PROGRAM KERJA DAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM
UPAYA PENANGANAN MASALAH BANJIR
RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA
LATAR BELAKANG
Disusun untuk menjabarkan visi dan misi
Kepala Daerah terpilih
Digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja,
Rencana Kerja (Renja) Unit dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)
Menjadi acuan dalam penilaian kinerja
Pemerintah Daerah
Disusun secara terpadu, terarah, sistematis,
menyeluruh, konsisten dan tanggap terhadap
perubahan
Harus dapat mengakomodasikan kebutuhan
pelayanan dasar masyarakat dan
mengembangkan sektor-sektor unggulan
daerah
Disusun dengan mengikutsertakan seluruh
unsur pelaku pembangunan
PROSES PENYUSUNAN
SEBELUM PILKADA :
Inventarisasi seluruh isu yg terdapat dalam :
Acuan Perencanaan Nasional (RPJPN, RPJMN,
Renstra-KL)
Komitmen Nasional Terhadap Kesepakatan
Internasional (MDG’s dan Kyoto Protokol)
Acuan Daerah (Perda RTRW dan berbagai Perda
lainnya)
Peraturan Perundangan
Hasil inventarisasi dikelompokkan ke dalam
Urusan Pemerintahan (Wajib dan Pilihan)
Dijadikan acuan sementara (Program Indikatif)
dalam penyusunan RKPD 2008
SESUDAH PILKADA :
Adopsi Visi dan Misi Gubernur menjadi Visi dan Misi
RPJMD
Penyusunan Strategi
Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
Penyusunan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah
Penyusunan Program Pembangunan Daerah
Rancangan Awal sudah tersusun
Masukan untuk Rancangan Awal :
Forum Tim Penyusun Visi dan Misi Gubernur
Forum Unit Kerja (dipimpin oleh setiap Asisten Sekda)
Forum Komunitas Keahlian
Masukan Warga melalui Media Cetak dan Website
Press Workshop
Masukan untuk Rancangan RPJMD :
Musrenbang Jangka Menengah
Rancangan Akhir RPJMD
Perda RPJMD
MATERI RPJMD
1. Gambaran umum kondisi daerah
2. Visi dan Misi
3. Strategi pembangunan daerah
4. Kebijakan Keuangan Daerah (Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan)
5. Kebijakan Umum pembangunan daerah
6. Program pembangunan daerah dan Rencana
Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka
Anggaran
VISI DAN MISI RPJMD 2008-2013
Visi : “Jakarta yang nyaman dan sejahtera untuk semua”
Misi :
Membangun tata pemerintahan yang baik dengan
menerapkan kaidah-kaidah Good Governance
Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima
Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian
otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yg
dihadapi dan mengupayakan pemecahan yg terbaik pada
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian pembangunan
Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin
keamanan dan memperhatikan prinsip pembangunan
berkelanjutan
Menciptakan lingkungan kehidupan kota yg dinamis dlm
mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Meningkatnya kualitas layanan publik sesuai prinsip-prinsip layanan prima.
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur ekonomi dan
infrastruktur sosial.
3. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pembangunan
dan pemeliharaan infrastruktur kota.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatnya kebersamaan antara Pemprov, masyarakat dan semua
pemangku kepentingan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah,
menjawab tantangan masa depan, serta memanfaatkan potensi dan
peluang yang dimiliki kota.
6. Makin bertambah erat dan produktifnya jejaring kerja sama (networking)
Pemprov dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional, regional dan
internasional.
7. Bertambah baiknya tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh
perangkat Daerah.
10
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota yang mencakup aset Human,
Social, Cultural, Intelectual and Creative, Natural, Environmental dan
Infrastructure.
2. Pengembangan jejaring kerja sama (networking) nasional, regional dan
internasional
3. Menerapkan sistem manajemen mutu pada setiap layanan publik.
4. Membangun, meningkatkan dan memelihara semua infrastruktur
ekonomi/sosial kota yang strategis.
5. Meningkatkan efisiensi dan kinerja belanja, diversifikasi dan optimalisasi
pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan daerah dan kemitraan strategis
pemerintah dengan swasta (public private partnership).
6. Konsistensi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah, penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu
lingkungan, mengembalikan keadaan udara bersih, laut biru dan air tanah yang
tidak tercemar.
7. Membangun model kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyelesaikan berbagai
masalah, menjawab tantangan masa depan, dan memanfaatkan potensi dan
peluang yang dimiliki kota.
11
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
8. Membangun model peningkatan kinerja jejaring kerjasama dilakukan
dengan tahapan:
9. Membentuk birokrasi yang efektif melalui
Membangun kapasitas penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan
fungsi crisis centre, pemadam kebakaran dan ambulan gawat darurat dalam
satu pengelolaan.
Menjamin akses layanan publik untuk keluarga miskin antara lain melalui
pengelolaan data gakin terpadu, distribusi beras (raskin), pendidikan SD,
SMP dan SMK, pelayanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Pelayanan
Kesehatan, dan pelayanan pemakaman.
Menyediakan subsidi langsung berupa dana Public Service Obligation (PSO)
untuk pelayanan publik tertentu (angkutan umum dan pelayanan rawat
inap)
Menetapkan kinerja dan menuangkan dalam bentuk performance
agreement contract antara pimpinan dan bawahan secara berjenjang.
12
ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
Sebagaimana diatur dalam PP 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Prov, dan Pemerintah Kab/Kota, Arah
Kebijakan Umum diuraikan sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan)
13. Sosial
Urusan Wajib yakni : 14. Tenaga Kerja
1. Pendidikan 15. Koperasi & UKM
2. Kesehatan 16. Penanaman Modal
3. Pekerjaan Umum 17. Kebudayaan
4. Perumahan 18. Pemuda dan Olahraga
5. Penataan Ruang 19. Kesbang & Politik dalam Negeri
6. Perencanaan Pembangunan 20. Pemerintahan Umum, Otonomi
7. Perhubungan Daerah, Kepegawaian, Keuangan
8. Lingkungan Hidup dan Persandian
9. Pertanahan 21. Ketahanan Pangan
10. Kependudukan & Catatan 22. Pemberdayaan Masy. & Desa
Sipil 23. Statistik
11. Pemberdayaan Perempuan 24. Kearsipan
12. Keluarga Berencana & 25. Komunikasi & Informatika
Keluarga Sejahtera 26. Perpustakaan 13
ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
(LANJUTAN)
Urusan Pilihan, yakni:
1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumber daya mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
14
Arah Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah
(26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan)
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Arah Kebijakan Umum
Tata Air :
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan
Pekerjaan Umum.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pekerjaan Umum.
3. Memberi perhatian khusus terhadap pengendalian banjir di DKI Jakarta
dengan fokus antara lain: Membangun sistem polder; Memperbaiki dan
membangun tanggul untuk mengantisipasi kenaikan pasang laut;
Review masterplan pengendalian banjir; Menertibkan dan menata
sempadan sungai, situ, saluran dan waduk; Menyelesaikan Banjir Kanal
Timur (BKT) dan menata bantaran Banjir Kanal Barat (BKB); Melakukan
pengerukan muara, badan sungai, dan saluran yang menjadi tanggung
jawab Provinsi DKI Jakarta; Membangun dan memelihara sarana
prasarana drainase; Meningkatkan kerjasama pengendalian banjir
dengan Pemerintah Pusat serta Pemda Bodetabekjur; dan
Mengefektifkan sistem peringatan dini.
15
PROGRAM PENANGANAN BANJIR
PROGRAM TATA AIR
Program pengendalian banjir
Indikator kinerja: Dilaksanakannya masterplan pengendalian banjir dan drainase di
DKI Jakarta; Bertambahnya waduk dan pompa untuk sistem polder;
Terselesaikannya pembangunan BKT; Tertatanya bantaran Banjir Kanal Barat; dan
Terkoordinirnya kerjasama Kawasan Jabodetabekjur dalam penyelesaiaan masalah
banjir.
2. Program pengembangan sistem drainase
Indikator kinerja: Terbangunnya sistem drainase; Terpeliharanya sistem drainase
yang ada; dan Bertambahnya kapasitas drainase kota.
3. Program pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendali banjir, drainase dan
irigasi
Indikator kinerja: Beroperasinya secara optimal infrastruktur sistem pengendali
banjir, drainase kota, drainase lingkungan permukiman, dan irigasi; dan Polder-
polder yang ada berfungsi dengan efektif.
4. Program penataan dan penertiban sempadan sungai, situ, saluran, dan waduk
Indikator kinerja: Meningkatnya kapasitas dataran air sungai, situ, saluran, dan
waduk; Meningkatnya kapasitas alir dan tampung situ, waduk, sungai dan saluran;
dan Terfasilitasinya keperluan pembangunan waduk di hulu Ciliwung.
6. Program penanggulangan dampak peningkatan air laut pasang
Indikator kinerja: Terbangunnya tanggul penahan air laut di kawasan rawan air laut
pasang.
17
KEGIATAN PENGENDALIAN BANJIR YANG TELAH DILAKUKAN
TAHUN 2008
Penanganan Struktur yang bersifat Pembangunan Baru antara lain :
Pembebasan dan Pembangunan Lahan Banjir Kanal Timur
(Pemerintah Pusat & Pemprov DKI Jakarta)
Normalisasi/Peningkatan Kapasitas Banjir Kanal Barat (Pemerintah
Pusat)
Pembangunan Tanggul Muara Baru, Luar batang, Muara Karang,
Pluit sepanjang + 2 km
Penggantian Pompa Waduk Melati kapasitas 1 x 4 m3/detik
Pembangunan Pompa dan Rumah Pompa Kapuk I dan Ib tahap 4 (3
x 1 m3/detik)
Pembangunan Pompa dan Rumah Pompa Kapuk II tahap 4 (3 x 1
m3/detik)
Pembangunan Intalasi Pompa Pengendali Banjir Yos Sudarso
Penyelesaian pompa Sindang dan Pinang
Sheet Pile dan Pengerukan Kali Besar Timur sepanjang 600 m
Normalisasi Kali Sekretaris
18
KEGIATAN PENGENDALIAN BANJIR YANG TELAH DILAKUKAN
TAHUN 2008
Penanganan Struktur yang bersifat Pemeliharaan antara lain :
Layanan Pembersih Saluran Propinsi DKI Jakarta
Pengerukan dan Penertiban Ring Kanal Waduk Pluit
Pengerukan inlet waduk Sunter Utara
Pengerukan 13 Saluran Sub Makro
Pengerukan saluran drainase kota
Perbaikan Pompa Sunter Utara Lama
Perbaikan Pompa Setia Budi Timur Lama
Perbaikan Pompa Setia Budi Barat Lama
Pemeliharaan Pompa dan Rumah Pompa Dewaruci
Perbaikan Turap Kali Cakung Lama
19
KEGIATAN PENGENDALIAN BANJIR YANG TELAH DILAKUKAN
TAHUN 2008
Penanganan Non Struktur antara lain :
Sosialiasi upaya – upaya pencengahan dan pengendalian banjir kepada
Masyarakat melalui media cetak dan elektronik
Peningkatan sistim peringatan dini (early warning system) dan sistim
tanggap darurat (emergency, evacuation and recovery system)
Pelaksanaan piket banjir, dan pengamatan tinggi air pada titik pantau di
kali dan laut
Pelaksanaan crisis centre
Peningkatan capacity building melalui proyek percontohan ( grant pilot
project) pengerukan kali dan waduk, kerjasama Pemerintah Belanda
dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Penghijauan Jakarta dan penanaman bakau di pantai utara Jakarta
20
KEGIATAN PENGENDALIAN BANJIR YANG TELAH DILAKUKAN
TAHUN 2009
Pembebasan Banjir Kanal Timur
Pengerukan di 13 aliran sunga
Penyelesian pengendalian banjir untuk kawasan HI
Penyelesian pengendalian banjir untuk kawasan Kapuk
Muara
Penyelesian pengendalian banjir untuk kawasan Grogol
Penyelesian pengendalian banjir untuk kawasan Tomang
Penyelesian pengendalian banjir untuk kawasan Lagoa
Tirem
Penyelesian pengendalian banjir untuk kawasan Sunter
Jaya
Penyelesian pengendalian banjir untuk kawasan Sunter
Timur 1 A
21