smp 09i

Document Sample
smp 09i Powered By Docstoc
					SERI                              NO. 9




       MEMORIA PASSIONIS



    Kondisi Hak Azasi Manusia
        Di Tanah Papua
              serta
 Perkembangan Gerakan Aspirasi
            M(erdeka)


        Gambaran Tahun 1999


                   Oleh

   SEKRETARIAT KEADILAN DAN PERDAMAIAN
          KEUSKUPAN JAYAPURA

                 JAYAPURA
               DESEMBER 2000




                                          1
                          KATA PENGANTAR

B
       ersama ini Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura
       ingin menerbitkan satu uraian analitis mengenai perjalanan tahun 1999 di Tanah
       Papua. Penerbitan ini merupakan bagian dari visi SKP yang berusaha
       mensosialisasikan kompleksitas masalah Papua ke lingkungan yang luas
sekaligus mencari jalan keluar bersama dengan setiap pihak yang berkepentingan atas
masyarakat yang tinggal di Papua ini agar masalah-masalah yang termuat dalam buku
ini dapat diatasi secara struktural dan berkesinambungan.

Buku ini diterbitkan sebagai salah satu tulisan dalam Seri ―MEMORIA PASSIONIS‖
(Ingatan Penderitaan). Buku ini adalah terbitan No. 9 dalam Seri tersebut; untuk
sementara waktu kedelapan tulisan lainnya (MEMORIA PASSIONIS No. 1-8)
diterbtikan oleh SKP bentuk laporan yang disebarluaskan dalam kalangan terbatas.

Secara teknis, penerbitan ini agak tertunda-tunda. Namun demikian, dengan jarak
waktu yang cukup dari peristiwa aktual, kami berharap bahwa refleksi dan analisis yang
dihasilkan lebih menyeluruh dan seimbang tetapi juga mampu memberikan sumbangan
yang berguna bagi masyarakat sebatas kemampuan kami.

Buku ini pada intinya berisi dua hal: kumpulan data dan analisis masalah. Tekanan dan
fokus perhatian diletakkan pada bidang hak azasi manusia dan bidang sosio-politik
yang berkembang di Papua selama tahun 1999. Sebagai uraian analitis, buku ini
memiliki sejumlah batasan yang akan diuraikan dalam bagian berikut sekaligus terbuka
terhadap tanggapan, catatan kritis, koreksi, dan argumentasi dari kalangan manapun
terlebih dari pihak masyarakat yang menjadi pelaku sejarah yang sebenarnya.

Selama tahun 2000 banyak perkembangan baru dapat dicatat, maka perlu diingatkan
bahwa buku ini hanya memberikan perhatian pada tahun 1999. Harapan kami supaya
suatu buku sejenis mengenai tahun 2000 dapat disusun dalam waktu tidak terlalu lama
lagi.

Akhirkata kami ucapkan terimakasih kepada beberapa relawan SKP yang membantu
proses penyusunan buku ini dan semoga masyarakat luas sedikit banyak dibantu untuk
memahami permasalahan Papua dengan terbitnya buku ini.
                                                   Teriring salam dan hormat kami,

                                                      Drs. Theo van den Broek OFM
                                                    Kepala SKP Keuskupan Jayapura




                                                                                     2
                                       PENDAHULUAN

  ahun 1999 merupakan suatu tahun yang penuh peristiwa bagi masyarakat di Tanah
  Papua. Pada awal tahun ini masyarakat Papua untuk pertama kali dalam puluhan
Ttahun diberi kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya di depan pihak yang
berkuasa, ialah Bapak Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie 1 . Kesempatan itu
menjadi titik awal suatu gerakan kerakyatan yang sangat kuat, dan yang masih
berkelanjutan selama tahun 2000 ini. Gerakan ini belum menemukan bentuk finalnya
dan menjadi sarana pergumulan banyak orang, karena penuh tantangan serta tanda
tanya.

Sekaligus perlu dicatat bahwa selama tahun 1999—walau di tengah-tengah semangat
reformasi—masih terdapat cukup banyak peristiwa yang menyakitkan hati masyarakat.
Peristiwa-peristiwa itu menyangkut pelanggaran HAM yang nyata, birokrasi yang tidak
melayani kebutuhan rakyat maupun pelbagai bentuk intimidasi yang kurang membantu
untuk menciptakan suatu suasana dialog yang sangat dibutuhkan.

Dalam buku ini kami berusaha untuk memberikan suatu gambaran mengenai sejumlah
perkembangan selama tahun 1999. Yang menjadi salah satu sudut uraian adalah sikap
yang ditunjukkan oleh pelbagai instansi terhadap perkembangan-perkembangan di
Papua selama tahun 1999. Uraian ini akan kami dasarkan pada sejumlah kejadian
yang dilaporkan melalui media maupun instansi-instansi. Mengingat sifat buku ini, ialah
bersifat ―laporan tahunan‖ sedapat mungkin kami akan membatasi diri pada
perkembangan di tahun 1999 saja, walau sudah diketahui bahwa selama tahun 2000
terdapat perkembangan-perkembangan baru yang sangat berarti.

Masih perlu ditambahkan satu batasan: walau seluruh perhatian akan dipusatkan pada
apa yang terjadi di Tanah Papua, sudah tentu apa yang terjadi di wilayah timur
Republik Indonesia ini tidak terlepas dari segala macam perkembangan di wilayah-
wilayah lainnya di Indonesia. Sebagai peristiwa-peristiwa nasional yang sangat
mewarnai perkembangan di Indonesia perlu disebutkan: [1] proses pelepasan Timor-
Timur, [2] pecahnya kerusuhan di Maluku, [3] kekerasan yang berkepanjangan di Aceh,
dan [4] Pemilu serta pembentukan Kabinet di bawah pimpinan Presiden Abdurrachman
Wahid. Disamping itu segala bentuk pergumulan masyarakat Indonesia (termasuk
pemerintahnya) untuk keluar dari belenggu-belenggu sistem Orde Baru sangat
menentukan suasana sosio-politik yang turut mewarnai keadaan di Tanah Papua.

―BUKU TAHUNAN‖ ini terdiri dari lima bagian. Dalam Bagian Pertama kami akan
memberikan suatu daftar kronologis mengenai peristiwa-peristiwa (yang kami nilai
penting) selama tahun 1999. Dalam Bagian Kedua kami akan menguraikan
perkembangan gerakan aspirasi M(erdeka) selama tahun 1999. Bagian Ketiga akan
menganalisis kondisi Hak Azasi Manusia. Bagian Keempat akan menguraikan pihak-

1   Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 1999


                                                                                     3
pihak yang memegang kekuasaan dalam lingkup yang berbeda: OPM dan Satgas
Papua, aparat keamanan (TNI/Polri) serta Pemerintah Daerah. Akhirnya seluruh uraian
ini ditutup dengan kesimpulan umum di Bagian Kelima.

Dalam setiap bagian kami akan memberikan suatu gambaran mengenai sejumlah
peristiwa-peristiwa kunci, dan selanjutnya akan memberikan suatu uraian/tafsiran
berlandaskan peristiwa-peristiwa itu. Dengan memberikan perhatian kepada lima unsur
kunci ini, kami mengharapkan bahwa akhirnya pembaca dapat memperoleh suatu
gambaran mengenai suasana sosial-politik sebagaimana dialami masyarakat Papua
selama tahun 1999.




                                                                                  4
                              BAGIAN I

       KRONOLOGI PERISTIWA TAHUN 1999


JANUARI 1999

3 Januari
Kapolres Fak-fak, Letkol. Pol. Drs Sukamto Handoko menahan wartawan Antara, MV
Repi. Tindakan ini menimbulkan unjuk rasa wartawan pada hari berikutnya karena
tindakan Kapolres tidak didasarkan pada surat panggilan dan pembuatan berita acara.
Wakapolda Irja minta maaf pada wartawan dan menyatakan tindakan tersebut tidak
profesional dan tidak memenuhi ketentuan hukum.

4 Januari
AP Youw dilantik oleh Gubernur Irja Freddy Numberi sebagai Bupati Nabire periode
1999-2004. Pelantikan ini diiringi polemik mengenai putusan MA tentang kasus korupsi.
Gubernur menjajikan bahwa jika kasus korupsi terbukti, AP Youw akan dicopot, dan
Pangdam menjanjikan akan mencopot semua anggota F-ABRI Nabire.

6 Januari
Pangdam VIII/ Trikora, Amir Sembiring, menyatakan bahwa penarikan pasukan yang
datang dari luar Irja belum saatnya karena masih diperlukan di desa-desa untuk
menyejahterakan masyarakat desa. Selain itu, Kodam akan rekrut 1.000 orang anggota
KAMRA.

8 Januari
LBH Jayapura mendesak Gubernur untuk mengadakan pemilihan ulang Bupati Nabire.
Hal ini dalam kaitan bahwa Bupati yang baru diangkat sebenarnya dihukum 1 tahun
penjara, beberapa tahun yang lalu karena keterlibatannya dalam kasus korupsi.

10 Januari
Menanggapi keputusan Kodam VIII/Trikora untuk tidak menambah dan tidak
mengurangi pasukan militer, Drs. Very R. Pioh (dosen UNCEN) menyatakan: ―dari kaca
mata masyarakat awam niat baik ABRI seakan-akan mengesankan ABRI tidak
konsekuen dengan pernyataan semula. Mestinya pencabutan Irja sebagai status DOM,
konsekuensinya ditindaklanjuti penarikan satuan non organik‖.

11 Januari
Kapendam VIII/Trikora Letkol. Inf. Herry Risdiyanto mengatakan bahwa kondisi Irian
Jaya, Aceh dan Timtim berbeda. Dengan berbagai pertimbangan Kodam VIII/Trikora
tidak mau ikut-ikutan melakukan pengurangan pasukan non organik. Dan ini sekaligus



                                                                                    5
itikad baik Kodam menyikapi aspirasi masyarakat Irian Jaya khususnya yang berada di
daerah pedalaman.
Sementara di tempat yang terpisah Aster Kasdam VIII/Trikora Kol. Art. Wais Ningkeula
cukup menyayangkan adanya pihak-pihak baik wakil rakyat maupun pengamat yang
tidak pernah melihat langsung kondisi masyarakat pedalaman, serta hasil karya ABRI
disana. Lalu dia hanya duduk di belakang meja menghujat dan mencurigai ABRI yang
macam-macam.

13 Januari
Pengab Jen. TNI Wiranto menegaskan: ―sebagai pertanggungjawaban ABRI sudah kita
perintahkan segera mengusut tuntas prajurit yang melakukan tindakan yang
indisipliner. Apapun pangkat yang mereka miliki, supaya secepatnya bisa disidangkan
dengan proses yang jujur, adil dan terbuka‖.

22 Januari
Sekitar 20 orang warga Skamto mendatangi Kantor Dinas Kehutanan Irja untuk
meminta supaya PT Hanurata angkat kaki dari hak ulayat hutan wilayah Skamto,
karena dinilai sudah terlalu mendiskreditkan masyarakat.

26 Januari
Menanggapi maraknya isu adanya sembilan provokator, yang diduga telah masuk di
Jayapura, Ketua Sinode GKI, Pdt. Herman Saud, dan Bapak Uskup Jayapura, Mgr. Leo
Laba Ladjar OFM mengatakan, jika benar-benar ada provokator yang sudah masuk di
Jayapura, maka pihak intelijen harus membuktikan siapa oknum-oknumnya, kemudian
ditangkap dan diproses sesuai hukum.


FEBRUARI 1999

4 Februari
Dalam mengungkap kasus korupsi sejak bergulirnya zaman reformasi, khusus tahun
1998, Kejaksaan Tinggi Irja, berhasil masuk posisi empat besar, dibawah Kejaksaan
Agung, Kejati Sumsel, Kejati DKI Jakarta, dan Kejati Yogyakarta.

11 Februari
Kodam VIII/Trikora tidak menutup diri apalagi sampai memusuhi kelompok OPM di Irja.
Sebaliknya Kodam pada prinsipnya selalu membuka diri dan siap berembuk dengan
siapa saja termasuk pihak OPM.

15 Februari
Niat Pangdam VII Trikora Mayjen TNI Amir Sembiring untuk mengadakan dialog
dengan tokoh pimpinan OPM Mathias Wenda makin transparan kendati waktunya
belum dipastikan.

16 Februari




                                                                                   6
Kesiapan PT Freeport Indonesia membayar royalti lebih besar kepada pemerintah
Indonesia, dinilai ECONIT hanya bualan semata. Alasannya, janji Freeport tersebut
tidak realistis. Anehnya, pemerintah Indonesia seolah terbuai oleh janji manis
perusahaan penambangan emas dan tembaga ini.

17 Februari
 Kedatangan 18 tokoh yang mengatasnamakan diri dari OPM di Jayapura untuk
   berdialog dengan Pangdam VII Trikora dinilai positif oleh Sekeretaris DPD PDI Irja
   Budi Baldus Waromi.
 Mantan Gubernur Irja lagi putera daerah Irja, Barnabas Suebu SH, dilantik menjadi
   Duta Besar untuk Meksiko dan Panama.

18 Februari
Rencana dialog Pangdam-OPM terancam batal karena agenda dialog belum jelas.

19 Februari
Dialog antara Pangdam VIII/ Trikora dengan pihak OPM batal sehingga utusan OPM
pulang.

21 Februari
 Rencana dialog dengan Presiden BJ Habibie dengan masyarakat Irja makin
   transparan menyusul turunnya surat Mensesneg 2 Februari 1999 dan radiogram
   Gubernur Irja nomor 200.06/401/set tanggal 17 Februari 1999.
 Suku-suku di Merauke menginginkan agar dialog nasional dengan Presiden jangan
   ada rekayasa.

23 Februari
―Batalnya dialog nasional antara utusan Mathias Wenda dengan Pangdam karena
kedatangan 18 orang OPM ke Jayapura itu sebelumnya tidak memberikan informasi‖,
jelas Pangdam.

26 Februari
 Masyarakat Papua melalui suatu perwakilan yang dikenal sebagai ―Tim 100‖
   mengungkapkan aspirasinya di depan Presiden Habibie di istana presiden di
   Jakarta. Pertemuan ini diadakan dalam kerangka Dialog Nasional. Selama
   pertemuan ini Tim 100 melalui Ketuanya, Tom Beanal, menyatakan bahwa
   masyarakat Papua sudah tidak mempercayai lagi Pemerintah Indonesia, bahwa
   penderitaannya selama 38 tahun terakhir ini sudah cukup membuktikan bahwa tidak
   ada harapan lagi dalam pengintegrasian didalam Republik Indonesia. Maka,
   Presiden diminta untuk mengakui kedaulatan Papua Barat sebagaimana sudah
   terjadi pada tanggal 1 Desember 1961. Presiden tidak siap menerima ungkapan
   aspirasi kemerdekaan maka minta kepada para anggota Tim 100 untuk
   merenungkan kembali isi pesan aspirasinya.
 Menanggapi ungkapan aspirasi Tim 100 di hadapan Presiden, Mensesneg Ir. Akbar
   Tanjung menyatakan bahwa tuntutan merdeka bukan mewakili masyarakat Irja.
   Justru aspirasi rakyat Irja umumnya minta agar diberi otonomi dan pembangunan



                                                                                    7
   ditingkatkan dan diperbaiki sebagaimana diungkapkan oleh mantan pejuang KH.
   Mara.


MARET 1999

1 Maret
Adanya aspirasi masyarakat Irja peserta dialog dengan Presiden BJ Habibie yang
menuntut kemerdekaan, menurut Ny. Dra. Yemima Handono tidaklah mudah terwujud.
Karena itu yang terpenting adalah bagaimana pembangunan diarahkan agar benar-
benar bisa menyentuh dan mensejahterakan masyarakat Irja. Mereka akan merasakan
hidup di atas tanahnya sendiri seperti diperjuangkan Gubernur Irja, Freddy Numberi.

2 Maret
Ka.Bag Humas Pemda Kab. Jayapura, Habel Suwae menegaskan, peserta dialog yang
baru saja kembali dari Jakarta mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan hasil
dialog mereka dengan presiden BJ. Habibie kepada masyarakat Irja.

3 Maret
Maraknya isu Papua Merdeka di Yapen Waropen ternyata dimanfaatkan oknum-oknum
tertentu yang menyebarkan selebaran yang minta sumbangan kepada para pengusaha
untuk pendanaan upaya merdeka itu. Selebaran gelap yang intinya bila pengusaha
masih ingin bermukim di wilayah Irja agar mendanai upaya tersebut.

3 Maret
Munculnya selebaran yang berisi pengusiran terhadap warga pendatang, mengagetkan
Ketua Lembaga Adat Irian Jaya, Theys H. Eluay. Theys H. Eluay yang juga mengaku
sebagai pemimpin Papua, langsung memerintahkan anak buahnya di Posko Ondofolo
segera mencabut semua selebaran itu dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Sentani.
Lebih lanjut Theys H. Eluay menjelaskan dirinya siap dibantai duluan bila punya niat
mengusir pendatang dari Irja.

4 Maret
―Jangan kita keliru menafsirkan petunjuk dan imbauan presiden yang mengajak
merenung kembali. Merenungkan yang dimaksud bukan mendirikan suatu negara baru,
tetapi bagaimana membangun Irian ke depan demi kesejahteraan masyarakat di
daerah ini‖, jelas Aster Kasdam VIII/Trikora, Kol. Inf. Wais Ningkeula.

5 Maret
 ―Dengan dialog kita bisa mencari jalan keluar atas dua tawaran yang diajukan
   karena dengan dialog berarti ada yang menyampaikan aspirasi dan ada yang
   menanggapinya. Saya sendiri kalau ditanya pilih ―O‖ atau ―M‖ saya bilang pilih
   dialog saja‖, ujar Don Flassy MA.
 Raja muda Ati-ati Fakfak, Inya Bay SE, menilai permintaan meminta merdeka serta
   kedaulatan penuh bagi Irja kepada Presiden BJ Habibie merupakan pernyataan
   sepihak.


                                                                                   8
   Kepala suku besar Lembah Baliem Nico Huby mengatakan masyarakat Jayawijaya
    menginginkan pembangunan di Irian Jaya melalui otonomi seluas-luasnya.

7 Maret
 ―Mantan pejuang Tentara Teluk Cenderawasih Yakob Rumpaidus dan pasukan
   gerilyawan     200 Jonathan Pariri mengharapkan pemerintah pusat segera
   memberikan otonomi seluas-luasnya bagi propinsi Irian Jaya. Selain otonomi luas
   Irja harus bisa dimekarkan sesegera mungkin. Hal ini dalam rangka mempercepat
   pemerataan pembangunan di daerah‖, ungkapnya.
 Kapan keinginan melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI itu bisa dipenuhi perlu
   proses yang panjang. Karena itu, Yoke Isir (salah seorang utusan dialog Kabupaten
   Sorong) meminta segenap masyarakat Papua Pro-kemerdekaan untuk kembali
   bersabar. Namun tidak berbuat hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan dan
   perjuangan merdeka sendiri.
 Masyarakat harus siap menerima apa keputusan Presiden sesudah peserta dialog
   bertemu dengan BJ Habibie pada dialog nasional. Karena kemerdekaan bukan
   suatu proses yang singkat. Demikian ungkap tokoh masyarakat Ny. Basik-basik
   pada pertemuan empat utusan dialog nasional dengan masyarakat dan Muspida di
   Merauke.
 Naligis Kurisi (Kepala Adat Lembah Baliem Wilayah Dua) mengaku kurang puas
   terhadap dialog nasional. Karena aspirasi yang disampaikan utusan Jayawijaya
   tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Wajar saja kalau keinginan utusan
   Jayawijaya itu bertentangan dengan falsafah negara RI.

8 Maret
Keabsahan aspirasi delegasi masyarakat Irja saat dialog dengan Presiden BJ Habibie
diuji karena penyampaian aspirasi tersebut dinilai salah satu utusan, Gerson Olua
keluar dari draft TOR terpadu 4 yang telah digodok Tim FORERI, Pemda, dan
Pemerintah Pusat. Sehingga aspirasi masyarakat Irja yang mayoritas menghendaki
otonomisasi seolah ditutupi oleh aspirasi ―M‖.

9 Maret
Sejumlah utusan dialog nasional diintimidasi oleh pihak yang tidak dikenal. Mereka
yang mendapatkan intimidasi: Herman Wayoi, Johanis Bonay, Don Flassy (wilayah
Jayapura); Max Mahuse dan John Wob (wilayah Merauke).

10 Maret
Gubernur Irja, Freddy Numberi, menyatakan menolak aspirasi kemerdekaan Papua
dan meminta otonomi khusus bagi provinsi Irja.

14 Maret
 Walau ada isu sebagian masyarakat akan memboikot Pemilu 7 Juni mendatang,
   menurut Gubernur, Freddy Numberi, pesta demokrasi tersebut tidak boleh gagal.
   Apalagi Pemilu itu akan sangat menentukan nasib bangsa ini. Dan sukses tidaknya
   pemilu menjadi tanggungjawab bupati/walikota, sehingga kalau Pemilu tak sukses
   alias gagal, bupatinya dicopot.


                                                                                   9
 Disinggung mengenai dialog dengan Presiden, menurut Freddy Numberi, dialog itu
  tidak sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama antara FORERI, Setneg
  dan Pemda Irja. ―Yang kita harapkan dalam dialog tersebut terjadi komunikasi dua
  arah antara Presiden dengan masyarakatnya tentang masalah yang ada. Ternyata
  dalam kegiatannya sendiri tidak ada dialog sama sekali. Hanya penyampaian
  aspirasi ingin merdeka‖.

15 Maret
Isu penembakan oleh GPK (versi Aparat Keamanan) terhadap warga transmigrasi
terjadi di Muting SP IV, dan Bupul XIII, Merauke. Banyak berita yang simpang siur pada
hari-hari berikut. Walau tidak pernah menjadi transparan betul, ada kesan bahwa
peristiwa lebih menyangkut suatu bentrokan antara sekelompok warga PNG dengan
sekelompok masyarakat setempat bertalian dengan ―soal perempuan‖ (versi perwakilan
Gereja setempat).

28 Maret
Obeth Badii, dosen STFT Fajar Timur, meninggal dunia secara mencurigakan.
Masyarakat suku Mee berunjuk rasa ke Polsek Abepura dan terjadilah ketegangan di
sekitar kota Abepura. Tidak ada penyelesaian persoalan ini, maka muncul sejumlah
demo pada hari-hari berikutnya.

30 Maret
Acara pemakaman jenazah almarhum Drs. Obeth Badii MA di Tanah Hitam
berlangsung aman dan tertib. Jenazah diusung dari rumah duka di kompleks SMU
Taruna Bhakti Waena, diantar ribuan massa sampai di makam dengan jalan kaki.


APRIL 1999

6 April
Status Irja sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) digugat salah
satu tokoh OPM Yance Hembring. Bulan lalu (25 Maret) ia mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Jayapura.

9 April
 Pilihan rakyat Papua untuk tidak ikut dalam Pemilu mendatang, sebagaimana
   dimuat dalam pernyataan hasil dialog dengan Presiden Habibie (26/2) lalu dinilai
   Theys H. Eluay bukan bermaksud untuk memboikot Pemilu. Sebab sudah
   merupakan ketentuan Pemilu dalam koridor perundang-undangan negara RI,
   bahwa setiap warga negara berhak memilih dan tidak memilih.
 Kendati Theys H. Eluay menolak dijadikan calon legislatif Golkar, bukan berarti
   parpol yang satu ini patah semangat untuk menjadikan Theys H. Eluay sebagai
   caleg Golkar. Sebab Ketua DPD Partai Golkar Irja TN Kaiway SH terlihat masih
   memiliki keinginan untuk menggandeng Theys H. Eluay.

15 April



                                                                                    10
Michael Kareth yang meyatakan dirinya sebagai Presiden dari West Papua Congres
dalam waktu dekat akan dideportasi ke Indonesia. Menurut Dubes RI di PNG Benny
Mandalika, pemerintah PNG tidak mau wilayahnya digunakan kaum separatis yang
bertentangan dengan pemerintah Indonesia.

17 April
 Kapolda Irja, Brig. Jend Pol. Hotman Siagian mengeluarkan maklumat
   (MK/01/IV/1999, tertanggal 17 April 1999) yang melarang sosialisasi hasil dialog
   nasional dengan Presiden Habibie dan pendirian posko-posko Papua Barat yang
   dianggap meresahkan masyarakat.
 Theys H. Eluay meminta Kapolda segera menarik maklumat kepolisian. Masyarakat
   Papua sendiri yang akan memback-up kalau sampai ada pembubaran semua itu.
   Dan kalau sampai ada pembubaran pasti ada sesuatu yang terjadi dan itu yang
   bertanggungjawab Kapolda, karena mau mengeluarkan maklumat itu.

19 April
Lima belas anggota Tim 100 menanggapi maklumat kepolisian: ―Kami merasa
maklumat Kapolda tidak adil, dengan menyatakan bahwa ini gerakan separatis. Karena
hasil dialog sendiri adalah aspirasi murni masyarakat dan secara demokrasi
disampaikan dengan jujur, sopan dan terbuka di hadapan Presiden BJ Habibie. Di sisi
lain sosialisasi yang dibuat selama ini, dilihat turut menciptakan kamtibmas di tengah
masyarakat sehingga masyarakat non Papua pun merasa aman. Karena itu kami minta
maklumat itu perlu ditinjau kembali sehingga jangan sampai ada korban‖.

20 April
Ketua Umum Partai Buruh Nasional (PBN) DR. Muchtar Pakpahan mengatakan
referendum satu-satunya cara yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan
diakui secara internasional untuk mewujudkan kemerdekaan Papua Barat. Memang
ada cara lain selain referendum, yakni secara fisik, namun akan sulit terwujud.

21 April
 Adanya aspirasi merdeka yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Irja dinilai
   ketua PPD I Irja Drs. Ben Vincent Djeharu menjadi duri dalam pelaksanaan pemilu
   mendatang. ―Memang tak bisa dipungkiri adanya aspirasi M itu merupakan duri
   dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Bahkan boleh dikata ini menjadi kerikil tajam
   dalam pelaksanaan pemilu di Irian‖, ujar Vincent.
 Pernyataan Ketua Umum PBN DR. M. Pakpahan, referendum sebagai satu-satunya
   cara yang bisa dipertanggungjawabkan dinilai ketua DPD PDI Irja Drs. Anthonius
   Rahail tidaklah tepat. Sebab sekarang ini rakyat Irja ngotot ingin merdeka.

22 April
 Mengenai maklumat Kepolisian, walau diminta dicabut oleh sejumlah masyarakat,
   Kapolda tetap pada pendiriannya. Dalam arti maklumat tersebut tidak akan dicabut
   dan tetap berlaku.
 Presiden BJ. Habibie meminta pemerintah untuk memekarkan propinsi Irja menjadi
   tiga propinsi sebelum Pemilu 7 Juni 1999. Rencana pemekaran ini mengundang



                                                                                    11
   banyak pihak untuk berkomentar. Sejak itu bergulirlah polemik sekitar pemekaran
   propinsi Irja: pro-kontra, pemekaran sebelum atau sesudah Pemilu, dst..

25-30 April
Pembubaran Posko Papua Barat di Depapre (25/4); pembubaran Posko Papua Barat di
Biak (26/4); pembubaran Posko Papua di Serui (29/4) mendatangkan bentrokan antara
warga asli Serui dengan pendatang dan aparat keamanan. Terjadi pelemparan batu
terhadap rumah-rumah penduduk pendatang.

30 April-1 Mei
Theys H. Eluay menanggapi isu pemekaran wilayah di Irian Jaya bahwa pemekaran
wilayah tidaklah aktual sekarang. Persoalan yang mendesak adalah bagaimana
menyelesaikan tuntutan rakyat, kedaulatan rakyat mesti dikembalikan. Rakyat akan
terus menuntut pemisahan diri selama pemerintah masih membodohi masyarakat
dengan kebijaksanaan politik yang kurang transparan dan maksud-maksud dibelakang
kebijaksanaan itu.


MEI 1999

2 Mei
Gubernur Irian Jaya Fredy Numberi optimis akan rencana pemekaran, walaupun
diakuinya bahwa pemekaran itu sendiri pelaksanaannya tidak mudah-butuh waktu yang
lama.

3 Mei
Presiden BJ. Habibie menyatakan bahwa tidak ada kompromi bagi paham komunis dan
juga tidak ada tempat bagi pihak-pihak yang ingin melepaskan diri dari Negara
Kesatuan RI. ―Mereka akan berhadapan dengan seluruh kekuatan yang ada di negara
RI‖.

4 Mei
 KPU memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran pemilih di Irja hingga
   tgl. 15 Mei 1999 sebab baru terdaftar 50,73 % dari seluruh calon pemilih.
 Soal pergantian nama bagi propinsi Irian Jaya didukung oleh tiga tokoh; Bram
   Atururi, Kaiway dan Theys H. Eluay, karena nama Irian Jaya dilatarbelakangi oleh
   kepentingan politik.

5 Mei
 Pembubaran Rapat Papua Barat di Fakfak dilalukan oleh 2 peleton Polres Fakfak
   dan 2 peleton anggota Kodim 1706 Fakfak. 74 orang peserta rapat dibawa ke
   Polres Fakfak setelah Polisi menggeledah dua rumah penduduk dan menyita
   dokumen pribadi dan dokumen Papua.
 Pembunuhan 4 karyawan PTP II Arso oleh GPK. Masing-masing Bangit, Prayitno,
   Paino dan Edi Pranoto yang ditemukan kemudian di Desa Yamara PIR V.
   Sedangkan jumlah yang disandera sebanyak 11 orang. Pihak berkuasa menuduh



                                                                                 12
  GPK sebagai pelakunya, sedangkan beberapa tokoh masyarakat menyatakan
  bahwa inilah hasil rekayasa pihak yang berwajib.
 Selama beberapa minggu segala berita simpang siur dan membingungkan
  masyarakat; sebenarnya tidak pernah ada pegangan yang kuat untuk mengetahui
  segala kebenaran dibelakang peristiwa ini. Yang sangat diberitakan adalah segala
  upaya untuk membebaskan para sandera; namun sekali lagi tidak menjadi jelas
  bagaimana kedudukan persoalan sebenarnya.

12 Mei
Prof. Dr. Emil Salim berpendapat: ―Seharusnya perlu atau tidak pemekaran ditentukan
oleh masyarakat dan orang di daerah ini. Karena yang dimekarkan adalah orang di
daerah, bukan orang di Jakarta. Jadi janganlah tergesa-gesa, jangan ada kesan
terburu-buru atas pertimbangan politik‖.

14 Mei
Theys H. Eluay mengeluarkan selembaran dengan no: 1/posko-doa utama/5/99
tertanggal 9/5/99 berisi seruan doa bersama masyarakat Papua dan seluruh Gereja di
Papua.

17 Mei
 Pertemuan antara 141 kepala suku se-Jayapura dengan ABRI di hotel Sentani
   Indah, yang hasilnya bahwa sebanyak 11 tetua adat Sentani siap sukseskan
   Pemilu.
 Naftali Sawaki meninggal dunia dan masyarakat Manokwari menuntut agar
   Kapolres Manokwari ditarik dari wilayah itu.

18 Mei
Guna mengamankan jalannya kampanye, Pemilu dan Sidang Umum MPR , Pangdam
VIII/Trikora Mayjen TNI Amir Sembiring mem-BKO-kan tiga batalyon ke Polda Irja
(BKO=Bawah Kendali Operasi).

24 Mei
Dua wanita ditembak: Yulita Dendegau (14) dan Merry Agimbau (20) di KM 64 Sentriko
Topo, Nabire, pada pukul 14.30 wit. Bentrokan berasal dari perselisihan dengan
seorang tukang emas yang menyatakan emas palsu yang ditawarkan kepadanya.
Terjadi penembakan (dugaan kuat: oleh seorang prajurit), dan masyarakat menjadi
resah, dan mulai palang jalan guna menghindari orang masuk, a.l. rombongan Parpol
Murba terhalang ke pedalaman untuk berkampanye.

27 Mei
 Theys H. Eluay menyerukan agar masyarakat Papua mengikuti pemilu supaya
   aspirasinya tersalurkan.
 Terjadi penembakan lagi. Kali ini di Wamena; seorang angggota polisi menembak
   seorang perempuan, Weniki Wenda, dan peluru bersarang di paha kirinya.

31 Mei



                                                                                 13
11 orang warga Arso yang disandera oleh kelompok OPM Hans Bomay dibebaskan
oleh tentara PNG di Lembah Bewani dan akan segera diserahkan kepada pihak Kodam
Trikora.


JUNI 1999

1 Juni
Ketua Golkar, Akbar Tanjung, berkampanye di Sentani dan menegaskan bahwa rakyat
Irja merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Untuk itu partai Golkar tidak
mendukung aspirasi merdeka yang telah disampaikan oleh Tim 100 kepada Presiden
Habibie. Bulan ini ditandai dengan hangatnya kampanye dan kegiatan Pemilu.

2 Juni
11 orang sandera dibebaskan oleh kelompok OPM Hans Bomay dan diserahkan
kepada pemerintah PNG. Pada hari itu juga para sandera dibawa dengan helikopter ke
Kodam Trikora untuk selanjutnya menjalani karantina di RS Martin Indey. Para korban
tidak dapat diwawancarai oleh siapapun, apalagi oleh wartawan.

6 Juni
Wilayah Abepura hingga Entrop banjir dan Perumnas IV Padang Bulan tenggelam
akibat hujan deras yang melanda wilayah itu dan tersumbatnya saluran-saluran
pembuangan. Akibatnya, 4.700 jiwa warga Perumnas IV terpaksa mengungsi ke 6 pos
penampungan. Salah seorang korban jiwa adalah Zakharias Sudir.

7 Juni
 Sejalan dengan seluruh republik Indonesia di wilayah Papua diadakan Pemilihan
   Umum.
 Peristiwa penembakan fatal terhadap Robert Young asal Genyem oleh tentara: Hadi
   Prayitno. Penembakan terjadi karena korban berada di bagian terbuka pick-up yang
   tidak berhenti bagi dua anggota TNI yang berdiri di pinggir jalan. Robert langsung
   meninggal dunia dan Yan (sopir) luka-luka di bagian siku. Peristiwa ini menimbulkan
   ketegangan di Jayapura saat jenazah korban diarak di kota. Pangdam XVII Trikora,
   Amir Sembiring meminta maaf. Tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 500 juta.
 227 KK transmigran UPT 5 SP 5 Urfas, Waropen Bawah, lari dari lokasi
   transmigrasi.

9 Juni
 Masyarakat para peserta pemilu Desa Aitiri yang kurang lebih berjumlah 200 orang
   disuruh pulang oleh ketua Panwaslak karena persediaan kartu suara tidak
   mencukupi.
 LMA Amugme dan Komoro menuntut dan menentang rencana pergantian Sekwilda
   Timika di halaman kantor Bupati, atas nama Allo Rafra SH kepada Drs. Momot.
   Alasannya bahwa A. Rafra SH telah mengenal dan telah menyatu dengan
   masyarakat.




                                                                                   14
10 Juni
Masyarakat di Desa Jigi II, Mapnduma, menolak ikut pemilu karena mendapat surat
perintah dari Daniel Kogoya yang menyatakan bahwa masyarakat tidak boleh dilibatkan
dalam pemilu tahun ini karena selama lima kali pemilu pemerintah Orde Baru hanya
obral janji. Karena itu Bupati Hubi turun ke lapangan dan memberikan pengarahan.
Selanjutnya, sebagian masyarakat desa Jigi II bersedia mencoblos tetapi sebagian
tetap menolak.

14 Juni
70 mahasiswa STTJ yang tergabung dalam kelompok peduli banjir dibawah pimpinan
Hasbi Suiwaib melakukan aksi demo ke DPRD Tk.I Papua guna menuntut supaya
Pemda, Perumnas, Bappeda dan walikota Jayapura segera mengatasi masalah banjir
dan mengambil kebijakan terhadap warga yang sedang ditampung di tenda-tenda.
Mahasiswa memberi batas waktu 7 x 24 jam kepada Walikota Jayapura.

18 Juni
Warga KPR BPD yang terkena musibah banjir menuntut untuk dipindahkan ke tempat
yang layak; sedangkan warga Blok A Perumnas IV Waena menuntut supaya diberi
ganti rugi. Masyarakat mengaku pihak pemerintah dan Perumnas telah banyak berjanji
tetapi belum juga ada bukti. Di pihak lain, Lurah Hedam: Eveline The merasa kesal
karena bantuan beras dari Dinas sosial yang seharusnya diberikan kepada warga
sebanyak 2 ton senyatanya hanya 13 karung dengan alasan Dinas Sosial dan Kanwil
Sosial Irja tidak memiliki data korban musibah banjir.

19 Juni
Warga Merauke dalam diskusi di Gedung Mean Sai, menolak pemekaran Propinsi Irja
karena tidak melibatkan masyarakat khususnya orang Merauke. Pemekaran
seharusnya mulai dari tingkat Kabupaten dan baru sesudahnya propinsi.

21 Juni
Sekitar 70 orang warga Perumnas IV Waena Blok B dan C melakukan unjuk rasa ke
kantor Gubernur guna menuntut agar Gubernur Freddy Numberi segera menyelesaikan
permasalahan musibah banjir di Padang Bulan yang tidak kunjung selesai. Warga juga
menuntut ganti rugi kepada pihak Perum Perumnas sebesar Rp. 7 Milyar atas kerugian
yang mereka derita selama ini.

24 Juni
Karyawan dan satpam PT Kodeco dianiaya oleh 5 oknum TNI AD pada tanggal 31 Mei
1999 di Kec. Dawai Waropen Timur akibat menegur mereka yang mengambil ratusan
tripleks demi kepentingan pribadi.

25 Juni
Komunitas Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (KMPJ) yang diketuai Musa Mabel S.Sos
melakukan aksi unjuk rasa ke PPD I Irja guna menolak tiga Caleg Golkar untuk
Jayawijaya karena salah satunya bukan putra Jayawijaya dan yang lain dituduh terlibat
KKN. Ketiga calon yang ditolak adalah TN. Kaiway, Demas Patty, dan Paulus Sumino.



                                                                                   15
KMPJ mengusulkan tiga nama lain: Theo Sitokdana, Paskalis Kosay, dan Petrus
Kombo.

26 Juni
Gubernur Freddy Numberi menyatakan bahwa Presiden Habibie menyetujui dana
penanggulangan banjir di Padang Bulan sebesar Rp. 50 Milyar. Dana itu akan
dipergunakan untuk pemukiman kembali warga Perumnas IV Waena, KPR BPD di
lokasi lain, dan perbaikan ruas-ruas jalan yang rusak. Gubernur juga mengemukakan
alternatif : memberikan uang kontrakan selama satu tahun sebelum rumah Tipe RSS
(Rp. 20 juta) dibangun.

27 Juni
 Sekretaris DPD Partai Golkar, AG. Subagi menyatakan bahwa DPD Golkar Irja
   tetap mencalonkan BJ. Habibie sebagai calon presiden.
 Theys H. Eluay menyerukan agar masyarakat Papua tidak terpengaruh oleh isu 1
   Juli dimana akan ada unjuk rasa dan pengibaran Bendera Papua. Masyarakat
   diminta berdoa sebagai ganti kegiatan demo.

28 Juni
 Sekretaris Badan Koordinasi Lembaga Masyarakat Adat Suku Dani, Amaten
   Wanimbo, mempertanyakan kebenaran dari tuntutan yang dilakukan oleh KMPJ.
   Dia menilai bahwa aspirasi itu terkesan direkayasa.
 Anggota MPR Philip Wona menyatakan bahwa bantuan dana Rp. 50 milyar untuk
   menanggulangi bencana banjir di Padang Bulan jangan dijadikan proyek tetapi
   harus dimanfaatkan sebaik mungkin bagi masyarakat.
 5 orang warga Irja dicekal: Benny Giay, Willy Mandowen, Octo Mote, Tom Beanal,
   dan Herman Awom berdasarkan surat Dirjen Imigrasi Depkeh No. F4-11.01.02-
   3.0178 mulai dari tgl 28 Juni 1999 dan berlaku selama 6 bulan. Mereka adalah
   tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dalam memajukan Dialog Nasional, serta
   memfasilitasi ungkapan aspirasi-aspirasi oleh masyarakat Papua. Tindakan ini
   dinilai oleh Sekjen Komnas HAM: Clementino dos Reis Amaral sebagai tindakan
   melanggar HAM.
 Kadispen Polda Mayor Pol. Suripatty menilai bahwa imbauan Theys H. Eluay
   sebagai hal yang bijaksana. Pihaknya menyatakan bahwa kepolisian tidak akan
   melarang warga masyarakat yang akan menyatakan aspirasi, pendapat atau protes
   tetapi diharapkan menyalurkannya lewat jalur yang ada: memberitahukan kepada
   pihak kepolisian tiga hari sebelum aksi dilakukan.

29 Juni
 Ketua DPD Golkar Irja, TN. Kaiway, melayangkan surat kepada Kapolres Jayapura
   untuk mengamankan Musa Mabel yang memimpin aksi demo KMPJ dengan alasan
   bahwa Musa Mabel mengatasnamakan kader Golkar padahal sudah keluar dari
   Golkar dan menjadi caleg dari PDKB.
 Pangdam XVII/ Trikora Amir Sembiring menyatakan bahwa peringatan ‗Uncen
   berdarah‘ boleh saja tetapi harap memikirkan kembali apa manfaatnya. Kodam tidak
   akan melarang aksi tersebut. Pangdam menyatakan ada tiga pelanggaran hukum



                                                                                 16
  dalam peristiwa tsb. [1] penganiayaan terhadap Sersan Pol. Dahlan, [2]
  pengambilan pistol Sersan Dahlan selama dua malam tanpa hak, [3] penembakan
  oleh prajurit sehingga jatuh korban Steven Suripatty dan Corina Onim.
 Pimpinan Komite Nasional Pemuda Papua Barat, Isak Yapsenang, mengaku
  kecewa karena rombongannya gagal menemui Ketua DPRD Irja, TN Kaiway, untuk
  menyampaikan aspirasi Tim 100 dan pernyataan menolak pemekaran wilayah Irja
  karena tidak melibatkan masyarakat.

30 Juni
 Menanggapi rencana peringatan ―Uncen berdarah‖ Wagub Djopari mengatakan,
   ―Kita harus tahu bahwa dalam alam demokrasi, demo itu kan bukan satu-satunya
   jalan untuk menyelesaikan persoalan dengan baik. Tapi kita harus melihat dampak
   dari suatu aktivitas pengerahan massa yang besar. Apakah aktivitas ini akan
   berjalan sesuai norma yang ada, apakah aktivitas ini akan tetap memelihara
   persatuan dan kesatuan, dan apakah aktivitas yang demikian itu akan menjamin
   keamanan dan ketertiban?‖
 Kedatangan Mensos Yustika Baharsyah di lokasi banjir Perumnas IV Waena
   mendatangkan kekecewaan masyarakat karena hanya mendengarkan penjelasan
   dari Kepala Dinas PU Irja, Ir. Harjadi, dan tidak mengadakan dialog dengan warga
   yang terkena musibah.

JULI 1999

1 Juli
 Rektor Uncen Ir. F. Wospakrik dan Wagub Djopari menyatakan supaya mahasiswa
   Jayapura jangan meniru gerakan demo mahasiswa di Jawa. Hal ini disampaikan
   sebagai tanggapan terhadap peringatan kematian Steven Suripatti.
 Di Nimboran, terjadi pengibaran Bendera Bintang Kejora berdampingan dengan
   bendera Merah Putih oleh masyarakat di depan Kantor Camat Nimboran dan
   disaksikan sekitar 400 orang. Penaikan bendera diadakan atas perintah (melalui
   facsimile) dari Yance Hembring. Tidak jatuh korban.
 Kapolda Irja Brigjend. Pol Hotman Siagian menyatakan bahwa jika terpaksa Polisi
   akan dapat menggunakan peluru tajam untuk menghalau tindakan yang melanggar
   hukum, polisi kan diberi senjata untuk itu. Kalau diberi senjata tetapi tidak boleh
   digunakan untuk apa dibawa sebagai pajangan, nantinya akan memberatkan.

2 Juli
Polres Jayapura memeriksa 15 orang dari Nimboran yang terlibat dalam pengibaran
Bendera Bintang Kejora. 5 orang dikenai status tersangka. Menurut Maurits Wauw
bahwa sebenarnya yang bertanggungjawab atas pengibaran Bendera Bintang Kejora
adalah Yance Hembring. Itu sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Mesak
Hembring yang merupakan hasil pembicaraan dengan Yance Hembring via telepon dari
Jakarta.

3 Juli




                                                                                    17
Terjadi peringatan setahun kematian Steven Suripatty oleh mahasiswa Uncen di
Abepura. Peringatan Uncen Berdarah ini berlangsung aman dan tertib. Mahasiswa
menuntut supaya POM segera mengungkapkan kasus penembakan tersebut.
Koordinator Tim Pencari Fakta Uncen Elly Lewerissa SH menyatakan bahwa bukti
sudah cukup untuk menyeret pelaku ke pengadilan militer. Tapi hal ini belum bisa
terlaksana karena pihak Kodam meminta pihak Uncen untuk menyerahkan para pelaku
pengeroyokan anggota intel, Sersan Pol. Dahlan.

5 Juli
 Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Sorong di bawah pimpinan Yoas Yafle dan
   Hans Kambuaya. Pengibaran ini mengakibatkan bentrokan masyarakat dengan
   aparat keamanan. Warga masyarakat yang terdesak berlari ke arah Posko Papua
   Barat pimpinan Yakomina Isir. Aparat keamanan menyerbu dan membongkar
   Posko Papua Barat serta menahan sejumlah penduduk yang berada di sekitar
   Posko. Dra. Yakomina Isir dan Yance Wabdaron turut ditahan dengan tuduhan
   berdasarkan UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Jatuh korban: 1 orang
   meninggal dunia, yakni Bani (28) tukang ojek. Peristiwa ini juga diikuti dengan
   kerusuhan massa.
 Danpomdam XVII/ Trikora, Letkol CPM Soegijanto, menanggapi permintaan tim
   pencari fakta Uncen dengan menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka
   dan saksi-saksi peristiwa telah selesai; dan berkasnya telah siap dilimpahkan ke
   Oditur Militer. Untuk penganiayaan terhadap Sersan Pol. Dahlan, kasusnya telah
   dilimpahkan kepada pihak kepolisian.

6 Juli
 Ketua LMA Yapen-waropen, Yusuf Tanawani mengemukakan kriteria Bupati Serui
   bahwa bukan soal berasal dari mana, tetapi dapat bekerja sama dengan
   masyarakat guna membangun Serui. Maka Cabup periode mendatang diajukan,
   Drs. AR. Makatita.
 DPRD Yawa (Serui) tentukan 10 besar Cabup, masing-masing: Drs. M. Karubaba,
   Drs. A. Weno, Ir. LA. Rumabar, Drs. YP. Mangge, John Ayomi, BA, Letkol Inf. Nico
   Obadja Woru, Drs. YP. Ayorbaba, Dr. Nikolas Woroi, M.Si, Drs. Philip Wona dan
   Drs. Edoard Fonataba.

7 Juli
 Sebanyak 10 orang yang mengaku sebagai pemilik tanah adat di Kampung
   Harapan Sentani, meminta uang kompensasi ganti rugi tanah 62 Ha dengan harga
   18,6 miliar sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Agung.
 Prada Hadi Prayitno (pelaku penembakan Robert Young) divonis 5 tahun penjara
   dan dipecat dari dinas TNI berdasarkan keputusan Pengadilan Militer Kodam XVII
   Trikora.
 Tokoh-tokoh masyarakat Nabire memprotes pernyataan Wagub Djopari yang
   dianggap melecehkan martabat orang Papua saat mengadakan tatap muka di
   ruang rapat Bupati Nabire (6/7). Pernyataan yang dimaksudkan adalah bahwa
   merdeka tidak hanya berarti mendirikan negara tetapi harus mengurus diri sendiri
   dan itu otonomi sehingga sangat bodoh kalau mau merdeka tapi tolak otonomi.



                                                                                 18
8 Juli
 Yakomina Isir (Yoke Isir) dijadikan tersangka kasus pengibaran bendera Bintang
   Kejora dengan tuduhan tindak Makar dan melanggar UU Pemilu. Tindakan Polisi ini
   memicu polemik mengenai kesalahan prosedur yang dilakukan oleh polisi dan
   adanya tindak pelanggaran HAM di dalamnya.
 Di pendoponya di Sentani, Theys H. Eluay menyatakan bahwa tindakan pengibaran
   bendera Papua di Genyem dan Sorong tergesa-gesa dan terlalu dini sebab semua
   perjuangan bukanlah harus dilaksanakan dengan tindakan kekerasan melainkan
   cukup dengan perjuangan dan doa. Karenanya ia menyerukan supaya bangsa
   Papua tidak mengibarkan bendara maupun melakukan kekerasan yang akhirnya
   merugikan diri kita sendiri.
 Sekitar 60 orang mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa dan
   Pemuda Mekkesa Arfak Manokwari Cabang Jayapura melakukan aksi demo ke
   DPRD Tk. I untuk menyatakan penolakan terhadap rencana pemekaran wilayah.
   Dalam kesempatan itu Wagub Djopari menanggapi dengan menguraikan ide
   pemekaran wilayah yang berasal dari th. 1993.

9 Juli
Daud Eduard Wanggai (27) tewas ditembak oleh tiga orang anggota Denpom Sorong di
pelabuhan Jayapura. Tiga orang yang diduga melakukannya: Serda CPM Novi
Tomasoa, Sertu CPM Taufik Hidyat dan Prada CPM A. Samsul. Ketiganya langsung
ditahan oleh Denpom. Tindakan memicu reaksi dari sejumlah tokoh masyarakat: Theys
H. Eluay meminta tentara ditarik dari Irja; Budi Setyanto (Ketua Foker), Abdul Rahman
Upara (Direktur LBH Jayapura), dan Ramses Ohee (Ketua FKP DPRD Kab. Jayapura)
meminta pengusutan tuntas. Keluarga menuntut ganti rugi Rp 200 juta.

10 Juli
Els-HAM meluncurkan laporan baru mengenai peristiwa di Biak pada tanggal 6 Juli
1998: laporan ―Biak Berdarah‖.

11 Juli
Pangdam XVII/ Trikora Amir Sembiring menyatakan minta maaf atas kelakuan dua
prajuritnya yang menembak Daud Wanggai di pelabuhan Jayapura dan melayat ke
rumah keluarga korban.

15 Juli
 Pangdam XVII/ Trikora Amir Sembiring menyatakan bahwa permintaan Theys H.
   Eluay agar TNI ditarik adalah ungkapan emosional. Jika TNI ditarik dari Irja siapa
   yang akan mengatasi kerusuhan-kerusuhan dan kriminalitas di wilayah Irja. Anggota
   TNI khususnya 10 ribu TNI AD yang ada di Irja tidak semuanya berulah sembrono.
   Sebagian besar masih sesuai dengan tugas pokoknya; sedangkan yang melakukan
   pelanggaran, akan dihukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku dalam
   peradilan militer yang sekarang terbuka dan bisa diikuti oleh masyarakat.
   Tanggapan senada dilontarkan juga oleh Gubernur Freddy Numberi. Tanggapan
   lain dilontarkan oleh Verry Pioh, pengamat politik dari Uncen, yang mengatakan



                                                                                   19
  bahwa harus dipisahkan antara individu (prajurit TNI) yang melakukan kesalahan
  dengan lembaga TNI yang bertugas menjaga rasa aman dan melindungi seluruh
  rakyat Indonesia, termasuk Irja.
 200 orang Papua melakukan demo menuntut kemerdekaan di Gedung MPR
  Jakarta. Demo ini dilakukan oleh kelompok: Komite Solidaritas Rakyat Irian, Forum
  Komunikasi Generasi Muda Irian Jaya, Aliansi Muslim Irian Jaya, dan Mahasiswa
  Irian Jaya Bandung.

16 Juli
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura meluncurkan
laporan mengenai suasana intimidasi di wilayah Pegunungan Bintang.

19 Juli
Danpom Letkol CPM Soegijanto menyatakan bahwa Serda CPM Novi Tomasoa dan
Sertu CPM Taufik Hidayat resmi dijadikan tersangka dalam kasus penembakan Edward
di Pelabuhan Jayapura. Berkasnya siap dilimpahkan ke pengadilan militer.

21 Juli
Penanganan korban banjir di Perumnas IV Padangbulan belum juga tuntas. Pihak Tim
Peduli Banjir telah menyerahkan data lengkap kepada Dinas Sosial Tk. I tetapi rupanya
data tersebut dinilai oleh Kepala Dinas Sosial Tk. I Irja, Drs. Dicky Asmuruf, belum
lengkap sehingga uang pesangon sebesar Rp. 2 juta per KK tidak juga bisa dicairkan.
Akibatnya warga Perumnas IV Blok A dengan didampingi oleh LBH Jayapura
mendatangi Pemda Irja untuk mempertanyakan realisasi pemberian pesangon
tersebut.

23 Juli
Prof. Dr. J.E. Sahetapy menyerukan supaya Gereja-gereja berani menyuarakan
keadilan dan kebenaran dalam suasana dewasa ini. Hal ini ditanggapi positif oleh
Ketua Sinode GKI, Pdt. Herman Saud, dan bahkan menegaskan supaya meneliti
permasalahan secara objektif, matang dan tidak sembrono. Di samping itu, Gereja
diharapkan berdiri di tengah dalam suasana kritis seperti sekarang.

25 Juli
 Wilayah Irian Jaya hampir pasti dimekarkan menjadi tiga propinsi, sebagaimana
   rancangan yang akan diajukan ke DPR. Selain pemekaran tiga propinsi juga akan
   dimekarkan kabupaten admistratif Mimika, Puncak Jaya, Paniai dan Kotif Sorong
   untuk menjadi Daerah Tingkat II otonom. Menanggapi rencana pemekaran ini,
   Pangdam XVII/ Trikora Amir Sembiring menyatakan bahwa penempatan pasukan
   dan penanganan keamanan tidak menjadi masalah. Penempatan Korem sudah
   tepat; tinggal mengubah Kodim. Sementara itu Ernes Suwuh, Wakil Ketua DPRD I
   Irja, menyarankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat sebelum RUU
   Pemekaran wilayah Irja disahkan.
 Setelah mengalami kelambanan menerima surat jaminan keamanan dari Gubernur,
   HIMABI akhirnya berangkat ke Biak guna mengadakan pencarian fakta peristiwa




                                                                                   20
   ‗Biak berdarah‘. Tindakan itu dinilai oleh Theys H. Eluay sebagai gerakan moral
   dalam rangka mencari kebenaran.

26 Juli
200 Pedagang pasar Nayak Wamena mengadakan protes terhadap pemerintah atas
kebijaksanaannya memindahkan pasar Nayak dan para pedagang ke lokasi baru yang
nyatanya belum rampung.

27 Juli
Terjadi penembakan terhadap kepala BRI Demta, Aris Priadi (30). Pelakunya telah
ditemukan dan dugaan keras bahwa ada keterlibatan anggota TNI AD.

28 Juli
Pdt. Herman Saud menyatakan bahwa ide pemekaran wilayah Irja sangat berbahaya
karena tidak muncul dari mayoritas masyarakat melainkan datang dari pemerintah
pusat yang ada dalam masa transisi. Jika dipaksakan, langkah itu akan menimbulkan
gejolak. Gereja-gereja juga belum menerima gagasan tersebut. Polemik tentang
pemekaran ini terus berlanjut hingga bulan berikutnya.

29 Juli
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Biak mengeluarkan pernyataan menyangkut ‗Biak
Berdarah‘ yang berisikan [1] menuntut kepada semua pihak yang terkait untuk serius
memperhatikan dan menuntaskan kasus Biak berdarah, [2] meminta kepada Pemda
Irja, Pangdam, dan Kapolda untuk segera mengeluarkan surat jaminan keamanan
kepada tim pemantau mahasiswa, saksi, korban, dan keluarga korban demi kelancaran
proses penuntasan kasus Biak Berdarah, [3] mendesak pemerintah daerah untuk
membentuk tim independen internasional guna mengungkapkan peristiwa Biak
berdarah itu.

30 Juli
 Pemekaran wilayah Irian, menurut Bas Youwe, agar diwujudkan dengan segera,
   tetapi dengan catatan bahwa jangan ada interes-interes dari pusat ke daerah.
   Sementara itu Paul Baut, pengamat politik, menilai bahwa pemekaran wilayah itu
   belum saatnya karena lebih merupakan keinginanan pemerintah pusat daripada
   keinginan dari masyarakat bawah. John Ibo, Ketua FKP DPRD, berpendapat bahwa
   sebaiknya masyarakat membuka diri terhadap rencana pemerintah pusat tersebut
   karena ada niat baik di dalamnya dan banyak hal-hal positif.
 Penanganan masalah korban banjir Perumnas IV dan KPR BPD belum juga tuntas.
   Uang yang sedianya diberikan tgl. 28/8 kepada setiap keluarga masing-masing Rp.
   2 juta (uang sewa rumah dan lauk pauk) belum juga dicairkan. Dijanjikan untuk
   menunggu kedatangan Gubernur Freddy Numberi dari Jakarta. Warga Blok D
   Perumnas IV mempertanyakan transparansi pembagian uang Rp. 2 juta tersebut
   dan uang sumbangan lainnya a.l. dari PT Freeport sebesar Rp. 100 juta.

31 Juli




                                                                                21
Gubernur Freddy Numberi akhirnya menandatanangi surat jaminan keamanan bagi
HIMABI yang bermaksud mengungkapkan insiden ―Biak Berdarah‖. Gubernur juga
mengingatkan supaya aspirasi murni mahasiswa jangan direkayasa.


AGUSTUS 1999

2 Agustus
 Nasib korban banjir Perumnas IV Padang Bulan dan KPR BPD belum juga jelas
   karena bantuan Rp. 2 juta untuk sewa rumah dan lauk pauk belum bisa dicairkan
   dan masih harus dibicarakan oleh pemerintah; sedangkan uang bantuan presiden
   sebesar Rp. 50 milyar belum juga bisa dicairkan karena adanya kesibukan sidang
   Umum MPR. Tim Pokja Penanggulangan korban banjir kembali turun ke lokasi
   untuk mencek bangunan warga di Blok A Perumnas IV.
 Sekjen Komnas HAM, Clementino dos Reis Amaral, dalam dialog dengan keluarga
   korban, LSM, gereja-gereja di Biak mendesak supaya TNI segera membentuk tim
   investigasi untuk mengusut kasus Biak Berdarah. Dia juga menyatakan adanya
   dugaan kuat terjadinya kasus pelanggaran HAM yang memakan korban warga Biak.
 ICRC (Palang Merah Internasional) melalui fax ke harian Cenderawasih Pos
   membantah tuduhan HIMABI bahwa pihaknya memberikan fasilitas helikopter
   kepada militer dalam kasus pembebasan sandera di Mapnduma 1996. Karena itu
   ICRC mendesak kepada pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi atas
   kasus itu sehingga kebenaran bisa terungkap.

3 Agustus
 Pemuda Papua kembali mendatangi kantor Gubernur untuk menyatakan penolakan
   terhadap rencana pemekaran wilayah Irja. Sementara itu, Kabag Humas Kab.
   Sorong menyatakan bahwa Sorong siap menjadi ibukota propinsi Irja Barat.
 Tim DPR RI tiba di Jayapura, dalam rangka mensosialisasikan pemekaran wilayah
   Irian Jaya. Gubernur Freddy Numberi memberikan komentar bahwa pemekaran ke
   depan justru akan menguntungkan wilayah Irja. Rektor Uncen, Wospakrik,
   berpendapat bahwa soal pemekaran wilayah Irja tidak perlu terlalu
   dipermasalahkan, pro-kontra adalah hal yang wajar. Pangdam XVII/ Trikora Amir
   Sembiring menyatakan bahwa pihak Kodam tidak akan menambah jumlah Kodam
   di wilayah Irja tetapi mendukung rencana pemekaran tersebut.
 Komnas HAM mengadakan dialog dengan warga Sorong di Aula Katedral Kampung
   Baru dipimpin oleh Ketua Els-HAM cabang Sorong, Paskalis Baru. Dalam
   pertemuan itu masyarakat mengungkapkan supaya [1] Yakomina Isir dan Pdt. Hans
   Mobalem dibebaskan karena tidak ada kaitan dengan pengibaran bendera 5 Juli
   lalu, [2] menolak pemekaran wilayah, [3] pengembalian status politik Papua, [4]
   pengembalian nama Papua.

4 Agustus
 Proyektil (peluru) yang menewaskan Eduard AE Wanggai di pelabuhan Jayapura
   diserahkan oleh keluarga korban kepada Pangdam XVII/ Trikora TNI Amir
   Sembiring.



                                                                                22
 Sekjen Komnas HAM, Clementino dos Reis Amaral, menyatakan bahwa pencekalan
  terhadap kelima orang warga Irja adalah melanggar HAM. Menyangkut segala
  pengaduan yang ada, pihak Komnas HAM akan mendesak pemerintah untuk
  segera memperhatikan aspirasi rakyat Papua.
 HIMABI menanggapi pernyataan ICRC dengan menegaskan bahwa pihaknya tetap
  bersikukuh bahwa ICRC telah memberikan fasilitas helikopter kepada militer dalam
  kasus pembebasan sandera Mapnduma. Hal ini didasarkan atas data-data yang
  dimiliki HIMABI menurut Apolos Sroyer, Sekretaris HIMABI.

6 Agustus
Wagub I Djopari dan Komisi II DPR RI dengan kawalan ketat meninggalkan Manokwari
lebih cepat dari rencana semula, karena dituntut menjelaskan secara rinci tentang
pemekaran wilayah Irian jaya.

8 Agustus
 Kelompok yang menamakan diri ―Masyarakat Manokwari‖ yang menyatakan
   menerima pemekaran wilayah dengan dua syarat: (1) aparatur pemerintahan
   diprioritaskan bagi putera daerah, (2) peningkatan pegawai negeri di tiga propinsi
   Irja diprioritaskan bagi putera daerah juga. Pernyataan itu disampaikan kepada tim
   DPR-RI yang mengunjungi Manokwari.
 Di Bar ‗Romantika‘ Merauke, seorang oknum polisi menembakkan pistolnya tanpa
   alasan dan mengenai Antonius Raubaba (siswa SMK I Merauke, 16 th) dan Busari
   (20 th). Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit umum Merauke.

9 Agustus
Kelompok massa       yang menamakan dirinya masyarakat Papua Manokwari
mengadakan unjuk rasa penolakan pemekaran wilayah di Irian. Hal itu dilakukan di
depan Hotel Mutiara, tempat Komisi II DPR-RI dan Wagub I Irja, JRG. Djopari
menginap.

10 Agustus
 Kelompok masyarakat suku Arfak mengadakan unjuk rasa menentang kelompok
   yang menolak pemekaran dan mendukung pemekaran wilayah Irian Jaya.
   Pengunjuk rasa diterima oleh Bupati Manokwari, Drs. Mulyono.
 Pemberian dana sebesar Rp. 2 juta untuk 540 KK dan Rp. 500 ribu untuk 220
   mahasiswa korban banjir Padang Bulan belum juga direalisasikan karena belum
   ada kejelasan dari Pemda Tk I. Irja apakah dana tersebut masuk dalam dana
   bantuan Presiden sebesar Rp. 50 Milyar. Dijanjikan sebelum tgl. 17 Agustus 1999,
   dana tersebut sudah dibagikan sebagai kado HUT Proklamasi RI.

11 Agustus
Kepala Dinas Sosial TK. I Irja sekaligus Ketua Pokja Penanganan korban banjir, Drs.
Asmuruf, menyatakan bahwa dana Rp. 2 juta untuk 540 KK korban banjir sudah ada di
BPD Irja tetapi belum bisa dicairkan karena kelengkapan administrasi dari Pokja
Kotamadya belum terpenuhi dan Ketua Pokja, Thamrin Sagala SH, sedang berada di




                                                                                   23
Jawa. Dinas Sosial Tk. I Irja sedang mengusahakan pembuatan surat dari Gubernur
kepada Direktur BPD untuk mencairkan dana dari BPD Irja kepada Pokja Kotamadya.

12 Agustus
Kasdam Trikora Brigjen Idris Gasing menyatakan kepada Dubes Jepang bahwa OPM
yang memiliki senjata ada sekitar 287 orang dan tinggal di perbatasan Irja dengan
PNG. Adapun yang tinggal di Jayapura dand sekitarnya hanyalah simpatisan dan tak
bersenjata. Menanggapi hal ini, Pdt. Herman Saud menyatakan tidak tahu menahu
tentang sinyalemen itu tetapi mengajak masyarakat supaya tidak terprovokasi.

15 Agustus
Ketua Fraksi PDI, Budi Baldus Waromi, menanggapi soal kepemilikan senjata oleh
OPM dengan menyatakan bahwa pihak TNI dan Polri bisa melakukan perampasan jika
sinyalemen tersebut benar. Akan tetapi, hal tersebut harus dilaksanakan dengan
bijaksana dan hati-hati.

17 Agustus
 Gubernur Irja, Freddy Numberi, menyatakan bahwa masalah senjata OPM tidak
   perlu ditanggapi berlebih-lebihan karena bukan persoalan yang besar. Keberadaan
   mereka sudah diketahui dari dulu dan selama OPM tidak buat apa-apa maka tidak
   menjadi masalah. Aparat keamanan tidak bisa ambil senjata mereka karena pihak
   OPM selalu berpindah ke sebelah (PNG). Adapun Pangdam XVII/ Trikora, Amir
   Sembiring, menyatakan bahwa jumlah senjata yang dimiliki tidak sampai 287 tetapi
   hanya puluhan saja dan sekarang tidak dipergunakan.
 336 Napi dari 544 napi di LP Irja mendapatkan remisi sebagai kado ulang tahun
   Proklamasi Kemerdekaan RI.

18 Agustus
Korban banjir Padang Bulan tetap belum mendapatkan uang Rp. 2 juta yang dijanjikan
oleh Pemda. Kabag Keuangan Kodya Jayapura, Drs. Sudarmadji, menyatakan
pihaknya belum berani mencairkan dana karena belum ada perintah tertulis dari
Gubernur. Sementara itu kuasa hukum korban, Pieter Ell SH dari LBH Jayapura,
menyatakan bahwa ada cedera janji dari pihak pemerintah dan terlihat birokrasi yang
berbelit-belit. Karenanya, pihaknya tetap mengajukan gugatan PTUN berdasarkan
pasal 1365 KUHP.

19 Agustus
 Dua kelompok demo mendatangi kantor Gubernur Irja, Dok II. Kelompok pertama
   adalah rombongan karyawan Dinas Kesehatan yang menuntut supaya Kepala
   Dinas Kesehatan Tk. I Irja, dr. Dimpudus, dan teman-temannya digantikan karena
   dinilai tidak memperhatikan putera daerah. Kelompok kedua (berjumlah sekitar 300
   orang) adalah korban bencana banjir Padang Bulan yang menuntut pemenuhan
   janji uang Rp. 2 juta dari pihak pemerintah untuk masing-masing keluarga. Karena
   Gubernur Irja tidak ada, maka Wagub III Bram Atururi menjawab bahwa uang
   sebesar Rp. 1.081.080.942 sudah diterima panitia tingkat Kotamadya Jayapura dan




                                                                                 24
  akan dibayarkan keesokan harinya. Jika tidak dibayarkan, Wagub mempersilakan
  warga untuk datang demo lagi.
 KM Sembra dan KM Panca Sejahtera tenggelam di perairan Sorong. Akibatnya,
  puluhan orang tewas dan 73 orang selamat dari bencana tersebut. Penyebab
  kecelakaan untuk KM Sembra diperkirakan selain angin adalah kelebihan muatan
  dan penumpang 101 orang (kapasitas penumpang: 55 org). Tim SAR berusaha
  mencari korban yang ada dan ditemukan di dalam palka kapal di kedalaman 14 m di
  bawah permukaan laut. Kecelakaan ini ditanggapi oleh Ketua DPRD I Irja, TN.
  Kaiway, yang menyesalkan musibah tersebut dan meminta pemerintah dan
  masyarakat supaya memperhatikan keselamatan pelayaran.

20 Agustus
 Rombongan Komisi II DPR-RI bersama dengan Wagub I Djopari didemo di Sorong.
   Masyarakat menolak pemekaran dan meminta kemerdekaan. Hal yang sama sudah
   terjadi sebelumnya di Manokwari, Jayapura, dan Timika.
 Pembagian dana bantuan kepada korban bencana banjir berjalan lancar di
   Kelurahan Hedam. Warga menerima bantuan Rp. 2 juta/ KK. 4 oknum yang menipu
   data dilaporkan oleh warga sendiri.

24 Agustus
 Delegasi Irja (Gereja-gereja dan Els-HAM) melaporkan kasus pelanggaran HAM
   dalam kaitan dengan operasi pembebasan Sandera Mapnduma 1996 kepada
   Komisi I DPR-RI di Jakarta dan Komnas HAM.
 Komnas HAM mengumumkan hasil temuannya bahwa di Irian telah terjadi
   pelanggaran HAM sejak diperlakukan DOM, juga ketidakadilan dan diskriminasi
   politik dan ekonomi-sosial terhadap masyarakat pribumi.

25 Agustus
DPRD II Sorong menyatakan akan memanggil KPLP, Syahbandar Teminabuan, dan
ASDP untuk dimintai keterangan di depan DPRD II sehubungan dengan tenggelamnya
KM Sembra dan KM Panca Sejahtera.

26 Agustus
 Korban banjir Padang Bulan Waena mengadakan aksi demo ke Kantor Depsos Irja
   guna menuntut Kanwil Depsos Irja, Drs. D. Dimara untuk segera menyerahkan uang
   bantuan Mensos sebesar Rp. 412 juta dalam bentuk uang tunai dan bukan bahan
   makanan. Menanggapi hal ini, Kepala Kanwil Depsos menyatakan bahwa pihaknya
   menerima aspirasi warga dan akan menyampaikannya kepada Gubernur. Kanwil
   tidak berhak memberikan uang tunai karena sudah ada instruksi dari Mensos untuk
   menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan makanan.
 Sekitar 60 orang dari Forum Komunikasi Mahasiwa Pegunungan Tengah di
   Jayapura mengadakan demo ke kantor DPRD atas peristiwa pelanggaran HAM
   dalam kasus pembebasan Sandera Mapnduma 1996 khususnya mengenai
   keterlibatan ICRC dan TNI.

29 Agustus



                                                                                25
Kadispen Polda Irja: Mayor Pol. D. Suripatty menanggapi pernyataan Komnas HAM
dengan menyatakan bahwa pernyataan Komnas HAM belum ada bukti dan sekedar
ingin mencari masalah mengingat ada tidaknya pelanggaran HAM ditentukan oleh
pengadilan.

30 Agustus
Pangdam Trikora: Amir Sembiring membantah pernyataan Komnas HAM dengan
mengatakan, ―Tidak benar, semua yang diucapkan Komans HAM dan belum ada
buktinya. Kalau memang mereka mempunyai bukti yang kuat, ya tolong diteruskan ke
proses hukum.‖

31 Agustus
Kapolda Irja, Brigjend. Pol. Drs. Hotman Siagian, menegaskan bahwa pihaknya tidak
melarang unjuk rasa asalkan sesuai aturan yang berlaku dalam UU No. 9/ 1999.
Mengenai pernyataan Komnas HAM Kapolda sependapat dengan Pangdam Trikora,
―Pernyataan Komnas HAM itu apakah sudah merupakan statemen yang pasti benar.
Jangan percaya begitu saja; sedangkan mereka saja tidak pernah membawa bukti dan
hanya mengeluarkan pernyataan ini, pernyataan itu‖.


SEPTEMBER 1999

1 September
Dalam jumpa pers di Aula GKI, HIMABI, Els-HAM, FK-MPT, dan Kelompok Peduli HAM
Irja menyatakan bahwa penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh militer di
Tanah Papua sudah berlangsung lama. Contoh yang paling jelas adalah apa yang
terjadi di Biak dan Mapnduma. Sementara Yohanis Bonay, Direktur Els-HAM,
menyatakan tidak akan menanggapi pernyataan Pangdam dan mempersilahkan
masyarakat menilai sendiri.

2 September
 Keluarga korban kecelakaan KM Sembra di Sorong menuntut ganti rugi kepada
   pihak Pemda Sorong sebesar Rp. 20 juta per kepala sehingga jumlah seluruhnya
   sekitar Rp. 1,7 M. Hal ini bukan harga mati tetapi masih bisa dirundingkan menurut
   Ketua DPC PPP, Hasmi Moha.
 Kakanwil Depsos Drs. D. Dimara menjelaskan penggunaan dana bantuan Mensos
   untuk korban banjir Padang Bulan Waena Rp. 412 juta. Rp. 156.362.000 telah
   dipakai untuk bahan makanan, obat-obatan, pakaian seragam untuk korban banjir;
   sedangkan Rp. 256.538.000 masih tersimpan di rekening BPD di bawah
   pengawasan Gubernur dan tidak akan dibagikan secara tunai kepada warga karena
   akan dipakai sebagai Dana Kesiapsediaan Bencana Alam.
 Kapendam XVII/Trikora, Mayor Inf. R. Siregar, menilai bahwa pernyataan Els-HAM,
   Himabi, Kelompok Peduli HAM Irja, dan FKMPT, mengenai bukti dan saksi hidup
   kasus Mapnduma dan Biak adalah mengada-ada. ―Panglima kan sudah pernah
   sampaikan beberapa hari lalu, seandainya ada bukti, laporkan saja, karena inikan




                                                                                  26
   negara hukum. Biar pengadilan yang menentukan. Bukannya membuat pernyataan
   sana-sini yang membingungkan masyarakat‖.

3 September
Sekitar 800 warga masyarakat di Timika menggelar aksi unjuk rasa menuntut
kemerdekaan Papua Barat. Sementara itu, Yance Hembring (tokoh dibalik pengibaran
bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 Juli 1999 di Nimboran) dinyatakan buron oleh
pihak Kepolisian.

4 September
Sikap Panglima masih dipertegaskan kembali dengan pernyataan: ―Dengan statemen
yang dikeluarkan Komnas HAM, HIMABI, ELS-HAM, FKMPT menurutnya, TNI dalam
hal ini Kodam XVII/Trikora tidak akan pernah menanggapi lagi. Karena mereka
bertindak hanya itu-itu saja, dan merekapun sudah tidak pernah mengindahkan
peraturan. Dimana untuk mengungkap dosa maupun pelanggaran atau suatu tindak
pidana harus diselesaikan melalui jalur hukum dan yang memutuskan pengadilan‖ ujar
Kapendam.

6 September
 Dalam Cenderawasih Pos surat Bapak Uskup Jayapura tertangal 1 September yang
   ditujukan kepada Pangdam diterbitkan. Dalam surat itu Bapak Uskup
   menyampaikan tanggapannya atas pernyataan Pangdam dengan mengungkapkan
   kekecewaannya atas sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Pangdam. Bapak Uskup
   menekankan bahwa pihak berwajib mesti membuka diri bagi kenyataan yang ada,
   dan jangan sampai mempersalahkan pihak lain tanpa dasar.
 Dari jumlah 138 KK, sekitar 70 KK korban banjir Waena yang belum mendapatkan
   dana bantuan Rp. 2 juta/ KK merasa resah karena nasibnya tidak menentu: apakah
   janji realisasi tahap II akan ditepati oleh pemerintah atau dana dibekukan.
   Sementara 60 KK menolak pindah lokasi. Menurut Humas Kodya Jayapura, hal ini
   disebabkan karena data dari 138 KK belum lengkap yakni kesediaan surat
   pernyataan.
 Ratusan mahasiswa dari segala unsur: gereja, muslim, ikatan mahasiswa Dati II se-
   Irja, berdemonstrasi di Kantor Gubernur dan menyatakan menolak pemekaran
   propinsi Irian Jaya serta menuntut mundur Drs. JRG Djopari MA dari jabatannya
   sebagai Wagub I karena dinilai tidak aspiratif dalam menjalankan tugasnya.

7 September
Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Baptis, S. Sofyan Yoman, berpendapat bahwa
pemekaran wilayah Irja baru bisa dilakukan 10 th. mendatang itupun dengan persiapan
matang SDM Papua Barat. Karenanya, tuntutan mahasiswa dalam demo di kantor
Gubernur untuk mengirim 1500 orang putra/putri Papua studi S1, S2, S3 adalah sangat
logis.

8 September
Drs. Florens Imbiri, anggota DPRD Irja, menyatakan bahwa pemekaran wilayah Irja
tidak akan musnahkan etnis Papua. Pemekaran yang diusulkan oleh pemerintah



                                                                                 27
dianggapnya baik. Sementara itu, Bambang Susanto alias Monidandani, menyatakan,
―Saya atas nama masyarakat pedalaman Jayawijaya dan Paniai menyatakan
mendukung pemekaran dan saya minta agar ini dapat diwujudkan bagi kesejahteraan
masyarakat Irja semua‖. Adapun Drs. Michael Manufandu, pakar pemerintahan, menilai
bahwa penolakan masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah adalah karena
kurangnya sosialisasi dan pemimpin yang bekerja secara single fighter. Pemekaran
wilayah harus ditanggapi secara kritis karena dimaksudkan untuk mengentaskan
kemiskinan akibat isolasi geografis dan kultural maupun keterbelakangan.

9 September
 Theys H. Eluay menyatakan bahwa dia akan menyerahkan jabatannya sebagai
   pemimpin Rakyat Papua kepada FORERI dan Tim 100. Acara serah terima
   dijadwalkan pada 15 September.
 Pengibaran Bendera Bintang Kejora terjadi di Sorong dan Biak. Di Sorong satu
   orang meninggal (Denis Yowen, 22 th) dan dua luka-luka. Di Biak tidak ada korban.

10 September
 Setelah melakukan permenungan seperti disarankan Presiden BJ Habibie, Tim 100
   kembali menyatakan hasil renungannya kepada Presiden dengan menegaskan,
   bahwa rakyat Papua berkehendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik
   Indonesia. Sebaliknya dalam menanggapi aksi pengibaran Bintang Kejora, Tom
   Beanal menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan oleh para provokator, lantaran
   kegiatannya dilakukan di luar rencana dan aturan.
 Tom Beanal, Ketua Tim 100, menanggapi peristiwa Pengibaran Bendera di Sorong
   sebagai ulah dari provokator yang ingin memanfaatkan keadaan dan hanya
   memperkeruh suasana sebab minta merdeka itu bukan dengan pengibaran
   bendera. Dia mengecam keras peristiwa itu karena sekali lagi itu dinilai bukan ulah
   orang Papua sebab orang Papua adalah orang yang cinta damai, tidak brutal dan
   sebagainya. Sementara itu di Sorong, Pdt. Ny. M. Kabes menyatakan di depan
   perkabungan bahwa [1] keluarga korban minta pengusutan secara tuntas; [2] otopsi
   terhadap Denis dinilai cacat hukum.

12 September
Menanggapi pernyataan Tim 100, Gubernur Irja Freddy Numberi menyatakan, aspirasi
boleh saja disampaikan, asal dilalui lewat jalur hukum. Namun harus diingat, aparat
keamanan akan selalu siap untuk mengamankan negara, sebab dalam hal ini sikap
pemerintah sangat jelas. Pemerintah tidak akan mentolerir pelbagai upaya yang
mengarah kepada disintegrasi bangsa. Sedang dalam kaitannya dengan aksi
pengibaran Bintang Kejora di Sorong dan Biak, pengamat hukum internasional Irja,
Marthen Ferry Kareth SH menandaskan: Perjuangan mewujudkan kemerdekaan Papua
Barat mesti ditempuh lewat jalur diplomasi dan bukan melalui aksi pengibaran bendera,
sebab apapun alasannya, Irian Jaya masih merupakan bagian dari NKRI.

13 September
Ketua Sinode GKI Irja, Pdt. Herman Saud, menyatakan sangat prihatin melihat kondisi
rakyat di Bumi Cenderawasih khususnya dengan peristiwa Sorong karena merasa



                                                                                    28
rakyat terus dikorbankan. Ia menyesalkan sikap aparat keamanan yang justru
terpancing dengan ulah provokator. Ia menyarankan supaya aparat keamanan belajar
dari kasus Timtim, ―Ingat Irian ini hampir sama dengan Timtim, hanya sejarahnya yang
berbeda. Tetapi selama 32 tahun Tanah Papua disebut wilayah NKRI, rakyat di sini
tidak merasa memiliki, bahkan kalau dibikin jajak pendapat seperti Timtim, bisa jadi
rakyat Papua hanya 10 atau 5 persen yang merasa rakyat Indonesia‖.

14 September
Drs. John Ibo, Ketua FKP DPRD Irja, menanggapi pernyataan Tim 100 menyatakan
bahwa yang menentukan aspirasi merdeka adalah Tuhan. Ia mengakui bahwa secara
politik dirinya tidak akan dapat berbuat banyak karena memang pada saat ini
kondisinya belum memungkinkan. Jika memaksakan kehendak, maka yang timbul
hanyalah pertumpahan darah yang tidak diperlukan.

15 September
Theys H. Eluay, Ketua Lembaga Adat Irja, meminta anggota DPRD Irja untuk [1]
meninjau kembali penggunaan nama Papua Barat sebagai ganti nama Irian Jaya, [2]
menindaklanjuti aspirasi penolakan terhadap kehendak pemerintah mengenai
pemekaran wilayah. Ia juga menjelaskan soal penyerahan jabatan Pemimpin
Perjuangan Papua Barat dengan menyatakan bahwa pemimpin (ondofolo) tidak dapat
diserahkan kecuali kepada anak turunnya sendiri. Kalau ada yang mau memimpin
perjuangan, dipersilahkan dan dia mengikuti dari belakang.

16 September
 DPR-RI menyetujui UU Pemekaran Wilayah Maluku dan Irian Jaya meski telah
   diungkapkan berbagai pendapat yang menolak pemekaran wilayah Irja tersebut.
   Selain itu, disetujui Kabupaten Administratif Mimika, Puncak Jaya menjadi daerah
   otonom, dan Kotif Sorong menjadi Kotamadya.
 Ketua Fraksi Daulat Rakyat Irja, Abdul Hakim Achmad, mengemukakan bahwa alat
   kelengkapan DPRD Irja belum mencukupi kebutuhan masyarakat saat ini dan perlu
   ditinjau kembali. Yang mendesak adalah membuat satu komisi tersendiri untuk
   mengurusi masalah HAM dan lingkungan hidup karena selama ini pemerintah dinilai
   belum menangani masalah itu secara sungguh-sungguh.
 Nataniel Kaiway dari Fraksi KP dipilih kembali sebagai Ketua DPRD Irja dalam
   rapat paripurna DPRD Irja. Rapat ini diboikot oleh Fraksi PDI-P karena menilai
   mekanisme pencalonan ketua tidak prosedural. Persoalan ini cukup berlarut-larut
   dan menimbulkan polemik di media massa.

17 September
 Rektor Uncen Ir. FA. Wospakrik M.Sc menegaskan, bahwa Pemda harus dapat
   mewujudkan dan menunjukkan secara konkrit dan dalam jangka waktu pendek
   kepada masyarakat bahwa pemekaran ini adalah untuk mereka. Jika tidak bisa,
   maka masyarakat akan terus-menerus melakukan aksi protes dan tanggapan
   negatif lainnya terhadap pemekaran.
 Lukas Kadepa, utusan masyarakat Suku Mee Jayawijaya di Jayapura,
   menyampaikan dukungan dari masyarakat Pegunungan Tengah kepada TN.



                                                                                  29
   Kaiway yang telah terpilih sebagai Ketua DPRD Irja 1999-2004 karena selama
   periode sebelumnya Kaiway dinilai sangat dekat dan menyatu dengan masyarakat
   pedalaman.

18 September
Puluhan massa yang dipimpin oleh Ketua LMA Yapen Waropen MY Tanawani
mendatangi kantor Bupati dan menuntut kemerdekaan Papua Barat. Bupati Laban
Samori menanggapinya dengan mengatakan, bahwa kewenangan menjawab tuntutan
tersebut berada dalam kuasa Presiden.

19 September
Gubernur Irja, Freddy Numberi, menyatakan bahwa disetujuinya RUU Pemekaran
wilayah bukan berarti pemekaran tersebut harus dilaksanakan pada waktu yang telah
ditetapkan. ―UU yang lahir ini kan tidak langsung dilaksanakan. Masih membutuhkan
waktu untuk persiapan seperti sosialisasi dan lainnya. Kita perkirakan ini akan
memakan waktu tiga tahun dan diharapkan mulai dari sekarang kita sudah harus
mengkaji bagaimana menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana
lainnya‖.

20 September
 Persetujuan yang diberikan oleh DPR-RI terhadap RUU Pemekaran ditanggapi oleh
   Florens Imbiri (Pemimpin Sementara DPRD IRJA) dengan mengatakan, pemekaran
   tidak menyelesaikan pelbagai masalah yang bergolak di Irian Jaya, sebaliknya tugas
   Pemda semakin berat karena rencana ini telah disetujui oleh Pemda dan
   direkomendasi oleh beberapa pihak termasuk DPRD Irja terdahulu.
 Yakomina Isir, Mesakh Wabdaron, Yoab Safle dan beberapa orang lainnya yang
   ditahan pihak keamanan di Sorong sejak 12 September lantaran diduga sebagai
   otak pengibar Bintang Kejora, secara resmi dinyatakan sebagai tersangka.
   Sementara itu dalang peristiwa tersebut masih dinyatakan buron oleh Kapolres
   Sorong, Letkol. Pol. Drs. Viktor Sitorus.

21 September
Darius Kokonani Tau menurunkan bendera Merah Putih yang dikibarkan di halaman
kantor DPRD Irja dan langsung ditahan di Mapolres Jayapura. Ia mengaku melakukan
hal itu karena melihat bahwa yang berkibar adalah bendera Bintang Kejora bukan
Merah Putih sehingga seketika berupaya menurunkan bendera tersebut sampai
setengah tiang.

22 September
 John Ibo, Ketua FKP DPRD Irja, menyatakan persetujuannya atas pendeportasian
   dua warga negara asing: Christopher Hugh Lewis dan Ms Abras Abigail Eleanor –
   dua anggota Tim Penelitian Pelanggaran HAM di wilayah kerja Pt. Freeport- karena
   menggunakan visa turis untuk kegiatan penelitian di Papua.
 Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura berakhir dengan terpilihnya Drs. Theophilus
   Bonay dari Fraksi KP sebagai Ketua DPRD Kota Jayapura (dengan 15 suara dari
   total 30 suara) mengungguli Kamarudin Watubun dari Fraksi PDI-P (12 suara).



                                                                                   30
   Rapat sempat diskors karena penghitungan kotak suara tidak disaksikan oleh para
   saksi. Kamarudin Watubun mengaku puas dengan hasil tersebut.

23 September
 Menanggapi berbagai spekulasi tentang pemicu gerakan Papua Merdeka, Theys H.
   Eluay menandaskan bahwa keinginan memisahkan diri dari NKRI sudah ada sejak
   dahulu. Entah tanpa ataupun dengan pembangunan dan kesejahteraan yang
   merata, masyarakat Papua akan tetap menuntut kemerdekaan.
 Ketua LMA Irja Theys H. Eluay, menilai pernyataan Michael Manufandu MA bahwa
   munculnya aspirasi untuk pisah dari NKRI semata-mata karena kesejahteraan, tidak
   semuanya benar. Namun, diakui oleh Theys H. Eluay hal itu merupakan salah satu
   faktor. Keinginan merdeka sudah ada dari dulu.

24 September
Terjadi penembakan aparat keamanan terhadap warga masyarakat yang memicu
kerusuhan massa di Manokwari. 2 orang meninggal dunia: Ambram Mambraku dan
John Wamafma; 2 orang luka berat: Markus Kambu dan Yan Makabori.

27 September
Foker LSM Irja mengajukan tuntutan kepada Gubernur dan Kapolda untuk menjelaskan
peristiwa kekerasan di Manokwari.

30 September
Pecah kerusuhan massa di Timika yang bermula dari konflik antar warga masyarakat.
Sebagian pasar Timika dibakar oleh masyarakat yang mengamuk. 4 orang meninggal
dunia: Jusri Siregar (karyawan PTFI), Firman Mohamad (karyawan bengkel), Matius,
dan Agustina. Tom Beanal datang dan berhasil menenangkan massa. Pangdam XVII/
Trikora, Mayjend. Amir Sembiring, menyatakan bahwa kejadian itu adalah perbuatan
pihak ketiga yang berpura-pura mabuk untuk memancing situasi.

30 September
Kapolres Manokwari Ajun Komisaris Besar Polisi RE Hutabarat menyangkal, kalau
anggotanya melakukan penembakan terhadap warga ketika pecah kerusuhan massa di
Manokwari.


OKTOBER 1999

1 Oktober
Martinus Ayomi SH menilai bahwa insiden Manokwari tidak akan terjadi bila Kapolda
Irja secara arif dan bijaksana menanggapi aspirasi yang muncul dalam masyarakat
yang menuntut mundur Kapolres Manokwari Letkol. Pol. Drs. RE. Hutabarat; padahal
SK-nya sudah ada.

2 Oktober




                                                                                 31
Wakasad, Let.Jend. TNI. Johny Lumintang menyatakan bahwa TNI bertekad
mempertahankan wilayah NKRI. Karena itu menghadapi aspirasi kemerdekaan Papua,
aparat keamanan akan mengambil tindakan hukum bagi yang melanggar hukum.

3 Oktober
Danrem 171 PVT Kol TH. Sinambela SIP mengemukakan dugaan bahwa unjuk rasa
yang terjadi di Manokwari dipimpin oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan
pengibaran bendera seperti John Martin yang sedang dicari oleh aparat keamanan.
Mengenai kejadian Timika, Danrem menyatakan tidak ada hubungan dengan seorang
turis Australia yang kebetulan berada di tempat itu.

4 Oktober
Brigjend. Abraham Atururi, Ketua Tim Pencari Fakta Insiden Manokwari, menyatakan
bahwa berdasarkan visum dokter, semua korban adalah akibat tembakan sehingga
Kapolres Manokwari, Letkol. Pol. RE. Hutabarat sebagai penanggung jawab Dalmas
harus bertanggung jawab. Hasil investigasi ini akan dilaporkan kepada Gubernur,
Muspida, DPRD Irja, dan Kapolri; bahkan Kapolri sudah memberikan TR untuk serah
terima jabatan Kapolres: 14 hari terhitung dari 1 Oktober, Kapolres Manokwari harus
sudah diganti.

5 Oktober
Kapolres Manokwari: Letkol Pol. Drs. RE Hutabarat dan Kapolda Irja : dituntut mundur
karena tidak mampu menyelesaikan masalah Manokwari. Hal ini diungkapkan oleh
Ketua Fraksi PDKB DPRD Irja, Drs. Florens Imbiri. Hal senada akhirnya juga
dinyatakan oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Irja, H.Sindjilala.

6 Oktober
Jabatan Kapolres Manokwari diserahterimakan dalam upacara tertutup dari pejabat
lama Letkol Pol. Drs. RE Hutabarat kepada pejabat baru Letkol Pol. Drs. Agung Sabar
Santoso. Menurut Wakapolda Irja Kolonel Polisi Drs. Ayub Sawaki, pergantian ini tidak
ada hubungannya dengan kerusuhan yang terjadi di Manokwari. Sebabnya adalah
kurang profesionalnya pejabat bersangkutan dalam menjalankan tugasnya di
Manokwari.

7 Oktober
Dana Bandes Merauke 1997/1998 (total Rp. 1,2 milyar) diduga disunat oleh oknum
tertentu karena dana yang dibagikan per desa seharusnya Rp. 6 juta ternyata hanya
Rp. 3,5 juta saja. Asisten I Setwilda Merauke, Amry Karim, tidak bersedia memberikan
penjelasan mengenai hal ini.

8 Oktober
Zainal Sukri SH, praktisi hukum, menilai pencopotan Kapolres Manokwari Letkol Pol.
Drs. RE Hutabarat bukan berarti yang bersangkutan lepas dari jerat hukum malah
harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana di POM dan mahmil. Kapolda Irja
Brigjend. Pol. Hotman Siagian, sebagai atasan harus bertanggung jawab atas
perbuatan anak buahnya juga.



                                                                                   32
10 Oktober
Danden POM Sorong, Letkol CPM Drs. Achmad Solichin menyatakan bahwa dua
proyektil yang mengenai korban masih dalam penyelidikan, begitu pula 37 saksi. Akan
tetapi, belum diketahui siapa yang memuntahkan proyektil tajam yang mengenai
korban. Sementara itu Kadispen Polda Irja, Letkol. Pol Drs. Suripatty menyatakan
kepada wartawan bahwa tuntutan pengunduran diri Kapolda dari masyarakat adalah
hak masyarakat; tetapi yang berhak menurunkannya adalah Kapolri bukan masyarakat.
Ia juga menyatakan bahwa pihak wartawan sudah terlalu jauh dalam pemberitaan dan
terlalu cepat memojokkan institusi Polri sehingga bisa saja pihak polri akan
mengajukannya ke pengadilan.

11 Oktober
80 buruh dan tukang Proyek Pembangunan Hotel Relat Indah di Argapura Bawah
melakukan aksi unjuk rasa menuntut upah yang layak dan jaminan sosial tenaga kerja.
Sejumlah buruh Papua merasa diperlakukan tidak sama dengan buruh pendatang
dalam soal upah. Pimpro, Ir. Junaidi, menyatakan bahwa perbedaan upah disebabkan
oleh perbedaan jam kerja bukan karena suku; mengenai jamsostek, hal ini sulit
diterapkan karena tenaga buruh selalu berganti-ganti.

11 Oktober
Pelantikan dua gubernur Irja baru: Herman Monim dan Abraham Atururi diadakan di
Jakarta. Tindakan ini ditolak oleh segenap lapisan masyarakat Papua baik dalam
bentuk demo maupun dalam bentuk surat pernyataan.

12 Oktober
IKIM (Ikatan Keluarga Indonesia Maluku) Sorong, HR Maitimu menyatakan bahwa
pelantikan Abraham Atururi sebagai Gubernur Irja Barat adalah tepat karena telah
memimpin Kabupaten Sorong selama satu periode.

13-17 Oktober
Mahasiswa dan masyarakat dengan dukungan Gereja-gereja menduduki kantor
Gubernur Irja di Dok II untuk menuntut pencabutan UU tentang pemekaran wilayah Irja
dan Kepres tentang pengangkatan dua gubernur baru. Tuntutan ini didukung oleh
Gubernur Freddy Numberi, Bram Atururi, dan kalangan DPRD Tk. I Irja. Sementara itu
Mendagri, Feisal Tanjung, menyatakan tidak berani memutuskan permintaan
mahasiswa untuk membatalkan pemekaran. Demo serupa dilakukan juga di Taman
Gizi di Nabire, Timika, Sorong.

16 Oktober
DPRD Tk. I Irja mengadakan sidang Istimewa guna membahas keputusan pemekaran
wilayah Irja dan pelantikan dua gubernur baru. Hasilnya: DPRD menolak keputusan
pemerintah pusat tersebut dan meminta agar UU pemekaran wilayah yang menyangkut
Irja dan Keppres tentang pengangkatan dua gubernur dicabut.

17 Oktober



                                                                                 33
Uskup Leo Laba Ladjar menilai kekhawatiran mahasiswa mengenai pemekaran wilayah
cukup beralasan karena dengan wilayah yang makin sempit dan kontrol yang makin
ketat, maka pergesekan sedikit akan lebih berpotensi untuk menimbulkan adanya
pelanggaran HAM. Selain itu disinggung juga soal penyelesaian kasus Manokwari dan
Timika. Keduanya adalah tanggung jawab moral Kapolda sedangkan bentuknya tentu
sesuai dengan kesalahan yang dipikulnya dan semuanya harus diserahkan kepada
institusinya.

18 Oktober
KM Bimas Raya II tenggelam di perairan antara P. Habee dan P. Habekee (L. Arafuru).
Diduga 300 penumpang tewas tenggelam. Hal ini menimbulkan kemarahan massa di
kota Merauke yang disertai penjarahan dan perusakan pertokoan. Muara dari
kemarahan massa adalah tuntutan merdeka bagi Papua Barat.

19 Oktober
Tom Beanal menyatakan bahwa latarbelakang di balik rencana pemekaran wilayah
adalah karena pemerintah pusat tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.
Bahkan hal tersebut dilihat sebagai bentuk penjajahan pemerintah pusat terhadap
daerah. Karenanya, Tom mendukung gerakan mahasiswa.

22 Oktober
 Gubernur Irja, Freddy Numberi, membentuk dua tim untuk menyelidiki
   tenggelamnya KM Bimas Raya II di Merauke dan kerusuhan yang diakibatkan oleh
   musibah tersebut. Untuk itu pihak Ditsospol dan Irwilprop akan menangani dua
   masalah tersebut.
 Ribuan massa di Merauke mendatangi DPRD Merauke guna menyampaikan
   aspirasi merdeka dan menolak pemekaran wilayah Irja. Selain itu massa: [1]
   menolak dan mengusir PT Bimas Raya, Syahbandar dan Adpel; [2] meminta Pemda
   untuk memperhatikan keluarga korban yang terkena musibah.

24 Oktober
Tim SAR Merauke terus mencari korban tenggelamnya KM Bimas Raya II. Dari 339
orang penumpang (kapasitas maksimal: 125 orang), ditemukan 68 orang: 33 orang
meninggal dan 35 orang selamat. Jenasah korban diperiksa oleh pihak RSUD
Merauke.

26 Oktober
 Gubernur Irja Laksamana Muda TNI Freddy Numberi diangkat sebagai Menteri
   Negara PAN oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut Wakil Ketua Sinode GKI
   Irja Pdt. Herman Awom, S.Th, merupakan langkah untuk menyalurkan aspirasi
   masyarakat demi mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Pendapat Pangdam
   XVII/Trikora Amir Sembiring, langkah tersebut merupakan bukti perhatian
   pemerintah pusat terhadap putra daerah Irja.
 Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Jayapura Yulius Mambay menanggapi jawaban dari
   Dirjen PUOD yang menghendaki pemilihan walikota Jayapura sesuai UU Pemda
   yang lama No. 5/1974, sebagai upaya pemaksaan kehendak dari pemerintah pusat



                                                                                 34
  tanpa memperhatikan kondisi daerah. Dewan menyatakan sikap untuk tidak
  memperdulikan surat Dirjen tersebut.
 Lembaga Independen Peduli HAM Masyarakat Papua Barat di Sorong dibentuk
  dengan tujuan, melindungi masyarakat dari ketidakadilan yang terjadi selama ini.

28 Oktober
 Tom Beanal menyatakan menolak, jika tujuan pengangkatan Numberi menjadi
   menteri merupakan upaya pemerintah pusat untuk meredam aspirasi ―M‖
   masyarakat Papua.
 Mahasiswa dari sejumlah kampus di Jayapura mendatangi DPRD Tk. I untuk
   mempertanyakan kelanjutan keputusan DPRD dalam menolak kebijakan
   pemekaran daerah Irja.
 Kasus Makar yang dituduhkan terhadap Yakomina Isir karena dianggap sebagai
   pimpinan dari aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Sorong tanggal 5 Juli
   1999, disidangkan di PN Sorong tanpa didampingi penasihat hukum.

29 Oktober
 Akibat tenggelamnya KM Bimas Raya II, mahasiswa Merauke berdemo ke DPRD
   Tk. I dan menuntut Kakanwil Perhubungan Irja serta Bupati Sukardjo
   mengundurkan diri.
 Ketua DPRD Tk. I Irja N. Kaiway, SH membantah adanya rencana Pemilu lokal di di
   dua propinsi yang baru dimekarkan : Irja Barat dan Irja Tengah, mengingat
   pemekaran sendiri ditolak masyarakat.

31 Oktober
Bram Ondi, Bambang Subyanto SH, M. Kholifan dan beberapa orang lain dari Tim
Study Resolusi Konflik Irian Jaya, didampingi oleh Budi Setyanto SH (Sekretaris
Eksekutif FOKER LSM Irian Jaya) menemui Presiden Abdurrahman Wahid. Pertemuan
ini digunakan untuk mendiskusikan perkembangan politik di Irian Jaya. Dalam
kesempatan tersebut, Gus Dur mengungkapkan bahwa untuk menjawab persoalan
Irian Jaya, dibutuhkan suatu kajian obyektif yang menyeluruh atas pelbagai konflik yang
sedang berkembang.


NOVEMBER 1999

1-2 November
Massa yang berjumlah sekitar 1000 orang bergerak menyegel kantor bupati Fak-fak
dan menuntut supaya dalam waktu 3 x 24 jam meletakkan jabatannya. Aksi
mengakibatkan aktivitas masyarakat biasa lumpuh.

4 November
Gubernur Freddy Numberi tiba di Sentani kembali setelah dilantik menjadi Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Berkembang diskusi mengenai persyaratan
calon gubernur, seperti: harus asli Papua; dan berkembang diskusi mengenai otonomi
khusus untuk Irja.



                                                                                     35
5 November
Kapolda Irja: Brigjend. Pol. Drs. S.Y. Wenas menyatakan bahwa maklumat kapolda
tentang pelarangan pendirian posko-posko Papua Barat tetap berlaku. Ia menyatakan
bahwa negara ini tidak boleh dipisah-pisahkan.

6 November
Serah terima Kapolda Irja dari Brigjend. Pol. Drs. Hotman Siagian kepada Brigjend. Pol.
Drs. S.Y. Wenas di Jayapura.

7 November
Sekitar 1000 orang lebih warga di Nabire yang melakukan aksi damai di Taman Gizi
Nabire, menyatakan menolak Otonomi Khusus dan tetap menuntut merdeka.
Pernyataan penolakan dibacakan oleh tokoh masyarakat Nabire yang memimpin aksi
Bpk. Kobogau.

8 November
Kurang-lebih 300-an warga dari Paniai, Serui, Nabire dan Puncak Jaya tiba di Jayapura
dengan KM. Umsini. Mereka menyatakan menolak Otonomi Khusus dan meminta agar
diadakan rekonsiliasi antara Theys H. Eluay dengan Tom Beanal.

10 November
Penaikan bendera Bintang Kejora di halaman Gereja Katolik Tiga Raja, Timika
pk.04.00 WIT. Walaupun tidak langsung terlibat dalam penaikan bendera ini, Ibu
Yosepha Alomang dan Pdt. Isaac Onawame menyatakan diri bertanggung jawab atas
peristiwa ini. Kegiatan ini rupanya berlangsung terus dengan diikuti pendirian posko-
posko di halaman gereja sekeliling tembok pagar.

12 November
Perayaan HUT ke-62 Bp. Theys H. Eluay di Sentani. Pertemuan dihadiri sekitar 3000
orang, a.l. oleh Yorris Raweyai. Pertemuan dihadiri pula oleh wakil-wakil pihak
berkuasa (Polisi dan TNI). Selama perayaan ini diumumkan oleh Theys H. Eluay
supaya bendera Kejora dikibarkan dimana-mana di Irian Jaya pada tanggal 1
Desember 1999. Seruan ini segera bergema ke seluruh sudut Papua.

14 November
 Pangdam XVII/Trikora Amir Sembiring menanggapi pernyataan Theys H. Eluay
   dengan mengatakan, ―Silakan saja mereka kibarkan bendera asal saat pengibaran
   itu jangan sampai terjadi tindakan-tindakan fisik atau kekerasan yang merugikan
   orang lain, mengancam nyawa orang, merugikan harta benda dan kenyamanan
   yang ada. Ya, silakan saja asal sesuai dengan mekanisme yang ada, kalau
   melanggar ya kita sikat sesuai dengan prosedur hukum yang ada‖.
 Rektor Uncen Ir. Frans Wospakrik berkomentar dengan menyatakan bahwa
   rencana pengibaran bendera Bintang Kejora adalah bagian dari alam demokrasi
   sehingga boleh disampaikan oleh siapa saja asal tidak diwujudkan dalam sikap
   anarkis, merusak lingkungan, dan mengganggu masyarakat lainnya.



                                                                                    36
   Drs. Jaap Salossa, anggota DPR-RI, menyatakan supaya pemerintah harus
    mengadakan dialog dengan masyarakat Irja mengenai aspirasi merdeka atau lepas
    dari NKRI.

15 November
 Kapolda Irja, Brigjend. Pol. S.Y. Wenas menyatakan, ―Mengibarkan bendera
   silakan-silakan saja. Yang penting jangan bikin kerusuhan kekacauan dan lain
   sebagainya. Dimana-mana seperti di Aceh, Ujung Pandang boleh mengibarkan
   bendera. Mengibarkan bendera merupakan salah satu penyampaian aspirasi dari
   mereka. Kita harus dewasa dan menerima‖.
 Di Sorong, sidang kasus ―makar‖ ditanggapi dengan demo dari masyarakat dan
   mahasiswa secara damai yang isinya mendukung pengibaran bendera.

16 November
 Di Jayapura, Gubernur Freddy Numberi menyatakan bahwa pembentukan negara
   dengan memisahkan diri dengan NKRI adalah tidak dibenarkan karena negara ini
   tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau ada aspirasi masyarakat hendaknya disampaikan
   lewat mekanisme yang ada yakni DPRD. Sementara itu, Ketua FPDI-DPRD Irja,
   Gerit Erens Waimuri menyakini bahwa suatu saat pemerintah Indonesia akan
   memberikan kemerdekaan penuh kepada bangsa Papua. Namun sekarang belum
   waktunya.
 Pernyataan Pangdam dan Kapolda ditanggapi oleh praktisi hukum Bernard Akasian
   SH sebagai move politik dan dari segi hukum dipandang tidak konsisten. Alasannya:
   kasus-kasus dengan modus operandi sama dan tidak menimbulkan keributan tetap
   dituduh makar dan disidangkan seperti halnya kasus persidangan di Sorong dan
   Jayapura.

17 November
Tom Beanal menyatakan bahwa perjuangan bangsa Papua tidak boleh menyebabkan
timbulnya korban yang tidak berguna karena yang diinginkan adalah kemerdekaan dan
bukan kematian, bukan merampok dan tak ingin dirampok, bukan memukul dan tak
ingin dipukul. Untuk itu semua tindakan harus dipertimbangkan baik-baik akibatnya bagi
perjuangan Papua. Sementara itu, Theys H. Eluay mengecam pernyataan Gubernur
Freddy Numberi yang melarang penaikan bendera.

18 November
Ketua AM Sinode GKI, Pdt. Herman Saud menyatakan bahwa ia setuju supaya
masyarakat Irja diberikan kemerdekaannya. Kemerdekaan itu diartikannya sebagai
mengembalikan martabat orang Papua untuk memperoleh kebebasan yang sejak
tahun 1962-1998 dirampas. Untuk mencapainya, kiranya perlu mengisi dulu UU
Otonomi.

19 November
 Els-HAM mengeluarkan siaran pers ―Rakyat Papua bergolak, Kepemimpinan tidak
   jelas, Penguasa Malas tahu‖. Sekretaris eksekutif FORERI, Willy Mandowen,
   menyatakan bahwa FORERI tidak menolak atau merekomendasikan menyangkut


                                                                                   37
    hal naik bendera.
   Tanggapan-tanggapan mulai muncul berhubungan dengan rencana pengibaran
    bendera; antara lain muncul dari Martinus Ayomi SH yang menyatakan bahwa
    aspirasi naik bendera tidak hanya kemauan Theys H. Eluay tetapi aspirasi
    masyarakat Papua. Ishak Tabuni, anggota DPRD Irja, berkomentar bahwa kalau
    aspirasi naik bendera itu dilakukan oleh rakyat melalui jalur hukum atau UU,
    mengapa tidak. Hal itu muncul karena masyarakat bawah merasa hak-haknya
    diinjak-injak selama lebih dari 30 th. Terdapat juga yang lebih hati-hati dan
    berpendapat bahwa pelaksanaan rencana ini dapat menimbulkan suatu bentrokan
    yang besar-besaran dengan pihak keamanan (FORERI, ElsHAM, SKP).

20 November
Di Sorong, karena bingung mengenai sikap mendua pimpinannya di pusat Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Sorong memberikan penangguhan penahanan kepada 20
orang terdakwa termasuk Yoke Isir dan Yance Mesak Wabdaron, yang sedang
disidangkan karena keterlibatan dalam penaikan bendera.

21 November
 Ketua Dewan Revolusi OPM, Moses Weror, di PNG memberikan instruksi dan
   seruan supaya tetap mengibarkan Bendara Nasional Papua pada tanggal 1
   Desember 1999. Ia juga menyerukan supaya gereja-gereja dan mesjid-mesjid
   membunyikan lonceng dan tanda pada jam kenaikan ke udara bendera Bintang
   Kejora dan Merah Putih serta harus disertai doa.
 John Robert Fachiri SH, anggota MPR-RI asal Irja, menyatakan bahwa naik
   bendera, bilang merdeka adalah hak masyarakat dan itu juga menunjukkan
   keinginan masyarakat untuk merdeka. Sementara itu Wagub II, Herman Monim,
   menegaskan bahwa pengibaran bendera adalah soal penyampaian aspirasi
   sehingga TNI/Polri jangan gegabah. Kalau sudah menurunkan Merah Putih, Polri/
   TNI pantas ambil tindakan berdasarkan hukum yang ada di Indonesia.

22 November
 Pangdam XVII/Trikora Amir Sembiring mengeluarkan pernyataan bahwa
   sehubungan dengan rencana penaikan bendera 1 Desember, ia menegaskan
   bahwa tidak melarang bukan berarti mengizinkan. ―Tidak melarang dengan maksud
   disesuaikan dengan situasi‖.
 Ketua Komisi A DPRD Irja Adolf Gim Perangin menghimbau supaya masyarakat
   tetap merasa aman menjelang kegiatan 1 Desember 1999.

23 November
 Dua mantan tapol/napol Kalisosok Surabaya: Saul J. Bomay dan Jordan Ick
   menyatakan tidak akan kapok untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua.
   Keduanya berkeyakinan bahwa kalau rakyat Papua melakukan perjuangan dengan
   damai, maka pemerintah RI sebagai bapak, akan memberikan kemerdekaan
   kepada anaknya. Bagaimanapun juga akan ada pengertian dari pemerintah RI
   terhadap aspirasi masyarakat Papua ini.



                                                                               38
   Pangab. Laks. TNI Widodo AS menegaskan bahwa TNI siap melaksanakan darurat
    militer tidak hanya di Aceh tapi juga di wilayah lain yang ada GPK.

24 November
 Tom Beanal, Ketua tim 100, menyatakan bahwa perjuangan Bangsa Papua menuju
   kemerdekaan baru sampai pada tahap merapat atau menyamakan visi dan misi
   perjuangan sehingga pengibaran bendera 1 Desember nanti belum berarti merdeka
   penuh. Jika dipaksakan saat ini, maka yang akan dihadapi oleh orang-orang
   Bangsa Papua tidak hanya Indonesia tetapi juga bangsa-bangsa lain seperti PBB,
   Amerika, dan Belanda. Pengibaran nanti adalah wujud ungkapan opini perjuangan
   yang kurang lebih 38 th. tidak ditanggapi oleh pemerintah Indonesia.
 Di STIE Ottow-Geisler, diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh Papua untuk
   membicarakan rencana 1 Desember. Dalam pertemuan itu dibicarakan sejumlah hal
   seperti: landasan pemikiran bagi kegiatan pengibaran bendera, pelaksanaan
   perjanjian New York 1962 dan perjanjian Roma, sejumlah isu perbedaan pendapat
   antara Tom Beanal dengan Theys H. Eluay.
 Sementara itu, Pangdam XVII/Trikora Amir Sembiring dengan jelas menggariskan
   bahwa naik bendera adalah tindakan melanggar hukum. Aspirasi masyarakat
   hendaknya disalurkan dalam wadah yang tepat yakni DPRD Irja.
 Pada hari yang sama, Yorrys Raweyai mengaku bahwa Deklarasi 12 November
   1999 sudah dikirimkan sendiri ke Belanda. Dia juga menyatakan siap jika dipanggil
   Pangab untuk mempertanggungjawabkan Deklarasi 12 November 1999 di Sentani.

25 November
 Kasad Jend. Subagyo HS menegaskan bahwa TNI berkomitmen untuk menjaga
   keutuhan bangsa dan seluruh wilayah Indonesia untuk tetap berada dalam NKRI.
 Saul J. Bomay menyatakan akan menyiapkan 2000 orang Satgas Papua yang akan
   mengamankan pelaksanaan pengibaran bendera sehingga setiap orang merasa
   aman. Ia juga menyatakan, ―Kalau ada yang turunkan merah putih, berhadapan
   dengan dia‖.
 Mantan tokoh OPM, Yap Marey, di Nabire menyatakan bahwa izin pengibaran
   bendera dari Kapolda harus tertulis dan tidak bisa lisan lewat pernyataan-
   pernyataan saja.

26 November
 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Irja Koos Urbinas, SE menegaskan supaya
   masyarakat Papua belajar dari masa lalu. ―Selama ini, bila bendera Bintang Kejora
   dikibarkan, apa hasilnya? Ada tanggapan dari luar negeri? Seperti dari negara
   adikuasa Amerika Serikat dalam hal ini Bill Clinton? Kalau tanggapan luar negeri
   dari Weror sama saja dari Theys H. Eluay di Sentani saja. Jangan mau mati
   konyol‖.
 Di Wamena, Niko Hubi menegaskan bahwa pernyataannya untuk tidak mendukung
   pengibaran bendera datang dari hati nurani dan bukan karena rekayasa pihak luar.
   Hal senada dikatakan oleh tokoh masyarakat Fak-Fak, Pdt. J. Kabes yang
   mengatakan keinginan untuk tetap berada dalam NKRI.



                                                                                  39
27 November
Perundingan soal naik bendera di Mapolda diadakan antara Muspida dengan tokoh-
tokoh Papua. Hadir di situ: Kapolda, Pangdam, Theys H. Eluay, Willy Mandowen, Don
Flassy. Tidak ada titik temu dalam pertemuan ini karena masing-masing pihak
mempertahankan pendirian. Kelompok Pemimpin Papua berkeras menaikkan bendera
di tiga tempat di Jayapura; kelompok Muspida: melarang dan akan menindak tegas
secara hukum.

29 November
 Budi Baldus Waromi, anggota MPR dari Irja, menyatakan bahwa pengibaran
   bendera Bintang Kejora adalah tindakan melanggar hukum sehingga tidak usah
   dilakukan kecuali mereka bersedia bertanggung jawab sebagai konsekuensi
   pelanggaran hukum tersebut.
 Di Jakarta, sekitar 200 mahasiswa Papua menggelar aksi demo ke gedung DPR
   dan menuntut [1] pemerintah RI segera mengakui kemerdekaan Papua Barat dan
   [2] segera mengusut tuntas pelaku pelanggaran HAM di Papua Barat.
 Dilakukan serah terima Pangdam XVII Trikora dari Mayjend. Amir Sembiring kepada
   Brigjend. Albert Inkiriwang di Makodam.

30 November
 Kapolda S. Y. Wenas menyatakan bahwa polri menyiagakan 2/3 pasukannya untuk
   mengamankan kegiatan masyarakat dengan pengibaran bendera 1 Desember
   1999. Sekitar jam 14.00 disebarkan pelarangan gubernur soal naik bendera.
   Selebaran ini disebarkan lewat helikopter yang berputar di sekitar Jayapura Raya.
 Di Merauke, DPRD menyetujui pengibaran bendera Bintang Kejora. Sementara
   DPRD Sorong dan masyarakat menyepakati bahwa tgl. 1 Desember akan diisi
   dengan doa bersama. Kesepakatan ini diragukan oleh Maximus Air mengaku
   pesimis dengan kesepakatan itu.


DESEMBER 1999

1 Desember
Di berbagai tempat di tanah Papua dikibarkan bendera bintang Kejora, kecuali Biak.
 Di Jayapura kegiatan dipusatkan di taman Imbi dan berjalan damai di bawah
    pimpinan Theys H. Eluay yang memberikan sambutannya. Pk. 04.30 WIT bendera
    Bintang Kejora mulai berkibar setelah lebih dulu bendera Merah Putih dinaikkan.
    Dalam kegiatan ini Theys H. Eluay mengeluarkan tujuh butir tuntutan yang
    diserukan kepada pemerintah RI, DPRD, masyarakat.
 Di Sentani kegiatan diadakan di lapangan sepakbola Sentani. Upacara dimulai pk.
    6.30 WIT dan dipimpin oleh Dominggus Yafifi dan Inspektur Upacara: Sefnat Ohee.
    Bendera Merah Putih dikibarkan lebih dulu dan kemudian menyusul bendera
    bintang Kejora sekitar pk. 7.15 WIT.
 Di Merauke pengibaran dilaksanakan di lapangan Pemda Merauke berjalan dengan
    damai pk. 09.00 WIT



                                                                                  40
   Di Sorong pengibaran bendera tetap dilaksanakan pk. 10.35 WIT meski hari
    sebelumnya telah disepakati bahwa tidak akan ada naik bendera. Kegiatan inipun
    berjalan aman.
   Di Wamena pengibaran bendera dilaksanakan di Bokondini pk. 07.20 WIT karena
    Bupati David Hubi tidak mengizinkan pengibaran bendera dilaksanakan di Wamena.
    Penurunan bendera dilakukan pk. 15.45 WIT setelah ada tindakan persuasif dari
    Kapolres Jayawijaya: Ajun Komisaris Besar Pol. Daniel Suripatty, bersama tokoh
    masyarakat, anggota tim 100, tokoh agama. Di Wamena, massa melakukan ibadah
    bersama dan tidak mengibarkan bendera.
   Di Fakfak kegiatan dilaksanakan pk. 05.00 setelah sebelumnya terjadi perundingan
    alot dengan DPRD II Fak-Fak. Pengibaran bendera Bintang Kejora (tanpa Merah
    Putih) dipimpin oleh Conradus Constantinus Bauw. Bendera diturunkan pk 17.00
    WIT hari yang sama.
   Di Serui bendera dikibarkan pk. 09.15 WIT di lapangan Trikora Serui dan dipimpin
    oleh Ketua LMA Yapen Waropen : MY Tanawani. Bendera diturunkan pada sore
    hari yang sama sekitar pk. 17.30 WIT.
   Di Nabire bendera dikibarkan pk. 10.40 WIT di atas tiang sepanjang 38 meter (tiga
    meter ditanam ke tanah) dipimpin oleh Ketua LMA Nabire Menase Sayori.
    Pengibaran ini diikuti pidato politik yang isinya: [1] menolak hasil pepera 1969
    karena tidak sesuai dengan azas demokrasi dan melanggar HAM rakyat Papua, [2]
    meminta pemerintah meninjau status propinsi Irja dalam NKRI serta mengadili
    Soeharto dan oknum-oknum Jenderal yang terlibat secara langsung dengan Daerah
    Operasi Militer di Tanah Papua Barat, [3] pemerintah mengakui kedaulatan bangsa
    Papua Barat yang telah dideklarasikan 1 Desember 1961 serta segera
    menyelesaikan semua pelanggaran HAM.
   Di Manokwari pengibaran bendera dilaksanakan di lapangan Doreri dan dipimpin
    oleh Abraham Ramar. Bendera berkibar mulai pk. 09.00 dan diturunkan pada pk.
    17.30 WIT. Dandim 1703 Manokwari Letkol. Adjie Sudarmadji menyatakan bahwa
    sebenarnya hal itu tidak boleh.
   Di Puncak Jaya, pengibaran bendera dipimpin oleh Anton Tabuni (anggota tim 100)
    dan dikibarkan mulai 1 Desember 1999 sampai 5 Desember 1999. Penurunan
    bendera diikuti pesta adat.

2 Desember
 Di Timika polisi menurunkan bendera Bintang Kejora secara paksa dan (menurut
   laporan awal) mengakibatkan sekitar 38 orang terluka, tiga di antaranya luka berat.
   Kejadian ini dapat sorotan tajam dari kalangan pejuang HAM. Komnas HAM
   meminta aparat untuk membebaskan Pdt Isaac dan Mama Josepha, agar mereka
   bisa membantu menenangkan massa.
 Sementara itu di Nabire, bendera Bintang Kejora tetap berkibar dan dijaga oleh
   Satgas Papua.
 Ketua DPRD Sorong, Robert M. Nauw, menyatakan siap diselidiki oleh polisi dalam
   kaitan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora. Dia hadir di dalam kegiatan itu
   untuk menjaga keamanan kota dengan upaya pendekatan persuasif.

3 Desember


                                                                                    41
   Ibu Abilah Murib meninggal dunia akibat pukulan popor senjata aparat dalam
    insiden penurunan bendera Bintang Kejora secara paksa di halaman Gereja Tiga
    Raja Timika.
   Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Pembela Kedaulatan Bangsa
    mendatangi DPR RI dan mendesak TNI/POLRI tetap mengibarkan Bendera Merah
    Putih di Aceh, Irja dan Maluku.
   Menurut Ketua DPRD Irja TN Kaiway, SH, DPRD tidak punya kompetensi bahas
    ―Merdeka‖. Pendapatnya, ―Kita harus melihat aspirasi ―M‖ ini sebagai aspirasi
    masyarakat, akan tetapi kita juga harus menyadari bahwa masalah merdeka ini
    adalah masalah bangsa Indonesia. Jadi untuk di DPRD ini kami tidak mempunyai
    kompetensi dan kewenangan sama sekali untuk membahasnya. Ini adalah porsi
    pemerintah pusat‖.
    Ketua DPRD Sorong Robby M. Nauw menyatakan dirinya siap diperiksa aparat bila
    disebut berada dibalik aksi pengibaran bendera Bintang Kejora 1 Desember 1999 di
    Sorong.

4 Desember
 Kapolda Irja S.Y. Wenas mengatakan bahwa polisi akan memeriksa 7 orang yang
   diduga terlibat dalam aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Taman Imbi
   (Jayapura). Dia juga menyatakan bahwa korban yang meninggal di Timika bukan
   disebabkan karena penyerbuan tetapi sebenarnya sudah meninggal sebelum 1
   Desember dan sedang disemayamkan di halaman Gereja Tiga Raja. Sementara itu,
   Kapendam Mayor Inf. R. Siregar menegaskan bahwa TNI tidak terlibat langsung
   atas insiden 2 Desember di Timika itu.
 Di Timika, 30-40 orang Satgas Papua memeriksa dan mencegah setiap orang
   Papua yang hendak berangkat dari Bandara Timika.

5 Desember
 Di Jakarta KNPI mengeluarkan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua DPD
   KNPI Sultra, Endang Abbas, berisikan penegasan bahwa KNPI tidak rela bila salah
   satu daerah lepas dari NKRI. Permasalahan Aceh dan Irian Jaya berpotensi
   menyebabkan disintegrasi bangsa dan harus diatasi oleh segenap kekuatan bangsa
   untuk tetap bersatu. KNPI juga menolak tuntutan negara federal sebab KNPI
   mendukung otonomi daerah seluas-luasnya tetap dalam bingkai NKRI.
 Kapuspen TNI, Mayjend. Sudrajat menyatakan sikapnya bahwa keinginan untuk
   memisahkan diri dari Negera Kesatuan Republik Indonesia adalah kegiatan
   separatis seperti halnya Aceh dan Irian Jaya.
 Ketua LMA Yapen Waropen, Marthin Yusuf Tanawani mendatangi DPRD Yapen
   Waropen untuk menyatakan aspirasi kemerdekaan Papua.
 Sementara itu Ketua FORERI Biak Decky Iwanggin menyatakan akan meneruskan
   pernyataan sikap masyarakat Biak yang disampaikan pada tanggal 1 Desember
   kepada pemerintah melalui Gubernur Irja. Pernyataan sikap diantaranya :
   mendesak pemerintah untuk melakukan dialog tahap kedua dengan rakyat Papua,
   mendesak pemerintah untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM di Irja terutama
   dalam kasus Biak 6 Juli 1998, mengharapkan pemerintah atau pemimpin tertentu
   untuk tidak menjadikan isu putra daerah sebagai komoditi politik.


                                                                                  42
   Polres Jayapura memanggil dan memeriksa 7 orang yang diduga terlibat dalam
    pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 Desember di Jayapura termasuk
    Theys Hiyo Eluay.

6 Desember
 Kapolres Jayapura Letkol. Pol. Drs. Daud Sihombing, SH mengancam akan
   menjemput paksa 8 tokoh Papua yang dianggap bertanggung jawab dalam
   pengibaran bendera Bintang Kejora 1 Desember 1999, apabila tidak memenuhi
   panggilan polisi.
 DPRD Tk. I Irja membentuk Pansus untuk membahas 7 tuntutan yang dikemukakan
   masyarakat saat pengibaran bendera Bintang Kejora 1 Desember, yang selanjutnya
   akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
 Berkas dugaan kasus makar Theys H. Eluay c.s dalam kegiatan pengibaran
   bendera Bintang Kejora Juli 1998 di Jayapura, diserahkan ke kejaksaan.
 Mahasiswa asal Jayawijaya, Timika dan Pegunungan Tengah berdemonstrasi ke
   Mapolda Irja di Jayapura, mempertanyakan tindakan aparat kepolisian yang
   menurunkan bendera Bintang Kejora secara paksa di Timika sehingga
   menimbulkan korban jiwa.

8 Desember
 Theys H. Eluay menyatakan dirinya sangat siap untuk diperiksa polisi sehubungan
   dengan penaikan bendera Bintang Kejora 1 Desember , namun belum menerima
   surat panggilan dari Polres. Dia menyatakan kekagetannya saat pagi hari tanggal 6
   Desember rumahnya sudah dikepung oleh aparat keamanan dari Brimob.
 Theys H. Eluay mengeluarkan surat berhubungan dengan kasus Nabire: No.
   03/PNB-PBD/1999 yang berisikan :
   1. Memang betul ada satu deklarasi tanggal 12 November 1999 yang isinya
      pengibaran bendera Bintang Pagi mulai 1 Desember 1999-1 Mei 2000 dengan
      atau tambahan penjelasan: yaitu untuk melakukan pengibaran bendera Papua
      ―Bintang Pagi‖ pada 1 Desember 1999 didahului dengan meminta izin kepada
      pemerintah bukan menaikkan bendera Papua atas kemauan rakyat. Sebab kita
      masih dalam negara Indonesia.
   2. Hasil pertemuan dengan Kapolda dan Pangdam XVII/ Trikora menghasilkan
      keputusan bahwa bendera Bintang Pagi diperbolehkan dikibarkan pagi jam
      06.00 WIT dan jam 18.00 WIT sore diturunkan didahului dengan ibadah subuh
      dan ibadah sore hari.
   3. Pimpinan Bangsa Papua Theys H. Eluay dengan tegas dan terbuka menyatakan
      akan memberitahukan kepada pemerintah dalam hal ini Kapolda dan Pangdam
      bahwa semua akibat pelanggaran hukum yang berlaku semuanya akan
      dipertanggung jawabkan.
   4. LMA Nabire Bapak Mantri Sayori harus menerima dan menyadari secara sopan
      santun dengan hati damai dan cinta kasih sehingga Bendera Papua Barat
      Bintang Pagi yang masih berkibar supaya diturunkan sehingga rakyat jangan
      menjadi korban.
 Seorang pejuang HAM, Mama Josepha Alomang, yang dihadiahi piagam
   penghargaan tahunan ―Yap Thiam Hien human rights award‖, menolak untuk


                                                                                  43
   menghadiri acara penyerahan piagam tersebut di Jakarta, demi memprotes
   kurangnya perhatian serius dari pihak Pemerintah mengenai kesusahan di Irian
   Jaya.

9 Desember
Di Sarmi tiga warga masyarakat dilaporkan hilang: Oktovianus Imaron, Erol Yomaki, Eril
Suwarjono. Kabarnya disandera GPK/ OPM sejak 10 November 1999.

10 Desember
Els-HAM meluncurkan laporan investigasinya mengenai peristiwa di Timika pada
tanggal 2 Desember 1999.

11 Desember
 Tim 7 berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan MPR, DPR guna menyampaikan
   aspirasi ‗merdeka‘. Tim ini terdiri dari: Herman Awom (ketua), Agus Alua (wakil
   intelektual), Thaha Alhamid (wakil solidaritas muslim Papua), Martinus Werimon
   (wakil mahasiswa), John Awi (pemuda), Saul Bomay (mantan Tapol/Napol), Beatrix
   Koibur (perempuan). Tim ini akan ditambah dengan 4 orang dari Jakarta: Yorris
   Raweyai, Hengki Mansawan, Andy Manobi, dan Demianus Wanimbo. Menyusul:
   Willy Mandowen dan Tom Beanal.
 Anggota DPRD Irja Komisi A, Drs. Anton Kelanangame, menyatakan bahwa dengan
   pengembalian nama Irian Jaya ke Papua Barat yang disetujui oleh DPR, maka wakil
   rakyat sekarang cukup mendengarkan tuntutan yang disampaikan.

12 Desember
 Di Wamena diadakan pemeriksaan oleh Kapolres Jayawijaya Letkol Pol. D.
   Suripatty terhadap 9 orang pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora 1 Desember
   1999. Di Sorong Polisi memeriksa Koordinator mahasiswa Papua Barat Sorong:
   Maximus Air selaku penanggung jawab di lapangan.
 Ketua DPRD Sorong: Robby M. Nauw siap meletakkan jabatannya jika terbukti
   terlibat dalam peristiwa pengibaran bendera Papua di Sorong.

13 Desember
Sewaktu mengadakan kunjungan di Biak Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri
mengatakan, ―Tanpa Irian, Indonesia tidak komplet, tidak menjadi satu wilayah,
Indonesia tidak utuh. Dan Irian merupakan bagian dari Indonesia‖. Wapres mengajak
masyarakat Irian Jaya untuk mencoba menangani seluruh persoalan dengan segala
kerendahan dan kelembutan hati dan tidak mempergunakan emosi.

15 Desember
Pangdam XVII/Trikora, Brigjend. Albert Inkiriwang menyatakan bahwa pengibaran
bendera belum mengarah kepada disintegrasi bangsa tetapi telah melanggar hukum.
Irpolda Irja, Kol. Suwondo, menyatakan bahwa pengibaran bendera Papua diizinkan
oleh Polda karena alasan toleransi.

16 Desember


                                                                                    44
A delegation of community leaders and provincial council members from Irian Jaya
headed by TN. Kaiway met with the House of Representatives to deliver seven
demands, culminating in independence for Indonesia's eastern most province. The
seven demands presented were:
1. An international dialog as a follow-up to the national dialog between the Irian
   representatives and former president B.J. Habibie at the State Palace in February.
2. The release of all Irianese political prisoners.
3. The Irian Jaya provincial and regency councils be allowed to hold a general session
   to channel the Irian people's demand for West Papuan independence.
4. The withdrawal of all military and police personnel from the territory.
5. A thorough investigation into human rights violations from 1961 through to 1999 in
   the territory.
6. The recognition of a West Papuan state with Port Numbay (Jayapura) as its capital.
7. The hoisting of United Nations, Indonesian and West Papuan flags as of May 2000
   in the territory until a comprehensive solution to the problem is found.

17 Desember
Hans Yoweni, aktivis Organisasi Papua Merdeka, menolak tuduhan bahwa OPM
menyandera tiga orang dari VIM (Kompleks Melati). ―Itu tudingan palsu yang
mencemarkan nama serta derajat Bangsa Papua Barat secara umum dan organisasi
Tentara Pembebasan Nasional (TPN)‖.

19 Desember
 Kapolres Jayawijaya mengumumkan tersangka kasus pengibaran bendera Bintang
  Kejora tanggal 1 Desember di Bokondini, Jayawijaya bertambah satu dan seluruhnya
  menjadi 10 orang. Pasal yang dituduhkan, pasal 106-110 KUHP jo. Pasal 155 KUHP
  tentang makar/usaha memisahkan diri dari NKRI dan kejahatan terhadap keamanan
  umum.
 Ketua PWI Irja Usman Fakaubun menyesalkan tindakan pengusiran wartawan oleh
  Dandim 1709/ Yapen Waropen, dan berniat melaporkan tindakan tersebut kepada
  Pangdam XVII/ Trikora.
 Wakil Ketua IV LMA Irian Jaya Wihelmus Masnandifu mengharapkan pemerintah
  Indonesia segera membebaskan tapol dan napol Papua tanpa syarat. ―Mereka yang
  dituduh makar karena mengibarkan bendera saya nilai kurang tepat. Apa yang
  dilakukan rakyat Papua selama ini merupakan dampak perlakukan yang dibuat
  pemerintah Indonesia sendiri. Jadi kalau sekarang kami minta memisahkan diri, tidak
  lain ingin menuntut hak kami yang telah dirampas‖.
 Komite Independent Papua yang dipimpin Don AL Flassy, menggelar aksi
  pengumpulan dana dengan nama Aksi Seribuan yang bertujuan mendukung
  perjuangan bangsa Papua. Warga masyarakat baik Papua maupun pendatang yang
  bersimpati diimbau untuk menyumbangkan Rp 1.000,- /minggu kedalam tabungan
  Tunjang Incom di Bank Mandiri Jayapura.

20 Desember
Dandim 1709/ Yapen Waropen Letkol Inf. Niko Obadja Woru meminta maaf kepada
para wartawan yang pernah diusir saat meliput kegiatan di Gedung Silas Papare.


                                                                                    45
21 Desember
Menteri PAN Numberi mengajak seluruh masyarakat di Irian Jaya untuk membangun
jalur komunikasi demokrasi dengan tujuan meredam aspirasi ―M‖, dan tidak perlu alergi
atau takut terhadap kata tersebut. Menurutnya semua pemimpin baik dari daerah
hingga pusat, termasuk Presiden tidak akan mengabulkan permintaan ―M‖ masyarakat
Irja.

22 Desember
Kodam XVII/ Trikora menyatakan keluar dari urusan politik praktis. Menurut Kapendam
Mayor Inf. R Siregar, keputusan ini diambil karena TNI tak ingin lagi terlibat dalam
urusan di luar tugasnya.

23 Desember
 Theys H. Eluay resmi jadi tersangka kasus 1 Desember 1999 dan dijerat pasal
   makar.
 Ketua DPRD Irja TN Kaiway, SH mengusulkan perlu adanya kesamaan pendapat
   jika aspirasi ―M‖ akan didialogkan di tingkat nasional maupun internasional, seperti
   permintaan Dewan Presidium yang juga disetujui Presiden Abdurrahman Wahid.

26 Desember
 Satgas Papua di Nabire merampas dua pucuk senjata dan dua buah mesin
  pembuat senjata serta menahan dua orang warga yang diduga sebagai otak
  pembuatnya. Menurut ketuanya Willem Wanimarba, senjata tersebut dirakit oleh
  warga transmigrasi di Desa Bumiwonorejo, KPR pensiunan POLRI dan TNI di
  Nabire.
 Tadeus Yogi yang menyebut dirinya pejuang OPM di Paniai, diundang pemerintah
  untuk berdialog dengan presiden Gus Dur di Jayapura. Menurut seorang petugas
  dari Kodam XVII/Trikora yang mengantar langsung undangan tersebut ke markas
  gerilyanya dengan menggunakan helikopter, dan diterima langsung oleh Tadeus
  didampingi anak buah.

27 Desember
Mama Yosefa Alomang dan Pdt. Isak Onawame dijadikan tersangka pengibaran
bendera Bintang Kejora di Gereja Tiga Raja Timika, dan dituduh melanggar pasal 106
jo. 154 jo. 155 KUHP tentang Makar dan kejahatan terhadap ketertiban umum.

28 Desember
Presiden Abdurrahman Wahid memberikan Abolisi kepada 31 orang Tapol dan
Amnesti kepada 33 orang Napol Papua, baik yang berada di Papua maupun diluar
Papua seperti Rutan Kalisosok Surabaya, melalui Kepres No. 174/1999 tentang
pemberian Abolisi dan Amnesti kepada Tapol/Napol di Indonesia.

29 Desember
Tujuh orang warga Kampung Sungai, Gewerpe Kabupaten Fak-Fak dijadikan tersangka
dalam kasus pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 Desember 1999, dengan



                                                                                    46
tuduhan melanggar pasal 154 dan 155 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban
umum.

30 Desember
 Pemimpin gereja-gereja di Jayapura memberikan imbauan sehubungan dengan
   kedatangan Presiden Gus Dur ke Irja, bahwa masyarakat perlu memanfaatkan
   moment ini secara baik untuk menyampaikan aspirasinya dari hati ke hati kepada
   Presiden.
 Beberapa tokoh pengibar bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember 1999
   di Manokwari dipanggil untuk diperiksa oleh Mapolres Manokwari.
 Penasehat Meneg. HAM untuk Irja dan anggota Pokja hubungan Sipil-Militer
   Lemhanas Karel Phil Erari berpendapat bahwa ―Pemberontakan, tuntutan keadilan
   hingga tuntutan kemerdekaan di sejumlah wilayah termasuk Irja, disebabkan
   sentralisasi kekuasaan dalam negara kesatuan telah merelatifkan harga diri wilayah
   di pinggiran Republik ini‖.

31 Desember
Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Papua dengan menyatakan permintaan
maaf atas pelanggaran HAM selama ini dan menyetujui penggantian nama Irja menjadi
Papua. Presiden dengan tegas menolak permintaan ―Merdeka‖ tetapi membuka
kesempatan seluas mungkin untuk berdialog.




                                                                                  47
                             B A G I A N II

      PERKEMBANGAN GERAKAN ASPIRASI
                M(ERDEKA)
            SELAMA TAHUN 1999
[1] LATARBELAKANG UMUM

        1.1.    Sikap dasar Bangsa Papua


P
        ertama-tama perlu dicatat bahwa Bangsa Papua memiliki satu sikap yang sangat
        mendasar, ialah: keinginan untuk ―mengatur diri‖. Sepanjang sejarah
        eksistensinya Bangsa Papua telah membuktikan bahwa bisa mengatur diri
        hingga dapat melestarikan keberadaannya selama berabad-abad; sikap dasar itu
juga ditunjukkan oleh Bangsa Papua berhadapan dengan siapa saja atau instansi
mana saja yang memberikan kesan mau mengurangi peluang baginya untuk mengatur
diri. Sikap itu diperlihatkan dalam pertemuan dengan pemerintah Belanda, misionaris-
misionaris, pedagang-pedagang, dan para pendatang pada umumnya. Maka tidak
mengherankan bahwa instansi yang ingin ‗menguasai‘ Bangsa Papua lazimnya lari
pada penggunaan kekerasan. Mengingat sikap dasar tadi, tidak mengherankan pula
bahwa tanggal 1 Desember 1961 tercetak dengan tinta emas dalam sejarah Bangsa
Papua karena pada saat itu pemerintah Belanda sudah memberikan perspektif yang
sangat cocok dengan sikap dasar tadi, yakni memulai ―proses pemerdekaan‖.
Hilangnya perspektif itu dalam suatu percaturan politik internasional dalam tahun
enampuluhan akhirnya meninggalkan bekas-bekas luka yang sangat mendalam.

      1.2.     Tiga unsur faktual
Sambil mengingat sikap dasar sebagaimana dirumuskan di atas, perhatian khusus
perlu diberikan kepada tiga unsur faktual yang turut melatarbelakangi persoalan di
Papua dewasa ini:
   1.2.1.     Suatu kompleks pengalaman selama puluhan tahun terakhir ini yang
      lazimnya disebut ―Memoria Passionis‖ yang kolektif, atau ―ingatan penderitaan
      sebangsa‖. Pengalaman-pengalaman penderitaan bersumber pada:
           kebijaksanaan pembangunan yang diterapkan Pemerintah Indonesia
              selama 38 tahun terakhir ini.
           terjadinya puluhan pelanggaran HAM di wilayah Papua selama Papua
              diintegrasikan kedalam Republik Indonesia.
           kehadiran serta tingkahlaku ABRI di wilayah ini yang lazimnya ditandai
              dengan suatu sikap arogan dan main kuasa sewenang-wenang.
   1.2.2.     Kejadian-kejadian selama sejarah Bangsa Papua seperti:
          a. Program pemerdekaan yang diprakarsai oleh Pemerintah Belanda pada
              tanggal 1 Desember 1961, dengan [1] mengangkat wakil-wakil
              masyarakat setempat menjadi 50% dari jumlah anggota Nieuw Guinea


                                                                                  48
                Raad (DPR), [2] mengibarkan bendera Bintang Kejora berdampingan
                dengan bendera Belanda, dan [3] mensosialisasikan lagu kebangsaan
                ―Hai Tanahku Papua‖.
             b. Penetapan ―New York Agreement‖ (NYA) pada tahun 1962, yang
                dijadikan dasar peralihan Nederlands Nieuw Guinea dari kekuasaan
                pemerintah Belanda kepada kekuasaan pemerintah Indonesia.
                Kesepakatan dasar ini ditetapkan tanpa mengikut sertakan Bangsa
                Papua sendiri didalam perundingan.
             c. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969, yang
                dilaksanakan secara tidak benar karena disertai intimidasi, paksaan,
                penganiayaan, dan dengan menafsirkan secara sepihak isi persyaratan
                pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam NYA hingga dinilai cacat
                hukum oleh masyarakat Papua.
      1.2.3. Protes masyarakat selama ini yang tidak pernah didengar atau ditanggapi
             dengan serius oleh pihak yang berkuasa sehingga
             a. Bangsa Papua tidak pernah merasa diri diakui martabat serta jati dirinya
                sebagai manusia sejati.
             b. Bangsa Papua tidak pernah merasa diri diakui dan dilindungi sebagai
                warga negara Indonesia sepenuhnya dengan segala hak serta
                kewajibannya sebagai warga negara, seperti digariskan dalam alinea ke-4
                pembukaan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) yang berbunyi
                “…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara
                Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
                tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
                mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
                dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
                sosial…”

       1.3. Diam karena tak berdaya
Penderitaan sebagaimana dirangkumkan diatas ini akhirnya menghasilkan suatu
masyarakat yang sangat kecewa, yang diam, yang takut, yang merasa dikucilkan, yang
di-obyek/proyek-kan dan yang menyimpan kemarahannya selama sekian banyak
tahun. Sudah tentu bahwa suatu ketika ―ingatan penderitaan kolektif‖ ini akan
terungkap dan akan menjadi sumber ‗kekuatan perjuangan‘ asal diberi kesempatan.

[2]      PERISTIWA-PERISTIWA KUNCI 19992

Sudah tentu bahwa Gerakan Aspirasi Merdeka (GERASEM) merupakan salah satu
perkembangan yang paling menonjol di Tanah Papua selama tahun 1999. Sejumlah
peristiwa boleh dinilai sebagai ―peristiwa-peritiwa kunci‖ dalam perkembangan ini, sbb.:
        Pertemuan Tim 100 dengan Presiden Habibie (26/2) di Jakarta.
        Penyelenggaraan spontan Posko-Posko di seluruh wilayah Tanah Papua
           seusai pertemuan dengan Presiden Habibie.

2 Pada bagian ini kami hanya mencatat beberapa peristiwa kunci sehingga jumlahnya sangat terbatas;
sedangkan suatu daftar kronologis yang lebih lengkap dapat dibaca pada Bagian I.



                                                                                                     49
          Kurangnya partisipasi masyarakat Papua dalam pelaksanaan Pemilu (7/6).
          Pengibaran bendera Papua di Nimboran (1/7) dan di Sorong (5/7 ).
          Pengibaran bendera di Biak dan Sorong (9/9)
          Pengumuman hasil renungan oleh Tim 100 (10/9).
          Penolakan masal rencana pemekaran Wilayah Tanah Papua mulai pada
           tanggal 12 Oktober 1999 ke atas.
          Pengibaran bendera Bintang Kejora di halaman gereja di Timika, mulai
           tanggal 10 November.
          Pengumuman rencana pengibaran bendera di seluruh wilayah Papua serta
           pengukuhan kepemimpinan Theys H. Eluay sewaktu pertemuan akbar di
           Sentani (12/11).
          Pengibaran bendera Papua di seluruh wilayah Tanah Papua (1/12).
          Penyerahan tuntutan-tuntutan kepada DPRD Tanah Papua (2/12).
          Kunjungan Presiden Abdurrachman Wahid (31/12) menjadi saat awal
           perubahan nama ―Irian Jaya‖ menjadi ―Papua‖ dan rencana Kongres Papua
           2000 diumumkan.

[3] URAIAN SINGKAT

3.1.   PELUANG BARU

        3.1.1. era reformasi
Dengan jatuhnya rezim Presiden Suharto (20 Mei 1998), terbuka peluang-peluang bagi
masyarakat Papua untuk mulai mengungkapkan isi hatinya. Dalam hal ini propinsi
Papua mengikuti arus besar yang terdapat di seluruh Republik Indonesia pada saat itu.
Protes yang semula berpusat pada unsur-unsur ketidakpuasan menyangkut
pembangunan di daerah selama puluhan tahun, akhirnya beralih pada suatu protes
yang lebih bernada politik. Perubahan demikian sangat terasa seusai peristiwa
berdarah di Biak (6 Juli 1998). Protes menjadi makin vokal dan menuju perjuangan
politik murni; mula-mula protes disalurkan melalui FORERI (Forum Rekonsiliasi
Masyarakat Irian Jaya) karena saluran-saluran lain seperti DPRD tersumbat dan
melalui Dialog Nasional. Hal ini ditafsirkan oleh pihak Pemerintah sebagai
―ketidakpuasan terhadap pola pembangunan‖ ternyata isinya lain, yakni: niat
membebaskan diri dari segala macam penindasan yang sudah dialami sekian lama;
dengan konsekuensi memisahkan diri dari RI.

      3.1.2. aspirasi terungkap di depan Kepala Negara
Aspirasi M (merdeka) ini akhirnya secara terang-benderang terungkap dalam
pertemuan dengan Presiden RI. Dalam pertemuan ini terungkap: ―Kami sudah cukup
menderita; kami sebenarnya sudah merdeka pada tanggal 1 Desember 1961;
kedaulatan kami dirampas oleh Republik Indonesia; kami sebagai bangsa tidak diakui
dan martabat kami diinjak; segala hal ini terbukti dalam sejumlah besar pelanggaran
hak-hak asazi orang Papua. Segalanya itu menjadi dasar nyata untuk menyatakan
bahwa sekarang sudah cukup, dan kepercayaan masyarakat Papua pada Pemerintah




                                                                                   50
Indonesia sudah tidak ada lagi‖3.

        3.1.3. titik awal suatu gerakan baru
Pernyataan didepan Presiden pastilah mengagetkan banyak orang (termasuk Presiden
sendiri dengan Kabinetnya) sehingga Presiden de facto bungkam seribu bahasa;
sedangkan masyarakat yang merasa diwakili oleh Tim 100 merasa ‗lega‘ karena
akhirnya perasaan mereka terungkap di depan forum dunia (nasional maupun
internasional). Walaupun pihak Pemerintah kehilangan akal dengan menyembunyikan
diri dibelakang suatu ajakan yang kabur (ialah: para anggota Tim 100 diminta untuk
merenungkan kembali isi pernyataannya), pihak masyarakat ternyata tidak mengalami
kesulitan untuk mengerti dan menyambut dengan antusias apa yang dikemukakan oleh
Tim 100. Dengan demikian suatu gerakan massal sudah dilahirkan.

3.2.   TANGGAPAN MASYARAKAT

       3.2.1. reaksi awal
Pemahaman mengenai arti pernyataan Tim 100 pertama-tama terungkap dalam luapan
kegembiraan sewaktu para anggota Tim 100 pulang ke daerah masing-masing. Namun
secara lebih struktural (walau sederhana bentuknya) mulai terungkap dalam
penyelenggaraan Pos-Pos Komando (Posko). Secara spontan Posko-Posko didirikan di
mana saja. Posko menjadi semacam ‗tempat pertemuan/penantian‘ bagi para anggota
masyarakat yang berharap akan kemerdekaan nanti (biasanya dirasa: sudah dekat!).
Pendirian Posko-Posko ini memang sangat berarti karena dengan sendirinya menjadi
semacam ‗ungkapan tindak lanjut konkret dan lokal‘ sekaligus ‗lambang‘ harapan serta
perjuangan bagi siapa saja yang merasa bahwa aspirasi yang begitu lama terpendam
telah terungkap dan pencapaian cita-cita mulai berada dalam jangkauannya. Di Posko
orang bisa berkumpul, bisa berceritera mengenai pengalaman serta harapannya, bisa
bergembira bersama dan bisa memperoleh informasi mengenai perkembangan
selanjutnya. Secara singkat boleh dikatakan bahwa Posko-Posko menjadi ‗tempat
pendaratan‘ bagi pesan yang telah diberikan oleh Tim 100 kepada Presiden Habibie.

        3.2.2. posko-posko ditantang
Peranan Posko ternyata juga dimengerti (biarpun dari segi lain) oleh pihak aparat
keamanan. Hal demikian menjadi jelas sewaktu pada tanggal 17 April 1999 Kapolda
Propinsi Papua mengeluarkan maklumat yang memuat instruksi supaya segala Posko
dibubarkan dalam waktu 48 jam. Ternyata Posko-Posko sebagai tempat sosialisasi
gerakan pembebasan Tanah Papua kurang dikehendaki oleh pihak aparat keamanan
karena dinilai sebagai ‗tempat berpolitik menuju makar‘. Dalam maklumat tersebut
segala kegiatan sosialisasian oleh Tim 100 mengenai isi pertemuan dengan Presiden
Habibie dilarang dengan jelas. Terbitnya maklumat ini memberikan semangat juang
yang baru kepada para elit politik maupun masyarakat sampai di pelosok-pelosok; dan
Kapolda dituntut untuk menarik kembali instruksinya. Walau maklumat itu tidak pernah
ditarik kembali pelaksanaan instruksi juga tidak pernah dijalankan dengan konsekuen,
hanya sana-sini beberapa Posko dibubarkan. Namun ternyata terbitnya maklumat ini

3Suatu rangkuman bebas dari apa yang tertuang dalam ―Pernyataan Politik Bangsa Papua Barat kepada
Pemerintah Republik Indonesia‖, oleh Wakil-Wakil Bangsa Papua Barat, Jakarta, 26 Februari 1999.


                                                                                               51
menjadi alasan cukup bagi para pejuang untuk bangkit kembali dari ―masa istirahat‖
dan mengajak masyarakat untuk tetap tenang, bersikap damai, dan mendoakan
berhasilnya perjuangan.

        3.3.3. suatu gaya tersendiri
Perkembangan GERASEM menunjukkan suatu gaya tersendiri, yang mungkin khas
Papua. Setelah ramai-ramai mengadakan penyambutan para anggota Tim 100 dan
setelah mengadakan sejumlah pertemuan masal untuk sosialisasi isi pertemuan
dengan Habibie, ternyata banyak pejuang atau anggota Tim 100 kembali pada irama
kehidupan biasa. Hanya sejumlah orang terbatas mulai berkeliling dunia dan menjadi
penyambung lidah gerakan baru ini di forum nasional maupun internasional, sedangkan
kebanyakan kembali sibuk dengan hal-hal biasa saja sambil masih menikmati ingatan
manis akan peranannya ‗sebagai wakil masyarakat‘. Sikap ‗diam selanjutnya‘ dari
banyak anggota serta pimpinan Tim 100 sebenarnya membingungkan masyarakat luas
karena mereka mau melihat secara konkret bagaimana langkah berikut, terlebih
hasilnya. Hal demikian masih lebih terungkap menjelang Pemilihan Umum (7 Juni)
mengingat bahwa dalam pernyataan tertanggal 26 Februari 1999 Tim 100 menyatakan
bahwa Pemilihan Umum akan diboikot. Namun demikian, tidak ada petunjuk-petunjuk
lanjut; tambah lagi ada berita bahwa sejumlah anggota Tim 100 justru menjadi ‗tokoh‘
dalam salah satu partai politik yang memperebutkan kursi-kursi dalam Pemilihan Umum
itu sehingga bertambah kebingungan di pihak masyarakat. Pemilihan Umum dijalankan
dengan tenang saja, walau perlu dicatat bahwa partisipasi masyarakat Papua agak
kurang.

       3.2.4. informasi terbatas serta efeknya
Kebingungan tadi sering masih tercampur lagi dengan kurang jelasnya apa yang
sebenarnya secara realistis dapat diharapkan. Pokoknya, pengarahan serta informasi
sangat kurang tersedia bagi masyarakat Papua luas di pelosok-pelosok wilayah Tanah
Papua. Kadang-kadang keadaan masyarakat Papua ibarat keadaan seseorang yang
setelah berjalan lama dan akhirnya sampai di puncak gunung. Setiba disana dia
melihat ke arah kaki gunung dan ternyata tempat tujuannya sudah kelihatan dan
terkesan sudah begitu dekat. Dia senang melihat itu. Namun setelah turun sampai di
kaki gunung ternyata jalan ke tempat tujuan masih panjang dan akan menuntut ‗tambah
keringat‘ lagi. Pada saat itu dia mengalami bahwa secara mental ternyata dia sudah
tidak sanggup lagi untuk menjembatani jarak itu, walau jalannya kelihatan rata dan
kelihatan tidak sulit untuk dilalui. Secara mental tanpa sadar dia ‗sudah disetel‘ waktu
berdiri di puncak gunung, sudah tidak menantikan lagi bahwa masih perlu
memperpanjang perjalanan yang mencapaikan itu. Sisa perjalanan betul menjadi suatu
―jalan sengsara‖ sampai malahan tidak mau menanggapi ajakan orang di pinggir jalan
yang menawarkan seteguk air. Capai setengah mati, jengkel dan kecewa- itulah
perasaannya pada saat itu.

Boleh jadi banyak masyarakat Papua mengalami hal seperti yang digambarkan di atas
selama tahun 1999. Mereka sejak lama memiliki suatu harapan, ialah mencapai tujuan
yang begitu dicita-citakan, yaitu: bebas dari segala penindasan dan martabatnya
sebagai umat manusia diakui. Setelah menyaksikan peristiwa tanggal 26 Februari 1999



                                                                                     52
mereka seakan-akan berada di ‗puncak gunung‘ dan melihat tujuannya sudah dekat.
Namun kurang disadari bahwa informasi yang pada saat itu tersedia masih sangat
terbatas 4 sampai ternyata kemudian mengalami bahwa ‗jalannya masih panjang‘.
Waktu mulai menyadari hal itu, mereka sangat kecewa dan merasa tidak berdaya untuk
masih menempuh jalan yang panjang itu. Cara bicara banyak masyarakat Papua biasa
menunjukkan bahwa mereka diberikan kesan bahwa ―merdeka sudah di ambang pintu‖,
tapi tidak ada yang membantu mereka untuk melihat bahwa proses atau perjalanan
sampai di tujuan masih sangat panjang dan berliku-liku. Penantian mereka sudah
dibentuk dan tidak memungkinkan suatu perubahan lagi. Boleh jadi bahwa dalam hal
ini suatu latarbelakang budaya yang terkait dengan ―pengharapan gaya cargocult‖
sangat memperkuat pembentukan harapan mereka, hingga masih lebih sulit lagi untuk
mengatasi tidak realnya pengharapan mereka. Kenyataan yang sama terungkap dalam
pernyataan, ―Kitorang nanti 1 Desember 1999 kasih naik bendera dan selesai; kitorang
merdeka sudah!‖5.

        3.2.5. hilangnya koordinasi perjuangan
Kebingungan serta kekaburan strategi mengakibatkan bahwa terdapat sejumlah aksi
terisolir yang sebenarnya kurang mendapat dukungan dari kalangan ―elite politik
Papua‖. Pada awal bulan Juli 1999 bendera Papua dikibarkan di dua tempat, ialah
Nimboran dan Sorong, sedangkan dalam pelbagai pernyataan para pemimpin
GERASEM telah mengajak masyarakat untuk tidak menaikkan bendera. Ternyata
‗suara pemimpin‘ tidak selalu mendapat tanggapan yang dikehendaki; apalagi mulai
beredar isu-isu bahwa sejumlah aksi terisolir direkayasa oleh pihak ketiga (lazimnya
disebutkan: provokator). Aksi-aksi terisolir lain terjadi di Manokwari (di mana Satgas
mulai memeriksa para penumpang yang turun dari kapal penumpang antar pulau; tgl.
19 September), di Timika (bendera Papua dikibarkan mulai tanggal 10 November
1999), dan di Nabire (bendera Papua tetap dikibarkan seusai acara peringatan 1
Desember 1999). Masyarakat yang terlibat dalam aksi-aksi yang terisolir ini sering
mengalami bahwa akhirnya mereka tidak memiliki pimpinan lagi sehingga mudah dapat
diperalat oleh siapa saja6.

3.3.   GAYA KEPEMIMPINAN

     3.3.1. Tahap awal
Dalam pelbagai bentuk protes yang berkembang sepanjang tahun 1998 suatu ‗pusat
kepemimpinan‘ belum menjadi kentara. Protes-protes sesekali dimotori oleh kelompok
mahasiswa, sesekali oleh para aktivis atau LSM, sesekali juga oleh kalangan Gereja.

4
  Malahan informasi kadang-kadang sangat mengelirukan, seperti informasi mengenai dukungan oleh
PBB dan sejumlah negara asing. Berdasarkan informasi semacam itu sejumlah isu berkembang dengan
mudah sekali sampai memberikan harapan yang tidak wajar. Bdk.: isi konferensi pers yang dilakukan Els-
HAM pada tanggal 5 Februari 2000. Cenderawasih Pos, 6 Februari 2000.
5
  Suatu ungkapan yang sering terdengar setelah rencana kenaikan bendera pada tanggal 1 Desember
1999 diumumkan.
6 bdk. berita 3 September 1999 dalam kaitan dengan penaikan bendera di Nimboran; dan berita 10

September 1999.




                                                                                                   53
Suatu hubungan komunikasi antara pelbagai unsur tadi memang ada dan berkembang
dan hubungan komunikasi itu mengalami suatu puncak dalam pendirian Forum
Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (FORERI) pada tanggal 27 Juli 1998. Dalam forum ini
unsur adat, unsur gereja, unsur LSM, unsur mahasiswa, unsur kaum perempuan
diwakili. Fungsi utama forum ini dirumuskan sebagai ―tempat pertemuan serta
perundingan/dialog bagi segala aspirasi‖; aspirasi-aspirasi yang berkembang lazimnya
dicatat sebagai aspirasi O (otonomi), F (federasi) dan M (merdeka). Yang dinilai paling
populer (dapat dukungan masyarakat luas) adalah aspirasi M menurut para pendiri
forum ini. Kesulitan yang dialami ialah bahwa aspirasi demikian sebenarnya tidak dapat
disalurkan melalui perwakilan rakyat yang resmi karena lembaga itu dinilai sudah
‗tersumbat‘. Diharapkan supaya forum ini menjadi penyalur aspirasi yang lebih efektif
dan mampu untuk memajukan suatu refleksi atas segala pengalaman serta
penderitaan selama 38 tahun Tanah Papua bergabung dengan Republik Indonesia,
sambil mencari arah perjuangan untuk masa depan. Kepemimpinan dalam hal ini lebih
terletak pada instansi-instansi daripada pada pribadi-pribadi orang tertentu.

       3.3.2. Tahap peralihan 1
Menjelang pelaksanaan Dialog Nasional (yang berpuncak pada pertemuan dengan
Presiden Habibie pada tgl 26 Februari 1999) suatu perubahan mulai terjadi. FORERI
diandalkan sebagai fasilitator Dialog Nasional, namun arah dan isi dialog itu akhirnya
ditentukan oleh sejumlah orang yang tergabung di bawah nama Tim 100, suatu
perwakilan masyarakat Papua yang diketuai Bp. Tom Beanal. Pribadi-pribadi yang
cukup vokal sampai saat itu, seperti Bp. Theys H. Eluay dan Bp. Don Flassy, tidak
menjadi anggota Tim 100 ini mengingat bahwa mereka masih berstatus ‗tahanan kota‘
yang menunggu penyelesaian kasus ‗makar‘ mereka di pengadilan. Mulai saat itu
bukan lagi instansi-instansi yang menentukan arah perjuangan, walau perlu diakui
bahwa wakil-wakil masyarakat diseleksi tanpa terlalu banyak kriteria yang ketat. Lebih
daripada menyuarakan suara masing-masing anggota,            Tim 100 sebagai Tim
mengungkapkan isi hati masyarakat yang luas.

       3.3.3. Tahap peralihan 2
Walaupun Tim 100 tidak dapat disamakan dengan pribadi ketuanya, masyarakat sering
mengharapkan suatu arahan dari pimpinan tim tersebut. De facto selama beberapa
bulan Tim bersama Ketuanya agak diam, sambil membiarkan perkembangan-
perkembangan dan sambil membiarkan bahwa Pemilihan Umum (7 Juni 1999)
dijalankan dalam suasana tenang saja. Dengan demikian menjadi jelas bahwa salah
satu unsur dalam pernyataan pada tgl 26 Februari sebenarnya tidak dinilai sebagai
‗unsur harga mati‘ (sama halnya dengan tuntutan supaya suatu pemerintah transisi
dibentuk sebelum 31 Maret 1999) dan bahwa perjuangan kemerdekaan mau tetap
dijalankan dengan sikap damai.
Setelah didesak oleh beberapa kejadian yang ‗di luar koordinasi‘ di wilayah Papua
(Nimboran, Sorong, Manokwari, Biak), dan setelah dipertanyakan terus-menerus oleh
masyarakat luas, dan setelah timbul kesan bahwa Pemerintah Pusat sebenarnya tidak
terlalu pusing dengan segala aspirasi di Tanah Papua, akhirnya Tim 100 merasa
bahwa saatnya sudah tiba untuk mengangkat suaranya lagi. Karena itu, pada tanggal
10 September 1999 Tim ini mengumumkan hasil renungannya: renungan yang pernah



                                                                                    54
diminta oleh Presiden Habibie. Secara garis besar tuntutan-tuntutan yang telah
terungkap dalam pernyataan Februari terulang kembali dalam pernyataan baru ini.

        3.3.4. Tahap peralihan 3
Pada saat yang sama (10 September) Theys H. Eluay memberitahukan bahwa
sebaiknya peranannya sebagai Pemimpin Rakyat dialihkan kepada orang lain
(FORERI/Tim 100), namun tawarannya tidak mendapat tanggapan yang terlalu positif
dan dengan sendirinya isu ini hilang lagi. Baru setelah Theys H. Eluay mengadakan
suatu pertemuan yang cukup menghebohkan, ialah perayaan HUT-nya pada tanggal
12 November 1999, dan membiarkan dia dinobatkan menjadi Pemimpin Besar Rakyat
Papua dengan melibatkan pula Yorris Raweyai, kepemimpinan seluruh gerakan mulai
didiskusikan dengan lebih nyata.
Pasalnya rencana Theys H. Eluay untuk mengibarkan bendera Papua mulai tanggal 1
Desember 1999 sampai dengan 1 Mei 2000 dinilai cukup sensitif dan dapat menjadi
titik awal suatu kekerasan yang tidak dikehendaki oleh banyak unsur pimpinan lainnya
dalam kalangan masyarakat Papua. Apalagi kenyataan bahwa Theys H. Eluay sebagai
Pemimpin Besar mendukung/mengangkat Yorris Raweyai sebagai pendampingnya
selaku Pemimpin Masyarakat Papua di luar Tanah Papua (lebih-lebih di Jakarta)
menimbulkan suatu diskusi yang cukup panas. Menjelang tanggal 1 Desember 1999
nama seperti Tom Beanal (Ketua Tim 100), Herman Awom (Wk. Ketua Sinode GKI),
Willy Mandowen (FORERI), Thaha Moh. Alhamid, Yusuf Tanawani (Ketua LMA Serui),
Don Flassy, dll. makin mengemuka. Pemimpin-pemimpin inilah yang makin
mengemuka dan melibatkan diri dalam kegiatan lobbying yang intensif sehingga
akhirnya perayaan tanggal 1 Desember 1999 dapat dijalankan tanpa kekerasan.
Ternyata mereka lebih bergaya ―politikus‖ daripada Theys H. Eluay, dan ternyata juga
sudah saatnya gaya kepemimpinan Papua disesuaikan dengan kebutuhan yang baru.

       3.3.5. Tahap pembulatan
Perkembangan ini terus kelihatan selama bulan Desember 1999 sewaktu suatu tim
pemimpin (pada awalnya, 124 orang yang menghadap DPRD tgl. 2 Desember sampai
menjadi 7 orang yang pada tanggal 11 Desember berangkat ke Jakarta untuk bertemu
langsung dengan DPR/MPR-RI) mengadakan kegiatan negosiasi dengan mondar-
mandir ke Jakarta. Kelompok pemimpin itulah yang kemudian mulai mengambil bagian
besar dalam penyelenggaraan pertemuan (termasuk isinya) dengan Presiden baru,
Abdurrachman Wahid, pada tanggal 31 Desember 1999 dan menjadi pelaksana
Musyawarah Besar pada tanggal 26-28 Februari 2000, dimana akhirnya suatu
Presidium (konsorsium pemimpin) dilahirkan. Dengan demikian suatu proses yang
cukup panjang mulai dibulatkan (boleh saja penyempurnaannya masih dapat
diharapkan melalui Kongres Papua 29 Mei – 3 Juni 2000). Dari suatu kepemimpinan
yang agak semu dan lebih terikat pada keterlibatan instansi-instansi menjadi suatu
kepemimpinan yang lebih personal sekaligus ‗dipasang‘ didalam suatu kerangka
demokratis (Presidium serta Dewan Papua)7.


7
 Dalam suatu perkembangan baru segala struktur kepemimpinan perlu menempatkan diri lagi dalam
hubungan dengan Front Nasional Papua (FNP) yang didirikan sebagai ‗sarana aspirasi M‘ pada tanggal
23 Juni 2000. FNP ini dipimpin oleh seorang tokoh sejarah Papua, Bp. Herman Wayoi.


                                                                                                     55
3.4.   MATERI PERJUANGAN

Pernyataan di depan Presiden pada tanggal 26 Februari 1999 dibuka dengan
menyatakan: ―Bahwa permasalahan mendasar yang menimbulkan ketidakstabilan
politik dan keamanan di Papua Barat (Irian Jaya) sejak tahun 1963 sampai sekarang ini
bukanlah semata-mata karena kegagalan pembangunan, melainkan status politik
Papua Barat yang pada tanggal 1 Desember 1961 dinyatakan sebagai sebuah negara
merdeka di antara bangsa-bangsa lain di muka bumi. Pernyataan tersebut menjadi
alternatif terbaik bagi sebuah harapan dan cita-cita masa depan bangsa Papua Barat,
namun telah dianeksasi oleh negara Republik Indonesia‖. 8 Dalam segala macam
keterangan lanjut mengenai inti pernyataan tadi sejumlah unsur terungkap secara lebih
terperinci, yang dijadikan ―dasar perjuangan‖. Sambil mengikuti perkembangan
GERASEM, unsur-unsur dasar tadi dapat digolongkan sebagai berikut.

       3.4.1. Ingatan Penderitaan - Memoria Passionis
Mengunjungi pelosok-pelosok tanah Papua, dengan mudah kita dapat mendengar
kisah-kisah sejarah penderitaan yang keluar dari mulut masyarakat biasa. Ingatan
rakyat dengan tajam dan jernih mencatat rekaman peristiwa-peristiwa ini: ―Di sungai ini
kami punya bapa dibunuh; di lereng gunung itu dulu ada sejumlah kampung yang
dikasih habis sama ABRI; di lapangan itu tete moyang kami dulu dipaksa untuk
membakar koteka karena dianggap primitif; gunung itu dulu kami punya sekarang
orang sudah kasih rusak kami punya mama; dulu kami gampang cari binatang di hutan
tapi sekarang kami tidak boleh masuk karena katanya milik perusahaan yang dilindungi
Undang-undang negara; kami punya anak tidak bisa maju karena guru-guru di sekolah
hampir tidak ada, susah dapat obat karena mahal; dsb. dst.‖ Cerita-cerita ini tidak
pernah dibukukan, tetapi diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nada
dasar segala ungkapannya: ―kami dinilai bukan manusia”. Artinya, ―kami tidak
diperlakukan sebagai manusia tetapi sebagai obyek: obyek kebijakan politik, obyek
operasi militer, obyek pengembangan ekonomi, obyek turisme, dsb. Itulah sudah‖.
Secara lebih sistematis lima pokok dapat ditemukan.

3.4.1.1.     Pertama: pelanggaran HAM. Suasana HAM di Tanah Papua
memprihatinkan. Kenyataan seperti peristiwa PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat)
pada tahun 1969 sungguh dicatat dalam ingatan kolektif bangsa Papua sebagai suatu
bentuk pelanggaran haknya. Kemudian ada banyak peristiwa yang membekas dalam
hati sanubari orang. Jika mau setia pada identitas kultural (tatanan sosial, tatanan
kepemimpinan, tatanan hak-kewajiban) yang diwarisinya sebagai pegangan hidup,
rakyat sering dinilai oleh pihak pemerintah seakan-akan menolak pembangunan.
Rakyat juga sering terjepit antara ikatan kekeluargaan pada masyarakatnya sendiri
yang dicap OPM dan tuntutan pihak pemerintah dan ABRI. Beberapa laporan
menyangkut pelanggaran HAM9 sudah diterbitkan, namun suatu investigasi independen
untuk menyingkapkan semua bukti yang masih ada, belum dilakukan. Banyak
pengalaman yang sangat pahit hidup dalam lubuk hati orang sederhana yang tak

8
  ―Pernyataan Politik Bangsa Papua Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia‖, oleh Wakil-Wakil
Bangsa Papua Barat, Jakarta, 26 Februari 1999, hlm. 1.
9 Lihat Bagian Ketiga buku ini, Kondisi Hak Azasi Masyarakat selama Tahun 1999.




                                                                                                   56
berdaya berhadapan dengan pihak-pihak yang berkuasa. Dengan demikian selama
puluhan tahun, struktur mental bangsa Papua dididik dalam ketakutan.

3.4.1.2.      Kedua: kehilangan identitas. Kebudayaan orang Papua dipersempit
oleh pihak luar menjadi hasil kesenian serta kerajinan tradisional semata-mata.
Kebudayaan tidak dilihat sebagai sebuah filsafat hidup yang lengkap dan berharga
dengan persepsi terhadap dunia dan sejarahnya. Sudah pasti bahwa sikap etnosentris
dari pihak luar tidak membantu bangsa Papua untuk mengembangkan serta
membaharui nilai-nilai budayanya secara dinamis. Aspek-aspek seperti pandangan
terhadap alam yang membuat kelestarian lingkungan hidup terjaga secara tradisional,
egalitarisme yang mendasari relasi antar pihak dan antar pribadi, sistem pertanian yang
adaptif terhadap keadaan alam pegunungan, dsb.- semuanya selayaknya
dikembangkan secara serius. Proses pengembangan identitas budaya memang sangat
penting; penting bukan saja karena menyangkut pengembangan nilai-nilai yang
berharga lagi ‗asli‘, melainkan juga menyangkut usaha untuk mengurangi dampak
negatif dari sejumlah aspek yang tidak membantu, malahan yang menjadi hambatan,
seperti sekat-sekat sukuisme, pengaruh miras, kurangnya penghargaan terhadap
perempuan, dsb.

3.4.1.3.      Ketiga: pergeseran komposisi penduduk. Arus transmigrasi -baik yang
terencana maupun yang spontan- di tanah bangsa Papua de facto telah
mengakibatkan suatu pergeseran komposisi penduduk yang sangat serius. Dilihat dari
segi jumlah penduduk bangsa Papua telah (atau tidak jauh dari) dijadikan kelompok
minoritas di tanahnya sendiri. Disamping itu datangnya banyak transmigran lebih
mendatangkan dampak negatif daripada pengaruh positifnya. Bukan rahasia lagi
bahwa banyak warga trans terlantar karena prasarana jalan, jembatan, jaringan air
minum sehat, fasilitas kesehatan, termasuk fasilitas peribadatan, dsb. tidak tersedia
secara memadai. Banyak trans meninggalkan lahan dan menjadi buruh di pabrik
kelapa sawit atau pabrik pengolahan kayu. Namun soal yang lebih mendasar adalah
semakin terbangunnya kesenjangan antara penduduk asli dengan warga trans -lebih-
lebih dengan mereka yang menetap di kota- yang berakar pada ketidakseimbangan
kemajuan ekonomi, tidak adanya proses integrasi budaya pendatang dengan budaya
asli, perbedaan agama. Kesenjangan-kesenjangan di berbagai segi itu menjadi potensi-
potensi konflik yang rawan; apalagi ditambahkan pada perasaan serta kekecewaan
masyarakat adat terhadap pemerintah yang begitu saja mengambil alih tanah-tanah
adat tanpa mempedulikan rasa keadilan masyarakat. Dengan dalih legalistik dan
ideologis: bahwa tanah dikuasai negara, bahwa pembangunan nasional harus
didahulukan, maka pemerintah menguasai tanah-tanah adat yang dalam sistem
budaya Papua bukanlah sebuah komoditi melainkan warisan budaya bangsa. Inilah
yang menjadi salah satu trauma.

3.4.1.4.    Keempat: pengurasan kekayaan alam. Sumber daya alam Bangsa
Papua dalam jumlah yang sangat berarti dihisap oleh kekuatan pemodal sehingga
keuntungan positif hampir tidak dirasakan oleh orang Papua sebagai tuan rumah.
Perusahaan-perusahaan yang ada di tanah Papua hampir semua bersifat ekstraktif:
kayu gelondongan, kayu lapis, kayu gaharu, perkebunan kelapa sawit, perikanan skala



                                                                                    57
besar, tambang-tambang emas dan tembaga, sehingga tidak menumbuhkan struktur
ekonomi rakyat yang berdaya saing. Sikap kewirausahaan rakyat setempat kurang
dikembangkan, sedangkan sekali lagi mereka kehilangan tanah karena ‗dikonsesikan‘
kepada perusahaan-perusahaan ekstraktif. Kenyataan ini a.l. membuat bahwa
serangkaian ungkapan protes selama tahun 1998/99, pernyataan sikap terhadap
misalnya PT. Freeport, selalu diberikan tempat. PT Freeport menjadi sasaran
kemarahan baik sebagai salah satu pelanggar hak masyarakat pada khususnya,
maupun sebagai lambang pelanggaran hak sebagaimana dijalankan perusahaan-
perusahaan industrial yang beroperasi di Tanah Papua pada umumnya.

3.4.1.5.       Kelima: pola pengembangan SDM. Sumber daya manusia Papua
kurang dikembangkan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Jika seseorang
menyempatkan diri untuk beberapa saat hadir di kampung-kampung pedalaman
Papua, maka dengan mudah akan melihat SD-SD (sebagai pondasi pendidikan) yang
nyaris roboh, satu dua guru harus mengajar di 6 kelas, atau mendengar keluhan guru
yang gajinya terus terlambat beberapa bulan, orangtua yang tidak peduli dengan
pendidikan anak-anaknya, buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan kurikulum
yang ditentukan. Jika di tingkat dasar saja pendidikan tidak beres, bisa dibayangkan di
tahapan berikutnya. Selain pendidikan, layanan kesehatan masyarakat juga sulit
dijangkau oleh rakyat biasa. Dokter atau malahan kehadiran seorang mantri yang
terampil lagi siap melayani adalah sebuah kemewahan di pedalaman.

       3.4.2. Rangkuman muatan perjuangan GERASEM.
Kenyataan-kenyataan seperti disinggung di atas tersusun selama puluhan tahun dan
menggelora sebagai sejarah bangsa Papua. Rangkaian peristiwa itu menjadi bagian
dari ingatan kolektif bangsa Papua. Ingatan itulah yang diwariskan turun-temurun, yang
berarti juga pewarisan trauma-trauma korban. Ingatan itu mengandung energi, tenaga,
kekuatan yang terkumpul hari demi hari. Ingatan ini patut disebutkan ―memoria
passionis‖, ialah ―ingatan penderitaan‖. Seluruh gerakan aspirasi M bertujuan untuk
mengatasi ―ingatan passionis‖ ini yang sedang melumpuhkan kehidupan dewasa ini
dan yang sedang menutup suatu perspektif cerah untuk masa mendatang.
Oleh karena itu GERASEM bertujuan untuk [1] meluruskan sejarah, [2] mencari
keadilan (sosial) serta penegakan hukum sejati, dan [3] mencari pengakuan atas hak-
hak sebagai bangsa yang memiliki suatu identitas sendiri.

Dalam perkembangan selama satu tahun kelihatan bahwa unsur ―pelurusan sejarah‖
makin diangkat hingga menjadi dasar utama perjuangan. Dalam hal itu sangat
ditekankan bahwa [a] kedaulatan sudah diperoleh pada tanggal 1 Desember 1961,
bahwa [b] segala kesepakatan internasional dibuat tanpa ada suara bangsa Papua
sendiri (sehingga New York Agreement tahun 1962 ditolak mentah-mentah), dan
bahwa [c] Pepera pada tahun 1969 cacat hukum. Dengan tekanan khusus pada
pelurusan sejarah terdapat kecenderungan untuk ―menomor-dua-kan‖ persoalan
pelanggaran HAM yang dialami selama ini10.

10
  Perkembangan ini diperlihatkan selama Musyawarah Besar 23-26 Februari 2000 dan lebih tajam
terungkap melalui hasil Kongres Papua II, 29 Mei-4 Juni 2000.


                                                                                               58
                                  B A G I A N III

                KONDISI HAK AZASI MANUSIA
                   SELAMA TAHUN 1999
[1] LATAR BELAKANG



S
     uasana Hak Asasi Manusia (HAM) selama 1999 di Tanah Papua bisa disoroti dari
     berbagai segi mengingat kompleksitas HAM itu sendiri. Karenanya, uraian di
     bawah ini akan membatasi diri pada salah satu segi dari kompleksitas HAM itu,
     yakni hak-hak sipil dan hak-hak politik yang berdimensi struktural. Segi-segi lain
dalam HAM: hak-hak sosial-ekonomis, hak-hak lingkungan dan pembangunan, tidak
akan dibahas dalam buku ini.

Peta suasana HAM di Papua tahun 1999 bisa dianalisis dari para pelaku utama
peristiwa sosio-politik yang berdampak luas. Para pelaku yang dapat dianalisis adalah:
1. Masyarakat akar rumput
2. Organisasi Non-pemerintah : LSM-LSM, Komnas HAM, Gereja-gereja
3. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Satuan Tugas (Satgas) Papua
4. Aparat keamanan: TNI dan Polri
5. Pemerintah Sipil
Peran masyarakat akar rumput dan Organisasi Non-Pemerintah kiranya dapat dilihat
dalam usaha mengangkat kasus-kasus Pelanggaran HAM selama tahun 1999. Para
pelaku lainnya akan dibahas masing-masing dalam uraian di bawah ini.

[2] PERISTIWA-PERISTIWA KUNCI 199911

Setelah memeriksa peristiwa-peristiwa menyangkut HAM yang dilaporkan selama tahun
1999, kami dapat merangkumkannya dengan menyebut sejumlah peristiwa kunci sbb.:

        Pertemuan langsung (Dialog Nasional) antara Presiden RI dan suatu
         perwakilan masyarakat Papua, Tim 100 (26/2)
        Sejumlah partisipan Dialog Nasional diteror sepulang di Jayapura (9/3) dan
         dicekal (28/6)
        Terjadinya sejumlah penembakan/pertikaian termasuk yang berakibat fatal di
         Waena, terhadap Obeth Badii (28/3); di Arso, terhadap 4 karyawan PTP II

11
 Pada bagian ini kami hanya mencatat beberapa peristiwa kunci sehingga jumlahnya sangat terbatas;
sedangkan suatu daftar kronologis yang lebih lengkap dapat dibaca pada Bagian I.



                                                                                                    59
              (5/5); di Manokwari (15/5), di Topo (24/5), di Genyem (7/6), di Jayapura (9/7),
              di Dempta (23/7) dan sekali lagi di Manokwari (24/9).
             Kapolda memerintahkan pembubaran Posko-Posko Papua (17/4)
             Peluncuran sejumlah laporan pelanggaran HAM: mengenai Biak (10/7),
              mengenai Pegunungan Bintang (19/7), mengenai Mapnduma (24/8) dan
              mengenai Timika (10/12).
             Komnas HAM mengumumkan hasil temuannya mengenai pelanggaran HAM
              di Papua sejak diberlakukan status DOM (24/8).
             Pangdam berpendapat bahwa segala laporan pelanggaran HAM –termasuk
              yang dari Komnas HAM- hanya buat-buatan saja, atau menurut Kadispen
              Polda Irja: ‗sekedar ingin mencari masalah‘ (29/8-4/9)
             Uskup Jayapura mengecam sikap Pangdam dan pihak Kapolda terhadap
              laporan-laporan HAM (6/9).
             Kerusuhan di Timika yang berakibat 4 orang meninggal dunia (30/9).
             Bendera Papua yang dikibarkan di halaman Gereja Tiga Raja di Timika
              diturunkan oleh aparat keamanan dengan memakai kekerasan (2/12).


[3] URAIAN SINGKAT

3.1. Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran HAM

Kejadian pelanggaran HAM sebagaimana dilaporkan selama 1999 untuk sebagian
berkaitan dengan peristiwa-peristiwa selama tahun itu, untuk sebagian merupakan
―pelaporan ulang‖. Laporan-laporan yang paling penting—karena bersifat massal dan
struktural—adalah :

           Laporan penembakan terhadap demo damai di Biak 6 Juli 1998. Laporan ini
            disusun ulang oleh Els-HAM Irja dan pada tanggal 10 Juli diluncurkan.
           Laporan penembakan terhadap penduduk sipil akibat Operasi Militer
            Pembebasan Sandera di Mapnduma Mei 1996. Laporan ini disusun ulang
            oleh Els-HAM dan pada tanggal 24 Agustus diserahkan langsung kepada
            pihak Komisi I DPR-RI12 dan Komnas HAM13 dengan dukungan Tiga Gereja
            di Papua.
           Laporan tingkah laku aparat keamanan di Pegunungan Bintang 1999
            merupakan hasil kerja Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP)
            Keuskupan Jayapura. Laporan ini juga diserahkan kepada dua instansi di
            atas dan Pangdam XVII /Trikora pada tanggal 16 Juli.
           Peristiwa penembakan terhadap penduduk sipil di Manokwari November
            1999. Kasus ini sebenarnya tidak pernah diungkap secara jelas oleh pihak
            pemerintah maupun kepolisian. Pihak LSM-LSM dan Gereja-gereja telah
            melayangkan surat tuntutan kepada Gubernur dan Kapolda untuk mengusut
            secara tuntas apa yang terjadi dan menjelaskannya kepada pihak
            masyarakat.
12
     Ketua Komisi I DPR-RI masa itu adalah Ibu Aisyah Amini.
13
     Ketua Komnas HAM masa itu adalah Bpk. Marzuki Darussman.


                                                                                          60
        Laporan awal mengenai penurunan paksa Bendera Bintang Kejora di Timika,
         2 Desember 1999. Laporan awal ini diumumkan pada tanggal 10 Desember.
         Laporan itu dikerjakan oleh Els-HAM dan diumumkan kepada masyarakat
         melalui pers sebagai upaya awal untuk mengangkat kasus kekerasan polisi
         terhadap masyarakat Papua di Timika.

Yang kurang diangkat: peristiwa pembunuhan Obeth Badii di Waena (28/3), peristiwa
pembunuhan di Arso (5/5), peristiwa pembunuhan di Genyem (7/6), peristiwa
pembunuhan di pelabuhan Jayapura (9/7) dan peristiwa orang hilang/pembunuhan di
Sarmi (Nov-Des). Untuk sebagian kasus-kasus ini diselesaikan ‗secara kekeluargaan‘
dengan membayar denda, dan dengan membawa satu dua pelaku kepada pengadilan.
Namun suatu teka-teki masih menandai peristiwa seperti di Arso, Sarmi dan Waena.

3.2. Lima kasus khusus
Dari kasus-kasus yang diangkat dalam tahun 1999 tersebut, kiranya lima kasus perlu
dicermati berdasarkan berbagai tanggapan terhadap masing-masing kasus baik yang
berasal dari pemerintah, DPR, Komnas HAM, masyarakat, aktivis LSM, TNI, maupun
Polri. Baiklah dicatat satu per satu:

3.2.1. Tanggapan terhadap kasus Biak
Setelah terjadi peristiwa penembakan (6 Juli 1998), Komnas HAM datang ke tempat
kejadian dan melihat dari dekat kondisi masyarakat yang tengah mengalami situasi
yang menegangkan. Dijanjikan akan ada investigasi yang lebih lengkap mengenai
kasus Biak ini. Dalam perkembangannya, pihak Komnas HAM ternyata belum
mengambil langkah investigasi menyeluruh terhadap kasus ini hingga muncul laporan
dari pihak Els-HAM kepada pemerintah, DPR-RI, dan Komnas HAM sendiri. Akan
tetapi, kasus ini tidak mendapatkan tanggapan apapun dari pihak pemerintah maupun
DPR meski sudah beberapa kali diadakan demo damai oleh masyarakat di Biak
maupun mahasiswa HIMABI (Himpunan Mahasiswa Biak) di Jayapura yang menuntut
penyelesaian masalah ini. Pengaduan masyarakat melalui Els-HAM tetap tinggal
sebagai laporan hingga kini.


3.2.2. Tanggapan terhadap kasus Mapnduma
Kasus Mapnduma mendatangkan dampak yang luas ke tingkat dunia karena dalam
laporan Els-HAM dan siaran TV ABC oleh Mark Davis diindikasikan keterlibatan ICRC
(Palang Merah Internasional) dan tentara asing dalam pembunuhan terhadap
penduduk desa. Pihak pemerintah Indonesia, DPR-RI, dan TNI tidak mengambil
tindakan apa-apa tetapi pihak ICRC betul-betul mengadakan penelitian dengan
menyewa investigator independen untuk menyelidiki laporan dari Els-HAM dan
publikasi di TV ABC itu. Hasilnya dikutip dalam butir-butir berikut ini:14

14
  Pieter Obuchowicz, seorang investigator independen, disewa oleh ICRC Geneva dan bekerja sejak tgl.
25 Oktober 1999. Hasilnya diumumkan tgl. 15 Maret 2000. Kutipan harafiah yang kami cantumkan disini
adalah bagian dari kesimpulan dalam pernyataan ICRC Geneva mengenai kasus Mapnduma: ―Summary
and Conclusions of the Investigation into the events of 9 May 1996 in Western Papua, Entrusted by the
ICRC to an Outside Consultant‖, 15 March 2000.


                                                                                                   61
     Conclusion:
    The information gathered in the course of Mr. Obuchowicz‘s investigation enabled
     the ICRC to state categorically that Syviane Bonadei did not take part in the military
     operation carried out in Nggeselema on 9 May 1996 to liberate the hostages held by
     the Free Papua Movement. For three years the ICRC failed unequivocally deny Ms
     Bonadei‘s involvement. The organization owes it to her to take a clear position on
     the matter.
    The ICRC withdrew from its role as a neutral intermediary in accordance with its
     established policy in such matters. Although the dangerous circumstances in which
     it was taken are sufficient to explain this abrupt decision, the head of delegation‘s
     handling of the situation failed to ensure adequate internal communication and
     lacked consistency with regard to its consequences.
    There can be no doubt that the military forces that took action on 9 May 1996 in
     Nggeselma made perfidious use of the ICRC‘s role in the affair (i.e. the white
     helicopter). They may also have misused the emblem, though this has not been
     definitely proved.

Dengan tanggapan sedemikian dari ICRC, sebagian dari keburaman dalam laporan
dijernihkan, yakni dugaan keterlibatan mantan staf ICRC, Sylvianne Bonadei; sekaligus
mempertegas adanya kekuatan militer yang menjadi aktor utama yang memperalat
sarana kehadiran Palang Merah Internasional (helikopter putih) dan lambang palang
merah—meski hal terakhir ini sulit dibuktikan secara lengkap. Yang patut dicatat adalah
bahwa setelah adanya pernyataan resmi dari pihak ICRC, tetap tidak ada penjelasan
resmi apapun dari pihak Mabes TNI yang bertanggung jawab atas seluruh operasi
pembebasan sandera di Mapnduma.

3.2.3. Tanggapan terhadap kasus Pegunungan Bintang.
Menanggapi masalah yang diangkat di tingkat nasional, mahasiswa Pegunungan
Bintang di Jayapura mengadakan demo bersama dengan mahasiswa Biak (HIMABI)
untuk menuntut agar kasus Pegunungan Bintang (bersama dengan kasus Biak dan
Mapnduma) diselesaikan dengan baik oleh pemerintah, TNI serta Polri. Meski di
tingkat nasional, tidak ada tanggapan tetapi di tingkat propinsi ada tanggapan yang
cukup serius dari pihak TNI/ Polri, setelah Bapak Uskup Jayapura menanggapi dengan
sangat kritis sikap yang ditunjukkan oleh Panglima 15 (surat Uskup tgl. 1 September
1999) . Pihak Kodam VIII/Trikora mengambil langkah untuk meneliti kebenaran laporan
dari pihak SKP dengan mengirimkan Tim Perwira 16 ke Oksibil tgl. 14-15 September
1999 dan Abmisibil tgl. 16-19 September 1999. Tim tersebut bertemu dengan
masyarakat secara langsung dan mendengarkan dengan tekun dan terbuka semua
kisah pengalaman masyarakat korban bahkan menyangkut sejarah sejak tahun 1977.
Hasil penyelidikan itu dituangkan dalam Surat Konfidensial Pangdam XVII Trikora



15
 Bdk. catatan kronologis tgl. 4 September 1999.
16
  Tim Perwira tersebut terdiri dari: Letkol. Fransen Siahaan (ketua tim), Mayor (Pol). Rudi (anggota),
Kapten Gurning (anggota), Letnan CPM. Napitupulu (anggota), dan Letnan Jarwo SH (anggota).


                                                                                                         62
Mayjend TNI Amir Sembiring kepada pihak Keuskupan Jayapura 17. Mengingat sifatnya
konfidensial kami menilai kurang tepat untuk mengutip isi surat ini hingga akan
membatasi diri pada catatan bahwa dalam surat tersebut Pangdam menyatakan bahwa
isi laporan SKP pada pokoknya adalah benar dan kenyataan demikian akan
ditindaklajuti oleh pihak yang berwajib.

Dengan adanya tanggapan sedemikian masyarakat merasa lega karena ternyata ada
kesempatan dimana mereka didengar dan dihargai martabatnya. Inilah langkah awal
yang baik untuk menyelesaikan persoalan. Langkah berikutnya adalah personil militer
dan kepolisian yang bertugas di tiga kecamatan: Oksibil, Kiwirok, dan Okbibab diganti.
Apakah ada personil militer dan kepolisian yang diproses secara hukum di tingkat
pengadilan—tidak diketahui secara pasti.

3.2.4. Tanggapan terhadap Kasus Manokwari
Kasus penembakan di Manokwari (tgl. 24 September 1999) cukup mengguncangkan
kota tersebut karena memicu tindak kerusuhan yang cukup meluas. Suasana kota
tegang selama satu dua hari. Dalam suasana sedemikian ternyata pihak pemerintah
daerah dan kepolisian tidak segera menangani masalah tersebut secara memadai.
Tidak ada upaya penyelidikan mengenai kejadian yang sebenarnya agar salah paham
di antara masyarakat tidak meluas. Karenanya, Forum Kerjasama (FOKER) LSM Irja
telah mendesak Gubernur Freddy Numberi dan Kapolda untuk memberi penjelasan
mengenai peristiwa tersebut tetapi juga tidak muncul tindakan konkret. Malah, Kapolres
Manokwari menyangkal bahwa anak buahnya melakukan penembakan terhadap
masyarakat sebelum ada investigasi menyeluruh.


3.2.5. Tanggapan terhadap Kasus Timika
Kasus pengibaran bendera di halaman Gereja Tiga Raja Timika (sejak tgl. 10
November 1999) mendatangkan suasana tersendiri dalam peta kemasyarakatan di
Papua. Di tempat tersebut perwakilan suku-suku Papua dari 13 Kabupaten berkumpul
dan mengadakan semacam pesta rakyat di sekitar Bendera Bintang Kejora yang
berkibar. Pemerintah, polisi, dan DPRD telah berusaha mengadakan perundingan agar
bendera diturunkan. Akan tetapi, perundingan tidak pernah berhasil karena sejumlah
hal, seperti kepemimpinan masyarakat Papua tidak terlalu jelas sehingga sulit untuk
menentukan siapa penanggung jawab utama; pihak pemerintah dan DPRD tidak
mampu menangani masalah; pihak Polri tidak mampu berunding. Tidak ada usaha
serius dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk meminta pihak ketiga yang
dipercaya oleh semua pihak untuk menangani perundingan. Akhirnya ditempuh jalan
kekerasan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat. Suasana kota tegang dalam
satu dua hari karena pihak kepolisian menggunakan peluru tajam dalam pembubaran
massa. Akan tetapi, Polda menyangkal tindakan yang dilakukan oleh Brimob meski
selongsong dan peluru timah ditemukan di lokasi kejadian.



17
  Surat Konfidensial Pangdam XVII/Trikora Mayjend. TNI Amir Sembiring No. K/219/IX/1999 tertanggal
30 September 1999.


                                                                                                     63
3.3. Sejumlah unsur kesimpulan kritis.

3.3.1. CATATAN HAM SECARA UMUM
Dari sejumlah catatan diatas dapat disimpulkan bahwa harapan masyarakat supaya
segala macam pelanggaran HAM ditangani sampai tuntas, masih merupakan harapan
kosong. Disamping sejumlah kasus yang ditonjolkan di atas ini masih perlu dicatat juga
bahwa masih ada ―warisan kasus‖ seperti kasus Timika (th. 1995) dan kasus Uncen
Abepura (th. 1998) yang tidak pernah diselesaikan, walaupun berulang kali diangkat.

3.3.2. MASYARAKAT SEMAKIN KRITIS
Setelah lepas dari belenggu pemerintahan Orde Baru, masyarakat semakin mampu
dan berani mengangkat pengalaman penderitaannya hingga ke tingkat nasional
malahan internasional. Fakta-fakta yang dialami oleh masyarakat di kampung-kampung
tidak lagi sekedar menjadi bahan percakapan orang di rumah adat tetapi menjadi
laporan-laporan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan instansi resmi negara
seperti pemerintah, DPR-RI, Komnas HAM, TNI, Polri. Masyarakat Papua mulai
mengalami bahwa harkat dan martabatnya tidak bisa lagi diperlakukan semena-mena.
Ingatan akan penderitaan (memoria passionis) mulai menampakkan kekuatannya yang
bersifat menggugat struktur-struktur yang mapan.

3.3.3. PENYELESAIAN KEKELUARGAAN BELUM MENCUKUPI
Beberapa kasus pelanggaran HAM ternyata diselesaikan secara kekeluargaan. Secara
praktis sangat berguna kalau langkah tersebut bisa dilakukan sehingga pihak-pihak
yang langsung terlibat tidak terganggu lagi. Namun patut dipertanyakan: apakah
penyelesaian semacam ini mencukupi guna mencegah terulangnya kejadian serupa
mengingat pelanggaran HAM memiliki dimensi struktural/ kelembagaan? Walau suatu
pelanggaran dalam batas-batas tertentu dapat dialamatkan pada individu (pelaku)
tertentu, perlu diingat pula bahwa pelaku adalah anggota suatu lembaga/ struktur
(dalam hal ini lembaga TNI atau Polri) sehingga timbul pertanyaan sejauh mana
kelakuan anggota lembaga ini berakar pada suasana umum didalam lembaga yang
bersangkutan? Atau dengan kata lain: sejauh mana suatu suasana (a.l. cara pandang,
sistem pendidikan, cara hadir, cara berkomunikasi dengan pihak lain) cenderung
menghasilkan anggota-anggota yang melanggar HAM? Pertanyaan kritis ini sekurang-
kurangnya perlu dikemukakan supaya dalam setiap kasus dimana seorang anggota
lembaga terlibat, jangan sampai masalah struktural ditutupi dengan dalih karena
―kesalahan oknum atau salah prosedur saja‖.

3.3.4. ORGANISASI NON-PEMERINTAH: LSM-LSM, GEREJA-GEREJA
Selama tahun 1999 ini, peran Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) di Papua (dalam hal
ini Els-HAM, FOKER LSM Irja, SKP, LBH Jayapura) cukup berarti dalam usaha
mengumpulkan fakta, merumuskan masalah, dan mengangkat masalah pelanggaran
HAM mulai dari tingkat provinsi, sampai nasional bahkan internasional. Masyarakat di
tingkat akar rumput semakin mendapat jalan untuk menyuarakan penderitaannya
berhadapan dengan instansi yang berkuasa: pemerintah dan aparat keamanan. Oleh
Ornop, masyarakat akar rumput diajak untuk bersikap kritis dan peka terhadap
keadaan di sekelilingnya. Masyarakat juga diajak untuk berani mengangkat masalah



                                                                                    64
bersama dengan Ornop yang mendampingi mereka. Segi ini kiranya merupakan unsur
terobosan awal. Segi lain yang perlu ditinjau adalah apakah Ornop cukup membangun
sikap swabela dan kemampuan mengorganisir diri di tingkat masyarakat akar rumput.
Kerapkali terjadi, Ornop agak bersikap seperti kutu loncat yang bergerak dari satu
kasus ke kasus lain tanpa sempat mengembangkan kelompok-kelompok basis yang
memungkinkan masyarakat di kampung-kampung secara mandiri menilai kenyataan
dirinya dan menangani masalahnya sendiri tanpa menggantungkan diri secara mutlak
pada kehadiran aktivis-aktivis Ornop. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk
bersikap kritis terhadap pihak manapun (termasuk terhadap diri sendiri dan kalangan
Ornop) merupakan salah satu indikator nyata seberapa jauh Ornop membangkitkan
keberdayaan masyarakat. Jika masyarakat tetap selalu bergantung pada Ornop dalam
bertindak, kiranya kinerja Ornop patut ditinjau kembali.

3.3.5. POLA PENGGELAPAN FAKTA MASIH BERJALAN
Meski gerakan reformasi sudah berjalan hingga kini, tetapi fakta-fakta yang berusaha
ditampilkan secara terang benderang oleh masyarakat melalui LSM atau Gereja-gereja
belum mampu membongkar sistem penggelapan fakta yang sudah dibangun sejak
Orde Baru. Dari lima kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan diangkat, hanya kasus
Pegunungan Bintang-lah yang ditanggapi oleh pihak TNI/ Polri di tingkat Kodam/ Polda.
Pemerintah dan DPR (D) tidak ambil pusing mengenai penderitaan warganegaranya
yang tinggal di pedalaman. Hal ini sangat mengherankan karena jika diukur dari
keluasan pihak yang terlibat, seharusnya justru kasus Mapndumalah yang diutamakan
karena melibatkan warga negara asing, indikasi adanya tentara asing, lembaga
internasional (ICRC), dan telah disiarkan di TV Australia (ABC). Akan tetapi, untuk
kasus Mapnduma pihak-pihak yang berkuasa justru diam seribu bahasa. Menjadi
pertanyaan serius bagi kita: apakah karena kasus Pegunungan Bintang bersifat lokal
dan agak terisolir sehingga cukup ditanggapi? Atau karena pemerintah, TNI/Polri, dan
para wakil rakyat sengaja membisu agar fakta sesungguhnya tetap gelap? Apakah
kebisuan lembaga-lembaga negara itu hendak mengatakan bahwa pemerintah dan
aparat keamanan tetap kebal salah dan kebal hukum? Atau lembaga-lembaga negara
mau mengatakan bahwa tidak mampu menangani masalah-masalah tersebut?

3.3.6. SUATU POLA ‘MENDIAMKAN’ YANG SANGAT MENGGANGGU
Beberapa kejadian selama tahun 1999 dilaporkan dalam media masa setempat dan
menimbulkan suatu reaksi yang cukup hebat, seperti kejadian di wilayah Merauke
(Muting dan Bupul) sekitar 15 Maret, kejadian pembunuhan terhadap Obeth Badii di
Waena pada tanggal 28 Maret, kejadian pembunuhan di Arso (5 Mei), kejadian
hilangnya lima orang di Sarmi (Desember). Dalam semua kasus ini terdapat suatu
pemberitaan awal yang lazimnya diwarnai suatu tuduhan terhadap kelompok tertentu,
ialah GPK. Kemudian benar-tidaknya pemberitaan diragukan sejumlah pihak hingga
memunculkan suatu polemik yang berkepanjangan, yang lazimnya memaparkan dua
versi: kejadian disebabkan oleh GPK (versi pihak aparat keamanan) kejadian
disebabkan karena rekayasa dari pihak aparat keamanan (versi sejumlah tokoh
masyarakat dan LSM). Maka untuk masyarakat biasa seluruh kejadian menjadi suatu
teka-teki; dan anehnya—setelah diperdebatkan sesaat—akhirnya secara diam-diam
menghilang dari kesadaran serta perhatian masyarakat maupun instansi yang



                                                                                   65
berwenang.

Apakah pola semacam ini dengan sengaja diterapkan, atau hilangnya perhatian adalah
akibat dari terjadinya hal-hal baru lagi yang meminta perhatian? Entah bagaimanapun
juga, pola ini sangat mengganggu karena terkesan membiarkan orang dapat dibunuh
dan tidak pernah diusut betul-betul: oleh siapa dan kenapa korban dibunuh. Lebih-lebih
dalam kasus seperti Arso (4 orang dibunuh dan sejumlah disandera) penerapan pola ini
sangat tidak tepat karena sebenarnya terdapat peluang untuk lebih mengetahui apa
yang terjadi sewaktu para sandera dibebaskan dan pulang ke Jayapura. Setahu kami
tidak pernah diadakan suatu investigasi oleh pihak yang berwajib, dan para sandera
dijaga supaya tidak dapat ‗omong dengan siapa saja‘. Kenapa toh semua diam saja
dan membiarkan bahwa kasus hilang begitu saja? Pola ―mendiamkan‖ setelah
berpolemik sejenak di media massa lokal, perlu dipertanyakan baik dari segi peranan
pihak aparat keamanan, maupun dari peranan pihak para pengamat seperti LSM,
Gereja-Gereja, DPRD.


3.3.7. SIKAP MEREMEHKAN BOBOT PELAPORAN
Suatu hal yang cukup mengecewakan ialah bahwa sejumlah laporan (termasuk
penilaian oleh Komnas HAM) begitu saja dapat dinilai oleh pihak pimpinan TNI di
Papua sebagai ―laporan-laporan buatan saja‖ 18 . Masih dapat dimengerti jikalau
pimpinan TNI merasa terganggu dengan segala macam laporan, namun sulit
dimengerti bahwa bobot segala laporan secara terang-benderang dan secara publik
dinilai ‗tidak laku‘. Dengan demikian kredibilitas instansi yang melapor secara publik
dipertanyakan oleh aparat keamanan. Sikap demikian telah mengajak pihak pimpinan
Keuskupan Jayapura untuk mengecam sikap Panglima secara publik. Polemik
demikian tidak membantu siapapun, walau akhirnya mendorong pihak TNI untuk
menanggapi salah satu laporan (mengenai Pegunungan Bintang) dengan lebih jelas.
Tetap tinggal pertanyaan: kenapa pihak penguasa tidak mampu untuk mengakui bahwa
ada sesuatu yang tidak beres, atau malahan bahwa mereka salah? Pengakuan
demikian adalah langkah awal suatu penyelesaian persoalan yang diharapkan. Dengan
sikap yang ditunjukkan oleh Panglima akhirnya bukan kredibilitas para pelapor yang
dirugikan, melainkan kredibilitas TNI dan Polri sendiri.

3.3.8. WAKIL RAKYAT BELUM BISA DIANDALKAN
Dalam kelima kasus, sebenarnya para wakil rakyat yang duduk di DPRD Tk.I Papua
maupun DPR-RI mendapatkan laporan kasus dari pihak masyarakat melalui LSM atau
Gereja-gereja. Akan tetapi, tercatat dengan terang benderang bahwa para wakil rakyat
tidak mampu menunjukkan sikap dan tindakan keberpihakan terhadap masyarakat.
Pengaduan masyarakat tidak pernah ditindaklanjuti dan diberi tanggapan resmi,
misalnya: rekomendasi kepada pemerintah untuk membentuk KPP HAM untuk Biak,
Mapnduma, Pegunungan Bintang, Manokwari, ataupun Timika; atau rekomendasi
kepada kejaksaan atau kepolisian untuk meneliti kebenaran laporan. Dengan demikian
sulit dihindari kesimpulan bahwa lembaga perwakilan rakyat belum mampu menangani

18   lihat catatan kronologi tgl. 4 September 1999.


                                                                                    66
apalagi mengolah keluhan masyarakat Papua hingga membuahkan kebijakan yang
memenuhi rasa keadilan.

3.3.9. KINERJA KOMNAS HAM UNTUK PAPUA DIPERTANYAKAN
Mencermati perjalanan tahun 1999 menjadi cukup jelas bahwa kinerja Komnas HAM
dalam menangani masalah Papua patut dipertanyakan. Pengaduan kasus dan
serangkaian pertemuan antara masyarakat Papua dengan pihak Komnas HAM telah
dilakukan untuk sejumlah kasus penting. Akan tetapi, hingga kini belum terdengar
suatu langkah hukum menuju penyelesaian salah satu kasus penting itu, bahkan yang
berasal dari tahun 1995 (Kasus Timika misalnya). Apakah kinerja sedemikian ini
disebabkan oleh menumpuknya masalah yang ditangani oleh Komnas HAM? Apakah
kemacetan penyelesaian kasus-kasus di Papua lebih disebabkan karena instrumen
hukum Hak Azasi Manusia—seperti Sistem Peradilan HAM, Sistem Jaminan
Perlindungan Korban dan Saksi—belum tersedia? Ataukah karena Komnas HAM telah
terkooptasi oleh permainan kelompok-kelompok yang berkuasa?




                                                                               67
                                   B A G I A N IV

             A. GERAKAN OPM
     DAN BERKEMBANGNYA SATGAS PAPUA

D
        alam bagian ini hendak diuraikan satu-dua unsur yang mewarnai kehidupan
        masyarakat Papua tahun 1999 tetapi dengan nada masing-masing yang
        berbeda. Unsur Gerakan OPM agak redup kegiatannya dibandingkan
        kegiatannya tahun '70 dan '80-an; tetapi Satuan Tugas (Satgas) Papua makin
tampil ke permukaan, makin ambil peran sebagai penjaga, sehingga pelan-pelan
menggantikan unsur gerakan OPM yang ilegal di mata pemerintah.

[1] PERISTIWA-PERISTIWA KUNCI 199919

        Rencana dialog Kodam-OPM serta kegagalannya (17/2; 19/2; 23/2; 25/12)
        Seorang mantan pemimpin OPM mengharapkan supaya Pemerintah Pusat
         segera memberikan otonomi seluas-luasnya (7/3) atau kemerdekaan (23/11)
        Isu bahwa GPK menyerang warga trans di Muting dan Bupul (15-16/3), di
         Arso (5/5; 17/12) dan di Sarmi (9/12)
        Sebelas orang sandera dibebaskan oleh kelompok OPM pimpinan Hans
         Bomay (2/6)
        Pihak Kodam menyatakan bahwa OPM memiliki 287 pucuk senjata (12/8)
        Satgas Papua mengadakan razia terhadap penumpang kapal yang tiba di
         Manokwari (24/9)
        Mozes Weror (OPM di PNG) memberikan instruksi mengibarkan bendera
         Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember 1999 (21/11)
        Sejumlah anggota OPM bagian Pegunungan Bintang sedang melobbi di
         Jayapura dan sekitarnya (Des.)
        2000 anggota Satgas Papua disiapkan untuk mengamankan penaikan
         bendera pada tanggal 1 desember (25/11)
        Di Timika sekitar tigapuluhan anggota Satgas Papua memeriksa dan
         mencegah keberangkatan setiap orang Papua di bandara udara Timika
         (4/12)
        Satgas Papua menemukan sejumlah senjata serta alat-alat perakitan senjata
         (26/12)


[2] URAIAN SINGKAT

2.1. Gerakan OPM


19
  Pada bagian ini kami hanya mencatat beberapa peristiwa kunci sehingga jumlahnya sangat terbatas;
sedangkan suatu daftar kronologis yang lebih lengkap dapat dibaca pada Bagian I.


                                                                                                     68
       Unsur gerakan OPM sebenarnya kurang mendapat perhatian oleh masyarakat
dan pers selama tidak mengadakan tindak kekerasan. Namun jika ditinjau ulang secara
cermat, kegiatan kelompok ini tetap berjalan dan—menurut pihak aparat keamanan—
bersifat fatal dalam sejumlah kasus. Beberapa kelompok di bawah ini cukup
menampakkan sejumlah kegiatan yang perlu diteliti satu per satu:

[2.1.1.] Kelompok Hans Bomay di perbatasan Kerom dengan PNG.
Kelompok Hans Bomay cukup banyak mendatangkan ketakutan terhadap masyarakat
yang tinggal di wilayah Kerom, khususnya daerah transmigran Arso. Beberapa kali
terjadi pembunuhan yang cukup sadis menimpa warga transmigrasi Arso dan terulang
dari tahun ke tahun. Tercatat satu kali lagi terjadi peristiwa pembunuhan dan
penyanderaan terhadap karyawan PTP II Arso. Dua catatan peristiwa ini menguatkan
hal itu:
5 Mei 1999 : Pembunuhan 4 karyawan PTP II Arso oleh GPK. Masing-masing: Bangit,
Prayitno, Paino dan Edi Pranoto yang ditemukan kemudian di desa Yamara PIR V.
Sedangkan Jumlah yang disandera sebanyak 11 orang.
2 Juni 1999 : 11 orang sandera dibebaskan oleh kelompok OPM Hans Bomay dan
diserahkan kepada pemerintah PNG. Pada hari itu juga para sandera dibawa dengan
helikopter ke Kodam Trikora untuk selanjutnya menjalani karantina di RS Martin Indey.

[2.1.2.] Kelompok Matias Wenda di perbatasan Kerom dengan PNG
Kelompok OPM Matias Wenda beroperasi di wilayah yang sama dengan kelompok
Hans Bomay tetapi bermarkas di PNG. Berbeda dengan kelompok Hans Bomay,
kelompok Matias Wenda kurang terdengar mengadakan pembunuhan dan
penyanderaan. Kelompok ini rupanya berusaha berdialog dengan pihak Kodam VIII
yang telah mencanangkan sikap, "Tidak menutup diri apalagi sampai memusuhi
kelompok OPM di Irja. Sebaliknya Kodam pada prinsipnya selalu membuka diri dan
siap berembuk dengan siapa saja termasuk pihak OPM" (11 Februari 1999). Hal ini
cukup menarik karena di masa lampau, pihak OPM dikejar-kejar oleh militer sebagai
musuh negara tetapi sekarang diajak duduk berunding. Proses pertemuan berjalan
pelan-pelan, tidak terlalu jelas, hingga akhirnya batal.

[2.1.3.] Kelompok Willem Onde di wilayah Kabupaten Merauke
Bulan April tahun 1997 seklompok OPM dibawah pimpinan Willem Onde menyerahkan
diri kepada pihak yang berwajib di Mindiptana. Mereka menyerahkan senjatanya dan
diberikan perumahan yang baru di Mindiptana. Walaupun perumahan disediakan,
Willem Onde lebih suka menetap di Merauke dan sekitarnya. Kedudukannya dewasa
ini sering menjadi tandatanya, dan masyarakat yang didatangi kerapkali ditekan hingga
merasa takut.
Walau kurang diketahui hubungannya dengan Willem Onde sekelompok OPM di
Merauke tercatat satu kali dalam tahun 1999 mengadakan aksi penembakan: 15 Maret
1999 terhadap warga transmigrasi di Muting, Merauke. Akan tetapi, kelompok mana
dan atas dasar apa tidak terlalu jelas. Cerita serba kabur sehingga fakta yang terjadi
tetap gelap. Selain itu dari pihak aparat keamanan juga tidak muncul penyelidikan
resmi mengenai hal ini.




                                                                                    69
[2.1.4.] Kelompok Tadeus Yogi di Paniai
Kelompok Tadeus Yogi (disingkat Yogi) sebenarnya sudah lama aktif di daerah Paniai,
sekitar tahun 1982 20 . Kehadirannya mendatangkan status Daerah Operasi Militer
(DOM) di wilayah Paniai dengan alasan: menumpas gerakan OPM. Akan tetapi,
senyatanya operasi militer yang sudah berjalan hingga resmi dicabut tahun 1998 itu
tidak mampu menghasilkan apapun. Kelompok Yogi tetap ada malah sekarang bebas
bergerak keluar masuk ibukota Kabupaten Paniai. Dalam sejumlah kesempatan,
sebenarnya tentara dengan mudah dapat menumpas gerakan OPM tetapi kesempatan
itu tidak pernah dipergunakan hingga diduga kuat bahwa kelompok Yogi telah diperalat
oleh TNI sebagai legitimasi kehadiran mereka21. Indikasi ini makin kuat saat tiba-tiba
muncul rencana kembalinya Yogi dan kelompoknya ke tengah masyarakat melalui
sejumlah karyawan base-camp PT. Freeport di Enarotali pada bulan September 1999
tanpa sepengetahuan penduduk setempat, perangkat pemerintah daerah, atau petugas
gereja di Enarotali. Rencana penyerahan diri itu makin kabur setelah dicek langsung
kepada pihak Yogi dan pelan-pelan rencana itu hilang bersamaan dengan kepergian
karyawan base-camp PT. Freeport itu.

[2.1.5.] Kelompok Kelly Kwalik di Pegunungan Tengah
Nama Kelly Kwalik pada tahun-tahun terakhir paling diketahui berhubungan dengan
peristiwa penyanderaan di wilayah Mapnduma (awal tahun 1996) yang mendapat
perhatian masyarakat luas di dalam maupun diluar negeri. Walau kurang muncul pada
pertemuan-pertemuan ‗resmi dan terbuka‘, Kelly Kwalik tetap adalah lambang
perjuangan banyak orang (lebih-lebih di wilayah suku Amungme), dan namanya
disebut-sebut dalam kaitan dengan penaikan Bendera Bintang Kejora di Timika (tgl. 10
November 1999), dan berhubungan dengan pengangkatan Theys H. Eluay menjadi
Kepala Suku Besar Masyarakat Papua (12 November 1999),

[2.1.6.] Kelompok Paulus Kaladana dan Kelompok Karel Uropkulin di Pegunungan
Bintang.
Kedua kelompok OPM ini bergerak di wilayah Pegunungan Bintang. Meski kedua
kelompok tidak terlalu banyak muncul di hadapan masyarakat selama tahun 1999,
keberadaannya kerapkali diperalat oleh aparat keamanan untuk mempengaruhi
masyarakat. Hal ini menjadi jelas seperti dalam isu kemerdekaan Papua dan
penyerangan oleh pihak OPM ke Oksibil yang senyatanya merupakan intimidasi
terhadap masyarakat desa oleh pihak TNI sendiri22. Masyarakat cukup takut dengan
berita-berita yang seakan-akan akurat dan pasti akan terjadi. Lebih dari itu, masyarakat
desa disibukkan dengan berbagai macam langkah antisipasi padahal belakangan
diketahui bahwa semuanya itu adalah bagian dari rekayasa belaka. Rekayasa dari

20
   Kelompok Yogi muncul saat terjadi peristiwa Madi tahun 1981 dimana terjadi pertempuran antara pihak
tentara dengan kelompok OPM. Lihat juga laporan yang disusun SKP yang berjudul Sketsa Sejarah
Perlawanan dan Penderitaan Masyarakat Paniai Di Sekitar Tiga Danau Besar, Kabupaten Paniai, Papua,
Jayapura: November 2000.
21
   Dalam "Laporan Situasi Hak-hak Azasi Manusia di Paniai dan Tigi, 1998" Sekretariat Keadilan dan
Perdamaian Keuskupan Jayapura menyingkapkan pola memperalat kehadiran Yogi oleh pihak TNI.
22
   Uraian selengkapnya terdapat dalam laporan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan
Jayapura, Juli 1999, ― Dampak Kehadiran Aparat Keamanan Bagi Situasi Kemasyarakatan dan HAM di
Wilayah Pegunungan Bintang Tahun 1998-Awal 1999‖ .


                                                                                                    70
aparat keamanan ini kiranya telah menjadi sebuah pola yang tidak hanya berlaku di
satu tempat di wilayah DOM.

2.2. Perkembangan Satgas Papua

       Satgas Papua muncul dalam kerangka pengamanan anggota Tim 100 sebelum
dan sesudah bertemu dengan Presiden Habibie di Istana Merdeka. Kelompok itu
dimotori oleh Solidaritas Mahasiswa Cenderawasih dan kemudian didukung oleh
Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) serta dinaungi oleh Lembaga
Masyarakat Adat Papua. Langkah spontan ini kiranya cukup membantu dalam
pengamanan para anggota Tim 100 seperti saat muncul intimidasi dan teror terhadap
sejumlah utusan di Jayapura dan Merauke23. Pelan-pelan Satgas Papua memperluas
perannya dengan menjaga keamanan masyarakat umum dengan tindakan antara lain
razia minuman keras dan razia senjata rakitan. Peran yang kemudian dimainkan oleh
Satgas adalah penjaga ketertiban sebelum dan selama upacara pengibaran bendera
―Bintang Kejora‖ tgl. 1 Desember 1999 di kota-kota kabupaten di seluruh Papua.
Terbukti bahwa tugas penertiban acara 1 Desember 1999 berlangsung baik. Hal yang
sama dibuat saat Presiden Abdurrachman Wahid berkunjung ke Jayapura tgl. 31
Desember 1999.
       Persoalan mulai muncul saat Satgas Papua melangkah ke wewenang yang
sebenarnya hanya ada di tangan Polri. Satgas Papua mengadakan razia minuman
keras dan senjata rakitan. Razia dibuat oleh kelompok Satgas di Nabire, Manokwari,
Jayapura, Timika; Kelompok Satgas Nabire malah mendirikan pos-pos di jalan ke arah
pendulangan emas Topo untuk meminta 'sumbangan'. Yang mengherankan adalah
bahwa tindakan razia ini tidak mendapatkan reaksi serius dari pihak kepolisian dan
malah terkesan kuat ‗membiarkan‘ hingga keadaan menjadi tak terkendali lagi seperti
halnya bentrokan fisik antara warga transmigran dengan Satgas Papua di Nabire.
       Keberadaan Satgas sendiri tidak tersusun jelas dalam suatu organisasi yang
teratur, kepemimpinan yang jelas, keanggotaan yang selektif dan terlebih kedudukan
yang jelas dalam kerangka aspirasi ‗merdeka‘ masyarakat Papua. Akibatnya, semua
masyarakat Papua dengan mudah mengatasnamakan ‗satgas Papua‘ untuk mencapai
maksudnya yang kadang-kadang kriminal. Sebaliknya, pihak luar dan aparat keamanan
menggolongkan segala tindakan orang Papua dalam tindakan satgas. Inilah kesulitan
mendasar yang pada gilirannya pecah dalam tindakan kekerasan 24.
       Ditempatkan dalam konteks politik nasional, kemunculan dan perkembangan
Satgas Papua bukanlah fenomena khas Papua. Kekuatan semi-militer yang bertumbuh
di sekitar pusat-pusat gerakan massa dan pusat kekuasaan merupakan fenomen yang
lazim dalam struktur pemerintahan Orde Baru dan rupanya terus dilestarikan yang
biasa dinamakan ‗premanisme‘25. Premanisme dengan mudah ditemukan di mana saja
dan dalam segala tingkat. Di tingkat masyarakat biasa ada preman pasar; di tingkat
parpol ada satgas Partai; di tingkat kelompok Cendana ada Pemuda Pancasila. Gaya


23
   Lihat catatan peristiwa HAM 1999 di atas.
24
   Lihat kasus Nabire 28 Februari 2000 – 4 Maret 2000 yang dilaporkan oleh SKP.
25
   Wawancara Radio Nederland dengan Prof. Benedict Anderson, pakar tentang Politik Indonesia, pada
tgl. 30 Agustus 2000.


                                                                                                     71
militeristik ini begitu laku dalam atmosfer Orde Baru karena Orde Baru sendiri didirikan
di atas landasan kekerasan yang bercorak militeristik.

2.3. Kesamaan dan Perbedaan

[2.3.1.] Kesamaan
Dua unsur di atas, Satgas dan OPM, sebenarnya memiliki kesamaan:

2.3.1.1 Bercorak militeristik
Baik OPM maupun Satgas Papua memiliki struktur piramidal yang dikendalikan dengan
bahasa komando/ instruksi berikut lambang-lambang kepangkatan dan simbol-simbol
penghormatan. Bawahan menerima perintah dari atasan tanpa hak untuk membantah
atau meragukan kebenarannya.

2.3.1.2 Bersifat mendua: dipercaya sekaligus diragukan oleh masyarakat Papua.
Masyarakat Papua kiranya menaruh penghargaan baik kepada OPM maupun kepada
Satgas Papua karena di dalam merekalah harkat dan martabat orang Papua dihargai
dan dihormati oleh pihak luar. Dalam OPM maupun Satgas Papua, suara hati
masyarakat Papua dinyatakan secara jelas dan tegas. Namun demikian, dari fakta
yang ada ternyata baik OPM maupun Satgas Papua kerapkali melukai hati masyarakat
Papua sendiri dengan tindakan yang tidak terpuji malah menakutkan dan
mendatangkan trauma yang mendalam. Di masa lalu, masyarakat Papua kerapkali
terjepit di tengah-tengah pertikaian antara OPM dengan TNI/ Polri.

[2.3.2.] Perbedaan antara Satgas Papua dengan Gerakan OPM

2.3.2.1. Satgas Papua legal dan diakui oleh polisi ; OPM ilegal
Satgas Papua memiliki keuntungan dibandingkan dengan OPM karena dilahirkan
dalam suasana politik Indonesia yang mengarah pada demokrasi. Satgas diakui sah
oleh aparat keamanan karena dianggap setara dengan fungsi Satpam, Kamra, Satgas
Partai politik, atau kelompok ronda malam. Dengan kedudukan sedemikian itu, Satgas
memiliki ruang yang cukup leluasa untuk bergerak. Lain halnya dengan OPM. Gerakan
ini murni politik dan bersenjata sehingga sejak lama dikategorikan sebagai 'musuh
negara' yang terus diperangi oleh TNI; tetapi sejumlah kelompok telah menjadi alat
rekayasa TNI.

2.3.2.2. Satgas bersifat praktis, insidental, baru muncul; sedangkan OPM bersifat
kelembagaan dalam berbagai kelompok, telah memiliki akar sejarah panjang.

2.3.2.3. Dibandingkan dengan sejarah OPM, sejarah Satgas Papua tergolong masih
baru dan memiliki arah yang berlainan. OPM murni berjuang dengan senjata untuk
meraih kemerdekaan Papua sedangkan Satgas Papua bermaksud sebagai pengatur
ketertiban dalam penyelenggaraan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat Papua.
Karena itu Satgas Papua bersifat lebih praktis dan tidak melembaga.




                                                                                     72
2.4. PROYEKSI KE DEPAN

Jika diproyeksikan secara lebih jauh ke depan, kehadiran Satgas di satu pihak dan
lestarinya OPM di pihak lain mengandung sejumlah kemungkinan yang tidak begitu
mudah untuk dapat dipastikan. Setidak-tidaknya ada tiga hal yang bisa disebutkan:
    1. potensi ke arah konflik intern
        Meski sama-sama memperjuangkan terungkapnya aspirasi Merdeka, Satgas
        Papua dan OPM tetap merupakan dua faksi yang tidak seatap atau tidak
        sekomando. OPM sendiri terbagi dalam berbagai macam faksi yang tidak selalu
        sesuara; sedangkan Satgas Papua tidak terorganisir dalam satu struktur.
        Kenyataan ini merupakan segi yang rapuh yang telah dimengerti oleh
        masyarakat Papua sendiri. Perbedaan sejarah dan gengsi kelompok mampu
        menjadi sumber ketegangan dan tidak mustahil berkembang ke arah konflik
        intern.
    2. kooptasi oleh pihak penguasa terhadap Satgas Papua maupun OPM
        Dengan pengakuan terhadap legalitas Satgas Papua dan kerjasama antara
        aparat keamanan dengan OPM diindikasikan adanya upaya terus-menerus
        untuk mengkooptasi kekuatan dua golongan semi-militer itu ke dalam kerangka
        kekuasaan. Segi ini kiranya perlu disadari oleh masyarakat Papua agar
        penyampaian aspirasi tidak dibelokkan atau malah diperalat oleh pihak-pihak
        yang berkepentingan.
    3. terbukanya pintu ke arah kekerasan massa
        Dengan kehadiran dua golongan semi-militer itu di tanah Papua, semakin
        terbuka peluang bagi penggunaan bahasa kekerasan massa sebagai sarana
        pengungkapan kehendak kelompok dan penyampaian aspirasi Merdeka. Bagi
        kalangan menengah, aspirasi M kiranya terwadahi dalam struktur kepemimpinan
        Papua yang sudah terbentuk; tetapi bagi kalangan masyarakat akar rumput,
        luapan emosi seringkali bisa disalurkan dalam bahasa kemarahan massa atau
        kekerasan massa. Untuk ini telah tersedia alat-alatnya.
    4. terbukanya peluang pembentukan kekuatan tandingan
        Belajar dari pengalaman di Timor Timur, pembentukan Satgas Papua
        mengundang kehadiran unsur tandingan yang serupa: Satgas Tandingan (Merah
        Putih) sehingga masyarakat makin dipecah dalam kutub-kutub yang
        bertentangan dan malah bermusuhan. Dalam kondisi sedemikian, pastilah
        konflik dan kekuasaan horizontal dengan mudah bisa dikobarkan.




                                                                                 73
                 B. SIKAP APARAT KEAMANAN

G
         erakan reformasi mahasiswa dan terbongkarnya keterlibatan militer dan polisi
         di balik berbagai peristiwa tragedi bangsa, betul-betul mencoreng wajah tentara
         dan polisi Indonesia. Sejak tanggal 5 Oktober 1999, Polisi dipisahkan secara
         kelembagaan dan doktriner dari tentara. Polisi ditugaskan untuk menjaga
ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sementara tentara ditugaskan untuk
menjaga keutuhan negara dari ancaman dalam dan luar negeri.
        Dalam perjalanan tahun 1999, peran tentara dan polisi di Papua tetap menonjol
dan tetap dilihat sebagai pihak yang menguasai secara represif. Peran sedemikian di
Papua —selain dalam kaitan dengan pelanggaran HAM dan aspirasi Merdeka— makin
dilihat secara kritis dan berani ditanggapi secara terbuka oleh masyarakat dalam hal
                         26
yang bersifat non-politis .
                                                  27
[1] PERISTIWA-PERISTIWA KUNCI 1999

         Kapolres Fak-fak menahan seorang wartawan (3/1)
         Menurut Pangdam belum saatnya untuk menarik kembali pasukan dari Irja
          (6/1)
         Kodam merekrut 1000 orang anggota KAMRA (Keamanan Rakyat) (6/1)
         Niat Pangdam untuk mengadakan dialog dengan pihak OPM (15/2)
         Kapolda mengeluarkan maklumat yang bertujuan membubarkan Posko-
          Posko dan menghentikan segala sosialisasi hasil pertemuan Tim 100 dengan
          Presiden Habibie (17/4)
         Dengan memakai kekerasan aparat keamanan membubarkan Posko di
          Fakfak (5/5) dan Sorong (5/7)
         Penembakan di Arso (5/5), Wamena (27/5), Genyem (7/6), Jayapura (9/7),
          Dempta (27/7) dan Manokwari (24/9).
         Pencekalan terhadap lima tokoh pejuang Papua (28/6)
         Pimpinan aparat keamanan menilai laporan-laporan mengenai pelanggaran
          HAM sebagai ‗mencari-cari masalah saja‘ (29/8-4/9)
         Kodam mengirim tim pencari fakta ke daerah Pegunungan Bintang untuk
          menginvestigasi isi laporan SKP Keuskupan Jayapura (14/9)
         TNI menyatakan tekadnya untuk mempertahankan wilayah NKRI (2/10;
          23/11; 5/12)
         Penggantian Kapolres Manokwari (6/10), penggantian Kapolda Irja (6/11) dan
          penggantian Pangdam Trikora (29/11)
         Sikap aparat keamanan terhadap rencana pengibaran bendera Bintang
          Kejora pada tgl. 1 Desember 1999 yang sangat membingungkan (15/11;
          22/11; 24/11; 27/11; 5/12)
26
   Sikap aparat keamanan dalam bidang politik diuraikan secara panjang lebar dalam analisis mengenai
Gerakan Aspirasi 'Merdeka' dan sedikit disinggung dalam bagian ketiga analisis ini, yakni tentang gerakan
OPM dan Satgas Papua.
27 Pada bagian ini kami hanya mencatat beberapa peristiwa kunci sehingga jumlahnya sangat terbatas;

sedangkan suatu daftar kronologis yang lebih lengkap dapat dibaca pada Bagian I.



                                                                                                      74
           Acara penaikan bendera diamankan oleh Satgas Papua sedangkan aparat
            keamanan membiarkannya (1/12)
           Bendera Bintang Kejora di Timika diturunkan oleh aparat keamanan (2/12)
           Kodam XVII/ Trikora menyatakan keluar dari urusan politik praktis (22/12)


[2] URAIAN SINGKAT

Berdasarkan urutan peristiwa itu bisa ditarik perhatian pada sejumlah hal:

2.1. Pendekatan kasih sayang perlu diuji
Menjelang akhir tahun 1999, baik TNI maupun Polri di Tanah Papua mengedepankan
upaya pendekatan baru terhadap keadaan sosio-politik Papua dengan nama
―pendekatan kasih sayang‖. Secara umum pendekatan ini diartikan keterbukaan
berdialog dengan segala macam aspirasi dan faksi politik (elit Papua, OPM, Satgas,
Mantan Tapol/ Napol, mantan pejuang Pepera, dsb). Akan tetapi, isi seluruhnya dari
pendekatan itu perlu diuji dalam kenyataan-kenyataan yang terjadi sepanjang tahun
yang telah lewat dan dalam tahun berikutnya. Senyatanya, prinsip keterbukaan dalam
dialog belum terlalu terlihat dengan adanya sejumlah indikasi berikut ini:
a. sikap mendua dalam pengibaran bendera: tidak melarang--tetapi menilai sebagai
     tindakan melanggar hukum; menurunkan bendera Papua dengan kekerasan di
     Timika; membiarkan sekaligus bertekad menjaga kesatuan NKRI
b. memelihara hubungan yang kabur dengan kelompok OPM (kelompok Hans
     Bomay, kelompok Yogi) padahal kedudukan OPM adalah musuh negara 28.
c. sikap kebal salah dan kebal hukum yang cukup nyata dalam berbagai tindak
     pelanggaran HAM29.
d. polisi mengedepankan satuan Brimob sebagai pengganti TNI dalam menangani
     masyarakat sehingga cenderung memakai cara kekerasan.

2.2. Sikap arogan dan sewenang-wenang
Penembakan tanpa alasan (bahkan tembak mati), penganiayaan terhadap warga
masyarakat, penangkapan tanpa prosedur hukum, begitu mudah terjadi dan pelakunya
cenderung lolos dari sanksi hukum. Dengan demikian sulit dihindari kesimpulan bahwa
TNI dan Polri di Papua senyatanya belum cukup beranjak dari gaya lama: bersikap
arogan dan sewenang-wenang karena memiliki kekuatan (senjata). Senyatanya, aparat
keamanan tidak mampu mengembangkan sikap sebagai pendamping melainkan terus
bertindak sebagai pengawas masyarakat yang represif; seakan-akan masyarakat
hanya dapat dilihat sebagai musuh saja. Apakah cara bertindak inilah yang hendak
dihapuskan dengan semboyan 'pendekatan kasih sayang'?

2.3. Sikap menutup diri terhadap kritik
Hal lain yang menonjol dari sikap aparat keamanan (TNI dan Polri) adalah sikap
menolak catatan kritis mengenai kondisi hak azasi manusia di tanah Papua entah dari
masyarakat, entah LSM, entah Gereja-gereja, bahkan dari instansi yang resmi
28
     Lihat uraian pada bagian sebelumnya mengenai ‗Gerakan OPM dan berkembangnya Satgas Papua‘.
29
     Lihat uraian pada bagian sebelumnya mengenai ―penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM‘


                                                                                                  75
menangani masalah HAM, yakni Komnas HAM. Ketertutupan yang dinyatakan oleh
Kadispen Polda dan Pangdam Trikora mengenai kondisi hak azasi manusia di Papua
berikut rekomendasinya menunjukkan bahwa pihak aparat keamanan belum siap untuk
menerima kenyataan bahwa terdapat kesalahan yang nyata di tubuh TNI dan Polri.
Ketertutupan sedemikian ini mempersulit langkah untuk menciptakan iklim yang
dialogal dan yang menjamin penegakan hukum.

2.4. Kebal salah dan kebal hukum
Dalam perjalanan tahun 1999 patut dicatat dengan teliti bahwa selain pola
penggelapan fakta masih berjalan untuk kasus-kasus besar30, terjadi juga pengabadian
sikap kebal salah dan kebal hukum di pihak TNI dan Polri. Amat sedikit tindakan baik di
tingkat pelanggaran HAM skala luas maupun di tingkat arogansi individual tetapi fatal
mendapat sanksi hukum yang sepadan. Kenyataan bahwa kekuasaan tetap mengatasi
hukum kiranya amat menghambat upaya aparat keamanan yang berusaha mengubah
citranya dengan semboyan 'pendekatan kasih sayang'.

2.5. Sikap mendua yang membingungkan
Lebih-lebih setelah pertemuan di Sentani (12 November 1999) pihak TNI/Polri mulai
menunjukkan suatu sikap yang sangat membingungkan. Rencana pengibaran Bendera
Bintang Kejora ditanggapi dengan ―boleh saja, karena merupakan ungkapan aspirasi
rakyat‖ sampai ―pengibarannya dilarang karena melanggar hukum‖. Sikap demikian
sangat mengagetkan banyak orang dan menimbulkan rasa curiga; jangan-jangan nanti
penaikan bendera akan dipakai untuk bertindak secara sangat keras; apalagi di tempat
lain (Sorong) sejumlah orang sedang diadili karena ‗terlibat dalam acara penaikan
bendera‘. Sikap mendua ini sangat merugikan segala pihak karena tercipta suatu
suasana yang tak menentu dan memberikan peluang pada bahaya bahwa akhirnya
‗hukum tidak berlaku lagi‘. Peluang demikian dapat menjurus ke suatu suasana serba
kabur dan merejalelanya sikap ‗main hakim sendiri‘ atau ‗berlakunya hukum rimba‘.
Masyarakat luas tetap mengharapkan bahwa pihak yang berkuasa memberikan
jaminan kepastian hukum.




30
 Sikap yang sama bisa diperbandingkan dengan penanganan masalah Aceh, masalah Ambon, dan
masalah Timor Lorosae.


                                                                                           76
                        C. PERAN PEMERINTAH


W
          alaupun secara formal Pemerintah sipil adalah instansi yang tertinggi di
          Republik Indonesia, masyarakat biasa di Papua mengalami bahwa peran
          dari instansi TNI dan Polri sebenarnya lebih dominan, dan lebih berdampak
          pada segala segi kehidupan kemasyarakatan. Karena itu, tidak
mengherankan bahwa peran pihak keamanan menjadi unsur sorotan secara lebih
ramai daripada peran dari pihak Pemerintah sipil. Melihat perkembangan selama tahun
1999 gambaran praktis itu sebenarnya dibenarkan.
Peran Pemerintah Sipil dapat dikaitkan dengan sejumlah peristiwa kunci sebagaimana
dicantumkan dibawah ini:

[1] PERISTIWA-PERISTIWA KUNCI 199931

        Persiapan Dialog Nasional dan pertemuan dengan antara Tim 100 dan
         Presiden Habibie (26/2)
        Gubernur Irja menolak aspirasi kemerdekaan Papua dan meminta otonomi
         khusus bagi Propinsi Irja (10/3, 16/11)
        Persiapan serta pelaksanaan Pemilihan Umum ditantang oleh aspirasi
         merdeka (26/2, 21/4)
        Presiden Habibie meminta untuk memekarkan Propinsi Irja menjadi tiga
         Propinsi (22/4, 25/7, 2/8, 20/8, 17/9)
        Peristiwa bencana Banjir (5/6) di Abepura hingga Entrop ternyata berbuntut
         panjang, khususnya dalam hal pengelolaan uang bantuan Presiden sebesar
         Rp. 50 milyar.
        Pejuang-pejuang Papua menolak pemekaran wialyah Propinsi Irja (30/4, 3/8,
         6/8, 21/8, 6/9)
        Pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan dengan lancar dan damai di Tanah
         Papua (7/6)
        Presiden Habibie menyatakan: ―Yang mau memisahkan diri dengan NKRI
         akan berhadapan dengan seluruh kekuatan yang ada di negara RI‖ (3/5)
        Gubernur Irja menyatakan: ―aspirasi boleh disampaikan asal lewat jalan
         hukum‖ (12/9)
        Pelantikan diam-diam dua Gubernur tambahan untuk Propinsi Irja (11/10)
        Masyarakat Papua menolak kedua Gubernur yang baru (12/10)
        Tuntutan papuanisasi kalangan pejabat pemerintah (4/11)
        Penolakan masyarakat terhadap otonomi khusus (8/11)
        Penyampaian aspirasi masyarakat Papua kepada DPR Pusat oleh DPRD Irja
         (16/12)
        Nama propinsi Irja diganti menjadi Propinsi Papua pada kesempatan
         kunjungan oleh Presiden Abdurrachman Wahid (31/12)

31Pada bagian ini kami hanya mencatat beberapa peristiwa kunci sehingga jumlahnya sangat terbatas;
sedangkan suatu daftar kronologis yang lebih lengkap dapat dibaca pada Bagian I.



                                                                                                     77
[2] URAIAN SINGKAT

2.1. pemerintah sipil tunduk pada garis kebijaksanaan aparat keamanan
Untuk sebagian besar peran Pemerintah Daerah dapat digambarkan sebagai ―peran
pembantu‖; hal demikian menjadi jelas kalau kita memeriksa berita-berita utama dalam
harian Cenderawasih Pos. Lazimnya berita utama menyangkut pernyataan dsb.
pertama-tama dari pihak Pangdam atau Kapolda; biasanya Gubernur menyusul.
Ternyata pendapat serta sikap TNI/ Polri lebih dicari daripada pendapat serta sikap
Pemerintah Sipil. Pemerintah Sipil seakan-akan main di pinggiran saja. Bagi banyak
anggota masyarakat peranan DPRD dan sejenisnya sudah lama tidak terlalu
diharapkan karena hanya menjadi perpanjangan tangan Pemerintah saja; tidak ada
suara tersendiri, hingga masyarakat tidak merasa terwakili olehnya. Lantas dukungan
serta pemahaman dari pihak Gubernur masih sering dicari dan diharapkan. Namun
masyarakat bingung karena merasa kurang ‗dibantu‘ oleh Gubernur serta stafnya.
Kenyataan ini juga terasa mengingat instansi-instansi pemerintahan dari awal mula
kurang menanggapi segala macam pelanggaran HAM dan meremehkan
pengembangan gerakan Aspirasi M dengan menyatakan bahwa gerakan itu hanya
hasil perjuangan segelintir orang saja. Justru Bapak Gubernur sering menyatakan
bahwa ―aspirasi M adalah aspirasi segelintir orang saja‖, sehingga tidak perlu diberi
perhatian yang serius. Seluruh perkembangan selama tahun 1999 membuktikan bahwa
Bapak Gubernur sangat keliru dalam penilaian semacam itu.

2.2. “kami tidak berwewenang”
Sejauh menyangkut tanggapan atas keluhan/aspirasi yang disampaikan melalui
bermacam-macam demo, biasanya baik DPRD maupun perangkat Pemda lainnya
mengambil sikap: ―kami tidak berwewenang! Akan diteruskan kepada yang
berwewenang‖. Sikap itu memang dapat dimengerti sebagai hasil cetakan Orde Baru;
namun jelas juga bahwa sikap demikian kurang mendorong masyarakat untuk menaruh
harapannya pada Pemerintahnya. Mau lari kemana lagi?

2.3. otonomi daerah serta pemekaran wilayah
Dalam upaya untuk menanggapi segala perkembangan selama tahun 1999 Pemerintah
memperjuangkan dua hal secara khusus, ialah: (1) memajukan pola otonomi daerah,
dan (2) pola pemekaran wilayah menjadi tiga propinsi. Kedua unsur ini sangat
disponsori/dimotori oleh Pemerintah Pusat dan dianggap sebagai suatu jawaban yang
tepat atas perkembangan-perkembangan yang ada di Papua. Ada kesan kuat bahwa
Pemerintah Daerah (termasuk DPRD) dalam kedua hal ini hanya menjadi penyambung
lidah saja. Kesannya bahwa Pemda diminta untuk ―menjual‖ kedua unsur
kebijaksanaan tadi. Karena itu diadakan kunjungan ke lapangan untuk
mensosialisasikan kedua konsep melalui ―gaya briefing‖ saja sehingga selalu dialami
sebagai suatu ―pembicaraan sepihak (monolog)‖. Suatu gaya dialog yang
memungkinkan suara masyarakat betul terdengar sama sekali belum kelihatan;
walaupun pejabat-pejabat selalu menilai diri sebagai ―orang reformis‖. Jelaslah bahwa
pejabat-pejabat tidak pernah diajar/dilatih untuk ―mendengarkan‖ karena merasa sudah
paling tahu apa yang terbaik untuk masyarakat. Kenyataan ini paling terbukti sewaktu



                                                                                   78
secara diam-diam dua Gubernur baru diangkat di Jakarta pada tanggal 12 Oktober
1999, sedangkan dengan terang benderang diketahui bahwa masyarakat yang luas
sama sekali tidak setuju dengan pola pemekaran yang hendak diterapkan. Tambah
memprihatinkan lagi bahwa kedua calon Gubernur baru yang asli Papua ternyata sama
sekali tidak berkeberatan untuk diangkat.

2.4. vakum kepemimpinan
Perlu dicatat bahwa pada akhir tahun 1999 pemerintahan di wilayah Papua ditandai
dengan suatu ―vakum kepemimpinan‖ (kekosongan kepemimpinan) yang sangat
menonjol. Gubernur sedang ‗merangkap jabatan menteri dari Jakarta‘, hingga de facto
kursinya kosong; sejumlah ‗kursi Bupati‘ sedang kosong; Kapolda dan Panglima
diganti; kalangan DPRD (Tingkat I maupun II) sedang ‗dalam keadaan rehab‘. Suasana
sedemikian membuat keadaan masyarakat berjalan berambang.

2.5. kasus bencana banjir
Kinerja Pemerintah yang patut disoroti dalam tahun 1999 adalah penanganan korban
bencana banjir di Perumnas IV Padang Bulan dan KPR BPD yang terjadi tgl. 5 Juni
1999. Dengan musibah banjir itu secara tidak langsung terungkap betapa Analisis
Dampak Lingkungan—yang merupakan bagian dari kebijakan pembangunan secara
struktural—begitu buruk karena lokasi Perumnas IV sebenarnya merupakan daerah
pembuangan air. Selain itu, kembali terbukti bahwa dana milyaran rupiah yang
disediakan untuk para korban ternyata tidak mampu dikelola secara profesional oleh
pemerintah setempat demi kepentingan masyarakat. Masyarakat korban harus
menanti-nanti janji pencairan dana dan malah harus menuntut (bersama LBH
Jayapura) agar dana-dana bantuan itu segera dicairkan; sementara instansi seperti
Dinas Sosial Tk. I Irja berpolemik soal akurasi data korban. Yang lebih memprihatinkan
lagi adalah bahwa Menteri Sosial yang berkunjung ke lokasi bencana (tgl. 30 Juni
1999) hanya bersedia mendengarkan keterangan dari Kepala Dinas PU Irja, Ir. Harjadi,
bukan dengan kaum korban. Nasib korban bencana cukup terkatung-katung
karenanya.

2.6. pemilihan umum
Kesibukan yang paling banyak terjadi selama tahun 1999 kaitan dengan
penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemda akhirnya berhasil untuk menjalankan
Pemilu ini dengan cukup lancar. Walau Pemilu mau diboikot oleh ‗pemimpin-pemimpin
Papua‘ (bdk. Pernyataan oleh Tim 100 pada tgl. 26 Februari 1999) Pemilu akhirnya
dijalankan tanpa gangguan yang berarti. Seperti biasa Golkar menang di Tanah Papua.
Kemenangan ini untuk sebagian masih menjadi hasil ―bantuan pemerintah setempat‖
yang ternyata belum terlalu memahami ―gaya demokrasi‖ hingga berpendapat bahwa
masih berkewajiban untuk memenangkan Golkar. Sekaligus perlu dicatat bahwa
partisipasi masyarakat asli dalam Pemilu agak kurang. Banyak masyarakat asli
(terutama di pedalaman) membiarkannya saja tanpa mengambil bagian didalamnya,
sekaligus masih merasa bingung karena ―pemimpin-pemimpin Papua‖ telah
menyatakan bahwa Pemilu ‗tidak diperlukan lagi‘, alias diboikot.




                                                                                   79
                             BAGIAN V
            PENUTUP: KESIMPULAN UMUM


S
     etelah mengikuti empat bagian terdahulu: kronologi peristiwa dan analisis
     peristiwa yang terjadi selama 1999 dari sudut perkembangan GERASEM dan
     kondisi HAM kiranya bisa disimpulkan hal-hal utama yang menjadi inti perjalanan
     tahun 1999 di Tanah Papua.

Dinamika Sosial Politik
1. Tiga unsur faktual menjadi latarbelakang: memoria passionis yakni sejarah
   penderitaan sebangsa, fakta sejarah tahun 1960-an, khususnya menyangkut
   penetapan New York Agreement dan pelaksanaan PEPERA yang tidak menghargai
   kebebasan masyarakat Papua; represi negara terhadap ungkapan hati masyarakat
   Papua sehingga masyarakat Papua dididik dalam ketakutan, sikap diam, pasif,
   dijadikan objek/ proyek.
2. Era reformasi membuka peluang baru: isi hati masyarakat Papua bisa dan bebas
   diungkapkan secara terbuka melalui Tim 100 di hadapan Presiden BJ. Habibie.
   Ungkapan itu mengkristal dalam niat untuk bebas dari segala penderitaan dengan
   konsekuensi: memisahkan diri dari Indonesia.
3. Ungkapan aspirasi M(erdeka) masyarakat Papua berkembang menjadi Gerakan
   Aspirasi M (GERASEM) yang terwujud dalam pendirian posko-posko, pengibaran
   bendera Papua, pembentukan pemimpin, lobby di tingkat nasional dan terlebih
   internasional. Seiring dengan GERASEM, harapan masyarakat berkembang malah
   kadang di luar proporsi akibat terbatasnya informasi yang dimiliki maupun yang
   disalurkan oleh para pemimpin Papua.
4. Menanggapi GERASEM, pihak TNI, Polri, dan Pemerintah pada umumnya
   membiarkan—kecuali dalam hal sosialisasi melalui Posko-Posko—karena
   merupakan bagian dari semangat reformasi.

Kondisi HAM
1. Kondisi Hak Azasi Manusia (HAM) di Papua dapat dilihat dengan lebih mudah
   berdasarkan laporan 5 (lima) peristiwa yang bersifat struktural dan massal yang
   diajukan oleh LSM dan Gereja-gereja: [1] peristiwa Biak, [2] peristiwa Mapnduma,
   [3] Pegunungan Bintang, [4] Manokwari, [5] Timika. Keadaan itu masih dilengkapi
   dengan sejumlah kasus individual.
2. Dilihat dari berbagai tanggapan yang berasal dari lembaga-lembaga negara
   maupun instansi yang berkaitan dengan lima laporan tersebut, ternyata pelanggaran
   HAM belum ditangani melalui proses hukum yang adil dan tuntas serta memenuhi
   rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, pihak ICRC melakukan investigasi
   laporan Mapnduma dan Kodam XVII Trikora mengenai Laporan Pegunungan
   Bintang sebagai langkah pertama dari proses penyelesaian masalah HAM.
3. Seiring dengan pengungkapan laporan situasi HAM tersebut masyarakat semakin
   kritis melihat situasinya sekaligus berani menyuarakan fakta-fakta tersebut di


                                                                                  80
     hadapan instansi-instansi resmi di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini tak
     lepas dari peran dampingan kalangan LSM dan Gereja-gereja.
4.   Namun demikian, langkah maju pengungkapan fakta di pihak masyarakat masih
     terus menemui pola-pola kerja dari instansi resmi negara seperti DPR, TNI, Polri,
     pemerintah seperti pola penggelapan fakta, pola mendiamkan masalah, atau pola
     meremehkan bobot laporan. Pola-pola kerja seperti itu tetap merupakan tantangan
     serius bagi masyarakat dan para pendukungnya.
5.   DPR-RI maupun DPR (D) yang diharapkan sebagai pendukung perjuangan rakyat
     ternyata belum menampakkan kepeduliannya terhadap laporan-laporan HAM yang
     disampaikan kepada instansi tersebut; terhadap Gerakan Aspirasi M; dan terhadap
     kebijakan pembangunan yang kurang berpihak pada kepentingan masyarakat.
6.   Adapun pihak Komnas HAM berusaha menanggapi pengungkapan fakta dari pihak
     masyarakat dengan melakukan investigasi awal meski belum sampai pada proses
     penuntutan secara tuntas.
7.   Satgas Papua merupakan fenomena baru yang mula-mula muncul secara spontan,
     cepat menonjol, cepat mendapat dukungan luas, dan diakui Polri. Di samping
     Satgas Papua, gerakan OPM di beberapa daerah tetap berjalan secara cukup
     tersembunyi tetapi cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Keduanya
     memiliki kesamaan dan perbedaan. Ada sejumlah tanda bahwa keberadaan dua
     kelompok itu cenderung diperalat oleh pihak ketiga untuk membelokkan Gerakan
     Aspirasi M.
8.   Dalam seluruh dinamika masyarakat, Pemerintah Daerah berperan lebih sebagai
     pemain pembantu dalam menentukan sejumlah kebijakan mendasar karena
     ternyata banyak hal berada di luar kekuasaannya, seperti [1] menanggapi laporan-
     laporan pelanggaran HAM, [2] menyelenggarakan pemilu secara demokratis, [3]
     menanggapi gerakan Aspirasi M secara dialogal, [4] menangani akibat dari
     kebijakan pembangunan yang kurang tepat misalnya kasus banjir di Padang Bulan
     atau tenggelamnya kapal di Sorong dan Merauke.

Demikianlah seluruh uraian yang coba menggali unsur-unsur pokok dalam perjalanan
tahun 1999 di Tanah Papua ini. Pastilah tahun 2000 juga menjadi sebuah wacana
tersendiri yang sarat makna sekaligus merupakan kelanjutan dari pemetaan awal ini.




                                                                                       81
                                     DAFTAR SINGKATAN
Aspiras M-O-F                : Aspirasi Merdeka-Otonomi-Federasi
DOM                          : Daerah Operasi Militer
Els-HAM                      : Lembaga Studi dan Advokasi Hak Azasi Manusia
F-ABRI                       : Fraksi ABRI
FKMPT                        : Forum Komunikasi Mahasiswa Pegunungan Tengah
F-KP                         : Fraksi Karya Pembangunan
FOKER LSM                    : Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat
FORERI                       : Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya
F-PDI                        : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
F-PDKB                       : Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa
GERASEM                      : Gerakan Aspirasi Merdeka
GKI                          : Gereja Kristen Injili
GPK                          : Gerakan Pengacau Keamanan
HIMABI                       : Himpunan Mahasiswa Biak
ICRC                         : International Committee of Red Cross
KMPJ                         : Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya
KNPPB                        : Komite Nasional Pemuda Papua Barat
KPR BPD                      : Kredit Perumahan Rakyat Bank Pembangunan Daerah
LBH Jayapura                 : Lembaga Bantuan Hukum Jayapura
LMA                          : Lembaga Masyarakat Adat
OPM                          : Organisasi Papua Merdeka
PEPERA                       : Penentuan Pendapat Rakyat
PIR                          : Perkebunan Inti Rakyat
PNG                          : Papua New Guinea
PTFI                         : Perseroan Terbatas Freeport Indonesia
Satgas Papua                 : Satuan Tugas Papua
SKP                          : Sekretariat Keadilan dan Perdamaian
SP                           : Satuan Pemukiman (Transmigrasi)
STFT                         : Sekolah Tinggi Filsafat Teologi
STIE                         : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
STTJ                         : Sekolah Tinggi Teknologi Jayapura
TPN                          : Tentara Pembebasan Nasional
UPT                          : Unit Pemukiman Transmigrasi





 Sebagian besar singkatan yang dicantumkan dalam daftar ini adalah khas konteks Papua dan banyak
dipergunakan dalam buku ini.


                                                                                                   82

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:189
posted:11/10/2011
language:Indonesian
pages:82