MATRIK PERUMUSAN HASIL REFRESH TRAINING

MATRIK PERUMUSAN HASIL REFRESH TRAINING

KONSULTAN PENDAMPING (NMC-DMC) TAHAP IMPLEMENTASI BDL REKOMPAK JRF

IMPLEMENTASI BDL REKOMPAK JRF

Kaliurang Yogyakarta, 1-4 Desember 2009







Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

1 Pemahaman Sosialisasi dan Keterbatasan waktu dalam rangka Perlu penambahan porsi (1). Sosialisasi berkelanjutan

Konsep penyadaran penguatan pemahaman paradigma waktu dalam master  Waktu bersifat given

Dasar terhadap menuju perubahan sikap dan schedule pada tahap (closing date & master

Rekompak Paradigma belum perilaku masyarakat karena lebih persiapan sosial dan schedule)

mampu merubah terkonsentrasi pada kegiatan fisik treatment peningkatan  Sosialiasi

sikap dan perilaku kualitas pemahaman berkelanjutan salah

masyarakat masyarakat terhadap satu solusi

paradigma program  Media sosialisasi

cukup terdistribusikan







(2) Memperjelas keberadaan

Posko Tim Faskel dan Pos

Informasi Tiap Desa, untuk

meningkatkan efektifitas K3E

(Konsultasi, komunikasi,

koordinasi dan evaluasi)

dengan masyarakat

 Kendala : kontrak

fasilitator jangka pendek

(1 blnDMC yogya, 3

blnDMC Jateng)

menyulitkan pengadaan

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

Posko Faskel oleh tim

fasilitator

 Pos Informasi disediakan

secara swadaya oleh pihak

desa, sebagai tempat

konsultasi dan koordinasi,

serta sumber data di

tingkat desa.



(3) Dipastikan materi terkait

dengan aspek community dan

value based wajib menjadi

pokok bahasan dalam setiap

kegiatan capacity building

(pelatihan dan coaching)

disemua level pelaksanaan



(4) Meefektifkan mekanisme

monitoring dan evaluasi

terkait aspek community dan

value based disetiap tahapan

kegiatan



(5) Kaum perempuan dan

pemuda diharapkan lebih

berperan dalam setiap

pengambilan keputusan di

tingkat desa



(6) mengaktifkan kembali

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

relawan



(7) Perlu instrumen penilaian

yang lebih mengedepankan

pemberdayaan daripada fisik



(8) Reward n Punishment.

Sangsi-sangsi tegas. atas

pelanggar komitmen





Proses Kebingunagan dan Pemahaman terhadap list kegiatan NMC segera NMC segera melaksanakan

Penyusunan kecemburuan yang tercantum dalam PJM dan melaksanakan Koordinasi teknis/ Coaching

DTPL dalam proses yang harus diverifikasi, serta Koordinasi teknis/ Tentang Tatacara/mekanisme

verifikasi dan penetapan hasil verifikasi tidak Coaching Tentang Verifikasi Kegiatan Prioritas

penentuan hasilnya seragam (beda persepsi) Tatacara/mekanisme

Verifikasi Kegiatan

Prioritas

Fasilitator tidak Jedah waktu antara pelaksanaan

berani melakukan verifikasi dengan penentuan hasil

sosialisasi kegiatan verifikasi secara resmi oleh NMC,

yang menjadi terlalu lama

prioritas didanai

BDL, serta

menghambat

kegiatan di

lapangan





 Penyelesaian  Perbedaan persepsi tentang

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

DED & RAB mekanisme penyusunan DTPL

lambat (DED & RAB)

 Progres secara  Proses konsultasi DED dan RAB

keseluruhan belum efektif (terkait waktu),

tertunda dari tim fasilitator ke TA DMC

dan dari DMC ke NMC

 Keterlibatan masyarakat masih

sangat minim

2  Usulan verifikasi 1. Dari awal proses CSP warga 1. Perlu penambahan 1. Perlu penambahan media

tdk sebanyak hanya tahu kegiatan yang media sosialisasi sosialisasi (brosur/leaflet)

PJM dapat didanai JRF hanya yang (brosur/leaflet) tentang proses DTPL

 Dokumen DTPL berkaitan dengan mitigasi tentang proses DTPL 2. Pelatihan penyusunan

terlambat bencana dan pemahaman 2. Pelatihan DTPL pd masyarakat

 Koreksi di tentang prioritas penyusunan DTPL PP/TIP

DMC/NMC 2. Pelaksanaan di lapangan tidak pd masyarakat 3. Disediakan contoh DTPL

lambat sesuai siklus PP/TIP yang benar– benar – benar

3. Koreksi di DMC/NMC lambat 3. Disediakan contoh sebagai acuan, pada saat

4. Ada DED yang perlu DTPL yang benar– sosialisasi.

dikoordinasikan ke pemda benar – benar

5. Adanya perubahan jadwal sebagai acuan, pada

alokasi DIPA saat sosialisasi.

6. Kesiapan warga yang tidak

konsisten + dikejar target- jadi

kurang teliti

Kurangnya 1. Deadline waktu yang terlalu 1. Kebijakan dalam 5.

keterlibatan dan singkat menyusun master

ketidakmampuan 2. Transformasi konsep DTPL ke schedule lebih

masyarakat dalam masyarakat yang belum memperhatikan

penyusunan DTPL maksimal kondisi lapangan

2. Juklak dan juknis

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

DTPL

3. Penguatan coaching-

coaching

4. Persyaratan

administrasi

pencairan cukup

aspek fisik saja yang

diperhatikan (DED

RAB)

Table of content Kebijakan yang sering berubah Adanya Format baku,

DTPL yang Kebijakan tidak berlaku

berubah surut



Siklus yang Deadline kebutuhan proyek Perubahan siklus

dilaksanakan tidak hendaknya disertai

dengan semestinya dengan rekomendasi

tertulis.

3 Pengadaan Terjadi proses Ketidakjelasan mekanisme Penjelasan subtansi pada

Barang dan revisi BAPPUK perubahan BAPPUK (perubahan setiap tahapan kegiatan

Jasa di sehingga RAB)

tingkat memperlama

masyarakat proses

(community Proses lelang yang Pedoman Dokumen Lelang yang Dibutuhkan buku

procurement sulit dipahami oleh berubah-ubah pedoman Dokumen

) masyarakat Lelang disertai contoh

konkrit simulasi

pelaksanaan lelang

 Sering ada upaya 1. Pemenang lelang sudah diatur 1. SOP yang ada sudah 4. Diperlukan distribusi

memanfaatkan oleh tim panitia lelang dirasa jelas tapi media sosiaisasi terkait

aturan yang 2. ketidak sesuaian kualitas perlu dirinci dalam arti penting lelang dalam

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

kurang detail bahan/material yang langkah2 yang lebih hubungannya dengan

dengan dalih dilelangkan/ ditawarkan operasional prinsip transparansi,

untuk dengan yang dikirim 2. NMC memastikan akuntabilitas,

pembelajaran (paskalelang) melalui DMC bahwa demokratisasi, dan

3. penawar tidak membawa SOP terkait lelang partisipsi dalam

sample material berikut perubahan hubungannya dengan

4. Panitia ikut menjadi peserta yang terjadi penjaminan kualitas

lelang dipastikan sudah proses,

5. Harga penawaran diatas harga sampai hingga level

RAB fasilitator.

6. Tata tertib lelang yang belum 3. Diharapkan Tim

jelas. Fasilittor

mengunjungi web

rekompak-jrf.

Minimal download

SOP yang

diperlukan.



Pemahaman Masyarakat yang belum terbiasa 1. Pelatihan secara 3.

masyarakat melakukan lelang yag sesuai mendalam tentang

masalah lelang dengan standar prosedur. pentingnya lelang ‘.

masih kurang 2. sosialisasi yang

mendalam serta

simulasi

Adanya intervensi Adanya kepentingan dari pihak Diperlukan aturan yang

dan konspirasi tertentu demi keuntungan finansial mengatur sangsi-sangsi

dalam proses yang tegas.

lelang

Tidak adanya Bahan yang langka SOP lelang heritage

standar harga yang dibuat khusus.

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

spesifik heritage

4 Pembukuan, Kurangnya SDM PP dan/atau BKM kurang; Menjadikan kontrak

Pelaporan tanggung jawab PP PP dan/atau BKM tidak punya sosial masyarakat

dan dan/atau BKM waktu luang; atau tidak sebagai media :

Pertanggungj dalam pembuatan mempunyai rasa memiliki • Membangun

awaban laporan komitmen

keuangan pembukuan. masyarakat

dan • Penyadaran

pekerjaan masyarakat

mengenai agar

mempunyai rasa

memiliki

terhadap

program

Dana Talangan Dalam pelaksanaan pembangunan Ada kebijakan khusus

infrastruktur ada yang terhenti dari NMC untuk

akibat dana belum cair, padahal memperbolehkan dana

jika tidak selesai ada potensi talangan sebab

membahayakan pemukiman. kebutuhan di lapangan

Dalam SOP disebutkan tidak perlu material dan uang

boleh ada hutang Uang. juga.



Penggunaan BOP Sementara ini aturan kurang jelas ( Mohon dipertimbangkan

contoh: konsultasi perlu pulsa, penggunaan BOP bisa

senyatanya beli pulsa, kok tidak mengakomodir

boleh ada nota pulsa) kebutuhan Riil di

lapangan yang

senyatanya, disebutkan

dengan rinci dan tegas,

melalui Surat Edaran

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

Resmi dari NMC.

Progres Fisik tidak Adanya swadaya bisa Perlu penjelasan

sinkron dengan mempengaruhi progres fisik Realistis penyebab

progres keuangan Koefisien perhitungan volume terjadinya perubahan

fisik dan Perubahan kondisi di dengan didukung oleh

lapangan dokumen terkait.

Format yang Adanya swadaya yang belum Perlu segera ditetapkan

berubah-ubah tercatat (hibah dsb) format baku tentang

(swadaya) pencatatan swadaya.

Dokumen yang Kurang tertib administrasi Penyerahan hanya Copy

hilang. dokumen dan perlu

bukti dengan tanda

terima penyerahan.

DMC/NMC

memfasiltasi bila Tim

fasilitator/DMC bila

harus menyediakan

kembali dokumen

tersebut.

Tupoksi belum Pelatihan yang belum maksimal Peningkatan Pelatihan

sepenuhnya karena dibatasi oleh schedule dengan OJT Dengan

dipahami oleh para membuat panduan

pelaku operasional/tools yang

lebih jelas dalam rupa

langkah-langkah (PTO)

bukan sekedar SOP.

Keterlambatan Jarak Posko ke DMC jauh. Sarana DMC jemput bola atau

dalam pelaporan komunikasi (IT) terbatas. pemaksimalan fasilitas

progres IT ( biaya-BOP).

Warga belum Komitmen dan Kemampuan pelaku 1. Review tertib 5.

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

terbiasa tertib yang masih rendah. administrasi bagi

administrasi lintas pelaku

(BKM/TPK/PP)

2. Adanya sangsi yang

tegas (teguran

resmi/penghentian

bantuan)

3. Perluasan

pemanfaatan BOP

untuk apresiasi

tenaga administrasi

PP

4. Membangun

teamwork di

masyarakat

(sinergitas antar

lembaga desa)

Proporsi Fasilitator 1. Aturan program Penambahan personil

ekonomi/pendampi 2. Jumlah PP yang banyak dan fasilitator ekonomi

ng minim jangkauan wilayah yang

berjauhan.

Kurangnya tenaga Kurangnya tenaga pengawas Ditambah tenaga

pengawasan pengawasan

5 Pengawasan ketidaksesuaian Keterlambatan penyaluran dana Stake holder terkait

(pengendalia jadwal sebagai dampak belum perlu menyusun

n mutu) penyelesaian terlesesaikannya revisi DIPA perencanaan

bangunan pembangunan penganggaran sesuai

infrastruktur infrastruktur yang dengan Master Schedule

berakibat dan segera

munculnya resiko menyelesaikan revisi

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

bencana baru DIPA yang sedang

berproses

Terhambatnya Kronologis penanggalan tidak NMC perlu menyusun,

penyelesaian seusai dengan Table of Content menetapkan dan

penyusunan DTPL karena munculnya format yang mendesiminasikan buku

berubah-ubah pedoman penyusunan

DTPL berikut contoh

konkrit kronologis

tahapan kegiatan

 Ada usaha  Adanya kelompok tertentu 1. Diadakan Refresh 2.

Markup harga berusaha cari keuntungan, terhadap semua

 Sumber daya  Kurangnya transparansi thd pelaku

berbeda, pengelolaan program sehingga 3. Dibuat buku pintar/ 4.

 Instrumen akan sulit buku saku

pengendalian dipertanggungjawabkan, 5. Ada poster/brosur 6.

mutu belum  Karena peran pelaku dalam yang mudah dipahami

jelas. masyarakat hanya orang2 7. SOP berlu di 8.

tertentu ( perangkat desa, BKM, breakdown ke dalam

TIP) belum melibatkan manual yang lebih

masyarakat keseluruhan. sederhana dan

 Tujuan program belum aplikable

dipahami secara menyeluruh 9. Diselenggarakan pre 10.

tapi sudah dilaksanakan di construktion meeting

lapangan, karena ada batasan sebelum pelaksanaan

waktu dari program. konstruksi

 Kepedulian thd lingkungannya 11. Review 12.

kurang Dokumen-dokumen

 Kurangnya partisipasi acuan pelaksanaan

masyarakat. konstruksi sebelum

pelaksanaan

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

 kurangnya informasi ttg pembangunan

pemanfaatan proyek 13. Penguatan 14.

prinsip-prinsip OJT di

tingkat komunitas

pelaku konstruksi

15. Meningkatkan 16.

kualitas komunikasi

antar pelaku

dilapangan

17. RKS (dan atau 18.

sejenisnya) perlu

didetailkan sehingga

dipahami oleh semua

warga dan bukan

hanya yang tahu (

Teknik Sipil).

Kerusakan akibat Alam, perang, teknologi, dll Perlu SOP Force Major.

force major

Belum ada standar Kelangkaan bahan dan 1. SOP Heritage yang 3.

Analisa pekerjaan Tenaga kerja harus spesial jelas dan

heritage implementatif

2. Tim fasilitator

BDP/heritage berdiri

sendiri

Peningkatan Kebiasaan tukang dan Spesifikasi Penguatan kapasitas

Kualitas pekerjaan yang tidak sesuai aturan. dengan OJT dan Sampel

Waktu pekerjaan yang tidak tepat di lokasi

Reschedule



6 Kinerja Pemdes: pasif Pemdes tidak memahami perannya  Perlu review peran 

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

Pelaku di dalam program REKOMPAK JRF Pemdes dan

Tingkat memrperkuat

Lapangan koordinasi BKM

(Kades, dengan Pemdes

BKM,PP dll)  NMC perlu

menerbitkan buku

panduan/juklak-juknis

BDL dan dibagikan di

setiap desa dampingan

BKM: Over Adanya kepentingan pribadi atau NMC-DMC Lebih tegas

kapasitas/ kelompok dalam memberikan

Dominan sanksi/ tindakan

PP Kesulitan Keterbatasan waktu dalam proses Penambahan durasi

dalam pembuatan pembelajaran PP waktu pembuatan DED;

DED & RAB penambahan jumlah

FasTek

Kepercayaan Pencairan dana tidak sesuai Proses revisi DIPA

masyarakat dengan jadwal yg direncanakan segera diselesaikan dan

terhadap menjadi pembelajaran

Rekompak-JRF bagi penyusunan DIPA

menurun di waktu mendatang

Fasilitator : Gaji dan BOP belum terbayarkan Pembayaran gaji tepat

Semangat kerja selama 3 bulan berturut-turut dan waktu

menurun belum ada kejelasan kapan gaji

akan dibayarkan

Pemdes:  Kearifan lokal yang cenderung  Koordinasi yang 

Dominasi Person menghormati pamong berjenjang dari level

 SDM yang terbatas sehingga bawah

muncul kesenjangan partisipasi  Coaching

berkelanjutan

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

PJOK:Keterlambat Ketidakjelasan SK Koordinasi intensif

an Pengurusan dengan instansi terkait

administrasi

BKM: Kurang koordinasi Pengoptimalan UP-UP

Dominasi personil

TIP:  Kesibukan di luar program  Manajemen waktu 

 Adanya  Adanya kepentingan pribadi  Pengawalan/fasilitasi

kesenjangan  Pemahaman yang berbeda dengan rembug

dalam  Coaching

partisipasi

 Dominasi

kepentingan

 Keterbatasan

Kapasitas

PP:  Lemahnya kontrol dalam  Koordinasi/monev 

Keterlambatan pelaksanaan rutin

progres fisik  Kurang memahami kaidah  Coaching

gambar

UP-UP: Kurang dilibatkan/dioptimalkan  Optimalisasi 

 Kurang tertib UP-UP yang ada UPK/UPE untuk

administrasi penyusunan

 Terlambat administrasi

proses  Optimalisasi UPL

pelaksanaan untuk perencanaan

pengawasan dan

monev.

Adanya dominasi, 1. Belum terbiasa dengan program Musyawarah dan

intervensi, dan aturan yang ada Evaluasi antar pelaku

konspirasi, 2. Menurunnya komitmen sosial program rekompak

transparansi dan 3. Tidak adanya apresiasi kinerja secara menyeluruh

Pokok Pointer Faktor-Faktor Yang Keterangan

No Usulan Rekomendasi

Bahasan Permasalahan Melatarbelakangi Permasalahan

kurang kepedulian

pelaku

(BKM/TPK,

Kades, PP)

Kinerja fasilitator 1. Gaji telat 1. Gaji tepat waktu 5.

menurun 2. Durasi kontrak yang pendek 2. Durasi kontrak

3. Kurangnya kesejahteraan kerja minimal 1 tahun

4. Kurangnya kepedulian terhadap 3. Jaminan

resiko tim fasilitator kesejahteraan (gaji,

cuti, THR, asuransi)

4. Khusus hak gaji

fasilitator+asisten

Jogja segera dipenuhi

(tanggalnya brapa

dong)



Adanya dominasi, 4. Belum terbiasa dengan program Musyawarah dan

intervensi, dan aturan yang ada Evaluasi antar pelaku

konspirasi, 5. Menurunnya komitmen sosial program rekompak

transparansi dan 6. Tidak adanya apresiasi kinerja secara menyeluruh

kurang kepedulian

pelaku

(BKM/TPK,

Kades, PP)