Executive 20Summary 20Renstra by 67Gw8304

VIEWS: 30 PAGES: 46

									                                                                                                                                                         Daftar Isi

           Daftar Isi 1
           Kata Pengantar 2
           Penyatuan Bahasa dan Proses Konsultasi 3
           Alur Penyusunan Renstra 5
           Misi & Motto Depdiknas 6
           Analisis Situasi 7
           Visi Depdiknas 2025 9
           Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025 10
           Tata Nilai Depdiknas 11
           Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional 12
           Rencana Pembangunan Jangka Panjang 15
           Gambaran Kebutuhan dan Rencana Strategis 30
           Sasaran Jumlah Peserta Didik 31
           Pemerataan dan Perluasan Akses 32
           Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing 34
           Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik 38
           Komposisi Pembiayaan Program Diknas 42
           Strategi Pembiayaan 43
           Sistem Pemantauan dan Evaluasi 44
                   Landasan Hukum & Prinsip Pelaksanaan 44
                   Sistematika 45
                   Mekanisme 46




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.   Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 1
                                                                                                                                                                                                                        Kata Pengantar


  Dunia sedang mengalami berbagai pergeseran dan perubahan, mulai dari yang sifatnya kebijakan, kesepakatan, maupun         periode-periode pembangunan sistem pendidikan nasional ke depan sampai dengan tahun 2025. Periode pembangunan
  strategi-strategi untuk bertahan dari masing-masing negara. Gelombang perubahan yang terjadi di Indonesia baik yang       2010-2015 bertemakan Penguatan Pelayanan, 2015-2020: Daya Saing Regional, dan 2020-2025: Daya Saing Internasional.
  bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya membawa dampak yang begitu besar bagi semua komponen bangsa ini, tidak
                                                                                                                            Selama kurun waktu pembangunan tersebut, seluruh tenaga dan pikiran dicurahkan dalam rangka mengemban misi yang
  terkecuali Departemen Pendidikan Nasional. Tentu saja perubahan ini mendatangkan konsekuensi, terutama dalam bentuk
                                                                                                                            pada hakikatnya adalah mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang
  pengujian terhadap kemampuan departemen ini memenuhi harapan-harapan dari seluruh stakeholders-nya.
                                                                                                                            berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global. Misi itulah yang menyemangati motto
  Ketika membangun manusia melalui pendidikan, sistem yang kita bangun dituntut tidak hanya untuk membangun                 kami ke depan, yaitu Pendidikan Bermutu Untuk Semua.
  kemampuan intelektual peserta didik. Sistem harus mampu pula membangun kemampuan untuk mengekspresikan dan
                                                                                                                            Tentu pendidikan nasional tidak semata-mata merupakan tugas sendiri Depdiknas, Dinas Pendidikan yang ada di
  mengatualisasikan dirinya melalui buah pikiran dan perasaannya dengan tetap memperhatikan moral, etika, dan kaidah-
                                                                                                                            Propinsi/Kabupaten/Kota, serta 250,000 lebih satuan pendidikan yang dinaunginya. Sebutlah legislatif, eksekutif, judisial,
  kaidah agama. Tidak hanya itu, sistem harus memerhitungkan arena persaingan talenta yang harus dihadapi oleh para
                                                                                                                            para orangtua, para pemimpin agama, para pelaku media massa, para pemerhati pendidikan, kalangan industri dan
  lulusan pendidikan nasional di kemudian hari.
                                                                                                                            UKM. Tidak satupun komponen bangsa yang luput dari upaya pencerdasan yang kita hadapi ini.
  Dengan menyadari penuh kenyataan itulah, maka Departemen Pendidikan melahirkan visi pembangunan, yaitu Insan
                                                                                                                            Dokumen ini akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi, dan pemantauan gerak langkah pendidikan nasional.
  Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025.
                                                                                                                            Harapan kami adalah Renstra ini menjadi pemersatu hati dan gerak laju ke depan, serta menjadi alat koordinasi bagi
  Sebelum rencana strategis 2005-09 ini dikeluarkan dan dijadikan pedoman, Departemen Pendidikan Nasional terlebih dahulu   seluruh instansi dan satuan terkait.
  mengadakan pertemuan dengan pemerhati pendidikan Indonesia pada tanggal 29 Desember 2005. Dalam acara curah
  pendapat tersebut, diundang berbagai kalangan, mulai dari DPR, BAPPENAS, Departemen Keuangan, lembaga pendidikan,
  organisasi keagamaan, budayawan, dan industrialis.                                                                        Jakarta, Januari 2006

  Setelah memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan nasional, jajaran
  Departemen Pendidikan difasilitasi oleh Konsultan Perencanaan ulung AndrewTani & Co. Telah menyusun sebuah Rencana        Menteri Pendidikan Nasional
  Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005–09 bertemakan Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi. Dalam metoda
  Orbex yang diterapkan, rencana strategis tersebut menjadi batu loncatan (stepping stone) untuk                            Prof. Dr. Bambang Sudibyo




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                           Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 2
                                                                                                                                                           Penyatuan Bahasa dan Proses Konsultasi

       RPJM merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Presiden terpilih untuk lima tahun mendatang dan          Paradigma Dinamis
       akan menjadi pedoman bagi kementerian negara dalam menyusun Renstra Kementerian/Lembaga, termasuk
       Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan Renstra melibatkan berbagai pihak yang terkait. Dalam
       perjalanannya, Departemen Pendidikan Nasional juga meminta masukan dan saran dari para pemerhati
       pendidikan Indonesia yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan DPR, BAPPENAS,
       Departemen Keuangan, perwakilan dunia pendidikan, budayawan, dan industrialis.

       Terdapat dua hal yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini. Pertama adalah keadaan yang diinginkan di
       masa depan (das sollen) yang disesuaikan dengan rencana dan program Presiden terpilih. Kedua adalah
       kondisi saat sekarang (das sein).

       Untuk mencapai kondisi das sollen, juga diperhitungkan tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam
       perjalanan tersebut. Diantaranya adalah kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, serta perkembangan ilmu
       pengetahuan dan teknologi.

       Pertimbangan lain yang juga sangat mempengaruhi penyusunan Renstra ini adalah adanya kebijakan otonomi
       daerah. Keputusan terhadap otonomi daerah ini berdampak pada pengelolaan terhadap sistem dan sumber                                                 Paradigma Pengelolaan Organisasi Orbex
       daya yang ada, termasuk mekanisme dan sistem kerja. Otonomi ini juga mempengaruhi masalah pendanaan,
       karena itu harus ada kesepakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga program-program
                                                                                                                         perubahan yang terjadi yang terjadi di lingkungan. Paradigma yang digunakan dalam proses tersebut adalah
       yang sudah dirancang dapat dijalankan.
                                                                                                                         Organizing for Business Excellence (Orbex).
       Untuk memastikan bahwa Renstra telah disusun dengan baik, Depdiknas menjalin kerjasama dengan
                                                                                                                         Orbex menampilkan eksistensi organisasi sebagai suatu entitas konseptual yang terdiri atas tujuh elemen yang
       konsultan manajemen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan Depdiknas untuk dapat
                                                                                                                         mengisi tiga ruang waktu yaitu masa lampau, masa kini dan masa depan.
       bertransformasi diri secara terus menerus seiring perubahan-
                                                                                                                         Empat diantara tujuh elemen tersebut mewakili dua sisi organisasi yang harus dikelola dengan cara yang
                                                                                                                         berbeda.

                                                                                                                         Ada sisi teknis yang pengelolaannya menuntut ilmu manajemen dan ada sisi sosial atau manusia yang
                                                                                                                         menuntut seni kepemimpinan.




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                              Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 3
                                                                                                                                            Penyatuan Bahasa dan Proses Konsultasi
                                                                                                                                                                          (lanjutan)

       Dengan kerangka Orbex, peran pemimpin dibedakan menjadi dua,                                                  Dalam kaitan dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pemerintahan,
       peran yang bersifat operasional dan peran yang bersifat strategis.                                            Renstra merupakan pedoman penyusunan rencana strategis dan
       Peran tandem tersebut berbagi upaya melakukan artikulasi, eksekusi,                                           operasional bagi Gubernur, Bupati/Walikota termasuk Kepala Dinas
       dan orkestrasi yang tepat atas ke tujuh elemen untuk menghasilkan                                             Pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional
       kinerja operasi yang sangat baik (operating excellence yang                                                   daerah.
       merupakan tanggung jawab operasional) sekaligus menghasilkan
                                                                                                                     secara efektif berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, dan sumberdaya
       keunggulan strategis (strategic excellence yang merupakan tanggung
                                                                                                                     pendukung yang tersedia. Implikasinya, pengelolaan pelayanan pendidikan
       jawab strategis). Dengan demikian organisasi dapat meraih sukses
                                                                                                                     perlu memperkuat mekanisme partisipasi dan akuntabilitas publik di setiap
       dalam rentang waktu yang panjang. Untuk itu mereka mengandalkan
                                                                                                                     tingkatan manajemen pendidikan.
       jaringan tim yang dipimpin oleh para manajer-pemimpin yang terlatih
       dalam membangun dan membina kohesi, kejelasan, koherensi,                                                     Renstra Depdiknas 2005-2009 yang konsisten dengan prinsip
       kompetensi, dan koordisasi yang berhulu pada pengurus-pengurus                                                desentralisasi dan otonomi akan menciptakan rasa kepemilikan
       tertinggi organisasi.                                                                                         (ownership) dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing
                                                                                                                     stakeholders dalam pelayanan pendidikan yang efektif bagi masyarakat.
       Penyusunan Renstra memerhatikan beberapa masukan dari temuan
                                                                                                                     Depdiknas perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi barunya
       dalam telaah sektor pendidikan (Education Sector Review, 2004)
                                                                                                                     dalam pelayanan pendidikan, seperti dalam penetapan kebijakan nasonal,
       terutama mengenai penetapan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri
                                                                                                                     standardisasi nasional pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu
       Pendidikan Nasional, yaitu 1) Pemerataan dan Perluasan Akses; 2)
                                                                                                                     berdasarkan penilaian kinerja, serta harmonisasi dan koordinasi sesuai
       Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; serta 3) Tata Kelola,
                                                                                                                     dengan delegasi fungsi, urusan, dan tanggungjawab dari masing-masing
       Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik. Renstra Depdiknas merancang
                                                                                                                     tingkat pemerintahan, satuan pendidikan, dan masyarakat.
       strategi dan program pembangunan berdasarkan Undang-Undang
       Sisdiknas dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang memuat sejumlah                                             Proses penyelarasan Renstra yang telah disusun oleh Depdiknas telah
       pokok-pokok pembaharuan mendasar dalam sistem pendidikan                                                      mencakup kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (a) pembentukan
       nasional ke depan. Selain itu penyusunan juga memperhatikan tugas                                             kelompok kerja Renstra oleh Mendiknas pada bulan Februari 2005, (b)
       pokok dan fungsi setiap tingkat pemerintahan yang diatur dalam                                                analisis komprehensif dan pembahasan oleh para pengambil keputusan di
       Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.                                                                            Depdiknas termasuk hasil temuan penelitian operasional, (c) konsultasi
                                                                                                                     regional yang melibatkan unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan
                                                                                                                     mitra-mitra pembangunan pendidikan, (d) diskusi yang intensif dengan
                                                                                                                     instansi terkait seperti Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri,
                                                                                                                     Departemen Keuangan, BAPPENAS, dan DPR.

Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                   Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 4
                                                                                                                                                                                           Alur Penyusunan Renstra

      Terdapat 8 langkah dalam melakukan penyusunan perencanaan strategis organisasi seperti yang ditunjukan            4.         Kaji kondisi organisasi; Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita bila dibandingkan dengan
      pada alur di bawah ini :                                                                                                     negara lain? Apa saja faktor kunci keberhasilan dalam menjalankan organisasi ini? Apa yang menjadi
                                                                                                                                   tantangan dan hambatan yang dapat kita hadapi dalam mencapai tujuan yang kita inginkan? Apa saja
                                         FORMULASI MISI
                                                                                                                                   ukuran kunci kinerja untuk mengukur keberhasilan kita dalam mengelola organsiasi ini?

                                  KAJI KINERJA MASA LALU
                                                                                                                        5.         Renungkan visi; Kondisi apa saja yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang? Bila diukur,
                                                                                                                                   ukuran kinerja kunci yang sudah di-tetapkan pada tahap sebelumnya menunjukkan nilai berapa saja?
                          KAJI KONDISI                        KAJI KONDISI
                                                                                                                                   Secara bertahap, repelita demi repelita, tonggak-tonggak apa yang dapat mengukur kemajuan upaya
                          LINGKUNGAN                          ORGANISASI                                                           organisasi mendekatkan ke kondisi yang diinginkan tersebut?

                                                                                                                        6.         Lengkapi rencana pembangunan jangka panjang; Dalam rangka mendekatkan kondisi usaha ke arah
                                  FORMULASI VOYAGE PLAN
                                                                                                                                   yang telah ditetapkan sebelumnya, perubahan apa saja yang perlu diterapkan dalam repelita yang
                               FORMULASI RENCANA                                                                                   pertama? Perubahan apa yang akan diusahakan?
                           PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
                                                                                                                        7.         Rumuskan rencana pembangunan jangka menengah; Langkah-langkah besar apa saja yang dituntut
                               FORMULASI RENCANA                                                                                   dalam situasi yang sedang ditelaah, repelita demi repelita, program, kegiatan, organisasi, dan manusia?
                          PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
                                                                                                                                   Teknologi apa yang akan diusahakan?
                             FORMULASI RENCANA TAHUNAN
                                                                                                                        8.         Rumuskan kegiatan dan program tahunan; Secara rinci, langkah-langkah apa saja yang dituntut untuk
                                                                                                                                   dilaksanakan dari tahun ke tahun, di program, kegiatan, organisasi, dan manusia? Khusus untuk
      1.      Renungkan misi; Apa saja yang menjadi tujuan dasar yang melatar-belakangi pendirian organisasi?                      tahun pertama, langkah tindakan apa saja yang dibutuhkan? Prioritasnya? Nilai investasinya?
              Misi menguraikan maksud keberadaan usaha. Demi kepentingan siapa, kehadiran organisasi di                            Keuntungan apa saja yang dapat membenarkan investasi tersebut? Kapan dapat memastikan bahwa
              lapangan.                                                                                                            pelaksanaannya berjalan sesuai harapan?

      2.      Lengkapi data position audit; Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu? Berada di mana organisasi
              ini sekarang? Cara-cara apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan?

      3.      Kaji kondisi Lingkungan; Peluang seperti apa yang ada? Ancaman seperti apa yang sedang dihadapi?
              Bagaimana dengan peluang dan ancaman di masa yang akan datang?




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                 Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 5
                                                                                                                                                                                                 Misi & Motto Depdiknas
        C. Hasil-hasil
       Visi pada halaman sebelumnya diturunkan ke dalam Misi Departemen Pendidikan Nasional untuk dijadikan pedoman      Motto dibuat sedemikian rupa sebagai sumber spirit bagi Departemen Pendidikan Nasional dalam mencapai visi dan misi
       kerja kongkrit dalam mencapai sasaran sistem pendidikan nasional.                                                 yang telah dicanangkan.



                                                                                                                      MISI
                  MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN INDONESIA
               CERDAS DAN KOMPETITIF, YANG BERKEADILAN, BERMUTU, DAN RELEVAN DENGAN
                            KEBUTUHAN MASYARAKAT LOKAL DAN GLOBAL.
     Misi ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
        Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak
         azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
        Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
        Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung
         sepanjang hayat;
        Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas
         peserta didik dalam proses pembelajaran;
        Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga
         masyarakat;
        Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam
         penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
       (UU Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 4 Tahun 2003 )



                                                                                                                MOTTO

                                                                       PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                     Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 6
                                                                                                                                                                                                                                                            Analisis Situasi
        C. Hasil-hasil
       Tabel berikut memuat rangkuman dari gambaran situasi pendidikan di Indonesia yang dibagi ke dalam 3 tema pokok:                       Hasil analisa terhadap kondisi pendidikan di Indonesia menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam merancang rencana
       Akses Pendidikan; Mutu Pendidikan; Tata kelola Departemen Pendidikan nasioal.                                                         strategis. Data diperoleh dari berbagai sumber yang berlaku pada periode 2002 – 2005.


                   Tema Pokok                                           Variabel                                                                              Penjelasan                                                                                    Keterangan
       Akses Pendidikan                                                                                 Cenderung mengalami penurunan sejak tahun 1995, sedikit membaik pada tahun 2004 – 2005, dengan naik satu peringkat          Faktor penyebab utama adalah penurunan kinerja perekonomian
                                             Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
                                                                                                        (peringkat 111 ke 110).                                                                                                     Indonesia (krisis 1997)

                                                                                                        Hanya 25.3% anak usia 0-6 tahun memperoleh layanan PAUD, 32.36% anak usia 5-6 tahun memperoleh layanan                      Jumlah ini pada umumnya berasal dari keluarga mampu di
                                             Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
                                                                                                        pendidikan TK                                                                                                               daerah perkotaan

                                                                                                                                                                                                                                    Alasan utama adalah faktor ekonomi yang diantaranya
                                                                                                        Prosentase partisipasi sekolah yang paling besar ada pada tingkatan usaia 7-12 tahun (96.8%) dan usia 13-15 tahun (83.5%)   menyebabkan kekurangan biaya sekolah dan timbulnya
                                             Angka Partisipasi Sekolah (APS)
                                                                                                        dan cenderung menurun hingga tingkat perguruan tinggi (14.6%)                                                               pemikiran praktis untuk segera bekerja guna memenuhi
                                                                                                                                                                                                                                    kebutuhan hidup

                                                                                                        • Angka kesenjangan partisipasi pendidikan terkecil (dari sudut golongan ekonomi) adalah pada usia 7-12 tahun (98.7%        • Faktor utama adalah kurangnya biaya sekolah dan pemikiran
                                                                                                          untuk golongan ekonomi mampu, 94% untuk golongan ekonomi tidak mampu), dan yang terbesar adalah pada usia 16-               praktis untuk segera bekerja
                                                                                                          18 tahun (76.1% untuk golongan ekonomi mampu, 32.7% untuk golongan ekonomi tidak mampu). Kesenjangan ini
                                                                                                          semakin besar untuk partisipasi pendidikan di tingkat menengah dan perguruan tinggi sejak tahun 2002.
                                                                                                        • Kesenjangan berdasarkan jenis kelamin relatif tidak signifikan dibandingkan kondisi 20 tahun yang lalu
                                             Kesenjangan Angka Partisipasi Pendidikan Antara Golongan                                                                                                                               • Meningkatnya kesadaran keseteraan gender yang berakibat
                                             Ekonomi, Wilayah, dan Jenis Kelamin                                                                                                                                                      pada kesetaraan hak (pendidikan) antar laki-laki dan
                                                                                                        • Kesenjangan pendidikan antar perkotaan dan pedesaan adalah sebesar 15-20% (2004)                                            perempuan
                                                                                                                                                                                                                                    • Akses pendidikan dan ketersediaan sarana prasarana
                                                                                                                                                                                                                                      pendidikan yang tidak seimbang antar kedua wilayah


                                                                                                                                                                                                                                    Upaya wajib belajar 9 tahun membantu peningkatan angka melek
                                             Melek Aksara                                               Angka terbesar ada pada tingkatan usia 15-24 tahun (98.7%)
                                                                                                                                                                                                                                    aksara
       Mutu Pendidikan                                                                                  Siswa yang mengalami kekurangan gizi mempengaruhi kesiapannya dalam menerima proses pendidikan yang berkualitas
                                             Kesiapan siswa
                                                                                                        (Depkes tahun 2003: 28% balita mengalami kekurangan gizi dan 50% mengalami cacingan)

                                                                                                        Kuantitas: Tahun 2004 secara keseluruhan rasio ideal ada di tingkat pendidikan dasar sampai menengah, hanya jumlah
                                                                                                        yang lebih besar masih terkonsentrasi di daerah perkotaan.                                                                  Upah guru yang lebih rendah dari negara tenaga tetangga serta
                                                                                                                                                                                                                                    perlindungan terhadap hak-hak guru yang belum optimal turut
                                             Ketersediaan Tenaga Pengajar                               Kualitas: ketidak sesuaian keahlian tenaga pengajar dengan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang mencapai        menghambat proses peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
                                                                                                        angka rata-rata 40% (untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK). Kualifikasi tenaga pengajar di tingkat perguruan tinggi yang         pengajar di tingkat SD hingga SMA
                                                                                                        memiliki pendidikan S2/S3 secara keseluruhan hanya berkisar rata-rata 44.5%




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                                                             Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 7
                                                                                                                                                                                                                                                    Analisis Situasi
                                                                                                                                                                                                                                                           (lanjutan)
        C. Hasil-hasil
                    Tema Pokok                                       Variabel                                                                           Penjelasan                                                                                  Keterangan
       Mutu Pendidikan (lanjutan)
                                                                                                  Alokasi anggaran untuk pendidikan masih hanya mencapai 6.6% dari APBN dan sangat rendah dibandingkan dengan
                                           Anggaran Pendidikan
                                                                                                  negara tetangga lain (1.3% dari PDB)



                                                                                                  Ketersediaan sarana penunjang yang minim dan penyebarannya yang tidak merata. Beberapa contoh kasus adalah
                                                                                                                                                                                                                           Hal ini terutama mempengaruhi kenyamanan proses belajar
                                           Prasarana dan Sarana Pendidikan                        ketidaklayakan kondisi ruang belajar yang terbesar ada di tingkat SD sebesar 57.9%., rasio ketersediaan buku dan siswa
                                                                                                                                                                                                                           mengajar
                                                                                                  yang tidak mencapai 1:1 untuk tingkat SD hingga SMA, ketertinggalah penggunaan ICT dibanding negara tetangga


                                                                                                  Proses belajar mengajar cenderung kurang menarik dan tidak menciptakan kreativitas pada siswa
                                           Metoda pembelajaran                                    Berorientasi pada teori dan hafalan                                                                                      Hal berlaku hampir untuk semua jenjang pendidikan SD – SMA
                                                                                                  Penekanan lebih pada otak kiri


                                                                                                  Pemeringkatan Internasional yang menaruh Indonesia pada peringkat 12 dari 12 menunjukkan sistem pendidikan Indonesia
                                                                                                  yang kurang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Meski kontribusi sektor primer masih memiliki daya serap tenaga        Penguatan sektor industri tidak diikuti oleh penguatan di sektor
                                           Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan Lapangan Kerja   kerja yang tinggi (43%) namun sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB justru memiliki daya serap         pendidikan dan kultur masyarakat yang msih cenderung agraris
                                                                                                  tenaga kerja yang terkecil (14%), sementara sektor pertanian yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDB memiliki
                                                                                                  daya serap tertinggi

                                                                                                  Lulusan PT lebih banyak menjadi pekerja, sementara lulusan SD dan SMP menunjukkan angka tinggi untuk melakukan
                                           Kemampuan Wirausaha
                                                                                                  wirausaha
       Tata Kelola Departemen Pendidikan
       Nasional                                                                                                                                                                                                            Sistem informasi manajemen yang belum terbangun dengan baik
                                                                                                  Pengembangan model desentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintah untuk lebih menguatkan inisiatif masing-        menyebabkan proses ini belum berjalan secara optimal dan
                                           Model Pengelolaan Pendidikan
                                                                                                  masing lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikannya terhadap masyarakat                           menyulitkan kendali pemerintah atas kebijakan yang dikeluarkan
                                                                                                                                                                                                                           oleh masing-masing lembaga pendidikan tersebut




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                                                     Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 8
                                                                                                                                                                                                                                          Visi Depdiknas 2025

            C. Hasil-hasil
       Diagram berikut menunjukkan penjabaran tema sistem pendidikan nasional pada tahun 2025 (Insan Indonesia Cerdas                            Makna dari tema tersebut kemudian dijelaskan secara rinci (Insan Indonesia Cerdas dan Insan Indonesia Kompetitif) pada
       dan Kompetitif) yang tertuang di dalam visi departemen pendidikan nasional tahun 2025.                                                    bagian bawah dari diagram.




                                                                                                                                     Visi 2025
                                                                                                                                     VISI 2025

                   Sesuai UU Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003, maka pendidikan nasional harus mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
                   mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
                   kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

                                                                                                 Pada tahun 2025, Sistem Pendidikan Nasional berhasrat menghasilkan:
                                                                                                        INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF
                                                                                                                (Insan Kamil / Insan Paripurna)


                                                 Makna Insan Indonesia Cerdas                                                                                                               Makna Insan Indonesia Kompetitif

                  Cerdas
                                             • Gandrung akan olah hati/kalbu untuk menumbuhkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia
                 spiritual


                                                                                                                                                                                       •   Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan
                                             • Gandrung akan olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas terhadap kehalusan                                           •   Bersemangat juang tinggi
                                               dan keindahan, serta meningkatkan kemampuan ekspresi estetis
                 Cerdas                                                                                                                                                                •   Mandiri
                                             • Aktualisasi insan sosial yang mampu membina hubungan timbal balik, empatik dan simpatik,
            emosional & sosial                 ceria dan percaya diri, menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta
                                                                                                                                                                                       •   Pantang menyerah
                                               berwawasan kebangsaan yang sadar akan hak dan kewajiban warga negara                                                                    •   Pembangun & pembina jejaring
                                                                                                                                                                                       •   Bersahabat dengan perubahan
                                                                                                                                                           Kompetitif
                                                                                                                                                                                       •   Inovatif dan menjadi agen perubahan
                                                                                                                                                                                       •   Produktif
                                                                                                                                                                                       •   Sadar mutu
                  Cerdas                     • Gandrung akan olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu                                                         •   Berorientasi global
                intelektual                    pengetahuan & teknologi
                                                                                                                                                                                       •   Pembelajar sepanjang hayat
                                             • Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif


                                             • Gandrung akan olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap,
                  Cerdas
                                               terampil, dan trengginas
                 kinestetik                  • Aktualisasi insan adiraga


Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                                                      Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 9
                                                                                                                                              Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif 2025

       Rencana strategis jangka panjang pemerintah dalam mencapai optimalitas                                              Cetak biru tersebut memuat sasaran akhir yang akan dicapai serta bagaimana
       pendidikan di Indonesia tertuang dalam cetak biru yang disebut dengan                                               peran setiap lembaga yang terkait dalam melakukan perencanaan dan
       Cetak Biru Indonesia Cerdas & Kompetitif 2025.                                                                      menurunkannya ke dalam bentuk implementasi baik dalam kerangka jangka
                                                                                                                           panjang maupun jangka pendek.



                                                                                              INDONESIA YANG MAJU DAN MANDIRI, ADIL DAN DEMOKRATIS
                                                                                                  SERTA AMAN DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA
                                                                                                          KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                                                                             Sumber: Visi 2025 - Bappenas


                                                                  SISTEM PENDIDIKAN                                                                              TALENT MARKET

                                                    SUPPLY
                                                                                =        DEMAND
                                                                                                                                                                         =
                                                                                                                                          SUPPLY                                   DEMAND
                                                     Sarana                              Pesert a didik                                      ……
                                                                                                                                               … … .. t eknik
                DESIRED                                                                                                                                                             Dalam Negeri
                                                     Prasarana                                DasMen                                         ……
                                                                                                                                               … … . akunt an
               END-STATE                                                                                                                                                               Local hires
                                                     Tenaga pendidik                          Dikt i                                         ……
                                                                                                                                               … … . dokt er                           Onshoring
                                                                                               Non Formal                                     ……
                                                                                                                                               … … ..perawat                        Luar Negeri
                                                                                                                                               ……
                                                                                                                                               … … ..lain-lain                         TKI


                                                                                                     INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025


                                         CAKRAWALA
                                        PERENCANAAN               PEMERINTAH PUSAT                           DEPDIKNAS                          DEPARTEMEN TERKAIT &                              SATUAN
                                                                                                                                               DINAS PENDIDIKAN DAERAH                          PENDIDIKAN


                                                                                                               RPJP Unit Ut ama

                                                                                                                                                      RPJP 2025
                                              20 t ahun                                                     RPJP 2025                                                                           RPJP 2025
                                                                     RPJP 2025                                                                  Depart emen Terkait &
                                                                                                            Depdiknas                                                                      Sat uan Pendidikan
                                                                                                                                                  Dinas Pendidikan




                                                                                                             Renst ra Unit Ut ama
               PLANNING
              FRAMEWORK                        5 t ahun                                                                                             Renst ra 2009
                                                                                                           Renst ra 2009                                                                      Renst ra 2009
                                                                    RPJM 2009                                                                   Depart emen Terkait &
                                                                                                            Depdiknas                                                                      Sat uan Pendidikan
                                                                                                                                                  Dinas Pendidikan




                                                                                                                                                    RKAKL & DIPA                        Program dan Anggaran
                                              Tahunan                   RKP &
                                                                                                           RKAKL & DIPA                              Depart emen                               Tahunan
                                                                        APBN
                                                                                                                                                   Terkait dan APBD                       Sat uan Pendidikan



                                   Legend: RPJP = Rencana Pembangunan Jangka Panjang; RPJM = Rencana Pembangunan Jangka Menengah; RKP = Rencana Kerja Program; APBN = Anggaran Pendapat an & Belanja Negara;
                                   RKAKAL = Rencana Kerja & Anggaran Kement rian & Lembaga; DIPA = Daft ar Isian Proyek dan Anggaran; APBD = Anggaran Pendapat an & Belanja Daerah.


Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                      Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 10
                                                                                                                                                                                                                                           Tata Nilai Depdiknas
           I P O Values Framework
       Dalam menjalankan kerjanya mencapai sasaran Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif, Departemen Pendidikan                              Nilai-nilai tersebut dikategorikan menjadi 3 bagian besar yaitu input, process, dan ouput values dan memiliki indikator nilai
       Nasional perlu memiliki tatanan nilai-nilai yang menjadi dasar dari setiap aktivitas implementasi.                                    yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari setiap kategori nilai tersebut,



       •    INPUT VALUES yang tepat dapat mencegah kegagalan dan
            kekeliruan dalam proses rekrutmen pegawai Depdiknas
       •    PROCESS VALUES yang dapat dipahami dan tertanam
            dengan baik akan meningkatkan mutu interaksi antar
            manusia dan kinerja
                                                                                                             INPUT VALUES                                                       PROCESS VALUES                                                      OUTPUT VALUES
       •    OUTPUT VALUES yang dipikirkan dengan baik akan                              Nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam diri setiap pegawai    Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di Depdiknas, dalam         Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh mereka yang
            memfokuskan organisasi kepada hal-hal yang diharapkan agar                                           Depdiknas                                  rangka mencapai dan mempertahankan kondisi keunggulan                           berkepentingan terhadap Depdiknas
            dapat mempertahankan hasil pelayanan yang berkualitas




                                                                                                              PEGAWAI                                                                                                             PEMERATAAN & PENYELENGGARAAN
                                                                                                                                                          KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN YG PRIMA
                                                                                                            DEPDIKNAS                                                                                                                PENDIDIKAN YANG BERMUTU




                                                                                    •    Amanah / Trustworthiness                                         • Visioner dan Berwawasan                                           •   Produktif (Efektif dan Efisien)
                                                                                    •    Profesional dan Percaya Diri                                     • Menjadi Teladan                                                   •   Gandrung Mutu Tinggi/Service Excellence
                                                                                    •    Antusias dan Bermotivasi Tinggi                                  • Memotivasi (Motivating)                                           •   Dapat Dipercaya (Andal)
                                                                                    •    Bertanggung Jawab                                                • Mengilhami (Inspiring)                                            •   Responsif dan Aspiratif
                                Tim Perumus:                                        •    Kreatif                                                          • Memberdayakan (Empowering)                                        •   Antisipatif dan Inovatif
                                                                                    •    Disiplin                                                         • Membudayakan (Culture-forming)                                    •   Demokratis, berkeadilan, dan Inklusif
                                Agus Dharma
                                   Supeno
                                                                                    •    Peduli                                                           • Taat Azas                                                         •   Pembelajar Sepanjang Hayat
                                   Sutrisno                                                                                                               • Koordinatif dan Bersinergi dalam Kerangka
                                    Diah                                                                                                                    Kerja Tim
                                   Sujarwo                                                                                                                • Akuntabel
                                Surya Dharma
                              Muhaswat Dwiyanto




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                                                        Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 11
                                                                                                                                                                   Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional

       Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat
       yang berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka
       peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat IPM hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam
       pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan mempertahankan APM-SD pada tingkat 94%, memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 97,4% atau APM 75,5% serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5%.




                                               1.9                                                                                                                                                                       1.4
                                                                                                                                                                                       Perluasan Akses Pendidikan
                                                       Pendidikan Kecakapan
                                                                                                                  1.1                                                                    Wajar pada Jalur Non-
                                                               Hidup
                                                                                                                                                                                                 Formal
                                                                                                                           Pendanaan Biaya
                                               1.10                                                                         Operasi Wajar                                                                                1.5
                                                                                                                                                                                       Perluasan Akses Pendidikan
                                                      Perluasan Akses SMA/SMK
                                                                                                                                                                                       Keaksaraan bagi Penduduk
                                                           dan SM Terpadu
                                                                                                                                                                                             usia > 15 tahun

                                               1.11                                                                                                                                                                      1.6
                                                                                                                         PEMERATAAN &
                                                         Perluasan Akses                                                                                                                 Perluasan Akses SLB dan
                                                         Perguruan Tinggi
                                                                                                                        PERLUASAN AKSES                                                      Sekolah Inklusif
                                                                                                                           PENDIDIKAN
                                               1.12                                                                                                                                                                      1.7
                                                      Pemanfaatan ICT sebagai                                                                                                            Pengembangan Sekolah
                                                        Media Pembelajaran                                                                                                             Wajar Layanan Khusus bagi
                                                            Jarak Jauh                      1.2                                        1.3
                                                                                                                                                                                           Daerah Terpencil/
                                                                                                                                                                                            Kepulauan yang
                                                                                                   Penyediaan Sarana &
                                               1.13                                                                                          Rekrutmen Pendidik dan                     Berpenduduk Jarang dan
                                                                                                   Prasarana Pendidikan
                                                                                                                                              Tenaga Kependidikan                              Terpencar
                                                   Peningkatan Peran Serta                                Wajar
                                                      Masyarakat dalam                                                                                                                                                   1.8
                                                       Perluasan Akses
                                                  SMA/SMK/SM Terpadu, SLB,
                                                                                                                                                                                           Perluasan Akses PAUD
                                                    dan Perguruan Tinggi



                                                                                                         Kebijakan dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                                 Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 12
                                                                                                                                                               Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional

        Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan
       mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berahlak
       mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan
       dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik ditingkat lokal, nasional maupun global.




                                              2.9                                                                                                                                                                   2.4
                                                      Pembangunan Sekolah                                                                                                              Pengembangan Guru
                                                     Bertaraf Internasional di                                 2.1
                                                                                                                                                                                         sebagai Profesi
                                                     setiap Provinsi dan/atau                                          Implementasi dan
                                                         Kabupaten/Kota                                              Penyempurnaan SNP &
                                                                                                                            BSNP                                                                                    2.5

                                              2.10                                                                                                                                 Pengembangan Kompetensi
                                                 Mendorong Jumlah Jurusan                                                                                                             Pendidik dan Tenaga
                                                   di PT Masuk dalam 100                                                                                                                 Kependidikan
                                                         Besar Asia
                                                                                                                                                                                                                    2.6

                                              2.11
                                                                                                                      PENINGKATAN
                                                                                                                                                                                       Perbaikan Sarana dan
                                                                                                                     MUTU, RELEVANSI                                                        Prasarana
                                                     Akselarasi Jumlah Prodi,                                         & DAYA SAING
                                                    Kejuruan, Vokasi & Profesi
                                                                                                                                                                                                                    2.7
                                              2.12                                                                                                                                     Perluasan Pendidikan
                                                     Peningkatan Jumlah dan                                                                                                              Kecapakan Hidup
                                                     Mutu Publikasi Ilmiah dan            2.2                                       2.3
                                                               HAKI                             Penjaminan Mutu Secara
                                                                                                                                       Perluasan dan Peningkatan                                                    2.8
                                                                                                  Terprogram dengan
                                                                                                                                            Mutu Akreditasi
                                              2.13                                                Mengacu pada SNP                                                                   Pengembangan Sekolah
                                                      Penerapan Telematika                                                                                                          Berbasis Keunggulan Lokal
                                                        dalam Pendidikan                                                                                                            di setiap Kabupaten/Kota


                                                                                                    Kebijakan dalam Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                            Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 13
                                                                                                                                                                  Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional

       Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan
       menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah, orangtua maupun stakeholder
       lain di setiap tingkat pemerintahan.
       Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan ( sector-wide approach) yang bercirikan: (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada
       semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan
       secara sistematis dan memfungsikan peran-peran stakeholder yang lebih luas.




                               3.9                                                                                                                                                                                        3.4
                                  Pelaksanaan Inpres no. 5 Tahun
                                                                                                                                                                                      Peningkatan Kapasitas &
                                     2004 tentang Percepatan                                            3.1
                                                                                                                                                                                    Kompetensi Manajerial Aparat
                                       Pemberantasan KKN
                                                                                                              Peningkatan SPI Berkoordinasi
                              3.10                                                                                 dengan BPKP & BPK                                                                                      3.5

                                                                                                                                                                                      Peningkatan Ketaan Aparat
                                  Intensifikasi Tindakan-tindakan
                                                                                                                                                                                           pada Peraturan
                                            Preventif oleh Itjen
                                                                                                                                                                                         Perundang-undangan

                              3.11                                                                                                                                                                                        3.6
                                                                                                                 PENGUATAN TATA
                                     Intensifikasi dan Ekstensifikasi                                                                                                                  Peningkatan Kapasitasn &
                                                                                                                     KELOLA,
                                           Pemeriksaan oleh Itjen,                                                                                                                      Kompetensi Pengelola
                                                   BPKP & BPK                                                    AKUNTABILITAS &                                                              Pendidikan
                                                                                                                PENCITRAAN PUBLIK
                              3.12                                                                                                                                                                                        3.7

                                      Penyelesaian Tindak Lanjut
                                     Temuan-temuan Pemeriksaan                                                                                                                     Peningkatan Pencitraan Piublik
                                          Itjen, BPKP & BPK                      3.2                                          3.3

                              3.13                                                                                                  Peningkatan Kapasitas &                                                               3.8
                                       Pengembangan Aplikasi SIM                       Penataan Regulasi Pengeloaan
                                                                                                                                    Kompetensi Aparat dalam                            Peningkatan Kapasitas &
                                     secara terintegrasi (Keuangan,                             Pendidikan
                                                                                                                                 Perencanaan dan Penganggaran                          Kompetensi Pemeriksaan
                                          Asset, Kepegawaian,
                                                                                                                                                                                             Aparat Itjen
                                           dan Data lainnya)


                                                                                             Kebijakan dalam Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                               Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 14
                                                                                                                            Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Sekretariat Jenderal

       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka        Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir
       Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.                                    tahun 2025.


     PERIODE
   PEMBANGUNAN                                  2005 – 2009                                                 2010 - 2015                                       2015 - 2020                                        2020 - 2025
       TEMA
   PEMBANGUNAN                Peningkatan Kapasitas & Modernisasi                                    Penguatan Pelayanan                               Daya Saing Regional                              Daya Saing Internasional
       VISI
   PEMBANGUNAN                                                                                     INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                        • UU & PP Guru & Dosen, BHP, Perbukuan, Bahasa                     • Depdiknas menjadi benchmark technocracy           • Sistem layanan Depdiknas sudah memenuhi        • Sistem layanan Depdiknas sudah memenuhi
                        • Sosialisasi Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif         (Departemen terbaik)                                standar regional/ ASEAN                          standar internasional
                          2005                                                             • Sistem & prosedur perencanaan, pengelolaan        • Citra Depdiknas di mata ASEAN makin            • Citra Depdiknas di mata internasional makin
                        • Sisdur Keuangan & SIM Aset dan Keuangan                            keuangan, pegawai, & asset tlh dpt dioperasikan     kredibel                                         kredibel
                        • Pelaksanaan aturan PNBP                                          • Citra Depdiknas makin kredibel                    • Kerjasama internasional di bidang pendidikan   • Kerjasama internasional di bidang pendidikan
                        • Tata nilai kerja dan gaya kepemimpinan khas Depdiknas            • Sistem kelembagaan dan organisasi Depdiknas       • Akunntabilitas publik di bidang pendidikan     • Akunntabilitas publik di bidang pendidikan
                        • Renstra Diknas, Depag, dan Pemda selaras dgn visi Depdiknas        berfungsi optimal                                   sudah mapan                                      sudah mapan
                          2025                                                             • Kerjasama internasional di bidang pendidikan
     SASARAN
                        • Sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi strategi             semakin berkembang
   PEMBANGUNAN
                        • Kompetensi sebagai dasar dalam penempatan pegawai                • Akuntabilitas publik di bidang pendidikan
                        • Laporan keuangan Depdiknas wajar tanpa syarat                      terpelihara
                        • % serapan anggaran
                        • ISO di bidang manajemen
                        • Perbaikan citra dan peningkatan image Depdiknas dimata
                          publik
                        • Kemitraan internasional
                        • Penurunan kerugian anggaran negara
                        • Pembentukan nilai-nilai serta budaya kerja yang konstruktif      • Memperkuat sistem pengelolaan kelembagaan         • Peningkatan/pengembangan layanan               • Pemantapan layanan pendidikan
                        • Pengembangan sisdur perencanaan, pengelolaan keuangan,             berbasis kinerja                                    pendidikan                                     • Pemeliharaan dan peningkatkan citra
                          pegawai, dan asset                                               • Penguatan Sistem dan prosedur perencanaan,        • Pemeliharaan dan peningkatkan citra              Depdiknas
                        • Peningkatan akuntabilitas publik dalam pelayanan pendidikan        pengelolaan keuangan, pegawai, dan asset            Depdiknas                                      • Pemantapan dan peningkatan kerjasama
                        • Pengembangan/revitalisasi kelembagaan, termasuk tupoksinya       • Penguatan citra Depdiknas                         • Pemantapan kerjasama internasional di            internasional di bidang pendidikan
  KEGIATAN POKOK        • Peningkatan sosialisasi dan publikasi kebijakan dan program      • Pemantapan fungsi kelembagaan                       bidang pendidikan                              • Pemantapan akuntabilitas publik di bidang
   PEMBANGUNAN            Depdiknas                                                        • Penguatan dan perluasan kerjasama                 • Pemantapan akuntabilitas publik di bidang        pendidikan
                        • Intensifikasi penyelesaian RPP dan RUU                             internasional di bidang pendidikan                  pendidikan
                        • Peningkatan standar kompetensi teknis dan manajerial SDM         • Penguatan akuntabilitas publik
                        • Pengembangan public trust & image
                        • Peningkatan kerjasama Depdiknas dengan mitra internasional,
                          baik bilateral maupun multilateral
                        Penguatan Tata Kelola (Governance), Akuntabilitas dan              • Depdiknas menjadi rujukan dalam pengelolaan       • Sistem layanan pendidikan sudah sejajar        • Sistem layanan pendidikan sudah memenuhi
                        Pencitraan Publik                                                    kelembagaan                                         dengan negara-negara maju di ASEAN               standar pelayanan internasional
                        • Disahkannya UU Guru & Dosen, BHP, Perbukuan, Bahasa              • Tertatanya sistem dan prosedur perencanaan ,      • Citra positif Depdiknas sudah mapan            • Citra positif Depdiknas makin mapan
                        • Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Sistem                 pengelolaan keuangan, pegawai, dan asset:         • Kerjasama internasional di bidang pendidikan   • Kerjasama internasional di bidang pendidikan
  UKURAN KINERJA
                          Pendidikan Nasional, Guru & Dosen, BHP, Perbukuan dan            • Laporan keuangan Depdiknas dinilai wajar tanpa      makin mantap                                     makin mantap
      KUNCI
                          Bahasa                                                             syarat oleh BPK (2009)                            • Sistem dan prosedur kerja sudah berjalan       • Sistem dan prosedur kerja sudah berjalan
                        • Terlaksananya sosialisasi Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas &    • RKAKL tersusun tepat waktu dan akurat               sesuai standar sistem dan prosedur kerja         sesuai standar sistem dan prosedur kerja
                          Kompetitif 2005                                                  • Seluruh asset Depdiknas tercatat dan
                        • Sisdur Keuangan & SIM Aset dan Keuangan mulai diaplikasikan        terdokumentasikan dengan lengkap




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                       Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 15
                                                                                                                      Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Sekretariat Jenderal
                                                                                                                                                                       (lanjutan)
       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                             Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                       yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

     PERIODE
   PEMBANGUNAN                               2005 – 2009                                           2010 - 2015                              2015 - 2020                            2020 - 2025
       TEMA
   PEMBANGUNAN              Peningkatan Kapasitas & Modernisasi                              Penguatan Pelayanan                        Daya Saing Regional                Daya Saing Internasional
       VISI
   PEMBANGUNAN                                                                               INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                       • Sisdur Keuangan & SIM Aset dan Keuangan mulai              • Sistem pengelolaan kepegawaian berlangsung
                         diaplikasikan                                                secara efisien dan efektif
                       • Terlaksananya aturan PNBP yang meningkatkan citra baik     • Depdiknas memperoleh ISO di bidang
                         Depdiknas                                                    manajemen
                       • Disepakati dan diterapkannya tata nilai dan gaya           • Daya serap anggaran Depdiknas sesuai dengan
                         kepemimpinan khas Depdiknas                                  target dan waktu
                       • Selarasnya renstra Diknas, Depag, dan Pemda dengan visi    • Anggaran Depdiknas meningkat secara
                         Depdiknas 2025                                               signifikan (di atas 20%)
                       • Diterapkannya sistem perencanaan, implementasi dan         • Rating pelayanan Depdiknas terbaik
  UKURAN KINERJA
                         evaluasi strategi                                          • Suplai dan demand pendidikan selaras
      KUNCI
                       • Digunakannya kompetensi sebagai dasar dlm penempatan       • Makin meningkat dan mantapnya program
                         pegawai                                                      kemitraan internasional
                       • Tercapainya status wajar tanpa syarat terhadap laporan     • Meningkatnya transparansi dan kepercayaan
                         keuangan Depdiknas dinilai oleh BPK                          masyarakat terhadap Depdiknas
                       • Tercapainya 95% serapan anggaran
                       • Memperoleh ISO di bidang manajemen
                       • Membaiknya citra dan image Depdiknas dimata publik
                       • Meningkatkan jumlah program kemitraan internasional
                       • Menurunnya % kerugian anggaran negara




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                          Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 16
                                                                                                                                    Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Inspektorat Jenderal

       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                                            Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                                      yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

     PERIODE
   PEMBANGUNAN                             2005 - 2009                                                 2010 - 2015                                              2015 - 2020                                            2020 - 2025
       TEMA                       Peningkatan Kapasitas &
   PEMBANGUNAN                                                                                  Penguatan Pelayanan                                       Daya Saing Regional                                 Daya Saing Internasional
                                        Modernisasi
       VISI
   PEMBANGUNAN                                                                                           INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                       • Pengembangan sistem pengendalian internal (SPI)           • Perluasan sistem pengendalian internal pada             • Sistem pengendalian internal pendidikan sampai       • Sistem pengendalian internal sesuai dengan
                       • Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparat Itjen           instansi vertikal di daerah dan Dinas Pendidikan          pada tingkat satuan pendidikan.                        standar internasional
                       • Peningkatan ketaatan pengelola pendidikan                 • Pengukuhan kompetensi dan penyeimbangan                 • Pengakuan atas kompetensi auditor pendidikan di      • Pengakuan atas kompetensi auditor pendidikan di
                         terhadap peraturan perundang-undangan                       kapasitas aparat Itjen                                    kalangan auditor di luar Itjen Depdiknas               dunia Internasional.
                       • Penataan organisasi dan tata kerja pengawasan             • Terwujudnya efisiensi, efektifitas, dan sinergi         • Pengakuan atas pengelolaan organisasi dan tata       • Dpengakuan pengelolaan organisasi dan tata kerja
                         pendidikan                                                  pengawasan pendidikan                                     kerja pengawasan sesuai dengan standarisasi            pengawasan sesuai dengan standar Internasional
     SASARAN
                       • Intensifikasi tindakan preventif pengawasan Itjen         • Intensifikasi tindakan preventif pengawasan Itjen         regional                                               (ISO atau sertifikat sejenis)
   PEMBANGUNAN
                       • Intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan                 sampai dengan instansi vertikal di daerah dan           • Pengakuan atas mutu tindakan preventif               • Terciptanya citra positif pengawasan pendidikan di
                       • Peningkatan penyelesaian tindak lanjut temuan               Dinas Pendidikan                                          pengawasan Itjen oleh pihak pengguna                   mata publik.
                         hasil pengawasan (aparat pengawasan fungsional,           • Peningkatan penyelesaian tindak lanjut temuan           • Pengakuan mutu pengawasan Itjen oleh pihak           • Terciptanya good governance dan clean goverment
                         legislatif, dan masyarakat).                                hasil pengawas                                            pengguna                                               di lingkungan pendidikan
                                                                                                                                             • Para auditan sadar akan pentingnya penyelesaian      • Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi
                                                                                                                                               tindak lanjut temuan hasil pengawasan                  pengelolaan pendidikan
                                 Penguatan Tata Kelola (Governance),                        Penguatan Tata Kelola (Governance),                       Penguatan Tata Kelola (Governance),                    Penguatan Tata Kelola (Governance),
                                               Akuntabilitas                                                Akuntabilitas                                           Akuntabilitas                                         Akuntabilitas
                                          dan Pencitraan Publik                                      dan Pencitraan Publik                                     dan Pencitraan Publik                                 dan Pencitraan Publik
                       •   Pengembangan sistem pengendalian internal (SPI)         •   Fasilitasi pembangunan sistem pengendalian            •   Penerapan sistem pengendalian internal secara      •   Penerapan sistem pengendalian internal sesuai
                       •   Peningkatan ketaatan pengelola pendidikan                   internal pada instansi vertikal di daerah dan Dinas       menyeluruh di tingkat nasional                         dengan standar internasional
                           terhadap peraturan perundang-undangan                       Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota                    •   Pemantapan penerapan ICT dalam pengawasan          •   Evaluasi standar kompetensi auditor pendidikan
                       •   Penataan organisasi dan tata kerja pengawasan           •   Sosialisasi ketaatan pada peraturan perundang-            dini                                                   oleh lembaga internasional untuk memperoleh
                           pendidikan                                                  undangan dan pencapaian kinerja                       •   Pemantapan pengawasan kinerja, Modernisasi             pengakuan internasional
  KEGIATAN POKOK
                       •   Intensifikasi, ekstensifikasi, dan tindakan preventif   •   Penerapan ICT dalam pengawasan dini                       secara menyeluruh penerapan ICT dalam              •   Pengakuan organisasi dan tata kerja pengawasan
   PEMBANGUNAN
                           pengawasan Itjen                                        •   Pengembangan pengawasan kinerja melalui                   pengawasan, Pemantapan peningkatan kerjasama           kepada lembaga internasional
                       •   Peningkatan penyelesaian tindak lanjut temuan               peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan               dan koordinasi dengan aparat pengawas internal     •   Publikasi keberhasilan pengawasan pendidikan
                           hasil pengawasan (aparat pengawasan fungsional,             aparat pengawas internal dan eksternal                    dan eksternal                                      •   Penerapan bebas dari korupsi di lingkungan
                           legislatif, dan masyarakat).                            •   Penerapan penghargaan dan hukuman dalam               •   Penerapan lanjutan penghargaan dan hukuman             Depdiknas.
                       •   Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparat Itjen           tindak lanjut hasil pengawasan                            dalam tindak lanjut hasil pengawasan               •   Pemberian peringkat bagi unit kerja yang akuntabel
                       •   Sertifikasi kompetensi auditor pendidikan               •   Pengembangan kualitas dan etika profesi auditor       •   Sosialisasi standar kompetensi dan etika profesi       dan transparan.
                       •   Perbaikan perlindungan auditor dan biaya                                                                              auditor pendidikan melalui media teknologi
                           pelaksanaan pemeriksaan                                                                                               informasi dan komunikasi (ICT)

                       • Terjaminnya keselamatan kerja bagi para auditor           • Terbentuk dan terlaksananya sistem pengendalian         • Terbentuk dan terlaksananya sistem pengendalian      • Sistem pengendalian internal telah memperoleh
                       • Pembiayaan pemeriksaan berdasarkan biaya                    internal di seluruh instansi vertikal di daerah dan       internal secara menyeluruh di tingkat nasional,        ISO atau sertifikat sejenis.
                         aktual                                                      Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota                • Adanya auditor di luar Depdiknas yang mengikuti      • Uji kompetensi auditor pendidikan telah
                       • Terbentuk dan terlaksananya sistem pengendalian           • Rasio auditor dan auditan adalah 1 : 10 (satu tahun       program sertifikasi kompetensi auditor pendidikan      memperoleh sertifikasi internasional
                         internal di seluruh unit utama Depdiknas                    seorang auditor melakukan lima kali pemeriksaan         • Berkurangnya keluhan/pengaduan masyarakat            • Adanya auditor yang mendapatpenghargaan etika
  UKURAN KINERJA
                       • Lebih dari 90 % auditor Itjen memiliki sertifikat           terhadap sepuluh sasaran)                                 terhadap pelayanan pendidikan.                         dan indenpendensi pada tingkat Internasional
      KUNCI
                         profesi auditor pendidikan dan mendapat                   • Penyimpangan pengelolaan keuangan < 15%                 • Meningkatnya citra institusi pengawasan              • Tidak ada keluhan atau pengaduan atas
                         penghargaan yang berkaitan dengan etika profesi             anggaran belanja Depdiknas.                               pendidikan                                             pegelolaan pendidikan
                       • Penyimpangan pengelolaan keuangan < 30%                   • Terlaksananya pembaharuan SPOP audit kinerja            • Adanya permintaan pengawasan dini dari auditan,      • Keberhasilan pengawasan pendidikan telah
                         anggaran belanja Depdiknas.                                 dan audit keuangan untuk semua jenjang                                                                           diketahui publik secara luas
                       • SPOP audit kinerja dan keuangan selesai disusun.            pendidikan.

Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                                Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 17
                                                                                                                       Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Inspektorat Jenderal
                                                                                                                                                                        (lanjutan)
       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                               Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                         yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

     PERIODE
   PEMBANGUNAN                          2005 - 2009                                        2010 - 2015                                           2015 - 2020                                       2020 - 2025
       TEMA                     Peningkatan Kapasitas &
   PEMBANGUNAN                                                                       Penguatan Pelayanan                                   Daya Saing Regional                            Daya Saing Internasional
                                      Modernisasi
       VISI
   PEMBANGUNAN                                                                                INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                       • Terselenggaranya administrasi dan pengawasan     • Terlaksananya pembaharuan SPOP audit kinerja        • Adanya permintaan dari lembaga donor untuk      • Seluruh unit kerja di lingkungan Depdiknas telah
                         dengan menggunakan ICT                             dan audit keuangan untuk semua jenjang                melakukan pengawasan terhadap kegiatan            bebas dari korupsi. Tidak ditemukan penyimpangan
                       • Terselenggaranya kerjasama pengawasan dengan       pendidikan.                                           pendidikan yang dibiayai dengan loan/grant        dalam pengelolaan pendidikan
                         aparat pengawasan internal, eksternal, dan       • Penerapan secara intensif pengawasan dini           • 70 % auditan melaksanakan penyelesaian tindak
                         penegak hukum                                      dengan memanfaatkan ICT                               lanjut temuan hasil pemeriksaan dalam waktu
                       • Terwujudnya sinkronisasi jadual pelaksanaan      • Adanya kesepahaman dan kesepakatan antar              kurang dari 60 hari
  UKURAN KINERJA         pengawasan dalam bentuk program kerja              aparat pengawasan internal, eksternal, dan aparat
      KUNCI              pemeriksaan tahunan (PKPT)                         penegak hukum
                       • Temuan sebelum tahun 2005, selesai               • 50 % auditan melaksanakan penyelesaian tindak
                         ditindaklanjuti                                    lanjut temuan hasil pemeriksaan dalam waktu
                       • Minimal 50% kasus penyimpangan dapat               kurang dari 60 hari
                         diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun
                         anggaran berjalan




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                           Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 18
                                                                                                                 Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal DIKTI

       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                                Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                          yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

      PERIODE
    PEMBANGUNAN                          2005 - 2009                                          2010 - 2015                                             2015 - 2020                                          2020 - 2025
        TEMA                    Peningkatan Kapasitas &
    PEMBANGUNAN                                                                         Penguatan Pelayanan                                    Daya Saing Regional                                Daya Saing Internasional
                                      Modernisasi
 VISI PEMBANGUNAN                                                                                INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                       • Tercapainya target partisipasi pendidikan tinggi   •   Tercapainya target partisipasi pendidikan tinggi   •   Tercapainya target partisipasi pendidikan tinggi   • PT unggulan meperoleh akreditasi internasional
                       • Kurikulum PT yang relevan dg kebutuhan pasar       •   Kurikulum PT yang relevan dgn kebutuhan pasar      •   Kurikulum PT yang relevan dgn kebutuhan pasar      • Peningkatan jumlah PT unggulan
                       • Setiap PT unggulan memiliki perpustakaan yang      •   PT unggulan meperoleh akreditasi internasional     •   PT unggulan meperoleh akreditasi internasional     • Peningkatan jumlah dosen-dosen PT yang
                         memenuhi standar internasional                     •   Peningkatan jumlah PT unggulan                     •   Peningkatan jumlah PT unggulan                       berkualitas
                       • Peningkatan jumlah PT unggulan                     •   Peningkatan jumlah dosen PT yg berkualitas         •   Peningkatan jumlah dosen-dosen PT yang             • Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang
                       • Peningkatan jumlah dosen PT yg berkualitas         •   Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang       berkualitas                                          masuk 100 besar Asia
                       • Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang       masuk 100 besar Asia                               •   Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang   • Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang
      SASARAN            masuk 100 besar Asia                               •   Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang       masuk 100 besar Asia                                 masuk 100 besar dunia
    PEMBANGUNAN        • Peningkatan publikasi pada jurnal akademis             masuk 100 besar dunia                              •   Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang   • Peningkatan publikasi pada jurnal akademis
                         International                                      •   Peningkatan publikasi pada jurnal akademis             masuk 100 besar dunia                                International
                       • Tercapainya target jumlah PTN sebagai badan            International                                      •   Peningkatan publikasi pada jurnal akademis         • Peningkatan jumlah buku teks yg ditulils oleh
                         hukum                                              •   Tercapainya target jumlah PTN sbg badan hukum          International                                        dosen
                       • Peningkatan jumlah buku teks yg ditulils oleh      •   Peningkatan jumlah buku teks yg ditulils oleh      •   Peningkatan jumlah buku teks yg ditulils oleh      • Peningkatan jumlah dan kapasitas PTS
                         dosen                                                  dosen                                                  dosen                                              • Peningkatan jumlah paten dunia
                       • Peningkatan jumlah dan kapasitas PT                •   Peningkatan jumlah dan kapasitas PTS               •   Peningkatan jumlah dan kapasitas PTS
                       • Peningkatan jumlah paten                           •   Peningkatan jumlah paten                           •   Peningkatan jumlah paten
                       • Program perluasan akses PT & Peningkatan peran     • Program perluasan akses PT & Peningkatan peran       • Program perluasan akses PT & Peningkatan peran       • Program pendirian Polytechnic
                         serta masyarakat                                     serta masyarakat                                       serta masyarakat                                     • Program bantuan pengadaan koleks iperpustakaan
                       • Program pengembangan kurikulum PT                  • Program pengembangan kurikulum PT                    • Program pengembangan kurikulum PT                      dan pemenuhan biaya operasional perpustakaan
                       • Program pendirian Polytechnic                      • Program pendirian Polytechnic                        • Program pendirian Polytechnic                        • Program peningkatan kualitas penelitian
                       • Program bantuan pengadaan koleksi buku,            • Program bantuan pengadaan koleksi buku,              • Program bantuan pengadaan koleksi buku,              • Program detasering, magang, dan beasiswa bagi
                         pelangganaan jurnal ilmiah dan pemenuhan biaya       pelangganaan jurnal ilmiah dan pemenuhan biaya         pelangganaan jurnal ilmiah dan pemenuhan biaya         dosen
                         operasional perpustakaan                             operasional perpustakaan                               operasional perpustakaan                             • Program jurusan unggulan perguruan tinggi
                       • Program datasering, magang & beasiswa bg dosen     • Program datasering, magang & beasiswa bg             • Program peningkatan kualitas penelitian              • Program pengembangan budaya penelitian di
      PROGRAM
                       • Program peningkatan jumlah penelitian                dosen                                                • Program datasering, magang & beasiswa bg dosen         kampus-kampus (mentalist & behaviorist
    PEMBANGUNAN
                       • Program jurusan unggulan perguruan tinggi          • Program peningkatan jumlah & kualitas penelitian     • Program jurusan unggulan perguruan tinggi              approaches)
                       • Program pengembangan budaya penelitian di          • Program jurusan unggulan perguruan tinggi            • Program pengembangan budaya penelitian di            • Pemberian insentif riset yang berpotensi paten
                         kampus-kampus (mentalist & behaviorist             • Program pengembangan budaya penelitian di              kampus-kampus (mentalist & behaviorist                 dunia
                         approaches)                                          kampus-kampus (mentalist & behaviorist                 approaches)
                       • Program perubahan status PTN menjadi badan           approaches)                                          • Program percepatan perubahan status PTN
                         hukum                                              • Program percepatan perubahan status PTN                menjadi badan hukum
                       • Pemberian insentif riset yang berpotensi paten       menjadi badan hukum                                  • Pemberian insentif riset yang berpotensi paten
                                                                            • Pemberian insentif riset yang berpotensi paten
                       • Angka partisipasi kasar PT 18%                     • Angka partisipasi kasar PT 25%                       • Angka partisipasi kasar PT 30%                       • Angka partisipasi kasar PT 35%
                       • Jumlah pengangguran berpendidikan tinggi turun     • Jumlah pengangguran berpendidikan tinggi turun       • Jumlah pengangguran berpendidikan tinggi turun       • Jumlah pengangguran berpendidikan tinggi turun
                         50%                                                  25%                                                    25%                                                    25%
   UKURAN KINERJA      • Jumlah Polytechnic meningkat 50% (120 to 180)      • Jumlah Polytechnic meningkat 50% (180 mjd 270)       • Jumlah Polytechnic meningkat 25% (270 mjd 330)       • Jumlah Polytechnic meningkat 20% (330 mjd 396)
       KUNCI           • Persentase PT unggulan yg memiliki perpustakaan    • Jumlah PT yang mendapat akreditasi Internasional     • Jumlah PT yang mendapat akreditasi Internasional     • Jumlah PT yang mendapat akreditasi Internasional
                         berstandar internasional mjd 100% (dari 60%)         (10 jurusan)                                           (20 jurusan)                                           (30 jurusan)
                       • Persentase dosen berpendidikan S2/S3 mjd 70%       • Persentase dosen berpendidikan S2/S3 mjd 100%        • Prosentase dosen berpendidikan S3 mjd 70%            • Prosentase dosen berpendidikan S3 mjd 100%
                         (dari 50%)                                           (dari 70%)


Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                   Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 19
                                                                                                              Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal DIKTI
                                                                                                                                                                   (lanjutan)
       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                              Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                        yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

      PERIODE
    PEMBANGUNAN                          2005 - 2009                                        2010 - 2015                                          2015 - 2020                                          2020 - 2025
        TEMA                    Peningkatan Kapasitas &
    PEMBANGUNAN                                                                      Penguatan Pelayanan                                   Daya Saing Regional                               Daya Saing Internasional
                                      Modernisasi
 VISI PEMBANGUNAN                                                                             INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                       • 5 jurusan perguruan tinggi masuk 100 besar ASIA   • 10 jurusan perguruan tinggi masuk 100 besar        • 20 jurusan perguruan tinggi masuk 100 besar        • 30 jurusan perguruan tinggi masuk 100 besar
                         (seni, manajemen, kedokteran, keperawatan,          ASIA; 2 masuk 100 besar dunia                        ASIA; 5 masuk 100 besar dunia                        ASIA; 10 masuk 100 besar dunia
                         politeknik)                                       • Persentase jumlah buku teks yang ditulis dosen     • Persentase jumlah buku teks yang ditulis dosen     • Persentase jumlah buku teks yang ditulis dosen
                       • Persentase jumlah buku teks yang ditulis dosen      meningkat 50%                                        meningkat 50%                                        meningkat 50%
                         meningkat 50%                                     • Jumlah PTN yang telah menjadi badan hukum          • Jumlah PTN yang telah menjadi badan hukum          • Jumlah dan kapasitas PTS meningkat 20%
                       • Jumlah PTN yang telah menjadi badan hukum           ,menjadi 80%                                         ,menjadi 100%                                      • Publikasi jurnal akademik internasional naik 30%
   UKURAN KINERJA        ,menjadi 50%                                      • Jumlah dan kapasitas PTS meningkat 20%             • Jumlah dan kapasitas PTS meningkat 20%             • Jumlah paten dunia min 15
       KUNCI           • Jumlah dan kapasitas PTS meningkat 20%            • Publikasi jurnal akademik internasional naik 30%   • Publikasi jurnal akademik internasional naik 30%
                       • Publikasi jurnal akademik internasional naik30%   • Persentase paten meningkat 100% (dari 60 mjd       • Persentase paten meningkat 100% (dari 120 mjd
                       • Persentase paten meningkat 100% (dari 30 mjd        120)                                                 240)
                         60)




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                              Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 20
                                                                                                                 Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal MPDM

       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                                   Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                             yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

     PERIODE
   PEMBANGUNAN
                                         2005 - 2009                                            2010 - 2015                                            2015 - 2020                                             2020 - 2025

       TEMA                     Peningkatan Kapasitas &
   PEMBANGUNAN                                                                           Penguatan Pelayanan                                    Daya Saing Regional                                  Daya Saing Internasional
                                      Modernisasi
 VISI PEMBANGUNAN                                                                                 INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                       • Sarana & prasarana Pendidikan Dasar &                • Penambahan fasilitas pada sarana dan prasarana       • Penambahan fasilitas pada sarana dan prasarana        • Penambahan fasilitas pada sarana dan prasarana
                         Menengah diseluruh Indonesia telah memenuhi            pendidikan dasar dan menengah                          pendidikan dasar dan menengah                           pendidikan dasar dan menengah
                         syarat (100%)                                        • Wajib belajar 12 tahun                               • Wajib belajar 12 tahun                                • Wajib belajar 12 tahun yang bermutu
                       • Tercapainya target Pendidikan Dasar 9 tahun          • Tersedianya buku referensi dan bacaan di             • Tersedianya buku referensi dan bacaan di              • Tersedianya buku referensi dan bacaan di
                         (98%)                                                  perpustakaan                                           perpustakaan                                            perpustakaan
                       • Satu buku untuk setiap 1 siswa.                      • penciptaan lapangan Kerja, Mendapat pekerjaan,       • penciptaan lapangan Kerja, Mendapat pekerjaan,        • penciptaan lapangan Kerja, Mendapat pekerjaan,
                       • Tersedianyal buku referensi dan bacaan di              dan melanjutkan                                        dan melanjutkan                                         dan melanjutkan
                         perpustakaan                                         • Setiap Kabupaten/Kota memiliki sekolah kejuruan      • Setiap Kabupaten/Kota memiliki sekolah kejuruan       • Setiap Kabupaten/Kota memiliki sekolah kejuruan
                       • penciptaan lapangan Kerja, Mendapat pekerjaan,         berbasis keunggulan lokal                              berbasis keunggulan lokal                               berbasis keunggulan lokal
                         dan melanjutkan                                      • Beroperasinya Sekolah Bertaraf Internasional         • Beroperasinya Sekolah Bertaraf Internasional          • Beroperasinya Sekolah Bertaraf Internasional
                       • Setiap Kabupaten/Kota memiliki sekolah kejuruan        untuk setiap jenjang & jenis di semua propinsi         untuk setiap jenjang & jenis di semua propinsi          untuk setiap jenjang & jenis di semua
                         berbasis keunggulan lokal                            • pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pendidikan   • Pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pendidikan      kabupaten/kota
                       • Beroperasinya Sekolah Bertaraf Internasional         • Peningkatan rata-rata skor ujian nasional            • Peningkatan rata-rata skor ujian nasional             • pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pendidikan
     SASARAN             untuk setiap jenjang & jenis di semua provinsi       • Tersedianya ICT di pendidikan Menengah               • Tersedianya ICT di pendidikan Menengah                • Peningkatan rata-rata skor ujian nasional
   PEMBANGUNAN
                       • pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pendidikan   • Terselenggaranya pendidikan jarak jauh               • Terselenggaranya pendidikan jarak jauh                • Tersedianya ICT di pendidikan Dasar
                       • Peningkatan rata-rata skor ujian nasional            • Terselenggaranya pendidikan Inklusi                  • Terselenggaranya pendidikan Inklusi                   • Terselenggaranya pendidikan jarak jauh
                       • Tersedianya ICT di pend. Menengah                    • Olimpiade nasional & internasional                   • Olimpiade nasional & internasional                    • Terselenggaranya pendidikan Inklusi
                       • Terselenggaranya pendidikan jarak jauh               • Pendidikan Layanan khusus                            • Pendidikan Layanan khusus                             • Olimpiade nasional & internasional
                       • Terselenggaranya pendidikan Inklusi                  • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi       • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi        • Pendidikan Layanan khusus
                       • Olimpiade nasional & internasional                     pd setiap jenis & jenjang pendidikan                   pd setiap jenis & jenjang pendidikan                  • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi
                       • Pendidikan Layanan khusus                            • Peningkatan kemampuan berbahasa asing Inggris,       • Peningkatan kemampuan berbahasa asing Inggris,          pd setiap jenis & jenjang pendidikan
                       • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi         Mandarin, Jepang, Arab                                 Mandarin, Jepang, Arab                                • Peningkatan kemampuan berbahasa asing Inggris,
                         pd setiap jenis & jenjang pendidikan                 • SIM-Sistem Informasi Manajemen- Pendidikan           • SIM-Sistem Informasi Manajemen- Pendidikan              Mandarin, Jepang, Arab
                       • Peningkatan kemampuan berbahasa asing Inggris,         (siswa, buku, sarana & sekolah)                        (siswa, buku, sarana & sekolah)                       • SIM-Sistem Informasi Manajemen- Pendidikan
                         Mandarin, Jepang, Arab                                                                                                                                                (siswa, buku, sarana & sekolah)
                       • SIM-Sistem Informasi Manajemen - Pendidikan
                         (siswa, buku, sarana & sekolah)
                       • Program penyediaan dan perbaikan sarana dan          • Program penyediaan dan perbaikan sarana dan          • Program penyediaan dan perbaikan sarana dan           • Program penyediaan dan perbaikan sarana dan
                         prasarana pendidikan dasar & menengah                  prasarana pendidikan dasar & menengah                  prasarana pendidikan dasar & menengah                   prasarana pendidikan dasar & menengah
                       • Program rehabilitasi gedung SD, SMP, SMA/SMK         • Program rehabilitasi gedung SD, SMP, SMA/SMK         • Program rehabilitasi gedung SD, SMP, SMA/SMK          • Program rehabilitasi gedung SD, SMP, SMA/SMK
                       • Program pembangunan ruang penunjang                  • Program pembangunan ruang penunjang                  • Program pembangunan ruang penunjang                   • Program pembangunan ruang penunjang
                         pendidikan seperti Perpustakaan, lab, dan ruang-       pendidikan seperti Perpustakaan, lab, dan ruang-       pendidikan spt. Perpustakaan, lab, dan ruang-           pendidikan spt. Perpustakaan, lab, dan ruang-
                         ruang lain                                             ruang lain                                             ruang lain                                              ruang lain
     PROGRAM           • Program Bantuan Biaya Operasional Sekolah            • Program Bantuan Biaya Operasional Sekolah            • Program Bantuan Biaya Operasional Sekolah             • Program Bantuan Biaya Operasional Sekolah
   PEMBANGUNAN           (BOS)                                                  (BOS)                                                  (BOS)                                                   (BOS)
                       • Program bantuan beasiswa                             • Program bantuan beasiswa                             • Program bantuan beasiswa                              • Program bantuan beasiswa
                       • Program pemanfaatan teknologi informasi &            • Program pemanfaatan teknologi informasi &            • Program pemanfaatan teknologi informasi &             • Program pemanfaatan teknologi informasi &
                         komunikasi serta televisi edukatif untuk mencapai      komunikasi serta televisi edukatif untuk mencapai      komunikasi serta televisi edukatif untuk mencapai       komunikasi serta televisi edukatif untuk mencapai
                         daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan               daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan               daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal     daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal
                         tertinggal                                             tertinggal



Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                       Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 21
                                                                                                                Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal MPDM
                                                                                                                                                                     (lanjutan )
       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                                Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                          yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.
     PERIODE
   PEMBANGUNAN                          2005 - 2009                                           2010 - 2015                                           2015 - 2020                                            2020 - 2025
       TEMA                     Peningkatan Kapasitas &
   PEMBANGUNAN                                                                         Penguatan Pelayanan                                    Daya Saing Regional                                Daya Saing Internasional
                                      Modernisasi
 VISI PEMBANGUNAN                                                                               INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                       • Program kemudahan kepemilikan buku sekolah          • Program kemudahan kepemilikan buku sekolah          • Program kemudahan kepemilikan buku sekolah          • Program kemudahan kepemilikan buku sekolah
                       • Program peningkatan peran serta masyarakat          • Program peningkatan peran serta masyarakat          • Program peningkatan peran serta masyarkat pada      • Program peningkatan peran serta masyarkat pada
                         pada SMA/SMK/SM terpadu                               pada SMA/SMK/SM terpadu                               SMA/SMK/SM terpadu                                    SMA/SMK/SM terpadu
                       • Program peningkatan rasio jumlah lulusan SMK &      • Program peningkatan rasio jumlah lulusan SMK &      • Program peningkatan rasio jumlah lulusan SMK &      • Program peningkatan rasio jumlah lulusan SMK &
                         SMA                                                   SMA                                                   SMA                                                   SMA
                       • Program pengembangan sekolah berbasis               • Program pengembangan sekolah berbasis               • Program pengembangan sekolah berbasis               • Program pengembangan sekolah berbasis
                         keunggulan lokal                                      keunggulan lokal                                      keunggulan lokal                                      keunggulan lokal
                       • Program pengembangan dan pembinaan sekolah          • Program pengembangan dan pembinaan sekolah          • Program pengembangan dan pembinaan sekolah          • Program pengembangan dan pembinaan sekolah
                         bertaraf internasional                                bertaraf internasional                                bertaraf internasional                                bertaraf internasional
                       • Program pengadaan buku, teks, referensi, dan        • Program pengadaan buku, teks, referensi, dan        • Program pengadaan buku, teks, referensi, dan        • Program pengadaan buku, teks, referensi, dan
                         bacaan                                                bacaan                                                bacaan                                                bacaan
                       • Program akreditasi sekolah                          • Program akreditasi sekolah                          • Program akreditasi sekolah                          • Program akreditasi sekolah
                       • Program peningkatan rata-rata skor ujian nasional   • Program peningkatan rata-rata skor ujian nasional   • Program peningkatan rata-rata skor ujian nasional   • Program peningkatan rata-rata skor ujian nasional
                       • Program pendidikan inklusi                          • Program pendidikan inklusi                          • Program pendidikan inklusi                          • Program pendidikan inklusi
                       • Program pembinaan olimpiade nasional &              • Program pembinaan olimpiade nasional &              • Program pembinaan olimpiade nasional &              • Program pembinaan olimpiade nasional &
                         internasional                                         internasional                                         internasional                                         internasional
                       • Program kurikulum berbasis kompetensi pd setiap     • Program kurikulum berbasis kompetensi pd setiap     • Program kurikulum berbasis kompetensi pd setiap     • Program kurikulum berbasis kompetensi pd setiap
                         jenis & jenjang pendidikan                            jenis & jenjang pendidikan                            jenis & jenjang pendidikan                            jenis & jenjang pendidikan
                       • Terselenggaranya program pendidikan bahasa          • Tersedianya TV Edukasi di setiap sekolah            • Tersedianya TV Edukasi di setiap sekolah            • Wajib belajar 12 tahun yang bermutu
                         asing                                               • Persentase sarana dan prasarana pendidikan          • Persentase sarana dan prasarana pendidikan          • Tersedianya TV Edukasi di setiap sekolah
   UKURAN KINERJA
                       • Persentase sarana dan prasarana pendidikan            dasar & menengah yang layak pakai (100%)              dasar & menengah yang layak pakai (100%)            • Persentase sarana dan prasarana pendidikan
       KUNCI
                         dasar & menengah yang layak pakai (100%)            • Rasio siswa dan guru (SD & SMP - 20:1;              • Rasio siswa dan guru (SD & SMP - 20:1;                dasar & menengah yang layak pakai (100%)
                       • Rasio siswa dan guru (SD & SMP - 20:1;                SMA/SMK - 25:1)                                       SMA/SMK - 25:1)                                     • Rasio siswa dan guru (SD & SMP - 20:1;
                         SMA/SMK - 25:1)                                     • Mencapai 70% unit cost dari Biaya Operasional       • Mencapai 70% unit cost dari Biaya Operasional         SMA/SMK - 25:1)
                       • Mencapai 70% unit cost dari Biaya Operasional         Sekolah                                               Sekolah                                             • Mencapai 70% unit cost dari Biaya Operasional
                         Sekolah                                             • 60% siswa miskin mendapat bantuan beasiswa          • 60% siswa miskin mendapat bantuan beasiswa            Sekolah
                       • 60% siswa miskin mendapat bantuan beasiswa          • 20% siswa berbakat mendapat bantuan beasiswa        • 20% siswa berbakat mendapat bantuan beasiswa        • 60% siswa miskin mendapat bantuan beasiswa
                       • 20% siswa berbakat mendapat bantuan beasiswa        • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan      • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan      • 20% siswa berbakat mendapat bantuan beasiswa
                       • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan        dasar (98%)                                           dasar (98%)                                         • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan
                         dasar (98%)                                         • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan      • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan        dasar (98%)
                       • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan        menengah (70%)                                        menengah (70%)                                      • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan
                         menengah (70%)                                      • ICT Center di setiap kabupaten terutama daerah      • ICT Center di setiap kabupaten terutama daerah        menengah (70%)
                       • ICT Center di setiap kabupaten terutama daerah        terpencil                                             terpencil                                           • ICT Center di setiap kabupaten terutama daerah
                         terpencil                                           • Rasio jmlh SMA : SMK = 40% : 60 %                   • Rasio jmlh SMA : SMK = 30% : 70 %                     terpencil
                       • Rasio jmlh SMA : SMK = 50% : 50 %                   • Rasio jumlah buku dengan siswa = 1:1                • Rasio jumlah buku dengan siswa = 1:1                • Rasio jmlh SMA : SMK = 30% : 70 %
                       • Rasio jumlah buku dengan siswa = 1:1                • 90% dari peseta ujian nasional mencapai rata-rata   • 80% dari peseta ujian nasional mencapai rata-rata   • Rasio jumlah buku dengan siswa = 1:1
                       • 80% dari peseta ujian nasional mencapai rata-rata     nilai 6.00                                            nilai 7.00                                          • 80% dari peserta ujian nasional mencapai rata-rata
                         nilai 6.00                                          • Persentase Sekolah Menengah Swadaya                 • Persentase Sekolah Menengah Swadaya                   nilai 7.00
                       • Persentase Sekolah Menengah Swadaya                   Masyarakat dengan jumlah Sekolah Menengah             Masyarakat dengan jumlah Sekolah Menengah           • Persentase Sekolah Menengah Swadaya
                         Masyarakat dengan jumlah Sekolah Menengah             (40%)                                                 (40%)                                                 Masyarakat dengan jumlah Sekolah Menengah
                         (40%)                                               • 1 sekolah berbasis keunggulan lokal per kabupaten   • 1 sekolah berbasis keunggulan lokal per kabupaten     (40%)


Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                   Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 22
                                                                                                                 Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal MPDM
                                                                                                                                                                       (lanjutan)
       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                                  Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                            yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

     PERIODE
   PEMBANGUNAN                            2005 - 2009                                            2010 - 2015                                         2015 - 2020                                          2020 - 2025
       TEMA
   PEMBANGUNAN          Peningkatan Kapasitas & Modernisasi                               Penguatan Pelayanan                                  Daya Saing Regional                               Daya Saing Internasional

 VISI PEMBANGUNAN                                                                                 INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                       •   1 sekolah berbasis keunggulan lokal per kabupaten    • 1 sekolah bertaraf internasional per provinsi     • 1 sekolah bertaraf internasional per provinsi      • 1 sekolah berbasis keunggulan lokal per
                       •   1 sekolah bertaraf internasional per provinsi        • 105% anak usia 13-15 berpendidikan Dasar 9        • 110% anak usia 13-15 berpendidikan Dasar 9           kabupaten
                       •   98% anak usia 13-15 berpendidikan Dasar 9 tahun        tahun                                               tahun                                              • 1 sekolah bertaraf internasional per
                       •   Tersedianya 500 judul buku referensi dan bacaan di   • Tersedianya 750 judul buku referensi dan bacaan   • Tersedianya 1000 judul buku referensi dan bacaan     kabupaten/kota
                           perpustakaan                                           di perpustakaan                                     di perpustakaan                                    • 110% anak usia 13-15 berpendidikan Dasar 9
                       •   Lulusan SMK menciptakan lapangan kerja (20%),        • Lulusan SMK menciptakan lap. Kerja (20%),         • Lulusan SMK menciptakan lap. Kerja (20%),            tahun
                           Mendapat pekerjaan (DN 50%, LN 10%, 20%                Mendapat pekerjaan (DN 50%, LN 10%, 20%             Mendpt pekrjaan (DN 50%, LN 10%, 20%               • Tersedianya 1100 judul buku referensi dan bacaan
                           melanjutkan)                                           melanjutkan)                                        melanjutkan)                                         di perpustakaan
                       •   Pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pendidikan   • Pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pend      • Pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pend       • Lulusan SMK menciptakan lap. Kerja (20%),
                       •   Lab komputer di setiap sekolah Menengah              • Lab komputer di setiap sekolah Menengah           • Lab komputer di setiap sekolah Menengah              Mendpt pekrjaan (DN 50%, LN 10%, 20%
                       •   Sekolah terakreditasi: Negeri 100%; Swasta 50%       • Sekolah terakreditasi: Negeri 100%; Swasta 50%    • Sekolah terakreditasi: Negeri 100%; Swasta 50%       melanjutkan)
                       •   50% siswa SMP yang mengikuti pendidikan jarak        • 75% siswa SMP yang mengikuti pendidikan jarak     • 30% siswa SMP yang mengikuti pendidikan jarak      • Pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pend
                           jauh dari kodisi sekarang                              jauh dari kodisi sekarang                           jauh dari kodisi sekarang                          • Lab komputer di setiap sekolah Menengah
   UKURAN KINERJA      •   20 % sekolah negeri menyelenggarakan pend.           • 20 % sekolah negeri menyelenggarakan              • 20 % sekolah negeri menyelenggarakan pend.         • Sekolah terakreditasi: Negeri 100%; Swasta 50%
       KUNCI               Inklusi                                                pendidikan Inklusi                                  Inklusi                                            • 20% siswa SMP yang mengikuti pendidikan jarak
                       •   Olimpiade nasional & internasional                   • Olimpiade nasional & internasional                • Olimpiade nasional & internasional                   jauh dari kodisi sekarang
                       •   Pendidikan Layanan khusus, pada semua daerah         • Pendidikan Layanan khusus, pada semua daerah      • Pend. Layanan khusus , pada semua daerah           • 20 % sekolah negeri menyelenggarakan pend.
                           khusus                                                 khusus                                              khusus                                               Inklusi
                       •   Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi       • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi    • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi     • Olimpiade nasional & internasional
                           pd setiap jenis & jenjang pendidikan                   pd setiap jenis & jenjang pend.                     pd setiap jenis & jenjang pend.                    • Pend. Layanan khusus , pada semua daerah
                       •   Tercapainya standar bahasa Inggris                   • Tercapainya standar bhs inggris                   • Tercapainya standar bhs inggris                      khusus
                       •   SMA 15 % mempunyai score 400 TOEFL                   • sma 25 % mempunyai score 400 toefl                • sma 50 % mempunyai score 400 toefl                 • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi
                       •   SMK 20 % mempunyai score 400 TOIEC                   • smk 40 % mempunyai score 400 toiec                • smk 75% mempunyai score 400 toiec                    pd setiap jenis & jenjang pend.
                       •   Angka drop-out SD 7%, SMP 3%, SLTA 5%                • Angka drop-out SD 5%, SMP 3%, SLTA 3%             • Angka drop-out SD 3%, SMP 3%, SLTA 3%              • Tercapainya standar bhs inggris
                                                                                                                                                                                         • sma 75 % mempunyai score 400 toefl
                                                                                                                                                                                         • smk 90 % mempunyai score 400 toiec
                                                                                                                                                                                         • Angka drop-out SD 2%, SMP 2%, SLTA 2%




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                  Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 23
                                                                                                                                             Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Balitbang

       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                               Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                         yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

      PERIODE
    PEMBANGUNAN                         2005 - 2009                                         2010 - 2015                                             2015 - 2020                                          2020 - 2025
        TEMA                    Peningkatan Kapasitas &
    PEMBANGUNAN                                                                      Penguatan Pelayanan                                     Daya Saing Regional                                Daya Saing Internasional
                                      Modernisasi
 VISI PEMBANGUNAN                                                                              INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                       • Sistem informasi pendidikan berbasis IT dari      • Pemanfaatan informasi ut penysunan usulan           • Peningkatan keakuratan data & kecepatan             • Mantapnya sistem pendidikan berbasis IT dari
                         provinsi s.d. tingkat sekolah.                      penetapan kebijakan & perencanaan                     pemrosesan                                            provinsi s.d. tingkat sekolah.
                       • Diperolehnya Standar Nasional Pendidikan: isi,    • Penggunaan berbagai media dalam sosialisasi         • Pengambil kebijakan pendidikan di tingkat provinsi, • Standar nasional yang menjadi benchmark bagi
                         kompetensi, tenaga kependidikan, sarana &           standar nasional pendidikan                           kabupaten, dan pengelola sekolah memahami isi         setiap sekolah dalam upaya meningkatkan mutu
      SASARAN
                         prasarana, pengelolaan                            • Kebijakan pendidikan provinsi & kab/kota berbasis     dan penerapan standar nasional pendidikan             pelayanan pendidikan dengan mempertimbangkan
    PEMBANGUNAN
                       • Kebijakan pendidikan nasional berbasis litbang      litbang                                             • Peningkatan mutu implementasi kebijakan               equtiy dan equality.
                                                                                                                                                                                       • Satuan pendidikan tanggap terhadap informasi
                                                                                                                                                                                         hasil-hasil penelitian dlm penyelenggaraan
                                                                                                                                                                                         pembelajaran
                       • Pengembangan sistem, hardware, software,          • Penyediaan sarana dan prasarana pada provinsi,      • A1 Monev & fasilitasi                                • Monef, fasilisati, penyiapan standar internasional
                         brainware                                           kabupaten/kota, serta sekolah pilot                                                                        • Nasional assessment pendidikan jangka panjang &
                       • Pelaksanaan pendataan/updating                    • Penyiapan SDM berkualifikasi dlm pendapatan         • B1 Mendukung penguatan sekolah untuk                   pendek serta UN
                       • Analisis & pemanfatan                               bds. jenjang pend tk prov, kab/kota, & sekolah        menerapkan standar                                   • Litbang 3 tema pokok
                                                                                                                                 • Nasional assessment pendidikan jangka panjang &
                       • Pengembangan indikator & acuan pencapaian         • Fasilitasi pembentukan tim ahli ad hoc dalam          pendek serta UN                                 • Monev & fasilitasi penerapan peraturan perUUan
                         SNP                                                 rangka sosialisasi SNP                              • Litbang 3 tema pokok
                       • Monev & fasilitasi penerapan SNP                  • Penyiapan fasilitator dalam implementasi SNP
   KEGIATAN POKOK      • Pengembangan model pembelajaran sesuai SNP        • Pendampingan profesional tk. kab/kota sampai
    PEMBANGUNAN        • Nasional assessment pendidikan jangka panjang &     sekolah dlm rangka institutional capacity building • Monev & fasilitasi penerapan peraturan perUUan
                         pendek serta Ujian Nasional: pengembangan item    • Nasional assessment pendidikan jangka panjang &
                         soal                                                pendek serta UN
                       • Litbang 3 tema pokok                              • Litbang 3 tema pokok
                                                                           • Monef & fasilitasi penerapan peraturan perUUan
                       • Penyusunan peraturan pemerintah (RUU, RPP,
                         kebijakan, dan peraturan lainnya)
                       • Evaluasi pelaksanaan peraturan perundangan
                         pendidikan
                       • 90% provinsi, 60% kab/kota per prov, 15% sekolah • 100% propinsi & kabupaten/kota, 50% sekolah          •   100% sekolah online dg pusat                       • Pemutakhiran teknologi & konten
                         per kab/kota online dg pusat                        online dengan pusat                                 •   Pemanfaatan data di tk prov & kab/kota & sekolah
                                                                           • Pemanfaatan data di tk prov & kab                   •   Item soal UN SD/MI, SMP/MTs, SM/MA                 • Item soal Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, SM/MA
                       • Selesainya 8 standar SNP                          • Fasiltasi & monev penerapan SNP                     •   Diperolehnya tes psikologi dan model evaluasi &    • Diperolehnya tes psikologi dan model evaluasi &
                       • Piloting sosialisasi SNP di 10 prov (@ 30 SM kota • Item soal Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, SM/MA          penilaian                                             penilaian
   UKURAN KINERJA
                         + 20 SM desa, 50 SMP kota + 30 SMP desa, 100 • Diperolehnya tes psikologi dan model evaluasi &
       KUNCI
                         SD kota + 50 SD desa)                               penilaian
                       • Item soal UN SD/MI, SMP/MTs, SM/MA                • Terlaksananya Penilaian Nasional Pendidikan
                       • Diperolehnya tes psikologi dan model evaluasi &
                         penilaian
                       • Terlaksananya Penilaian Nasional Pendidikan




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                 Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 24
                                                                                                                                                        Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PMPTK

       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                                                                                Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                                                                          yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

     PERIODE
   PEMBANGUNAN                                        2005 - 2009                                                                2010 - 2015                                                                  2015 - 2020                                                                     2020 - 2025

       TEMA                            Peningkatan Kapasitas &
   PEMBANGUNAN                                                                                                        Penguatan Pelayanan                                                            Daya Saing Regional                                                          Daya Saing Internasional
                                             Modernisasi
 VISI PEMBANGUNAN                                                                                                                   INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                                                Tercapainya Standar Pelayanan Minimal                                Banchmarking pada Best Practices tingkat Nasional                 Banchmarking pada Best Practices di Negara-negara Berkembang yang Setara    Banchmarking pada Best Practices tingkat Internasional

                       • Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen P&TK                                 • Mantapnya Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil Sistem Informasi Manajemen     • Mantapnya Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil Sistem Informasi Manajemen        • Kebutuhan Pendidik & Tenaga Kependidikan untuk setiap jenis dan jenjang
                       • Kebutuhan P&TK untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan terpenuhi sekitar     P&TK                                                                         P&TK                                                                            pendidikan terpenuhi 100%
                         80%                                                                          • Kebutuhan Pendidik & Tenaga Kependidikan untuk setiap jenis dan jenjang    • Kebutuhan Pendidik & Tenaga Kependidikan untuk setiap jenis dan jenjang       • Terlaksananya sistem penghargaan (finansial dan non-finansial) yang
                       • Terbangunnya sistem kesejahteraan P&TK dan terlaksananya sistem                pendidikan terpenuhi sekitar 90%                                             pendidikan terpenuhi sekitar 95%                                                proporsional dan memadai 100%.
                         kesejahteraan bagi 40% P&TK.                                                 • Terlaksananya sistem kesejahteraan bagi 70% P&TK.                          • Terlaksananya sistem kesejahteraan bagi 90% P&TK.                             • Terlaksananya sistem penghargaan bagi 100% P&TK
     SASARAN           • Terbangunnya sistem penghargaan dan terlaksananya Sistem penghargaan         • Terlaksananya sistem penghargaan dan memadai 80%                           • Terlaksananya sistem penghargaan dan memadai 90%                              • Terlaksananya sistem penghargaan bagi 100% P&TK.
   PEMBANGUNAN           sebesar 60%.                                                                 • Terbangunnya sistem perlindungan dan terlaksananya Sistem perlindungan     • Terbangunnya sistem perlindungan dan terlaksananya Sistem perlindungan        • Terbangunnya sistem perlindungan dan terlaksananya Sistem perlindungan
                       • Terbangunnya sistem perlindungan dan terlaksananya Sistem perlindungan         sebesar 80%.                                                                 sebesar 90%.                                                                    sebesar 100%.
                         sebesar 60%.                                                                 • Tercapainya 70% P&TK yang mempunyai sertifikat profesi.                    • Tercapainya 90% P&TK yang mempunyai sertifikat profesi.                       • Tercapainya 100% P&TK yang mempunyai sertifikat profesi.
                       • Pengembangan Standar Kompetensi dan Sistem sertifikasi P&TK                  • Terlaksananya Akreditasi 80% satuan pendidikan dasar dan menengah serta    • Terlaksananya Akreditasi 100% satuan pendidikan dasar dan menengah serta      • Terlaksananya Akreditasi 100% satuan pendidikan dasar dan menengah serta
                       • Tercapainya 40% P&TK yang mempunyai sertifikat profesi.                        pendidikan luar sekolah                                                      pendidikan luar sekolah.                                                        pendidikan luar sekolah
                       • Pengembangan Sistem dan Terlaksananya Akreditasi satuan pendidikan dasar
                         dan menengah serta pendidikan luar sekolah

                                                 Akses dan Pemerataan                                                           Akses dan Pemerataan                                                         Akses dan Pemerataan                                                             Akses dan Pemerataan
                       • Pembangunan Sistem Informasi Manajemen P&TK                                  • Pengembangan Sistem Informasi Manajemen P&TK                               • Pemantapan Sistem Informasi Manajemen P&TK                                    • Pemeliharaan dan Modifikasi Sistem Informasi Manajemen P&TK
                       • Pengembangan Rencana Kebutuhan dan Strategi Rekrutmen P&TK                   • Rekrutmen P&TK sesuai dengan kebutuhan                                     • Rekrutmen P&TK sesuai dengan Kebutuhan                                        • Rekrutmen P&TK sesuai dengan Kebutuhan

                                                      Mutu dan Relevansi                                                             Mutu dan Relevansi                                                           Mutu dan Relevansi                                                             Mutu dan Relevansi
                       • Penyusunan Rencana Pengembangan mutu P&TK                                    • Pemantapan peningkatan mutu P&TK                                           • Sertifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan                                  • Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
                       • Sertifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan                                 • Sertifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan                               • Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi P&TK                                   • Peningkatan Kompetensi P&TK
  KEGIATAN POKOK       • Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi P&TK                                  • Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi P&TK                                • Pemantapan Sistem Kesejahteraan P&TK                                          • Pemantapan Sistem Kesejahteraan P&TK
   PEMBANGUNAN         • Pengembangan dan pelaksanaan terbatas Sistem Kesejahteraan P&TK              • Pemantapan Sistem Kesejahteraan P&TK                                       • Pemantapan Sistem Penghargaan P&TK                                            • Pemantapan Sistem Penghargaan P&TK
                       • Pengembangan dan pelaksanaan terbatas Sistem Penghargaan P&TK                • Pemantapan Sistem Penghargaan P&TK                                         • Pemantapan Sistem Perlindungan P&TK                                           • Pemantapan Sistem Perlindungan P&TK
                       • Pengembangan dan pelaksanaan terbatas Sistem Perlindungan P&TK               • Pemantapan Sistem Perlindungan P&TK                                        • Pemantapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.                                 • Pemantapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
                       • Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan                               • Pemantapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan                               • Pemantapan sistem akreditasi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan   • Pemantapan sistem akreditasi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan
                       • Pengembangan sistem akreditasi pendidikan dasar dan menengah serta           • Pengembangan sistem akreditasi pendidikan dasar dan menengah serta           luar sekolah                                                                    luar sekolah
                         pendidikan luar sekolah                                                        pendidikan luar sekolah                                                    • Pemantapan Kemitraan dengan LPTK dalam preservice training dan inservice      • Pemantapan Kemitraan dengan LPTK dalam preservice training dan inservice
                       • Pengembangan Kemitraan dengan LPTK dalam preservice training dan             • Pemantapan Kemitraan dengan LPTK dalam preservice training dan inservice       training                                                                        training
                           inservice training                                                             training




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                                                                                                  Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 25
                                                                                                               Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PMPTK
                                                                                                                                                                      (lanjutan)
       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                                Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                          yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

     PERIODE
   PEMBANGUNAN                            2005 - 2009                                          2010 - 2015                                          2015 - 2020                                          2020 - 2025
       TEMA                      Peningkatan Kapasitas &
   PEMBANGUNAN                                                                          Penguatan Pelayanan                                   Daya Saing Regional                               Daya Saing Internasional
                                       Modernisasi
 VISI PEMBANGUNAN                                                                                INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                                       Governance & Akuntabilitas                           Governance & Akuntabilitas                           Governance & Akuntabilitas                         Governance & Akuntabilitas
                                              Kemandirian:                                         Kemandirian:                                         Kemandirian:                                       Kemandirian:
                       •   Pengembangan kebijakan dan sosialisasi otonomi     • Penerapan kebijakan otonomi pedagogik bagi         • Pemantapan kebijakan otonomi pedagogik bagi        • Pemantapan kebijakan otonomi pedagogik bagi
                           pedagogik bagi pendidik.                             pendidik.                                            pendidik.                                            pendidik.
                       •   Pengembangan sistem dan perintisan self-           • Penerapan sistem self-profesional development      • Pemantapan sistem self-profesional development     • Pemantapan sistem self-profesional development
                           profesional development tenaga kependidikan.         tenaga kependidikan.                                 tenaga kependidikan.                                 tenaga kependidikan.
                       •   Pengembangan model kemandirian satuan              • Penerapan model kemandirian satuan pendidikan      • Pemantapan mode/kemandirian satuan pendidikan      • Pemantapan model kemandirian satuan pendidikan
                           pendidikan dalam mengelola, mengembangkan,           dalam mengelola, mengembangkan, dan membina          dalam mengelola, mengembangkan, dan membina          dalam mengelola, mengembangkan, dan membina
                           dan membina pendidik dan tenaga kependidikan.        pendidik dan tenaga kependidikan.                    pendidik dan tenaga kependidikan.                    pendidik dan tenaga kependidikan.
                       •   Pengembangan organisasi kelembagaan                • Pelaksanaan penjaminan mutu dan akreditasi oleh    • Pemantapan penjaminan mutu dan akreditasi oleh     • Pemantapan penjaminan mutu dan akreditasi oleh
                           penjaminan mutu dan akreditasi yang mandiri.         lembaga mandiri.                                     lembaga mandiri. .                                   lembaga mandiri.
                                             Transparansi:                    Transparansi:                                        Transparansi:                                        Transparansi:
                       •   Pengembangan sistem perencanaan kebutuhan          • Penyelenggaraan dan Pemetaan kebutuhan P&TK        • Pemantapan penyelenggaraan dan pemetaan            • Perencanaan kebutuhan P&TK
                           P&TK                                               • Pelaksanaan Sistem Rekrutmen dan Penilaian           kebutuhan P&TK                                     • Pemantapan Sistem Rekrutmen dan Penilaian
                       •   Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem              Kinerja P&TK                                       • Pemantapan Sistem Rekrutmen dan Penilaian            Kinerja P&TK
                           Rekrutmen dan Penilaian Kinerja P&TK               • Pelaksanaan Sistem Pengembangan Karir P&TK           Kinerja P&TK                                       • Pemantapan Sistem Pengembangan Karir P&TK
                       •   Pengembangan dan rintisan Sistem Pengembangan      • Pelaksanaan Kesempatan Pengembangan Diri           • Pemantapan Sistem Pengembangan Karir P&TK          • Pemantapan Kesempatan Pengembangan Diri
                           Karir P&TK                                           P&TK                                               • Pemantapan Kesempatan Pengembangan Diri              P&TK
                       •   Pengembangan dan rintisan kesempatan               • Pelaksanaan Sistem Pemberian Penghargaan             P&TK                                               • Pemantapan Sistem Pemberian Penghargaan
                           Pengembangan Diri pada P&TK                          P&TK                                               • Pemantapan Sistem Pemberian Penghargaan              P&TK
  KEGIATAN POKOK       •   Pengembangan dan rintisan Sistem Pemberian         • Pelaksanaan Sistem pemberhentian dan pensiun         P&TK                                               • Pemantapan Sistem pemberhentian dan pensiun
   PEMBANGUNAN             Penghargaan pada P&TK                                Kinerja P&TK                                       • Pemantapan Sistem pemberhentian dan pensiun          Kinerja P&TK
     (Lanjutan)        •   Pengembangan dan rintisan Sistem pemberhentian                         Akuntabilitas:                     Kinerja P&TK
                           dan pensiun Kinerja P&TK                           • Pelaksanaan Sistem Pelaporan kinerja pelaksanaan                       Akuntabilitas:                                       Akuntabilitas:
                                             Akuntabilitas:                     tugas dan kinerja P&TK, satuan pendidikan, Dinas   • Pemantapan sistem pelaporan kinerja pelaksanaan    • Pemantapan Sistem pelaporan kinerja pelaksanaan
                       •   Pengembangan dan Perintisan Sistem Pelaporan         Pendidikan dan LPMP.                                 tugas dan kinerja P&TK, satuan pendidikan, Dinas     tugas dan kinerja P&TK, satuan pendidikan, Dinas
                           kinerja pelaksanaan tugas dan kinerja P&TK,                           Tanggung jawab:                     Pendidikan dan LPMP.                                 Pendidikan dan LPMP.
                           satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan LPMP.      • Pelaksanaan sistem pengendalian kehadiran P&TK                        Tanggung jawab:                                      Tanggung jawab:
                                            Tanggung jawab:                     (Time on task).                                    • Pemantapan sistem pengendalian kehadiran P&TK      • Pemantapan sistem pengendalian kehadiran P&TK
                       •   Pengembangan sistem pengendalian kehadiran         • Pelasanaan kebijakan dan model pemberdayaan          (Time on task).                                      (Time on task).
                           P&TK (Time on task).                                 institusi dalam menyediakan fasilitas pengajaran   • Pemantapan kebijakan dan model pemberdayaan        • Pemantapan kebijakan dan model pemberdayaan
                       •   Penyusunan kebijakan dan model pemberdayaan          dan pengembangan profesi P&TK                        institusi dalam menyediakan fasilitas pengajaran     institusi dalam menyediakan fasilitas pengajaran
                           institusi dalam menyediakan fasilitas pengajaran   • Penerapan pemberdayaan Dinas dalam                   dan pengembangan profesi P&TK                        dan pengembangan profesi P&TK
                           dan pengembangan profesi P&TK                        menyediakan fasilitas pengajaran dan               • Pemantapan pemberdayaan Dinas dalam                • Pemantapan pemberdayaan Dinas dalam
                       •   Pengembangan dan pemberdayaa Dinas dalam             pengembangan profesi P&TK                            menyediakan fasilitas pengajaran dan                 menyediakan fasilitas pengajaran dan
                           menyediakan fasilitas pengajaran dan               • Penerapan Pemberdayaan LPMP dalam                    pengembangan profesi P&TK                            pengembangan profesi P&TK
                           pengembangan profesi P&TK                            pendataan, pemetaan, advokasi dan fasilitasi       • Pemantapan LPMP dalam pendataan, pemetaan,         • Pemantapan LPMP dalam pendataan, pemetaan,
                       •   Pengembangan dan pemberdayaan LPMP dalam             pengembangan P&TK.                                   advokasi dan fasilitasi pengembangan P&TK.           advokasi dan fasilitasi pengembangan P&TK.
                           pendataan, pemetaan, advokasi dan fasilitasi
                           pengembangan P&TK.
                       •   Pengembangan dan pemberdayaan LPMP dalam
                           penjaminan mutu institusi pendidikan dasar dan
                           menengah dan pendidikan luar sekolah.

Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                 Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 26
                                                                                                           Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PMPTK
                                                                                                                                                                  (lanjutan)
       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                             Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                       yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

     PERIODE
   PEMBANGUNAN                                2005 - 2009                                            2010 - 2015                                      2015 - 2020                                      2020 - 2025
       TEMA
   PEMBANGUNAN               Peningkatan Kapasitas & Modernisasi                              Penguatan Pelayanan                               Daya Saing Regional                           Daya Saing Internasional
 VISI PEMBANGUNAN                                                                             INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                                                    Keadilan:                         • Penerapan LPMP dalam penjaminan mutu           • Pemantapan LPMP dalam penjaminan mutu          • Pemantapan LPMP dalam penjaminan mutu
                       • Pengembangan sistem rekrutmen, pembinaan, pengembangan         institusi pendidikan dasar dan menengah dan      institusi pendidikan dasar dan menengah dan      institusi pendidikan dasar dan menengah dan
                         karir, penilaian, penghargaan , dan pemberhentian erhadap      PLS.                                             pendidikan luar sekolah.                         pendidikan luar sekolah.
                         P&TK yang tidak diskriminatif.                                                    Keadilan:                                        Keadilan:                                        Keadilan:
                       • Rasio siswa dengan pendidik & tenaga kependidikan            • Pengembangan sistem rekrutmen, pembinaan,      • Pengembangan sistem rekrutmen, pembinaan,      • Pengembangan sistem rekrutmen, pembinaan,
                       • Rasio pendidik & tenaga kependidikan dengan guru bantu dan     pengembangan karir, penilaian, penghargaan ,     pengembangan karir, penilaian, penghargaan ,     pengembangan karir, penilaian, penghargaan ,
  KEGIATAN POKOK         pamong ajar                                                    dan pemberhentian erhadap P&TK yang tidak        dan pemberhentian erhadap P&TK yang tidak        dan pemberhentian erhadap P&TK yang tidak
   PEMBANGUNAN         • Penerapan sistem penghargaan                                   diskriminatif.                                   diskriminatif.                                   diskriminatif.
     (Lanjutan)        • Penerapan sistem penilaian kinerja
                       • Penerapan kompetensi model
                       • Penerapan sistem sertifikasi
                       • Penerapan sistem pelatihan




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                             Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 27
                                                                                                                                                                Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PLS

       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                                                                                 Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                                                                           yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

     PERIODE
   PEMBANGUNAN                                     2005 - 2009                                                                  2010 - 2015                                                                  2015 - 2020                                                                       2020 - 2025
       TEMA                          Peningkatan Kapasitas &
   PEMBANGUNAN                                                                                                       Penguatan Pelayanan                                                            Daya Saing Regional                                                           Daya Saing Internasional
                                           Modernisasi
 VISI PEMBANGUNAN                                                                                                                  INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                       1. Tercapainya target partisipasi PAUD ( APK = 40 %)                          1. Tercapainya target partisipasi PAUD ( APK = 60 %)                          1. Tercapainya target partisipasi PAUD ( APK = 75%) yang ddukung oleh sistem     1. Tercapainya target partisipasi PAUD ( APK = 95%) yang diselenggarakan
                       2. Melek Aksara 96 %                                                          2. Melek Aksara 98 %                                                             penjaminan mutu yang efisien dan akuntabel                                       dengan mutu bersaing secara internasional
                       3. Terlayaninya :                                                             3. Terlayaninya :                                                             2. 100% penduduk Indonesia yang Melek Aksara dalam level mandiri.                2. Terwujudnya sistem pendidikan kesetaraan yang mampu menjadi pendidikan
                            a. 25 % DO SD pada program Paket A                                          a. 25 % DO SD pada program Paket A                                         3. Semakin bertambahnya lembaga program kesetaraan yang mampu                       alternatif terhadap pendidikan formal
                            b. 50 % tamatan SD yang tidak                                               b. 50 % lulusan SD yang tidak melanjutkan                                     menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan standar nasional              3. Terwujudnya sistem dan mekanisme kursus-kursus profesional yang
                                melanjutkan dan 50 % DO SMP pada                                            dan 50% DO SMP pada program Paket B.                                   4. Semakin meluasnya lembaga kursus di pedesaan yang berorientasi pada              diperhitungkan sebagai alternatif pendidikan tinfggi vokasi dan profesi
                                program Paket B.                                                        c. Makin meluasnya program Paket C yang                                       kecakapan Hidup yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja                     (Terwujudnya HE for all)
                            c. Meluasnya program Paket C yang                                               dibiayai masyarakat.                                                   5.Semakin banyak dan tersebarnya lembaga PLS yang mencapai standar nasional      4.Terwujudnya sistem sertifikasi profesional lembaga-lembaga kursus sdalam
                                dibiayai masyarakat.                                                 4. Semakin meluasnya Program Pendidikan                                          dan internasional dalam aspek mutu, relevansi, berdaya saing, dan manajemen      rangka menghasilkanm devisa negara.
     SASARAN           4. Semakin meluasnya Program Pendidikan                                           Berkelanjutan yang berorientasi pada                                      7.Terwujudnya model-model proses pembelajaran PLS bebasis ICT dan                6.Berfungsinya mekanisme dan prosedur pengelolaan PLS serta pembelajaran PLS
   PEMBANGUNAN             Berkelanjutan yang berorientasi pada                                          pengembangan kecakapan Hidup                                                 otomatisasi kantor-kantor PLS di seluruh Indonesia untuk pengelolaan             berbasis ICT
                           kecakapan Hidup                                                           5. Semakin bertambahnya lembaga-lembaga
                       5. Tersedianya model unggulan bagi setiap                                         PLS unggulan di setiap kabupaten/kota
                            lembaga PLS di setiap kabupaten/kota                                     6. Semakin bertambahnya lembaga PLS yang
                       6. Lembaga PS yang telah mencapai standar                                          telah mencapai standar nasional hingga
                           nasional 50% dan yang mencapai standar                                         50% dan mencapai standar internasional
                           internasional 20 %.                                                            hingga 20%.
                       7. Pemanfaatan ICT dalam pengelolaan dan                                      7. Meluasnya pemanfaatan ICT baik dalam
                           pembelajaran PLS                                                               pengelolaan maupun pembelajaran PLS
                       1. Perluasan akses Paud melalui peningkatan kemitraan antara pemerintah dan   1. Perluasan akses PAUD ( melalui peningkatan kemitraan antara pemerintah     1. Perluasan akses PAUD yang bermutu melalui penin katan kemitraan antara        1. Pemantapan pelaksanaan program PAUD melalui peningkatan kemitraan
                          masyarakat                                                                    dan masyarakat                                                                pemerintah dan masyarakat                                                        antara pemerintah dan masyarakat
                       2. Pelaksanaan gerakan pemberantasan buta aksara ekstensif.                   2. Pelaksanaan gerakan pemberantasan buta aksara ekstensif.                   2. Lembaga program kesetaraan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu            2. Pemantapan lermbaga/program kesetaraan
                       3. Intensifikasi Paket A dan Paket B serta ekstensifikasi Paket C.            3. Intensifikasi Paket A dan Paket B serta ekstensifikasi Paket C.               sesuai dengan standar nasional                                                3. Pemantapan prndidikan berkelanjutan yang berorientasi pada life skill.
  KEGIATAN POKOK       4. Pengembangan pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada life skill.   4. Pengembangan pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada life skill.   3. Program pendidikan berkelanjutan yang bermutu yang berorientasi pada life     4. Pemantapan lembaga kursus.
   PEMBANGUNAN         5. Pembinaan kursus.                                                          5. Pembinaan kursus.                                                             skill.                                                                        5. Pemantapan model unggulan bagi setiap lembaga PLS di setiap
                       6. Pengembangan model unggulan bagi setiap lembaga PLS di setiap              6. Pengembangan model unggulan bagi setiap lembaga PLS di setiap              4. Seluruh lembaga kursus bermutu.                                                  kabupaten/kota.
                          kabupaten/kota.                                                               kabupaten/kota.                                                            5. Semakin banyaknya model unggulan lembaga PLS di setiap kabupaten/kota.        6. Pemantapan sistem standardisasi lembaga PLS.
                       7. Pengembangan sistem standardisasi lembaga PLS.                             7. Pengembangan sistem standardisasi lembaga PLS.                             6. Tercapainya standard pendidikan nasional oleh setiap lembaga PLS.             7. Pemanfaatan pemanfaatan ICT dalam pengelolaan dan pembelajaran PLS
                       8. Pemanfaatan ITC dalam pengelolaan dan pembelajaran PLS                     8. Pemanfaatan ICT dalam pengelolaan dan pembelajaran PLS                     7. Perluasan pemanfaatan ICT dalam pengelolaan dan pembelajaran PLS
                       1.   Angka partisipasi kasar PAUD                                             1. Semakin bertambahnya anak usia 0-6 tahun yang terlayani oleh program       1. Pengelolan danpenyelenggaraan program PAUD secara bermutu                     1.   Pemantapan pengelolaan dan penyelenggaraan program PAUD
                       2.   Persentase penduduk melek aksara                                            PAUD di setiap kecamatan. Seluruh penduduk melek aksara                    2. Pengelolaan dan penyelenggaraan program kesetaraan secara bermutu             2.   Pemantapan program kesetaraan
                       3.   Persentase anak usia sekolah yang mengikuti program Paket A dan B        2. Terwujudnya sistem pendidikan kesetaraan yang memungkinkan pendidikan      3. Seluruh penduduk usia dewasa memperolehlayanan pendidikan kecakapan           3.   Peemantapan program kecakapan hidup
   UKURAN KINERJA      4.   Persentase penduduk usia produktif yang mengikuti program Paket C           Paket A dan B berjalan secara berkelanjutan.                                  hidup secara bermutu                                                          4.   Pemantapan lembaga PLS unggulan di setiap kabupaten/kota
       KUNCI




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                                                                                                    Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 28
                                                                                                                                                        Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PLS
                                                                                                                                                                                                            (lanjutan)
       Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram                                                                        Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing
       Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini                                                                                  yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.
       dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

     PERIODE
   PEMBANGUNAN                                2005 - 2009                                                                2010 - 2015                                                                   2015 - 2020                                                               2020 - 2025
       TEMA                      Peningkatan Kapasitas &
   PEMBANGUNAN                                                                                                 Penguatan Pelayanan                                                            Daya Saing Regional                                                   Daya Saing Internasional
                                       Modernisasi
 VISI PEMBANGUNAN                                                                                                            INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
                       5. Persentase penduduk yang mengikuti program kecakapan hidup        3. Meningkatnya Persentase anak usia sekolah (7-18 tahun) yang mengikuti program   3. Seluruh penduduk usia dewasa memperolehlayanan pendidikan kecakapan    5. Pemantapan seluruh jenis lembaga PLS yang memenuhi standar nasional
                       6. Jumlah lembaga PLS unggulan di setiap kabupaten/kota                 Paket A dan B                                                                      hidup secara bermutu                                                      dan internasional pendidikan
                       7. Jumlah dan jenis lembaga PLS yang memenuhi standar nasional dan   4. Meningkatnya Persentase penduduk usia produktif yang mengikuti programPaket C   4. Makin banyaknya jumlah dan jenis lembaga PLS unggulan di setiap        6. Pemantapan pemanfaatan ITC dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PLS
                          standar internasional pendidikan                                  5. Meningkatnya Persentase penduduk yang mengikuti program pendidikan kecakapan       kabupaten/kota yang bermutu
   UKURAN KINERJA
                       8. Tersedianya sarana dan tenaga ITC dalam pengelolaan dan              hidup untuk kemandirian berusaha.                                               5. Seluruh lembaga PLS yang memenuhi standar nasional dan internasional
       KUNCI
                          penyelenggaraan PLS, setidak-tidaknya sampai tingkat propinsi.    6. Meningkatnya Jumlah lembaga PLS unggulan di seteiap kabupaten/kota                 pendidikan
                                                                                            7. Meningkatnya Jumlah dan jenis lembaga PLS yang memenuhi standar nasional dan    6. Peningkatan mutu seluruh jenis dan jumlah program PLS dengan
                                                                                               standar internasional pendidikan                                                   memanfaatkan ITC




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                                                                                     Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 29
                                                                                                                                       Gambaran Kebutuhan dan Rencana Strategis 2005-2009
                            C. Hasil-hasil
  Diagram berikut menggambarkan situasi umum saat ini (das sein) dalam kurun waktu 2002 – 2004 tentang kondisi              Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional jangka menengah (2005 – 2009) memprioritaskan beberapa program
  pendidikan di Indonesia dan situasi yang akan dicapai (das solen) tahun 2009 ditinjau dari tiga tema utama: akses         dan sasaran yang hendak dicapai oleh program tersebut, mewujudkan kondisi das solen yang diinginkan.
  pendidikan, mutu pendidikan, dan tata kelola Departemen Pendidikan Nasional.



                                                            Das Sein                                       RENCANA STRATEGIS                                                                  Das Sollen
                                                                                                       Departemen Pendidikan Nasional
                              • Indeks Pembangunan Manusia 110 (2005)                                                                                        • Menurunkan angka buta aksara penduduk usia > 15 hingga 5%
                              • Anak tidak bersekolah 3.2% untuk usia 7-12 dan 16.5% untuk usia
                                                                                                             Tahun 2005 – 2009                               • APK SMP/MTs = 97.4; APK Perguruan Tinggi = 20%
    Akses Pendidikan




                                13-15                                                                                                                        • Memberi kesempatan yang sama pada seluruh peserta didik dari
                              • APK SMP/MTs = 82.89%; APK Perguruan Tinggi 14.6% (2004)                                                                        berbagai golongan menurut kategori tingkat ekonomi, gender,
                              • Terjadi kesenjangan akses pendidikan menurut kategori golongan                                                                 wilayah, tingkat kemampuan intelektual dan kondisi fisik
                                ekonomi mampu dan tidak mampu serta perbedaan wilayah                  1. Program Pendidikan Anak Usia Dini                  • Memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan
                                (perkotaan & pedesaan).                                                   (PAUD)                                               prioritas nasional
                              • Angka kesenjangan cenderung naik di tingkat pendidikan menengah        2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9           • Penggunaan ICT untuk menjangkau daerah terpencil/sulit dijangkau
                                dan perguruan tinggi                                                      Tahun
                              Peringkat Internasional Indonesia (12 dari 12) terkait dengan tingkat    3. Program Pendidikan Menengah                        • Peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional
                              relevansi sistem pendidikan Indonesia dengan kebutuhan                   4. Program Pendidikan Tinggi                            Pendidikan (SNP)
                              pembangunan. Beberapa penyebab:                                          5. Program Pendidikan Non-Formal                      • Peningkatan taraf hidup masyarakat dan daya saing tenaga kerja
                                • Kesiapan fisik siswa yang cenderung minim (akibat kekurangan                                                                 Indonesia
                                                                                                       6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
    Mutu Pendidikan




                                  gizi)                                                                                                                      • Metoda pembelajaran formal dan non-formal yang efisien,
                                                                                                          Tenaga Kependidikan
                                • 40% tenaga pengajar memiliki keahlian yang tidak sesuai dengan                                                               menyenangkan dan mencerdaskan
                                  bidang pengajarannya                                                 7. Program Penelitian dan Pengembangan                • Seimbang antara pengembangan kecerdasan rasional (berorientasi
                                • Ketidaklayakan tenaga pengajar (kualitas dan kuantitas) di tingkat      Pendidikan                                           pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan
                                  dasar hingga menengah                                                8. Program Manajemen Pelayanan                          kecerdasan emosional, sosial, spritual
                                • 23.3% ruang belajar SD rusak berat, 34.6% rusak ringan                  Pendidikan                                         • Anggaran pendidikan dari APBN = 20%
                                • Alokasi biaya pendidikan dari APBN = 11%                             9. Pengembangan Budaya Baca dan                       • 4 PT masuk dalam 100 besar PT di Asia
                              Rendahnya kemampuan wirausaha, 82.2% lulusan Perguruan Tinggi               Pembinaan Perpustakaan
                              menjadi karyawan
                                                                                                          Program-program Lainnya
                              Kebutuhan guru 218.000 orang (2005)
                                                                                                          10. Program Penelitian dan
                              • 8.817 temuan/kasus pengimpangan sumber dana pembangunan                       Pengembangan Iptek                             • Manajemen perubahan secara internal untuk menjamin terjadinya
                                (1997-2004)                                                                                                                    perubahan secara berkelanjutan
                                                                                                          11. Program Penguatan Kelembagaan
    Tata Kelola Depdiknas




                              • Desentralisasi pendidikan                                                                                                    • Sistem pembiayaan berbasis kinerja (di tingkat satuan pendidikan
                                                                                                              Pengarus-utamaan Gender dan Anak
                              • Kendali pemerintah yang belum berjalan optimal karena kurang                                                                   dan pemerintah daerah)
                                ditunjang oleh sistem informasi manajemen yang terbangun dengan           12. Peningkatan Pengawasan dan                     • Manajemen berbasis sekolah (MBS)
                                baik                                                                          Akuntabilitas Aparatur Negara
                                                                                                                                                             • Disiplin kerja tinggi melalui internalisasi etos kerja
                                                                                                          13. Program Penyelenggaraan Pimpinan               • Penguatan kapasitas satuan dan program pendidikan yang ada
                                                                                                              Kenegaraan dan Kepemerintahan                    pada setiap tingkatan pemerintahan untuk mencapai status
                                                                                                          14. Program Pengelolaan Sumber Daya                  kapasitas tertinggi mencapai standar Internasional
                                                                                                              Manusia Aparatur                               • Penerapan ICT secara optimal untuk membantu merealisasikan
                                                                                                                                                               manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel
                                                                                                          15. Program Peningkaan Sarana dan
                                                                                                              Prasarana Aparatur Negara

Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                    Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 30
                                                                                                                                                                 Sasaran Jumlah Peserta Didik 2005-2009

  Tabel di bawah menggambarkan target jumlah peserta didik yang akan masuk ke dalam program kerja Departemen     Peserta didik tersebut dibagi ke dalam 4 kategori jenis pendidikan dengan target jumlah terbesar berada di kategori sekolah
  Pendidikan Nasional hingga tahun 2010. Dalam kerangka jangka pendek, yaitu tahun 2006/2007, sasaran jumlah     dasar.
  ditunjukkan oleh area berwana biru.

                                                                                                                                                                                                                                     (ribu orang)



                                                                                                                                           Tahun Ajaran
                           KOMPONEN
                                                                              2004/05                     2005/06                2006/07                       2007/08                        2008/09                       2009/10

      Jumlah Penduduk
      - Usia 0 – 3 Tahun                                                     16.256,6                    16.374,3               16.370,2                      16.363,0                       16.350,9                      16.335,2
      - Usia 4 – 6 Tahun                                                     11.859,4                     11.561,4              11.697,9                      11.828,4                       11.955,0                      12.076,3
      - Usia 7 – 12 Tahun                                                    23.308,6                    25.144,0               24.835,7                      24.528,3                       24.218,6                      23.910,0
      - Usia 13 – 15 Tahun                                                   13.033,7                    13.100,7               12.934,1                      12.769,1                       12.603,9                      12.440,2
      - Usia 16 –18 Tahun                                                    12.631,6                    12.601,6               12.725,1                      12.845,0                       12.961,3                      13.073,7
      - Usia 19 – 24 Tahun                                                   25.112,3                    25.306,6               25.318,1                      25.324,5                       25.322,5                      25.311,9
      - Usia 15 Tahun Ke atas                                               149.956,3                   152.961,4             155.816,6                      158.707,2                     161.638,2                      164.605,0
      - Total Jumlah Penduduk                                              216.415,1                   219.141,8             221.654,3                     224.196,0                      226.766,6                     229.366,7
      Jumlah Peserta Didik
      - SD / MI & yang sederajat                                             29.075,1                    28.813,8               28.533,0                      28.121,2                       27.827,6                      27.678,8
      - SMP / MTs & yang sederajat                                           10.476,3                    10.858,6               11.238,1                      11.717,3                       12.604,6                      12.202,7
      - SMA/SMK/MA & yang sederajat                                           6.508,9                      6.845,1               7.279,3                       7.800,3                        8.413,8                       9.065,9
      - PT/PTA/PTIK                                                           3.671,8                      3.796,4               3.940,0                       4.088,0                        4.240,4                       4.556,5
     Sumber: Depdiknas, 2004 (Diolah bersama oleh BPS, Depdiknas, Depag, dan Bappenas)



Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                     Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 31
                                                                                                                                                                  Pemerataan dan Perluasan Akses

         Tabel di bawah merupakan penurunan tema strategis tahap pertama (2005 – 2009)                                Penjabaran ini dilakukan dengan menekankan pada tantangan pertama dari ketiga
         dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Pendidikan                                    tantangan utama, yaitu pemerataan dan perluasan akses.
         Nasional ke dalam bentuk program kerja yang lebih kongkrit.
                           Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
         MISSION
                           masyarakat lokal dan global

          VISION           INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025
                                                                                                                                                    Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan
                                                                                                                Unit                                 (KEY DEVELOPMENT MILESTONES)
                                       Kegiatan Pokok Strategis
                                                                                                               Utama
                                                                                                                                   2006              2007               2008              2009                 2010
                                                                                                                                                BOS Wajar didasarkan pada standar standar biaya versi SNP

                                                                                                                                                             BOS SMA/SMK/MA mulai diterapkan
        Pendidikan TK                                                                                                                                      tanpa meninggalkan BKM
        Wajar Dikdas 9 Tahun                                                                                                                      Jumlah Unit Sekolah/madrasah
        Penyediaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana                                                                                        Wajar mencukupi 
         pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar                                                                       100% gedung SD/MI/SDLB, SMP/MTS/ SMPLB
        Rehabilitasi gedung:                                                                                                                            dalam kondisi baik 

         - SD, SMP (termasuk PLB)                                                                                                    10 PT Desentralisasi pengelolaan & pelaksanaan
                                                                                                           Direktorat                                                   penelitian 
         - SMA, SMK (termasuk PLB)
        Pembangunan unit sekolah baru (USB) pendidikan dasar dan                                          Jenderal                                                            APK untuk TK 45% 
         menengah:                                                                                         MPDM                                             APK SMP/MTS/Paket B mencapai 98% 
         - SD, SMP (termasuk PLB)
                                                                                                                                                        APK pendidikan menengah mencapai 70% 
         - SMA, SMK (termasuk PLB)
        Bantuan BOS                                                                                                                                          75% sarana sekolah memenuhi SNP 

        Penyelenggaraan pendidikan inklusif                                                                                                            Rehab gedung SMA/MA/SMK/SMLB 100% 
        Beasiswa siswa miskin                                                                                                                    USB Sekolah/madrasah Menengah mencapai 750 
        Pengembangan pendidikan layanan khusus                                                                                                                    Minimal 1 sekolah inklusif di setiap kabupaten/kota 

                                                                                                                                                                   25% sekolah terpadu di daerah khusus berasrama 

                                                                                                                                                                                   APK PT = 20% 
                                                                                                                                    Rencana pendirian Polytechnic didaerah-daerah ditetapkan
        Perluasan akses PT & Peningkatan peran serta masyarakat                                           Direktorat
                                                                                                                                                                Terlaksananya skema dan variasi bantuan
        Pengembangan kurikulum PT                                                                         Jenderal                                               keuangan bagi 15% mahasiswa (miskin)
        Pendirian Polytechnic                                                                               DIKTI                            50% LPTK terakreditasi “baik” (A & B) 
                                                                                                                                          Jumlah dan kapasitas PTS meningkat 20% 


Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                    Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 32
                                                                                                                                                                    Pemerataan dan Perluasan Akses
                                                                                                                                                                                          (lanjutan)



                           Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
         MISSION
                           masyarakat lokal dan global
          VISION           INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025
                                                                                                                                                      Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan
                                                                                                                Unit                                   (KEY DEVELOPMENT MILESTONES)
                                       Kegiatan Pokok Strategis
                                                                                                               Utama
                                                                                                                                     2006              2007              2008               2009                 2010

        Pembangunan sistem informasi & komunikasi dalam pengelolaan                                                                         Tersedianya informasi P&TK secara on-line
         P&TK (Guru, Kepsek, Pengawas, Widyaiswara, Pamong Belajar,
         Pustakawan, Laboran, Tutor, Teknisi ICT, TLD, Tenaga Admin & Keu,                                                                   Terbangunnya sistem perencanaan & pemenuhan kebutuhan P&TK
                                                                                                           Direktorat
         dll)
        Penyusunan rencana kebutuhan serta strategi pemenuhan dan
                                                                                                           Jenderal                                           20% Kabupaten/Kota yang mengalami 
                                                                                                                                                      kekurangan/ketidakmerataan guru sudah terpenuhi
         pemerataan P&TK                                                                                   PMPTK
        Pengembangan model penyiapan & penempatan P&TK utk daerah                                                                                80% kebutuhan guru utk setiap jenis dan jenjang pendidikan terpenuhi 
         khusus                                                                                                                                                                                  & 25% kebutuhan TK

                                                                                                                                    Masukan utk BSNP ttg standar biaya pendidikan kab/kota dihasilkan

                                                                                                                                     Penetapan mekanisme pola pemberdayaan masyarakat dalam rangka perluasan
        Pelaksanaan gerakan nasional pemberantasan buta aksara secara                                                              layanan PAUD nonformal
         intensif.                                                                                                                     Peluncuran Reformasi Kesetaraan Paket A, B, dan C
        Perluasan dan pemerataan akses PNF melalui peningkatan kemitraan
         antara pemerintah dan masyarakat                                                                  Direktorat                     Terlayani 25% DO SD melalui Paket A dan
                                                                                                                                                    50% lulusan SD tdk melanjutkan,
        Perluasan layanan PAUD melalui pemberdayaan masyarakat                                            Jenderal                        dan 50% DO SMP melakukan Paket B 
        Perluasan Paket A dan Paket B untuk menunjang Wajar 9 tahun serta                                   PLS                                   Paket C diikuti oleh 0.2 juta peserta didik 
         ekstensifikasi Paket C.
                                                                                                                                                     Penyandang Buta aksara usia >15 tahun kurang 5% 
        Perluasan kursus dan keterampilan yang berorientasi pada kebutuhan
         masyarakan akan kecakapan hidup dan keterampilan.                                                                                                    APK PAUD (Nonformal 2 – 4 thn) = 35% 

                                                                                                                                                     Peserta Pendidikan Kecakapan Hidup usia > 15 tahun
                                                                                                                                                                      mencapai 15% atau 1.5 juta orang 


                                                                                                                                                               Model pendanaan pendidikan tersusun
        Penelitian biaya & pendanaan wajar 9 th. bebas pungutan serta
         perluasan akses PAUD, dikmen, & dikti, termasuk inovasinya
                                                                                                           Balitbang
                                                                                                                                                                                  Masukan ttg standar baru biaya
                                                                                                                                                                                 pendidikan kab/kota dihasilkan

Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                      Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 33
                                                                                                                                                Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

         Tabel di bawah merupakan penurunan tema strategis tahap pertama (2005 – 2009)                                Penjabaran ini dilakukan dengan menekankan pada tantangan kedua dari tiga tantangan
         dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Pendidikan                                    utama, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing.
         Nasional ke dalam bentuk program kerja yang lebih kongkrit.
                           Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
         MISSION
                           masyarakat lokal dan global

          VISION           INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025
                                                                                                                                                     Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan
                                                                                                                Unit                                  (KEY DEVELOPMENT MILESTONES)
                                       Kegiatan Pokok Strategis
                                                                                                               Utama
                                                                                                                                   2006               2007              2008               2009                 2010

                                                                                                                                     Minimal 1 unit usaha berpasangan dengan setiap SMK 
                                                                                                                                                          Minimal 30% SD/MI memiliki perpustakaan

                                                                                                                                                      Minimal 80% SMP/MTS memiliki perpustakaan

                                                                                                                                                             100% SMA/SMK memiliki perpustakaan
                                                                                                                                            100% SMP/MTS yang memiliki akses listrik menerapkan TV
                                                                                                                                                                                 based learning 
       Pembangunan ruang penunjang pendidikan seperti perpustakaan,
        laboratorium/bengkel dan ruang-ruang lain                                                                                  Setiap kabupaten/kota memiliki minimal 1 SD/MI/SMP/MTS rintisan
       Kemitraan dunia usaha dan industri dengan sekolah                                                                                                                    bertaraf internasional 

       Pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi                                                                                            Setiap kabupaten/kota memiliki minimal 1 SMK rintisan
                                                                                                                                            berbasis keunggulan lokal dan/atau bertaraf internasional
       Pengembangan sekolah keunggulan lokal dan internasional
       Pengadaan buku, teks, referensi, dan bacaan sekolah di semua jenjang                               Direktorat                           Setiap kabupaten/kota memiliki minimal 1 SMA rintisan
        dikdasmen                                                                                                                                                            bertaraf internasional 
                                                                                                           Jenderal
       Peningkatan rata-rata skor ujian nasional                                                                                                        50% SMA/MA/SMK yang memiliki akses listrik
                                                                                                           MPDM                                                  menerapkan ICT based learning 
       Kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pendidikan
                                                                                                                                                 1 buku teks pelajaran/siswa untuk MP yang UN-kan 
       Beasiswa prestasi
                                                                                                                                                       70% peserta UN mencapai nilai rata-rata 6.00 
       Perimbangan siswa SMA/MA dibanding SMK/MAK
                                                                                                                                                 Semua sekolah/madrasah menerapkan standar isi dan
                                                                                                                                                                            standar kompetensi 

                                                                                                                                          Terbangunnya sistem beasiswa, di mana siswa terbaik tingkat
                                                                                                                                           kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan pemenang olimpiade
                                                                                                                                                                 internasional memperoleh beasiswa 

                                                                                                                                                         Rasio siswa SMA/MA : SMK/MAK = 60 : 40 


Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                     Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 34
                                                                                                                                                 Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
                                                                                                                                                                                    (lanjutan)


                           Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
         MISSION
                           masyarakat lokal dan global

          VISION           INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025
                                                                                                                                                      Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan
                                                                                                                Unit                                   (KEY DEVELOPMENT MILESTONES)
                                       Kegiatan Pokok Strategis
                                                                                                               Utama
                                                                                                                                    2006               2007               2008                2009                 2010
                                                                                                                                                                       25 PT memiliki perpustakaan bertaraf
                                                                                                                                                                        internasional

                                                                                                                                                                                  Publikasi artikel ilmiah pd jurnal
                                                                                                                                                                                   internasional meningkat 30%
        Bantuan pengadaan koleksi buku, pelangganaan jurnal ilmiah dan
         pemenuhan biaya operasional perpustakaan                                                                                        Buku teks yang ditulis dosen meningkat 50% 
        Datasering, magang & beasiswa bg dosen                                                                                               10 PT menggunakan e-learning sebagai salah satu metode
        Peningkatan jumlah penelitian                                                                     Direktorat                                                                pembelajaran 

        Jurusan unggulan perguruan tinggi                                                                 Jenderal                    Program studi pendidkan vokasi yg berkualitas naik 50% 
        Pengembangan budaya penelitian di kampus-kampus (mentalist &                                        DIKTI                                            Pengangguran berpendidikan tinggi turun 50% 
         behaviorist approaches)
                                                                                                                                                           Dosen dgn pendidikan S2/S3 menjadi 70% 
        Pemberian insentif riset yang berpotensi paten
                                                                                                                                                                                              60 hasil penelitian berpaten
        Peningkatan populasi mahasiswa asing pada 20 PT terbaik
                                                                                                                                                               Mahasiswa asing pada 20 PT terbaik mencapai 5%

                                                                                                                                                                                               50% PTN menjadi BHPT 

                                                                                                                                    Ditetapkannya 10 jenis dan variasi program PNF berorientasi life skill
                                                                                                                                   yang didukung pengembangannya

        Penjaminan mutu lembaga, pendidik dan peserta didik PNF
                                                                                                                                       Peluncuran Reformasi Kesetaraan Paket A, B, dan C
        Pengembangan model-model unggulan lembaga PNF sesuai dengan
         keunggulan lokal masing-masing daerah                                                             Direktorat
                                                                                                                                             Dimulainya pemanfaatan ICT untuk PNF
        Membangun kemitraan, baik antar lembaga PNF maupun antara                                         Jenderal
         lembaga PNF dengan dunia industri                                                                   PLS                                                      25% Kabupaten/Kota memiliki
        Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran dan evaluasi program-program                                                                                                model PNF unggulan  TBM/KBU
         PNF

                                                                                                                                           20% lembaga dan program PNF telah terstandarisasi 



Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                        Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 35
                                                                                                                                               Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
                                                                                                                                                                                  (lanjutan)


                           Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
         MISSION
                           masyarakat lokal dan global

          VISION           INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025
                                                                                                                                                    Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan
                                                                                                                Unit                                 (KEY DEVELOPMENT MILESTONES)
                                       Kegiatan Pokok Strategis
                                                                                                               Utama
                                                                                                                                   2006              2007               2008              2009                 2010


                                                                                                                               Dimulainya pengembangan Kemitraan dengan LPTK dan instansi/organisasi profesi
                                                                                                                               terkait dalam preservice training dan inservice training bagi P&TK



                                                                                                                                    Diterapkannya standar kompetensi & sistem sertifikasi P&TK

        Penyusunan rencana pengembangan mutu P&TK                                                                                  Terbangunnya sistem penjaminan mutu guru & Kepsek yang mampu
                                                                                                                                   membina calon pemenang olimpiade internasional
        Pengembangan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja,
         kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan P&TK secara bertahap.
                                                                                                                                        Dimulainya penerapan sistem kesejahteraan,
        Peningkatan kualifikasi P&TK                                                                                                     penghargaan dan perlindungan P&TK
        Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
        Pengembangan sistem serta pembinaan profesi dan karir P&TK                                                                         Rencana induk pengembangan Mutu P&TK
                                                                                                           Direktorat
        Pengembangan sistem dan peningkatan kompetensi P&TK
                                                                                                           Jenderal                            Diterapkannya standar pelatihan & pengembangan P&TK
        Peningkatan Kompetensi P&TK menuju Benchmark Regional &
         International                                                                                     PMPTK
                                                                                                                                                     Diterapkannya sistem penilaian kinerja, penghargaan dan
        Pengembangan sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan                                                                              kesejahteraan guru bersertifikat profesi & P&TK lainnya
        Pemanfaatan hasil akreditasi pendidikan dasar dan menengah serta
         pendidikan nonformal untuk peningkatan mutu.
                                                                                                                                                                  40% guru berpendidikan min. S1/D4 
        Pengembangan kemitraan dengan LPTK dan instansi/organisasi terkait
         dalam preservice training dan inservice training bagi P&TK                                                                        Pemanfaatan hasil akreditasi satuan pendidikan dasar dan menengah (100%) 
                                                                                                                                                                                   satuan pendidikan nonformal (15%)


                                                                                                                                                                   40% Guru, Kepsek, dan Pengawas bersertifikat profesi

                                                                                                                                                                    Diterapkannya sistem penjaminan mutu di semua satuan
                                                                                                                                                            pendidikan dasar & menengah baik formal maupun nonformal .




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                    Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 36
                                                                                                                                                 Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
                                                                                                                                                                                    (lanjutan)



                           Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
         MISSION
                           masyarakat lokal dan global
          VISION           INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025
                                                                                                                                                      Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan
                                                                                                            Unit Utama                                 (KEY DEVELOPMENT MILESTONES)
                                       Kegiatan Pokok Strategis
                                                                                                                                     2006              2007              2008              2009                 2010

                                                                                                                               Standar Isi & Standar Komepetensi Lulusan ditetapkan
                                                                                                                                         Std. Pembiayaan, Std. Proses & Standar Penilaian ditetapkan
                                                                                                                                               Std. pendidik & tendik
                                                                                                                                                     Std. Pengelolaan, Std. Sarana & Prasarana ditetapkan
        Layanan profesional Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan                                                                                          Tersedianya bank soal nasional terkalibrasi dan benchmark
                                                                                                                                                            perkembangan siswa dan satuan pdd.
         Pendidikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta unit terkait                                                                               Tersedianya model penilaian tes adaptif
         yang lain                                                                                                                                                   Tersedianya profile kemajuan hasil belajar siswa
                                                                                                                                                                    di seluruh prov./kab.kota
        Pengembangan sistem penilaian untuk berbagai kepentingan                                                                                                      UN sesuai standar dalam SNP mulai
                                                                                                                                                                      dilaksanakan
         pendidikan                                                                                                                           UN SD mulai dilaksanakan 
                                                                                                                                                                           Terpetakannya mutu pendidikan
                                                                                                                                                                          nasional menurut provinsi/kab/kota
        Evaluasi Pendidikan Nasional untuk penjaminan mutu pendidikan
                                                                                                           Balitbang                     Model-model kurikulum pada tingkat satuan
                                                                                                                                                pendidikan sesuai SNP tersusun 
        BAN S/M                                                                                                                   Terpetakannya mutu penyelenggaraan pdd.menurut
                                                                                                                                                                   prov/kab/kota 
        BAN PNF                                                                                                                                                             UN Kesetaraan mulai dilaksanakan

                                                                                                                                                                              Akreditasi PNF (50%) 
        BAN PT                                                                                                                                                 Akreditasi sekolah/madrasah (100%) 
                                                                                                                                                                         Akreditasi prodi PT (100%) 
        BSNP                                                                                                                      Semua mata pelajaran SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA sudah memiliki
                                                                                                                                                                    buku teks layak menurut BSNP 
                                                                                                                                                  30 mata pelajaran SMK sudah memiliki buku teks layak
                                                                                                                                                                                    menurut BSNP 
                                                                                                                                       Bantuan profesional pengembangan & implementasi kur. tingkat satuan pdd.
                                                                                                                                                           sesuai SNP semua prov. dan 50% kab./kota tersedia 


Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                     Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 37
                                                                                                                           Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

         Tabel berikut adalah penurunan selanjutnya dari tema strategis tahap pertama (2005 –                         Penjabaran ini dilakukan dengan menekankan pada tantangan ketiga dari tiga tantangan
         2009) dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen                                         utama, yaitu peningkatan governance, akuntabilitas dan pencitraan publik.
         Pendidikan Nasional ke dalam bentuk program kerja yang lebih kongkrit.

                           Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
          MISSION
                           masyarakat lokal dan global

           VISION          INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025
                                                                                                                                                   Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan
                                Program-Program/Kegiatan Strategis                                                                                  (KEY DEVELOPMENT MILESTONES)
                                                                                                            Unit Utama
                                 (STRATEGIC ACTION PROGRAMS)
                                                                                                                                   2006             2007               2008               2009                2010
                                                                                                                              UU GD
                                                                                                                               PP Sisdiknas
                                                                                                                                Sosialisasi Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif 2025
                                                                                                                                    Sisdur Keuangan & SIM Aset dan Keuangan mulai diaplikasikan
                                                                                                                                    Aturan PNBP yg tidak merugikan citra Diknas dilaksanakan
        - Pembentukan Budaya Kerja                                                                                                  Tata Nilai Depdiknas disepakati
           Pembentukan nilai-nilai serta budaya kerja yang konstruktif                                                               UU BHP
                                                                                                                                        Gaya Kepemimpinan Khas Depdiknas mulai diterapkan
        - Pengembangan Infrastruktur                                                                                                       Renstra Diknas, Depag, dan Pemda sejalan dengan visi Indonesia
           Pengembangan sisdur perencanaan, pengelolaan keuangan,                                                                           Cerdas & Kompetitif 2025
            pegawai, dan asset
                                                                                                                                             Sistem Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Strategi
           Peningkatan akuntabilitas publik dalam pelayanan pendidikan                                                                       mulai diterapkan sejalan dengan desentralisasi, termasuk SPM
           Pengembangan/revitalisasi kelembagaan, termasuk tupoksinya                                                                       Eselon I berperilaku sesuai Tata Nilai Depdiknas

        - Pengembangan Kebijakan                                                                                                          PP GD
           Peningkatan sosialisasi dan publikasi kebijakan dan program                                   Sekretariat                                  Laporan Keuangan 2006 dan seterusnya WTS
            Depdiknas                                                                                                                                  PP BHP
                                                                                                           Jenderal                                    Eselon II berperilaku sesuai Tata Nilai Depdiknas
           Intensifikasi penyelesaian RPP dan RUU
                                                                                                                                                              UU Perbukuan & UU Bahasa
        - Pengembangan SDM                                                                                                                                    Kompetensi Digunakan sebagai Dasar
           Peningkatan standar kompetensi teknis dan manajerial SDM                                                                                           dalam Penempatan Pegawai
           Pengembangan public trust & image                                                                                          Daya serap Anggaran > 95% 
                                                                                                                                                                         Eselon III berperilaku sesuai Tata Nilai
                                                                                                                                                                        Depdiknas
        Pengembangan Kerjasama Strategis                                                                                                      Eselon > IV berperilaku sesuai 
          Peningkatan kerjasama Depdiknas dengan mitra internasional, baik                                                                               Tata Nilai Depdiknas
           bilateral maupun multilateral                                                                                                                                          PP Perbukuan & Bahasa
                                                                                                                                                         ISO di bidang Manajemen
                                                                                                                                                                  Public trust & image membaik 50% 
                                                                                                                                                Kerugian Anggaran Negara = 0.1% dr total anggaran 
                                                                                                                                                                                 10 Mitra Aktif Lembaga Luar Negeri


Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                   Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 38
                                                                                                                           Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik
                                                                                                                                                                            (lanjutan )


                           Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
          MISSION
                           masyarakat lokal dan global
           VISION          INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025
                                                                                                                                                    Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan
                                Program-Program/Kegiatan Strategis                                                                                   (KEY DEVELOPMENT MILESTONES)
                                                                                                            Unit Utama
                                 (STRATEGIC ACTION PROGRAMS)
                                                                                                                                   2006              2007                2008                  2009                2010


                                                                                                                                    Auditor memiliki jaminan keselamatan kerja

                                                                                                                                    Pembiayaan pemeriksaan at-cost

                                                                                                                                    Standar kompetensi auditor pendidikan

                                                                                                                                        Penerapan sisdur pengawasan dan pengendalian internal

                                                                                                                                         Penyelesaian temuan Itjen oleh Diknas dalam tahun
         Pengembangan sistem pengendalian internal (SPI)                                                                                 anggaran berjalan mulai meningkat minimal 10 % per tahun

         Peningkatan ketaatan pengelola pendidikan terhadap peraturan                                                                  Penyelesaian temuan BPK/BPKP oleh Diknas dalam tahun
                                                                                                                                         anggaran berikutnya, mulai meningkat minimal 10 % per tahun
          perundang-undangan
         Penataan organisasi dan tata kerja pengawasan pendidikan                                                                           Aturan PNBP yg tidak merugikan citra Diknas dilaksanakan

         Intensifikasi, ekstensifikasi, dan tindakan preventif pengawasan Itjen                                                             Internalisasi sisdur SPI setiap 6 bulan
         Peningkatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan                                  Inspektorat                              SPOP audit kinerja dan audit keuangan
          (aparat pengawasan fungsional, legislatif, dan masyarakat).                                       Jenderal                              On-line system administrasi pengawasan (ICT)
                                                                                                                                                       < 0,1 % penyimpangan anggaran yang merugikan negara
         Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparat Itjen                                                                                                     Temuan sebelum 2005 selesai ditindaklanjuti
         Sertifikasi kompetensi auditor pendidikan                                                                                                                         90% auditor bersertifikat auditor
                                                                                                                                                                           pendidikan
                                                                                                                                                      Kerjasama dengan pihak terkait dalam 
         Perbaikan perlindungan auditor dan biaya pelaksanaan pemeriksaan                                                                              pengawasan dan penegakan hukum

                                                                                                                                                                                   Memperoleh ISO 

                                                                                                                                                                  Minimal 10 % auditor akuntan 

                                                                                                                                                              100% kasus penyimpangan diselesaikan 

                                                                                                                                                               Auditor mendapat penghargaan etika profesi 




Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                        Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 39
                                                                                                                           Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik
                                                                                                                                                                            (lanjutan )


                              Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
            MISSION
                              masyarakat lokal dan global
             VISION           INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025
                                                                                                                                                   Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan
                                  Program-Program/Kegiatan Strategis                                                                                (KEY DEVELOPMENT MILESTONES)
                                                                                                              Unit Utama
                                   (STRATEGIC ACTION PROGRAMS)
                                                                                                                                   2006             2007              2008               2009                2010
                                                                                                                                           Dewan Pendidikan Nasional terbentuk
                                                                                                                                             100% SMA/SMK/MA melaksanakan MBS dengan baik 
                                                                                                                                                  70% SMP/MTS melaksanakan MBS dengan baik 
          Peningkatan Capacity Building pada semua lini organisasi
                                                                                                                                                     40% SD/MI melaksanakan MBS dengan baik 
          Sosialisasi kebijakan dan program manajemen pendidikan dasar &                                     Direktorat
           menengah                                                                                           Jenderal               100% Dinas Pendidikan Kabupaten/kota/provinsi memahami dan
          Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah                                                                                    melaksanakan kebijakan dan program Dikdasmen 
                                                                                                              MPDM
                                                                                                                                                     50% Komite Sekolah berfungsi dengan baik 
          Peningkatan Sistem Manajemen Mutu
                                                                                                                                             Dewan pendidikan di setiap kabupaten/kota dan provinsi
                                                                                                                                                                     sudah berfungsi dengan baik 
                                                                                                                                                                                Meraih ISO 9001 

                                                                                                              Direktorat                                      Temuan penyimpangan UU PNBP 0%
          Perubahan status PTN menjadi badan hukum                                                           Jenderal                                                       Meraih ISO 9001 
                                                                                                                                                                                        50% PTN menjadi BHPT 
                                                                                                                DIKTI
          Penyusunan kebijakan pengelolaan P&TK dan satuan kerja dalam                                                             Tersosialisasinya kebijakan dan program PMPTK melalui
           lingkup pembinaan Ditjen PMPTK                                                                                            berbagai forum & media
          Pengembangan sistem dan pengelolaan P&TK secara transparan dan                                                           Tersedianya layanan bantuan hukum bagi P&TK di setiap provinsi
           akuntabel
                                                                                                             Direktorat
          Peningkatan kapasitas staf dalam perencanaan dan evaluasi program.                                                           Terwujudnya transparansi & akuntabilitas
                                                                                                             Jenderal
          Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan dan program                                                                 publik dlm bentuk laporan capaian kinerja tahunan
           peningkatan mutu P&TK                                                                             PMPTK
                                                                                                                                              Tersusunnya kebijakan pengelolaan P&TK di satuan kerja
          Pengembangan sistem dan pelaporan kinerja satuan kerja di
                                                                                                                                                                                          Memperoleh ISO 9001
           lingkungan Ditjen PMPTK
          Fasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi P&TK



Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 40
                                                                                                                           Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik
                                                                                                                                                                            (lanjutan )


                            Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
           MISSION
                            masyarakat lokal dan global
            VISION          INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025
                                                                                                                                                         Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan
                                 Program-Program/Kegiatan Strategis                                                                                       (KEY DEVELOPMENT MILESTONES)
                                                                                                             Unit Utama
                                  (STRATEGIC ACTION PROGRAMS)
                                                                                                                                       2006                2007               2008                  2009                 2010

                                                                                                                                                 Dimulainya pemanfaatan ICT untuk PNF
        Penguatan kapasitas kelembagaan PNF baik di pusat maupun daerah                                    Direktorat
        Pemanfaatan ICT dalam pengelolaan PNF                                                              Jenderal
        Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan PNF                                            PLS                                        Ditjen PLS, termasuk 5 BP-PLSP meraih ISO 9001 



                                                                                                                               PP Sisdiknas
                                                                                                                                     UU BHP
                                                                                                                                               PP Guru & Dosen
                                                                                                                                                Pendapat masyarakat tentang kinerja Depdiknas mulai diketahui
                                                                                                                                                              PP BHP
                                                                                                                                                               Sistem dan mekanisme inventarisasi sumber
        Penelitian & inovasi tentang pengelolaan SDM, prasarana, dan sarana                                                                                   daya pendidikan dihasilkan
         pendidikan sesuai SNP                                                                                                                                      UU Perbukuan
        Peningkatan sarana dan prasarana IT tingkat Pusat, Provinsi,                                                                                               UU Bahasa
         kabupaten/kota, dan sekolah                                                                                                                                   Jaringan (networking) litbang di semua provinsi dan
        Pengembangan Jaringan Litbang                                                                       Balitbang                                                kabupaten/kota serta tingkat internasional terlaksana
        Terselenggaranya pooling-pooling utk. mengukur citra Depdiknas
                                                                                                                                                                         Pangkalan data dan informasi pendidikan
        Peningkatan sistem manajemen mutu                                                                                                                              berbasis website (padati diksisweb) prov/kab/kota
        Penyusunan RUU BHP, RUU Bahasa, RUU Perbukuan, dan RUU                                                                                                         dibangun
         lainnya serta peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan                                                                                               Padati diksisweb didayagunakan untuk
                                                                                                                                                                           perumusan kebijakan nasioonal
                                                                                                                                                                                      PP Perbukuan
                                                                                                                                                                                       PP Bahasa
                                                                                                                                   Informasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan tentang
                                                                                                                                                    sumber daya pendidikan dihasilkan 
                                                                                                                                                                                             ISO 9001 diraih 


Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                             Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 41
                                                                                                                                                                       Komposisi Pembiayaan Program Diknas

         Untuk menjalankan program menengah (2005 – 2009), Departemen Pendidikan Nasional memperoleh pendanaan dari             Penggambaran sumber dana dan target jumlah akan menjadi pedoman awal bagi Departemen Pendidikan Nasional dalam
         sumber-sumber yang dibagi dalam beberapa kategori serta target jumlah dana yang akan diperoleh dari setiap sumber      mengukur kekurangan biaya yang dibutuhkan, yang diharapkan akan berkurang jumlahnya, sejalan dengan makin
         tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh diagram komposisi pembiayaan berikut.                                          bertambahnya target jumlah dana yang diperoleh dari tiap-tiap sumber.




                                                                                                        Komposisi Pembiayaan
                                            100%                                                                                                                                                     1.3
                                                                                                                                                              7
                                                                                                 16.1                          13.3
                                                                  20.3                                                                                                                    22.2
                                                                                                                                                            19.6
                                                                                                                               17.7                                                        7.4
                                                                                                 15.8                                                        6.8
                                              75%                  14                                                           6.3
                                                                                                  5.8
                                                                   5.2
                                                                                                                                                                                          51.1
                                                                                                                                                            48.6
                                                                                                                               46.3
                                              50%                                                44.1
                                                                  40.1


                                              25%
                                                                                                                                                             54                           65.5
                                                                                                 33.8                          43.4
                                                                  24.9

                                               0%
                                                                  2005                           2006                          2007                         2008                         2009
                                            Kesepakatan Panja                                        Proyeksi Kontribusi Pembangunan Daerah                Perkiraan Donor Luar Negeri
                                            Kontribusi Masyarakat                                    Kekurangan Kebutuhan

                           NO                                     KETERANGAN                                                 2005              2006                 2007                  2008                  2009
                             1.          Total kebutuhan pembiayaan                                                          104.5              115.6                126.9                 136.0                147.4

                             2.          Kesepakatan Panja                                                                   24.9               33.8                 43.4                   54                   65.5

                             3.          Kekurangan kebutuhan                                                                79.6               81.8                 83.5                  82.0                  81.9

                             4.          Proyeksi Kontribusi Pembangunan Daerah                                              40.1               44.1                 46.3                  48.6                  51.1

                             5.          Perkiraan Donor Luar Negeri                                                          5.2                5.8                  6.3                   6.8                   7.4

                             6.          Kontribusi Dana Masyarakat                                                           14                15.8                 17.7                  19.6                  22.2

                             7.          Jumlah poin 4, 5, 6                                                                 59.3               65.7                 70.4                  75.0                  80.6

                                         Kekurangan (fiscal gap)                                                             20.3               16.1                 13.3                  7.0                   1.3

Disusun oleh Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                                          Curah Pendapat bersama Pemerhati Pendidikan - 42
                                                                                                                                                                                                     Strategi Pembiayaan

        Berikut adalah perkiraan kebutuhan dana pemerintah, jumlah dana yang belum terpenuhi, dan perkiraan pemenuhan   Selain itu di bawah ini dipaparkan juga program-program yang mendapat prioritas utama untuk memperoleh pembiayaan,
        kekurangan dana tersebut untuk menyelesaikan program jangka menengah (2005 – 2009).                             serta perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program tersebut.


     Rencana Pembiayaan
     1. Pembiayaan Ideal Pembangunan Pendidikan                                                                         2. Rencana Pembiayaan Program Prioritas
                                                                                                                             Perkiraan Jumlah Kebutuhan Dana Pemerintah dan Dana Yang Belum Terpenuhi
                                                                                                                                                        (dalam triliun rupiah)
               Perkiraan Jumlah Kebutuhan Dana Pemerintah dan Dana Yang Belum                                                                                                                    TAHUN
                                          Terpenuhi                                                                     N
                                                                                                                        O              PROGRAM
                                     (dalam triliun rupiah)                                                                                                         2005           2006            2007           2008            2009
                                                                                                                        1     Pendidikan Anak Usia Dini              253,060        962,020       1,605,974      2,007,468       3,039,507
                                                           2005       2006        2007        2008       2009
                                                                                                                        2     Wajib Belajar Pendidikan Dasar
         1.       Dana Non-Diskresi                        79.0       86.6        94.1        101.       109.                 9 Tahun                             12,097,784     15,297,857      16,108,864     18,082,835      19,691,587
                                                                                               8          5             3     Pendidikan Menengah                  2,772,160      3,394,756       5,447,214      6,781,735       8,938,082

         2.       Dana Diskresi                            25.4       28.9        32.7        34.2       37.9           4     Pendidikan Tinggi                    6,383,215      7,300,000       9,500,000     12,900,000      15,500,000

         3.       Jumlah Kebutuhan                         104.       115.        126.        136.       147.           5     Pendidikan Non-Formal                  348,437      1,153,600       1,620,912      2,631,367       4,647,050
                  Pembiayaan                                5          6           9           0          4             6     Peningkatan Mutu Pendidik dan
                                                                                                                              Tenaga Kependidikan                  3,161,543      3,675,000       5,983,410      7,583,550       9,612,070
         4.       Perkiraan Sumber APBN/D                  65.0       68.3        72.7        75.2       79.0
                                                                                                                        7     Manajemen Pelayanan
         5.       Dana Belum Terpenuhi                     39.5       47.3        54.2        60.8       68.4                 Pendidikan                             392,523        745,463       1,482,220      2,037,932       2,681,264

                                                                                                                        8     Penelitian dan Pengembangan
        Catatan: Proyeksi anggaran berdasarkan tahun 2005 dengan dasar Rp.65 triliun dan kenaikan                             Pendidikan                              86,390        338,000         434,000        540,000         655,000
        5%
                                                                                                                        9     Peningkatan Pengawasan dan
                                                                                                                              Akuntabilitas Aparatur Negara           28,501        117,166         164,032        229,645         321,502
               Perkiraan Jumlah Kekurangan Dana yang Mungkin Dapat Dipenuhi oleh
                                                                                                                        10    Penelitian dan Pengembangan
                  Pemda, Masyarakat, dan Bantuan Luar Negeri (donor) 2005-2009                                                Iptek                                   40,000         40,000          42,600         45,369          48,318

         NO              KETERANGAN                       2005        2006        2007       2008        2009           11    Pengembangan Budaya Baca &
                                                                                                                              Pembinaan Perpustakaan                  70,275        114,043         144,798        217,197         325,796
          1.       Total kebutuhan                         104.       115.        126.        136.       147.           12    Penguatan Kelembagaan PUG
                   pembiayaan                               5          6           9           0          4                   dan Anak                                17,300         17,300          25,950         38,925          58,388

          2.       Kesepakatan Panja                       24.9       33.8        43.4         54        65.5           13    Pengelolaan SDM Aparatur                 5,000          5,000          10,000         20,000          40,000

                                                                                                                        14    Peningkatan Sarana & Prasarana
          3.       Kekurangan kebutuhan                    79.6       81.8        83.5        82.0       81.9                 Aparatur                               112,215        132,849         168,824        179,797         191,484

          4.       Proyeksi Kontribusi                     40.1       44.1        46.3        48.6       51.1           15    Penyelenggaraan Pimpinan
                                                                                                                              Kenegaraan & Kepemerintahan            432,468        506,946         661,202        704,180         749,952
                   Pembangunan Daerah
                                                                                                                              JUMLAH                              26,200,872     33,800,000      43,400,000     54,000,000      66,500,000
          5.       Perkiraan Donor Luar                     5.2        5.8         6.3        6.8         7.4
                   Negeri                                                                                                     KESEPAKATAN PANJA                   24,900,000     33,800,000      54,000,000     65,500,000      65,500,000
          6.       Kontribusi Dana Masyarakat               14        15.8        17.7        19.6       22.2
                                                                                                                        Catatan:
          7.       Jumlah poin 4, 5, 6                     59.3       65.7        70.4        75.0       80.6           1.Sebesar Rp.4,15 triliun dari kompensasi BBM tahun 2005 masuk pada program Wajar Dikdas 9 Tahun
                                                                                                                        2.Untuk tahun 2006-2009 diprediksi dana kompensasi BBM tiap tahun sudah teranggarkan pada APBN
                   Kekurangan (fiscal                     20.3        16.1        13.3        7.0         1.3             untuk Program Wajar Dikdas 9 Tahun
                   gap)                                                                                                 3.Alokasi Dikti belum termasuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Disusun oleh Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                                  Curah Pendapat bersama Pemerhati Pendidikan - 43
                                                                                                                                                                                       Sistem Pemantauan Dan Evaluasi

        Sistem pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang        Landasan Hukum
        telah ditetapkan dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 dengan hasil yang dicapai. Pemantauan terhadap kegiatan             Perundangan dan peraturan yang menjadi dasar pemantauan dan evaluasi adalah: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
        dan/atau program pendidikan nasional dilakukan secara berjenjang dan berkala. Pemantauan dan evaluasi dilakukan        2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3)
        dalam konteks desentralisasi pendidikan dan pembagian peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan        Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan 4) berbagai peraturan
        Kabupaten/Kota. Proses ini sekaligus sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas aparat     perundangan terkait lainnya. Selain merujuk pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada, perlu juga
        Pemantauan dan evaluasi di berbagai tingkatan secara sinergis dan berkesinambungan.                                    mempertimbangkan beberapa draft Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah seperti Undang-Undang Badan Hukum
        Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi terhadap lembaga yang lebih rendah sampai ke          Pendidikan (BHP) dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pendidikan Nasional.
        satuan pendidikan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit-unit utama dalam Departemen Pendidikan Nasional,        Prinsip Pelaksanaan
        Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, satuan
                                                                                                                               Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan dan hasil
        pendidikan, BSNP dan BAN-S/M dan/atau BAD-S/M serta LPMP.
                                                                                                                               yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; 3) dilakukan oleh petugas yang
        Acuan utama dalam mengukur kesesuaian standarisasi yang tercantum dalam Renstra dan/atau Renstrada 2005-2009           memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya
        adalah Standar Nasional Pendidikan. Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan masalah atau           sahih dan terandal;
        penyimpangan, maka secara langsung dapat dilakukan bimbingan, saran-saran dan cara mengatasinya serta                  4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya
        melaporkannya secara berkala kepada stakeholders. Stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan nasional adalah        dapat dilaporkan kepada stakeholders melalui berbagai cara; 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan
        orangtua siswa, masyarakat luas, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Satuan Pendidikan, LSM, dan para Donatur baik       berkepentingan secara proaktif (partisipatif);
        milik pemerintah maupun swasta dan birokrat dari berbagai tingkat pemerintahan serta dari luar negeri. Melalui         6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); 7) mencakup seluruh objek agar
        pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan),   dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif);
        ketidakberhasilan, hambatan, tantangan, dan ancaman tertentu dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem               8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan
        pendidikan nasional di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan satuan pendidikan.                       momentum yang sedang terjadi;
                                                                                                                               9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 10) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang
                                                                                                                               dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) tema kebijakan Depdiknas; 11) efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan
                                                                                                                               evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.




Disusun oleh Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                                            Curah Pendapat bersama Pemerhati Pendidikan - 44
                                                                                                                                              Sistem Pemantauan Dan Evaluasi
                                                                                                                                                                    (lanjutan)
       Sistematika Pemantauan dan Evaluasi
       Orbex mengarahkan para pemimpin dalam membentuk (shape), menyelaraskan (align), dan menyetel (attune) eksistensi organisasi mereka. Pemaknaan yang sama
       atas visi, misi, nilai-nilai, strategi, gaya, infrastruktur, dan hasil menjadi pemersatu dan pemberi semangat bagi semua orang yang terlibat. Perhatian dan langkah-
       tindak mereka dapat diarahkan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematik, periodik maupun spesifik. Evaluasi hasil menunjukkan perlunya dilakukan salah satu dari
       tiga jenis transformasi – retooling, revitalisasi atau redirection. Retooling dilakukan ketika penelaahan terhadap hasil yang dicapai organisasi menemukan bahwa
       infrastruktur dan gaya kepemimpinan menjadi kunci utama. Revitalisasi dilakukan apabila strategi dan tata nilai organisasi perlu untuk ditinjau ulang agar
       mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Redirection hanya dilakukan apabila dianggap keberadaan organisasi perlu dikaji lebih lanjut. Ketiga tahapan ini merupakan
       tingkatan dalam melakukan organisasi.




                                                                                                Paradigma Sistematis Pengelolaan Organisasi




Disusun oleh Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                            Curah Pendapat bersama Pemerhati Pendidikan - 45
                                                                                                                                                                   Sistem Pemantauan Dan Evaluasi
                                                                                                                                                                                         (lanjutan)
       Mekanisme Pelaksanaan
       Pemantauan dan evaluasi mencakup aspek: 1) pemerataan dan perluasan aksese; 2) penjaminan mutu, relevansi dan daya saing; 3) tata kelola, akuntabilitas, dan
       pencitraan publik. Mekanisme pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Gambar di bawah ini
       menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kunci program kerja yang telah di tetapkan dalam rencana pendidikan jangka
       menengah secara berkelanjutkan.


                                                               Departemen          Unit Utama               Departemen                    Dinas         Satuan
                                                                                   Depdiknas               Terkait/ Dinas               Pendidikan    Pendidikan
                                                                                                            Pendidikan                  Kabupaten/
                                                 Perencanaan     RPJP
                                                                                                              Provinsi                     Kota



                                                                 RPJM                                       RENSTRADA

                                                                                      RKAKL&                   SRAA &                      TUGAS        BLOCK
                                                                RENSTRA                                                                                 GRANT
                                                                                       DIPA                     DIPA                    PERBANTUAN




                                                                                        Implementasi Tahun Berjalan
                                                Pemantauan




                                                                Anggaran             Anggaran                Anggaran                    Anggaran     Anggaran
                                                 & Evaluasi




                                                                 Indikator            Indikator                Indikator                  Indikator    Indikator
                                                                   Kunci                Kunci                    Kunci                      Kunci        Kunci




                                                                                                            Standarisasi &
                                                                                                             Mutu Tenaga
                                                                                                            Kependidikan


                                                                                                  BSNP, BAN, BAD & LPMP

                                                                                          Siklus Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi




Disusun oleh Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.                                                                 Curah Pendapat bersama Pemerhati Pendidikan - 46

								
To top