penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota
        diikuti dengan pembiayaannya.


6.      UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :
     a. Pasal 2 : Penyelenggaraan kehutanan berasaskan :
            1)            manfaat dan lestari
            2)            kerakyatan
            3)            keadilan
            4)            kebersamaan
            5)            keterbukaan
            6)            keterpaduan
     b. Pasal 11 (2) : Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara :
        1)      transparan
        2)      bertanggung-gugat
        3)      partisipatif
        4)      terpadu
        5)      memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah


Pengoperasionalan Konsep Akademis, Nilai Universal, Azas-azas Pengurusan Hutan
dalam Pelaksanaan Pengurusan, dan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Keseluruhan butir-butir aturan yang tertuang dalam konsep akademis, nilai-nilai universal dan
azas-azas dalam undang-undang yang berhubungan dengan pengurusan hutan di Indonesia
selanjutnya perlu dijabarkan kepada aturan-auran teknis yang bersifat operasional yang dapat
dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengurusan hutan pada tingkat yang paling
operasional di lapangan. Penjabaran ini dapat dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan,
yaitu :
1. Pendekatan dalam menganalisis permasalahan
2. Pelaksanaan kegiatan perencanaan
3. Pelaksanaan pengelolaan pada tingkat kesatuan pengelolaan operasional (Kesatuan
    Pengelolaan Hutan)
4. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan
5. Mekanisme proses perumusan kebijakan pada berbagai tingkat kegiatan dalam butir 2, 3,
    dan 4 di muka.

Gambaran mengenai operasionalisasi keseluruhan butir-butir aturan dimaksud adalah
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.
Kerangka pemikiran pada Tabel 1 masih bersifat konsep mentah, hasil pemikiran penulis, yang
masih dapat diperdebatkan dan perlu penyempurnaan. Akan tetapi beberapa bentuk kesatuan
analisis dalam perencanaan kehutanan dan pengelolaan hutan yang penulis ajukan dalam konsep
tersebut kiranya dapat dipergunakan untuk kepentingan praktek pengurusan hutan, yaitu :
A. Bioregion
B. Daerah Aliran Sungai (DAS)
C. Kesatuan Komoditas Produksi Barang dan Jasa Hasil Hutan
D. Kesatuan Wilayah Sosial-Budaya
E. Kesatuan Wilayah Administrasi Pemerintahan

Apabila disajikan dalam bentuk Denah Ven, maka bentuk interaksi antar kesatuan (A, B, C, D,
dan E) tersebut adalah sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.
Tabel 1. Pengoperasionalan aturan-aturan konsep akademis, nilai-nilai universal dan azas
pengurusan dan pengelolaan hutan di Indonesia

                                                  Komponen                     Peran dalam
 Aspek dalam
                  Komponen       Karakteristi    Kunci Karak-    Satuan         Kegiatan       Tahapan        Keluaran yang
 Pengelolaan
                   Fungsi         k Fungsi          teristik     Wilayah       Pengurusan      Kegiatan        Diharapkan
 Hutan Lestari
                                                   Fungsi                         Hutan
 I. EKOLOGI      1. Biodiver-   1.1. Penga-     Kehomogenan     Bioregion   1. Satuan        1. Penguku-   1. Hutan tetap yang
                                                   Komponen                         Peran dalam
Aspek dalam
                 Komponen         Karakteristi    Kunci Karak-     Satuan            Kegiatan          Tahapan         Keluaran yang
Pengelolaan
                  Fungsi           k Fungsi          teristik      Wilayah          Pengurusan         Kegiatan         Diharapkan
Hutan Lestari
                                                     Fungsi                            Hutan
  LING-            siti               wetan      dalam Flora,                       analisis            han            telah dikukuhkan
  KUNGAN)                             Habitat    Fauna, & Tipe                      dalam               hutan          dalam setiap Bio-
                                                 Ekosistem                          perencanaan      2. Penata-        region
                                                                  Bioregion      2. Arahan              gunaan      2. Kawasan hutan
                                                                                    preskripsi          hutan          konservasi yang
                                 1.2. Penyim      Tegakan                           pengelolaan         Penguku-       telah dikukuhkan
                                      pan         Hutan                                                 han            dalam setiap Bio-
                                      karbon                                     1. Satuan              hutan          region
                                                                                    analisis da-                    3. Arahan
                                                                                    lam                                pengelolaan
                                                                                    perencanaan                        hutan konserva-
                                                                                 2. Arahan                             si
                                                                                    preskripsi
                                                                                    pengelolaan
                2. Hidroo-       2.1. Pengen      Bentang          DAS           1. Satuan           1. Penguku- 1. Kawasan hutan
                   orologi            dalian      alam satu                          analisis da-       han hutan    lin-dung yang
                                      kuali-      siklus air                         lam             2. Penatagu-    telah dikukuhkan
                                      tas &                                          perencanaan        naan         dalam setiap DAS
                                      sik-lus                                    2. Satuan              hutan     2. Arahan
                                      air                          DAS               perencanaan     3. Pembentu     pengelola-an
                                                  Idem                           3. Arahan              k-an         hutan lindung
                              2.2. Pemeli-                                           preskripsi         kesatuan
                                   haraan                                            pengelolaan        pengelola
                                   kesu-                                                                an hutan
                                   buran
                                   tanah &
                                   pengen
                                   -dalian
                                   erosi
II. EKONOMI     1. Komoditi    Produksi           Kehomogena      Hamparan       1. Kesatuan         1. Penguku 1. Kawasan hutan
(PRODUKSI)         produksi : barang dan          n tempat        lahan hu-         perencanaan         han hutan    pro-duksi yang
                   barang &    jasa hasil         tumbuh,         tan dengan     2. Arahan           2. Penatagu     telah di-kukuhkan.
                   jasa hasil hutan               habitat         karakteris-       preskripsi          na-an     2. Arahan
                   hutan                          ekosis-tem      tik biofisik      pengelolaan         hutan        pengelolaan
                                                                  homogen                            3. Pembent      hutan produksi
                                                                                                        uk-an
                2. Perminta-                                      Wilayah                               kesatuan
                   an:         Kebutuhan          Kehomogena      Pemenuh-                              pengelola
                   barang &    ba-han             n bahan         an bahan                              an hutan
                   jasa ha-sil baku               baku in-        baku in-
                   hutan       indus-tri          dustri          dustri ke-
                               kehutanan          kehutan-an      hutanan
III. SOSIAL-    1. Lapangan 1. Penyedia            Kehomogena     1. Etnis       1. Sumber           1. Pengukuh 1. Tata guna lahan
      BUDAYA       pekerjaan     an                n dalam        2. Masya-         informasi hak-      an hutan     dan tata guna
                2. Hak-hak       lapangan          kondisi dan       rakat          hak kepemi-      2. Penatagu     hutan yang sesuai
                   masyara-      pekerjaa          sistem nilai      Hukum          likan atas          naan         dengan hak,
                   kat           n                 dalam             Adat           lahan               hutan        kebutuhan dan
                3. Norma,    2. Terakom            masyara-kat                   2. Sumber           3. Penyusun     harapan
                   tradisi       oda-                                               informasi           an           masyarakat
                                 sikannya                                           kebutuhan           rencana   2. Preskripsi
                                 hak-hak                                            dan ha-rapan        pe-          pengelo-laan
                                 masyara                                         3. Nilai-nilai         ngelolaan    hutan yang se-
                                 kat                                                budaya dan          hutan        suai dengan
                             3. Terpeliha                                           tradisi setem-   4. Pelaksan     keada-an dan
                                 ra-nya                                             pat                 aan          harapan
                                 norma,                                                                 pengelola    masyarakat
                                 tradisi                                                                an hutan
                                                                                                     5. Pengawa
                                                                                                        san
IV.             1. Kebijakan 1. Keutuhan          Kebijakan        Wilayah        Kesatuan            1. Perenca   1. Tersedianya
KEBIJAKAN          Pemerin-     Negara            nasional         R.I.           keselarasan            na-an        Renca-na
    DAN            tah Pusat    Ke-satuan                                         dan keserasian         kehutan-     Makro Kehutan-
IMPLE-                          R.I.                                              pe-ngurusan            an           an
                             2. Keselaras                                         hutan da-lam        2. Pengelol 2. Tersedianya
MENTASI                         an                                                kerangka               aan          Krite-ria dan
                                program                                           meme-lihara            kawasan      Standar Pe-
                2. Dekon-       na-sional         Kebijakan        Wilayah        keutuhan Ne-           hutan        ngurusan Hutan
                   sentrasi                       Propinsi         Propinsi       gara Kesatuan          kon-
                             1. Keserasia                                         R.I.                   servasi   Tersedianya
                                n                                                                                  kebijakan
                                ekosistem                                         1. Kesatuan         Perencanaa Pengelolaan hutan
                                lintas                                               Perenca-         n kehutanan tingkat Propinsi
                                kabu-                                                naan
                                paten                                             2. Kesatuan         Pengelolaan
                             2. Keselaras                                            Koordi-nasi      hutan
                                                  Komponen                      Peran dalam
 Aspek dalam
                  Komponen       Karakteristi    Kunci Karak-       Satuan        Kegiatan       Tahapan          Keluaran yang
 Pengelolaan
                   Fungsi         k Fungsi          teristik        Wilayah      Pengurusan      Kegiatan          Diharapkan
 Hutan Lestari
                                                    Fungsi                         Hutan
                 3. Desentra-      an            Kebijakan          Wilayah    3. Kesatuan      lindung
                    lisasi         program       Kabupaten/         Kabupa-       Penga-
                                   tingkat       Kota               ten/Kota      wasan
                                   propinsi                                                                     Tersedianya
                                                                                                Pengelolaan     kebijakan
                                1. Kesejalan                                                    Hutan           pengelolaan hutan
                                   an dengan                                   1. Kesatuan      Produk-si       tingkat Kabupaten/
                                   ren-cana                                       Perenca-                      Kota
                                   pemba-                                         naan
                                   ngunan                                      2. Kesatuan
                                   wila-yah                                       Pengelolaan
                                   tingkat                                     3. Kesatuan
                                   Kabupate                                       Penga-
                                   n/ Kota                                        wasan
                                2. Keselaras
                                   an
                                   program
                                   tingkat Ka-
                                   bupaten/K
                                   ota




                                                     A                                          D


                                                                E                                     B




                                                                                                            C




                                                                                                                                     Universum

     Gambar 1. Denah Ven bentuk interaksi antar kesatuan analisis dalam pengurusan hutan

Praktek pengelolaan hutan di lapangan berada dalam daerah yang diarsir ( ), yaitu merupakan
hasil irisan (intersection) dari kesatuan A, B, C, D, dan E (A∩B∩C∩D∩E).


Peran Para Pihak, Pelaku dan Mekanisme dalam Pengurusan Hutan

Berdasarkan pola pikir dalam pengoperasionalan butir-butir konsep akademis, nilai-nilai universal
dan azas-azas dalam pengurusan hutan di Indonesia sebagaimana diutarakan di muka, menurut
pendapat penulis, maka peran para pihak, syarat-syarat pelaku pengelolaan hutan dan
mekanisme pengurusan hutan di Indonesia melalui skema pengelolaan hutan oleh daerah adalah
sebagaimana diuraikan berikut ini.
A. Peran Para Pihak

1.   Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota)
     a. Melakukan kegiatan Perencanaan Kehutanan
     b. Melakukan dan memfasilitasi kegiatan LITBANG dan DIKLATLUH Kehutanan
     c. Melakukan dan memfasilitasi kegiatan Pengawasan
     d. Membuat kebijakan dalam bidang pengurusan hutan dan pengelolaan hutan pada
        tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan, sesuai dengan kewenangan masing-masing (Pusat,
        Propinsi, Kabupaten/Kota).      Kebijakan yang dibuat seyogyanya bersifat arahan,
        pedoman, dan alternatif yang masih memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian
        dengan keadaan spesifik biofisik hutan dan sosial-budaya masyarakat-nya.

2.   Pelaku Pengelolaan Hutan (Instansi Pemerintah, Swasta, BUMN, BUMD, Kelompok
     Masyarakat) :
     Melakukan kegiatan pengelolaan hutan secara profesional dalam wilayah/areal kerja
     pengelolaan yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.



3.   Masyarakat
     a. Berperan serta secara aktif dalam keseluruhan kegiatan pengurusan hutan, sesuai
         dengan kewenangan yang dimilikinya (diatur dalam Undang-Undang)
     b. Menjadi pelaku atau berperan serta dalam kegiatan pengelolaan hutan untuk bentuk-
         bentuk pengelolaan hutan yang sesuai.

Agar peran dari masing-masing pihak bersifat optimal, maka setiap kelompok pihak ini harus
memiliki dan diberi kesempatan untuk melaksanakan perannya secara independen, tanpa
interpensi dan tekanan-tekanan dari kelompok pihak lainnya. Yang diperlukan adalah proses
yang bersifat transparan dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Untuk ini perlu pengawasan, baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat,
melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundangan. Bilamana ada perbedaan
penafsiran terhadap peraturan perundangan, atau berbagai kebijakan, atau dugaan
penyimpangan dalam praktek pengurusan dan pengelolaan hutan, maka keseluruhannya
seyogyanya diselesaikan melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku, baik melalui atau tanpa melalui proses pengadilan.

Agar keseluruhan proses tersebut dapat berjalan secara berkeadilan (fairness) dan masing-
masing pihak dapat berperan secara optimal, maka harus dicegah terjadinya pemusatan
kekuasaan pada pihak-pihak tertentu, oleh karena keadaan ini akan mengakibatkan proses yang
tidak sesuai dengan azas penyelenggaraan pengurusan hutan yang telah ditetapkan. Dan jika
hal ini terjadi, maka yang kita lakukan adalah pengulangan dari proses yang telah terjadi, dan
kita sesali, selama ini. Dan ini adalah sebuah kemunduran !


B. Pelaku Pengelolaan Hutan pada Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan

Yang dimaksud pelaku pengelolaan hutan pada tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan ialah
lembaga atau badan (pemerintah, badan usaha, masyarakat) yang memiliki hak dan tanggung
jawab untuk melaksanakan pengelolaan hutan pada areal hutan dalam Kesatuan Pengelolaan
Hutan, melalui praktek-praktek pengelolaan hutan yang bersifat profesional. Untuk ini, maka
syarat-syarat yang diperlukan oleh lembaga atau badan tersebut adalah :
1. Memiliki visi dan wawasan pengelolaan hutan yang bersifat jangka panjang.

2. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan hutan secara profesional atau
   memiliki kesanggupan (potensial) untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan
   pengelolaan hutan secara profesional, dilihat dari faktor-faktor : sumberdaya manusia,
   modal, dan sarana penunjang lain yang diperlukan.

3. Diterima dan dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat dan masyarakat.


C. Mekanisme dalam Pengurusan Hutan

Untuk dapat menjamin terselenggaranya pengurusan hutan sebagaimana diatur dalam azas
berbagai undang-undang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengurusan hutan, maka
prinsip-prinsip transparansi, bertanggunggugat, partisipatif, terpadu, dan memperha-tikan
kekhasan dan aspirasi daerah, harus benar-benar dapat dioperasionalkan. Untuk ini maka
sangatlah diperlukan adanya pedoman mengenai sistem dan mekanisme konsultasi publik untuk
merumuskan kebijakan dalam bidang pengurusan dan pengelolaan hutan yang disepakati, dan
memiliki kekuatan hukum, pada tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota.


Penutup

Dalam makalah ini telah diuraikan mengenai konsepsi akademis, nilai-nilai universal, dan azas-
azas yang dituangkan dalam undang-undang yang berhubungan dengan penyeleng-garaan
pengurusan hutan di Indonesia. Telah pula diuraikan : peran para pihak, syarat-syarat pelaku
pengelolaan hutan, dan mekanisme yang seyogyanya dikembangkan dalam pengurusan hutan di
Indonesia dengan memperhatikan rambu-rambu nilai dan azas-azas tersebut.

Mudah-mudahan hal-hal yang diuraikan dalam makalah ini dapat memberi masukan dalam
rangka penyempurnaan RAPERDA KAWASAN LINDUNG di Jawa Barat. Amien.
DAFTAR PUSTAKA

Helms, J.A. (Editor). 1998. The Dictionary of Forestry. The Society of American Foresters and
          CABI Publishing, Bethesda, Wallingford.


UNDANG-UNDANG :

1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
3. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
5. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
   UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:104
posted:11/14/2011
language:Indonesian
pages:7