instrumen_lppd_2010_exe

Document Sample
instrumen_lppd_2010_exe Powered By Docstoc
					                      INSTRUMEN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LPPD DAN IKK
1    LAMPIRAN I:

2    LAMPIRAN II:

3    LAMPIRAN III:

4    LAMPIRAN IV:

5    LAMPIRAN V:

6    LAMPIRAN VI:

7    LAMPIRAN VII:


8    LAMPIRAN VIII:

9    LAMPIRAN IX:

10   LAMPIRAN X:
INSTRUMEN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LPPD DAN IKK-IKK
FORMAT LPPD TAHUN 2010.

PETUNJUK PENGISIAN LPPD UNTUK BAB III, BAB IV DAN BAB V.

CONTOH-CONTOH TABEL-TABEL PENGISIAN LPPD UNTUK ( BAB I B :GAMBARAN UMUM DAERAH)

PDRB

CONTOH-CONTOH TABEL-TABEL KUALIFIKASI PERSONIL SKPD

PENGISIAN BAB III LPPD DALAM BENTUK MATRIKS

RINCIAN PROGRAM KEGIATAN SKPD DALAM PELAKSANAAN URUSAN SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA.


DAFTAR URUSAN WAJIB DAN PILIHAN SERTA NAMA -NAMA SKPD PENYELENGGARA.

RINCIAN JENIS BELANJA PER URUSAN

CONTOH LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAMPIRAN I:
FORMAT LPPD TAHUN 2010.
                                    Format ini mengakomodasi materi PP 3 Tahun 2007 dan PP 6 T




                        Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
                                         Nomor:
                                         Tanggal

                                             FORMAT LPPD

                                      FORMAT SAMPUL
                                     LAMBANG DAERAH
                   LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
                                            ( LPPD )
                        Provinsi / Kabupaten / Kota ....................................
                                         TAHUN 200...

Kata Pengantar .................. (maksimum 2 halaman)

BAB I. PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum (dijelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)
B. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain ya
2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelami
3. Kondisi Ekonomi;
a. Potensi Unggulan Daerah
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)

BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
A. Visi Dan Misi
B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
C. Prioritas Daerah

BAB III. URUSAN DESENTRALISASI
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi.
1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib.
2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan.
3 SKPD (Dinas, Badan, Kantor, .....) Pelaksana

B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
1. Program Dan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas p
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural
5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan Dan Solusi
9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
1. Program Dan Kegiatan
2. Realisasi Program Dan Kegiatan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural
5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan
7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan Dan Solusi
9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
D. Indikator kinerja kunci,




BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program Dan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
8. Kondisi
Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
9. Permasalahan Dan Solusi
10.Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
1. Dasar Hukum
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Sarana Dan Prasarana

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah
1. Daerah Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (Output) Dari Kerjasama
10. Permasalahan Dan Solusi
11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4.Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (Output) Dari Kerjasama
10. Permasalahan Dan Solusi
11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal Yang Terlibat
4.Sumber Dan Jumlah Anggaran
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daera
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan
8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
D. Pembinaan Batas Wilayah
1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi (apabila
2. Solusi Yang Dilakukan Dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak la
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
4.Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada)
8. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) Da
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan Yang Dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
4. Penanggulangan Dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
6. Sumber Dan Jumlah Anggaran
LAMPIRAN I:
FORMAT LPPD TAHUN 2010.
                                    Format ini mengakomodasi materi PP 3 Tahun 2007 dan PP 6 Tahun 2008.




                        Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
                                         Nomor:
                                         Tanggal

                                             FORMAT LPPD

                                      FORMAT SAMPUL
                                     LAMBANG DAERAH
                   LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
                                            ( LPPD )
                        Provinsi / Kabupaten / Kota ....................................
                                         TAHUN 200...

Kata Pengantar .................. (maksimum 2 halaman)

BAB I. PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum (dijelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)
B. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis
3. Kondisi Ekonomi;
a. Potensi Unggulan Daerah
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)

BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
A. Visi Dan Misi
B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
C. Prioritas Daerah

BAB III. URUSAN DESENTRALISASI
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi.
1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib.
2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan.
3 SKPD (Dinas, Badan, Kantor, .....) Pelaksana

B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
1. Program Dan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program d
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan Dan Solusi
9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
1. Program Dan Kegiatan
2. Realisasi Program Dan Kegiatan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan
7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan Dan Solusi
9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
D. Indikator kinerja kunci,
1. Tataran Pengambil Kebijakan (Capaian kinerja setiap IKK, menggunakan format-format untuk
Provinsi Lampiran I.1., Kota Lampiran II.1, Kabupaten Lampiran III. 1)
2. Tataran Pelaksana Kebijakan (Capaian kinerja setiap IKK dengan menggunakan format untuk
Provinsi Lampiran I.2., Kota Lampiran II.2, Kabupaten Lampiran III. 2)
3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan
Urusan Pilihan (Capaian kinerja setiap IKK menggunakan format untuk Provinsi Lampiran I.3., Kota


BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program Dan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
8. Kondisi
Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
9. Permasalahan Dan Solusi
10.Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepad
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Sarana Dan Prasarana

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah
1. Daerah Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (Output) Dari Kerjasama
10. Permasalahan Dan Solusi
11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4.Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (Output) Dari Kerjasama
10. Permasalahan Dan Solusi
11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal Yang Terlibat
4.Sumber Dan Jumlah Anggaran
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan
8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
D. Pembinaan Batas Wilayah
1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi (apabila ada)
2. Solusi Yang Dilakukan Dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
4.Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada)
8. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) Dan Dasar Hukum Pene
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan Yang Dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
4. Penanggulangan Dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
6. Sumber Dan Jumlah Anggaran
ng dianggap perlu
n, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
pencapaian program dan kegiatan)

Dan Fungsional




Dan Fungsional




k Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
n Dasar Hukum Penetapannya
LAMPIRAN II:
PETUNJUK PENGISIAN LPPD UNTUK BAB III, BAB IV DAN BAB V.

BAB III. URUSAN DESENTRALISASI

A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI

1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib.

2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan.
3 SKPD (Dinas, Badan, Kantor, .....) Pelaksana



B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. Program dan Kegiatan


2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM
belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)


3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib


4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang,
mencukupi atau lainnya)

8. Permasalahan dan Solusi


9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan


ALTERNATIP,



C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. Program Dan Kegiatan

2. Realisasi Program Dan Kegiatan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan


4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran

6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan
7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,
mencukupi atau lainnya)

8. Permasalahan Dan Solusi


9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan


ALTERNATIP,


D. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)




BAB IV. TUGAS PEMBANTUAN


A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program Dan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas
Pembantuan

7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
8. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang,
mencukupi atau lainnya)

9. Permasalahan Dan Solusi
10.Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan


B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas pembantuankan kepada
Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk
Kabupaten/Kota
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Sarana Dan Prasarana



BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah
1. Daerah Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar
Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (Output) Dari Kerjasama
10. Permasalahan Dan Solusi
11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan


B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4.Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah
Dengan Pihak Ketiga
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (Output) Dari Kerjasama
10. Permasalahan Dan Solusi
11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal Yang Terlibat
4.Sumber Dan Jumlah Anggaran
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan
Instansi Vertikal Di Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan
8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan


D. Pembinaan Batas Wilayah
1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota Dan Provinsi (apabila ada)
2. Solusi Yang Dilakukan Dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum
selesai atau perlu tindak lanjut)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas
Wilayah
4.Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan


E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau
Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila
ada)
8. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi


F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta
dan atau kerjasama) Dan Dasar Hukum Penetapannya
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan Yang Dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme,
separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
4. Penanggulangan Dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
6. Sumber Dan Jumlah Anggaran
                                                    URAIAN PELAPORAN
 Meringkas anggaran belanja, realisasi, dan SKPD pelaksana. Sesuai dengan tabel. Sumber informasi Laporan Keuangan
Daerah 2010
Meringkas anggaran belanja, realisasi, dan SKPD pelaksana. Sesuai dengan tabel. Sumber informasi Laporan Keuangan
Daerah 2010
Ringkasan SKPD (Dinas, Badan, Kantor, .....) tentang rekapitulasi kondisi personil pelaksana urusan wajib dan urusan pilihan,
mencakup jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional, serta
staf.
                                                   URAIAN PELAPORAN
Program dan kegiatan prioritas urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2010. Apabila jumlah program dan kegiatan
banyak dapat dibuat menjadi lampiran . Contoh . Jumlah program sebanyak ----------- program dan sebanyak ----------------
kegiatan. Rincian program dan kegiatan terlampir.
Bagi urusan wajib yang belum ada penetapan SPM maka tingkat capaian program dan kegiatan sampai dengan akhir tanhun
anggaran. (Realisasi pelaksanaan %).

Sebutkan nama SKPD, atau SKPD-SKPD penyelenggara program dan kegiatan prioritas urusan dimaksud. Bagi 1 (satu) urusan
tertentu yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD , maka sebutkan SKPD penanggung jawab. SKPD lainnya yang ikut
menangani urusan dimaksud agar menyebutkan nama bagian dan seksi dari SKPD yang menangani atau terlibat langsung
dengan program dan kegiatan dimaksud.
Sebutkan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional . Dalam
hal ini, diminta agar dilampirkan bagan atau struktur organisasi atau dalam bentuk matriks, sehingga dalam pelaporannya
dapat menunjuk Lampiran tersebut.
Alokasi dan realisasi anggaran untuk program dan kegiatan prioritas dari urusan wajib dimaksud. Data informasi anggaran
dan realisasi ditulis mengikuti program dan kegiatan urusan dimaksud..
Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas dimaksud. RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh SKPD melaksanakan program dan kegiatan prioritas. (Lengkap, Cukup,
kurang: jelaskan sesuai dengan fakta )
Uraikan, apabila ada masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dan apa solusi yang ditempuh. Apabila
tidak ada masalah, sebutkan tidak ada masalah dan solusi tidak perlu diisi. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang
perlu dilaporkan kepada pemerintah. Apabila masalahnya internal sebaiknya diselesaikan secara internal. Tidak perlu
dilaporkan.
Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan, sebutkan
tidak ada atau biarkan kosong.

Guna memudahkan penyusunan, maka prioritas urusan wajib yang dilaksanakan (B) dapat dibuat dalam bentuk matrik untuk
setiap urusan wajib. Matriks tersebut menjadi lampiran dari LPPD.



                                                   URAIAN PELAPORAN
Program dan kegiatan prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan pada tahun 2010. Apabila jumlah program dan kegiatan
banyak dapat dibuat menjadi lampiran . Contoh . Jumlah program sebanyak ----------- program dan sebanyak ----------------
kegiatan. Rincian program dan kegiatan terlampir.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan persentasi (%), sampai akhir tahun anggaran .
Siapa penyelenggara program dan kegiatan prioritas urusan dimaksud. Sebutkan nama-nama SKPD/UPT . Program dan
kegiatan prioritas pada tahun 2010 dilaksanakan oleh sebanyak --- SKPD yatu: (1) Dinas……. (2) dst….. Bagi SKPD yang
menyelengarakan beberapa urusan, maka sebutkan bagian/seksi dari SKPD yang menyelengarakan program dan kegiatan
dimaksud.
Sebutkan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional . Dalam
hal ini, diminta agar dilampirkan bagan atau struktur organisasi atau dalam bentuk matriks, sehingga dalam pelaporannya
dapat menunjuk Lampiran tersebut.
Alokasi dan realisasi anggaran untuk program dan kegiatan prioritas dari urusan wajib dimaksud. Data informasi anggaran
dan realisasi ditulis mengikuti program dan kegiatan urusan dimaksud..
Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas dimaksud. RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh SKPD melaksanakan program dan kegiatan prioritas. (Lengkap, Cukup,
kurang: jelaskan sesuai dengan fakta )
Uraikan, apabila ada masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dan apa solusi yang ditempuh. Apabila
tidak ada masalah, sebutkan tidak ada masalah dan solusi tidak perlu diisi. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang
perlu dilaporkan kepada pemerintah. Apabila masalahnya internal sebaiknya diselesaikan secara internal. Tidak perlu
dilaporkan.
Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan, sebutkan
tidak ada atau biarkan kosong.

Guna memudahkan penyusunan, maka prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan (C) dapat dibuat dalam bentuk matrik
untuk setiap urusan wajib. Matriks tersebut menjadi lampiran dari LPPD.

                                                  URAIAN PELAPORAN
Data dan informasi hasil pengukuran IKK-IKK, dalam rangka penilaian EKPPD dalam koridor PP 6 Tahun 2008 adalah sebagai
berikut:
1) Tataran Pengambil Kebijakan, pada Lampiran……………..
2) Tataran Pelaksana Kebijakan, 8 Aspek Administrasi Umum, pada Lampiran……………..
3) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja, pada Lampiran--------------
Petunjuk pengisian diberikan secara terpisah.




                                                    URAIAN PELAPORAN
Sebutkan dasar hukum tugas pembantuan yang diterima.
Sebutkan nama instansi pemberi tugas pembantuanyang diterima
Uraikan nama program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima.
Berapa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima (posisi terakhir).
Sebutkan sumber dan jumlah anggaran yang digunakan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan
dimaksud.
Sebutkan nama SKPD atau bagian SKPD yang menangani langsung program dan kegiatannya. Program dan
kegiatan tugas pembantuan yang diterima, dilaksanakan oleh SKPD ……. Sebutkan nama bagian/seksi pada SKPD
pelaksananya.
Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional pelaksana
tugas pembantuan yang diterima dimaksud. Uraian dapat juga dilampirkan.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh SKPD melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan yang
diterima. (Lengkap, Cukup, kurang: jelaskan sesuai dengan fakta )
Apabila ada masalah, uraikan apa masalah dan bagaimana solusinya atau saran penyelesaiaannya. Apabila tidak ada
masalah, tidak perlu diisi atau dilaporkan. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang perlu dilaporkan kepada pemerintah
dan Pemberi Tugas Pembantuan.
Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan, biarkan
kosong.

                                                     URAIAN PELAPORAN
Sebutkan dasar hukum tugas pembantuan yang diberikan .
Bidang urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan dengan menjelaskan program dan kegiatannya.
Sebutkan penerima tugas pembantuan yang diberikan.

Sumber dan jumlah anggaran untuk pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan.
Kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan guna melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugas pembantukan
kepada instansi penerima .




                                                 URAIAN PELAPORAN
Sebutkan nama dan identitas Daerah yang diajak Kerjasama
Sebutkan dasar hukum penyelenggaraan kerja sama dengan daerah dimaksud. Perjanjian/MOU/dll.
Sebutkan bidang kerjasama yang dilaksanakan .
Sebutkan Nama judul kerjasama, uraikan pokok- pokok program dan kegiatan yang laksanakan pada tahun ini (berjalan).

Sebutkan nama SKPD Penyelenggara Kerjasama dan atau nama bagian/seksi yang secara operasional menangani kerja sama.
Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional pelaksana
kerjasama dimaksud. Uraian dapat juga dilampirkan.
Sebutkan Sumber dan Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk tahun ini (berjalan).
Uraikan jangka Waktu Kerjasama mulai terhitungan dari tanggal perjanjian kerjasama sampai dengan waktu berakhirnya
kerjasama.
Uraikan Hasil-hasil (Output) dari Kerjasama, kuantitas dan jenisnya.
Apabila ada masalah, uraikan masalah dan apa slusinya . Apabila tidak ada masalah tidak perlu diisi.
Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan, biarkan
kosong.

                                                  URAIAN PELAPORAN
Sebutkan nama dan identitas mitra kerja yang diajak Kerjasama
Sebutkan dasar hukum penyelenggaraan kerja sama dengan daerah dimaksud. Perjanjian/MOU/dll.
Sebutkan bidang kerjasama dan Judul kerja sama yang dilaksanakan .
Sebutkan Nama judul kerjasama, uraikan pokok- pokok program dan kegiatan yang laksanakan pada tahun ini (berjalan).

Sebutkan nama SKPD Penyelenggara Kerjasama dan atau nama bagian/seksi yang secara operasional menangani kerja sama.
Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional pelaksana
kerjasama dimaksud. Uraian dapat juga dilampirkan.
Sebutkan Sumber dan Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk tahun ini (berjalan).
Uraikan jangka Waktu Kerjasama mulai terhitungan dari tanggal perjanjian kerjasama sampai dengan waktu berakhirnya
kerjasama.
Uraikan Hasil-hasil (Output) dari Kerjasama, kuantitas dan jenisnya.
Apabila ada masalah, uraikan masalah dan apa slusinya . Apabila tidak ada masalah tidak perlu diisi.
Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan, biarkan
kosong.
                                                    URAIAN PELAPORAN
Sebutkan nama Forum Koordinasi
Uraikan cakupan materi Koordinasi
Sebut nama-nama Instansi Vertikal Yang Terlibat.
Sebutkan Sumber Dan Jumlah Anggaran
Sebutkan nama SKPD Penyelenggara koordinasi dan atau nama bagian/seksi yang secara operasional menangani kerja sama.
Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional pelaksana
koordinasi dimaksud. Uraian dapat juga dilampirkan.
Uraikan Jumlah -kegiatan Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
Sebutkan Hasil Dan Manfaat Koordinasi
Uraikan Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan, biarkan
kosong.

                                                    URAIAN PELAPORAN

Uraian atas Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi (apabila ada)

Uraian Solusi Yang Dilakukan Dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)
Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan penyelenggaran pembinaan batas wilayah,


Rincian .Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan penyelenggaran pembinaan batas wilayah,


                                                URAIAN PELAPORAN
Uraikan Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya, waktu kejadian peristiwa, cakupan wilayah, dan kerugian fisik dan
non fisik yang diakibatkannya.
Sebutkan Status Bencana yang terjadi (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
Sebutkan Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan.
Uraian antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
Sebutkan nama SKPD yang menangani secara operasional bencana.
Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional pelaksana
koordinasi dimaksud. Uraian dapat juga dilampirkan.
Apabila ada, Sebutkan nama Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk dalam rangka Menangani Bencana dimaksud.
Uraikan Potensi Bencana Yang Diperkirakan atau kemungkinan Terjadi di kemudian hari.


                                                    URAIAN PELAPORAN
Uraian dari Jenis- Jenis Kawasan Khusus yang dikelola.
Uraikan status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) Dan Dasar Hukum
Penetapannya
Uraikan Sumber dan jumlah Anggaran yang digunakan.
Uraian Permasalahan Yang Dihadapi.
Sebutkan nama SKPD yang menangani secara operasional kawasan-kawasan dimaksud.
Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional pelaksana
koordinasi dimaksud. Uraian dapat juga dilampirkan.
                                                   URAIAN PELAPORAN

Uraian atas Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
Sebutkan nama SKPD yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum,
Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum.

Upaya-upaya Penanggulangan Dan Kendalanya.
uraian atas Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan.
LAMPIRAN III:
CONTOH-TABEL-TABEL PENGISIAN LPPD

              STUKTUR PENDUDUK KABUPATEN: …… TAHUN 2009
        STRUKTUR USIA           LAKI-LAKI  PEREMPUAN
              75
            70-74
            65-69
            55-59
            45-49
            40-44
            35-39
            30-34
            25-29
            20-24
            15-19
            10 -14
             5-9
             0-4
TOTAL

               JUMLAH PENDUDUK MENURUT PER KECAMATAN
          KECAMATAN            LAKI-LAKI   PEREMPUAN




            TOTAL

              JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT KECAMATAN
          KECAMATAN                KEPALA KELUARGA
                TOTAL
                JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN (KAB/KOTA)
PENDIDIKAN                         LAKI-LAKI   PEREMPUAN
SD
SLTP
SLTA
S1, S2, DAN >S2
LAIN-LAIN
TOTAL

             JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN (KAB/KOTA)
BIDANG PEKERJAAN                LAKI-LAKI  PEREMPUAN
Pertanian, Perkebunan, Peternakan,
Kehutanan dan Perikanan


Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan

Listrik, Gas dan Air Bersih
Konstruksi

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Real estat dan Jasa
Persh.
Jasa-jasa

TOTAL

                               JUMLAH RUMAH MENURUT KECAMATAN
             KECAMATAN                   RUMAH SELURUHNYA
TOTAL
                     CONTOH-TABEL-TABEL PENGISIAN LPPD

AHUN 2009                   STUKTUR PENDUDUK PROVINSI: …… TAHUN 2009
            JUMLAH       STRUKTUR USIA      LAKI-LAKI   PEREMPUAN JUMLAH
                               75
                             70-74
                             65-69
                             55-59
                             45-49
                             40-44
                             35-39
                             30-34
                             25-29
                             20-24
                             15-19
                             10 -14
                              5-9
                              0-4
                     TOTAL

CAMATAN                   JUMLAH PENDUDUK MENURUT PER KABUPATEN/KOTA
            JUMLAH      KABUPATEN/KOTA      LAKI-LAKI  PEREMPUAN JUMLAH




                             TOTAL

KECAMATAN               JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT KABUPATEN/KOTA
            JUMLAH      KABUPATEN/KOTA        KEPALA KELUARGA     JUMLAH
                                   TOTAL
N (KAB/KOTA)                  JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN (PROVINSI)
               JUMLAH   PENDIDIKAN              LAKI-LAKI  PEREMPUAN JUMLAH
                        SD
                        SLTP
                        SLTA
                        S1, S2, DAN >S2
                        LAIN-LAIN
                        TOTAL

N (KAB/KOTA)                 JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN (PROVINSI)
               JUMLAH   BIDANG PEKERJAAN       LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
                        Pertanian, Perkebunan,
                        Peternakan, Kehutanan dan
                        Perikanan
                        Pertambangan dan
                        Penggalian
                        Industri Pengolahan
                        Listrik, Gas dan Air
                        Bersih
                        Konstruksi
                        Perdagangan, Hotel dan
                        Restoran
                        Pengangkutan dan
                        Komunikasi
                        Keuangan, Real estat
                        dan Jasa Persh.
                        Jasa-jasa

                        TOTAL

KECAMATAN                            JUMLAH RUMAH MENURUT KABUPATEN/KOTA
         KETERANGAN         KABUPATEN/KOTA      RUMAH SELURUHNYA    KETERAN
                                                                    GAN
TOTAL
LAMPIRAN IV:
CONTOH-TABEL-TABEL PENGISIAN LPPD

                            PERTUMBUHAN PDRB
                       PROVINSI :---------------
                             TAHUN 2006-2008


                  PDRB Perkapita (Rp)              Laju Pertumbuhan (%)
                                                    Harga        Harga
 Tahun      Harga Berlaku       Harga Konstan      Berlaku      Konstan
  2006      11.178.234,01        6.455.126,60       10.93        4.75
  2007      12.620.790,44        6.739.149,68       12.91        4.4
  2008      13.562.441,04        7.085.831,30       7.46         5.14



                            PERTUMBUHAN PDRB
                   KABUPATEN/KOTA :---------------
                             TAHUN 2006-2008


                  PDRB Perkapita (Rp)              Laju Pertumbuhan (%)
                                                    Harga        Harga
 Tahun      Harga Berlaku       Harga Konstan      Berlaku      Konstan
  2006      11.178.234,01        6.455.126,60       10.93        4.75
  2007      12.620.790,44        6.739.149,68       12.91        4.4
  2008      13.562.441,04        7.085.831,30       7.46         5.14




                                                                          NO

                                                                           1

                                                                           2
                                                                           3
                                                                           4
                                                                           5
                                                                           6

                                                                           7

                                                                           8

                                                                           9
                 PDRB TAHUN 2009 (TAHUN TERAKHIR):
                        PROVINSI:---------------------


               SEKTOR                 Harga Berlaku    Harga    KET   NO
                                                      Konstan
Pertanian, Perkebunan, Peternakan,                                     1
Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian                                            2
Industri Pengolahan                                                    3
Listrik, Gas dan Air Bersih                                            4
Konstruksi                                                             5
Perdagangan, Hotel dan                                                 6
Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi                                            7

Keuangan, Real estat dan Jasa                                          8
Persh.
Jasa-jasa                                                              9
TOTAL
               PDRB TAHUN 2009 (TAHUN TERAKHIR):
                 KABUPATEN/KOTA:---------------------


                 SEKTOR                 Harga     Harga    KET
                                       Berlaku   Konstan
Pertanian, Perkebunan, Peternakan,
Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Konstruksi
Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Real estat dan Jasa
Persh.
Jasa-jasa
TOTAL
LAMPIRAN V:
CONTOH-TABEL


                                                                   KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JU
NAMA SKPD: ---------
URUSAN YANG DISELENGGARAKAN:        1)         ---------
                                    2)         ---------
                                    3)         ---------


                                     STATUS JABATAN**)              KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)
  NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)
                                         ISI     KOSONG    SLTP   SLTA   D1     D2     D3      S1
Eselon 1


Eselon 2
Eselon 3
Eselon 4
Eselon 4


Eselon 3
Eselon 4
Eselon 4


Eselon 3
Eselon 4
Eselon 4


Eselon 3
Eselon 4
Eselon 4


Fungsional
Staf
Total
 IKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL




DIKAN (TERAKHIR)*)                           P
                            GOLONGAN/PANGKAT*) ENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)                                 KETERANGAN
                 S2   S3     I     II    III   IV   PIM I   PIM II PIM III PIM IV   Jumlah


                                                                                             *) BERI TANDA "V" BAGI JABATAN YANG TERISI DAN
                                                                                             **)BERI TANDA "X" BAGI JABATAN YANG TIDAK TERISI
LAMPIRAN VI:
PENGISIAN BAB III LPPD DALAM BENTUK MATRIKS




      URUSAN WAJIB/PILIHAN: -----------------------
                                                                  ANGGARAN
NO             PROGRAM                           KEGIATAN
                                                            ALOKASI
(1)                 (2)                               (3)     (4)
      1. AAAAAA
                                    1.1. ASASASASASA         150,000,000
                                    1.2. ABABABABAB          256,000,000
                                    1.3.ACACACACAC            34,000,000
                                    Sub Total                440,000,000

      2. BBBBBBB
                                    2.1. BBBAABABBAB          15,000,000
                                    2.2. DSDSDSDDSDD         345,000,000
                                    2.3.SDDSSSSDDDD          234,567,000
                                    2.4. EGEGEGEGGGG         234,120,000
                                    Sub total                828,687,000

      3. CCCCCCCC                   3.1. ………..
                                    3.2………..
                                    sub total




                                    TOTAL                   2,537,374,000

      TOTAL BELANJA URUSAN
      Total APBD
ANGGARAN                 TINGKAT CAPAIAN                         PROSES     KONDISI SARANA DAN PRASARANA
                                         SKPD PELAKSANA
        REALISASI              (%)                            PERENCANAAN   LENGKAP     CUKUP
           (5)                 (6)             (7)           PEMBANGUNAN
                                                                   (8)         (9)        (10)

          135,000,000              90.00 Dinas Kesehatan
          245,000,000              95.70 Rumah Sakit
           32,000,000              94.12 Puskesmas
          412,000,000              93.64



           14,999,000              99.99   Dinas Kesehatan
          246,000,000              71.30   Dinas Kesehatan
          212,000,000              90.38   Rumah Sakit
          230,120,000              98.29   Rumah Sakit
          703,119,000              84.85




         2,230,238,000             87.90
ANA DAN PRASARANA         MASALAH DAN SOLUSI     HAL LAIN YANG PERLU
           KURANG   MASALAH             SOLUSI      (DILAPORKAN)
             (11)     (12)               (13)            (14)
KETERANGAN

   (14)
LAMPIRAN VII:
RINCIAN PROGRAM KEGIATAN SKPD DALAM PELAKSANAAN URUSAN SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNY

           NAMA SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

                                                              ALOKASI
              URUSAN YG
NO                            PROGRAM            KEGIATAN   ANGGARAN/D
            DILAKSANAKAN
                                                                ANA

     (1)          (2)             (3)                 (4)        (5)
I          PERINDUSTRIAN   1. AAAAAA
                                         1.1. ASASASASASA    150,000,000


                                         Sub Total           150,000,000

                           2. BBBBBBB
                                         2.1. BBBAABABBAB     15,000,000
                                         2.2. DSDSDSDDSDD    345,000,000


                                         Sub total           360,000,000

                           3. CCCCCCCC   3.1. ………..
                                         3.2………..
                                         sub total




                                         SUB TOTAL I        1,020,000,000
II         PERDAGANGAN
                           1. AAAAAA
                                         1.1. ASASASASASA    150,000,000


                                         Sub Total           150,000,000

                           2. BBBBBBB
                                         2.1. BBBAABABBAB     15,000,000
                                         2.2. DSDSDSDDSDD    345,000,000

                                         SUB TOTAL II       1,680,000,000

                                         TOTAL              3,360,000,000
UAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA.



                                                         KONDISI SARANA DAN      MASALAH DAN
                            TINGKAT        PROSES
          REALISASI FISIK                                   PRASARANA              SOLUSI
                            CAPAIAN     PERENCANAAN
             (DANA)
                               (%)     PEMBANGUNAN
                                                      LENGKAP   CUKUP   KURANG MASALAH   SOLUSI
                (6)           (7)           (8)         (9)      (10)    (11)    (12)     (13)

              135,000,000      90.00


              135,000,000      90.00


               14,999,000      99.99
              246,000,000      71.30


              260,999,000      72.50




              791,998,000      77.65


              135,000,000      90.00


              135,000,000      90.00


               14,999,000      99.99
              246,000,000      71.30

            1,322,997,000      78.75

            2,645,994,000      78.75
HAL LAIN
  YANG
  PERLU    KETERANGAN
(DILAPOR
  KAN)
   (14)       (14)
LAMPIRAN VIII:

                  DAFTAR URUSAN WAJIB DAN PILIHAN SERTA NAMA -NAMA SKPD PENYELENGGARA.

NO                 URUSAN WAJIB
  1 Pendidikan



  2 Kesehatan




  3 Lingkungan Hidup




  4 Pekerjaan Umum




  5 Tata Ruang


  6   Perencanaan Pembangunan
  7   Perumahan
  8   Kepemudaan & Olahraga
  9   Penanaman Modal
 10   Koperasi & UKM
 11   Kependudukan & Catatan Sipil
 12   Ketenagakerjaan
 13   Ketahanan Pangan
 14   Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
      Anak
 18   Pertanahan
 19   Kesbang & Politik
 20   Otonomi Daerah
 21   Pemberdayaan Masyarakat & Desa
 22   Sosial
 23   Budaya
 24   Statistik
 25   Kearsipan
 26   Perpustakaan



      URUSAN PILIHAN
  1   Kelautan & perikanan
  2   Pertanian
  3   Kehutanan
  4   Energi dan SDM
  5   Pariwisata
  6   Industri
  7   Perdagangan
  8   Transmigrasi



BAGI SKPD YANG MENYELENGGARAKAN LEBIH DARI SATU URUSAN, AGAR MENYEBUT NAMA BAGIAN/SUBBA
YANG MENANGANI LANGSUNG PROGRAM DAN KEBIATAN.
IB DAN PILIHAN SERTA NAMA -NAMA SKPD PENYELENGGARA.

                             NAMA SKPD PENYELENGGARA
         1. Dinas ……….
         2. Badan ………

         1. Dinas ……….
         2. Badan ………
         3. Rumah Sakit …….
         4. Bagian -------, BAPPEDA




                             NAMA SKPD PENYELENGGARA
BIH DARI SATU URUSAN, AGAR MENYEBUT NAMA BAGIAN/SUBBAGIAN/ SEKSI
DAN KEBIATAN.
LAMPIRAN IX:
RINCIAN JENIS BELANJA PER URUSAN

                                                        TABEL *): TOTAL DAN REALISASI BEL
                                          BELANJA            BELANJA LANGSUNG
                                           TIDAK    BELANJA        BELANJA
 NO              URUSAN WAJIB
                                         LANGSUNG   PEGAWAI      BARANG DAN
                                                                     JASA
    1   Pendidikan
    2   Kesehatan
    3   Lingkungan Hidup
    4   Pekerjaan Umum
    5   Tata Ruang
    6   Perencanaan Pembangunan
    7   Perumahan
    8   Kepemudaan & Olahraga
    9   Penanaman Modal
   10   Koperasi & UKM
   11   Kependudukan & Catatan Sipil
   12   Ketenagakerjaan
   13   Ketahanan Pangan
   14   Pemberdayaan Perempuan dan
        Perlindungan Anak
   15   KB & KS
   16   Perhubungan
   17   Komunikasi & Informatika
   18   Pertanahan
   19   Kesbang & Politik
   20   Otonomi daerah, pemerintahan
        umum, administrasi keuangan
        daerah, perangkat daerah,
        kepegawaian, dan persandian
   21   Pemberdayaan Masyarakat & Desa
   22   Sosial
   23   Budaya
   24   Statistik
   25   Kearsipan
   26   Perpustakaan
       TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB
*) Kontrol bagi penyusun LPPD

                                                        TABEL *): TOTAL DAN REALISASI BELA
                                          BELANJA             BELANJA LANGSUNG
                                           TIDAK    BELANJA         BELANJA
 NO              URUSAN PILIHAN
                                         LANGSUNG   PEGAWAI       BARANG DAN
                                                                      JASA
    1   Kelautan & perikanan
    2   Pertanian
    3   Kehutanan
    4   Energi dan SDM
    5   Pariwisata
    6   Industri
    7   Perdagangan
    8   Transmigrasi
        TOTAL BELANJA URUSAN PILIHAN

       TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB DAN
       PLIHAN
*) Kontrol bagi penyusun LPPD
TAL DAN REALISASI BELANJA URUSAN WAJIB
LANGSUNG                    TOTAL    REALISASI BELANJA PERSENTASI       SKPD     KETERANGAN
             BELANJA       BELANJA                         (%)       PELAKSANA
             MODAL




AL DAN REALISASI BELANJA URUSAN PILIHAN
LANGSUNG                    TOTAL     REALISASI BELANJA PERSENTASI      SKPD     KETERANGAN
             BELANJA       BELANJA                          (%)      PELAKSANA
             MODAL
LAMPIRAN X:
CONTOH LAPORAN REALISASI ANGGARAN YANG MEMBANTU MEMBERIKAN INFORMASI ANGGARAN DAN BEL
                          PER URUSAN DAN MASING-MASING JENIS BELANJA

REFERENSI:
                                       LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NOMOR URUT           URAIAN                                         ANGGARAN

5                    BELANJA                                           10,000,000,000
5.1                  URUSAN WAJIB                                   …………….
5.1.01               Pendidikan                                           140,000,000
5.1.01.1.01.01       DINAS PENDIDIKAN                                      90,000,000
5.1.01.1.01.01.1     BELANJA TIDAK LANGSUNG                                10,000,000
5.1.01.1.01.01.1.1   Belanja Pegawai                                       10,000,000
5.1.01.1.01.01.2     BELANJA LANGSUNG                                      80,000,000
5.1.01.1.01.01.2.1   Belanja Pegawai                                       10,000,000
5.1.01.1.01.01.2.2   Belanja Barang dan Jasa                               20,000,000
5.1.01.1.01.01.2.3   Belanja Modal                                         50,000,000

5.1.01.1.20.03       SEKRETARIAT DAERAH                                    50,000,000
5.1.01.1.20.03.2     BELANJA LANGSUNG                                      50,000,000
5.1.01.1.20.03.2.2   Belanja Barang dan Jasa                               50,000,000


Dst…….




5.2                  URUSAN PILIHAN
5.2.01               Pertanian
5.2.01.2.01.01       DINAS PEERTANIAN DAN PETERNAKAN                       65,000,000
5.2.01.2.01.01.1     BELANJA TIDAK LANGSUNG                                15,000,000
5.2.01.2.01.01.1.1   Belanja Pegawai                                       15,000,000
5.2.01.2.01.01.2     BELANJA LANGSUNG                                      50,000,000
5.2.01.2.01.01.2.1   Belanja Pegawai                                        5,000,000
5.2.01.2.01.01.2.2   Belanja Barang dan Jasa                               40,000,000
5.2.01.2.01.01.2.3   Belanja Modal                                          5,000,000


INSTRUMEN BANTU UNTUK MENGONTROL DATA KEUANGAN.
MASI ANGGARAN DAN BELANJA




          REALISASI




                            2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:11/6/2011
language:Indonesian
pages:52