Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia

					  Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Eric - Presentation
                                       Transcript


1. Pelaksanaan sistem pemerintahan di INDONESIA” Oleh Eric (XII IPS)
2. Sejarah sistem pemerintahan indonesia
   o   Dalam UUD 1945 yang disahkan pasda tangagal 18 Agustus 1945, mencantumkan
       Indonesia sebagai nengara yang menganut Sistem Presidensil. Tetapi setelah tiga bulan
       berjalan, telah timbul suatu penyimpangan terhadap UUD 1945, yakni dibentuknya
       sebuah kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri Kabinet
       I.Pada waktu inilah Belanda mencitptakan juga sistem pemerintahan parlemen di
       Indonesia.
3. Sejarah sistem pemerintahan indonesia
   o   Adapun berberapa pemicu dibentuknya kabinet parlementer:
   o   Untuk menunjukkan kepada dunia barat (sekutu), bahwa Indonesia merupakan negara
       yang menganut paham demokrasi, dengan harapan sekutu akan mengakui kedaulatan
       Indonesia. Hal ini disebabkan karena negara-negara sekutu juga menggunakan sistem
       demokrasi liberal.
   o   Menyelamatkan Bangsa Indonesia dari kekuasaan yang diktaktor dan otoriter, karena saat
       itu kedudukan Presiden Soekarno sangat menonjol dan ditakutkan mengarah kepada
       kediktaktoran.
4. Sejarah Sistem pemerintahan Indonesia
   o   Sistem parlamenter yang dilaksanakan di Indonesia ini berlangsung selama satu
       dasawarsa, dan diwarnai dengan saling jatuh-menjatuhkan kabinet. Akhirnya, sistem
       presidensil ini baru terlihat menonjol saat dilaksanakan pada Orde Baru pada masa
       kepemimpinan Soeharto.
   Presiden ke-2 RI
5. Ke arah pembaruan
   o   Suatu UUD yang baik adalah UUD yang mampu mentolerir perubahan dan pembauran
       agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial
       kemasyrakatan, serta tidak menciptakan kemandulan hukum. Di dalam UUD 1945
       sendiri memuat ketentuan yang memungkinkan terjadinya pembauran pasal-pasal dalam
       UUD 1945, yakni dalam Amandemen UUD 1945.
6. Sistem Pemerintahan ri di bawah uud 1945 (Sebelum amandemen) Indonesia Adalah Negara
   Hukum Sistem Konstitusional Kekukasaan Tertinggi Di tangan MPR Presiden Adalah
   Penyelengga Pemerintahan tertinggi Presiden Tidak Bertanggung jawab Kepada DPR

                                                                                           1
   Menteri Negara Tidak Bertangungjawab Kepada DPR Kekuasaan Kepada Negara Tidak tak
   Terbatas UUD 1945
7. Indonesia adalah negara hukum
   o   Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat) & tidak berdasar atas kekuasaan
       (machtsstaat). Ini berarti bahwa negara, termasuk pemerintahan dan lembaga-lembaga
       negara dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi oleh hukum dan dapat
       dipertanggungjawabkan secara hukum.
8. Sistem konstitusional
   o   Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem konstitusional. Sistem ini memberikan
       ketegasan dalam hal pengendalian pemerintahan negara, yakni dengan ketentuan
       konstitusi, dengan sendirinya juga ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk
       konstitusional, seperti GBHN, UU, dll.
   Gedung Mahkamah Konstitusi
9. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
   o   Kedaulatan rakyat di Indonesia dipegang oleh suatu badan yang bernama MPR, yang
       memiliki tugas:
   o   Mengubah dan menetapkan UUD
   o   Melantik presiden dan wakil presiden
   o   Memberhentikan presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya
   o   Dalam hal ini, presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang
       telah ditetapkan oleh MPR.
   Gedung MPR DPR
10. Presiden adalah penyelenggaa pemerintahan tertinggi
   o   Dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara, tanggunjg jawab penuh ada di tangan
       Presiden. Presiden juga bertugas dan bertangung jawab untuk melaksanakan GBHN
       ataupun ketetapan MPR lainnya.
   Pelantikan SBY (Presiden ke-6 RI) di Gedung MPR DPR
11. Presiden tidak bertangungjawab kepada dpr
   o   Kedudukan Presiden dengan DPR adalah sejajar. Dalam pembentukan UU dan
       menetapkan APBN, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Presiden tidak
       dapat membubarkan DPR dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden.
   o   Menteri, sebagai pembantu presiden, tidak bertangungjawab kepada DPR, sama halnya
       dengan kedudukan Presiden. Presiden lah yang memilih, mengangkat, dan memberikan,
       menteri-menteri negara.



                                                                                           2
12. Kekuasaan kepala negara terbatas
   o   Presiden yang selain bertangungjawab kepada MPR, harus juga memperhatikan suara
       DPR, karena:
   o   DPR berhak mengadakan pengawasan terhadap presiden
   o   DPR juga berhak memberikan usulan kepada MPR untuk mengadakan SI untuk meminta
       pertangungjawaban presiden.
   o   Oleh karena itu, tugas kepala negara ini bersifat terbatas.
13. Sistem Pemerintahan ri di bawah uud 1945 (Sebelum amandemen)
   o   Dalam kurun waktu sampai 1949, baik mengenai bentuk negara maupun bentuk
       pemerintahan, masih tetap berlaku ketentuan UUD 1945, yaitu bentuk kesatuan dan
       republik. Akan tetapi, dalam pelaksannaan sistem pemerintahan ternyata masih terdapat
       penyimpangan dari ketentuan UUD 1945, terutama karena faktor politik.
14. Praktik ketatanegaraan yang dalam kurun waktu 1945-1949 yang tidak sesuai dengan uud
   1945
   o   Berubahnya fungsi Komita Nasional Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang
       diserahi tugas kekuasaan legislatif (seharusnya DPR) dan ikut menetapkan GBHN
       (seharusnya wewenang MPR), berdasrkan Maklumat Wakil Presiden No. X, tanggal 16
       Oktober 1945.
   o   Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer
       berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang disetujui oleh
       Presiden dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945.
   Kabinet Presidensil Sultan Syahrir, PM dari Kabinet I Indonesia Kabinet Parlementer
15. SISTEM PEMERINTAH NEGARA RI DI BAWAH KONSTITUTSI RIS 1949
   o   Sistem pemerintahan yang dianut oleh Konstitusi RIS 1949 adalah sistem Parlementer
       Kabinet Semu (Quasi Parlementer) dan bukan kabinet parlamen yang murni. Dengan
       penjelasan:
   o   Pengangkatan PM dan pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden dan bukan oleh
       Parlamen sebagaimana lazimnya (Pasal 74 ayat 2)
   o   Kekuasaan PM masih dicampur tangan oleh presiden. Padahal Presiden merupakan
       kepala negara dan PM merupakan kepala pemerintahan.
   o   Pertangungjawaban meteri adalah kepada DPR, namun harus melalui Keputusan
       Pemerintah (Pasal 7 ayat 45)
   o   Parlamen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya
       pengaruh besar terhadap pemerintah.



                                                                                          3
   o   Presiden RIS mempunyai kedudukan Rangkat, yaitu sebagai kepala negara dan kepala
       pemerintah padahal seharusnya terpisah.
16. Sistem pemerintahan negara ri di bawah uu dasar sementara
   o   Sistem pemerintah yang dianut oleh UUDS 1950 juga tidak jauh berbeda dengan
       konstitusi RIS 1949. Ciri sistem pemerintahan parlementer yang tampak dapat dilihat dari
       pasal 83 UUDS 1950:
   o   Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat
   o   Menteri-menteri bertangungjawab ayas keseluruhan kebijaksanaan pemerintah, baik
       bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri
   o   Akibat dari pelaksanaan UUD 1950 telah dirasakan Bangsa Indonesia, yakni kekacauan
       di bidang politik karena saling menjatuhkan kabinet, ekonomi karena krisis keuangan,
       dan keamanan. Timbul reaksi untuk kembali kepada sistem kabinet presidensil.
17. Pemberlakuan kembali uud 1945 pada demokrasi terpimpin
   o   Setelah pemberlakuan UUD 1945 kembali, rakyat menaruh harapan akan kehidupan
       ketatanegaraan yang stabil dan pemerintah presidensial yang demokratis. Akan tetapi,
       dengan penerapan Demkorasi Terpimpin menyebabkan terjadinya penyimpangan
       terhadap Pancasila dan UUD.
   o   Penyimpangan ideologis, konsepsi Pancasila diganti dengan Nasakom
   o   Pemusatan kekuasaan Presiden dengan wewenang yang melebihi ketentuan UUD 1945,
       yaitu membentuk produk hukum tanpa persetujuan dari DPR
   o   Dalam MPRS NO III/MPRS/1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur
       hidup.
   o   Kedudukan MPRS dan DPRS dijadikan menteri negara sebagai pembantu presiden
18. Sistem pemerintahan pada orde baru
   o   Selama rezim Orde Baru tidak terjadi perubahan sistem pemerintahan. Akan tetapi,
       pelaksanaan lembaga kepresidenan sangat dominan. Hal ini daspat dilihat di dalam UUD
       1945 yang menyatakan tugas dan kewenangan presiden mencakup tidak hanya bidang
       eksekutif, tetapi juga dalam bidang legislatif dan yudikatif. Selain itu, kelembagaan
       negara dan organisasi sosial politik cenederung berjalan kurang seimbang dan
       proposional.
   Penurunan Presiden Soeharto atas desakan masyarakat setelah krisis tahun 1997.
19. Sistem Pemerintahan negara ri di bawah uud 1945 setelah amandemen
   o   Salah satu tuntutan reformasi adalah amandemen terhadap UUD 1945. Akan tetapi, tujuh
       pokok sistem pemerintahan negara RI yang dianut oleh UUD 1945 tetap dipertahankan.
       Yang berarti bahwa Negara Indonesia masih menganut pemerintahan presidensial

                                                                                             4
20. Hasil AMANEMEN YANG MENGATUR SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
    o   Pasal 1 ayat 3 UUD 1945$, “Negara Indonesia adalah negara hukum”
    o   Kekukasaan negara tertinggi ada di tangan MPR yang terdiri dari DPR & DPRD yang
        memiliki wewenang untuk megangankat atau memberhentikan Presiden dan Wapres,
        menetapakn UUD dan GBHN
    o   Presiden adalah penyeleggara pemerintahan tertinggi menurut UUD.
    o   Presiden tidak bertangungjawab kkepada DPR
    o   Dalam Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR yang memiliki wewenang
        mengangkat presiden dan wapres, menetapkan UUD, dang menjalankan tugas-tugasnya,
        presiden deibatanu oleh para menteri. Pembantu presiden ini bertanggung jawab kepada
        Presiden
Kekuakasaan Kepala Referensi
   Tim penulis PT GALAXY PUSPA MEGA, (2008), PENDIDIKAN KEWARGAAN
    UNTUK SMA/MA KELAS XII, BEKASI, PT GALAXY PUSPA MEGA.
.




                                                                                          5