K E N D A R I , 1 AGUSTUS 2008
1
KONDISI UMUM KOTA KENDARI
KENDARI CITY IN GENERAL
2
KONDISI UMUM KOTA KENDARI
GENERAL CONDITION OF KENDARY CITY
3
ALOKASI APBD TAHUN 2008/
GOVERNMENT BUDGET YEAR 2008
APBD TAHUN 2008 (2008 BUDGET) = Rp. 472.855.863.784,-
Belanja Langsung DIRECT
= Rp. 84.902.754.822
EXPENSES
Belanja (39%)
INDIRECT = Rp. 287.953.108.962
Tidak Langsung EXPENSES (61%)
KONDISI EKONOMI MAKRO KOTA KENDARI/
MACRO ECONOMICS CONDITIONS OF KENDARI CITY
- Pertumbuhan Ekonomi 2006 Economic growth 2006 = 7.64%
= Rp. 10.151.277,64-
- PDRB Perkapita Tahun 2006 Pdrb percapita year 2006
Atas Harga Berlaku based on current price
- Pemberi Konstribusi Terbesar Biggest contributors to pdrb:
Terhadap PDRB Berasal dari 3
Sektor yang terdiri dari :
- Transportation and = 24.52%
- Sektor Pengangkutan dan
communication sector
Komunikasi
• - trading, hotel and
- Sektor Pedagangan,Hotel dan = 19.07%
restaurant sector
Restoran = 18.28%
- Agricultural sector
- Sektor Pertanian
4
MASALAH UMUM KOTA KENDARI /
GENERALLY IDENTIFIED PROBLEMS IN KENDARI CITY
Berdasarkan hasil pengamatan walikotadan wakil walikota terpilih /
BASED ON CONDITIONS OBSERVED BY THE ELECTED MAYOR AND VICE
MAYOR OF KENDARI CITY
Ir h Asrun M.Eng.Sc
H Musaddar Mappasomba SP MP
1. MASALAH MORAL, AKHLAK 1. PROBLEMS OF MORALE, BEHAVIOUR
DAN DISIPLIN AND DISCIPLINE
2. MASALAH INFRASTRUKTUR 2. PROBLEMS OF INFRASTRUCTURE
DAN LINGKUNGAN KOTA AND URBAN ENVIRONEMENTS
3. PROBLEMS OF SOCIAL AND
3. MASALAH SOSIAL EKONOMI
ECONOMICS
Hal diatas dituangkan dalam
perda no. 16 tahun 2008 tentang rencana jangka menengah daerah kota kendari tahun 2008-
2012 / THE ABOVE OBSERVATION IS IMPLEMENTED AS PERDA NO 16 YEAR 2008
ABOUT THE KENDARI CITY MID-TERM PLANNING YEAR 2008-2012
5
MASALAH / PROBLEMS :
MORAL, AKHLAK DAN DISIPLIN / MORALE, BEHAVIOUR DAN
DISCIPLINE
MINIMNYA KETELADANAN LACK OF LEADERSHIP DAN
PARENTAL ROLE
SEMAKIN SEMARAKNYA GAYA HIDUP
MATERIALISTIS DAN HEDONIS MATERIALISTIC LIFESTYLE AND
HEDONISMS
MASIH MARAKNYA MIRAS DAN
INCREASING USE OF DRUGS AND
NARKOBA
ALCOHOL CONSUMPTION
RENDAHNYA MOTIVASI, KREATIVITAS, LOW LEVEL OF MOTIVATION,
INOVASI APARAT DAN MASYARAKAT CREATIVITY AND INNOVATION
FROM CIVIL SERVANT AND THE
SOCIETY IN GENERAL
KEPENTINGAN
PERORANGAN/GOLONGAN lebih INDIVIDUAL AND GROUP'S NEEDS
mendomonasi ketimbang kepentingan DOMINATE THE NEEDS OF THE
umum GENERAL SOCIETY
LOW LEVEL OF CIVIL SERVANT
Profesionalisme aparat dan PROFESSIONALISMS AND THE OF
masyarakat masih lemah THE GENERAL SOCIETY
Inefisiensi penggunaan anggaran INEFFICIENCY OF BUDGET USE
6
MASALAH :
INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN KOTA / PROBLEMS
OF INFRASTRUCTURE AND URBAN ENVIRONMENT
INFRASTRUKTUR ( Jalan, Jembatan, INFRASTRUCTURE (ROAD, BRIDGE,
Terminal dan Pelabuhan ) TERMINAL DAN PORTS)
PENDANGKALAN TELUK KENDARI ( Jati Diri SEDIMENTATION OF GULF OF
Kota Kendari ) KENDARI (THE ICON OF KENDARI
CITY)
AIR BERSIH SUPPLY OF CLEAN WATER
MARAKNYA PKL DAN PASAR TUMPAH STREET VENDORS
PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN HOUSING DAN SETTLEMENT
BANJIR DAN DRAINASE KOTA FLOOD AND DRAINAGE
KEBERSIHAN KOTA CLEANNESS OF THE CITY
LISTRIK ( Pemadaman di gilir 3 hari sekali ) ELECTRICITY (REGULAR POWER
OUTAGE)
PENATAAN KOTA URBAN MANAGEMENT
RUSAKNYA LINGKUNGAN DAN HUTAN DESTRUCTION OF THE
KOTA ENVIRONMENT AND CITY FOREST
7
MASALAH :
MASALAH EKONOMI DAN SOSIAL /economic and
social problems
KEMISKINAN ( Rumah Tangga Miskin POVERTY (POOR HOUSEHOLD =
= 33, 8 % ) Lebih tinggi 33.8%), HIGHER THAN NATIONAL
dibandingkan Angka Nasional LEVEL = 16.7%
sebesar 16, 7% /
HEALTH SERVICE THAT IS NOT
PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL
BELUM OPTIMAL /
PENDIDIKAN (Tamat Akademi/PT
11,3%) EDUCATION(LEVEL OF
ACADEMICS AND UNIVERSITY
GRADUATES = 11.3%)
LAPANGAN KERJA YANG SEMAKIN SHORTAGE OF WORKPLACE
SULIT
PENGANGGURAN MENINGKAT INCREASE OF UNEMPLOYMENT (FROM
(Dari 14,7% tahun 2002 20,6% 14.7% IN 2002 TO BE 20.6% IN 2004)
tahun 2004)
LACK OF COMMUNITY
RENDAHNYA PARTISIPASI PARTICIPATION
MASYARAKAT
VALUE OF EKSPORT THAT
NILAI EKSPOR YANG MENURUN DECREASES SHARPLY
DRASTIS
8
VISI /VISION
VISI JANGKA PANJANG (PERDA) KOTA LONG TERM VISION VISI JANGKA PANJANG
KENDARI (PERDA) KOTA KENDARI
NOMOR 10 TAHUN 2001: NOMOR 10 TAHUN 2001:
“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI TAHUN “MEWUJUDKAN KOTA KENDARI TAHUN
2020 SEBAGAI 2020 SEBAGAI
KOTA DALAM TAMAN YANG KOTA DALAM TAMAN YANG
BERTAQWA, MAJU, DEMOKTRATIS BERTAQWA, MAJU, DEMOKTRATIS
DAN SEJAHTERA”. DAN SEJAHTERA”.
VISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA VISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TERPILIH: TERPILIH:
Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc dan H. Musaddar Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc dan H. Musaddar
Mappasomba,SP, MP Mappasomba,SP, MP
“TERWUJUDNYA KOTA KENDARI YANG “TERWUJUDNYA KOTA KENDARI YANG
BERAKHLAK, ADIL, MAJU DAN BERAKHLAK, ADIL, MAJU DAN
SEJAHTERA SEJAHTERA
TAHUN 2012” TAHUN 2012”
9
VISI
VISI JANGKA PANJANG (PERDA) KOTA KENDARI
NOMOR 10 TAHUN 2001:
“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI TAHUN 2020 SEBAGAI
KOTA DALAM TAMAN YANG BERTAQWA, MAJU,
DEMOKTRATIS DAN SEJAHTERA”.
VISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH:
Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc dan H. Musaddar Mappasomba,SP, MP
“TERWUJUDNYA KOTA KENDARI YANG
BERAKHLAK, ADIL, MAJU DAN SEJAHTERA
TAHUN 2012”
10
VISI (penjelasan)
Kota Berakhlak adalah orientasi Fokus dari Kota BERTAKWA, Kota Bertaqwa,
adalah merupkan harapan utama yang dituju dalam pembangunan yang
menggambarkan secara menyeluruh kondisi kehidupan masyarakat Kota Kendari
yang agamis, patuh dan taat menjalankan perintah serta menjauhi laranganNya
menurut agama serta kepercayaannya masing-masing.
Kota Yang Maju, adalah harapan bahwa Kota Kendari harus dapat berkembang
dan sejajar dengan kota-kota lainnya. Dalam aspek sosial-budaya dicirikan
sebagai masyarakat yang terbuka dan partisipatif; ketersediaan sarana dan
prasarana kota yang memadai, keterjangkauan informasi dan transportasi; serta
sistem pelayanan yang cepat, murah, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Kota Yang Adil dan Demokratis, adalah ekspresi kesetaraan semua pihak, baik
pemerintah maupun masyarakat dalam mengelola pembangunan kota. Dengan kata
lain pengelolaan pembangunan kota hendaknya merupakan produk keputusan
dari partisipasi yang setara oleh seluruh kompenen masyarakat, mulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi.
Kota Yang Sejahtera, merupakan kondisi akhir yang dituju, yang menggambarkan
secara menyeluruh kondisi kehidupan masyarakat Kota Kendari baik lahir maupun
batin. Kota yang sejahtera adalah kota yang berkelanjutan dalam suasana alam
yang sejuk, indah dan sehat serta suasana kehidupan masyarakat yang aman,
rukun, harmonis, makmur dan berkeadilan. 11
MISI
1. MISI LINGKUNGAN (Mempertahankan dan meningkatkan kualitas,
keseimbangan dan keserasian lingkungan kota yang indah sejuk sehat
dan lestari)
2. MISI SOSIAL KEMASYARAKATAN (Kemasyarakatan, mendukung
penciptaan suasana kehidupan masyarakat kota yang agamis, aman,
rukun, damai dan harmonis serta mendorong pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan untuk semakin berperan dalam pembangunan kota)
3. MISI PELAYANAN (mengembangkan sistem pelayanan yang prima bagi
masyarakat secara adil, cepat, dan transparan, terjangkau (layak
harga), mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable))
4. MISI PEREKONOMIAN (mendorong pertumbuhan perekonomian kota
yang berbasis pada ekonomi kerakyatan serta menciptakan iklim yang
kondusif bagi pelaksanaan investasi sesuai potensi daerah.)
5. MISI PROFESIONALISME APARAT (mengembangkan kualitas
sumberdaya aparat yang profesional, bermoral dan berdedikasi
tinggi dalam menjalankan tugas dan pelayanan.)
6. MISI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
(menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih,demokrasi,
berwibawa dan bertanggungjawab)
12
STRATEGI PEMBANGUNAN 3-4-5 /
DEVELOPMENT STRATEGY OF 3-4-5
suatu strategi pendekatan pembangunan yang
komprehensif dan berjenjang,
dengan memfokuskan manusia sebagai pusat dan
awal dari orientasi pembangunan (3),
kemudian dilanjutkan dengan pembangunan dan
pengembangan kelembagaan di tingkat lingkungan
(4)
dan selanjutnya harapan sasaran di tingkat kota
(5).
13
STRATEGI PEMBANGUNAN 3-4-5
TIGA ASPEK EMPAT MISI SASARAN UTAMA
KUALITAS UTAMA
TERWUJUDNYA
MANUSIA
(GRAND MISION) DAYA SAING
(TRIPLE H) KOTA
CATUR BINA
HEART / ZIKIR BINA SPIRITUAL/ 1. ETHICS AND
ROHANI ENFORCEMENT
(HATI)
2. EMPLOYMENT/
BINA SOSEK ECONOMY
HEAD / PIKIR
3. ENVIRONMENT/
(AKAL) ECOLOGY
BINA
4. EQUITY
FISIK/LINGK. (DEMOCRATIZATION)
HAND / UKIR
(KETERAMPILAN) 5. ENGAGEMENT
BINA KAMTIBMAS (PARTICIPATION)
14
STRATEGI PEMBANGUNAN 3-4-5 (lanjutan)
Strategi pengembangan sumberdaya manusia
Strategi pengembangan sumberdaya manusia berpijak pada
pengembangan Aspek “3”, yakni pendekatan pembangunan
manusia paripurna, yang mengembangkan tiga dimensi potensi
manusia, yakni
(1) potensi akal dan ilmu pengetahuan (kognitif/head),
(2) potensi moral/etik (afektif/hearth) dan
(3) potensi keterampilan dan gerakan (psikomotorik/hand).
Lebih jauh, strategi ini dimaksudkan untuk
- menciptakan pemerataan kualitas manusia,
- serta memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya partisipasi
masyarakat pada berbagai bidang pembangunan,
- yang bertujuan mewujudkan pemberdayaan SDM sesuai peran
dan fungsinya dalam kelompok masyarakat dan lembaga
pemerintah.
15
STRATEGI PEMBANGUNAN 3-4-5 (lanjutan)
Strategi pengembangan kelembagaan masyarakat
Strategi pengembangan kelembagaan masyarakat diarahkan untuk memperkuat
kelembagaan sosial masyarakat dalam aspek ekonomi dan politik serta memperluas
peranserta partisipasi masyarakat baik dalam pengambilan keputusan kebijakan publik,
maupun dalam tahap implementasi dan evaluasi. Bertolak dari semangat tersebut maka
pilihan pendekatannya adalah dengan “4” (catur) Bina, yakni:
1. Bina Spritual : Yakni sebuah pendekatan pembangunan peningkatan keimanan, mental dan
spritual untuk keluarga dan warga dan keluarga. Bina spritual juga mencakup pemantapan
kelembagaan agama sebagai sarana penguatan keimanan, persaudaraan bahkan untuk
penguatan perekonomian masyarakat.
2. Bina Sosial Ekonomi : Yakni sebuah pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat yang
bermuara pada perluasan kesempatan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat untuk
barpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Secara khusus bina ekonomi adalah penguatan
kelembagaan ekonomi masyarakat agar dapat berfungsi baik untuk pemenuhan kebutuhan
dasar maupun yang bersifat pengembangan produksi dan pemasaran. Sedangkan bina sosial
adalah penguatan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan baik dalam fungsinya sebagai
media persatuan dan komunikasi antar anggota, maupun penguatan fungsi sebagai wadah
perwakilan dan penyaluran kepentingan dan aspirasi masyarakat.
3. Bina Fisik/Lingkungan : Yakni pendekatan peningkatan kesadaran dan peranserta masyarakat
dalam dalam perbaikan, pemeliharaan, peningkatan dan pelestarian lingkungan fisik
(buatan) maupun alam.
4. Bina Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) : Yakni pendekatan peningkatan
peranserta masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan dan ketertiban
masyarakat. 16
STRATEGI PEMBANGUNAN 3-4-5 (lanjutan)
Strategi pengembangan sektor-sektor strategis
Strategi pertumbuhan sektor-sektor strategis adalah mendorong pengembangan sektor-sektor, masing-
masing untuk bidang ekonomi adalah sektor yang secara signifikan memberikan efek ganda ( multiplier
effect) bagi perekonomian masyarakat, sedangkan untuk bidang sosial budaya adalah sektor-sektor yang
berfungsi meningkatkan kapasitas dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan dan keterampilan.
Secara khusus sasaran-sasaran dari sektor strategis ini adalah bermuara pada “5” sasaran pokok yakni:
Penegakkan peraturan (Enforcement) : Bahwa seluruh warga masyarakat mempunyai kedudukan dan perlakuan
yang sama di depan hukum. Peraturan dan perundangan yang telah ada harus dapat dilaksanakan tanpa
pilih kasih. Meskipun demikian, peraturan-peraturan yang telah ada harus dapat ditinjau kembali, dengan
memperhatikan prinsip prinsip keadilan, efisiensi dan partisipatif.
Pengembangan Perekonomian Masyarakat (Economy) : Bahwa sektor-sektor usaha yang akan didorong adalah
sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda yang besar dalam hal menggerakan perekonomian
masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, pertumbuhan perekonomian yang terjadi,
diharapkan dapat memberikan dampak yang seluas-luasnya bagi seluruh komponen masyarakat.
Pelestarian Lingkungan (Environment) : Bahwa implikasi pembangunan fisik dalam pembangunan, seharusnya
memperhatikan daya dukung lingkungan. Prinsip-prinsip pelestarian alam dan pembangunan yang
berkelanjutan, menjadi landasan pelaksanaan fisik pembangunan. Proporsi ruang terbuka hijau dan
terbangun, sebagai persyaratan mewujudkan visi “Kota dalam Taman”, menjadi landasan dalam pemanfaatan
ruang.
Keadilan yang setara (Equity) : Bahwa seluruh langkah dan gerak pembangunan baik dalam pelaksanaan dan
pemanfaatannya harus mempertimbangkan prinsip keadilan yang setara. Bahwa setiap warga masyarakat
berhak mendapatkan pelayanan, penghargaan dan manfaat yang setara dan proporsional.
Peranserta Masyarakat (Engagement) : Bahwa pemerintah kota akan mengedepankan prinsip-prinsip
keterbukaan dan partisipatif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Peranserta masyarakat
dimungkinkan untuk semua tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi. 17
8 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
YANG BERKELANJUTAN (Environment)
2. MENINGKATKAN FUNGSI KOTA KENDARI SEAGAI KOTA PELAYANAN SKALA
REGIONAL DAN TERPENUHINYA TINGKAT KEBUTUHAN MASYARAKAT
(Environment, Employment, Engagement)
3. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN VISI
INDONESIA SEHAT 2010 (Equity, Engagement)
4. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH SERTA PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA (Ethic, Employment
dan Equity).
5. MENINGKATKAN RASA AMAN, SIKAP HIDUP YANG TERTIB DAN DISIPLIN BAGI
SELURUH WARGA MASYARAKAT (Ethic, Engagement)
6. MENEGAKKAN PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (good
governance) DAN PENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM (Ethic, Equity dan
Engagement).
7. MENINGKATKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DAN ADIL BAGI SEMUA
PELAKU USAHA DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG
BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN, PENGENTASAN KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN (Enviroment, Employment, Engagement dan Equity)
8. MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN APARAT DAERAH (Ethic dan
Engagement)
18
KEBIJAKAN KHUSUS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Badan layanan umum daerah (BLUD) : pemberian bantuan kepada anggota
kelompok diberikan secara bertahap kepada dua orang anggota dari 5
orang anggota dalam 1 klp dan kepada anggota lainnya dapat diberikan
setelah 80% pinjaman dikembalikan oleh anggota klp yang lain, dan dst.
Alasan menerapkan pola blud yaitu:
A. tingginya angka kemiskinan warga kota kendari
B. banyaknya pedagang/pengusaha kecil yang mengambil modal
dari lembaga keuangan/oknum-oknum tertentu dengan bunga tinggi
C. masyarakat/pedagang/pengusaha kecil sulit meminjam modal di bank
mengapa blud diperlukan oleh pemerintah kota :
A. DAPAT meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
b. efisiensi anggaran pemerintah daerah
c. anggaran pemerintah daerah akan berfokus pada pelayanan publik (public
goods)
d. meningkatkan citra pemerintah daerah dimata publik (dunia usaha)
khususnya dalam aspek pelayanan yang lebih cepat, tepat, biaya yang
realistis.
2. PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
A. Pelayanan Dasar di Puskesmas oleh Pemkot. Kendari
B. Pelayanan Rawat Inap Kelas III oleh Pemprov. Sultra
19
C. Askeskin oleh Pemerintah Pusat
KEBIJAKAN KHUSUS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3. PERSAUDARAAN MADANI
Program ini didisain berdasarkan hasil perenungan pasangan walikota-
wakil walikota kendari, bapak Ir H Asrun M.Eng.Sc dan H Musaddar
Mappasomba, SP, MP yang diilhami oleh penafsiran allah swt dalam
surat al-Quran Surat Al-Maun (QS 107 : 1-3). Tahun ini direncanakan
100 keluarga mampu dan 100 keluarga kurang mampu
dipersaudarakan.
4. BEASISWA (Bagi Siswa dari Keluarga Miskin yang Berprestasi)
5. KAWASAN PKL / PASAR TUMPAH dengan pertimbangan :
A. Lokasi yang Mudah di Akses/Strategis (Memanusiakan PKL)
B. Memberi Kemudahan Modal Usaha ( Kredit Mikro )
C. Kemudahan Tempat Usaha ( Lapak ditempati Gratis )
D. Didesain agar kedepan tidak kumuh (Dibuat dalam bentuk Hall)
Sesuai Dengan Tata Ruang Kota
20
KEBIJAKAN KHUSUS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (LANJUTAN)
6. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN LANJUTAN :
A. PNPM Mandiri ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat )
B. NUSSP ( Neigborhood Upgrading Shelter Sector Project/
Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman )
C. P2MK ( Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan )
7. PROGRAM DANA BLOCK GRANT DARI PEMPROV. SULTRA (
Sebesar Rp. 100 Juta/Kelurahan ) PENYALURAN :
A. Penyaluran Tahap I = 40%
B. Penyaluran Tahap II = 40%
C. Penyaluran Tahap III = 20%
21
TERIMA KASIH
22