Docstoc

Modul_sekolah

Document Sample
Modul_sekolah Powered By Docstoc
					                                                                       MILIK NEGARA
                                                                  TIDAK DIPERDAGANGKAN




KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL                                   KEMENTERIAN AGAMA RI




   Materi Pelatihan               Peningkatan Manajemen Melalui
 Sekolah/Madrasah
                                  Penguatan Tata Kelola dan
                                  Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah




                                    Bantuan Operasional Sekolah
                                     Disiapkan bersama oleh:
                       Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemendiknas
                                               dan
                        Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag RI
dengan bantuan dana hibah dari Pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia
                                       dan didukung oleh:
    Bank Dunia, Uni-Eropa, Pemerintah Kerajaan Belanda, Bank Pembangunan Asia dan USAID




                                                                                            	
  
  Materi Pelatihan   Peningkatan Manajemen Melalui
Sekolah/Madrasah
                     Penguatan Tata Kelola dan
                     Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah
Kata Pengantar
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dimulai sejak bulan Juli 2005, merupakan program untuk
membantu percepatan penuntasan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Bagi kebanyakan
sekolah dan madrasah di Indonesia, dana BOS merupakan komponen terbesar pemasukan dana yang
diterima oleh sekolah dan madrasah.
Untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana BOS dan sumberdana sekolah/
madrasah lainnya, penting dilakukan peningkatan keterampilan dalam menyusun perencanaan dan
penganggaran ditingkat sekolah/madrasah. Untuk keperluan inilah pemerintah telah mengambil
inisiatif untuk mengembangkan program pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan
manajerial bagi sekolah/madrasah. Program pelatihan ini dikembangkan dengan merujuk pada
sistem penjaminan mutu, khususnya Standar Pelayanan Minimal untuk pendidikan dasar dan Standar
Nasional Pendidikan. Pelatihan intensif tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini akan diberikan
kepada 3 unsur anggota Tim Pengelola BOS di Sekolah/Madrasah di seluruh Indonesia, yaitu kepala
sekolah/madrasah, bendahara sekolah/madrasah dan unsur masyarakat anggota Tim Manajemen
BOS Sekolah/Madrasah atau Komite Sekolah/Madrasah.
Materi pelatihan untuk sekolah dan madrasah ini disiapkan melalui kerjasama dengan dan atas
dukungan dari Australian Agency for International Development (AusAID), Asian Development Bank
(ADB) melalui proyek Basic Education Capacity Support Program, USAID melalui Proyek Decentralized
Basic Education (DBE1), Pemerintah Kerajaan Belanda, European Union (Uni Eropa) dan the World
Bank (Bank Dunia) melalui the Basic Education Capacity Trust Fund. Pelatihan ini akan disampaikan
secara nasional kepada sekitar 650.000 peserta dari sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs) dengan
dukungan dana dari Pemerintah Australia melalui AusAID.
Buku panduan pelatihan ini memusatkan perhatian pada empat materi utama: (1) Standar
Pelayanan Minimal untuk Pendidikan Dasar dan Standar Nasional Pendidikan, termasuk di dalamnya
pengenalan terhadap Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M); (2) Perencanaan dan Penganggaran;
(3) Manajemen Keuangan; dan (4) Pengenalan Pendidikan Karakter. Selain ke empat jenis materi
utama tersebut, masih ada beberapa materi tambahan/suplemen yang diharapkan dapat disinggung
pada saat pelatihan.
Semoga materi pelatihan ini dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pelatih dan peserta pelatihan
untuk panduan pelatihan bagi tingkat sekolah/madrasah.




                                      Jakarta, Maret 2011


         Direktorat Jenderal                                        Direktorat Jenderal
          Pendidikan Dasar                                           Pendidikan Islam
   Kementrerian Pendidikan Nasional                               Kementrerian Agama RI



           Prof. Suyanto, Ph.D.                                Prof. Dr. Mohammad Ali, MA
      NIP. 19530302 197703 1 001                               NIP. 19530603 197903 1 002




                                                                                                      i
 Pendahuluan
 Buku Materi Pelatihan ini berisi informasi penting yang digunakan sebagai bahan pembelajaran
 bagi pengelola SD/MI dan SMP/MTs, yang terdiri dari kepala sekolah/madrasah, bendahara
 sekolah/madrasah, dan ketua komite sekolah/madrasah di seluruh Indonesia.
 Buku ini disusun sebagai bahan pelatihan dalam rangka membantu sekolah/madrasah melakukan
 perencanaan, pengelolaan, dan penyusunan laporan, baik kegiatan maupun keuangan sekolah/
 madrasah. Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program BOS dan
 penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah yang lebih baik, partisipatif dan akuntabel.
 Buku ini terdiri dari tiga bagian utama yakni: (1) Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah, (2) Perencanaan
 dan Penganggaran Sekolah/Madrasah, dan (3) Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah. Sebagai
 bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pada sektor pendidikan, serangkaian
 program nasional yang menyemangati upaya perbaikan yang mendasar ini juga disertakan pada
 bagian akhir buku ini: pendidikan karakter bangsa, penanggulangan bencana, pengarusutamaan
 gender, rencana aksi nasional pemberantasan narkoba, dan pencegahan HIV/AIDS.
 Bagian 1 - Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M) menekankan pentingnya kemampuan
 sekolah/madrasah melakukan pemetaan pencapaian kinerja sekolah/madrasah pada saat ini
 serta pengembangan program dan anggaran sekolah/madrasah. Penguasaan implementasi
 EDS/M dicerminkan dalam kemampuan sekolah/madrasah dalam mengidentifikasi dan
 mengumpulkan data kinerja, menganalisis dan mengolah data mutu, menyimpulkan hasil kinerja
 serta menerapkan standar mutu.
 Bagian ini terdiri dari empat bab. Bab I memperkenalkan kebijakan nasional yang berkaitan
 dengan Standar Nasional Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, Sistem
 Penjaminan Mutu Pendidikan serta Penerapan SPMP, SNP, dan SPM dalam proses perencanaan
 sekolah/madrasah. Bab II menguraikan gambaran umum tentang EDS/M, menjelaskan sosok
 dan cara-kerja instrumen serta cara melaksanakan EDS/M. Bab III menjelaskan teknik identifikasi
 kesenjangan kinerja dan rekomendasi pemenuhan SPM. Bab IV memperkenalkan TRIMS atau
 Aplikasi Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah (APMIS), memahami manfaat keluarannya
 bagi sekolah/madrasah serta langkah-langkah aplikasi TRIMS.
 Bagian 2 - Perencanaan dan Penganggaran Sekolah/Madrasah membantu sekolah/madrasah
 agar mampu menyusun program prioritas dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber
 daya yang dimiliki guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah/madrasah yang telah
 ditetapkan. Melalui rencana kerja yang baik, sekolah/madrasah diharapkan dapat menggalang
 partisipasi warga dan masyarakat, memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan
 dan pelaporan sekolah/madrasah, efisiensi dan efektifitas penggunaan dana, menjamin
 integrasi perencanaan sekolah/madrasah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi,
 kota/kabupaten dan aspirasi stakeholder lokal, mempertimbangkan pentingnya pendidikan
 karakter bangsa, sensitivitas terhadap isu gender, sikap responsif terhadap keadaan bencana,
 dan memperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi.
 Bagian ini terdiri dari enam bab. Bab I merupakan pengantar bagi penyusunan RKS/M dan RKT.
 Bab II menjelaskan tentang identifikasi kondisi kinerja aktual sekolah/madrasah sebelum rencana
 kerja disusun. Bab III menjelaskan tentang kondisi yang diharapkan oleh sekolah/madrasah. Bab
 IV menguraikan tentang pentingnya penyusunan program, indikator dan target kinerja yang
 tepat, penanggung jawab program dan kegiatan. Bab V memandu penyusunan rencana anggaran
 sekolah/madrasah untuk jangka menengah. Bab VI menjelaskan tentang penyusunan Rencana


ii
Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah/Madrasah atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah.
Perlu juga disampaikan disini bahwa bersamaan dengan penerbitan materi pelatihan ini telah
dikembangkan EDS/M multimedia dalam bentuk DVD. Dilengkapi dengan pegantar lisan oleh
Bapak Menteri Pendidikan Nasional, DVD yang berjudul “Meningkatkan Mutu Lingkungan
Pembelajaran melalui Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah” ini dikemas secara komunikatif dan
ramah pemirsa. Di dalamnya disajikan banyak contoh dan testimoni dari kepala sekolah, guru
dan peserta didik yang membuat konsep EDS/M terasa mudah dipahami. DVD ini akan dibagikan
kepada seluruh sekolah/madrasah.
Bagian 3 - Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah membantu sekolah/madrasah memahami
dan mengasah keterampilan dalam mengelola siklus penganggaran melalui penyiapan anggaran,
penata-usahaan, perpajakan, pengeloaan barang milik sekolah/madrasah, pelaporan keuangan
yang baik, serta pengkomunikasiannya kepada stakeholder terkait.
Bagian ini terdiri dari tujuh bab. Bab I memberikan pengantar tentang siklus manajemen
keuangan sekolah/madrasah serta prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Bab II memberikan
gambaran umum penatausahaan keuangan sekolah/madrasah, khususnya dalam penerimaan dan
pengeluaran serta pelaporannya. Bab III menguraikan berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan dan transaksi di tingkat sekolah/madrasah. Bab IV memperkenalkan
masalah pembukuan sekolah/madrasah termasuk jenis buku dan transaksi, format buku serta
alurnya. Bab V berisi ketentuan pencatatatan barang milik sekolah/madrasah. Bab VI mendalami
pelaporan keuangan sekolah/madrasah. Bab VII membahas berbagai hal yang berkaitan dengan
masalah audit, pengendalian dan pengawasan keuangan di tingkat sekolah/madrasah.
Dengan memahami manajemen keuangan diharapkan pihak sekolah/madrasah dapat menerapkan
prinsip pengelolaan keuangan yang baik dengan tidak mengabaikan prinsip ekonomis, efisiensi
dan efektivitas dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan dasar. Bagian ini sangat penting
dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan keuangan sekolah/
madrasah termasuk kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah, bendahara sekolah/madrasah,
guru, pengawas, dan komite sekolah/madrasah.
Untuk mempelajari lebih jauh materi yang dijelaskan dalam buku ini disediakan file dalam
bentuk CD yang berisikan seluruh materi pelatihan, referensi terkait terutama Undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan seluruh bahan yang disampaikan dalam pelatihan.
Dalam CD juga terdapat materi tambahan, antara lain Pendidikan Karakter Bangsa, Program
Penanggulangan Bencana, Kepekaan terhadap Isu Gender, dan Pencegahan HIV/AIDS.
Penyusunan buku ini didukung oleh Australian Agency for International Development (AusAID),
Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia (World Bank) dan Decentralized Basic Education
(DBE-I) Project - USAID.




                                                                                             iii
 Daftar Singkatan
 APBD           Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 APBN           Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 APK            Angka Partisipasi Kasar
 ATK            Alat Tulis Kantor
 BAN-S/M        Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
 BMS            Barang Milik Sekolah
 BOS            Bantuan Operasional Sekolah
 BOSDA          Bantuan Operasional Sekolah Daerah
 BOSP           Biaya Operasional Satuan Pendidikan
 BSNP           Badan Standar Nasional Pendidikan
 CTL            Contextual Teaching and Learning
 DAK            Dana Alokasi Khusus
 DAU            Dana Alokasi Umum
 DBR            Daftar Barang Ruang
 EDK            Evaluasi Diri Kabupaten/Kota
 EDS/M          Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah
 EQAS           External Quality Assurance System
 ICT            Information and Communication Technology
 IMB            Izin Mendirikan Bangunan
 IPA            Ilmu Pengetahuan Alam
 IPTEK          Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 IQAS           Internal Quality Assurance System
 Juknis         Petunjuk Teknis
 Kemenag        Kementerian Agama
 Kemendiknas    Kementerian Pendidikan Nasional
 KIB            Kartu Inventaris Barang
 KIR            Kartu Inventaris Ruang
 KIR            Karya Ilmiah Remaja
 KKG            Kelompok Kerja Guru
 KS             Kepala Sekolah
 KTSP           Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
 LPMP           Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
 MA             Madrasah Aliyah
 MBS            Manajemen Berbasis Sekolah
 MI             Madrasah Ibtidaiah
 Monev          Monitoring dan Evaluasi
 MSPD           Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah
 PAKEM          Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan
 PAS            Pendapatan Asli Sekolah
 PDCA           Plan Do Check Action
 Permendagri    Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Permendiknas   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 PMK            Peraturan Menteri Keuangan
 PNS            Pegawai Negeri Sipil
 PPh            Pajak Penghasilan


iv
PPN       Pajak Pertambahan Nilai
PTKP      Pendapatan Tidak Kena Pajak
RAPBS     Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
Renstra           Rencana Strategis
RKAS      Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RKJM      Rencana Kerja Jangka Menengah
RKS       Rencana Kerja Sekolah
RKS/M     Rencana Kerja Sekolah/Madrasah
RKT       Rencana Kerja Tahunan
RPJMD     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPP       Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RPPK      Rencana Pengembangan Pendidikan Kota/Kabupaten
RPS       Rencana Pengembangan Sekolah
RSBI      Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
SBI       Sekolah Bertaraf Internasional
SD        Sekolah Dasar
SDM       Sumber Daya Manusia
SIM       Sistem Informasi Manajemen
SKM       Sekolah Kategori Mandiri
SKPD      Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SKS       Satuan Kredit Semester
SNP       Standar Nasional Pendidikan
SPJ       Surat Pertanggungjawaban
SPM       Standar Pelayanan Minimal
SPMP      Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
TU        Tata Usaha
Tupoksi           Tugas Pokok dan Fungsi
UAN       Ujian Akhir Nasional
UAS       Ujian Akhir Sekolah
UASBN     Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
UKK       Ujian Kompetensi Kejuruan
UN        Ujian Nasional




                                                            v
 Daftar Istilah
 BOS              program pemerintah yang bertujuan menyediakan pendanaan biaya operasi non-
                  personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai bagian dari pelaksanaan program
                  wajib belajar 9 tahun.

 Sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP)
                  subsistem dari sistem pendidikan nasional (SNP) dengan fungsi utama peningkatan
                  mutu pendidikan.

 SNP              kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
                  Republik Indonesia.

 SPM              jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan
                  atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah
                  provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Peraturan
                  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
                  Pemerintah, Pemerin-tahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
                  Kota.

 Standar kompetensi lulusan
                  kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

 Standar isi      ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang
                  kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan
                  silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis
                  pendidikan tertentu.

 Standar proses standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada
                  satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

 Standar pendidik dan tenaga kependidikan
                  kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan
                  dalam jabatan.

 Standar sarana dan prasarana
                  standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang
                  belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel
                  kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain,
                  yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan
                  teknologi informasi dan komunikasi.

 Standar pengelolaan
                  standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
                  dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/
                  kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
                  pendidikan.

 Standar pembiayaan
                  standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang
                  berlaku selama satu tahun.

vi
Standar penilaian pendidikan
                 standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan
                 instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Program          instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
                 pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
                 anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
                 (UU Nomor 25 Tahun 2004).

Perencanaan      suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
                 pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU Nomor 25 Tahun
                 2004).

Visi             rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
                 (UU Nomor 25 Tahun 2004).

Misi             rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
                 visi (UU Nomor 25 Tahun 2004).

RKT              dokumen tentang gambaran program dan kegiatan tahunan sekolah untuk mencapai
                 tujuan dan sasaran tahunan sekolah yang telah ditetapkan.

RKS/M            dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan untuk mencapai tujuan
                 dan sasaran sekolah yang telah ditetapkan.

RAPBS/M          rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode
                 tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan.

Value for Money istilah yang digunakan untuk menilai apakah sebuah organisasi telah memperoleh
                 manfaat yang maksimum dari barang dan jasa yang diperoleh atau disediakan dengan
                 sumber daya yang ada.

Transparan       memiliki sifat bahwa sebuah teori atau praktek terbuka kepada publik, karenanya
                 mengurangi peluang untuk korupsi.

Akuntabel        bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
                 yang dipercayakan kepada orang/ organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang
                 telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas
                 kinerja secara periodik.

Buku Kas Umum buku utama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang mempengaruhi
                 saldo kas, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Buku Pembantu Kas
                 buku yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang
                 dilaksanakan secara tunai.

Buku Pembantu Bank
                 buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran
                 yang dilakukan melalui bank dengan cara antara lain penerbitan cek, penarikan cek,
                 penerimaan pembayaran dengan cek, dan lain-lain.




                                                                                                        vii
  Buku Pembantu Pajak
                  buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta
                  memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut
                  pajak.

  Efisien         pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, atau input minimum untuk
                  output tertentu.

  Efektif         perbandingan outcome dengan output, atau tingkat pencapaian hasil program dengan
                  target yang ditetapkan.

  Ekonomis        pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang
                  terendah.

  Partisipasi Masyarakat
                  keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan atau organisasi sosial
                  baik secara moril (fisik) maupun spiritual (nonfisik) untuk mewujudkan keinginan dan
                  kepentingan bersama.




viii
Bagian 1   Pengenalan Terhadap
           Evaluasi Diri Sekolah/
           Madrasah (EDS/M) Dan
           Instrumen EDS/M
                  Bagian ini mencakup empat        bab. Bab
                  pertama memperkenalkan kebijakan nasional
                  yang berkaitan dengan Standar Nasional
                  Pendidikan (SNP), Standar Pelayanan
                  Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, Sistem
                  Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) serta
                  penerapan SPMP, SNP, dan SM dalam proses
                  perencanaan sekolah/madrasah. Bab kedua
                  menggambarkan secara umum konsep
                  EDS/M, memperkenalkan instrumen dan cara
                  melaksanakan EDS/M. Bab ketiga memaparkan
                  teknik mengidentifikasi kesenjangan kinerja
                  dan rekomendasi pemenuhan SPM. Bab
                  ke empat memperkenalkan TRIMS atau
                  Aplikasi Pelaporan dan Manajemen Informasi
                  Sekolah (APMIS), menjelaskan manfaat
                  keluaran TRIMS bagi sekolah/madrasah, dan
                  memaparkan langkah-langkah aplikasi TRIMS.
2   Bagian 1
                                                                                    Bagian 1

        Bab I
                   Pengenalan SNP, SPM,
                   dan SPMP Dalam Rangka
                   Perencanaan Sekolah/
                   Madrasah

A. PENGANTAR
  Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan
  di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM)
  yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2025.
  Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara
  berkelanjutan oleh semua pihak.
  Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
  (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar nasional
  pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan,
  pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka


                                                                                Bagian 1   3
    mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP berisi ketentuan tentang delapan
    standar yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun waktu
    tertentu.
    Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat beragam, dan
    sebagian besar kualitasnya masih berada di bawah SNP, maka perlu dicari strategi untuk
    mencapai SNP secara bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan
    Minimal (SPM) yang merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap
    satuan pendidikan. Apabila SPM Pendidikan telah tercapai maka indikator tingkat (mutu)
    layanan akan dinaikkan dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya mencapai tingkatan yang
    ditetapkan dalam SNP. Oleh karena itu, SPM Pendidikan dapat diartikan sebagai strategi untuk
    mencapai SNP secara bertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju pemenuhan
    SNP.
    Sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) didefinisikan sebagai kegiatan sistemik dan
    terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah
    daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk melaksanakan upaya peningkatkan mutu
    pendidikan secara berkesinambungan. Penjaminan mutu pendidikan dimaksudkan untuk
    memastikan bahwa setiap satuan pendidikan berusaha memenuhi SPM dan SNP, dan apabila
    SNP telah tercapai maka satuan pendidikan tersebut akan terus meningkatkan mutu untuk
    melampaui atau berada di atas SNP. Standar mutu pendidikan di atas SNP dapat berupa,
    antara lain, (a) Standar mutu yang berbasis keunggulan lokal, dan (b) Standar mutu yang
    mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu.
    Untuk dapat mencapai acuan mutu pendidikan tersebut di atas, setiap satuan pendidikan
    perlu menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kerja Sekolah/
    Madrasah (RKS/M) yang memuat upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. RKS/M
    disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder termasuk kepala sekolah/
    madrasah, guru, komite sekolah/madrasah, dan orang tua siswa. RKS/M akan menjadi acuan
    untuk melaksanakan perbaikan dalam proses pembelajaran, manajemen sekolah/madrasah,
    sarana-prasarana dan aspek sekolah yang penting lainnya.


B. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)
    Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
    seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Nomor 17 UU 20/2003
    tentang Sisdiknas dan Pasal 3 PP. 19/2005 tentang SNP).
    Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan,
    dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
    (Pasal 3 PP. 19/2005 tentang SNP).
    Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka
    mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
    bermartabat (Pasal 4 PP. 19/2005 tentang SNP).
    Standar Nasional Pendidikan merupakan penjabaran dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang
    Sisdiknas, yang dituangkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005.
    Standar Nasional Pendidikan meliputi: (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi; (3)
    standar pendidik dan tenaga kependidikan; (4) standar proses; (5) standar sarana dan
    prasarana; (6) standar pembiayaan; (7) standar pengelolaan; dan (8) standar penilaian
    pendidikan.


4   Bagian 1
Berikut ini adalah penjelasan umum tentang masing-masing standar sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
  Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan
  melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Standar kompetensi lulusan digunakan
  sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan
  pendidikan, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata
  pelajaran, dan mata pelajaran. Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan
  keterampilan.
  Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan
  dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk
  hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
  Untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, perlu dirumuskan kompetensi dasar
  untuk setiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, yang kemudian dituangkan
  dalam materi pokok kegiatan pembelajaran serta indikator pencapaian.

2. Standar Isi
  Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan melalui
  Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat
  kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan
  tertentu, memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum
  tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
  Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan
  dasar dan menengah terdiri atas:
  a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
  b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
  c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  d. kelompok mata pelajaran estetika;
  e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
  Beban belajar untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat
  menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap
  muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan
  dan ciri khas masing-masing.
  Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB atau bentuk
  lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/
  karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
  Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan
  menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
  Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu
  efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan

                                                                            Bagian 1   5
       kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
       Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran,
       sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
       pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan
       minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/
       atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
       Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
       meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan
       kompetensi sosial.
       Tenaga kependidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya
       terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan
       tenaga kebersihan sekolah/madrasah. Tenaga kependidikan pada SMP/MTs atau bentuk
       lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga
       administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/
       madrasah.
       Selain memiliki kompetensi sebagai guru, seorang kepala sekolah/madrasah juga harus
       memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
       Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru ditetapkan melalui Permendiknas
       nomor 16 tahun 2007. Sedangkan standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan
       ditetapkan dengan Permendiknas berikut.
       a. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
       b. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/
          Madrasah.
       c. Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/
          Madrasah.
       d. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/
          Madrasah.

    4. Standar Proses
       Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan
       pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
       Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan melalui
       Permendiknas nomor 41 tahun 2007.
       Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
       menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
       memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan
       bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
       Untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, setiap satuan
       pendidikan perlu melakukan empat hal, yakni perencanaan proses pembelajaran,
       pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses
       pembelajaran.
       a. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan
          pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar,
          metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.


6   Bagian 1
  b. Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta
     didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku
     teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap
     pendidik.
  c. Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
     menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus
     dikuasai.
  d. Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi,
     pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

5. Standar Sarana dan Prasarana
  Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
  dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah,
  perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan
  berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses
  pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana
  dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA ditetapkan melalui Permendiknas
  nomor 24 tahun 2007.
  Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan
  pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta
  perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur
  dan berkelanjutan.
  Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang
  pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan,
  ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya
  dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan
  ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur
  dan berkelanjutan.

6. Standar Pembiayaan
  Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi
  satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan
  adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi
  satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan
  dapat berlangsung secara teratur dan berkelanjutan.
  Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
  Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,
  pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi
  biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti
  proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan
  mencakup gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat
  pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak
  langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
  lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
  Standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK,
  SDLB, SMPLB, dan SMALB ditetapkan melalui Permendiknas nomor 69 tahun 2009.


                                                                                 Bagian 1   7
    7. Standar Pengelolaan
       Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
       perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan
       pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas
       penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan
       dasar dan menengah ditetapkan melalui Permendiknas nomor 19 tahun 2007.
       Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan
       manajemen berbasis sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian,
       kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan satuan pendidikan
       dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
       Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan
       penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang melingkupi
       masa 4 (empat) tahun.

    8. Standar Penilaian Pendidikan
       Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
       mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar
       penilaian pendidikan ditetapkan melalui Permendiknas nomor 20 tahun 2007.
       Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian
       hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian
       hasil belajar oleh Pemerintah.
       a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk
          memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian,
          ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
          Penilaian yang dimaksud digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi
          peserta didik; sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan untuk
          memperbaiki proses pembelajaran.
       b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar
          kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar untuk semua
          mata pelajaran merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik
          dari satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
          (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi
          dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta
          didik dari satuan pendidikan.
       c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah Pusat bertujuan untuk mengukur pencapaian
          kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok
          mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian
          nasional. Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.


C. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
    1. SNP dan SPM
       Untuk dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan diperlukan sumber daya yang
       besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk pemenuhan standar sarana dan
       prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, proses, pembiayaan, dan keperluan
       penting lainnya.

8   Bagian 1
  Sebagian sekolah/madrasah belum mampu memenuhi SNP. Hal ini tercermin pada
  rendanya jumlah SD yang telah terakreditasi (yakni, baru mencapai 65,4 %) dan jumlah
  ini diperkirakan akan naik mencapai 70,0 % pada akhir tahun ini. Sementara SMP yang
  telah terakreditasi kini baru mencapai 61,0 % dan diperkirakan akan meningkat menjadi
  66,6 % pada akhir tahun nanti.
  Mengingat pemenuhan standar nasional pendidikan masih dirasakan sulit bagi banyak
  sekolah/madrasah, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) dirancang sebagai tahapan
  awal untuk mencapai SNP dan standar lainnya.
  Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah jenis
  dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program
  pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan
  pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,
  Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  Standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan
  pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah
  kabupaten/ kota. SPM mengatur jenis dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh
  pemerintah kabupaten/kota dan sekolah/madrasah. SPM juga merupakan pelaksanaan
  disentralisasi penyelenggaraan kewenangan di bidang pendidikan dasar.
  SPM difokuskan pada upaya untuk memastikan bahwa setiap sekolah/madrasah dapat
  menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik.
  SPM Pendidikan Dasar mengatur mengenai:
  a. Apa yang harus tersedia di sekolah/madrasah seperti guru, kepala sekolah/madrasah,
     tenaga kependidikan, sarana-prasarana, media, buku, dan sebagainya.
  b. Apa yang harus terjadi di sekolah/madrasah, misalnya guru harus menyiapkan RPP,
     kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi akademik, pemenuhan jam belajar,
     dan sebagainya.

2. Indikator Pemenuhan SPM
  Dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal
  Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, terdapat 13 indikator pemenuhan SPM yang
  merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah, dan 14 indikator pemenuhan SPM yang
  merupakan tanggung jawab kabupaten/kota.
  Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar oleh Sekolah/
  Madrasah terdiri dari yang dipaparkan berikut.
  1) Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh
     Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS
     dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
  2) Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh
     Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk
     setiap perserta didik;
  3) Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model
     kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik,
     kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;


                                                                              Bagian 1   9
        4) Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap
           SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
        5) Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk
           merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
           pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas
           tambahan;
        6) Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per
           tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
                a) Kelas I – II   :   18 jam per minggu;
                b) Kelas III      :   24 jam per minggu;
                c) Kelas IV - VI :    27 jam per minggu; atau
                d) Kelas VII - IX :   27 jam per minggu;
        7) Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai
           ketentuan yang berlaku;
        8) Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun
           berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
        9) Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu
           meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
        10) Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik
            kepada guru dua kali dalam setiap semester;
        11) Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian
            setiap peserta didik kepada kepala sekolah/madrasah pada akhir semester dalam
            bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
        12) Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS)
            dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta
            didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
            atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
        13) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah/
            madrasah (MBS/M).
        Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar oleh Pemerintah
        Kabupaten/Kota dan Kemenag Kabupaten/Kota dapat mengambil bentuk sebagai berikut.
        1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu
           maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman
           permanen di daerah terpencil;
        2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32
           orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar
           tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk
           peserta didik dan guru, serta papan tulis;
        3) Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan
           kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA
           untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
        4) Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja


10   Bagian 1
      dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan
      lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah/madrasah yang
      terpisah dari ruang guru.
  5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6
     (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4
     (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
  6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan
     untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
  7) Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1
     atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
  8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak
     70% dan separuh di antaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat
     pendidik; untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
  9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan
     telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran
     Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
  10) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV
      dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  11) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau
      D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  12) Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi
      akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  13) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk
      membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses
      pembelajaran yang efektif; dan
  14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap
      kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

3. Tanggung Jawab Pendanaan SPM
  Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama sekaitan dengan
  pendanaan SPM mencakup yang berikut.
  a. Investasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
  b. Investasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia;
  c. Operasional personil: gaji dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan;
  d. Operasional non-personel.
  e. Sumber dana: DAU, DAK, hibah, APBN (untuk madrasah).
  Tanggung jawab Sekolah/Madrasah:
  a. Investasi dan pemeliharaan (minor) prasarana dan peralatan sekolah/madrasah,
     pengadaan buku, dan pelatihan guru;
  b. Operasional: biaya untuk bahan habis lab, bahan dan media pembelajaran, dan
     sebagainya.
  c. Sumber dana: BOS.

                                                                              Bagian 1   11
     4. Implementasi SPM
        Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya memenuhi SPM.
        a. Kumpulkan data dan lakukan analisis apakah di setiap sekolah/madrasah tersedia
           hal-hal berikut sesuai SPM:
                • Sarana dan prasana: ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, laboratorium
                  IPA (untuk SMP/MTs);
                • Sumber daya manusia (guru, tenaga kependidikan). Lihat sumberdaya ini dari segi
                  jumlah, kualifikasi, dan kompetensi (sertifikat pendidik)
                • Kunjungan pengawas sekali dalam sebulan sesuai ketentuan; dan cek juga
                  ketentuan-ketentuan lainnya.
        b. Tindakan untuk memenuhi kekurangan menjadi tanggung jawab pemerintah/
           Kemenag kabupaten/kota
        Pendataan dilakukan di setiap sekolah/madrasah guna memperoleh informasi mengenai
        pencapaian indikator-indikator SPM. Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota melakukan
        agregasi dan analisis data dari semua sekolah/madrasah, menghitung gap dan menghitung
        kebutuhan biaya investasi dan operasional untuk pemenuhan SPM.
        c. Kumpulkan data dan lakukan analisis apakah hal-hal berikut tersedia/terlaksana
           sesuai SPM:
                • Sekolah/madrasah menyusun dan menerapkan KTSP;
                • Guru membuat RPP berdasarkan silabus mata pelajaran yang disusun oleh sekolah/
                  madrasah;
                • Siswa menempuh pembelajaran dengan jam tatap muka yang memadai;
                • Tersedia buku pegangan dan buku pengayaan dalam jumlah yang memadai;
                • Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi akademik, dan sebagainya.
        d. Tindakan untuk memenuhi kekurangan tersebut merupakan tanggung jawab sekolah/
           madrasah.
                Untuk menerapkan SPM di tingkat sekolah/madrasah maka kepala sekolah/madrasah
                harus melakukan pengumpulan data dan menganalisisnya apakah indikator-indikator
                SPM telah terpenuhi; misalnya terkait dengan penerapan KTSP, pemenuhan RPP,
                pengukuran jam tatap muka, dan sebagainya. Setelah ditemukan adanya gap
                (kesenjangannya) maka sekolah/madrasah harus memprogramkan langkah perbaikan
                untuk memenuhi indikator tersebut.
        Agar dapat melaksanakan pemenuhan SMP, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor
        Kemenag Kabupaten/Kota harus memiliki kapasitas sebagai berikut.
        a. Kemampuan mengumpulkan data dan informasi terkait pemenuhan indikator SPM
           (14 indikator), utamanya terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan
           peralatan;
        b. Keterampilan melakukan analisis dan agregasi data dari seluruh sekolah/madrasah;
        c. Kemampuan menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan bukti
           kebutuhan investasi;
        d. Kemampuan untuk menuangkan rencana dan kebutuhan anggaran dalam dokumen


12   Bagian 1
         perencanaan daerah.
     Pemerintah kabupaten/kota perlu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam implementasi
     SPM, terutama terkait dengan kemampuan untuk mengumpulkan data, menganalisis
     data, menyusun penganggaran dan memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan
     daerah termasuk Renstra, Renja SKPD, RPJMD, dan sebagainya.
     Demikian juga untuk mampu melaksanakan pemenuhan SMP, pihak sekolah/madrasah
     harus memiliki kapasitas sebagai berikut.
     a. Keterampilan mengumpulkan data dan informasi terkait seluruh (27) indikator SPM;
     b. Kemampuan melakukan evaluasi diri dalam hubungannya dengan semua ketentuan
        SPM di sekolah/madrasah;
     c. Keterampilan menyusun rencana dan anggaran investasi dan operasional sekolah/
        madrasah untuk memenuhi 13 indikator SPM;
     d. Kemampuan menyampaikan data dan informasi tentang tingkat pemenuhan 14
        indikator SPM di sekolah/madrasah kepada pemerintah kabupaten/kota dan
        Kemenag kabupaten/kota.
     Untuk dapat mengimplementasikan SPM, sekolah/madrasah perlu memiliki keterampilan
     dalam mengumpulkan data, melakukan analisis kesenjangan, menghitung kebutuhan
     biaya, dan menuangkannya ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah/madrasah.


D. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
   1. Pengertian dan Tujuan SPMP
     Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah subsistem dari Sistem Pendidikan
     Nasional dengan fungsi utama meningkatkan mutu pendidikan.
     Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau
     program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah
     daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan
     bangsa melalui pendidikan. Yang dimaksud dengan kegiatan sistemik dan terpadu
     adalah terdapatnya mekanisme yang jelas dalam memperbaiki mutu pendidikan dengan
     melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.
     Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan
     manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar
     Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.
     Tujuan-antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP termasuk:
     a. terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
     b. pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan
        mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan,
        penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota,
        pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
     c. ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan
        formal dan/atau nonformal;
     d. terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci


                                                                              Bagian 1   13
                menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan;
        e. terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis
           teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang
           menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau
           program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan
           Pemerintah Pusat.


     2. Pentingnya SPMP
        Setidaknya terdapat empat alasan mengapa SPMP penting untuk dilaksanakan.
        •       Mutu pendidikan bervariasi antar-sekolah/madrasah dan antar-daerah;
        •       Setiap siswa berhak memperoleh layanan pendidikan bermutu;
        •       Perbaikan mutu sekolah/madrasah berkelanjutan sebagai kebutuhan; dan
        •       Mutu pendidikan yang rendah menyebabkan daya saing SDM rendah.
        Komponen utama SPMP antara lain mencakup penggunaan standar sebagai acuan
        mutu, pelaksanaan pemetaan mutu, analisis data mutu, dan perbaikan mutu secara
        berkelanjutan. Hubungan keempat komponen tersebut dapat digambarkan sebagai
        berikut.




                                        pemetaan mutu




                                           standar
                                          pendidikan



                       perbaikan mutu                        analisis data




     3. Acuan Penjaminan Mutu Pendidikan
        Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk
        memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu:
        a. SPM;
        b. SNP; dan
        c. Standar mutu pendidikan di atas SNP.

14   Bagian 1
  Standar mutu pendidikan di atas SNP dapat berupa:
  a. Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal.
  b. Standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar
     internasional tertentu.

4. Tanggung Jawab dalam SPMP
  Pemenuhan SPM menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak:
  a. satuan atau program pendidikan formal atau nonformal;
  b. penyelenggara satuan atau program pendidikan formal atau nonformal;
  c. pemerintah kabupaten/kota; dan
  d. pemerintah provinsi.
  Pemenuhan Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik
  dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar
  Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan-- masing-masing dalam SNP dan standar
  mutu di atas SNP-- menjadi tanggung jawab satuan pendidikan formal. Penyediaan
  sumber daya untuk pemenuhan standar menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan
  atau program pendidikan.
  Program penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan dituangkan
  dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan yang menetapkan target-target
  terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Strategis
  Pendidikan Penyelenggara satuan atau program pendidikan yang bersangkutan, Rencana
  Strategis Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Rencana Strategis Pendidikan
  Provinsi yang bersangkutan, dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.
  Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan SPMP adalah sebagai berikut.
  a. Menteri:
     • menetapkan SPM dan SNP
     • menyelenggarakan UN dan
     • akreditasi
  b. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota:
     • melakukan supervisi, pengawasan, evaluasi, bantuan, bimbingan
     • membantu UN, dan
     • akreditasi
  c. Satuan Pendidikan:
     • pemenuhan standar mutu acuan
     • penyusunan Kurikulum sesuai acuan mutu
     • menetapkan prosedur operasional standar (POS)
     • didukung pemangku kepentingan
     • komite sekolah/madrasah memberi bantuan
     • melayani audit penjaminan mutu


                                                                            Bagian 1   15
                • mengikuti akreditasi
                • mengikuti sertifikasi mutu terhadap lembaga, pendidik, dan siswa
                • mengembangkan sistem informasi mutu melalui TIK, dan
                • mendukung pemetaan mutu
        Satuan pendidikan adalah pelaku utama dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
        karena sekolah/madrasah berada di garis terdepan dalam pelayanan pendidikan kepada
        masyarakat.

     5. Langkah Penjaminan Mutu Pendidikan
        Sedikitnya terdapat 12 langkah penjaminan mutu pendidikan yang perlu dilakukan,
        antara lain seperti yang dirinci berikut.
        1) menyusun program penjaminan mutu
        2) memilih instrumen (EDS) pengumpulan data
        3) mengumpulan/verifikasi data (internal/eksternal)
        4) mengolah dan analisis data
        5) melaporkan temuan berbasis data
        6) menggunakan temuan untuk verifikasi pencapaian standar
        7) memilih prioritas kebutuhan untuk perbaikan mutu
        8) menyusun program dan anggaran perbaikan mutu
        9) melaksanakan program perbaikan mutu
        10) memonitor kegiatan perbaikan mutu
        11) melaporkan hasil perbaikan mutu
        12) menggunakan saran untuk perbaikan tahap berikutnya

        Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan ditujukan untuk (1) memenuhi
        SPM, (2) secara bertahap memenuhi SNP, dan (3) secara bertahap memenuhi standar
        mutu di atas SNP.
        SPM, SNP, dan standar di atas SNP merupakan acuan mutu bagi satuan pendidikan.
        Jika mutu sekolah/madrasah dipetakan melalui akreditasi, akan didapatkan peringkat
        akreditasi berupa A, B, C, atau TT (tidak terakreditasi). SPM lebih difokuskan pada sekolah/
        madrasah yang belum terakreditasi, agar mereka setidaknya bisa mencapai peringkat
        akreditasi C. SPMP dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu sekolah/
        madrasah secara berkesinambungan sehingga dapat mencapai mutu yang lebih tinggi,
        misalnya dari TT ke C, dari C ke B, dan dari B ke A.




16   Bagian 1
         AKREDITASI                    Standar di Atas SNP

                 A
                                            Standar
                                      Pendidikan Nasional
                 B                                                  Peningkatan
                                                                    Mutu
                                                                    Berkelanjutan
                  C
                                           Standar
                          Tidak       Pelayanan Minimal
                      Terakreditasi




E. PENERAPAN SNP, SPM, DAN SPMP DALAM PERENCANAAN SEKOLAH/
   MADRASAH
  Siklus manajemen sekolah/madrasah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
  evaluasi dan perbaikan, serta pelaporan. Kepemimpinan sekolah/madrasah menjadi kunci
  utama dalam pengelolaan sekolah/madrasah. Adanya sistem informasi sekolah/madrasah
  (misalnya TRIMS) akan sangat membantu sekolah/madrasah dalam melakukan perencanaan
  yang berbasis data.
  Setiap sekolah/madrasah harus terus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan.
  Sekolah/madrasah harus berupaya memenuhi SPM, kemudian secara bertahap mengarah
  kepada SNP bahkan kalau bisa menuju standar di atas SNP. Untuk itu perlu dibangun “budaya
  mutu” yaitu adanya kesadaran dan komitmen bersama dari stakeholder sekolah/madrasah
  untuk senantiasa berusaha meningkatkan mutu. Upaya tersebut perlu dirumuskan dan
  dituangkan dalam RKS/M, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran
  Sekolah/Madrasah (RKAS/M).
  Program peningkatan mutu secara berkelanjutan harus dimulai dengan evaluasi diri sekolah/
  madrasah, kemudian menganalisis kesenjangan, menyusun program dan kegiatan serta
  menuangkannya ke dalam RKS/M, RKT, dan RKAS/M.




                                                                                Bagian 1   17
                    Evaluasi Diri                                                                     Analisis
                 Sekolah/Madrasah                                                                   Kesenjangan



                                                           SNP - SPM



                   RKS/M, RKT, dan                                                          Penyusunan Program
                      RKAS/M                                                                   dan Kegiatan




 F. LATIHAN
         Berikut disajikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan topik yang dibahas dalam Bab
         ini. Jawablah setiap pertanyaan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman Saudara.


     No.	
   Topik/Bahasan	
  	
                                        Daftar	
  Pertanyaan	
  

      1	
     Standar	
              a. Apa	
  yang	
  Anda	
  ketahui	
  tentang	
  SNP?	
  	
  
              Nasional	
             A. Untuk	
  apa	
  SNP	
  dibuat?	
  	
  
              Pendidikan	
           B. Apa	
  masalah	
  dan	
  hambatan	
  dalam	
  penerapan	
  SNP?	
  	
  
              (SNP)	
                C. Apa	
  yang	
  dilakukan	
  oleh	
  sekolah/madrasah	
  untuk	
  mengatasi	
  
                                        hambatan	
  penerapan	
  SNP?	
  
      2	
     Standar	
              1) Apa	
  yang	
  Anda	
  ketahui	
  tentang	
  standar	
  pelayanan	
  minimal	
  
              Pelayanan	
               (SPM)	
  pendidikan?	
  	
  
              Minimal	
  (SPM)	
     2) Mengapa	
  perlu	
  dibuat	
  SPM?	
  	
  
                                     3) Apa	
  yang	
  perlu	
  dilakukan	
  oleh	
  sekolah/madrasah	
  untuk	
  
                                        meningkatkan	
  mutu	
  pendidikan	
  secara	
  berkelanjutan?	
  
      3	
     Sistem	
               1. Apa	
  yang	
  Anda	
  ketahui	
  tentang	
  penjaminan	
  mutu	
  pendidikan	
  
              Penjaminan	
              (quality	
  assurance)?	
  
              Mutu	
                 2. Apa	
  perbedaan	
  antara	
  penjaminan	
  mutu	
  (quality	
  assurance)	
  dan	
  
              Pendidikan	
              pengendalian	
  mutu	
  (quality	
  control)?	
  	
  
              (SPMP)	
               3. Untuk	
  apa	
  SPMP	
  dibuat?	
  	
  

      4	
     Perencanaan	
          a. Apakah	
  yang	
  Anda	
  ketahui	
  tentang	
  perencanaan	
  sekolah/	
  
              Sekolah/	
                madrasah?	
  
              Madrasah	
             b. Apakah	
  Anda	
  memahami	
  dasar	
  hukum	
  perencanaan	
  sekolah/	
  
                                        madrasah?	
  
                                     c. Mengapa	
  perencanaan	
  sekolah/madrasah	
  dianggap	
  penting?	
  
                                     d. Sebutkan	
  tantangan	
  dalam	
  proses	
  penyusunan	
  perencanaan	
  
18      Bagian 1                        sekolah/madrasah?	
  
                                     meningkatkan	
  mutu	
  pendidikan	
  secara	
  berkelanjutan?	
  
 3	
    Sistem	
               1. Apa	
  yang	
  Anda	
  ketahui	
  tentang	
  penjaminan	
  mutu	
  pendidikan	
  
        Penjaminan	
              (quality	
  assurance)?	
  
        Mutu	
                 2. Apa	
  perbedaan	
  antara	
  penjaminan	
  mutu	
  (quality	
  assurance)	
  dan	
  
        Pendidikan	
              pengendalian	
  mutu	
  (quality	
  control)?	
  	
  
         Topik/Bahasan	
  	
   3. Untuk	
  apa	
  SPMP	
  dibuat?	
  	
   Pertanyaan	
  
No.	
   (SPMP)	
                                              Daftar	
  

 4	
  
 1	
     Perencanaan	
  
         Standar	
              a.   Apakah	
  yang	
  Anda	
  ketahui	
  tentang	
  perencanaan	
  sekolah/	
  
                                     Apa	
  yang	
  Anda	
  ketahui	
  tentang	
  SNP?	
  	
  
         Sekolah/	
  
         Nasional	
             A.   madrasah?	
   NP	
  dibuat?	
  	
  
                                     Untuk	
  apa	
  S
         Madrasah	
  
         Pendidikan	
           b.
                                B.   Apa	
  masalah	
   memahami	
  dasar	
  hukum	
  perencanaan	
  
                                     Apakah	
  Anda	
  dan	
  hambatan	
  dalam	
  penerapan	
  SNP?	
  	
  sekolah/	
  
         (SNP)	
                     madrasah?	
  
                                C.   Apa	
  yang	
  dilakukan	
  oleh	
  sekolah/madrasah	
  untuk	
  mengatasi	
  
                                c.   hambatan	
  penerapan	
  S sekolah/madrasah	
  dianggap	
  penting?	
  
                                     Mengapa	
  perencanaan	
  NP?	
  
                                d.   Sebutkan	
  tantangan	
  dalam	
  proses	
  penyusunan	
  perencanaan	
  
 2	
     Standar	
              1)   Apa	
  yang	
  Anda	
  ketahui	
  tentang	
  standar	
  pelayanan	
  minimal	
  
                                     sekolah/madrasah?	
  
         Pelayanan	
                 (SPM)	
  pendidikan?	
  	
  
         Minimal	
  (SPM)	
     2) Mengapa	
  perlu	
  dibuat	
  SPM?	
  	
  
                                3) Apa	
  yang	
  perlu	
  dilakukan	
  oleh	
  sekolah/madrasah	
  untuk	
  
                                   meningkatkan	
  mutu	
  pendidikan	
  secara	
  berkelanjutan?	
  
 3	
     Sistem	
               1. Apa	
  yang	
  Anda	
  ketahui	
  tentang	
  penjaminan	
  mutu	
  pendidikan	
  
         Penjaminan	
              (quality	
  assurance)?	
  
         Mutu	
                 2. Apa	
  perbedaan	
  antara	
  penjaminan	
  mutu	
  (quality	
  assurance)	
  dan	
  
         Pendidikan	
              pengendalian	
  mutu	
  (quality	
  control)?	
  	
  
         (SPMP)	
               3. Untuk	
  apa	
  SPMP	
  dibuat?	
  	
  

 4	
     Perencanaan	
          a. Apakah	
  yang	
  Anda	
  ketahui	
  tentang	
  perencanaan	
  sekolah/	
  
         Sekolah/	
                madrasah?	
  
         Madrasah	
             b. Apakah	
  Anda	
  memahami	
  dasar	
  hukum	
  perencanaan	
  sekolah/	
  
                                   madrasah?	
  
                                c. Mengapa	
  perencanaan	
  sekolah/madrasah	
  dianggap	
  penting?	
  
                                d. Sebutkan	
  tantangan	
  dalam	
  proses	
  penyusunan	
  perencanaan	
  
                                   sekolah/madrasah?	
  




                                                                                                               Bagian 1    19
20   Bagian 1
                                                                                     Bagian 1

        Bab II
                    Pengenalan Terhadap Evaluasi
                    Diri Sekolah/Madrasah
                    (EDS/M) dan Instrumen
                    EDS/M

A. LATAR BELAKANG
   Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag)
   telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui
   pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai dengan Peraturan Menteri
   Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009. SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai
   kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satuan/
   program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan
   tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
   Pada tataran operasional, penjaminan mutu dilakukan melalui serangkaian proses dan sistem
   yang saling terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai
   kinerja dan mutu dari tenaga kependidikan, program dan lembaga. Proses penjaminan mutu


                                                                                 Bagian 1   21
     mengidentifikasi bidang-bidang pencapaian dan prioritas untuk perbaikan, menyediakan
     data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti dan membantu membangun budaya
     perbaikan yang berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan dikaji berdasarkan Standar
     Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
     Sekolah/madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan
     mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan
     peningkatan mutu sekolah/madrasah secara komprehensif yang berbasis Standar Pelayanan
     Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah
     (EDS/M). EDS/M sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun
     semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.


 B. DASAR HUKUM
     1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
     2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
     3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
        Pendidikan.
     4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
        Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
     5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan
        Mutu Pendidikan.
     6. Peraturan lain yang relevan dengan implementasi standar nasional pendidikan.


 C. TUJUAN
     Tujuan utama Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M) adalah:
     1. Sekolah/madrasah menilai kinerjanya berdasarkan SPM dan SNP.
     2. Sekolah/madrasah mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian SPM dan
        SNP sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan yang bermuara pada peningkatan mutu
        peserta didik.
     3. Sekolah/madrasah dapat menyusun Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M)
        atau Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah (RKS/M) sesuai kebutuhan nyata menuju
        ketercapaian implementasi SPM dan SNP.


 D. MANFAAT
     EDS/M diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi sekolah/madrasah sendiri
     dan bagi pemerintahan Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan mengelola pendidikan.
     Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan EDS/M.

     1. Bagi sekolah/madrasah
        a. Sekolah/madrasah dapat menemukan kelebihan dan kekurangannya sendiri dan
           merencanakan pengembangan ke depan.
        b. Sekolah/madrasah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai basis bagi


22   Bagian 1
         pengembangan dan peningkatan di masa mendatang.
     c. Sekolah/madrasah dapat mengidentifikasi peluang yang tersedia untuk meningkatkan
        mutu pendidikan, mengkaji apakah inisiatif peningkatan tersebut berjalan dengan
        baik dan menyesuaikan program sesuai dengan hasilnya.
     d. Sekolah/madrasah dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan
        (stakeholders) demi meningkatkan akuntabilitas sekolah/madrasah.

   2. Bagi tingkatan lain dalam sistem (Pemerintah Pusat, Pemerintahan Kabupaten/Kota
      dan Provinsi)
     a. Menyediakan data dan informasi yang penting untuk perencanaan, pembuatan
        keputusan, dan perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten/kota,
        provinsi, dan nasional.
     b. Mengidentifikasi bidang prioritas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
        pendidikan.
     c. Mengidentifikasi jenis dukungan yang dibutuhkan oleh sekolah/madrasah.
     d. Mengidentifikasi pelatihan serta kebutuhan program pengembangan lainnya.
     e. Mengidentifikasi keberhasilan sekolah/madrasah berdasarkan berbagai indikator
        pencapaian sesuai dengan SPM dan SNP.


E. KONSEP DASAR EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
   Evaluasi diri sekolah/madrasah atau EDS/M adalah proses evaluasi diri sekolah/madrasah
   yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melihat
   kinerja sekolah/madrasah berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar
   penyusunan RKS/M dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat
   kabupaten/kota.
   Proses EDS/M merupakan siklus yang dimulai dengan pembentukan Tim Pengembang
   Sekolah/Madrasah (TPS/M), pelatihan penggunaan instrumen, pelaksanaan EDS/M di
   sekolah/madrasah dan penggunaan hasilnya sebagai dasar penyusunan RPS/M atau RKS/M
   dan RAPBS/RKAS/M. Sekolah/madrasah melakukan proses EDS/M satu kali setiap tahun.
   EDS/M dilaksanakan oleh Tim Pengembang Sekolah/Madrasah (TPS/M) yang terdiri atas:
   kepala sekolah/madrasah, wakil unsur guru, wakil komite sekolah/madrasah, wakil orang
   tua siswa, dan pengawas.
   TPS/M mengumpulkan bukti dan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kinerja
   sekolah/madrasah berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan dalam instrumen.
   Dengan menggunakan Instrumen EDS/M, sekolah/madrasah dapat mengukur dampak
   kinerjanya terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Sekolah/madrasah juga dapat
   memeriksa hasil dan tindak lanjutnya terhadap perbaikan layanan pembelajaran yang
   diberikan dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kegiatan ini melibatkan
   semua pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah untuk memperoleh informasi
   dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan sekolah/madrasah.
   Khusus untuk pengawas, keterlibatannya dalam TPS/M berfungsi sebagai fasilitator atau
   pembimbing bagi sekolah/madrasah dalam melakukan EDS/M, terutama untuk memastikan
   bahwa proses EDS/M dilakukan secara benar dan bukti-bukti fisik sekolah/madrasah tersedia.



                                                                                  Bagian 1   23
     EDS/M bukanlah proses yang birokratis atau mekanistis, melainkan suatu proses dinamis
     yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam sekolah/madrasah.
     EDS/M perlu dikaitkan dengan proses perencanaan sekolah/madrasah dan dipandang
     sebagai bagian yang penting dalam kinerja siklus pengembangan sekolah/madrasah. Sebagai
     kerangka kerja untuk perubahan dan perbaikan, proses ini secara mendasar menjawab 3
     (tiga) pertanyaan kunci di bawah ini:
     1. Seberapa baikkah kinerja sekolah/madrasah kita? Hal ini terkait dengan posisi pencapaian
        kinerja untuk masing-masing indikator SPM dan SNP.
     2. Bagaimana kita dapat mengetahui kinerja sekolah/madrasah? Hal ini terkait dengan bukti
        apa yang dimiliki sekolah/madrasah untuk menunjukkan pencapaiannya.
     3. Bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja? Dalam hal ini sekolah/madrasah melaporkan
        dan menindaklanjuti apa yang telah ditemukan melalui dua pertanyaan sebelumnya.
     Sekolah/madrasah menjawab ketiga masalah ini setiap tahunnya dengan menggunakan
     seperangkat indikator kinerja untuk melakukan pengkajian yang obyektif terhadap kinerja
     mereka berdasarkan SPM dan SNP, dan mengumpulkan bukti mengenai kinerja peningkatan
     mutu pendidikan yang dilakukan.
     Informasi tambahan seperti tingkat ketercapaian kinerja sekolah/madrasah dalam memenuhi
     kebutuhan semua peserta didiknya dan kapasitas sekolah/madrasah untuk perbaikan serta
     dukungan yang dibutuhkan juga dimasukkan di sini. Data dapat juga dikaitkan dengan
     kebutuhan lokal dan informasi khusus terkait dengan kondisi sekolah/madrasah. Informasi
     kuantitatif seperti tingkat penerimaan siswa baru, hasil ujian, tingkat pengulangan dan
     lain-lain, beserta informasi kualitatif seperti pendapat dan penilaian profesional dari para
     pemangku kepentingan di sekolah/madrasah dikumpulkan guna mendapatkan gambaran
     secara menyeluruh. Semua informasi ini kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk
     mempersiapkan suatu rencana pengembangan sekolah/madrasah yang terpadu.
     Informasi hasil EDS/M dan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah ditindaklanjuti
     Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kemenag sebagai informasi kinerja sekolah/
     madrasah terkait pencapaian SPM dan SNP dan sebagai dasar penyusunan perencanaan
     peningkatan mutu pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, bahkan pada
     tingkat nasional.


 F. KETERKAITAN EDS/M DENGAN PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU
     EDS/M dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan, khususnya yang
     terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah/madrasah dan manajemen berbasis sekolah/
     madrasah. Pelaksanaan EDS/M terkait dengan praktik dan peran kelembagaan yang memang sudah
     berjalan, seperti manajemen berbasis sekolah/madrasah, perencanaan pengembangan sekolah/
     madrasah, akreditasi sekolah/madrasah, implementasi SPM dan SNP, peran LPMP/BDK, peran
     pengawas, serta manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten/
     kota, dan Rencana Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan, Renstra Kemendiknas, dan Renstra
     Kemenag.
     Diagram berikut menggambarkan EDS/M sebagai salah satu komponen sumber data dalam sistem
     penjaminan mutu pendidikan yang mengacu pada Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang
     Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.




24   Bagian 1
                                                              MONITORING SEKOLAH/
                                                                 MADRASAH OLEH
                                 EVALUASI DIRI SEKOLAH/        PEMERINTAH DAERAH
                                      MADRASAH                       (MSPD)
                                        (EDS/M)                 (sesuai kebutuhan)
                                       (tahunan)




        SERTIFIKASI GURU
       DAN PENINGKATAN
          KOMPETENSI               SISTEM PENJAMINAN
                                    MUTU PENDIDIKAN             EVALUASI DIRI KAB/
          PROFESIONAL                                              KOTA (EDK)
       (tahunan/berjalan)        (SPMP) MEMENUHI SPM
                                        DAN SNP                     (tahunan)




           AKREDITASI SEKOLAH/      UJIAN NASIONAL        PENGUMPULAN
               MADRASAH                (tahunan)           DATA PADATI
               (lima tahun)                                 (tahunan)




EDS/M sebagai komponen penting dalam SPMP, merupakan dasar peningkatan mutu dan
penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M). EDS/M juga menjadi
sumber informasi kebijakan untuk penyusunan program pengembangan pendidikan
kabupaten/kota. Karena itulah EDS/M menjadi bagian yang integral dalam penjaminan dan
peningkatan mutu pendidikan. EDS/M adalah suatu proses yang memberikan tanggung
jawab kepada sekolah/madrasah untuk mengevaluasi kemajuannya sendiri dan mendorong
sekolah/madrasah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah/madrasah.
Kegiatan EDS/M berbasis sekolah/madrasah, tetapi proses ini juga mempersyaratkan adanya
keterlibatan dan dukungan dari orang-orang yang bekerja dalam berbagai tingkatan yang
berbeda dalam sistem ini, dan hal ini tentu saja membantu terjaminnya transparansi dan
validitas proses.
EDS/M merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam membangun sistem
informasi pendidikan nasional terutama dalam memotret kinerja sekolah/madrasah dalam
penerapan SPM dan SNP. Informasi yang terbangun menjadi dasar untuk perencanaan
peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat
kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Pada diagram EDS/M dalam kaitannya dengan
Penjaminan dan Peningkatan Mutu berikut ini, terlihat alur informasi dan urutan kegiatan
yang dilakukan.




                                                                                Bagian 1   25
 EDS/M dalam Kaitannya dengan Penjaminan dan Peningkatan Mutu

                          Kepala sekolah/madrasah dengan dukungan dari pengawas membentuk Tim Pengembang
                          Sekolah/Madrasah (TPS/M) yang terdiri dari perwakilan: komite sekolah/madrasah, guru,
                                                       pengawas dan orang tua,.



                 Sekolah/madrasah memonitor dan mengkaji                    TPS/M mengumpulkan data yang relevan
                              ulang program                                 menurut Instrumen EDS/M berdasarkan
                                                                            SPM dan SNP didukung bukti-bukti fisik,
                                                                             menggunakan berbagai metode untuk
                                                                             dapat menyediakan informasi kualitatif
          Sekolah/madrasah mengimplementasikan program yang                             dan kuantitatif
          didukung pengawas sekolah/madrasah dan berdasarkan
          masukan dari kab/kota dan pihak lain sesuai kebutuhan


                                                                                 TPS/M menyusun deskripsi dan
                                                                              rekomendasi sesuai dengan bukti fisik
             TPS/M (Tim EDS) mengidentifikasi pencapaian,                               yang relevan
          memprioritaskan bidang yang membutuhkan perbaikan,
            dan merumuskan program untuk pengembangan
                           sekolah/madrasah
                                                                                                                      P
P
                                                                                                                      E
E
                                                                                  Validasi internal laporan yang      N
N               Kab/Kota memonitor, mengkaji ulang program                  dilaksanakan oleh pengawas dan validasi
                                                                              eksternal oleh koordinator pengawas     J
I                                                                                       sekolah/madrasah
                  Kab/Kota mengimplementasikan program                                                                A
N
                                                                                                                      M
G              Informasi dipergunakan untuk mengidentifikasi
                                                                                 Informasi strategis hasil EDS/M
         pencapaian, untuk memprioritaskan bidang perbaikan dan
                                                                                  ditindaklanjuti oleh Pengawas
                                                                                                                      I
K         persiapan program peningkatan mutu di kabupaten/kota
              dan dukungan bagi sekolah/madrasah/madrasah                                                             N
A
                                                                                                                      A
T                                                                                Data terstandar diprogram dan
                                                                                    dimasukkan dalam MIS              N
A
                   Kemendiknas/Kemenag dan Dinas Pendidikan
N               Provinsi/Kantor Kemenag memonitor dan mengkaji                                                        M
                                  ulang program
                                                                                                                      U
M                                                                           Disdik provinsi/Kanwil Kemenag dan
                                                                            Kemendiknas/ Kemenag mengakses
                                                                                         informasi                    T
U                Informasi dipergunakan untuk mengidentifikasi
                 pencapaian, memprioritaskan bidang perbaikan                                                         U
T                 dan memberikan informasi bagi perencanaan
                      penganggaran provinsi dan nasional
U

                                              LPMP/BDK memonitor                      LPMP/BDK mengakses
                                            dan mengkaji ulang proses                      informasi
                                                penjaminan mutu



                                                              LPMP/BDK menganalisa informasi dan memonitor
                                                         tingkatkinerja mutu dan memberikan informasi mengenai
                                                          tingkat kinerja peninhkatan mutu dalam kegiatan belajar
                                                                                dan mengajar




26   Bagian 1
G. STRATEGI IMPLEMENTASI
   Selama berjalannya proses EDS/M, diharapkan dapat dibangun adanya visi yang jelas
   mengenai apa yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan terhadap sekolah/madrasah
   mereka. Untuk dapat membangun visi bersama mengenai mutu ini yang harus dilakukan
   adalah melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses untuk menyepakati nilai-
   nilai dan prinsip-prinsip yang akan ditetapkan. Visi bersama ini akan membawa arah
   pengembangan sekolah/madrasah ke depan dengan lebih jelas.
   Sekolah/madrasah mengukur dampak dari berbagai kegiatan penting terkait dengan peserta
   didik dan kegiatan pembelajaran; setiap tahun sekolah/madrasah juga memeriksa hasil dan
   dampak dari kegiatan pembelajaran serta bagaimana sekolah/madrasah dapat memenuhi
   kebutuhan peserta didik. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah sekolah/madrasah
   harus mempergunakan evaluasi ini untuk memprioritaskan bidang yang memerlukan
   peningkatan dan mempersiapkan rencana pengembangan/ peningkatan sekolah/madrasah.
   Proses ini kemudian menjadi bagian dari siklus pengembangan dan peningkatan yang
   berkelanjutan.




                                      Mengumpulkan informasi
                                       berdasarkan SNP, SPM
                                      dan kebutuhan setempat




                                                               Mengidentifikasi pencapaian
                                                               dan memprioritaskan bidang
               Monitor dan mengkaji                            untuk prioritas peningkatan.
                    kemajuan                                      Rencanakan program
                                                                 berdasarkan identifikasi




                                       Pengimplementasian
                                       program peningkatan




   Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah/madrasah (kepala sekolah/
   madrasah, guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah/madrasah, anggota masyarakat,
   dan pengawas sekolah/madrasah) diharapkan bahwa tujuan dan nilai yang diinginkan
   dalam proses EDS/M menjadi bagian dari etos kerja sekolah/madrasah. Penting diingat
   bahwa informasi yang didapatkan harus dianggap penting dan tidak lagi dianggap sebagai
   beban atau hanya sekedar sebagai daftar data yang perlu dikumpulkan karena diminta oleh
   pihak luar. Proses EDS/M harus menjadi bahan refleksi untuk mengubah dan memperbaiki
   tata kerja, dan proses ini akan dianggap berhasil jika dapat membawa sekolah/madrasah
   pada peningkatan pelayanan pendidikan dan hasilnya bagi para peserta didik. Kemudian
   sekolah/madrasah akan menjadi pelaku utama dalam peningkatan mutu dan memberikan
   penjaminan terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu.



                                                                                              Bagian 1   27
     Tahapan-tahapan berikut adalah upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan
     pelaksanaan EDS/M, yakni:

     1. Persiapan
        Sebelum proses ini dapat dimulai, dibutuhkan pelatihan EDS/M secara berkelanjutan.
        Pelatihan ditujukan untuk mempersiapkan sekolah/madrasah melaksanakan evaluasi
        secara transparan, untuk menjamin validitas dan mempergunakan informasi yang
        dikumpulkan untuk memberikan masukan terhadap perencanaan pengembangan
        sekolah/madrasah.
        Pelatihan ini dilaksanakan dengan mempergunakan sistem berikut ini:
        a. LPMP/BDK dilatih sebagai “pelatih bagi pelatih” (Trainers of Trainers/ToT).
        b. Kepala Seksi Kurikulum, Koordinator Pengawas, beberapa Pengawas dilatih oleh
           LPMP/BDK.
        c. Koordinator Pengawas dan pengawas sekolah/madrasah terpilih melatih Tim TPS/M-
           EDS/M dalam gugus sekolah/madrasah.

     2. Melaksanakan Proses EDS/M
        Kepala sekolah/madrasah dengan dukungan pengawas sekolah/madrasah melaksanakan
        EDS/M bersama Tim TPS/M yang terdiri dari perwakilan guru, komite sekolah/madrasah,
        orang tua, pengawas dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang
        dipandang layak untuk diikutsertakan.
        Tim ini akan mempergunakan instrumen yang disediakan untuk menetapkan profil
        kinerja sekolah/madrasah berdasarkan indikator pencapaian. Informasi yang didapatkan
        kemudian dianalisis dan dipergunakan oleh TPS/M untuk mengidentifikasi kelebihan
        dan kekurangan yang perlu diperbaiki, serta merencanakan program tahunan sekolah/
        madrasah. Pengawas sekolah/madrasah harus dilibatkan secara penuh untuk mendukung
        sekolah/madrasah dalam proses tersebut, serta dalam mengimplementasikan rencana
        perbaikan yang dikembangkan berdasarkan hasil dari proses ini.
        Keterlibatan pengawas sekolah/madrasah juga akan mendorong terciptanya transparansi
        dan keabsahan data yang dikumpulkan, serta membantu sekolah/madrasah untuk
        melangkah maju dalam program perbaikan berkelanjutan. Pengawas sekolah/madrasah
        dan kepala sekolah/madrasah akan menjadi pemain inti dalam pelibatan pemangku
        kepentingan (stakeholders) untuk mendapatkan gambaran yang realistis mengenai
        sekolah/madrasah dalam melakukan perbaikan, dan bukan hanya sekedar mengisi data
        yang menunjukkan pencapaian standar.
        Instrumen EDS/M didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar
        Nasional Pendidikan (SNP) yang memberikan dua tujuan untuk menyediakan informasi
        bagi rencana pengembangan sekolah/madrasah, seiring dengan pemutakhiran sistem
        manajemen informasi pendidikan nasional. Bidang dan pertanyaan inti yang disediakan
        dalam instrumen tersebut merefleksikan aspek-aspek yang penting bagi perencanaan
        perbaikan sekolah/madrasah. Karena itulah maka perlu diantisipasi agar sekolah/
        madrasah dapat melakukan proses ini dengan benar dan tidak memandangnya sekadar
        sebagai kegiatan pengisian formulir. Penting untuk ditekankan di sini bahwa sekolah/
        madrasah harus mendeskripsikan situasi nyata yang ada di sekolah/madrasah mereka
        dan kemudian-- saat proses ini diulang-- mereka harus mampu menunjukkan adanya
        perbaikan seiring dengan perjalanan waktu.


28   Bagian 1
H. BENTUK INSTRUMEN EDS/M
   Instrumen EDS/M dalam Delapan Standar
   Instrumen EDS/M terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang dijabarkan ke
   dalam 26 komponen dan 62 indikator. Setiap standar terdiri atas sejumlah komponen yang
   mengacu pada masing-masing standar nasional pendidikan sebagai dasar bagi sekolah/
   madrasah dalam memperoleh informasi kinerjanya yang bersifat kualitatif.
   Komponen yang dievaluasi melalui instrumen EDS/M mencakup hal berikut.

   1. Standar Isi
      a. Kurikulum sudah sesuai dan relevan.
      b. Sekolah/madrasah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik.

   2. Standar Proses
      a. Silabus sudah sesuai/relevan dengan standar.
      b. RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif dan sesuai dengan kebutuhan
         peserta didik.
      c. Sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan secara tepat.
      d. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode yang interaktif, inspiratif,
         menyenangkan, kreatif, menantang dan memotivasi peserta didik.
      e. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan
         berkelanjutan.

   3. Standar Kompetensi Lulusan
      a. Peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan.
      b. Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota
         masyarakat.

   4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
      a. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai.
      b. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai.
      c. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai.

   5. Standar Sarana dan Prasarana
      a. Sarana sekolah/madrasah sudah memadai.
      b. Sekolah/madrasah dalam kondisi terpelihara dan baik.

   6. Standar Pengelolaan
      a. Kinerja pengelolaan sekolah/madrasah berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang
         kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak.
      b. Rencana kerja sekolah/madrasah mencantumkan tujuan yang jelas untuk program
         peningkatan dan perbaikan berkelanjutan yang tersosialisasikan dengan baik.



                                                                               Bagian 1   29
        c. Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah atau Rencana Kerja Sekolah/Madrasah
           berdampak terhadap peningkatan hasil belajar.
        d. Pengumpulan dan penggunaan data dapat dipercaya dan sah.
        e. Pemberian dukungan dan kesempatan pengembangan profesi bagi para pendidik
           dan tenaga kependidikan dilakukan dengan baik dan konsisten
        f.      Masyarakat berperan serta dalam kehidupan sekolah/madrasah.

     7. Standar Pembiayaan
        a. Sekolah/madrasah merencanakan keuangan sesuai standar.
        b. Sekolah/madrasah berupaya untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan
           lainnya.
        c. Sekolah/madrasah menjamin kesetaraan akses.

     8. Standar Penilaian Pendidikan
        a. Sistem penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang akademik
           maupun nonakademik.
        b. Penilaian berdampak pada proses belajar.
        c. Orangtua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka.
     Setiap komponen terdiri dari beberapa indikator yang memberikan gambaran lebih
     menyeluruh dari komponen yang dimaksudkan.
     Berikut ini adalah contoh instrumen EDS/M. Instrumen selengkapnya dapat dilihat dalam
     CD.


     Contoh Instrumen EDS/M




30   Bagian 1
Dalam instrumen EDS/M terdapat empat bagian yang harus diisi atau ditulis, yakni: Bukti
Fisik, Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik, Tahapan Pengembangan, dan
Rekomendasi.

1. Bukti Fisik
   Bukti fisik yang tersedia digunakan sebagai bahan dasar untuk menggambarkan kondisi
   sekolah/madrasah terkait dengan indikator yang dinilai. Untuk itu perlu dimanfaatkan
   berbagai sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai bukti fisik misalnya catatan
   kajian, hasil observasi, dan hasil wawancara/konsultasi dengan pemangku kepentingan
   (stakeholders) seperti komite sekolah/madrasah, orangtua, guru-guru, siswa, dan unsur
   lain yang terkait.
   Informasi kualitatif yang menggambarkan kenyataan dapat berasal dari informasi
   kuantitatif. Sebagai contoh, Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) tidak sekedar
   merupakan catatan mengenai bagaimana pengajaran dilaksanakan. Keberadaan dokumen
   kurikulum bukanlah merupakan satu-satunya bukti bahwa kurikulum telah dilaksanakan.
   Berbagai jenis bukti fisik dapat digunakan sekolah/madrasah sebagai bukti tahapan
   pengembangan tertentu. Selain itu, sekolah/madrasah perlu juga menunjukkan sumber
   bukti fisik lainnya yang sesuai. Informasi yang dikumpulkan berdasarkan bukti fisik
   tersebut dipastikan akurasinya melalui proses triangulasi—yang dalam hal ini berarti
   melihat suatu fenomena (yakni evaluasi mutu) dari berbagai sumber data dan dengan
   menggunakan berbagai teknik pengumpulan data.




                 Data Kuantitatif                     Pendapatan dan
                                     Evaluasi         Penilaian Pemangku
                 dan Kualitatif       Mutu            Kepentingan



                                    Observasi
                                     Situasi
                                     Aktual



   Triangulasi bukti ini menjamin bahwa konsistensi akan terus diperiksa ulang dan bahwa
   indikator-indikator yang ada dipandang dari berbagai sudut untuk memberikan informasi
   mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hal ini penting ditekankan mengingat
   apa yang dituliskan dalam dokumen tidak selalu merupakan hal yang sebenarnya terjadi.
   Misalnya, sebuah rencana pengajaran tidak selalu dapat merekam bagaimana suatu
   pelajaran diajarkan; dokumen kurikulum tidak selalu menjadi jaminan bahwa kurikulum
   disampaikan dengan utuh; dan bahan pelajaran dapat dihitung tetapi bukan berarti
   bahan tersebut dipergunakan sesuai kepentingannya secara efektif.




                                                                             Bagian 1   31
        Berikut adalah contoh bukti fisik yang dapat disediakan atau digunakan sekolah/madrasah.


         Standar Nasional Contoh Bukti Data                    Contoh Bukti Data Kualititatif
                          Kuantitatif

         1. Isi              Dokumen Kurikulum, dll.           Proses Pengembangan
                                                               Kurikulum

         2. Proses           Dokumen Silabus, RPP, dll.        Proses Pengembangan Silabus,
                                                               RPP

         3. Kompetensi       Dokumen data lulusan (data        Data alumni, buku catatan
            Lulusan          melanjutkan dan bekerja),         kepribadian
                             Pencapaian KKM (leger nilai)


         4. Pedidik          Jumlah pendidik dan               Daftar guru yang sudah
            dan Tenaga       tenaga kependidikan, daftar       bersertifikat, guru berprestasi,
            Kependidikan     kualifikasi guru dan tenaga       Kepala sekoleh/madrasah dan
                             kependidikan                      tenaga kependidikan yang
                                                               berprestasi


         5. Sarana dan       Luas lahan (sertifikat), jumlah   Kondisi ruangan dan kantor
            Prasarana        ruangan, dll.                     (kartu pemeliharaan)


                             Dokumen RKS/M atau                Profil sekolah/madrasah,
         6. Pengelolaan      RPS/M, kesepakatan                catatan berbagai bentuk
                             kerjasama (MoU), laporan          partisipasi masyarakat dalam
                             pertanggungjawaban                pengelolaan sekolah/madrasah,
                             keuangan sekolah/madrasah         wiyata mandala, sekolah/
                             dll.                              madrasah sehat



         7. Pembiayaan       Dokumen RAPBS, dokumen            Laporan akuntabilitas keuangan
                             laporan akuntabilitas, daftar     sekolah/madrasah, notulensi
                             penerimaan sumbangan              rapat penentuan penggunaan
                             orang tua dan masyarakat          anggaran


         8. Penilaian        Kisi-kisi penilaian, Lembar       Rekomendasi hasil belajar
                             soal, Dokumen Hasil Belajar       kepada peserta didik dan orang
                             dan UN, Rapor, Daftar Nilai       tua, dan catatan pelaksanaan
                             dll.                              program remedi dan
                                                               pengayaan.


        Khusus terhadap proses pembelajaran, informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai hasil dari
        observasi langsung dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan (1) mengikuti proses
        belajar-mengajar di dalam kelas selama satu hari penuh; (2) mengamati berlangsungnya
        pelajaran; (3) merekam dengan video cara mengajar sendiri; (4) pertukaran kelas antar-
        guru; dan (5) observasi antar-sesama guru.



32   Bagian 1
2. Deskripsi Indikator
  Kolom ringkasan deskripsi indikator berdasarkan bukti fisik pada instrumen EDS/M diisi
  uraian singkat yang menjelaskan situasi nyata yang terjadi di sekolah/madrasah sesuai
  dengan indikator pada setiap komponen yang mengacu kepada SPM dan SNP.
  Deskripsi indikator yang menggambarkan kondisi nyata dan spesifik untuk setiap indikator
  akan memudahkan sekolah/madrasah dalam menyusun rekomendasi untuk perbaikan
  maupun peningkatan sekaligus menentukan rencana pengembangan sekolah/madrasah
  berdasarkan rekomendasi dan prioritas sekolah/madrasah.

3. Tahapan Pengembangan
  Anggota TPS/M secara bersama mencermati instrumen EDS/M pada setiap indikator dari
  setiap komponen dan setiap standar. Dalam pengisian intrumen EDS/M, anggota TPS/M
  harus merujuk kepada Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah yang berkaitan
  dengan SPM dan SNP. Deskripsi indikator berdasarkan bukti fisik menjadi rujukan bagi
  anggota TPS/M untuk menentukan posisi tahapan pengembangan sekolah/madrasah.
  Sekolah/madrasah kemudian membandingkan deskripsi setiap indikator dengan rubrik
  yang ada di bawahnya untuk melihat posisi tahapan pencapaian. Sekolah/madrasah
  kemudian memilih rubrik yang lebih mendekati atau sama dengan deskripsi sekolah/
  madrasah untuk kemudian memberi tanda centang (√) pada tahapan pengembangan
  yang bersesuaian. Tahapan pengembangan pada setiap indikator menggambarkan
  keadaan seperti apa kondisi kinerja sekolah/madrasah pada saat dilakukan penilaian
  terkait dengan indikator tertentu. Tahapan pengembangan ini memiliki makna sebagai
  berikut:
  1) Tahap ke-1 berarti belum memenuhi SPM. Pada tahap ini kinerja sekolah/madrasah
     mempunyai banyak kelemahan dan membutuhkan banyak perbaikan.
  2) Tahap ke-2 berarti memenuhi SPM. Pada tahap ini terdapat beberapa kekuatan dan
     kelemahan tetapi masih memerlukan banyak perbaikan.
  3) Tahap ke-3 berarti memenuhi SNP. Pada tahap ini kinerja sekolah/madrasah baik,
     namun masih perlu peningkatan.
  4) Tahap ke-4 berarti melampaui SNP. Pada tahap ini kinerja sekolah/madrasah sangat
     baik, melampaui standar yang telah ditetapkan.
  Tahapan pengembangan bisa berbeda dalam indikator yang berbeda pula. Hal ini
  penting diperhatikan karena sekolah/madrasah harus menilai kinerja apa adanya. Dalam
  pelaksanaan EDS/M yang dilakukan setiap tahun, sekolah/madrasah mempunyai dasar
  nyata indikator atau komponen atau standar mana yang memerlukan perbaikan secara
  terus-menerus.

4. Rekomendasi
  Setelah menentukan tahapan pengembangan, sekolah/madrasah kemudian menyusun
  rekomendasi berdasarkan bukti fisik, deskripsi, dan tahapan pengembangan untuk
  setiap indikator. Rekomendasi tidak hanya difokuskan pada indikator yang dianggap
  lemah namun juga disusun untuk setiap indikator yang telah mencapai standar nasional
  pendidikan. Sehingga rekomendasi ini dapat digolongkan dengan rekomendasi perbaikan/
  peningkatan dan rekomendasi pengembangan.


                                                                               Bagian 1   33
        Rekomendasi ini kemudian direkap sebagai dasar masukan dalam penyusunan Rencana
        Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M). Sekolah/madrasah perlu memastikan bahwa
        rekomendasi ini sungguh-sungguh berbasis pada hasil evaluasi diri.




34   Bagian 1
Instrumen Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah




                                           Bagian 1   35
36   Bagian 1
Bagian 1   37
38   Bagian 1
Bagian 1   39
40   Bagian 1
Bagian 1   41
42   Bagian 1
Bagian 1   43
44   Bagian 1
Bagian 1   45
46   Bagian 1
Bagian 1   47
48   Bagian 1
Bagian 1   49
50   Bagian 1
Bagian 1   51
52   Bagian 1
Bagian 1   53
54   Bagian 1
Bagian 1   55
56   Bagian 1
Bagian 1   57
58   Bagian 1
Bagian 1   59
60   Bagian 1
Bagian 1   61
62   Bagian 1
Bagian 1   63
64   Bagian 1
Bagian 1   65
66   Bagian 1
Bagian 1   67
68   Bagian 1
Bagian 1   69
70   Bagian 1
                                                                                   Bagian 1

     Bab III
                   Identifikasi Kesenjangan dan
                   Rekomendasi Pemenuhan
                   SPM


A. PENGANTAR
  Langkah awal-- setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
  Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar—adalah bahwa
  setiap satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) harus mengumpulkan data yang
  dinyatakan di dalam indikator-indikator pemenuhan SPM. Setelah data yang diperlukan
  tersebut terkumpul, dan diolah sebagaimana disarankan, satuan pendidikan bisa dengan
  mudah melakukan evaluasi diri dan melihat tingkat keterpenuhan SPM di satuan pendidikan
  tersebut. Dengan cara itu, setiap satuan pendidikan bisa dengan pasti menetapkan ‘apakah
  dirinya sudah memenuhi SPM’ atau ‘masih ada beberapa hal yang perlu disediakan atau
  perlu dilakukan agar SPM tersebut terpenuhi’.
  Pemenuhan SPM ini tidak boleh melewati tahun 2013. Pemenuhan SPM harus menjadi


                                                                               Bagian 1   71
     prioritas setiap satuan pendidikan dasar. Program dan anggaran harus dirancang sedemikian
     rupa sehingga sebelum akhir tahun 2013, semua indikator SPM tersebut sudah dipenuhi.
     Karena itu, setiap satuan pendidikan dasar perlu dengan segera melakukan analisis
     kesenjangan untuk setiap indikatornya.
     Setiap satuan pendidikan perlu melakukan perbandingan antara ‘tuntutan SPM’ dan ‘kondisi
     riil’ yang dimilikinya. Kegiatan ini tentunya akan memunculkan rekomendasi yang berisikan
     kuantitas atau volume dari hal-hal yang diperlukan. Kalau harga satuan sudah bisa diperoleh,
     satuan pendidikan bisa menghitung anggaran yang diperlukan.
     Berikut disajikan setiap indikator SPM beserta contoh identifikasi kesenjangan dalam rangka
     pemenuhan SPM. Panduan ini memberikan penjelasan secara rinci tentang apa yang harus
     dilakukan oleh setiap satuan pendidikan, mulai dari indikator SPM nomor 1 sampai dengan
     nomor 13. Selanjutnya, pada bagian akhir akan dilakukan rekapitulasi pemenuhan SPM
     sesuai dengan hasil identifikasi kesenjangan masing-masing indikator yang telah dilakukan.


 B. IDENTIFIKASI KESENJANGAN PEMENUHAN SPM
     Indikator SPM nomor 1: Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan
     kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika,
     IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
     Untuk mengetahui apakah indikator SPM nomor 1 ini sudah terpenuhi atau masih ada
     kesenjangan padanya, setiap SD/MI perlu membaca secara cermat data yang disediakan
     dan diisikan pada format yang sudah diisikan. Misalkan, diperoleh hasil pengumpulan data
     sebagai berikut.




     Lihat kolom ‘Penilaian’. Beberapa sel (kotak) di dalam tabel sudah memenuhi (M), sedangkan
     beberapa sel belum memenuhi (B).



72   Bagian 1
Ini menunjukkan indikator SPM nomor 1 ini masih ada yang belum terpenuhi.
Tentang jenis dan jumlah buku yang diperlukan, dapat ditentukan sebagai berikut:
1. Buku Bahasa Indonesia kelas 1 (1 buku), kelas 2 (2 buku), dan kelas 5 (5 buku)
2. Buku Matematika kelas 1 (2 buku), kelas 2 (5 buku), kelas 5 (6 buku), dan kelas 6 (6 buku)
3. Buku IPA kelas 1 (8 buku), kelas 3 (4 buku), kelas 4 (1 buku), kelas 5 (1 buku), dan kelas 6
(2 buku)
4. Buku IPS kelas 1 (3 buku), kelas 2 (2 buku), kelas 4 (5 buku), kelas 5 (2 buku), dan kelas 6
(2 buku).
Indikator SPM nomor 2: Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu
set untuk setiap perserta didik.
Cara menentukan kesenjangan untuk indikator nomor 2 sama dengan indikator nomor 1.
Yang berbeda hanya jenis mata pelajarannya yang menjadi 10 macam.
Indikator SPM nomor 3: Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang
terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh
peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.
Untuk menentukan apakah indikator nomor 3 ini sudah terpenuhi atau masih ada kesenjangan
padanya, setiap SD/MI perlu membaca secara cermat data yang telah diisinya pada format
berikut. Satu saja kolom ‘Penilaian’ diisi dengan huruf B, indikator SPM nomor 3 ini masih
belum terpenuh. Itu berarti, masih ada kesenjangan di sekolah itu dalam kaitannya dengan
pemenuhan SPM. Misalkan kita memperoleh data sebagai berikut.




Mengingat pada kolom ‘Penilaian’ masih ada huruf B, maka kita bisa mengatakan bahwa
indikator SPM nomor 3 ini masih belum dipenuhi. Peraga IPA yang masih perlu diadakan
adalah model tubuh manusia, contoh peralatan optik, dan kit IPA untuk eksperimen dasar,
masing-masing satu set.
Indikator SPM nomor 4: Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku
referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.


                                                                                    Bagian 1   73
     Untuk menentukan apakah indikator nomor 4 ini sudah terpenuhi atau masih ada
     kesenjangan padanya, setiap SD/MI dan SMP/MTs perlu membaca secara cermat data yang
     telah diisinya pada format berikut. Satu saja kolom ‘Penilaian’ diisi dengan huruf B, indikator
     SPM nomor 4 ini masih belum terpenuh. Itu berarti, masih ada kesenjangan di sekolah itu
     dalam kaitannya dengan pemenuhan SPM.
     Sebagai contoh, misalkan diperoleh data jumlah buku di SD ‘Suka Maju’ sebagai berikut.




     Dari data di atas, terlihat masih ada huruf B pada kolom ‘Penilaian’. Berarti, indikator nomor
     4 ini masih belum dipenuhi oleh SD “Suka Maju”. Yang masih diperlukan adalah buku
     pengayaan fiksi minimal sebanyak 10 buku.
     Indikator SPM nomor 5: Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan
     pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai
     hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas
     tambahan.
     Untuk menentukan apakah indikator nomor 5 ini sudah terpenuhi atau masih ada
     kesenjangan padanya, setiap SD/MI dan SMP/MTs perlu membaca secara cermat data yang
     telah diisinya pada format berikut. Satu saja kolom ‘Penilaian’ diisi dengan huruf B, indikator
     SPM nomor 5 ini masih belum terpenuh. Itu berarti, masih ada kesenjangan di sekolah itu
     dalam kaitannya dengan pemenuhan SPM.
     Sebagai contoh, misalkan di SD “Suka Maju” tadi ada 6 orang guru dengan rincian pekerjaan
     sebagai berikut.




74   Bagian 1
Dapat disimpulkan bahwa beban kerja per minggu guru-guru di SD “Suka Maju” ini masih kurang dari
kriteria SPM yang ditetapkan, yaitu 37,5 jam per minggu.


Indikator SPM nomor 6:
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun
dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
Kelas I - II      : 18 jam per minggu;
Kelas III         : 24 jam per minggu;
Kelas IV - VI     : 27 jam per minggu; atau
Kelas VII - IX    : 27 jam per minggu.
Untuk menentukan apakah indikator SPM nomor 6 ini sudah terpenuhi atau masih ada
kesenjangan padanya, setiap SD/MI dan SMP/MTs perlu membaca secara cermat data yang
telah diisinya pada format berikut. Satu saja kolom ‘Penilaian’ diisi dengan huruf B, indikator
SPM nomor 6 ini masih belum terpenuh. Itu berarti, masih ada kesenjangan di sekolah itu
dalam kaitannya dengan pemenuhan SPM.
Sebagai contoh, misalnya di MI Ar Ro’du diperoleh data sebagai berikut.




                                                                                    Bagian 1   75
     Tampak bahwa tidak ada satu pun huruf B yang muncul pada tabel-tabel di atas. Berarti,
     indikator SPM nomor 6 sudah terpenuhi, sehingga tidak ada kesenjangan pada indikator
     SPM nomor 6 ini.
     Indikator SPM nomor 7: Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan
     (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.
     Untuk menilai kesenjangan yang ada pada indikator SPM nomor 7 ini, pihak sekolah
     perlu memperhatikan dengan cermat tabel berikut. Salah satu dari hasil kajian ini yang
     menunjukkan masih dinilai BELUM maka indikator SPM nomor 7 ini masih belum terpenuhi
     atau masih ada kesenjangan.




     Tampak bahwa masih terdapat kesenjangan pada indikator SPM nomor 7. Monitoring
     pelaksanaan KTSP masih belum dijalankan dengan baik. Berarti indikator SPM nomor 7
     masih belum terpenuhi di satuan pendidikan ini.
     Indikator SPM nomor 8: Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan
     (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.
     Untuk menentukan apakah indikator SPM nomor 8 ini sudah terpenuhi atau masih ada
     kesenjangan padanya, setiap SD/MI dan SMP/MTs perlu membaca secara cermat hasil kajian
     RPP setiap guru yang dituangkan dalam tabel berikut. Manakalah ada salah satu dari aspek
     kesesuaian RPP dengan Silabus yang tidak mendapatkan tanda V, maka indikator nomor 8
     ini masih belum dipenuhi, atau ada kesenjangan. Misalkan ada 4 guru SD ‘Trio’ yang setelah
     dikaji RPP-nya memberikan data dalam format berikut.




76   Bagian 1
Tampak bahwa RPP dari semua guru telah sesuai dengan silabus. Berarti, tidak ada
kesenjangan dalam hal kesesuaian RPP dengan silabus di sekolah ini.
Selanjutnya, setiap satuan pendidikan bisa melihat data hasil monitoring tentang penerapan
RPP di kelas. Manakala ada guru yang menerapkan RPP-nya hanya kadang-kadang atau
sering membelajarkan tanpa RPP, maka indikator nomor 8 ini masih belum terpenuhi atau
ada kesenjangan di dalamnya.
Selanjutnya, setelah dilakukan pengamatan terhadap penerapan RPP di depan kelas, ternyata
diperoleh data penerapan RPP di SD Trio sebagai berikut.




Tampak bahwa ada dua orang guru yaitu Taufik dan Ainul belum secara konsisten menerapkan
RPP yang sudah dibuatnya. Berarti indikator SPM nomor 8 masih belum sepenuhnya
terpenuhi.
Indikator SPM nomor 9: Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian
untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
Untuk menentukan apakah indikator SPM nomor 9 ini sudah terpenuhi atau masih ada
kesenjangan padanya, setiap SD/MI dan SMP/MTs perlu membaca secara cermat hasil
kajian terhadap program penilaian yang dikembangkan oleh para guru seperti tertuang pada
format berikut. Ada salah satu dari program penilaian ini yang belum dikembangkan oleh



                                                                               Bagian 1   77
     guru, indikator SPM nomor 9 ini masih belum dipenuhi, atau ada kesenjangan dalam hal ini.
     Misalkan di MI Ar Rohmah diperoleh informasi sebagai berikut:




     Kalau memperoleh data seperti ini, maka indikator SPM nomor 9 masih belum terpenuhi.
     Masih belum ada kesenjangan dalam hal ini.
     • Belum semua guru secara berkelanjutan mengembangkan instrumen penilaian yang
       sesuai KD.
     • Masih ada guru yang hanya kadang-kadang saja melaksanakan penilaian sesuai rencana.
     • Hasil penilaian belum selalu digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan
       belajar siswa.
     Indikator SPM nomor 10: Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi kelas dan
     memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.
     Untuk menentukan apakah indikator nomor 10 ini sudah terpenuhi atau masih ada kesenjangan
     padanya, setiap SD/MI dan SMP/MTs setiap satuan pendidikan bisa menggunakan data yang
     terkait dengan pelaksanaan supervisi.
     Misalkan dalam 1 semester kegiatan supervisi yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah
     tersaji dalam tabel sebagai berikut.




     Dari data di atas, kepala sekolah tampak telah melaksanakan supervisi. Frekuensinya sudah
     lebih dari 2 kali dalam satu semester. Akan tetapi, dari 3 mata pelajaran yang disupervisi,
     masing-masing baru disupervisi satu kali.
     Seharusnya, setiap mata pelajaran disupervisi minimal 2 kali dalam satu semester. Karena
     itu, kalau hanya data di atas yang bisa diperoleh dari kegiatan supervisi kepala sekolah, maka

78   Bagian 1
indikator SPM nomor 10 ini masih belum terpenuhi.
Indikator SPM nomor 11: Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran
serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah/madrasah pada akhir
semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
Untuk menentukan apakah indikator SPM nomor 11 ini sudah terpenuhi atau belum, setiap
satuan pendidikan perlu membaca secara cermat data yang telah digambarkan pada format
berikut.
Misalkan diperoleh data di SMP Bakti sebagai berikut




Tampak bahwa Ismail dan Doni masih belum lengkap laporan hasil evaluasi belajarnya.
Berarti, indikator SPM nomor 11 masih berlum terpenuhi. Masih ada kesenjangan dalam
pemenuhan indikator SPM nomor 11 ini.
Indikator SPM nomor 12: Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan
akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada
orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir
semester.
Untuk menentukan apakah indikator nomor 12 ini sudah terpenuhi atau belum, setiap
satuan pendidikan perlu membaca secara cermat data yang telah digambarkan pada format
berikut.




                                                                            Bagian 1   79
     Dalam tabel di atas tampak bahwa rekapitulasi UAS, UKK, US masih belum disampaikan.
     Berarti, indikator SPM nomor 12 masih belum dipenuhi.
     Indikator SPM nomor 13: Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen
     berbasis sekolah (MBS)
     Untuk menentukan apakah indikator SPM nomor 13 ini sudah terpenuhi atau belum, setiap
     satuan pendidikan perlu mengkaji dan menganalisis secara jujur dan cermat dokumen-
     dokumen yang memperlihatkan keterlibatan komite sekolah dalam pengambilan keputusan,
     rencana kerja tahunan yang dikembangkan, dan ketersediaan laporan proses pembelajaran
     dan pembelanjaan untuk biaya operasional dan investasinya di tempat umum.
     Misalkan diperoleh data tentang kajian penerapan MBS di suatu satuan pendidikan
     memberikan informasi sebagai berikut.




     Kita bisa menyimpulkan bahwa indikator SPM nomor 13 ini masih belum sepenuhnya
     terpenuhi. Keterlibatan Komite Sekolah/Madrasah jelas masih perlu ditingkatkan.


 C. REKAPITULASI KESENJANGAN PEMENUHAN SPM
     Setelah masing-masing indikator SPM dikaji keterpenuhannya, setiap sekolah/madrasah
     dapat melakukan rekapitulasi tentang kesenjangan SPM yang ada, dengan mengisikan hasil
     analisis kesenjangan di atas ke dalam tabel berikut.




80   Bagian 1
Bagian 1   81
82   Bagian 1
                                                                                 Bagian 1

       Bab IV
                   Aplikasi Pelaporan dan
                   Manajemen Informasi
                   Sekolah/
                   Tool For Reporting And
                   Information Management By
                   Schools (TRIMS)
A. PENGANTAR APLIKASI TRIMS
   1. Pengertian TRIMS
     Aplikasi Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah/Tools for Reporting Information
     Management by School (TRIMS) merupakan sistem informasi pendidikan yang diharapkan
     dapat mensinkronkan data-data penting yang telah dikumpulkan oleh sekolah/madrasah.
     Aplikasi ini dapat dijalankan dengan praktis dan mudah dengan menggunakan program
     Microsoft Excel versi 2003 atau 2007.
     TRIMS memperkuat Education Management Information System (EMIS) dalam rangka


                                                                              Bagian 1   83
        mendukung monitoring dan evaluasi, pelaporan, kebijakan strategis, serta perencanaan
        dan penganggaran. Hal ini terjadi karena TRIMS tidak hanya sebagai pengumpul data,
        tetapi secara otomatis menyediakan bahan dan informasi bagi sekolah/madrasah berupa
        grafik dan tabel indikator utama dalam pendidikan, termasuk capaian Standar Pelayanan
        Minimum (SPM).

     2. Mengapa TRIMS?
        Beberapa hal mendasari mengapa sekolah/madrasah perlu menggunakan TRIMS sebagai
        berikut :
        a. Mendorong pemanfaatan data dan informasi
                Aplikasi TRIMS membantu sekolah/madrasah dalam mengolah dan menganalisis
                data sehingga rangkaian data (data set) tadi menjadi informasi yang bermanfaat bagi
                perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
                Dengan demikian, melalui penggunaan TRIMS ini dapat mendorong sekolah untuk
                memanfaatkan data dan informasi dengan baik dan konsisten.
        b. Perlunya perubahan paradigma bagi sekolah/madrasah dari “pengumpul data”
           menjadi “pengguna data”
                Selama ini sekolah/madrasah mengumpulkan banyak data yang diminta oleh berbagai
                pihak. Sekolah/madrasah hanya menjadi “obyek” pengumpulan data saja. Akan tetapi,
                kelak—dengan menggunakan TRIMS-- sekolah/madrasah dapat berperan sekaligus
                sebagai “subyek” yang akan memanfaatkan data dan informasi yang dihasilkannya.
        c. Mampu meningkatkan cakupan dan kualitas data terkait akurasi, relevansi,
           ketersediaan, dan ketepatan waktu.
                TRIMS diharapkan dapat memperbaiki pengumpulan data di sekolah/madrasah—dari
                yang selama ini kurang terkoordinasi dengan baik menjadi lebih mudah disediakan
                dan disistematisasikan sehingga lebih bermutu dan siap dimanfaatkan oleh sekolah/
                madrasah.
        d. Kesenjangan kapasitas antar-sekolah/madrasah dan antar-daerah, baik dari segi
           infrastruktur maupun kapasitas Sumber Daya Manusia.
                TRIMS dibuat mudah dan sederhana serta membutuhkan keterampilan yang minimal
                karena TRIMS memahami bahwa tidak semua sekolah/madrasah mempunyai
                kapasitas yang sama dari sisi ketrampilan personel maupun infrastruktur ICT.
        e. Menyediakan data dan informasi yang akurat bagi sekolah/madrasah dalam
           penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Sekolah (RKS/M), keuangan
           serta monitoring dan evaluasi pencapaian SPM.
                Berbagai data dan Informasi yang dihasilkan dalam TRIMS dapat dipergunakan
                sebagai bahan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan seperti RKT,
                RKS/M, Laporan Keuangan serta untuk monitoring dan evaluasi pencapaian SPM.
        f.      Relevan dengan desentralisasi pendidikan.
                Sejak pemberlakukan sistem desentralisasi, peran kabupaten/kota semakin
                besar sehingga secara nasional diperlukan kapasitas pembuatan kebijakan dan
                perencanaan yang akurat. TRIMS menyediakan kemudahan dalam EMIS (sistem
                informasi manajemen pendidikan) sehingga pengelolaan informasi secaranasional
                dapat dilakukan dengan lebih efisien oleh karena ketersediaan data dan informasi


84   Bagian 1
       yang akurat dan secara otomatis dihasilkan oleh TRIMS. TRIMS yang diinput oleh
       sekolah/madrasah dapat diagregasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan
       cepat dan mudah untuk kemudian dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan.

3. Karakteristik TRIMS
  Beberapa karakteristik dari TRIMS adalah:
  a. Tidak perlu meng-install program baru karena TRIMS berbasis Excel 2003 atau 2007
       Aplikasi TRIMS dapat dijalankan langsung di laptop atau PC sepanjang sudah terdapat
       program Microsoft Excel di dalamnya. Anda tidak perlu meng-install program atau
       aplikasi baru.
  b. Proses sederhana dengan keterampilan komputer yang minimal.
       Mengoperasikan TRIMS tidak memerlukan staf dengan keterampilan komputer
       yang baik. TRIMS dibuat sederhana dengan mempertimbangkan adanya variasi
       keterampilan dalam menggunakan komputer di sekolah/madrasah.
  c. Klik dan Klik…mengurasngi tugas pengetikan dan konsekuensi kesalahan input.
       Input data ke dalam TRIMS dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang
       terdapat dalam aplikasi melalui klik pada sel dengan harapan sekolah/madrasah
       tidak harus banyak melakukan pengetikan dan, dengan demikian, kemungkinan
       kesalahan input menjadi berkurang.
  d. Validasi data secara otomatis.
       Tidak diperlukan lagi validasi yang dilakukan secara manual atau dilihat satu per satu.
       Aplikasi TRIMS memiliki tombol “Validasi” yang akan memberikan tanda lingkaran
       merah pada sel yang datanya belum lengkap atau salah input sehingga kesalahan
       langsung terdeteksi dan perbaikan dapat segera dilakukan.
  e. Mudah dikirim dan di-copy karena ukuran file yang kecil (< 2MB).
       Setelah sekolah/madrasah menginput data TRIMS secara lengkap, maka TRIMS
       tersebut dapat segera dikirimkan kepada Dinas Pendidikan. Ukuran file yang kecil
       (<2MB) memudahkan pengiriman file TRIMS baik melalui email maupun penggandaan
       file melalui flash disk atau CD.
  f.   Hasil ringkas (tabel, grafik, indikator) langsung dapat dimanfaatkan oleh sekolah/
       madrasah.
       Keluaran data TRIMS disajikan secara ringkas dalam bentuk tabel dan grafik indikator
       kunci pendidikan (misalnya SPM). Semua data dan informasi TRIMS dapat langsung
       dimanfaatkan dan dipergunakan sekolah/madrasah.

4. Kelompok Data TRIMS
  Data yang dibutuhkan TRIMS bukanlah data baru; jenis data yang diperlukan telah dimiliki
  sekolah/madrasah. Secara rinci, data TRIMS terdiri dari 2 jenis yaitu:
  Tabel 1: Jenis Data dalam TRIMS




                                                                                   Bagian 1   85
                          Data	
  Pendidikan	
                                       Data	
  Keuangan	
  

           A. Data	
  siswa	
  	
                                     a. Jenis	
  dan	
  sumber	
  penerimaan	
  	
  
           B. Sarana	
  dan	
  prasarana	
                            b. Pengeluaran	
   (mengacu	
   pada	
   format	
  
           C. Kualitas	
  pengawasan	
  dan	
  pelaporan	
  	
           BOS	
  K-­‐2)	
  	
  
           D. Sumber	
  daya	
  KBM	
  	
                             c. Penerimaan	
   BOS:	
   aktual	
   dan	
   yang	
  
           E. Kurikulum	
                                                diharapkan	
  	
  
           F. Manajemen	
  	
                                       	
  
           G. Teknologi	
  informasi	
  dan	
  komunikasi	
  	
  
           H. Pendidik	
  dan	
  tenaga	
  kependidikan	
  	
  

     5. TRIMS dan Paket Aplikasi yang sudah ada
        TRIMS merupakan alat bantu yang dikembangkan melalui Program Basic Education
        Capacity – Trust Fund (BEC-TF) dalam rangka memperkuat EMIS di Indonesia. Kehadiran
        TRIMS tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau meniadakan jenis perangkat aplikasi
        lainnya, namun justru untuk memperkuat perangkat aplikasi yang sudah ada sebelumnya
        terutama pada aspek kemudahan baik input maupun output terkait dengan pendataan
        di sekolah/madrasah dan juga dalam pemanfaatan data dan informasi serta pelaporan.
        Dalam proses pengembangan aplikasi TRIMS ini seluruh kegiatan pengembangan telah
        dikoordinasikan dengan Pusat Statistik Pendidikan (PSP) – Balitbang Kemendiknas yang
        mengembangkan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) dan Lembar Individu (LI). Saat ini sedang
        dikembangkan integrasi TRIMS dengan PAS SD, sehingga kelak-- apabila sekolah/madrasah
        mengisi data PAS--maka data yang diperlukan dalam TRIMS secara otomatis sudah ter-
        input sehingga sekolah tidak menginput data dua kali. Selain itu, data yang di-input dalam
        TRIMS sudah mencakup sebagian besar data dalam LI.


 B. PEMANFAATAN KELUARAN TRIMS
     Data yang di-input ke dalam TRIMS secara otomatis menghasilkan keluaran terkait dengan
     berbagai indikator pendidikan di sekolah/madrasah, sehingga data tadi dapat langsung
     dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Rinciannya sebagai berikut:
     1. Manfaat TRIMS bagi Operasional Sekolah/Madrasah
        Beberapa pemanfaatan keluaran TRIMS bagi operasional sekolah/madrasah dapat
        digambarkan sebagai berikut:
        a. Data Profil Sekolah/Madrasah
                Keluaran TRIMS terkait data profil sekolah/madrasah bermanfaat untuk:
                • Mengidentifikasi apa yang dimiliki dan tidak dimiliki sekolah/madrasah
                  Dengan menginput data-data sekolah/madrasah di aplikasi TRIMS dapat diketahui
                  berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah/madrasah sehingga pada
                  saat agregatisasi data tersebut di tingkat Kab/kota dapat juga dilakukan sekaligus
                  inventarisasi kondisi kepemilikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah/
                  madrasah baik secara individu maupun secara keseluruhan sekolah di tingkat Kab/
                  Kota.



86   Bagian 1
   • Mengetahui kondisi sekolah/madrasah terkait dengan berbagai aspek misalnya
     kualitas KBM, tenaga kependidikan, prasarana dan sarana, program BOS, dll.
      Keluaran TRIMS dapat menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan
      sekolah/madrasah di mana informasi tersebut dapat dijadikan bahan awal atau
      rujukan untuk penyusunan kebijakan pengembangan sekolah/madrasah.
   • Mengembangkan profil sekolah/madrasah yang dapat terus diperbaharui.
      Profil sekolah/madrasah merupakan media informasi sekaligus promosi. TRIMS
      membantu sekolah/madrasah dalam memutakhirkan (updating) profil sekolah
      karena—melalui aplikasi TRIMS ini-- hasil data yang sudah diperbaharui dengan
      mudah dapat dikenali.
b. Komunikasi dan Interaksi Antar Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Sekolah/
   Madrasah
   Pemanfaatan TRIMS sebagai bahan untuk alat komunikasi dan interaksi antar-
   berbagai pemangku kepentingan, antara lain dapat berbentuk sebagai berikut:
   • Mengkatalisasi diskusi antarstaf.
      Keluaran TRIMS ini dapat menjadi bahan awal diskusi berbagai pihak di kalangan
      internal sekolah/madrasah dalam rangka memacu kemajuan sekolah/madrasah.
   • Mengkomunikasikan keadaan sekolah/madrasah ke komite sekolah/madrasah.
      Pihak komite sekolah/madrasah tentunya berkepentingan untuk mengetahui
      perkembangan dan kondisi sekolah/madrasah. Melalui keluaran TRIMS, komite
      sekolah/madrasah dapat mengetahui dan mencermati secara mudah dan jelas
      perkembangan kondisi sekolah/madrasah.
   • Merespon dan mengkomunikasikan informasi yang relevan ke Dinas Pendidikan
     atau Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Dewan
     Pendidikan, media dan LSM.
      Keluaran TRIMS ini pula dapat dijadikan bahan untuk memenuhi permintaan
      data untuk kepentingan pejabat teknis terkait pertanggungjawaban, dan juga
      sebagai bahan untuk menjelaskan kepada para pihak lainnya yang berkepentingan
      mengenai kondisi sekolah/madrasah.
c. Proyeksi Kebutuhan Sekolah/Madrasah
   Beberapa pemanfaatan keluaran TRIMS dari aspek proyeksi kebutuhan sekolah/
   madrasah yaitu:
   • Memberikan informasi awal untuk RKS/M dan RKT
      Setiap sekolah/madrasah yang akan menyusun perencanaan dan penganggaran
      sangat membutuhkan data dan informasi yang akurat. Keluaran TRIMS—dalam
      hal ini—dapat memberikan data dan informasi awal untuk keperluan tersebut.
   • Mengujicoba berbagai skenario pengembangan sekolah/madrasah ke depan.
      Aplikasi TRIMS dapat dijadikan alat untuk melakukan dengan mudah dan
      cepat simulasi terkait proyeksi pengembangan sekolah/madrasah, sehingga
      sangat membantu sekolah/madrasah dalam mengujicoba berbagai skenario
      pengembangan sekolah/madrasah. Misalnya, untuk menjawab pertanyaan ”apa
      yang akan terjadi dengan jumlah guru dan besar rombel jika kita menaikkan


                                                                         Bagian 1   87
                  jumlah siswa sebesar 5%?”. Simulasi proyeksi ini dapat dilakukan sesuai keinginan
                  sekolah/madrasah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil simulasi itu, sekolah/
                  madrasah dapat mengukur tingkat kemampuan dan kapasitas sekolah/madrasah
                  untuk mencapai tujuan.
        d. Pengelolaan Sekolah/Madrasah
                Dari aspek pengelolaan sekolah/madrasah, keluaran TRIMS bermanfaat untuk:
                • Mendorong pengelolaan sekolah/madrasah lebih efektif dan efisien
                  Keluaran TRIMS berguna bagi sekolah/madrasah untuk mengevaluasi diri
                  sehingga sekolah/madrasah dapat mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan
                  kekurangannya. Dengan demikian, keluaran TRIMS dapat dijadikan bahan untuk
                  penataan manajemen di level sekolah/madrasah agar pengelolaan selanjutnya
                  bisa lebih efektif dan efisien.
                • Mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat
                  Dari hasil data yang diinput ke dalam TRIMS akan dihasilkan berbagai informasi
                  yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di sekolah/madrasah.
                • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
                  Keluaran TRIMS yang berisi berbagai data dan informasi itu dapat dijadikan bahan
                  informasi kepada publik. Penyampaian hasil informasi ini secara teknis bisa saja
                  dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman atau tempat terbuka
                  lainnya. Dengan demikain, publik dapat melihat dan membaca informasi mengenai
                  sekolah/madrasah yang disajikan keluaran TRIMS.
                • Monitoring dan evaluasi capaian SPM
                  Di dalam aplikasi TRIMS terdapat berbagai indikator pendidikan, termasuk
                  indikator yang terkait SPM. Keluaran TRIMS bisa menjadi bahan monitoring dan
                  evaluasi, misalnya terkait dengan pencapaian SPM.
     2. Manfaat TRIMS bagi Kajian Pengembangan Sekolah/Madrasah
        Berbagai data dan informasi dari keluaran TRIMS dapat menjadi referensi atau acuan
        dalam rangka pembahasan secara mendalam berbagai aspek strategis yang muncul di
        sekolah/madrasah. Hasil pembahasan/kajian itu dapat dijadikan umpan balik (feedback)
        bagi penyusunan kebijakan di level sekolah/madrasah. Aspek-aspek strategis tersebut
        mencakup antara lain:
        a. Kajian Perencanaan Pengembangan Sekolah/Madrasah
        b. Kajian SPM Sekolah/Madrasah
        c. Kajian Keuangan Sekolah/Madrasah
        d. Kajian Evaluasi Kinerja Sekolah/Madrasah

     3. Contoh Pemanfaatan Keluaran TRIMS
        Berdasarkan uraian pemanfaatan keluaran TRIMS di atas, berikut ini diberikan sebuah
        contoh konkret pemanfaatannya dengan menggunakan capaian indikator SPM di sekolah.




88   Bagian 1
     Tabel 2: Contoh Pemanfaatan Keluaran TRIMS untuk SD




C. LANGKAH PENTING MENGOPERASIKAN APLIKASI TRIMS
   Di dalam sub bab ini akan diuraikan penjelasan rinci dan detail dari langkah-langkah
   menjalankan aplikasi TRIMS yang disampaikan melalui video tutorial TRIMS oleh pelatih.
   Untuk membantu peserta mampu memahami dengan baik, maka disediakan petunjuk
   ringkas TRIMS versi elektronik dan versi cetak berikut ini.

   1. Petunjuk Ringkas TRIMS v25i - Versi Elektronik
     Seluruh sekolah/madrasah dalam suatu kabupaten/kota diharapkan untuk memasukkan
     data ke aplikasi TRIMS pada setiap semester sehingga bisa dilakukan agregasi pada
     tingkat kabupaten/kota yang akan menghasilkan data-data dan informasi yang akurat,
     lengkap dan cepat. Visualisasi konkret aplikasi TRIMS tampak pada Gambar 1




                                                                               Bagian 1   89
                            Gambar 1. Tampilan Aplikasi TRIMS




        Petunjuk Ringkas ini akan memberikan tips tentang langkah-langkah untuk menjalankan
        aplikasi TRIMS yang terdiri dari 5 (lima) tahap (Gambar 2). Jika Anda memerlukan petunjuk
        yang lebih rinci, silahkan lihat Panduan TRIMS v25i versi elektronik yang tersedia di dalam
        CD materi.


                             Langkah 1                                Langkah 2
                        Menyiapkan Data dan                      Entry Data Pendidikan
                          Aplikasi TRIMS                             dan Keuangan




                             Langkah 3                                Langkah 4
                           Analisis Output                          Validasi dan
                               TRIMS                               Menyimpan Data




                             Langkah 5
                           Mencetak dan
                          Mengirim TRIMS



90   Bagian 1
a. Langkah 1: Menyiapkan Data dan Aplikasi TRIMS
   • Berkaitan dengan rincian data yang mesti disiapkan oleh sekolah, silahkan lihat
     Petunjuk Ringkas Versi Cetak.
   • Pastikan komputer/laptop Anda memiliki MS Office 2003 atau 2007
   • Pastikan security level pada MS Excel berada pada level medium dengan cara
     berikut ini:




       Excel 2007                                             Excel 2003
                                                                                 Klik tab “Tools” --> Option
                     Klik “Office Button” --> Excel                              --> pilih Tab “Security” klik
                     Option --> Trust Center-->                                  tombol “Macro Security” -->
                     Trust Center Setting-->                                     Pada tab “Security Level” pilih
                     Message Bar--> pilih “Show                                  “Medium” atau “Low”
                     the message bar in all
                     application when content has
                     been blocked” --> klik “Ok”




                     Kemudian klik “Trust Center
                     Setting” --> Macro Setting -->
                     pilih “Disable all macros with
                     notification”




   Petunjuk lebih rinci untuk mengecek dan mengubah security level dapat dilihat pada
   Manual TRIMS Elektronik bagian ”Lampiran 1: Pengaturan pengamanan aplikasi
   TRIMS”.
   • Pastikan pengaturan waktu/time setting pada komputer/laptop Anda menunjukkan
     tempat dan waktu yang benar (lihat sudut kanan bawah pada layar komputer/
     laptop Anda).
   • Melakukan copy aplikasi TRIMS dari CD atau flash disk ke ”My Document” dengan
     cara berikut ini:


            Dari My Document, buatlah folder baru dengan nama
            “TRIMS” dengan cara:
            Klik kanan pada mouse --> New--> Folder --> beri nama
            folder tersebut dengan nama “TRIMS”




                           Masukkan CD ke dalam komputer/laptop --> explore/
                           open --> klik ub folder “aplikasi TRIMS 25i” --> pilih file
                           “TRIMS 25i” --> kemudian copy ke folder “TRIMS” di My
                           Document




                                                                                                  Bagian 1         91
                • Buka MS Excel, dan klik open pada file “TRIMS 25i” untuk membuka aplikasi TRIMS


                    DILARANG MEMBUKA TRIMS DENGAN DUA KALI KLIK (DOUBLE CLICK)
                    PADA FILE TRIMS


                • Program Excel akan terbuka. Pada input bar akan muncul Security Warning→ Pilih
                  ”Enable this content” untuk MS Excel 2007 atau ”Enable Macro” untuk MS Excel
                  2003 kemudian klik ”OK”
                • Kemudian akan muncul tampilan berikut ini:




                • Klik “OK” ketika muncul tampilan ini:




                • Klik tombol ini

                • Akan muncul tampilan berikut ini, silahkan klik ”OK”


92   Bagian 1
b. Langkah 2: Entry Data Pendidikan dan Keuangan
   Sebelum Anda menginput data, pastikan Anda telah melakukan langkah-langkah
   berikut ini:
   • Klik salah satu tombol dibawa ini sesuai dengan level sekolah Anda




   • Isilah NPSN terlebih dahulu kemudian pilih semester.
      Semester 1 diisi pada Bulan Juli-Agustus di mana data siswa yang dimasukkan
      adalah data siswa tahun ajaran baru, sedangkan data keuangan yang dimasukkan
      adalah data semester 1 tahun fiskal (Januari – Juni). Semester 2 diisi pada Bulan
      Januari tahun berikutnya. Data siswa yang dimasukkan adalah data siswa pada
      akhir semester 2, sedangkan data keuangan adalah data semester 2 tahun fiskal
      (Juli-Desember).
      Isilah NPSN dan pilihlah semester dengan benar (lihat sel dengan kotak merah
      pada Gambar di bawah ini) sebab kedua hal tersebut akan menjadi nama file
      TRIMS sekolah Anda, contohnya 20510769-II-20102011.




                                                                            Bagian 1   93
                • Sel berwarna abu-abu gelap harus diisi. Sedangkan yang berwarna abu-abu terang
                  otomatis akan terisi oleh aplikasi TRIMS.




                • Jika sel isian TRIMS Anda berwarna merah, bukan berarti bahwa data Anda salah.
                  Warna merah mengindikasikan bahwa pada indikator tersebut untuk sekolah Anda
                  masih di bawah standar tertentu, misalnya Standar Pelayanan Minimum (SPM).
                  Perhatikan gambar berikut ini.




94   Bagian 1
   • Secara garis besar data TRIMS ada yang bersifat independen dan dependen. Data
     Pendidikan independen adalah data yang dapat Anda isi kapanpun tanpa prasyarat
     pengisian data yang lain. Sebaliknya, data pendidikan yang dependen memerlukan
     pengisian data yang lain terlebih dahulu. Rinciannya, perhatikan tabel berikut ini:


      Data yang Dapat Anda Isi Kapanpun     Data yang Mensyaratkan Pengisian Data
                                            yang Lain Terlebih Dahulu
                                            • Kurikulum
      • Identitas Sekolah
                                            • Sertifikasi
      • Sarana dan Prasarana
                                            • Manajemen
      • Kualitas

      • Sumber Daya                            • Data Guru merupakan prasayarat pengi-
                                                 sian data Kurikulum dan Sertifikasi.
      • TIK
                                               • Khusus pertanyaan MBS, akan otomatis
      • Data Siswa                               terisi jika tiga data (Transparansi dan
                                                 Akuntabilitas; Sekolah memiliki RPS; dan
      • Data Guru
                                                 Sekolah memiliki Komite Sekolah yang
      • Data Non Guru                            beranggotakan orang tua) sudah terisi.

      • Transparansi dan Akuntabilitas         • Mengisi NPSN dan memilih semester
                                                 merupakan prasyarat mengisi data
      • Jumlah Siswa Berdasarkan Usia dan        keuangan.
        Gender

      • Data Keuangan




Setelah Anda melakukan dan memahami beberapa hal tersebut di atas, maka Anda bisa
melanjutkan untuk mengisi data-data TRIMS
   Data Siswa dan Nilai
   • Pengisian Data secara lebih detail silahkan lihat CD materi, sub folder “Aplikasi
     TRIMS 25i”, file “Pengisian Jumlah Siswa pada TRIMS” dan “Alat Bantu Data Siswa”
   • Untuk pengisian Data Nilai, perhatikan bahwa:
   - Angka maksimal nilai pada Data Siswa ialah 100.
   - Angka maksimal nilai Ujian Nasional ialah 10.
   - Penggunaan tanda titik atau koma dimungkinkan tergantung setting komputer/
     laptop




                                                                                 Bagian 1   95
                Data Tenaga Kependidikan
                Pengisian Data Guru dan Data Non Guru dilakukan dengan klik tombol ini:




                Data Keuangan
                • Sebelum Anda memulai memasukkan Data Keuangan, pastikan bahwa Anda telah
                  mengisi NPSN dan Klik semester I atau II.
                • Klik tombol merah “Isi dan Lihat Data Keuangan” sehingga muncul dialog box
                  “Apakah Anda ingin Menghapus Data Keuangan?”. Klik “Yes” jika memulai mengisi
                  data keuangan baru. Klik “No” jika ingin mengedit data sebelumnya (perhatikan
                  gambar berikut).


                  DILARANG MEMBUKA FORMAT ISIAN KEUANGAN MELALUI SHEET ”FINANCE”




96   Bagian 1
   • Dalam mengisi data keuangan, isilah sel yang berwarna abu-abu tua. Sedangkan
     yang berwarna abu-abu muda akan terisi secara otomatis. Data keuangan
     merupakan format BOS-K2 dengan harapan sekolah akan dengan mudah
     melakukan input data.
   • Isilah tiap sel dengan angka tanpa titik, koma atau Rp.
   • Grafik dalam lembar Data Keuangan akan terbentuk secara otomatis setelah Anda
     mengisi datanya dengan lengkap.

c. Langkah 3: Validasi dan Menyimpan Data
   • Untuk melihat kelengkapan data yang telah Anda input, klik tombol
      di kanan atas. Jika data Anda belum lengkap atau salah input, maka data akan
      terlingkar dengan lingkaran merah. Selanjutnya, Anda dapat memperbaiki atau
      melengkapi data tersebut atau melanjutkan melakukan input di lain waktu.


       ANDA HARUS KLIK TOMBOL “VALIDASI” SEBELUM KLIK TOMBOL “SIMPAN”


   • Untuk menyimpan data, klik tombol                          kemudian akan muncul
     dialog box seperti ini:

Tabel output TRIMS di atas menunjukkan bahwa pemasukan dari BOS tidak cukup
untuk membiayai seluruh pengeluaran sekolah karena kontribusinya hanya 75% dari
total operasional sekolah. Sekolah dapat mendiskusikan fakta tersebut bersama Komite
Sekolah dan orang tua siswa terkait dengan alternatif sumber dana tambahan, misalnya
kontribusi orang tua.


         TRIMS membantu sekolah dalam menghasilkan kebijakan berdasarkan
         data, juga mendukung transparansi dan akuntabilitas


e. Langkah 5: Mencetak dan Mengirim TRIMS
   • Data yang diinput dalam TRIMS langsung berfungsi sebagai output. Untuk print atau

      mencetak TRIMS, klik tombol                   kemudian akan muncul dialog box
      seperti ini:




                                                                           Bagian 1   97
                Anda bisa memilih secara fleksibel bagian mana yang mau dicetak.
                • Mengirim TRIMS dapat dilakukan dengan empat cara sesuai dengan kapasitas ICT
                  di sekolah Anda. Perhatikan tabel berikut ini:




                                                                                Jika Anda ingin
                                                                                  melanjutkan
                                                                                   input data,
                                                                               pilihlah “Simpan
                                                                                    & lanjut”
                                                                                   Jika ingin
                                                                                 melanjutkan
                                                                                input data lain
                                                                                waktu, pilihlah
                                                                                  “Simpan &
                                                                                 Tutup” maka
                                                                               file TRIMS akan
                                                                                    ditutup




                    MENYIMPAN DATA WAJIB MENGGUNAKAN TOMBOL “SIMPAN” PADA
                    APLIKASI. BUKAN DENGAN MENGGUNAKAN TOMBOL “SAVE” PADA
                    DEFAULT MS EXCEL.




98   Bagian 1
  d. Langkah 4: Menganalisis Output TRIMS
      Anda dapat melakukan analisis dengan dua cara:




      • Klik tombol                   maka otomatis indikator-indikator yang dibawah
        standart misalnya SPM akan berwarna merah, kemudian buatlah analisis
        berdasarkan data tersebut. Apabila ada sel berwarna merah, yang artinya bahwa
        indikator bersangkutan di sekolah Anda masih di bawah standard, misalnya
        Standar Pelayanan Minimum (SPM). Hal yang harus dilakukan ialah membuat
        perencanaan untuk memperbaiki hal tersebut, kemudian menyampaikannya ke
        rapat komite sekolah atau membuat usulan ke Dinas Pendidikan setempat atau
        Kemendiknas.
      • Menganalisis output TRIMS berdasarkan tabel dan grafik yang dihasilkan. Sebagai
        contoh, perhatikan tabel berikut ini:




2. Petunjuk Ringkas TRIMS v25i - Versi Cetak
  Perangkat komputer yang diperlukan untuk melakukan input aplikasi TRIMS tidak selalu
  dimiliki oleh sekolah/madrasah. Keterbatasan sumber daya manusia di sekolah/madrasah
  dalam mengaplikasikan komputer, keterbatasan pasokan listrik dan sambungan internet
  di sekolah/madrasah juga merupakan tantangan bagi implementasi TRIMS.
  Atas dasar tersebut, disusun TRIMS – versi cetak, dalam bentuk kuesioner, sebagai alat
  bantu bagi sekolah sebelum melakukan input TRIMS ke dalam komputer. Meskipun
  demikian, sekolah diharapkan tetap melakukan input aplikasi TRIMS melalui komputer
  (PC) atau laptop setelah mengisi TRIMS – versi cetak.
  TRIMS versi cetak juga bermanfaat bagi sekolah/madrasah yang memiliki keterbatasan
  dalam keterampilan komputer, khususnya MS Excel. Jika Anda kesulitan melakukan input


                                                                             Bagian 1   99
         dengan komputer, Anda dapat melengkapi terlebih dahulu versi cetak untuk kemudian
         meminta bantuan staf atau teman untuk melakukan input. Penjelasan lebih rinci tentang
         TRIMS Versi Cetak, Silahkan dibaca di Manual Versi Cetak yang ada dalam Compact Disk/
         CD).
         Kuesioner Versi Cetak
         Bagi sekolah/madrasah yang tidak memiliki komputer, Anda dapat mengisi kuesioner versi
         cetak terlebih dahulu sebelum Anda input ke dalam komputer yang Anda pinjam dari
         sekolah lain, kantor UPTD, kantor Dinas atau tempat lainnya. Dengan mengisi kuesioner
         versi cetak, Anda tidak perlu membawa tumpukan dokumen yang dibutuhkan untuk
         mengisi TRIMS. Kuesioner versi cetak terdiri atas dua bagian yaitu Data Pendidikan dan
         Data Keuangan.
         a. Data Pendidikan
         Isian 1. Identitas dan Kondisi Sekolah


           Berikan	
  tanda	
  contreng	
  (	
  √ 	
  )	
  sesuai	
  level	
  sekolah	
  Anda:	
  
           Level	
  Sekolah	
  	
  
           �	
  SD	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  MI	
  	
  	
  	
  	
  �	
  SMP	
  	
  �	
  MTs	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  SMA	
  	
  	
  	
  	
  �	
  SMK	
  	
  	
  �	
  MA	
  
           NPSN:	
                                                          Nama	
                                         Fax:	
                                                  Telepon:	
  
                                                                            Sekolah:*	
                                    	
  
                                                                            	
  
           Provinsi:	
                                                                                                     Email:	
                                                Desa:	
  
           Kabupaten/Kota:	
                                                                                                                                                       Bujur:	
        	
     	
     	
  
                                                                                                                          GPS	
  (koordinat)**:	
  
           Kecamatan:	
                                                                                                                                                            Lintang:	
   	
        	
     	
  
           Semester____	
  Tahun	
  Ajaran________/_________***	
                                                                                                                  	
              	
     	
     	
  
           *)	
  Nama	
  sekolah	
  ditulis	
  tanpa	
  mencantumkan	
  “SDN”,	
  “SMPN”	
  atau	
  “Sekolah	
  Putri,	
  dll	
  di	
  
                  depannya.	
  
           **)	
   Untuk	
   mengisi	
   GPS	
   (Bujur/Lintang)	
   dapat	
   melalui	
   bantuan	
   handphone	
   dan	
   GPS	
   dari	
  
                  depan	
  pagar	
  sekolah.	
  
           ***)Semester	
   berdasarkan	
   Tahun	
   Ajaran,	
  contoh:	
  Untuk	
  semester	
  2	
  TA	
  2010/2011	
  maka	
  
                  data	
   siswa	
   yang	
   diisi	
   ialah	
   keadaan	
   siswa	
   per	
   Januari	
   2011,	
   sedangkan	
   data	
  
                           keuangan	
  diisi	
  untuk	
  periode	
  Juni-­‐Desember	
  2010	
  	
  
           Berikan	
  tanda	
  contreng	
  (√	
  )	
  pada	
  pertanyaan	
  berikut	
  ini:	
  
                                Sekolah	
  negeri	
  atau	
  swasta?	
  �	
  negeri	
  	
  	
  �	
  swasta	
  
             Identifikasi	
  




                                	
  
                                Nomor	
  Statistik	
  Sekolah/	
  Madrasah	
  (NSS/NSM):	
  .__________________(isi	
  dengan	
  
                                angka)	
  




100   Bagian 1
                                   Jumlah	
  laboratorium/tempat	
  praktikum?	
  ........	
  ruangan	
  (isi	
  dengan	
  angka)	
  
                                    Ada	
  ruang	
  guru	
  lengkap	
  dengan	
  furniturnya?	
  �	
  ya	
  	
  �	
  tidak	
  
                                    Ada	
  akses	
  air	
  bersih?	
  �	
  ya	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  	
  	
  �	
  tidak	
  memadai	
  
                                    Ada	
  akses	
  listrik?	
  �	
  ya	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  	
  	
  �	
  kadang-­‐kadang	
  
                                    Ada	
  sarana	
  olahraga?	
  �	
  ya	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  	
  	
  �	
  tidak	
  memadai	
  
   Sarana	
  &	
  Prasarana	
  




                                    Jumlah	
  toilet	
  (yang	
  berfungsi)	
  untuk	
  siswa	
  perempuan?	
  .......	
  ruangan	
  (isi	
  dengan	
  
                                    angka)	
  
                                    Jumlah	
  toilet	
  (yang	
  berfungsi)	
  untuk	
  siswa	
  laki-­‐laki?	
  .......	
  ruangan	
  (isi	
  dengan	
  
                                    angka)	
  
                                    Jumlah	
  toilet	
  (yang	
  berfungsi)	
  untuk	
  staf	
  sekolah?	
  .......	
  ruangan	
  (isi	
  dengan	
  angka)	
  
                                    Jumlah	
  Ruang	
  Kelas	
  dalam	
  keadaan	
  baik?	
  .......	
  ruangan	
  (isi	
  dengan	
  angka)	
  
                                    Jumlah	
  Ruang	
  Kelas	
  dalam	
  keadaan	
  rusak	
  ringan?	
  .......	
  ruangan	
  	
  
                                    Jumlah	
  Ruang	
  Kelas	
  dalam	
  keadaan	
  rusak	
  berat?	
  .......	
  ruangan	
  	
  
            Apakah	
  furnitur	
  sekolah	
  butuh	
  perbaikan?	
  �	
  tidak	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  sebagian	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  sebagian	
  
            besar	
  	
  	
  	
  	
  	
  
 Ruang	
  kelas	
  dalam	
  keadaan	
  baik:	
  jika	
  tidak	
  memerlukan	
  renovasi.	
  	
  
 Ruang	
   kelas	
   dalam	
   keadaan	
   rusak	
   ringan:	
   jika	
   mengalami	
   kerusakan	
   terutama	
   pada	
  
 komponen	
   non	
   struktural	
   seperti	
   penutup	
   atap,	
   langit-­‐langit	
   (plafond),	
   penutup	
   lantai	
  
 dan	
   dinding	
   pengisi.	
   Ruang	
   kelas	
   dalam	
   keadaan	
   rusak	
   berat:	
   jika	
   sebagian	
   atau	
   pada	
  
 seluruh	
  komponen	
  struktural	
  (seperti	
  pondasi,	
  kolom,	
  struktur	
  atap,	
  struktur	
  lantai,	
  dan	
  
 lain	
  sebagainya)	
  mengalami	
  kerusakan.	
  	
  
                                  Sekolah	
  ini	
  dikunjungi	
  pengawas	
  tiap	
  bulan?	
  �	
  ya	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  	
  	
  	
  	
  �	
  kadang-­‐kadang	
  
                                  Kepsek	
  melakukan	
  pengawasan	
  langsung	
  ke	
  ruang	
  kelas?	
  	
  
  Kualitas	
  




                                  �	
  ya	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  	
  	
  	
  	
  �	
  kadang-­‐kadang	
  
                                  Guru	
  menyerahkan	
  laporan	
  hasil	
  belajar	
  siswa?	
  �	
  ya	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  	
  	
  	
  	
  �	
  kadang-­‐kadang	
  
                                  Kepsek	
  menyerahkan	
  laporan	
  akhir	
  siswa	
  ke	
  orang	
  tua?	
  	
  
           �	
  ya	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  	
  	
  	
  	
  �	
  kadang-­‐kadang	
  
 Sekolah	
  Ini	
  Dikunjungi	
  Pengawas	
  Tiap	
  Bulan:	
  Dalam	
  hal	
  ini	
  yang	
  dinilai	
  adalah	
  kunjungan	
  
 dan	
   alokasi	
   waktu.	
   Standar	
   Pelayanan	
   Minimal	
   (SPM)	
   menyebutkan	
   bahwa	
   kunjungan	
  
 dilakukan	
   minimal	
   satu	
   kali	
   dalam	
   1	
   bulan	
   dengan	
   waktu	
   3	
   jam.	
   Bila	
   datang	
   kurang	
   dari	
   3	
  
 jam	
  tetapi	
  datang	
  lebih	
  dari	
  1	
  kali	
  dalam	
  satu	
  bulan,	
  maka	
  akan	
  dihitung	
  berdasar	
  total	
  
 alokasi	
  waktu	
  kunjungan	
  dalam	
  1	
  bulan.	
  Bila	
  memenuhi	
  kriteria	
  tersebut	
  berarti	
  dijawab	
  
 “ya”.	
  Jika	
  jarang	
  atau	
  tidak	
  pernah	
  dikunjungi	
  pengawas	
  tiap	
  bulan	
  maka	
  dijawab	
  “tidak”.	
  
 Jika	
  kunjungan	
  tidak	
  rutin	
  tiap	
  bulan	
  maka	
  dijawab	
  “kadang-­‐kadang”	
  
           Jumlah	
  total	
  buku	
  teks	
  yang	
  tersedia	
  untuk	
  siswa?	
  .......	
  set	
  (isi	
  dengan	
  angka)	
  
Sumber	
  
 daya	
  




                                  Sekolah	
  memiliki	
  alat	
  bantu	
  belajar	
  sains?	
  �	
  ya	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                  Sekolah	
  memiliki	
  perpustakaan	
  atau	
  bahan	
  bacaan?	
  �	
  ya	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  	
  	
  	
  	
  	
  
 •                         Setiap	
   SD	
   dan	
   MI	
   menyediakan	
   	
   buku	
   teks	
   yang	
   sudah	
   disertifikasi	
   oleh	
   Pemerintah	
  
                           mencakup	
   mata	
   pelajaran	
   Bahasa	
   Indonesia,	
   Matematika,	
   IPA,	
   IPS	
   dengan	
  
                           perbandingan	
  satu	
  set	
  untuk	
  setiap	
  peserta	
  didik.	
  	
  
 •                         Setiap	
  SMP	
  dan	
  MTS	
  menyediakan	
  buku	
  teks	
  yang	
  sudah	
  disertifikasi	
  oleh	
  Pemerintah	
  


                                                                                                                                                                         Bagian 1         101
102   Bagian 1
          Untuk	
   SMP	
   dan	
   MTs:	
   	
   minimal	
   tersedia	
   1	
   orang	
   guru	
   yang	
   sudah	
   bersertifikat	
  
          •
          untuk	
   masing-­‐masing	
   mata	
   pelajaran	
   Matematika,	
   IPA,	
   Bahasa	
   Indonesia	
   dan	
  
          Bahasa	
  Inggris.	
  	
  
Guru	
  tetap	
  sudah	
  bekerja	
  37.5	
  jam	
  per	
  minggu:	
  SPM	
  No.19	
  menyatakan	
  bahwa	
  setiap	
  
guru	
  tetap	
  bekerja	
  minimal	
  37.5	
  jam	
  per	
  minggu	
  di	
  satuan	
  pendidikan.	
  Pilih	
  “ya”	
  bila	
  
semua	
  guru	
  memenuhi	
  kedua	
  kriteria	
  tersebut.	
  Pilih	
  “tidak”	
  bila	
  ada	
  salah	
  satu	
  guru	
  
belum	
  memenuhi	
  kriteria	
  tersebut	
  

Isian 2. Transparansi dan Akuntabilitas
Berikan	
  tanda	
  contreng	
  (√)	
  pada	
  pertanyaan	
  berikut	
  ini:	
  
 1.	
   Apakah	
  Komite	
  Sekolah	
  menyetujui	
  rencana	
  anggaran	
  sekolah?	
                         �	
  ya	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  
 2.	
         Apakah	
  sekolah	
  mempunyai	
  rencana	
  pengadaan	
  barang	
  dan	
  jasa?	
               �	
  ya	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  
 3.	
         Apakah	
  Komite	
  Sekolah	
  melakukan	
  review	
  laporan	
  keuangan	
  sekolah?	
          �	
  ya	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  
 4.	
         Apakah	
  Komite	
  Sekolah	
  menyetujui	
  laporan	
  keuangan	
  sekolah	
                    �	
  ya	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  
              tersebut?	
  
 5.	
         Apakah	
  sekolah	
  mengumumkan	
  penggunaan	
  dana	
  di	
  papan	
                          �	
  ya	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  tidak	
  
              pengumuman	
  sekolah?	
  

Isian 3. Data Siswa
(Untuk membantu pengisian Data Siswa, silahkan lihat file “Alat Bantu Data Siswa” dan
“Pengisian Data Siswa pada TRIMS” yang ada pada CD materi)




*Nilai merupakan nilai rata-rata ujian akhir (maksimal 100). Jika di sekolah Anda
menggunakan angka maksimal 10, maka konversikan ke 100. Misalnya nilai 7,5, tulislah
75.
**Transfer merupakan selisih antara jumlah siswa mutasi masuk ke sekolah Anda
dikurangi dengan jumlah siswa mutasi keluar. Jika Anda mengisi TRIMS pada semester
1 (Juli – Desember) maka kolom transfer diisi berdasarkan keadaan pada periode 1


                                                                                                                                 Bagian 1                      103
         Juli sampai tanggal Anda melakukan input pada TRIMS. Jika Anda mengisi TRIMS pada
         semester 2 (Januari – Juni) maka diisi berdasarkan transfer pada periode Juli – Desember.
         *** Otomatis terisi oleh aplikasi


         Isian 4. Jumlah Lulusan & Ranking Sekolah

           	
                                         Jumlah	
  sekolah	
  di	
            Ranking	
  sekolah	
  se-­‐Kab/kota:	
  
           Jumlah	
  Lulusan:	
  _____	
  orang	
     Kab/Kota	
  (sesuai	
  level):	
  
                                                      	
  


          Isian 5. Nilai Rata-rata Mata pelajaran di Ujian Nasional tahun 2010 (maksimum 10)
                    (Kelas 6 bagi SD/MI, Kelas 9 bagi SMP/MTs, Kelas 12 bagi SMA/SMK/MA)




          Isian 6. Jumlah Siswa Berdasarkan Usia




104   Bagian 1
Petunjuk Isian 7. Data Guru dan Non Guru:
Jika jumlah guru melebihi baris pada tabel, silahkan menggandakan tabel tersebut
kemudian isilah sesuai petunjuk di bawah ini
(1)   Nama: nama lengkap tanpa gelar
(2)   Jenis Kelamin: pilih salah satu → Laki-laki/ perempuan
(3)   Golongan/ Posisi: pilih salah satu di antara pilihan berikut → IIa, IIb, IIc, IId, IIIa, IIIa/
      Kepala Sekolah, IIIb, IIIb/Kepala Sekolah, IIIc, IIIc/Kepala Sekolah, IIId, IIId/Kepala
      Sekolah, IVa, IVa/Kepala Sekolah, IVb, IVb/Kepala Sekolah, IVc, IVc/Kepala Sekolah,
      IVd, IVd/Kepala Sekolah, IVe, IVe/Kepala Sekolah, Non PNS, Non PNS/Kepala Sekolah
(4)   Mapel Utama: pilih salah satu di antara pilihan berikut → Agama, PPKn, Bahasa
      Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Penjas, Bahasa Inggris, Keahlian/TIK,
      Fisika, Biologi, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiolosi, Lainnya, Guru Kelas.
(5)   Mapel Minor: pilih salah satu di antara pilihan berikut → Agama, PPKn, Bahasa
      Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Penjas, Bahasa Inggris, Keahlian/TIK,
      Fisika, Biologi, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiolosi, Lainnya, Guru Kelas.
(6)   Pendidikan Terakhir: pilih salah satu di antara pilihan berikut: S-1, S-2, D-1, D-2, D-3,
      D-4.
(7)   Status sertifikasi: pilih salah satu di antara pilihan berikut: ya atau tidak
(8)   Status Kepegawaian: pilih salah satu dari pilihan berikut: STY (Staf Tetap Yayasan),
      Sementara, PNS (Pegawai Negeri Sipil), GTY (Guru Tetap Yayasan)
(9)   Tanggal lahir: ditulis dengan format tanggal/bulan/tahun
(10) Tanggal Mulai jadi Guru: tanggal mulai mengajar untuk pertama kali, ditulis dengan
     format tanggal/bulan/tahun
(11) Tanggal Mulai Mengajar di Sekolah ini: tanggal mulai mengajar di sekolah (tempat
     terakhir saat ini), ditulis dengan format tanggal/bulan/tahun
(12) NUPTK: Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan




                                                                                        Bagian 1   105
106
           Isian 7. Data Guru/Non Guru


                  Nama	
        Jenis	
                           Mapel	
   Mapel	
   Pendidikan	
     Status	
                               Status	
                        Tgl	
  M
                                                                                                                                                             Tgl	
  Lahir	
   Jadi	
  Gulai	
   Tgl	
  Mulai	
  Tugas	
            NUPTK	
  
                               Kelamin	
   Golongan	
             Utama	
   Minor	
   Terakhir	
     Sertifikasi	
                         Kepegawaian	
                               uru	
   di	
  Sekolah	
  ini	
  




Bagian 1
                    (1)	
            (2)	
            (3)	
            (4)	
            (5)	
            (6)	
            (7)	
                 (8)	
               (9)	
            (10)	
              (11)	
                     (12)	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
           	
                 	
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                       	
               	
                	
                          	
  
b.   Data Keuangan
Isian 1. Laporan Keuangan Sekolah*
Semester____ Tahun Ajaran________/_________
* Jika data siswa yang diisi ialah keadaan siswa per Januari 2011, maka data keuangan yang diisi
ialah data untuk periode Juni-Desember 2010




Isian 6. Jumlah Siswa Berdasarkan Usia

 Nama	
  Pemegang	
  Rekening	
      :	
     	
  	
  
 Nama	
  Bank/Kantor	
  Cabang	
     :	
     	
  	
  
 Nomor	
  Rekening	
                 :	
     	
  	
  
 Penandatangan	
  1	
                :	
     	
  	
  
 	
                                  	
      	
  
 Penandatangan	
  2	
                :	
     	
  	
  




                                                                                    Bagian 1   107
108
                              FORMAT	
  BOS-­‐K2	
  
                             Diisi	
  oleh	
  Sekolah	
  
           Dikirim	
  ke	
  Tim	
  Manajemen	
  BOS	
  Kab/Kota	
  




Bagian 1
Meskipun telah mengisi TRIMS versi cetak, sekolah
diharuskan tetap melakukan input aplikasi TRIMS-25i melalui
komputer (PC) atau laptop. Hal ini perlu dilakukan agar
sekolah bisa mendapatkan manfaat dari keluaran TRIMS
untuk Evaluasi Diri Sekolah (EDS)




                                                         Bagian 1   109
110   Bagian 2
Bagian 2   Perencanaan dan
           Penganggaran Sekolah/
           Madrasah

             Bagian ini memusatkan pembahasan pada perencanaan dan
             penganggaran sekolah/madrasah dalam rangka membantu
             sekolah/madrasah agar mampu menyusun program prioritas
             dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang
             dimiliki guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah/
             madrasah yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan ini,
             bagian ini ditopang oleh enam bab yang masing-masingnya
             membahas isu-isu penting. Bab I memberi pengantar terhadap
             penyusunan RKS/M dan RKT. Bab II menjelaskan seluk-
             beluk identifikasi kondisi aktual sekolah/madrasah sebelum
             rencana disusun. Bab III menjelaskan tentang kondisi yang
             diharapkan oleh sekolah/madrasah. Bab IV menguraikan
             tentang pentingnya penyusunan program, indikator dan
             target kinerja yang tepat, dan penentuan penanggungjawab
             program dan kegiatan. Bab V memandu penyusunan rencana
             anggaran sekolah/madrasah untuk jangka menengah. Bab
             VI menjelaskan tentang penyusunan Rencana Kerja Tahunan
             Sekolah/Madrasah, penyusunan Rencana Kegiatan san
             Anggaran Sekolah/Madrasah. (RKAS/M)
112   Bagian 2
                                                                                  Bagian 2

         Bab I
                    Pengantar Penyusunan RKS/M
                    dan RKT



A. LATAR BELAKANG
   Salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia di bidang pendidikan adalah menuntaskan
   Pendidikan Dasar 9 Tahun. Mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Perlindungan
   Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan-perundangan yang ada
   saat ini telah menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar
   bagi semua anak berumur 7 sampai dengan 15 tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut,
   Kementerian Pendidikan Nasional telah memilih Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah
   (MBS/M) sebagai salah satu strategi.
   Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014,
   Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan visi: “Terselenggaranya Layanan Prima
   Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif.” Layanan


                                                                               Bagian 2   113
      prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:
      1. tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;
      2. terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
      3. berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia
         usaha, dan dunia industri;
      4. setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan
         memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender,
         dan sebagainya; dan
      5. menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan
         menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.
      Untuk mencapai visi tersebut di atas, Kemdiknas telah menetapkan sasaran strategis,
      diantaranya: Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 7-12 tahun mencapai 99,9% dan
      kelompok usia 13-15 tahun mencapai 96% pada tahun 2014. Artinya, Pemerintah Indonesia,
      dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan Nasional akan berusaha keras untuk membuat
      semua anak Indonesia yang berusia 7-15 tahun mendapat pelayanan sekolah/madrasah
      yang bermutu dan relevan.
      Sejak diluncurkan pada tahun 2005, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah
      memperkecil hambatan terbesar penyelenggaraan pendidikan dasar, yaitu besarnya biaya
      yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik. Program BOS ini, memberikan subsidi
      kebutuhan belanja sekolah/madrasah kepada semua SD/MI serta SMP/MTs (negeri dan
      swasta), sehingga biaya pendidikan secara keseluruhan berkurang.
      Bagi orang tua peserta didik, program BOS ini akan membantu dalam:
      1. mengirim anak-anak ke sekolah/madrasah (peningkatan akses),
      2. membuat anak-anak tetap bersekolah, atau pengurangan jumlah anak putus sekolah/
         madrasah (drop¬out), dan
      3. mengirim anak-anak ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi (peningkatan transisi dari SD/
         MI ke SMP/MTs).
      Sedangkan bagi sekolah/madrasah, program ini akan dapat:
      1. meningkatkan mutu pendidikan, dan
      2. mengembangkan otonomi sekolah/madrasah.
      Mulai tahun 2010, Program BOS bukan lagi hanya berorientasi pada pengurangan biaya
      pendidikan, tetapi juga berupaya meningkatkan kinerja sekolah/madrasah. Jika sebelum
      tahun 2010 penggunaan dana BOS hanya didasarkan kepada peruntukannya, sejak
      2010 penggunaan dana BOS dikaitkan dengan jenis program yang didanainya. Dengan
      menghubungkan penggunaan dana BOS dengan program sekolah/madrasah, maka bisa
      diketahui sejauhmana dana BOS digunakan untuk membiayai program-program yang
      memang dibutuhkan oleh sekolah/madrasah untuk meningkatkan kinerjanya.
      Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
      Kabupaten/Kota menetapkan 13 indikator yang harus dipenuhi di tingkat sekolah/madrasah,
      terkait dengan buku dan media pembelajaran, kurikulum dan rencana pembelajaran, proses
      pembelajaran, evaluasi pendidikan dan manajemen sekolah/madrasah, namun tidak ada
      indikator tentang mutu lulusan dan pembiayaan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah
      sasaran antara untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) seperti yang diamanatkan

114   Bagian 2
      oleh UU Sisdiknas. Sebagai sebuah standar minimal, maka yang dicakup dalam SPM hanyalah
      hal-hal minimal yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, analisis terhadap ketercapaian SPM saja
      tidak cukup untuk membantu sekolah/madrasah dalam membuat perencanaan sekolah/
      madrasah. Pemenuhan SPM haruslah dijadikan acuan untuk penyusunan program, namun
      sekolah/madrasah juga harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan rencana
      pengembangan sekolah/madrasah ke depan dan mutu lulusan.
      Sebagai ujung tombak pelaksanaan program pendidikan dasar ini, program Wajib Belajar,
      penerapan MBS, pemenuhan SPM dan BOS harus ditanggapi secara positif sehingga
      penyelenggaraan program pendidikan dasar dapat benar-benar direalisasikan, baik dari
      jumlah maupun mutu.
      Sekolah/madrasah harus mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi kompetensi untuk
      melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah/madrasah harus memperbaiki
      proses pembelajaran, termasuk meningkatkan manajemen di ruang kelas. Sekolah/madrasah
      harus menyediakan, mengembangkan, dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan dan
      sumberdaya lainnya secara lebih baik. Sekolah/madrasah juga harus bekerja sama dengan
      semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas. Untuk itu,
      semua tindakan sekolah/madrasah harus bisa dipertang-gungjawabkan dan transparan agar
      sekolah/madrasah memperoleh kepercayaan (trust) dari semua pemangku kepentingan.
      Untuk mencapai hal tersebut, sekolah/madrasah tidak ada pilihan selain ‘berpikir sebelum
      bertindak’, melakukan perencanaan dengan baik dan teliti yang dituangkan dalam sebuah
      ‘dokumen kunci’ yang bernama Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M). Melalui RKS/M
      diharapkan dana yang tersedia dapat dibelanjakan secara bijaksana.
      RKS/M yang akurat juga akan membantu sekolah/madrasah memenuhi tuntutan publik
      tentang perlunya partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas1 . Proses penyusunan yang
      melibatkan semua pemangku kepentingan, akan membuat RKS/M dapat diakses oleh semua
      pihak dan dilaporkan kepada publik, sehingga dapat memenuhi tuntutan publik.


B. DASAR HUKUM
      RKS/M dirumuskan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu: Undang¬Undang
      Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang
      Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor
      19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 66
      Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendiknas
      No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar
      dan Menengah, Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal,
      Permendiknas No. 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional
      Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan
      Nasional 2010 - 2014.
      Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
      Pasal 53 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana
      kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan
      pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
      Lebih jauh, pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor

1
   UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003, Pasal 48 (1): Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas publik.



                                                                                                                         Bagian 2       115
      19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
      Menengah dinyatakan bahwa sekolah/madrasah wajib membuat:
      1. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai
         dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai
         dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.
      2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran
         Sekolah/Madrasah (RKAS/M) dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Jangka Menengah.
      Untuk membantu sekolah/madrasah menyusun RKS/M, maka Kemdiknas menerbitkan
      Pedoman ini. Perlu diingat bahwa Pedoman ini bukanlah buku resep masakan yang harus
      diikuti langkah per langkah, namun sebagai acuan agar proses penyusunan RKS/M tersebut
      menjadi lebih rasional, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.
      Pedoman penyusunan RKS/M ini dirancang sebagai bagian dari kegiatan pelatihan
      Perencanaan dan Penganggaran Sekolah/Madrasah. Sekolah/madrasah akan mendapat
      pendampingan dari fasilitator yang sekaligus bisa menjadi narasumber, namun demikian
      Pedoman ini juga dapat digunakan tanpa pendampingan dari fasilitator.
      Penyusunan RKS/M merupakan suatu hal yang sangat penting, karena RKS/M dapat
      digunakan sebagai:
      1. pedoman kerja (kerangka acuan) dalam mengembangkan sekolah/madrasah;
      2. dasar untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah/
         madrasah; serta
      3. bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya pendidikan yang
         diperlukan dalam pengembangan sekolah/madrasah.
      Tujuan utama penyusunan RKS/M adalah agar sekolah/madrasah mengetahui secara
      rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan sehingga tujuan, kewajiban, dan sasaran
      pengembangan sekolah/madrasah dapat dicapai. RKS/M juga menjamin bahwa semua
      program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan sekolah/madrasah sudah
      memperhitungkan harapan-harapan pemangku kepentingan dan kondisi nyata sekolah/
      madrasah. Karena itu proses penyusunan RKS/M harus melibatkan semua pemangku
      kepentingan.


 C. PRINSIP-PRINSIP
      Prinsip-prinsip Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M) yang baik, adalah:
      1. terpadu, mencakup perencanaan keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh
         sekolah/madrasah,
      2. multi-tahun, mencakup periode empat tahun,
      3. multi-sumber, mengindikasikan jumlah dan sumber dana masing-masing program.
         Misalnya dari BOS, DAK, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, sumbangan dari masyarakat
         atau sumber dana lainnya,
      4. berbasis kinerja, adalah semua program/kegiatan memiliki indikator-indikator yang harus
         dicapai dengan jelas,
      5. disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah dan
         dewan pendidik dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya,


116   Bagian 2
   6. mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa ke dalam program dan kegiatan sekolah/
      madrasah,
   7. sensitif terhadap isu jender, adalah adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
      dalam penyusunan program,
   8. responsif terhadap keadaan bencana, menunjukan daya tanggap sekolah/ madrasah
      terhadap kemungkinan terjadinya bencana, dan
   9. pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi oleh komite sekolah/madrasah dan pemangku
      kepentingan lainnya.


D. ALUR DAN PROSES PENYUSUNAN RKS/M
   Proses penyusunan RKS/M dilakukan melalui tiga alur proses kegiatan, yakni: (1) persiapan, (2)
   penyusunan RKS/M, dan (3) pengesahan, dan sosialisasi RKS/M.



                                            	
  
   Alur proses penyusunan RKS/M tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:


                                                                                             	
  
                                                      PENYUSUNAN	
  RKS/M:	
  

    	
  
                                                   1. Menetapkan	
  kondisi	
                          PENGESAHAN:	
  
              	
                                      sekolah/madrasah	
  saat	
  ini	
             1. Penyetujuan	
  oleh	
  rapat	
  
                                                   2. Menetapkan	
  kondisi	
                          dewan	
  pendidik	
  setelah	
  
              PERSIAPAN:	
  
           1. Pembentukan	
  tim	
                    sekolah/madrasah	
  yang	
                       memperhatikan	
  
              pengembang	
                            diharapkan	
                                     pertimbangan	
  komite	
  
              sekolah/madrasah	
                   3. Menyusun	
  program,	
                           sekolah/madrasah,	
  
              (TPS/M)	
                               kegiatan	
  dan	
  indikator	
                2. Pengesahan	
  oleh	
  pihak	
  
                                                      kinerja	
                                        yang	
  berwenang,	
  
           2. Pembekalan/	
  
              orientasi	
  TPS/M	
                 4. Menyusun	
  rencana	
                         3. Sosialisasi	
  kepada	
  
                                                      anggaran	
  sekolah/	
                           pemangku	
  kepentingan	
  
                                                      madrasah	
                                       pendidikan.	
  
                                                   5. Menyusun	
  RKT	
  dan	
  RKAS/M	
  


                                       Gambar 1. Alur Proses Penyusunan RKS/M
   Berikut ini adalah uraian singkat tentang Alur Penyusunan RKS/M.
   1. Persiapan
            Sebelum penyusunan RKS/M dilakukan, Dewan Pendidik (kepala sekolah/madrasah
            dan guru) bersama Komite Sekolah/Madrasah membentuk tim pengembang sekolah/
            madrasah (TPS/M) yang tugas utamanya adalah menyusun RKS/M. Pembentukan TPS/M
            hendaknya dilakukan melalui proses demokratis dengan mengedepankan musyawarah
            mufakat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada suplemen tentang Pedoman Pembentukan
            TPS/M.
            Setelah terbentuk, TPS/M disarankan melakukan pendalaman/orientasi mengenai
            kebijakan-kebijakan pengembangan pendidikan dan penyusunan RKS/M. Materi yang
            perlu didalami antara lain: peraturan dan perundang-undangan mengenai pendidikan
            (Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidkan dan/atau Standar Nasional Pendidikan),
            perlindungan anak, kebijakan pendanaan pendidikan, kebijakan peningkatan mutu dan
            perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, prioritas pendidikan tingkat kabupaten/
            kota, manajemen berbasis sekolah/ madrasah (MBS/M), pendekatan, strategi dan metode
            pembelajaran inovatif seperti pembelajaran aktif, pembelajaran aktif-kreatif-efektif


                                                                                                                        Bagian 2     117
         dan menyenangkan (PAKEM), peranserta masyarakat dalam pendidikan, perencanaan
         pendidikan di sekolah/madrasah. Selain itu juga dibahas penyusunan RKS/M, peran dan
         fungsi masing-masing pemangku ¬kepentingan dalam proses perencanaan. Kegiatan ini
         dapat dilakukan bersama-sama dalam kelompok kerja kepala sekolah (KKKS), kelompok
         kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) serta pertemuan/rapat
         sekolah/madrasah yang dihadiri baik oleh Dewan Pendidik, Komite Sekolah/Madrasah
         maupun secara mandiri oleh anggota TPS/M.

      2. Proses Penyusunan RKS/M
         Penyusunan RKS/M terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu:
         Tahap I: Menetapkan Kondisi Sekolah/Madrasah Saat Ini
         1) Melakukan Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M);
         2) Membandingkan Hasil Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah dengan Acuan Standar
            Sekolah/Madrasah;
         3) Merumuskan Tantangan (Utama/Prioritas) Sekolah/Madrasah.

         Tahap II: Menetapkan Kondisi Sekolah/Madrasah yang Diharapkan
         1) Merumuskan Visi Sekolah/Madrasah
         2) Merumuskan Misi Sekolah/Madrasah
         3) Merumuskan Tujuan Sekolah/Madrasah
         4) Merumuskan Sasaran dan Indikator Kinerja
         Tahap III: Menyusun Program dan Kegiatan
         1) Merumuskan Program dan Menetapkan Penanggungjawab Program.
         2) Merumuskan Kegiatan, indikator kegiatan, dan Jadwal Kegiatan.
         Tahap IV: Merumuskan Rencana Anggaran Sekolah/Madrasah
         1) Membuat Rencana Biaya Program
         2) Membuat Rencana Pendanaan Program
         3) Menyesuaikan Rencana Biaya dengan Sumber Pendanaan.
          Tahap V: Merumuskan Rencana Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah (RKTS/M) dan
                  Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M).
         1) Merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
                 a. Menetapkan Program/Kegiatan Strategis;
                 b. Menetapkan Kegiatan Rutin/Reguler;
                 c. Menetapkan Jadwal RKTS/M.
         2) Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

      3. Pengesahan, dan Sosialisasi RKS/M
      Terdiri dari 3 (tiga) langkah, yakni:
      1) Penyetujuan RKS/M oleh rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan
         dari Komite Sekolah/Madrasah;


118   Bagian 2
2) Pengesahan berlakunya RKS/M oleh Dinas Pendidikan/Kantor kemenag (untuk sekolah/
   madrasah negeri), atau oleh penyelenggara sekolah/madrasah (bagi sekolah/madrasah
   swasta);
3) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan sekolah/madrasah.




                                                                          Bagian 2   119
120   Bagian 2
                                                                                         Bagian 2

          Bab II
                       Menentukan Kondisi Sekolah/
                       Madrasah Saat Ini


Dalam menentukan kondisi sekolah saat ini, ada dari 3 (tiga) hal yang harus dilakukan, yakni:
1.   Melakukan Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah,
2.   Membandingkan Hasil Evaluasi Diri (Kondisi Nyata) Sekolah/Madrasah dengan Acuan
     Standar Sekolah/Madrasah,
3.   Merumuskan Tantangan (Utama/Prioritas) Sekolah/Madrasah.


A. MELAKUKAN EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH
     Untuk menetapkan kondisi sekolah/madrasah saat ini, sekolah/madrasah perlu melakukan
     kegiatan yang disebut evaluasi diri sekolah/madrasah. Melakukan evaluasi diri bisa
     menggunakan berbagai alat evaluasi diri, misalnya dengan menggunakan instrumen


                                                                                      Bagian 2   121
      evaluasi diri (EDS/M) yang dijelaskan dalam Bagian I buku ini. Alat evaluasi diri hendaknya
      dirancang dengan mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM) dan atau standar
      nasional pendidikan (SNP), sehingga memiliki tolok ukur yang jelas dan bisa dijadikan
      dasar untuk mengembangkan sekolah/madrasah empat tahun mendatang dan dapat
      dipertanggungjawabkan kepada publik.
      Tujuan melakukan evaluasi diri adalah untuk melihat gambaran yang jelas tentang situasi
      sekolah/madrasah saat ini. Karena itu, evaluasi diri sekolah/madrasah harus diisi dengan
      seksama dan seobjektif mungkin. Informasi yang dihasilkan dari evaluasi diri sekolah/
      madrasah juga berguna untuk membantu para pemangku kepentingan sekolah/madrasah
      dalam menyusun RKS/M dan RKT yang didasarkan pada kondisi nyata sekolah/madrasah.
      Dengan melakukan evaluasi diri akan menunjukkan kinerja sekolah/madrasah misalnya,
      bagian yang mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang
      mengalami penurunan.
      Dalam panduan ini, hasil evaluasi diri sekolah/madrasah yang mencakup 8 standar itu
      dikelompokkan sesuai dengan nama program sekolah/madrasah yang terdapat pada
      Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
      Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011. Hal ini penting dilakukan karena dana BOS
      merupakan sumber utama bagi sekolah/madrasah untuk memenuhi biaya penyelenggaraan
      sekolah/madrasah, dan kebijakan pemerintah mengharuskan BOS menjadi sarana penting
      untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar yang bermutu.
      Sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS 2011, program sekolah terdiri dari:
      1. Pengembangan kompetensi lulusan (bidang akademik dan non akademik)
      2. Pengembangan kurikulum/KTSP
      3. Pengembangan pembelajaran
      4. Pengembangan sistem penilaian
      5. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
      6. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah/madrasah
      7. Pengembangan manajemen sekolah/madrasah
      8. Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler
      9. Budaya dan lingkungan sekolah/madrasah
      10. Penanaman karakter (budi pekerti).

      Dalam pedoman ini akan dipaparkan kesepuluh program sekolah tersebut.

      Program 1: Pengembangan kompetensi lulusan (bidang akademik dan non akademik)
      Apakah sekolah/madrasah telah menghasilkan lulusan yang kompeten?
      Program ini dihadirkan untuk memberikan informasi apakah sekolah/madrasah telah
      memenuhi kewajibannya dalam memberikan layanan pendidikan dasar sehingga
      menghasilkan lulusan yang kompeten. Pertanyaan kunci yang perlu dijawab adalah:
      1. Apakah peserta didik dapat mencapai target akademik yang diharapkan?
      2. Apakah peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota
         masyarakat?


122   Bagian 2
Dengan menjawab dua pertanyaan tersebut, sekolah/madrasah akan bisa menyimpulkan
sejauh mana capaian sekolah/madrasah dalam upayanya untuk menghasilkan lulusan yang
berkompeten.

Program 2: Pengembangan kurikulum/KTSP
Bagaimana kurikulum/KTSP diterapkan di sekolah/madrasah?
Program ini dihadirkan untuk memberikan informasi tentang sejauh mana sekolah/
madrasah telah menerapkan KTSP. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini,
sekolah/madrasah akan tahu hal apa saja yang sudah diterapkan. Untuk mengetahui status
penerapan KTSP, sekolah/madrasah perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:
1. Apakah kurikulum sudah sesuai dan relevan?
2. Apakah sekolah/madrasah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta
   didik?

Program 3: Pengembangan Pembelajaran
Bagaimana sekolah/madrasah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran?
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, sekolah/madrasah akan tahu
bagaimana para guru menyiapkan perencanaan proses pembelajaran, bagaimana
pelaksanaannya, termasuk penerapan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan
menyenangkan (PAKEM).
1. Apakah silabus sudah sesuai/relevan dengan standar?
2. Apakah RPP yang dirancang untuk mencapai pembelajaran sudah efektif dan sesuai
   dengan kebutuhan peserta didik?
3. Apakah sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan secara tepat?
4. Apakah pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode yang interaktif,
   inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang dan memotivasi peserta didik?
5. Apakah supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan
   berkelanjutan?

Program 4: Pengembangan Sistim Penilaian
Bagaimana sekolah/madrasah merencanakan dan melaksanakan sistim penilaian yang
komprehensif?
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, sekolah/madrasah akan tahu
bagaimana sekolah/madrasah merancang dan melaksanakan sistim penilaian, termasuk
bagaimana sekolah/madrasah mengkomunikasikan sistim penilaian tersebut kepada peserta
didik dan orang tua?
1. Bagaimana sistem penilaian untuk menilai peserta didik disusun, baik dalam bidang
   akademik maupun nonakademik?
2. Apakah penilaian berdampak pada proses belajar?
3. Apakah orang tua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka?

Program 5: Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Apakah pendidik dan tenaga kependidikan telah memenuhi keperluan proses belajar


                                                                               Bagian 2   123
      mengajar di sekolah/madrasah?
      Untuk mengetahui apakah sumberdaya manusia sekolah/madrasah sudah memadai, maka
      sekolah/madrasah perlu menjawab pertanyaan di bawah ini:
      1. Apakah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah memenuhi standar?
      2. Apakah kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai?
      3. Apakah kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai?

      Program 6: Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah/Madrasah
      Apakah sekolah/madrasah mempunyai sarana dan prasarana yang mencukupi untuk
      mendukung pembelajaran? Apakah fasilitas sekolah/madrasah memenuhi kebutuhan
      standar pelayanan minimal atau standar nasional pendidikan untuk pembelajaran?
      Untuk menjawab pertanyaan di atas, sekolah/madrasah perlu menjawab pertanyaan di
      bawah ini:
      1. Apakah sarana dan prasarana sekolah/madrasah sudah memadai?
      2. Apakah bangunan sekolah/madrasah dalam kondisi terpelihara dan baik?

      Program 7: Pengembangan Manajemen Sekolah/Madrasah
      Sejauhmana efektivitas manajemen sekolah/madrasah?
      Untuk mengetahui hal tersebut, sekolah/madrasah perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan
      di bawah ini:
      1. Apakah kinerja pengelolaan sekolah/madrasah berdasarkan kerja tim dan kemitraan
         yang kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak?
      2. Apakah rencana kerja sekolah/madrasah mencantumkan tujuan yang jelas untuk
         program peningkatan dan perbaikan berkelanjutan yang tersosialisasikan dengan baik?
      3. Apakah Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah atau Rencana Kerja Sekolah/
         Madrasah berdampak terhadap peningkatan hasil belajar?
      4. Apakah pengumpulan dan penggunaan data handal dan valid?
      5. Apakah dukungan dan kesempatan pengembangan profesi diberikan bagi para pendidik
         dan tenaga kependidikan?
      6. Apakah masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan sekolah/madrasah?

      Program 8: Pembinaan Kesiswaan/Ekstrakurikuler
      Apakah sekolah/madrasah telah memberikan layanan secara mencukupi kepada peserta
      didik sebagai penerima jasa (service user)?
      Program ini dihadirkan untuk memberikan informasi apakah sekolah/madrasah telah
      memenuhi kewajibannya dalam memberikan layanan kepada peserta didik? Pertanyaan
      kunci yang perlu dijawab adalah:
      1. Bagaimana pedoman penerimaan peserta didik?
      2. Bagaimana penanganan anak yang tinggal kelas dan drop-out?
      3. Bantuan apa yang diberikan kepada peserta didik yang kurang mampu?
      4. Bantuan apa yang diberikan kepada peserta didik yang kurang siap belajar?


124   Bagian 2
      5. Bagaimana dukungan kepada anak dengan kebutuhan khusus, termasuk bakat dan minat?
      6. Bagaimana layanan konseling dilaksanakan di sekolah/madrasah?

      Program 9: Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah
      Bagaimana sekolah/madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan
      yang kondusif bagi warga sekolah/madrasah untuk melaksanakan pembelajaran?
      1. Program budaya lingkungan apa saja yang ada di sekolah/madrasah?
      2. Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan sekolah/madrasah dalam perencanaan,
         pelaksanaan, dan evaluasi program tersebut?

      Program 10: Penanaman Karakter (Budi Pekerti)
      Apakah sekolah/madrasah sudah memfasilitasi peserta didik dalam membangun karakter,
      membangun budaya bangsa dan mengembangkan semangat kewirausahaan peserta
      didiknya?
      Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, maka sekolah/madrasah bisa
      mengetahui sejauhmana sekolah/madrasah telah mengupayakan pembangunan karakter,
      budaya bangsa dan sifat kewirausahaan para peserta didik dan hasilnya.
      1. Bagaimana peran sekolah/madrasah dalam pembinaan karakter dan budaya bangsa
         peserta didik?
      2. Bagaimana nilai-nilai keagamaan dan pluralisme dilaksanakan?
      3. Bagaimana peran sekolah/madrasah dalam membina kejujuran peserta didik?
      4. Bagaimana peran sekolah/madrasah dalam pembinaan kewirausahaan peserta didik?


B. MEMBANDINGKAN HASIL EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH DENGAN
   ACUAN STANDAR SEKOLAH/MADRASAH
      Apabila kita mencermati aturan dan perundangan yang terkait dengan pengelolan satuan
      pendidikan2, maka pengelolaan sekolah/madrasah pada dasarnya bertujuan untuk mencapai
      SNP. Untuk mencapai SNP, maka sekolah/madrasah harus mencapai SPM terlebih dahulu.
      Oleh karena itu, dalam penyusunan RKS/M, data dan informasi yang dikumpulkan melalui
      instrumen EDS/M perlu disimpulkan. Penyimpulan dilakukan dengan dua cara:
      1. Membandingkan kondisi nyata/terkini sekolah/madrasah dengan Standar Pelayanan
         Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pembandingan kondisi
         nyata sekolah/madrasah dengan SPM dan/atau SNP dimaksudkan untuk memudahkan
         sekolah/madrasah mengetahui apakah sekolah/madrasah masih belum memenuhi
         standar pelayanan minimal (SPM), sudah memenuhi SPM, sudah memenuhi SNP, atau
         bahkan sudah mencapai Standar Bertaraf Internasional (SBI).
      2. Dengan melihat data hasil EDS/M yang masih perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki,
         ditingkatkan atau dipertahankan. Dalam hal ini, kesimpulan dinyatakan dalam kalimat
         pernyataan yang spesifik (mencantumkan data), fokus (menunjukkan indikator), dengan
         tidak mencantumkan alasan/harapan.
2
  UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, PP No. 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-
garaan Pendidikan, PP No. 66 Tahun 2010 tentang Revisi PP No. 17 Tahun 2010, Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan, Permendiknas No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar



                                                                                                                        Bagian 2     125
      Dengan demikian pemangku kepentingan sekolah/madrasah mendapatkan gambaran
      bagaimana kondisi nyata sekolah/madrasah saat ini bila dibandingkan dengan SPM dan/
      atau SNP, dan hal-hal yang masih perlu dikembangkan sehingga sekolah/madrasah dapat
      memberikan layanan yang semakin baik kepada peserta didik.


 C. MERUMUSKAN TANTANGAN (UTAMA/PRIORITAS) SEKOLAH/MADRASAH
      Tantangan sekolah/madrasah merupakan kesenjangan kondisi nyata sekolah/madrasah
      sebagai hasil EDS/M dengan kondisi yang diharapkan. Sehubungan dengan penyusunan
      RKS/M maka kondisi yang diharapkan bisa menggunakan acuan standar pelayanan minimal
      (SPM) dan/atau standar nasional pendidikan (SNP).
      Secara teknis, tantangan utama sekolah/madrasah diklarifikasi dengan melakukan
      pembandingan nilai/skor sekolah/madrasah hasil EDS/M dengan SPM dan/atau SNP. Hasil
      pembandingan tersebut akan menunjukkan dibagian mana sekolah/madrasah masih berada
      di bawah SPM, dibagian mana sekolah/madrasah sudah berada di atas SPM; dibagian mana
      sekolah/madrasah sudah mencapai SNP dan dibagian mana sekolah/madrasah sudah
      berada di atas SNP. Kesimpulan-kesimpulan ini digunakan oleh sekolah/madrasah untuk
      menentukan prioritas apa saja yang mendesak untuk segera ditangani. Sekolah/madrasah
      dianjurkan untuk menangani bagian-bagian yang belum mencapai SPM, baru kemudian
      sekolah/madrasah menangani bagian-bagian yang belum mencapai SNP supaya bisa
      mencapai SNP. Setelah SPM dan SNP tercapai, sekolah/madrasah bisa memikirkan capaian
      yang lebih tinggi, yaitu tingkatan di atas SNP.
      Seperti tercantum pada Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010, SPM di tingkat sekolah/
      madrasah hanya mencakup 13 indikator. Oleh sebab itu, untuk membantu sekolah/madrasah
      menentukan tantangan, dalam pedoman ini digunakan indikator lain yang dianggap
      setingkat dengan SPM, yaitu indikator-indikator yang membantu sekolah/madrasah untuk
      mengetahui bagian-bagian yang capaiannya/kondisinya masih sangat rendah.
      Berkaitan dengan perumusan tantangan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana
      tantangan tersebut dapat diwujudkan berdasarkan indikator SPM dan/atau SNP yang
      perlu dicapai. Tantangan sekolah/madrasah sebaiknya dirumuskan secara spesifik, artinya
      rumusan tantangan harus menunjukkan:
      1. Apabila berkaitan dengan nilai mata pelajaran, maka perlu dirumuskan besaran tantangan,
         dan di kelas mana saja;
      2. Apabila berkaitan dengan guru, maka perlu dirumuskan guru di kelas mana saja; apakah
         semua guru mata pelajaran atau satu mata pelajaran saja, dan seterusnya;
      3. Apabila berkaitan dengan buku/bahan ajar, maka perlu dirumuskan mata pelajaran mana
         saja atau semua mata pelajaran, buku teks, buku referensi, buku pegangan peserta didik
         atau guru, untuk kelas mana saja dan seterusnya.
      Tabel berikut ini menunjukkan contoh bagaimana menetapkan kondisi sekolah/madrasah
      saat ini, standar acuan sekolah/madrasah, dan tantangan sekolah/madrasah.




126   Bagian 2
Tabel 2. Contoh Dalam Menetapkan Kondisi Sekolah/Madrasah Saat Ini, Standar Acuan
                 Sekolah/Madrasah dan Tantangan Sekolah/Madrasah




                                                                       Bagian 2   127
128   Bagian 2
                                                                                     Bagian 2

        Bab III
                      Menentukan Kondisi Sekolah/
                      Madrasah yang Diharapkan



Dalam menentukan kondisi sekolah yang diharapkan, ada dari 4 (empat) langkah yang harus
dilakukan oleh sekolah/madrasah, yakni:
1.   Merumuskan visi sekolah/madrasah
2.   Merumuskan misi sekolah/madrasah
3.   Merumuskan tujuan sekolah/madrasah
4.   Merumuskan sasaran dan indikator kinerja.


A. MERUMUSKAN VISI SEKOLAH/MADRASAH
     Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan keadaan sekolah/madrasah yang diinginkan


                                                                                 Bagian 2   129
      di masa datang. Visi sekolah/madrasah dikembangkan sesuai dengan keinginan atau cita-
      cita sekolah/madrasah dengan tetap berkepribadian Indonesia. Artinya visi suatu sekolah/
      madrasah harus mengacu kepada kondisi lingkungan sekolah/madrasah dan daerah, namun
      juga harus bermuatan nasionalisme. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan bahwa
      sekolah/madrasah ’bebas’ menentukan visinya dan tidak terkait dengan kebijakan pihak
      lain. Di samping itu, visi sekolah/madrasah juga harus mempertimbangkan kondisi nyata
      sekolah/madrasah serta potensi yang dimiliki sekolah/madrasah dan harapan masyarakat
      sekolah/madrasah. Artinya jenis dan mutu layanan pendidikan seperti apa yang diharapkan
      oleh orang tua dan masyarakat sekolah/madrasah untuk mewujudkan harapan tersebut.
      Dalam lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dijelaskan bahwa visi:
      1. Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang
         berkepentingan pada masa yang akan datang;
      2. Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah
         dan segenap pihak yang berkepentingan;
      3. Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak
         yang berkepentingan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
      4. Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah
         dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah;
      5. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
      6. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan
         tantangan di masyarakat.
      Dalam perumusan visi sekolah/madrasah perlu memperhatikan rambu-rambu berikut.
      1. Mengacu kepada landasan filosofis bangsa, UUD, dll. yang bersifat baku dan telah menjadi
      pegangan hidup bangsa Indonesia;
      2. Memiliki indikator pengembangan prestasi akademik dan non akademik;
      3. Berkepribadian, nasionalisme, budaya nasional Indonesia;
      4. Perkembangan era global;
      5. Perkembangan IPTEK;
      6. Dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan;
      7. Sesuai konteks daerah, sekolah/madrasah, visi yayasan;
      8. Belum operasional;
      9. Menggambarkan harapan masa datang.
      Contoh rumusan visi sekolah/madrasah:
                 ”Terwujudnya lulusan yang berkualitas, kompetitif dan berakhlaq mulia”


  B. MERUMUSKAN MISI SEKOLAH/MADRASAH
      Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran
      visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan
      untuk mewujudkan visi sekolah/madrasah. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan
      untuk memenuhi tuntutan sekolah/madrasah yang dituangkan dalam visi dengan berbagai
      indikatornya. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan ’tindakan’ dan

130   Bagian 2
  bukan kalimat yang menunjukkan ’keadaan’ sebagaimana pada rumusan visi.
  Dalam lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dijelaskan bahwa misi sekolah/
  madrasah:
  1. Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan
     Pendidikan nasional;
  2. Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
  3. Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
  4. Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh
     sekolah/madrasah;
  5. Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/
     madrasah;
  6. Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit
     sekolah/madrasah yang terlibat;
  7. Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk
     komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh
     kepala sekolah/madrasah;
  8. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
  9. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan
     tantangan di masyarakat.
  Contoh rumusan misi sekolah/madrasah:
   ”Penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan luas pada peserta didik untuk
                    mengembangkan kemampuan, bakat dan minat”


C. MENENTUKAN TUJUAN SEKOLAH/MADRASAH
  Langkah berikutnya setelah visi dan misi dirumuskan adalah merumuskan tujuan sekolah/
  madrasah selama empat tahun ke depan menuju standar pelayanan minimal (SPM) dan
  atau standar nasional pendidikan (SNP). Dengan demikian, tujuan sekolah/ madrasah pada
  dasarnya adalah langkah untuk mewujudkan visi sekolah/madrasah yang telah dicanangkan.
  Dalam lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dijelaskan bahwa tujuan sekolah/
  madrasah:
  1. Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat
     tahunan);
  2. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan
     masyarakat;
  3. Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/ madrasah
     dan Pemerintah;
  4. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite
     sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala
     sekolah/madrasah;
  5. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.



                                                                                Bagian 2   131
      Dalam menentukan tujuan, sekolah/madrasah sebaiknya merumuskan secara bersama
      dengan para pemangku kepentingan. Hal ini penting karena keterlibatan secara aktif dari
      semua pemangku kepentingan adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah sekolah/
      madrasah. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKS/M harus diupayakan
      dari sejak awal. Jika pemangku kepentingan terlibat dalam proses penyusunan rencana
      kerja sekolah/madrasah sejak awal, maka keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program-
      program kerja sekolah/madrasah juga akan meningkat.
      Pertanyaan kunci yang harus dijawab dalam menetapkan tujuan adalah: Seperti apa
      seharusnya sekolah/madrasah ini empat tahun mendatang? Atau hal-hal apa saja yang
      dianggap penting oleh pemangku kepentingan dan yang menjadi perhatian mereka dalam
      kinerja sekolah/madrasah?
      Dalam menetapkan tujuan sekolah/madrasah hendaknya:
      1. Dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi diri terhadap kondisi nyata sekolah/madrasah
         saat ini, bagian mana yang akan ditingkatkan, diperbaiki atau dicapai dalam empat tahun
         ke depan;
      2. Mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM) (Permendiknas No.15/2010), dan/
         atau standar nasional pendidikan (SNP) (PP No. 19/2005).
      3. Mengacu pada visi dan misi serta tujuan yang sudah dimiliki oleh sekolah/madrasah;
      4. Berorientasi pada peningkatan/perbaikan sekolah/madrasah (school improvement),
         termasuk memperkuat kapasitas sekolah/madrasah dalam mengembangkan ilmu
         pengetahuan dan menyampaikan pengetahuan tersebut kepada peserta didik, serta
         memperkuat kapasitas sekolah/madrasah dalam kolaborasi yang dibangun atas dasar
         kepercayaan;
      5. Mencakup bukan hanya harapan penyedia layanan (service provider), tetapi juga
         pengguna layanan (service user);
      Contoh rumusan tujuan sekolah/madrasah:
                          ”Meningkatkan prestasi akademik peserta didik”


 D. MENENTUKAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
      Sasaran adalah tantangan utama yang akan dicapai sekolah/madrasah dalam waktu empat
      tahun ke depan. Penetapan sasaran sekolah/madrasah ini bertujuan untuk dijadikan
      pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu
      tertentu guna merealisasikan alternatif pemecahan tantangan yang telah dirumuskan.
      Penentuan sasaran yang baik, harus memperhatikan 5 hal, yang dapat disingkat SMART,
      yakni:
      1. Specific: secara jelas mengidentifikasikan apa yang harus dicapai.
      2. Measurable (terukur): secara jelas menggambarkan ukuran sasaran
      3. Achievable (dapat dicapai): realistis, dalam arti memungkinkan untuk dicapai.
      4. Relevant (relevan): berkaitan dengan kepentingan peserta didik dan pemangku
         kepentingan sekolah/madrasah
      5. Time bound (berjangka waktu): tercapai dalam jangka waktu tertentu



132   Bagian 2
Contoh rumusan sasaran:
         ”Pada tahun 2014 prestasi UASBN/UN berpredikat memuaskan (7,00)”


Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu
kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran. Apabila indikator kinerja telah dapat
dicapai, maka sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil; sebaliknya apabila indikator kinerja
belum dapat dicapai, maka sasaran dapat dikatakan belum dapat dicapai. Indikator harus
ditentukan agar kegiatan yang ditetapkan dapat diukur keberhasilannya dalam mencapai
sasaran.
Indikator kinerja dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif, yang penting dapat diukur dan
dirumuskan secara spesifik, operasional, dan dalam bentuk kalimat pernyataan.
Contoh rumusan indikator kinerja:
     “Tahun 2014 rata-rata nilai UASBN/UN sebesar 7,00 berpredikat memuaskan”

          Tabel 3. Contoh Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja




                              Kondisi Nyata Sekolah/Madrasah
                        Prestasi UASBN/UN berpredikat cukup (6,10)




                                                                                       Bagian 2   133
134   Bagian 2
                                                                                    Bagian 2

         Bab IV
                      Menyusun Program dan
                      Kegiatan


Dalam menyusun program dan kegiatan, ada dua langkah yang harus dilakukan, yakni:
1.   Merumuskan Program dan Menetapkan Penanggungjawab Program
2.   Menentukan Kegiatan, indikator kegiatan, dan Jadwal Kegiatan


A. MERUMUSKAN PROGRAM DAN MENETAPKAN PENANGGUNG JAWAB
   PROGRAM
     Program adalah upaya untuk mencapai sasaran. Untuk mencapai satu sasaran, bisa dengan
     melalui satu atau beberapa program. Oleh sebab itu, program yang dicanangkan oleh
     sekolah/madrasah tergantung pada sasaran yang telah ditetapkan oleh sekolah/ madrasah
     itu sendiri. Sesuai dengan yang terdapat pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS
     Tahun Anggaran 2011, program sekolah terdiri dari:


                                                                                 Bagian 2   135
      1. Pengembangan kompetensi lulusan
      2. Pengembangan kurikulum/KTSP
      3. Pengembangan pembelajaran
      4. Pengembangan sistem penilaian
      5. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
      6. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah/madrasah
      7. Pengembangan manajemen sekolah/madrasah
      8. Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler
      9. Budaya dan lingkungan sekolah/madrasah
      10. Penanaman karakter (budi pekerti).
      Program bisa dilaksanakan oleh pihak sekolah/madrasah maupun melibatkan pihak lain,
      misalnya komite sekolah/madrasah atau warga masyarakat yang lebih luas. Agar pelaksanaan
      program lebih terkoordinasikan dengan baik, maka perlu ditentukan penanggung jawab
      program. Penanggung jawab program bisa berupa suatu unit kerja, misalnya komite sekolah/
      madrasah, atau bisa juga perorangan, misalnya guru kelas 3 atau kepala sekolah/madrasah.


  B. MERUMUSKAN KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN
      Kegiatan adalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di dalam program. Kegiatan
      dirumuskan sebagai tindakan dalam memenuhi atau menjawab tantangan yang telah
      ditetapkan, sebagai hasil dari evaluasi diri sekolah/madrasah. Kegiatan yang baik adalah
      yang mengarah pada pencapaian tantangan yang telah dirumuskan, dan dapat diperkirakan
      biaya atau anggarannya.
      Jadwal adalah alokasi waktu suatu program dan kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan.
      Tujuan penyusunan jadwal kegiatan ini adalah untuk mempermudah pelaksana dalam
      menentukan urutan kegiatan dan mengatur penggunaan sumberdaya dan dana yang dimiliki
      sekolah/madrasah sehingga alur kegiatan dan keuangan sekolah/ madrasah dapat dikontrol
      lebih efektif.
      Tabel berikut adalah contoh program, kegiatan, penanggung jawab program, indicator
      kegiatan dan penjadwalannya.




136   Bagian 2
Tabel 4. Contoh Program, Kegiatan, Penanggungjawab dan Jadwal Kegiatan
                               Sasaran:
       Pada 2014 prestasi UASBN/UN berpredikat memuaskan (7,0)




                                                                   Bagian 2   137
138   Bagian 2
                                                                                   Bagian 2

          Bab V
                       Perumusan Rencana Anggaran
                       Sekolah/Madrasah


Setelah program, penanggungjawab program, kegiatan dan jadwal kegiatan dirumuskan, tahap
selanjutnya adalah menyusun Rencana Anggaran Jangka Menengah Sekolah/ Madrasah untuk
melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
Pada tahap ini ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan:
1.     Membuat rencana biaya sekolah/madrasah
2.     Membuat rencana pendanaan sekolah/madrasah
3.     Menyelaraskan rencana biaya dengan sumber pendanaan sekolah/madrasah.


A. MEMBUAT RENCANA BIAYA SEKOLAH/MADRASAH
     SSetelah program dan rincian kegiatan dirumuskan, maka sekolah/madrasah harus membuat


                                                                                Bagian 2   139
          rencana biaya program dan kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa
          biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, dan apakah sekolah/
          madrasah cukup memiliki dana, dan dari mana dana tersebut diperoleh?
          Berikut ini adalah cara menyusun rencana biaya:
          1. Mendapatkan dan menghitung biaya satuan3 dari semua kegiatan yang telah ditetapkan;
          2. Menghitung rencana biaya.

          1. Mendapatkan dan Menghitung Biaya Satuan
               Sebelum menghitung Rencana Biaya, TPS/M perlu memiliki “Daftar Biaya Satuan” yang
               diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat (Peraturan Bupati/Walikota tentang Indeks
               Harga Kabupaten/Kota). Dengan daftar ini, setiap biaya kegiatan dapat dihitung langsung
               dengan mengalikan jumlah satuan program dan kegiatan tersebut dengan biaya satuan
               dalam “Daftar Biaya Satuan”.
               Biaya Satuan dapat dihitung dengan cara:
               a.        Menentukan jenis satuan dan jumlah satuan standar,
               b.        Menghitung biaya atau harga satuan.
               Misalnya untuk kegiatan mengirimkan pendidik mengikuti suatu pelatihan, maka yang
               perlu diperhatikan adalah: Satuan apa yang dipakai untuk menentukan biaya satuan?
               Apabila jumlah orang, maka kita harus membuat analisis harga satuan per orang sehingga
               harga satuan tersebut perlu ditentukan/dihitung berdasarkan biaya pelatihan dengan
               menggunakan jumlah orang sebagai dasar. Dalam menghitung biaya atau harga satuan
               ini, kita menggunakan harga sekarang. Berikut adalah contoh menghitung biaya satuan
               kegiatan “pelatihan PAKEM bagi 6 orang guru Bahasa Indonesia”

                                                     Tabel 5. Contoh Daftar Biaya Satuan




          Keterangan: kegiatan dilakukan di gugus diikuti 6 orang guru.

          2. Menghitung Rencana Biaya
               Rencana Biaya adalah Rencana Kebutuhan Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan
               program dan kegiatan yang telah dirumuskan serta biaya operasionalnya. Kebutuhan
               dana ini dihitung tahunan untuk empat tahun ke depan. Menghitung biaya program,
               yaitu mengalikan jumlah satuan dengan harga satuan. Setelah keduanya dihitung,
 3
     Dalam buku MBS daftar ini disebut Analisis Biaya.




140       Bagian 2
tambahkan untuk mendapatkan total rencana biaya yang dibutuhkan selama empat
tahun mendatang.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan
program tersebut. Apakah sekolah/madrasah memiliki cukup dana untuk membiayai
seluruh program/kegiatan tersebut, dan dari mana sumber dana tersebut diperoleh?
Tabel berikut merupakan contoh menghitung rencana biaya Program/Kegiatan.


                  Tabel 6. Contoh Rencana Biaya Program Strategis




                                                                        Bagian 2   141
       Keterangan : Untuk tahun kedua dan seterusnya harga satuan ditambahkan dengan nilai
       inflasi 10%.

 B. MEMBUAT RENCANA PENDANAAN SEKOLAH/MADRASAH
      Rencana pendanaan adalah rencana sumber pendapatan sekolah/madrasah yang sesuai
      dengan kebutuhan dan urutan tingkat kepastian perolehan dana. Berikut adalah contoh
      tingkat kepastian perolehan dana sekolah/madrasah:
      1. Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah (BOS), yang sudah dianggarkan dan ditetapkan.
      2. Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi sekolah/madrasah yang terpilih.
      3. APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berbeda-beda untuk setiap daerah.
      4. Sumbangan masyarakat, belum dapat dipastikan.
      5. Donatur (perusahaan/industri, alumni, dsb.), belum dapat dipastikan.
      Tidak ada aturan mengenai berapa dan bagaimana mendapatkan alokasi dana dari donatur.
      Semuanya tergantung pada prakarsa sekolah/madrasah dan komite sekolah/ madrasah.
      Banyak sekolah/madrasah yang mendirikan asosiasi alumni sebagai salah satu upaya
      penggalangan dana. Dengan cara ini, tentu saja aliran dana ke sekolah/ madrasah akan lebih
      besar kemungkinannya daripada sekolah/madrasah yang tidak mempunyai asosiasi alumni.
      Tabel berikut adalah contoh rencana pendapatan sekolah/madrasah




142   Bagian 2
        Tabel 7. Contoh Rencana Pendapatan Sekolah/Madrasah Tahun 2010 – 2014




C. MENYESUAIKAN RENCANA BIAYA DENGAN SUMBER PENDANAAN
  Sebelum menyesuaikan rencana biaya dan sumber pendanaan, maka Tim Pengembang
  Sekolah/madrasah perlu mempelajari terlebih dahulu aturan penggunaan sumber
  pendanaan; karena biasanya masing-masing pemberi dana mempunyai aturan mainnya
  sendiri. Aturan penggunaan tertulis yang sudah tersedia adalah program BOS. Aturan
  tertuju pada pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dan boleh dibiayai dengan dana
  BOS. Aturan dari sumberdana lain diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan
  aturan pemberi dana.
  Langkah berikutnya adalah menyesuaikan Rencana Biaya dengan Sumber Pendanaan.
  Dengan selesainya langkah ini, maka RKS/M telah selesai karena sekolah/madrasah sudah
  mempunyai rencana yang lengkap, yaitu: Sasaran, Program, Kegiatan, Rencana Biaya, dan
  Pendanaan.




                                                                             Bagian 2   143
                 Tabel 8. Contoh Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Tahun 2010 – 2014




144   Bagian 2
                                                                                      Bagian 2

         Bab VI
                        Perumusan RKT dan RKAS/M




Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah/madrasah harus
membuat Rencana Kerja Sekolah/Madrasah yang terdiri dari Rencana Kerja Jangka Menengah
(RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dengan kata lain, sekolah/madrasah tidak dapat disebut
memiliki RKS/M jika hanya memiliki RKJM dan belum menyusun RKT karena RKT merupakan
bagian (tidak terpisahkan) dan bentuk pelaksanaan dari RKJM. Penyusunan RKT harus dilakukan
oleh sekolah/madrasah di setiap tahun.
Tahap V ini terdiri dari 2 (dua) langkah, yakni:
1.   Menetapkan Rencana Kerja Tahunan; dan
2.   Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (Format BOS K-1A dan BOS
     K-1)

                                                                                   Bagian 2   145
 A. MENETAPKAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
      Dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, ada tiga hal yang harus dilakukan, yaitu:
      1. Menetapkan Program/Kegiatan Strategis;
      2. Menetapkan Kegiatan Kegiatan Rutin/Reguler;
      3. Menetapkan Jadwal Rencana Kerja Tahunan.

      1. Menetapkan Program/Kegiatan Strategis
          Seperti telah dijelaskan di atas bahwa RKS/M adalah dokumen satuan pendidikan yang
          memuat Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan. RKJM
          disusun empat tahun sekali karena itu program ini memiliki periode pelaksanaan 4 tahun.
          Sedangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun setiap tahun oleh sekolah/madrasah
          berdasarkan RKJM, dengan masa implementasi setahun. Jadi, dokumen RKJM memuat
          perencanaan strategis yang akan dicapai dalam jangka empat tahun oleh sekolah/
          madrasah, sedangkan dokumen RKT memuat bukan hanya program/kegiatan strategis
          tetapi juga kegiatan rutin sekolah/madrasah.
          Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun program/kegiatan strategis:
          a. Menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun berdasarkan sasaran yang
             telah ditetapkan dalam RKS/M (RKJM). Misalnya, sasaran dalam RKS/M (RKJM) “Pada
             2014 prestasi UASBN berpredikat memuaskan (7,00)”. Sasaran dalam program/
             kegiatan tahunan bisa “Pada 2011 rata-rata nilai UASBN/UN 6,50“
          b. Menetapkan program, indikator keberhasilan program, kegiatan dan penanggung-
             jawab program/kegiatan harus merujuk pada program yang ada dalam RKJM. Untuk
             menetapkan indikator keberhasilan program harus disesuaikan dengan sasaran yang
             akan dicapai dalam satu tahun. Seperti contoh tabel di bawah ini:


         Tabel 9. Contoh Program dan Indikator Program/Kegiatan Strategis Tahun 2010/2011

          Sasaran                Program               Kegiatan    Indikator Program Penanggung-
                                                                                        jawab
      1. Pada 2011         Pengembangan          1. Pelatihan      6 orang guru bahasa       Kepala sekolah/
         rata-rata nilai   Pendidik dan Tenaga      PAKEM bagi 6   Indonesia telah dilatih   madrasah
         UASBN/ UN         Kependidikan             guru Bahasa    PAKEM
         6,5                                        Indonesia

                                                 II. Dst           Dst                       Dst

      2. Pada 2011         Pengembangan          1. Pengadaan      Rasio buku berbanding     Guru Kelas III
          rasio buku:      Sarana Prasarana         buku mapel     murid untuk mata          dan Komite
          murid untuk      Sekolah/Madrasah         matematika     pelajaran Matematika      Sekolah/
          mapel                                                    1:1                       Madrasah
          Matematika
          sebesar 1:1
      dst                  dst                   dst               dst                       dst




146   Bagian 2
2. Menetapkan Kegiatan Rutin/Reguler
Kegiatan rutin adalah kegiatan yang secara regular selalu dilakukan sekolah/madrasah
berdasarkan kebutuhan tahunan. Dalam hal ini termasuk kegiatan untuk mempertahankan
kelulusan 100 persen atau prestasi tertentu yang telah diperoleh sekolah/madrasah selama
beberapa tahun terakhir (setidaknya tiga tahun terakhir), kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan daya dan jasa, dan sebagainya.

                         Tabel 10. Contoh Kegiatan Rutin/Reguler




                                                                             Bagian 2   147
      3. Menetapkan Jadwal Rencana Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah
      Sekolah/madrasah perlu menyusun jadwal RKT untuk mengetahui beban kegiatan sekolah/
      madrasah, sumberdaya yang ada, serta kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan
      dalam jangka waktu satu tahun. Dalam RKT, jadwal disusun berdasarkan kalender akademik
      yang berlaku, yakni dimulai bulan ke-7 (Juli).




148   Bagian 2
                    Tabel 11. Contoh Jadwal Rencana Kerja Tahun 2010/2011




B. MENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH/MADRASAH
  Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) adalah rencana biaya dan
  pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran baik bersifat strategis
  maupun rutin/reguler. Format RKAS/M adalah format yang dipergunakan dalam Panduan
  BOS 2011, yaitu format BOS K-1 dan BOS K-1A. Format BOS K-1 ini adalah format multi-
  sumber, tidak hanya mencakup BOS Pusat tetapi juga sumber dana lain seperti BOS Provinsi,
  BOS Kabupaten/Kota, DAK, dan lain-lain.
  Program dan kegiatan juga ada yang bersifat strategis (yang di dalam Permendiknas
  No.37/2010 disebut Program Sekolah) dan ada yang bersifat rutin/regular (yang dalam
  Permendiknas No.37/2010 disebut Non-program Sekolah). RKAS/M merupakan dokumen
  anggaran sekolah/madrasah resmi yang disetujui oleh kepala sekolah/ madrasah serta
  disahkan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah negeri dan penyelenggara pendidikan
  (yayasan) untuk sekolah/madrasah swasta.
  RKAS/M dibuat untuk satu tahun pelajaran yang terdiri atas pendapatan dan belanja
  (pengeluaran). RKAS/M mencakup semua biaya pendanaan dan anggaran tahunan,
  khususnya untuk satu tahun anggaran yang akan datang. Pendanaan yang dicantumkan di
  RKAS/M hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola
  oleh sekolah/madrasah.
  Penyusunan RKAS/M terdiri dari 3 (tiga) langkah:
  1. Menghitung Biaya Rutin/Reguler;
  2. Menghitung Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan Rutin/ Reguler;
  3. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (BOS K-1A dan BOS K-1).
  Berikut adalah penjelasan masing-masing langkah:




                                                                                Bagian 2   149
      1. Menghitung Biaya Rutin/Reguler
         Biaya Rutin/Reguler adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai
         kegiatan rutin satuan pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai
         dengan standar nasional secara teratur dan berkelanjutan. Biaya ini dikeluarkan bukan
         untuk suatu program/kegiatan tertentu, dan di dalam Permendiknas No.37/2010 disebut
         Biaya Non-program. Untuk menghitung biaya rutin/reguler perlu ditentukan terlebih
         dahulu biaya satuan.
         Biaya rutin/reguler meliputi:
         a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada
            gaji;
         b. Bahan atau peralatan habis pakai;
         c. Biaya rutin pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
            pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak,
            asuransi dll.
         Berikut ini adalah contoh tabel perhitungan biaya rutin:
                                  Tabel 12. Contoh Biaya Rutin/Reguler




150   Bagian 2
Keterangan:
  Biaya rutin/regular di masing-masing sekolah/madrasah bisa jadi berbeda sesuai dengan
  kebijakan sekolah/madrasah dan kabupaten/kota.

2. Menghitung Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan Rutin/
   Reguler
  Setelah program dan kegiatan rutin/reguler dirumuskan, langkah selanjutnya adalah
  menghitung biaya pelaksanaan program dan kegiatan rutin/reguler tersebut sehingga
  dapat diketahui dengan pasti berapa besar biaya program dan kegiatan rutin/reguler yang
  diperlukan, dan dari mana sumbernya serta kecukupannya untuk melaksanakan program
  dan kegiatan rutin/reguler. Setelah mengetahui berapa kebutuhan sekolah/madrasah
  untuk membiayai program dan kegiatan rutin/reguler, maka langkah berikutnya adalah
  membuat Rencana Pendanaan.


                                                                              Bagian 2   151
         Rencana Pendanaan dibuat untuk memperkirakan sumber dan jumlah dana yang
         diperkirakan didapatkan oleh sekolah/madrasah. Beberapa sumber dana yang dapat
         diharapkan oleh sekolah/madrasah, antara lain: BOS, Sumbangan Masyarakat melalui
         Komite Sekolah/madrasah atau Paguyuban Kelas, APBD Kabupaten/Kota, donatur, dan
         sebagainya. Di bawah ini adalah contoh tabel Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan
         Program dan Kegiatan Rutin/Reguler Sekolah/Madrasah.

          Tabel 13. Contoh Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan Rutin/
                                       Reguler Tahun 2010/2011




152   Bagian 2
x




    3. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M)
      Langkah-langkah pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah:
      a. Menghitung biaya per program atau kegiatan.
          • Menentukan apakah penghitungan dilakukan untuk setiap program atau kegiatan;
          • Menentukan jenis belanja yang diperlukan untuk merealisasikan program atau
            kegiatan tersebut. Jenis belanja harus dipilih dari Daftar Jenis Belanja yang sudah
            diatur di dalam Permendagri No 57 Tahun 2007;
          • Menghitung biaya per jenis belanja dari setiap program atau kegiatan;
          • Menghitung biaya per Kategori Program Sekolah/madrasah yang dirinci per Jenis
            Belanja;
          • Menghitung biaya Program Reguler/Rutin per Jenis Belanja (lihat butir 2.a Tabel
            12);
      b. Mengalokasikan biaya/rencana penggunaan uang tersebut kepada sumber-sumber
         dana sesuai dengan aturan peruntukan dana dari masing-masing sumber dana;
      c. Menghitung jumlah surplus atau defisit.
                        Tabel 14. Berikut adalah contoh format BOS K-1A.




                                                                                    Bagian 2   153
                    Tabel 15. Contoh Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah
                                           (Format BOS K-1)



         SEKOLAH / MADRASAH   :
         Kecamatan            :
         Kabupaten/Kota       :
         Provinsi             :




154   Bagian 2
         Mengetahui,                      Menyetujui,           Dibuat Oleh,
Ketua Komite Sekolah/Madrasah      Kepala Sekolah/Madrasah         TPS/M



   __________________                _________________        _______________




Catatan: Mengkonversi RKAS/M dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007
Bagi sekolah/madrasah yang akan mengusulkan dana melalui APBD, merupakan suatu
keharusan untuk mengkonversi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ Madarsah
(RKAS/M) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah contoh tabel hasil konversi
RKAS/M dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
  Tabel 16. Contoh Hasil Konversi RKAS/M dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
                                Nomor 59 Tahun 2007




                                                                       Bagian 2   155
156   Bagian 2
                                                                                 Bagian 2

     Bab VII
                    Pengesahan dan Sosialisasi
                    RKS/M dan RKAS/M


A. PENGESAHAN
   Rencana kerja sekolah/madrasah (RKS/M) dan rencana kerja tahunan sekolah/madrasah
   (RKAS/M) harus disetujui melalui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan
   pertimbangan dari komite sekolah/madrasah.
   Selanjutnya RKS/M dan RKAS/M disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan/ kankemenag
   kabupaten/kota (untuk sekolah/madrasah negeri), sedangkan sekolah/ madrasah swasta
   disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah.


B. SOSIALISASI
   RKS/M dan RKAS/M yang telah disahkan, selanjutnya disosialisasikan kepada pihak-pihak
   terkait, khususnya kepada orang tua peserta didik, dengan cara menempelkan di papan
   pengumuman sekolah dan melalui pertemuan dengan orang tua peserta didik.

                                                                              Bagian 2   157
158   Bagian 2
Bagian 3
           Manajemen Keuangan


           Bagian ini membahas seluk-beluk manajemen keuangan sekolah/
           madrasah dengan tujuan membantu pihak pengelola sekolah/madrasah
           agar memperoleh pemahaman dan keterampilan yang berkaitan
           dengan pengelolaan siklus penganggaran melalui penyiapan anggaran,
           penatausahaan, perpajakan, pengelolaan barang milik sekolah/
           madrasah, pelaporan keuangan yang baik, serta mengkomunikasikannya
           kepada pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Untuk mencapai
           tujuan yang dimaksud, pertama terlebih dahulu disajikan-- dalam Bab I--
           pengantar tentang siklus manajemen keuangan sekolah/madrasah serta
           prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Setelah itu, pada Bab II, diberikan
           gambaran umum tentang penatausahaan keuangan sekolah/madrasah,
           khususnya dalam penerimaan dan pengeluaran serta pelaporannya.
           Kemudian, pada Bab III, diuraikan berbagai jenis pajak yang terkait dengan
           pengelolaan keuangan dan transaksi di tingkat sekolah/madrasah. Bab
           IV memperkenalkan masalah pembukuan sekolah/madrasah, termasuk
           jenis buku dan transaksi, format buku serta alurnya. Bab V menyajikan
           ketentuan-ketentuan pencatatan barang milik sekolah/madrasah, dan
           Bab VI menguraikan hal-ihwal pelaporan keuangan sekolah/madrasah.
           Bab VII menutup Bagian ini dengan membahas berbagai hal yang bertalian
           dengan masalah audit, pengendalian dan pengawasan keuangan di
           tingkat sekolah/madrasah.
160   Bagian 3
                                                                                    Bagian 3

         Bab I
                    Pengantar Manajemen
                    Keuangan Sekolah/Madrasah



A. LATAR BELAKANG
   Manajemen keuangan sekolah/madrasah merupakan lanjutan dari materi perencanaan
   dan penganggaran sekolah/madrasah. Dalam pengertian umum manajemen keuangan,
   perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari manajemen keuangan secara
   keseluruhan, pemisahan yang dilakukan untuk setiap tingkat bukanlah untuk membedakan
   pengelolaan keuangan di tingkat sekolah/madrasah, melainkan sekedar memperlihatkan
   fokus pada kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan di masing-masing tahapan. Masing-
   masing tahapan mempengaruhi tahapan selanjutnya dan semuanya membentuk satu siklus
   yang tidak terputus.
   Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 31 ayat
   2 bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran


                                                                                Bagian 3   161
      nasional, yang diatur dengan Undang-undang.” pemerintah pusat dan daerah berkewajiban
      menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang menyeluruh, termasuk dalam pengelolaan
      keuangan pendidikan. Kewajiban pengelolaan keuangan pada tingkat sekolah/madrasah
      kemudian menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah sebagai wakil dari pemerintah
      daerah di tingkat sekolah/madrasah.
      Sejak diluncurkannya Program BOS pada tahun 2005, tugas kepala sekolah/madrasah tidak
      hanya mencakup pelayanan pendidikan kepada masyarakat tapi juga termasuk pengelolaan
      keuangannya. Jika sebelumnya tanggung jawab pengelolaan keuangan ini lebih cenderung
      ‘satu arah’ karena dana penyelenggaraan sekolah/madrasah tidak langsung dipegang oleh
      sekolah/madrasah, maka dengan adanya program BOS pengelolaan/manajemen keuangan
      sekolah/madrasah keseluruhannya berada di tangan sekolah/madrasah (kepala sekolah/
      madrasah) dengan melibatkan wakil dari orangtua murid (komite sekolah/madrasah) dalam
      hal pengawasan penggunaan dana. Masyarakat juga berhak dan wajib berperan dalam
      mengawasi penggunaan dana pendidikan ini sehingga tanggung jawab pengelolaan berubah
      menjadi ke ‘dua arah’, baik kepada dinas pendidikan maupun kepada masyarakat.
      Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan peserta mengenai manajemen keuangan
      di tingkat sekolah/madrasah dengan cara memahami prinsip-prinsip manajemen keuangan
      yang baik.


 B. PENGERTIAN MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH/MADRASAH
      1. Definisi
         Beragam referensi yang ada memberikan definisi beragam untuk manajemen keuangan.
         Secara umum manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi
         keuangan di mana kemudian fungsi-fungsi ini diterjemahkan dalam kegiatan perencanaan,
         penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan
         dana yang dimiliki oleh organisasi. Rincian dari masing-masing kegiatan tersebut adalah
         sebagai berikut:
         a. Perencanaan keuangan meliputi kegiatan merencanakan pemasukan dan pengeluaran
            serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
         b. Penganggaran keuangan merupakan tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan
            membuat rincian pengeluaran dan pemasukan yang akan dilakukan/diperoleh.
         c. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan penggunaan dana organisasi untuk
            memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
         d. Pencarian keuangan merupakan kegiatan mencari dan mengeksploitasi sumber dana
            yang ada untuk keperluan operasional kegiatan organisasi.
         e. Penyimpanan keuangan merupakan kegiatan pengumpulan dana perusahaan serta
            penyimpanan dana tersebut dengan aman.
         f.      Pengendalian keuangan merupakan pelaksanaan evaluasi serta perbaikan atas
                 keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.
         g. Pemeriksaan keuangan merupakan pelaksanaan audit internal atas keuangan
            organisasi agar tidak terjadi penyimpangan.
         Pada dasarnya, manajemen keuangan di tingkat sekolah/madrasah tidak berbeda dengan
         pengertian yang berlaku secara umum. Depdiknas (2000) mendefinisikan manajemen


162   Bagian 3
    keuangan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi
    pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan
    kata lain manajemen keuangan sekolah/madrasah merupakan rangkaian aktivitas
    yang mengatur keuangan sekolah/madrasah mulai dari perencanaan, pembukuan,
    pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah/madrasah.
    Kegiatan perencanaan telah dibahas khusus dalam bagian perencanaan dan penganggaran
    sekolah/madrasah, sedangkan bagian ini akan membahas tentang penatausahaan,
    pembukuan, pelaporan dan pengawasan keuangan sekolah/madrasah.


  2. Tujuan
    Manajemen keuangan merupakan hal penting dalam pengelolaan sekolah/madrasah
    secara keseluruhan, sejalan dengan tugas dan tanggung jawab sekolah/madrasah dalam
    mengelola secara langsung dana penyelenggaraan pendidikan melalui program BOS.
    Tujuan manajemen keuangan di tingkat sekolah/madrasah adalah:
    a. mengelola penggunaan dana sekolah/madrasah secara transparan dan akuntabel,
    b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah/madrasah,
    c. mendorong pemanfaatan dana sekolah/madrasah secara lebih ekonomis,
    d. meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah/madrasah,
    e. memupuk kreativitas pencarian sumber pendanaan sekolah/madrasah, dan
    f.   mendorong kompetensi penanggungjawab keuangan sekolah/madrasah.


C. LANDASAN HUKUM
  Pengelolaan maupun manajemen keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan
  perundangan yang berlaku, yaitu:
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
     Jawab Keuangan Negara
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
     (direvisi melalui Permendagri 59/2007)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
     Pendidikan.
  Undang-Undang 17 Tahun 2003 meletakkan dasar hukum bagi pengelolaan keuangan baik
  untuk tingkat pusat maupun daerah. Pasal 10 ayat (1) butir b secara khusus menyatakan
  bahwa “Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja



                                                                             Bagian 3   163
      perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah”. Undang-undang ini
      secara jelas meletakkan tanggung jawab pengelolaan keuangan di tingkat pejabat pengguna
      anggaran, dalam hal ini kepala sekolah/madrasah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20
      Tahun 2003 meletakkan prinsip pengelolaan dana pendidikan yang berdasarkan prinsip
      keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik (Pasal 48). Peraturan perundangan
      lain di atas baik secara eksplisit maupun implisit mengedepankan pentingnya manajemen
      keuangan yang baik di tingkat sekolah/madrasah.


 D. PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN YANG BAIK
      Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana
      pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
      publik. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip manajemen keuangan secara umum
      yaitu:
      1. Value for Money
         Prinsip value for money menyemangati UU 17 tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1: “Keuangan
         negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
         ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
         keadilan dan kepatutan. Value for money merupakan sebuah konsep generik yang pada
         intinya mengedepankan 3 (tiga) hal:
         a. Ekonomis-- merupakan konsep yang digunakan untuk memperoleh input/masukan
            pada tingkat kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
         b. Efisien-- terkait dengan kuantitas dari suatu kegiatan. Seringkali efisiensi digambarkan
            sebagai perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put)
            atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan
            biaya. Perbandingan dapat dilihat dari dua sisi:
                 • Dari segi penggunaan input (masukan) – tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Kegiatan
                   dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-
                   kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
                 • Dilihat dari segi hasil (output). Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan
                   penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-
                   banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.
         c. Efektif-- merupakan perbandingan antara outcome dengan output, atau perbandingan
            tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan di awal. Manajemen
            keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan
            dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan
            lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang
            telah ditetapkan.

      2. Akuntabilitas
         Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja sesuai
         dengan mandat yang diterima kepada orang lain (masyarakat, atasan, ataupun pihak-
         pihak lain yang telah ditetapkan). Untuk lingkup manajemen keuangan sekolah/madrasah,
         akuntabilitas berarti pertanggungjawaban dana sekolah/madrasah sesuai dengan
         perencanaan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang
         tua siswa, masyarakat, maupun pemerintah.


164   Bagian 3
   3. Transparansi
      Transparansi adalah adanya keterbukaan informasi. UU 14/2008 tentang Keterbukaan
      Informasi Publik mengatur tentang akses terhadap informasi yang dikuasai oleh badan
      publik (termasuk sekolah/madrasah). Dalam lingkup manajemen keuangan sekolah/
      madrasah, transparansi berarti keterbukaan akan kebijakan-kebijakan keuangan,
      keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, keterbukaan penggunaan serta
      pertanggungjawabannya sehingga memudahkan pihak yang berkepentingan untuk
      mengetahuinya. Dengan adanya transparansi maka akan tercipta kepercayaan timbal-
      balik antara sekolah/madrasah, orang tua, masyarakat dan pemerintah.

   4. Keadilan
      Keadilan dalam manajemen keuangan adalah adanya kesempatan yang sama untuk
      mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Prinsip ini menjadi penting pada
      organisasi yang menyediakan pelayanan publik karena fokus pelayanan adalah agar
      masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan pendidikan.
      Manajemen keuangan diselenggarakan untuk mendukung pencapaian pemerataan
      kesempatan tersebut.

   5. Integritas
      Pengelolaan keuangan dipercayakan kepada sumber daya yang memiliki kemampuan
      sesuai dengan bidang kerjanya (integritas) dan kejujuran yang tinggi sehingga peluang
      terjadinya korupsi dapat diminimalkan.
E. TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI DI SEKOLAH/MADRASAH
   Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan bagian dari pilar “good governance”
   dan berkaitan erat dengan tata kelola pendidikan (good education governance). Bentuk dari
   setiap pilar tersebut dalam bidang pendidikan antara lain berupa:
   1. Partisipasi
      a. adanya peraturan, kebijakan, dan pedoman proses partisipasi yang telah disusun.
      b. adanya forum konsultasi dan temu publik baik pada tahapan perencanaan maupun
         pelaksanaan rencana.
      c. pelibatan stakeholder (para pemangku kepentingan) dalam penyusunan rencana
         maupun pengawasan.
   2. Transparansi
      a. adanya peraturan yang menjamin akses terhadap informasi (tepat waktu, mudah
         dijangkau dan bebas diperoleh)
      b. adanya mekanisme keterbukaan dan standarisasi pelayanan publik
   3. Akuntabilitas
      a. adanya mekanisme penyampaian keluhan dan tanggapan (complaint and response),
      b. adanya mekanisme pertanggungjawaban/pelaporan,
      c. adanya indikator kinerja, pengukuran dan penilaian kinerja,
      d. adanya mekanisme reward dan punishment.
   Berdasarkan bentuk nyata setiap pilar dalam tata-kelola pendidikan, maka fungsi manajemen/


                                                                                  Bagian 3   165
      pengelolaan sekolah/madrasah yang bersinggungan adalah dalam:
      1. tata-kelola dan fungsi perencanaan dan penganggaran di sekolah/madrasah,
      2. tata-kelola dan fungsi implementasi program dan kegiatan di sekolah/madrasah,
      3. tata kelola dan fungsi monitoring dan evaluasi,
      4. tata kelola dan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban, dan
      5. tata kelola dan fungsi kepemimpinan dan manajemen SDM
      Contoh nyata yang berkaitan erat dengan ketiga pilar (transparansi, akuntabilitas dan
      partisipasi) adalah:
      1. Rencana dan realisasi penggunaan dana yang ditempel di papan pengumuman sekolah/
         madrasah
      2. Pengumuman penerimaan dana sekolah/madrasah yang ditujukan kepada masyarakat
         melalui papan pengumuman.
      Seperti telah dijelaskan sebelumnya, masalah perencanaan dan penganggaran dijelaskan
      dalam bagian terpisah. Bagian ini hanya akan mengulas topik-topik: penatausahaan
      keuangan, pajak, pembukuan, pencatatan barang, pelaporan, serta pengawasan dan audit.




166   Bagian 3
                                                                                  Bagian 3

        Bab II
                    Penatausahaan Keuangan
                    Sekolah/Madrasah



A. LATAR BELAKANG
   Penatausahaan keuangan sekolah/madrasah memfokuskan diri pada tata cara penerimaan,
   pengeluaran, serta pelaporan penggunaan dana di tingkat sekolah/madrasah. Masing-
   masing fungsi menggunakan serangkaian format yang mengacu pada format yang telah
   digunakan dalam Buku Panduan BOS untuk memudahkan pengintegrasian laporan.
   Tugas penatausahaan keuangan sekolah/madrasah berada di tangan kepala sekolah/
   madrasah sebagai penanggungjawab utama. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah/
   madrasah dibantu oleh bendahara sekolah/madrasah serta juru buku (jika ada). Pemisahan
   tanggung jawab merupakan hal penting dalam penatausahaan sekolah/madrasah, dan
   ini merupakan prinsip yang berlaku umum. Semakin banyak staf yang terlibat dalam
   penerimaan, pengeluaran maupun pelaporan dana maka akan semakin kecil kemungkinan


                                                                              Bagian 3   167
      terjadinya penyalahgunaan.
      Bab ini bertujuan untuk menjelaskan hal-ihwal penting tentang tiga hal berikut:
      1. Tata-cara penatausahaan keuangan di tingkat sekolah/madrasah,
      2. pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan di tingkat
         sekolah/madarasah, dan
      3. pentingnya penatausahaan keuangan di tingkat sekolah/madrasah.
      Alur dalam prosedur penerimaan, pengeluaran/penggunaan dan pelaporan dana menjadi
      topik bahasan dalam bab ini, dikaitkan dengan peran dan tanggung jawab di setiap tahapan
      kegiatan.


 B. PENGERTIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKOLAH/MADRASAH
      Penatausahaan keuangan secara umum adalah pengaturan fungsi dan alur pelaksanaan
      aktivitas keuangan sekolah/madrasah berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran,
      sampai pelaporan. Tata cara penerimaan, pengeluaran dan pelaporan merupakan inti dari
      penatausahaan keuangan sekolah/madrasah.

      1. Penerimaan
         Pasal 46 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendanaan
         pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, pemerintah
         daerah, dan masyarakat. Secara umum, berdasarkan sumbernya penerimaan sekolah/
         madrasah dapat dikelompokkan sebagai berikut:
         a. Pemerintah (BOS Pusat, DAK),
         b. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BOSDA),
         c. Usaha mandiri sekolah/madrasah,
         d. Orang tua siswa,
         e. Dunia usaha dan industry,
         f.      Sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan
                 yang berlaku, dan
         g. Yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta.
         Meskipun sampai saat ini sebagian besar sekolah/madrasah (khususnya yang berstatus
         sekolah/madrasah negeri) masih sangat tergantung pada dana pemerintah (BOS) namun
         dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang berkualitas, partisipasi
         dari sumber-sumber lain akan lebih tergali. Dalam bab-bab berikutnya, format BOS
         digunakan sebagai acuan guna memudahkan pengintegrasian laporan.

      2. Pengeluaran
         Pada prinsipnya pengeluaran/belanja sekolah/madrasah mencakup semua bentuk aliran
         dana keluar sekolah/madrasah yang digunakan untuk penyediaan layanan pendidikan
         baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlu diperhatikan bahwa setiap sumber
         dana umumnya menetapkan syarat bagi penggunaan dana tersebut (kecuali tidak
         dinyatakan demikian). BOS sebagai penyumbang terbesar penerimaan sekolah/madrasah



168   Bagian 3
    menetapkan aturan yang ketat dalam penggunaannya seperti tercantum dalam Buku
    Panduan (Petunjuk Teknis) BOS. Hibah dari lembaga-lembaga donor maupun dunia usaha
    dan industri juga seringkali menetapkan ketentuan penggunaan dana yang harus ditaati
    oleh sekolah/madrasah. Ketentuan ini dituangkan dalam bentuk tata cara atau prosedur
    pengeluaran/penggunaan dana.

  3. Pelaporan
    Pelaporan dalam lingkup penatausahaan keuangan merupakan bentuk pertanggung-
    jawaban secara vertikal maupun horizontal atas penggunaan dana-dana yang dikuasakan
    kepada sekolah/madrasah (kepala sekolah/madrasah) dalam kurun waktu tertentu. Tata
    cara pelaporan maupun bentuk laporan seringkali beragam untuk sumber dana yang
    berbeda. Dalam bagian ini, laporan yang digunakan dalam BOS menjadi acuan bagi
    sumber dana lain yang dimiliki sekolah/madrasah.


C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKOLAH/
   MADRASAH
  Idealnya terdapat 3 posisi yang berperan penting dalam penatausahaan keuangan sekolah/
  madrasah: (1) Kepala sekolah/madrasah sebagai penanggungjawab utama dalam pelaksanaan
  penatausahaan keuangan sekolah/madrasah; (2) Bendahara sebagai penanggungjawab
  aktivitas keuangan di tingkat sekolah/madrasah; dan (3) Juru Buku sebagai penanggungjawab
  pencatatan aktivitas keuangan di tingkat sekolah/madrasah. Untuk saat ini banyak sekolah/
  madrasah yang belum menempatkan Juru Buku dalam struktur pengelolaan keuangannya,
  namun dengan semakin berkembangnya tuntutan untuk mengelola keuangan sekolah/
  madrasah secara bertanggungjawab maka posisi ini sebaiknya diadakan guna pemisahan
  fungsi untuk pengendalian dan akuntabilitas. Sangat penting untuk memisahkan fungsi
  penerimaan, pengeluaran dan pencatatan.
  Peran dan tanggung jawab dari pelaksana penatausahaan keuangan di tingkat sekolah/
  madrasah secara rinci adalah sebagai berikut (sebagian berdasarkan Buku Panduan BOS).

  1. Kepala Sekolah bertanggungjawab dalam:
    a. memverifikasi jumlah dana BOS yang diterima dengan data siswa,
    b. melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan
       Kabupaten/Kota,
    c. mengelola dana yang diterima secara bertanggungjawab dan transparan,
    d. mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh dana BOS
       di papan pengumuman sekolah/madrasah (Format BOS-02),
    e. mengumumkan volume dana yang diterima dan dikelola sekolah/madrasah dan
       rencana penggunaan (RAPBS) di papan pengumuman yang ditandatangani oleh
       kepala sekolah/madrasah, bendahara dan ketua komite sekolah/madrasah. (Gunakan
       format BOS K-1 dan K-1A sebagai acuan),
    f.   membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yang dibeli
         oleh sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite
         sekolah (Format BOS-03),




                                                                                Bagian 3   169
         g. bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah/madrasah,
         h. menyampaikan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/
            Kota,
         i.      menyetujui tiap pengeluaran yang akan dilakukan,
         j.      melakukan pengecekan rekonsiliasi (antara BOS K-3 dengan K-4, K-5, dan K-6) secara
                 periodik,
         k. melakukan pengecekan pembukuan (BOS K-3, K-4, dan K-6 serta Laporan BOS K-2 dan
            BOS-03), dan
         l.      memeriksa pemungutan dan penyetoran pajak.


      2. Bendahara, bertanggungjawab dalam:
         a. membantu kepala sekolah/madrasah dalam menyusun RAPBS (untuk yang menerima
            dana BOS: BOS K-1 dan BOS K-1A),
         b. menyiapkan daftar penggunaan uang sehari-hari untuk mendapatkan persetujuan
            dari kepala sekolah/madrasah,
         c. menyetujui bukti-bukti transaksi dan kodenya,
         d. memeriksa dan menyetujui pembukuan untuk format-format pembukuan: Buku Kas
            Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu.
         e. memeriksa dan menyetujui laporan internal penerimaan dan pengeluaran dana (BOS
            K-2), dan laporan eksternal penerimaan dan pengeluaran dana (Format BOS-03), dan
            menyusun SPJ.
         f.      melakukan pengecekan rekonsiliasi antara berbagai format pembukuan dan
                 penutupan buku/format tersebut pada waktunya, sebelum diperiksa kepala sekolah/
                 madrasah.
         g. menghitung, memungut dan menyetor PPh (pasal 21,dan 23) dan PPN.

      3. Juru Buku bertanggungjawab dalam:
         a. menyiapkan bukti transaksi,
         b. memberi kode pada bukti transaksi,
         c. membukukan format-format pembukuan: Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas,
            Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu,
         d. menyusun laporan internal penerimaan dan pengeluaran dana (BOS K-2), dan laporan
            eksternal penerimaan dan pengeluaran dana (Format BOS-03), dan
         e. menyimpan bukti transaksi di tempat yang aman dan mudah dicari.

      Pelaksanaan penatausahaan keuangan beserta peran dan tanggung jawab para pelakunya
      seperti yang diuraikan di atas pada dasarnya mengacu pada azas umum penatausahaan
      keuangan. Azas yang dimaksud termasuk yang befrikut.
      1. Penatausahaan keuangan yang diterapkan haruslah sesuai dengan peraturan dan
        perundangan yang berlaku;
      2. Adanya pemisahan tugas di antara pihak pemberi otorisasi, yang menerima dan


170   Bagian 3
    mengeluarkan uang, dan yang mencatat transaksi;
  3. Kepala sekolah/madrasah wajib melakukan pemeriksaan terhadap penatausahaan
     keuangan sekolah/madrasah secara berkala (minimal setiap tiga bulan);
  4. Dokumen bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran dalam pelaksanaan
     APBS harus ditandatangani oleh bendahara sekolah/madrasah dan disahkan oleh kepala
     sekolah/madrasah; dan
  5. Kepala sekolah/madrasah yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen bukti
     pada poin 4 di atas bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang
     mungkin timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.
D. PROSEDUR PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN
   DANA
  1. Prosedur Penerimaan Dana
    a. Mengirimkan/memutakhirkan daftar jumlah siswa untuk periode tahun pelajaran
       (untuk dana BOS).
    b. Menyusun rincian kebutuhan untuk setiap periode (3 bulanan), menggunakan format
       BOS-02 sebagai acuan. Rincian kebutuhan disusun berdasarkan jenis dan kebutuhan
       dengan mengacu pada RAPBS (perubahan dari RAPBS dimungkinkan selama tidak
       melebihi penerimaan).
    c. Memeriksa apakah dana sudah berada di rekening sekolah/madrasah (bank). Jika
       dana sudah masuk ke rekening maka dana yang masuk itu dicatat pada BOS K-3 dan
       K-5.
    d. Melakukan pembukuan dengan mencatat pengambilan dana dalam format BOS K-3
       atau K-4.
    e. Menyimpan bukti penerimaan dana sebagai dokumen sesuai nomor dan tanggal di
       tempat yang aman dan mudah ditemukan.




                                                                            Bagian 3   171
      Contoh format Pengumuman Rencana Penggunaan Dana (BOS-02):

                  Pengumuman Rencana Penggunaan Dana ..... Periode …...…. s.d. ………..
                                         Jumlah Siswa: ……………..
                                   Jumlah Dana BOS : Rp…………………


      A) Dana BOS boleh digunakan untuk (sesuaikan dengan panduan BOS) :
         1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya
            pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran
            ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung
            dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk photocopy, konsumsi panitia, dan uang
            lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan).
         2. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran.
         3. dst...
      B) Dana BOS tidak boleh digunakan untuk (sesuaikan dengan panduan BOS):
         1. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan,
         2. dipinjamkan kepada pihak lain,
         3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah/madrasah dan memerlukan
            biaya besar, misalnya studi banding, study tour (karya wisata) dan sejenisnya.
         4. dst...

      C) Rencana Penggunaan Dana BOS di Sekolah


        No.      Komponen                                          Jumlah Dana (Rp)




                                 Total




      Ketua Komite Sekolah               Kepala Sekolah                Bendahara




        (………………………….)                (…………………………..)                (…………………….…….)




172   Bagian 3
  2. Prosedur Pengeluaran/Penggunaan Dana telah diatur sebagai berikut:
    a. mengintegrasikan pengajuan kebutuhan permintaan akan jenis barang/jasa yang
       diperlukan oleh guru/lainnya,
    b. mencocokkan pengajuan permintaan dengan rencana penggunaan dana. Permintaan
       yang tidak sesuai Format BOS-02 memerlukan persetujuan kepala sekolah/madrasah,
    c. pembelian barang/jasa untuk setiap kali belanja tidak melebihi Rp 10 juta,
    d. penerimaan barang/jasa – mencatat dalam Kartu Penerimaan Barang (Bab V) dan
       menyerahkan bukti penerimaan ke bendahara,
    e. verifikasi oleh bendahara – melakukan pencocokan antara bukti penerimaan barang
       dengan surat pemesana,
    f.   pembayaran per kas atau bank – kwitansi asli ataupun bukti transfer disimpan sebagai
         bukti,
    g. melakukan pembukuan yaitu dengan mencatat pada buku yang sesuai, BOS K-3, K-4,
       K-5 dan K-6 (Bab IV), dan
    h. Semua bukti terkait disimpan sebagai dokumen sesuai nomor dan tanggal pelaksanaan
       kegiatan di tempat yang aman dan mudah ditemukan.

    Penggunaan dana untuk pembelian barang/jasa memerlukan tahap verifikasi yang perlu
    mendapatkan perhatian khusus. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa
    barang yang dipesan sudah sesuai dengan kebutuhan, barang/jasa yang diperoleh
    sesuai dengan yang dipesan dan terdapat bukti yang cukup untuk mendukung transaksi
    tersebut. Tahap verifikasi merupakan tugas dari bendahara dengan melihat kesesuaian
    antara surat pemesanan dengan kartu penerimaan barang untuk beberapa hal berikut:
    jenis, kualitas, jumlah, penghitungan PPN dan PPh, harga, bukti transaksi, dan alokasi/
    ketersediaan dana.
  3. Prosedur Pelaporan
    a. Laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan setiap triwulan, semester dan
       tahunan
    b. Laporan disusun dengan mengacu pada Buku Kas Umum (BOS K-3), Buku Pembantu
       Kas (BOS K-4), Buku Pembantu Bank (BOS K-5), dan Buku Pembantu Pajak (BOS K-6)
       beserta dokumen pendukungnya sebagai bukti.
    c. Laporan yang perlu dibuat untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/
       Kota adalah format BOS K-2, BOS K-3, BOS K-4, BOS K-5 dan BOS K-6,
    d. Laporan yang perlu dibuat untuk diumumkan kepada masyarakat adalah Laporan
       Penggunaan Dana BOS (Format BOS-03).


E. JENIS DOKUMEN DAN BUKTI TRANSAKSI DALAM PENATAUSAHAAN
   KEUANGAN SEKOLAH/MADRASAH
  Dengan menggunakan format BOS sebagai acuan untuk juga digunakan pada sumber dana
  sekolah/madrasah lainnya, beberapa dokumen yang penting terkait dengan penatausahaan
  keuangan sekolah/madrasah selain dari yang telah dijelaskan di atas adalah:
  1. Format BOS K-1 adalah format untuk menyusun rencana keuangan yang dituangkan


                                                                                  Bagian 3   173
         dalam RAPBS. Format ini adalah format multi sumber dana, sehingga harus memuat
         rencana penerimaan dan rencana penggunaan uang dari semua sumber dana yang
         diterima sekolah/madrasah. Format ini harus ditandatangani oleh kepala sekolah/
         madrasah, komite sekolah/madrasah, dan khusus untuk sekolah/madrasah swasta
         juga ditandatangani oleh ketua yayasan. Dokumen ini disimpan di sekolah/madrasah
         dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para
         pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Format BOS-K1 perlu dilengkapi dengan rencana
         penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan yaitu Fomat BOS-
         K1A. Format ini dibuat untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.
      2. Format BOS K-2 adalah format laporan keuangan terintegrasi dan singkat/padat
         (condensed) dan merupakan satu-satunya laporan yang disampaikan kepada tim
         manajemen BOS Kabupaten/Kota. Format ini adalah format multi sumber dana, sehingga
         harus memuat laporan penerimaan dan penggunaan uang dari semua sumber dana di
         sekolah. Sumber informasi untuk penyusunan Format BOS K-2 adalah pembukuan pada
         Format BOS K-3 (yang tidak multi sumber dana) dan dari semua sumber dana yang dikelola
         oleh sekolah pada periode yang sama.
      Bukti transaksi yang penting bagi penatausahaan keuangan dapat digolongkan dalam 3 (tiga)
      kelompok seperti yang dipaprkan berikut.
      1. Bukti Penerimaan-- yaitu bukti yang digunakan sebagai dokumen dalam transaksi
         penerimaan di sekolah/madrasah. Contoh: kartu penerimaan barang, tanda terima
         sumbangan.
      2. Bukti Pengeluaran-- yaitu bukti yang digunakan sebagai dokumen dalam transaksi
         pengeluaran di sekolah/madrasah. Contoh: kwitansi pembayaran ataupun bukti transfer
         bank dengan ketentuan sebagai berikut:
         a. tanpa meterai untuk nilai < Rp 250.000,00
         b. dengan meterai Rp 3.000,00 untuk nilai Rp 250.000,00 s/d Rp 1.000.000,00
         c. dengan materai Rp 6.000,00 untuk nilai > Rp 1.000.000,00
      3. Bukti Penyetoran-- yaitu bukti yang digunakan sebagai dokumen dalam transaksi
         penyetoran uang ke bank.




174   Bagian 3
                                                                                     Bagian 3

      Bab III
                    Perpajakan




A. LATAR BELAKANG
   Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara guna membiayai penyediaan pelayanan
   publik termasuk pelayanan pendidikan. Banyaknya regulasi perpajakan yang dikeluarkan
   oleh pemerintah, mengharuskan kita sering memutakhirkan pengetahuan agar tidak timbul
   permasalahan di belakang hari. Sekolah/madrasah sebagai institusi pengguna dana baik dari
   APBN, APBD maupun sumbangan masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan kiranya perlu
   memahami aturan perpajakan yang berlaku umum dan penerapannya. Pada bab ini kita
   akan menelaah ihwal kewajiban perpajakan atas penggunaan dana yang ada di sekolah/
   madrasah yaitu mulai dari kewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak PPh
   21, PPh 22, PPh 23, dan PPN termasuk regulasi perpajakan terkini yang terkait dengan
   kewajiban perpajakan tersebut.


                                                                                 Bagian 3   175
      Oleh karena itu, fokus pembahasan pada Bab 3 ini adalah:
      1. tentang pentingnya menunaikan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai ketentuan
         yang berlaku,
      2. tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak dengan benar, dan
      3. sanksi-sanksi terkait dengan kelalaian pelaksanaan kewajiban pajak.
      Penjelasan tentang masing-masing pajak yang ada di tingkat sekolah/madrasah akan dibahas
      berikut ini.


 B. PAJAK DI TINGKAT SEKOLAH/MADRADAH
      1. Pajak Penghasilan Pasal 21
         a. Tarif dan Perhitungan
                 Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
                 tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan
                 dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pajak dikenakan kepada karyawan/
                 pegawai tidak tetap/tenaga ahli, honorer dan lain-lain.
                 Implementasi PPh Ps. 21 ini di tingkat sekolah/madrasah pada penggunaan dana BOS
                 adalah ketika sekolah/madrasah memberikan honorarium bulanan kepada guru/
                 pegawai non-PNS, maka berlaku ketentuan tarif sebagai berikut:
                 1) Apabila penghasilan guru/pegawai non-PNS tersebut dalam setahun sampai
                    dengan Rp 50 juta maka berlaku tarif 5%.
                 2) Apabila penghasilan guru/pegawai non-PNS tersebut dalam setahun dari Rp 50
                    juta sampai dengan Rp 250 juta maka berlaku tarif 15%.
                 3) Apabila penghasilan guru/pegawai non-PNS tersebut dalam setahun dari Rp 250
                    juta sampai dengan Rp 500 juta maka berlaku tarif 25%.
                 4) Apabila penghasilan guru/pegawai non-PNS tersebut dalam setahun lebih dari Rp
                    500 juta maka berlaku tarif 30%.
                 Berikut contoh penghitungan PPh Ps. 21 atas gaji yang diberikan bulanan kepada
                 guru/pegawai non-PNS:
                 Gaji pokok sebulan                                              Rp 2.000.000,00
                 Gaji pokok setahun (A)                                          Rp 22.800.000,00
                 Dikurangi:
                 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)/Kawin dengan 2 anak (B) Rp 19.800.000,00
                 Penghasilan Kena Pajak (C= A-B)                                 Rp 3.000.000,00
                 PPh Ps. 21 terutang setahun 5% x C                              Rp    150.000,00
                 PPh s. 21 sebulan (C : 12 bulan)                                Rp     12.500,00
                 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah:
                 Status sendiri                                          Rp 15.840.000,00/tahun
                 Tambahan status kawin                                   Rp 1.320.000,00/tahun
                 Tambahan tanggungan keluarga, maksimal 3 orang @ Rp 1.320.000,00/tahun

176   Bagian 3
      Apabila penghasilan guru/pegawai non-PNS tersebut dalam setahun tidak mencapai
      Rp 15.840.000,00 atau dalam sebulan tidak mencapai Rp 1.320.000,00 maka
      bendaharawan sekolah/madrasah negeri maupun sekolah/madrasah bukan negeri
      tidak perlu memotong PPh Ps. 21 atas penghasilan yang diterima guru/pegawai non-
      PNS tersebut.
      Di samping pemberian honor rutin bulanan ada juga pemberian honor kepada
      guru PNS/Guru Non-PNS/Pegawai Non-PNS (bukan honor bulanan) dalam rangka
      melakukan kegiatan, maka semua bendaharawan baik pada sekolah/madrasah negeri
      maupun sekolah/madrasah bukan negeri wajib memungut:
      1) Bagi guru/pegawai non-PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal
         21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5 % dari jumlah bruto honor.
      2) Bagi guru/pegawai PNS diatur sebagai berikut :
         a) Golongan I dan II dengan tarif 0 % (nol persen).
         b) Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.
         c) Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto.
         (sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara
         pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI,
         Anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau
         APBD)

b. Tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Ps. 21:
  1) Bendahara sekolah wajib menyetorkan PPh 21 yang dipungutnya ke kas negara
     melalui Bank Pemerintah/PT. Pos Indonesia dengan media Surat Setoran Pajak (SSP),
     dan dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah bulan yang bersangkutan.
  2) Bendahara sekolah wajib melaporkan PPh 21 yang telah disetorkan tersebut ke Kantor
     Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan
     Masa (SPT) PPh 21 dengan dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3.
  3) Pelaporan dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah bulan yang bersangkutan.

c. PPh 21 juga dikenakan terhadap penghasilan:
  1) Pegawai honorer dengan ketentuan sebagai berikut:
      a) Honor bulanan < Rp 1.320.000,00 dalam 1 bulan takwim tidak dikenakan PPh 21
      b) Honor bulanan > Rp 1.320.000,00 per bulan takwim maka penghitungan PPh 21
         harus disetahunkan dan berlaku norma perhitungan PPh 21 dengan tarif.
      c) Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi PTPK.
      d) PTKP yang berlaku sama dengan PTKP pegawi tetap.
      Yang dimaksudkan bulan takwim adalah masa atau waktu yang diperbolehkan untuk
      membayar/melapor pajak tanpa dikenakan denda/sanksi.
  2) Tenaga lepas dalam rangka pemeliharaan sekolah/madrasah, dengan ketentuan
     sebagai berikut:
      a) Upah harian < Rp 150.000,00 dan dalam 1 bulan takwim < Rp 1.320.000,00 tidak
         dikenakan PPh 21.


                                                                                 Bagian 3   177
                 b) Upah harian < Rp 150.000,00 namun dalam 1 bulan takwim > Rp 1.320.000,00
                    maka pada saat total melebihi Rp 1.320.000,00 dikenakan PPh 21 dengan tariff 5%
                    atas jumlah bruto setelah dikurangi PTKP.
                 c) Upah harian > Rp 150.000,00 dan dalam 1 bulan takwim < Rp 1.320.000,00
                    dikenakan PPh 21 sebesar 5% dari upah harian rata-rata di atas Rp 150.000,00 →
                    5% x (bruto – 150.000,00).
                 d) Upah harian (atau rata-rata) > Rp 150.000,00 dan dalam 1 bulan takwim > Rp
                    1.320.000,00 maka pada saat total upah melebihi Rp 1.320.000,00 dikenakan PPh
                    21 dengan tarif 5% atas jumlah bruto setelah dikurangi PTKP → 5% x (bruto –
                    PTKP).
         3) Tenaga ahli seperti dokter, pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai/
            aktuaria penghitunga PPh 21 adalah 50% x Penghasilan Bruto x 15%
         Pegawai tidak tetap tidak mendapat Pengurangan Biaya Jabatan.
         Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dengan norma perhitungan di atas
         adalah mengikuti Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
         Penghasilan Pasal 21 yang diatur melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000
         tgl. 29 Desember 2000. Sesuai KEP tersebut Pasal 21, maka:
         1) Bendahara sekolah wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21
            yang terutang untuk setiap bulan takwim.
         2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor
            Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau
            bank-bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran, selambat-lambatnya 10 hari
            setelah bulan yang bersangkutan.
         3) Bendahara sekolah wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan
            melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa disertai dengan lampiran Surat
            Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak setempat,
            selambat-lambatnya 10 hari setelah bulan yang bersangkutan.
         4) Kelalaian yang menyebabkan keterlambatan penyetoran maupun pelaporan akan
            dikenakan sanksi (akan dibahas kemudian).

      2. Pajak Penghasilan Ps. 22
         Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana untuk pembelian barang
         seperti ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain maka bendahara sekolah negeri wajib
         memungut PPh Ps. 22 dengan tarif 1,5% dari nilai pembelian barang tidak termasuk PPN.
         Apabila rekanan/toko tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi yaitu
         menjadi 3%.
         Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Pasal 3 yang dikecualikan
         dari pemungutan PPh Ps. 22, antara lain adalah sebagai berikut.
         i.      Butir b (14) buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
         ii. Butir e. (1) pembayaran yang jumlah paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
             dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
         iii. Butir e. (2) Pembayaran untuk pembelian BBM, Listrik, Gas, pelumas, PDAM dan
              Benda-benda Pos; dan



178   Bagian 3
  iv. Butir h. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana
      BOS.
  Perubahan peraturan ini mulai berlaku tanggal 31 Agustus 2010.
  Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Ps. 22 adalah sebagai berikut:
  i.   Bendahara sekolah negeri wajib memungut PPh Ps. 22 pada setiap pelaksanaan
       pembayaran barang kepada rekanan.
  ii. PPh Ps. 22 yang dipungut wajib disetor pada hari yang sama ke Bank/ Kantor Pos
      dengan menggunakan SSP.
  iii. SSP diisi oleh dan atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendaharawan.
  iv. Bendahara sekolah wajib melaporkan PPh 22 yang telah disetorkan tersebut ke Kantor
      Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan
      Masa (SPT) PPh 22.
  v.   Pelaporan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan takwim berakhir,
       jika jatuh pada hari libur maka dilaporkan pada hari kerja berikutnya.

3. Pajak Penghasilan Ps. 23
  PPh Ps. 23 terkait dengan pajak pemotongan/pemungutan atas pembayaran jasa oleh
  Bendaharawan. Yang menjadi objek PPh Ps. 23 adalah:
  i.   Penerimaan deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya
       selain yang telah dipotong PPh Ps. 21 ayat (1) huruf e UU No. 36/2008 dikenakan tarif
       15% dari jumlah bruto.
  ii. Penerimaan sewa dan penghasilan lain penggunaan harta, jasa teknik, jasa
      manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong
      PPh Ps. 21 dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto.
  Apabila rekanan tidak mempunyai NPWP maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi.
  Berikut jenis jasa yang dipotong PPh Ps. 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto
  sesuai PMK-244/PMK.03/2008:
  a. Jasa penilai
  b. Jasa aktuaris
  c. Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi LK
  d. Jasa perancang/design
  e. Jasa pengeboran di bidang pertambangan migas
  f.   Jasa penunjang di bidang penambangan migas
  g. Jasa penambangan dan penunjang di bidang non migas
  h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
  i.   Jasa penebangan hutan
  j.   Jasa pengolahan limbah
  k. Jasa penyedia tenaga kerja/outsourcing sevice
  l.   Jasa perantara dan atau keagenan
  m. Jasa di bidang perdagangan surat berharga

                                                                                Bagian 3   179
         n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan
         o. Jasa pengisian suara dan atau sulih suara
         p. Jasa mixing film
         q. Jasa sehubungan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan
            perbaikan
         r.      Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel,
                 alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yang
                 ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempuyai izin dan atau sertifikasi sebagai
                 pengusaha konstruksi
         s.      Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas,
                 AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan /atau bangunan, selain yang dilakukan
                 oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempuyai izin dan atau
                 sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
         t.      Jasa maklon
         u. Jasa penyelidikan dan keamanan
         v.      Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
         w. Jasa pengepakan
         x. Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media masa, media luar ruangan atau
            media lainnya untuk penyampaian informasi
         y.      Jasa pembasmian hama
         z.      Jasa kebersihan atau cleaning service
         aa. Jasa katering atau tata boga.

         Tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Ps. 23:
         a. Jumlahkan PPh Ps. 23 dalam bukti pemotongan selama 1 bulan takwim disetor
            dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal
            10 bulan berikutnya, bila jatuh tempo hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari
            kerja berikutnya.
         b. Bendahara sekolah membuat laporan PPh Ps. 23 dengan cara mengisi SPT Masa PPh
            Ps. 23 rangkap 2 dengan dilampiri SSP lembar ke-3, daftar bukti pemotongan PPh
            Ps. 23 dan bukti potong lembar ke-2 diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
            setempat paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, bila jatuh tempo hari libur
            pelaporan pada hari kerja berikutnya.
         Berikut contoh penghitungan PPh Ps. 23:
         Sekolah negeri mengadakan kegiatan pelatihan di mana untuk konsumsi dikontrakkan
         kepada perusahaan jasa catering dengan nilai Rp 1.800.000,00 maka Bendahara wajib
         memungut PPh Ps. 23, dengan perhitungan:
         -       Apabila rekanan memiliki NPWP:
                 PPh Ps. 23 = Rp 1.800.000,00 x 100/110 x 2% = Rp 32.727,00
         -       Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka perhitungan menjadi:
                 PPh Ps. 23 = Rp 1.800.000,00 x 100/110 x 2% x 200% = Rp 65.455,00


180   Bagian 3
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena
Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean. Yang menjadi objek PPN adalah:
a. Penyerahan BKP dan atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan.
b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
c. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) seperti tertuang dalam UU No. 42 tahun 2009, Pasal
3A:
a. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak
   (JKP), kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
   wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan
   wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
   Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
b. Pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
c. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib
   memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
   Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
d. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari
   luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang
   memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam
   pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang
   yang penghitugan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-382/PJ/2002 tentang pedoman
pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPNBm dan Pengusaha Kena
Pajak (PKP) rekanan lampiran I butir 6 bahwa pemungut PPN (Bendaharawan) tidak perlu
memungut PPN dan PPNBm atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena
Pajak (JKP) yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Yang dikecualikan dari pemungutan PPN adalah:
a. Pembayaran ≤ Rp 1 Juta termasuk PPN dan tidak dipecah,
b. Pembayaran untuk pembebasan Tanah,
c. Pembayaran atas Penyerahan BKP dan atau JKP yang menurut perundangan – undangan
   PPN men-dapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN,
d. Penyerahan BBM / Non-BBM oleh Pertamina,
e. Pembayaran Rekening Telepon,
f. Jasa Angkutan Udara oleh Perusahaan Penerbangan,
g. Pembayaran lain yang tidak dikenakan PPN,
Kelompok Barang yang tidak dikenakan PPN:
a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya,
b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan


                                                                             Bagian 3   181
         sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun
         tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau
         katering, dan
      d. Uang, emas, batangan, dan surat berharga.
      Kelompok Jasa yang tidak dikenakan PPN:
      a. Jasa pelayanan kesehatan medis,
      b. Jasa pelayanan sosial,
      c. Jasa pengiriman surat dengan perangko,
      d. Jasa keuangan,
      e. Jasa asuransi,
      f. Jasa keagamaan,
      g. Jasa pendidikan,
      h. Jasa kesenian dan hiburan,
      i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan,
      j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang
         menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri,
      k. Jasa tenaga kerja,
      l. Jasa perhotelan,
      m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara
         umum,
      n. Jasa penyediaan tempat parkir,
      o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam,
      p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan
      q. Jasa boga atau katering.

      Tata Cara penyetoran PPN:
      i. PPN yang dipungut bendaharawan disetor ke kas negara melalui Bank Persepsi/ Kantor
         Pos selambat-lambatnya tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir,
         apabila tanggal 7 bertepatan dengan hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja
         berikutnya.
      ii. Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5, didistribusikan:
         a. SSP lembar 1 untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan,
         b. SSP lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Bank/Kantor Pos,
         c. SSP lembar 3 untuk Lampiran SPT Masa PPN,
         d. SSP lembar 4 untuk Bank Persepsi/Kantor Pos,
         e. SSP lembar 5 untuk Arsip Bendaharawan
      Tata Cara pelaporan PPN:




182   Bagian 3
   i. PPN yang dipungut bendaharawan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan
      menggunakan SPT Masa PPN dengan dilampiri Faktur Pajak selambat-lambatnya 14
      hari setelah masa pajak berakhir, dalam hal tanggal 14 jatuh pada hari libur pelaporan
      dilakukan pada hari kerja sesudahnya
   ii. Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPN terdiri dari 3 lembar:
     a. Lembar 1 adalah formulir 1107 Put induk
     b. Lembar 2 adalah formulir 1107 Put 1 lampiran 1
     c. Lembar 3 adalah formulir 1107 Put 2 lampiran 2
   Berikut contoh penghitungan PPN:
   Sekolah negeri membeli ATK kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan (Toko TOP) senilai Rp
   2.200.000,00 maka Bendahara wajib memungut PPN sebesar 10 %, dengan perhitungan:
   Harga termasuk PPN                                                    Rp 2.200.000,00
   PPN yang harus dipungut 10/110 x Rp 2.200.000,00                      Rp   200.000,00
   Jumlah yang dibayar sekolah pada Toko TOP                             Rp 2.000.000,00
   Sekolah wajib menerbitkan faktur pajak setiap melakukan pemotongan PPN. Kemudian
   sekolah akan menyetorkan PPN yang dipungutnya dari Toko TOP sebesar Rp 200.000,00 ke
   bank persepsi atau kantor pos,


C. SANKSI ATAS KETERLAMBATAN LAPORAN
   Penyetoran pajak bukanlah akhir dari tugas bendahara dalam kewajiban perpajakannya,
   yang tidak kalah pentingnya adalah melaporkan bahwa penyetoran telah dilakukan. Sesuai
   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
   kelalaian dalam menyampaikan laporan akan berakibat pemberian sanksi berupa::
   1. Denda (Pasal 7):
   a. Rp 100.000,00 jika terlambat/tidak menyampaikan SPT Masa PPh 21/22/23/26
   b. Rp 1.000.000,00 jika terlambat/tidak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan
   c. Rp 500.000,00 jika terlambat/tidak menyampaikan SPT Masa PPN

   2. Bunga atas pajak yang tidak/kurang dibayar (Pasal 8, 13, 14, 19) 2% per bulan, maksimal
      24 bulan untuk kelalaian berupa:
     a. Pembetulan sendiri SPT.
     b. Hasil penelitan SPT akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
     c. Hasil pemeriksaan (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran – SKPKB).
     d. Izin penundaan pembayaran SPT.
     e. Izin mengangsur atau menunda pembayaran.
   3. Kenaikan dari pajak yang tidak/kurang dibayar (Pasal 13 dan 15):




                                                                                  Bagian 3   183
         a. 50% jika SPT tidak disampaikan setelah mendapat teguran tertulis.
         b. 100% jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 dan 29 UU 28/2007.
         c. 100% jika dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
      Informasi lengkap mengenai penghitungan maupun tata cara penyetoran serta pelaporan
      PPh 21, 23 dan PPN dapat diperoleh di bagian pelayanan kantor pelayanan pajak terdekat.


 LATIHAN
                             Penghitungan Pajak di Sekolah/Madrasah
      Kasus:
      1. Pada tanggal 1, sekolah memberikan honor bulanan kepada seorang guru honorer/Non
         PNS dengan status kawin dan mempunyai 1 anak, besarnya honor Rp 1.800.000,00/bulan.
         a. Sebutkan jenis pajak apa yang dikenakan atas pengeluaran honor tersebut?
         b. Berapa besarnya pajak yang dipungut?
         c. Kapan pajak tersebut harus disetor ke kas negara?
         d. Kapan pajak tersebut harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat?

      2. Pada tanggal 11, sekolah memberikan honor kepada guru PNS Golongan IIIb atas kegiatan
         pembuatan laporan hasil belajar siswa dengan besaran Rp 200.000,00
         a. Sebutkan jenis pajak apa yang dikenakan atas pengeluaran honor tersebut?
         b. Berapa besarnya pajak yang dipungut?
         c. Kapan pajak tersebut harus disetor ke kas negara?
         d. Kapan pajak tersebut harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat?

      3. Pada tanggal 15, sekolah negeri membeli ATK kepada toko/pengusaha kena pajak dengan
         nilai pembelian Rp 2.500.000,00 (harga sudah termasuk PPN).
         a. Sebutkan jenis pajak apa saja yang dikenakan atas pembelian ATK tersebut?
         b. Berapa besarnya pajak yang dipungut?
         c. Kapan pajak tersebut harus disetor ke kas negara?
         d. Kapan pajak tersebut harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat?

      4. Pada tanggal 18, sekolah negeri melakukan renovasi kamar mandi dengan rincian biaya
         sebagai berikut: membeli material Rp 4.000.000,00 ditoko bahan bangunan yang bukan
         sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), ongkos tukang Rp 160.000,00 per hari selama 8 hari
         dan total ongkos tukang yang dikeluarkan selama 8 hari menjadi Rp 1.200.000,00.
         a. Sebutkan jenis pajak apa saja yang dikenakan atas renovasi kamar mandi tersebut?
         b. Berapa besarnya pajak yang dipungut?
         c. Kapan pajak tersebut harus disetor ke kas negara?
         d. Kapan pajak tersebut harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat?

      5. Tanggal 22-24, sekolah negeri menyelenggarakan inhouse training selama 2 hari, dimana


184   Bagian 3
  untuk pengeluaran yang terkait dengan konsumsi diserahkan jasanya kepada pengusaha
  katering/jasa boga. Total biaya konsumsi sebesar Rp 2.000.000,00.
  a. Sebutkan jenis pajak apa saja yang dikenakan atas pembelian ATK tersebut?
  b. Berapa besarnya pajak yang dipungut?
  c. Kapan pajak tersebut harus disetor ke kas negara?
  d. Kapan pajak tersebut harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat?

6. Tanggal 26, sekolah negeri membeli buku teks pelajaran sebesar Rp 6.000.000,-.
  a. Sebutkan jenis pajak apa saja yang dikenakan atas pembelian tersebut?
  b. Berapa besarnya pajak yang dipungut?
  c. Kapan pajak tersebut harus disetor ke kas negara?
  d. Kapan pajak tersebut harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat?




                                                                              Bagian 3   185
186   Bagian 3
                                                                                  Bagian 3

       Bab IV
                    Pembukuan




A. LATAR BELAKANG
   Bagian yang sangat penting dalam tata kelola keuangan dalam suatu organisasi termasuk
   sekolah/madrasah adalah pembukuan. Pembukuan merupakan sumber informasi dari
   pertanggungjawaban keuangan yang akan disusun dalam bentuk laporan. Dalam tahap
   pembukuan ini semua penerimaan dan pengeluaran uang harus diper-tanggungjawabkan.
   Oleh karena itu perlu dibukukan sesuai dengan norma/aturan baku.
   Secara umum, pembukuan didefinisikan sebagai pencatatan semua transaksi penerimaan
   dan pengeluaran dana yang dilakukan sekolah/madrasah, baik secara manual ataupun
   menggunakan komputer, ke dalam buku-buku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-
   Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pembukuan sebagai “proses pencatatan
   data dan informasi keuangan”. Karena pengertian ini masih merupakan pengertian umum,


                                                                              Bagian 3   187
      maka perlu dicari pengertian yang lebih spesifik. Untuk tingkat sekolah, Buku Panduan BOS
      2010 memberikan definisi pembukuan sebagai “pencatatan penerimaan dan pengeluaran
      dana oleh sekolah, di dalam buku kas umum dan buku pembantu”. Dari definisi tersebut
      ada beberapa hal penting yang harus dipahami untuk dapat menyelenggarakan pembukuan
      dengan baik:
      1. Jenis transaksi
      2. Jenis buku
      3. Proses atau alur pembukuan.
      Pembukuan suatu transaksi tergantung pada jenis transaksi. Pembukuan juga berarti
      membukukan pada buku/buku-buku yang tepat karena ada saling keterkaitan antara buku-
      buku tersebut. Pembukuan juga harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang tepat. Sesi
      ini secara khusus akan menjelaskan tentang jenis transaksi, jenis buku dan alur pembukuan
      dalam menyelenggarakan manajemen keuangan di tingkat sekolah.
      Pembukuan yang dilakukan secara baik dan benar akan memberikan manfaat bagi sekolah/
      madrasah, karena melalui pembukuan sekolah/madrasah memiliki data dan rincian yang
      terkait dengan:
      1. Setiap penerimaan dan pengeluaran sekolah/madrasah sesuai dengan waktu terjadinya.
         Informasi mengenai jenis, jumlah dan waktu penerimaan atau pengeluaran dengan
         mudah dapat diketahui.
      2. Dana yang masih tersedia dan telah terpakai pada periode tertentu. Informasi ini penting
         untuk mengetahui ketersediaan dana dalam jangka pendek guna memperlancar kegiatan
         belaja mengajar di sekolah/madrasah.
      3. Dasar penyusunan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban
         sekolah/madrasah.


 B. TRANSAKSI KEUANGAN
      Transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi
      posisi keuangan. Transaksi umumnya diukur dengan nilai uang, sehingga bisa dicatat. Untuk
      mencatat transaksi tersebut dibutuhkan dokumen atau bukti transaksi sebagai pendukungnya.
      Ada dua kelompok besar transaksi menurut arus masuk/keluarnya uang, yaitu:

      1. Transaksi penerimaan, yang dibedakan lagi menjadi:
         a. Transaksi penerimaan internal
                 Yaitu penerimaan yang hanya mempengaruhi posisi kas dan bank, atau posisi kas
                 saja. Contoh: Penyetoran uang kas ke bank, pemindahan dana milik sekolah dari satu
                 rekening bank ke rekening sekolah/madrasah di bank lain.
         b. Transaksi penerimaan eksternal
                 Penerimaan yang mempengaruhi posisi kas dan/atau posisi bank yang diterima dari
                 sumber-sumber bukan milik sekolah/madrasah. Contoh: pencairan dana BOS ke
                 rekening sekolah, pajak yang dipungut sekolah, bunga tabungan/ deposito.

      2. Transaksi pengeluaran, yaitu bila dana yang dimiliki sekolah/madrasah berkurang (baik
         dana tercatat di bank maupun di kas). Transaksi ini dibedakan menjadi:


188   Bagian 3
     a. Transaksi pengeluaran internal
         Yaitu pengeluaran yang hanya mempengaruhi posisi kas dan posisi bank, atau posisi
         kas saja. Contoh: sama dengan penerimaan internal yaitu pemindahan dana antar
         rekening milik sekolah/madrasah, dilihat dari sisi rekening bank yang mengeluarkan
         dana.
     b. Transaksi pengeluaran eksternal
         Yaitu pengeluaran yang mempengaruhi posisi/jumlah uang kas dan/atau posisi
         jumlah uang di bank karena pembelian barang/jasa. Contoh: pembelian ATK yang
         dibayar tunai, atau belanja modal.


C. JENIS BUKU
   Pencatatan setiap transaksi dilakukan dalam sebuah buku menurut kelompok/jenis akunnya.
   Pengelompokkan berdasarkan akun ini untuk memudahkan penyusunan laporan. Untuk
   tingkat sekolah/madrasah, buku-buku yang dibutuhkan adalah:
   1. Buku Kas Umum-- ini merupakan buku utama untuk mencatat semua transaksi keuangan.
      Umumnya hanya menampung transaksi eksternal saja. Bisa saja digunakan untuk mencatat
      transaksi internal, dan disaat yang sama dilakukan pembukuan disisi sebaliknya. Contoh:
      penerimaan uang kas dari bank, dibukukan di kolom penerimaan dan di saat yang sama
      dibukukan di kolom pengeluaran uang bank karena pada saat yang sama uang kita di
      bank berkurang.
   2. Buku Pembantu-- dibedakan menjadi:
     a. Buku Pembantu Kas untuk mencatat transaksi keuangan terkait dengan uang kas di
        bendahara. Buku ini menampung transaksi internal maupun eksternal yang dilakukan
        per kas.
     b. Buku Pembantu Bank untuk mencatat transaksi keuangan terkait dengan uang di
        bank. Buku ini menampung transaksi eksternal maupun internal yang dilakukan
        melalui bank.
     c. Buku Pembantu Pajak untuk mencatat transaksi keuangan terkait dengan pemungutan
        dan penyetoran pajak oleh bendahara sekolah/madrasah (transaksi eksternal yang
        dilakukan per kas atau bank terkait pajak).
   Masing-masing sumber dana setidaknya memiliki ke-empat jenis buku di atas, karena
   untuk sekolah/madrasah yang masih menggunakan sistem manual akan terdapat lebih dari
   satu buku kas umum dan buku pembantu. Untuk sekolah/madrasah sudah menggunakan
   komputer akan jauh lebih mudah untuk memelihara berbagai jenis buku yang ada.
   Transaksi yang dicatat di buku yang sesuai harus disertai dengan bukti-bukti transaksi yang
   mencantumkan tanggal transaksi, nomor bukti transaski, nomor kode akun serta uraian
   penerimaan dan pengeluaran. Kode akun yang digunakan adalah kode akun yang dikeluarkan
   oleh Kemendagri (untuk sekolah negeri) dan Kemenag (untuk madrasah) bagi program BOS.
   Kemudian pilih program nasional atau program sekolah yang sesuai. Terakhir adalah memilih
   kode akun untuk jenis transaksi.
D. PROSES/ALUR PEMBUKUAN
   Setelah/madrasah mengenal jenis transaksi dan jenis buku yang ada di tingkat sekolah/
   madrasah. Berikut adalah proses atau alur pembukuan secara sederhana:


                                                                                   Bagian 3   189
          1. Pembukuan dilakukan dengan mengisikan bukti transaksi-transaksi penerimaan dan
             bukti transaksi keuangan dalam buku/format-format yang ada, yaitu BOS K-3 (Buku Kas
             Umum), dan buku-buku pembantunya, yakni: BOS K-4 (Buku Pembantu Kas), BOS K-5
             (Buku Pembantu Bank), BOS K-6 (Buku Pembantu Pajak).
          2. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis
             tangan atau menggunakan komputer.1
          3. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak BKU dan
             buku-buku pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan
             hasil cetakan BKU dan buku-buku pembantu bulanan, setelah ditandatangani Kepala
             Sekolah dan Bendahara Sekolah.
          4. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku
             Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
          5. Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta.
          6. Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya,
             Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran tidak boleh
             dibawa dan harus disimpan di kantornya.
          7. Format ini harus dibukukan per transaksi dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala
             Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah/madrasah dan diperlihatkan kepada pengawas,
             Tim Manajeman BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lain apabila diperlukan.
          8. Bukti pengeluaran:
              a. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah.
              b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup
                 sesuai dengan ketentuan bea meterai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp
                 250.000,00 tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara
                 Rp 250.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 dikenai bea meterai dengan tarif
                 sebesar Rp 3.000,00 dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,00
                 dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,00
              c. Nomor bukti harus diberi tanggal nomor urut, nomor kode akun, uraian, dan jumlah
                 uang yang diterima atau dikeluarkan.
              d. Nomor kode akun dipilih dari lampiran.
              e. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
                 peruntukkannya.
              f.     Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh
                     Bendahara.
              g. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur
                 sebagai lampiran kwitansi.
              h. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh sekolah/madrasah sebagai bahan
                 bukti dan bahan laporan.
 E. FORMAT BUKU
          Format Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang digunakan di tingkat sekolah terdapat
          dalam Buku Panduan BOS. Format ini dapat digunakan untuk sumber dana lain guna
          memudahkan dalam penyusunan laporan yang terintegrasi.
 1
      Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009.

190       Bagian 3
1. Buku Kas Umum (BOS K-3)




                             Bagian 3   191
      Pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang
      berhubungan dengan pihak ketiga. Cara pengisian Buku Kas Umum adalah sebagai berikut:
      a. Semua transaksi penerimaan eksternal dibukukan pada sisi kiri/debet (kolom penerimaan):
         dari Penyalur Dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak,
         dan penerimaan jasa giro dari bank.
      b. Semua transaksi pengeluaran eksternal dibukukan pada sisi kanan/kredit (kolom
         pengeluaran): adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas
         hasil dari jasa giro dan setoran pajak.
      c. Semua transaksi internal baik penerimaan maupun pengeluaran tidak dibukukan di buku
         ini.
      d. Format ini harus diisi segera setelah sesuatu transaksi tersebut terjadi dan tidak
         menunggu terkumpul satu minggu/bulan.
      e. Dokumen ini disimpan di sekolah bersama-sama dengan bukti-bukti transaksi serta
         dokumen-dokumen pendukungnya dan tersedia/diperlihatkan kepada pengawas, Tim
         Manajeman BOS Kabupaten, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
      f. Proses pengisiannya dalah sebagai berikut:
         i.      Untuk setiap bukti transaksi kenalilah:
                 1) Jenis transaksi (internal/eksternal)
                 2) Apakah merupakan transaksi penerimaan atau pengeluaran
                 3) Apakah sumber dananya
                 4) Dalam rangka program nasional yang mana
                 5) Dalam rangka program sekolah yang mana
         ii. Apabila sudah jelas semua maka mulailah mengisi (melakukan entri pada) format
             BOS K-3 dengan urutan berikut sesuai kolom:
                 1) Diisi tanggal pembukuan (bulan-tanggal)
                 2) Diisi kode program nasional, kode program sekolah, dan kode jenis belanja
                 3) Diisi dengan nomor bukti penerimaan/pengeluaran uang
                 4) Diisi uraian singkat penerimaan/pengeluaran uang: (1) untuk barang: jenis,
                    spesifikasi (umum/garis besar), kuantitas barang, (2) jasa: jenis jasa, dibayar untuk
                    periode/bulan mana, (3) untuk belanja transportasi/perjalanan dinas: dalam kota
                    atau luar kota, jurusan yang dituju, satu arah atau pp.
                 5) Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber (bukti)
                 6) Diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber (bukti)
                 7) Diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/ pengeluaran
                    yang tercantum dalam dokumen sumber.
      g. Pada akhir bulan buku ini harus ditutup dan dibuatkan Berita Acara yang ditanda-tangani
         oleh kepala sekolah/madrasah, bendahara dan komite sekoleh/madrasah.




192   Bagian 3
2. Buku Pembantu Kas (BOS K-4)




Buku Pembantu Kas berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang
dilaksanakan secara tunai. Semua transaksi Kas, baik transaksi eksternal maupun internal
dibukukan dalam buku ini. Bukti transaksi kas eksternal sama dengan bukti transaksi yang
dipergunakan oleh Buku Kas Umum. Sedang bukti transaksi internal dibuat tersendiri.
Format di atas harus dibukukan per transaksi dan ditandatangani oleh Bendahara dan
Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim
Manajeman BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
Pada akhir bulan buku ini harus ditutup dan dibuatkan Berita Acara yang ditanda-tangani
oleh kepala sekolah/madrasah, bendahara dan komite sekolah/madrasah.
Apabila proses pembukuan dilakukan dengan komputer, maka rekonsiliasi dilakukan antara
saldo Buku Kas Umum dengan saldo Buku Pembantu Kas dan saldo Buku Pembantu Bank.
Apabila digunakan pemrosesan dengan komputer, maka Buku Kas Umum, Buku Pembantu
Kas dan Buku Pembantu Bank harus ditutup paling lambat setiap akhir bulan dan harus

                                                                             Bagian 3   193
      dicetak.
      Urutan pencatatannya sesuai kolom adalah sebagai berikut:
      a. Diisi tanggal pembukuan (bulan dan tanggal)
      b. Diisi kode program nasional, kode program sekolah, dan kode jenis belanja
      c. Diisi dengan nomor bukti penerimaan/pengeluaran uang
      d. Diisi uraian singkat penerimaan/pengeluaran uang: (1) untuk barang: jenis, spesifikasi
         (umum/garis besar), kuantitas barang, (2) jasa: jenis jasa, dibayar untuk periode/bulan
         mana, (3) untuk belanja transportasi/perjalanan dinas: dalam kota atau luar kota, jurusan
         yang dituju, satu arah atau pp.
      e. Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber (bukti)
      f. Diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber (bukti)
      g. Diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/pengeluaran yang
         tercantum dalam dokumen sumber

      3. Buku Pembantu Bank (BOS K-5)




194   Bagian 3
Ini merupakan Buku Pembantu – melengkapi format BOS K-3. Berfungsi untuk mencatat
transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan khusus melalui bank dengan cara
antara lain penerbitan cek, penarikan cek, penerimaan pembayaran dengan cek. Sumber
informasi untuk penyusunan Buku Pembantu Bank adalah semua transaksi eksternal baik
penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan melalui bank dan transaksi internal yang
berupa pengambilan uang kas di bank dan penyetoran uang kas untuk disimpan di Bank.
Semua transaksi eksternal per kas yang dibukukan di format BOS K-3 harus dibukukan juga
pada format ini, pada sisi penerimaan dan pengeluaran yang sama. Semua transaksi internal
per kas juga harus dibukukan dalam format ini. Penerimaan eksternal dibukukan pada kolom
1-5 , sedangkan pengeluaran eksternal kolom 1-4 & 6. Saldo (kolom 7) dihitung setiap kali
membukukan penerimaan dan/atau pengeluaran. Format ini (baik yang diproses secara
manual maupun dengan komputer) harus ditutup pada setiap akhir bulan dan ditandatangani
oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Untuk yang diproses dengan komputer harus ditutup
dicetak pada setiap akhir bulan, yang dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh
Kepala sekolah dan bendahara. Saldo akhir buku ini harus sama dengan jumlah uang kas
yang benar-benar ada di tangan dan saldo kas yang dilaporkan dalam Buku Kas Umum.
Urutan pengisian Buku Pembantu Bank adalah sama dengan Buku Pembantu Bank.

4. Buku Pembantu Pajak (BOS K-6)
Buku ini hanya perlu dipergunakan apabila sekolah yang bersangkutan adalah (yang
ditunjuk sebagai) pemungut pajak, yaitu terutama sekolah-sekolah negeri. Buku pembantu
pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta
memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.
Pajak yang harus dibukukan adalah semua pajak, terutama PPh Pasal 21, 23, serta PPN.
Paling lambat setiap akhir bulan harus ditutup dan dihitung sisa pemungutan pajak yang
belum disetor ke kas Negara.
Pembukuan untuk Buku Pembantu Pajak dilakukan sebagai berikut (sesuai urutan kolom):
a. Kolom 1 diisi sesuai tanggal terjadinya transaksi pungutan pajak
b. Kolom 2 diisi kode program nasional, kode program sekolah, dan kode jenis belanja
c. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti pungutan pajak
d. Kolom 4, uraian singkat mengenai jenis pungutan/penyetoran pajak yang dilakukan oleh
   sekolah
e. Kolom 5, 6, 7 dan 8 diisi jumlah rupiah jenis pajak yang dipungut (PPN, PPh Ps. 21, PPh 22,
   atau PPh Ps. 23)
f. Kolom 9 diisi jumlah total rupiah pajak yang disetor ke kas Negara
g. Kolom 10 diisi sesuai saldo pajak yang masih harus disetor sekolah.




                                                                                  Bagian 3   195
196   Bagian 3
F. ALUR PEMBUKUAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
   Alur Pembukuan Eksternal

   1. Penerimaan eksternal dibukukan pada Buku Kas Umum dan Juga Buku Pembantu Kas dan
      Buku Pembantu Bank
     a. Pembukuan di Buku Kas Umum adalah pada kolom-kolom 1, 2, 3, 4, 5.
     b. Pembukuan di Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Bank dalah pada kolom-
        kolom 1, 2, 3, 4, 5.
     c. Saldo juga harus dihitung dan dibukukan pada kolom 7 , setiap hari

   2. Pengeluaran eksternal dibukukan pada Buku Kas Umum dan juga Buku Pembantu Kas dan
      Buku Pembantu Bank
     a. Pembukuan di Buku Kas Umum adalah pada kolom-kolom 1, 2, 3, 4, 6
     b. Pembukuan di Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Bank dalah pada kolom-
        kolom 1, 2, 3, 4, 6
     c. Saldo juga harus dihitung dan dibukukan pada kolom 7 , setiap hari

   3. Penerimaan eksternal perpajakan dibukukan pada Buku Kas Umum dan juga Buku
      Pembantu Kas atau Buku Pembantu Bank (tergantung dari apakah penyetoran tersebut
      dilakukan melalui kas atau bank) dan Buku Pembantu Pajak, serta:
     a. Pembukuan di Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas atau Buku Pembantu Bank
        adalah pada kolom-kolom 1, 2, 3, 4, 5
     b. Pembukuan di Buku Pembantu Pajak adalah pada Lajur Pungutan Pajak pada kolom-
        kolom 1, 2, 3, 4, dan kolom 5/6/7 (tergantung dari jenis pajak yang dipungut)
     c. Jumlah juga harus dihitung dan dibukukan pada kolom 8, setiap kali transaksi
        dibukukan.

   4. Pengeluaran eksternal perpajakan dibukukan pada Buku Kas Umum dan juga Buku
      Pembantu Kas atau Buku Pembantu Bank (tergantung dari apakah penyetoran tersebut
      dilakukan melalui kas atau bank) dan Buku Pembantu Pajak, serta:
     a. Pembukuan di Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas atau Buku Pembantu Bank
        adalah pada kolom-kolom 1, 2, 3, 4, dan 6
     b. Pembukuan di Buku Pembantu Pajak adalah pada Lajur Penyetoran Pajak pada kolom
        5, 6, 7, 8 atau 9 (tergantung dari jenis pajak yang disetor)
     c. Jumlah juga harus dihitung dan dibukukan pada kolom 10, setiap kali transaksi
        dibukukan.




                                                                             Bagian 3   197
198
           LATIHAN
           Di bawah ini adalah transaksi-transaksi internal dan eksternal dari suatu SMP di Kabupaten Sukabumi. Bukukanlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam Buku
           Kas Umum, Buku-buku Pembantu Kas, Bank, dan Pajak untuk dana BOS dan Dana BOS Kab dengan catatan saldo Kas Awal adalah Rp 5.000.000,00 dan Saldo




Bagian 3
           Bank Awal adalah Rp 25.500.000,00 untuk BOS Pusat
Bagian 3   199
200   Bagian 3
LAMPIRAN KODE AKUN
  A. KODE AKUN PENERIMAAN
  1. Kode Akun: Program Nasional




  2. Kode Akun: Program Sekolah




                                   Bagian 3   201
      B. PROYEKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN




202   Bagian 3
C. KODE AKUN PENGELUARAN




                           Bagian 3   203
204   Bagian 3
Bagian 3   205
206   Bagian 3
Bagian 3   207
208   Bagian 3
Bagian 3   209
210   Bagian 3
                                                                                      Bagian 3

        Bab V
                     Pencatatan Barang Milik
                     Sekolah/Madrasah



A. LATAR BELAKANG
   Dalam siklus manajemen keuangan, pencatatan barang merupakan bagian dari manajemen
   asset. Manajemen asset mencakup proses yang menyeluruh dan terpadu mulai dari
   perencanaan barang hingga ke pelaporannya. Namun demikian, menyesuaikan dengan
   kemampuan sumber daya yang ada di tingkat sekolah/madrasah maka pada bagian ini
   hanya akan diberikan hal-hal minimal yang harus dilakukan oleh sekolah/madrasah dalam
   menginventarisasi barang-barang yang dikuasakan penggunaannya pada sekolah/madrasah
   sebagai bagian dari manajemen asset daerah, selain juga sebagai salah satu cara memelihara
   kondisi barang guna mendukung proses belajar mengajar secara optimal.
   Sekolah merupakan salah satu unsur pemerintahan daerah yang berada dalam pembinaan
   DInas Pendidikan Kota/Kabupaten, sementara kedudukan madrasah adalah setara


                                                                                  Bagian 3   211
      dengan SKPD yang berada dalam pembinaan Kanwil Kemenag di daerah. Sebagai bagian
      dari perangkat daerah, maka sudah seharusnya sekolah mengikuti aturan yang berlaku di
      pemerintahan daerah termasuk dalam hal pengelolaan asset/barang. Sedangkan madrasah
      yang merupakan bagian dari Kementerian Agama juga memiliki kewajiban yang sama dalam
      pengelolaan asset/barang yang dikuasakan kepada madrasah.
      Sejak diluncurkannya Program BOS pada tahun 2005, sebagian besar sekolah di Indonesia
      sangat bergantung dengan dana BOS. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan
      Nasional secara lengkap telah memberikan panduan cara penggunaan dana ini untuk
      menghindari adanya penyalahgunaan penggunaan dana. Sejalan dengan perkembangan
      zaman, sejak tahun 2010 dana BOS dapat digunakan untuk membeli perangkat komputer
      sebagai pendukung kegiatan di sekolah. Dimasa mendatang, tidak tertutup kemungkinan
      dana ini bisa juga digunakan untuk pembelian barang jenis lain terkait dengan kegiatan
      sekolah. Karena itulah bab ini secara khusus bertujuan untuk:
      1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan milik sekolah yang merupakan
         bagian dari barang milik daerah yang ditempatkan di sekolah.
      2. Memberikan pengetahuan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan ketika
         menerima pengiriman barang habis pakai yang dipesan dan bagaimana perlakuannya
         ketika barang tersebut disimpan kemudian disalurkan ataupun diminta untuk digunakan.
      3. Memberikan pengetahuan tentang cara melakukan pencatatan barang tidak habis pakai
         dengan menggunakan kode standar yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan
         yang berlaku, serta apa yang harus dilakukan ketika menempatkan/ menyalurkan barang
         tersebut untuk digunakan di lingkungan sekolah.


 B. DASAR HUKUM
      Peraturan perundangan yang terkait dengan pencatatan barang merupakan acuan penting
      bagi daerah terutama dalam penegasan tentang tugas dan tanggung jawab pencatatan
      barang, pengelompokkan jenis barang maupun sistem pengkodeannya. Peraturan
      Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta
      perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 secara rinci menjelaskan
      tentang segala hal yang terkait dengan pencatatan barang milik daerah.
      Pasal 1 (20) peraturan tersebut menjelaskan tentang definisi dari penatausahaan barang,
      yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik
      Negara/daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara inventarisasi sendiri mencakup
      kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang
      milik Negara/daerah. Rangkaian kegiatan tersebut untuk tingkat sekolah menjadi tanggung
      jawab Kepala Sekolah yang merupakan Kuasa Pengguna Barang. Pada prakteknya, kepala
      sekolah dapat mendelegasikan tugas ini.
      Untuk melengkapi peraturan pemerintah tersebut, pelaksanaannya diatur dalam
      Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
      Daerah. Pada Pasal 6 Ayat 5 peraturan yang menjabarkan secara detail pelaksanaan dari
      pengelolaan barang daerah, dinyatakan secara jelas bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis
      Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
      1. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya
         kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
      2. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam


212   Bagian 3
     penguasaannya;
   3. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan
      penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
   4. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
   5. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang
      ada dalam penguasaannya; dan
   6. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan
      Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya
      kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
   Peraturan di tingkat menteri ini juga dilengkapi dengan lampiran mengenai sistem
   pengkodean barang di tingkat daerah. Sedangkan untuk madrasah, kodefikasi barang
   mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan
   Kodefikasi Barang Milik Negara.


C. TUJUAN PENCATATAN BARANG
   Seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pencatatan barang sebagai
   bagian dari menajemen asset adalah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan secara
   keseluruhan maka selain dari menjalankan peraturan dan perundangan yang berlaku,
   pencatatan barang di tingkat sekolah/madrasah juga dimaksudkan untuk:
   1. Sebagai proses inventarisasi kekayaan daerah dimana barang milik sekolah merupakan
      bagian dari kekayaan daerah.
   2. Dalam rangka menjaga kondisi barang milik sekolah guna memastikan pelayanan
      pendidikan dapat berjalan secara normal. Dengan pencatatan barang secara teratur maka
      dapat diketahui dengan cepat dan pasti kondisi barang yang ada di sekolah.
   3. Sebagai bentuk pengamanan barang daerah yang dikuasakan penggunaannya kepada
      sekolah. Hal ini guna menghindari adanya pemindahtanganan atau penggunaan barang
      milik sekolah untuk kegiatan yang tidak terkait dengan proses belajar mengajar ataupun
      tanpa sepengetahuan kuasa pengguna barang (kepala sekolah).
   4. Sebagai dasar penyusunan Neraca daerah karena barang milik sekolah adalah bagian dari
      barang daerah.
   Ke-empat tujuan di atas sekaligus mendukung pengelolaan keuangan sekolah secara terpadu
   guna memberikan layanan pendidikan yang optimal.


D. DEFINISI PENCATATAN BARANG
   Pencatatan barang merupakan bagian dari penatausahaan barang yang dalam hal ini dilakukan
   di tingkat sekolah/madrasah. Untuk tingkat sekolah, pencatatan barang dilakukan sejak
   barang tersebut diterima, disimpan dan kemudian disalurkan atau digunakan sampai pada
   tahap pemeliharaan. Pengadaan barang sejatinya merupakan satu kesatuan dari pencatatan
   barang namun proses ini tidak akan dibahas dalam sesi ini karena untuk pengadaan barang
   sekolah/barang mengacu pada panduan BOS terkait pengadaan barang.
   Barang yang perlu dicatat di tingkat sekolah/madrasah dibedakan menjadi:
   1. Barang habis pakai

                                                                                 Bagian 3   213
          Merupakan barang-barang yang digunakan dalam pelaksanaan belajar mengajar di
          sekolah/madrasah dengan masa pakai kurang dari satu tahun. Contoh: kapur tulis, ATK,
          dll. Tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pencatatan barang habis pakai,
          bahkan untuk saat ini di tingkat sekolah/madrasah tidak diwajibkan untuk melakukan
          pencatatan barang-barang yang tergolong habis pakai. Namun demikian, pencatatan ini
          ideal dilakukan jika sekolah/madarasah berkeinginan melakukan pengelolaan keuangan
          sesuai standar umum yang berlaku serta untuk tujuan akuntabilitas penggunaan dana
          pencatatan. Dengan demikian dapat diketahui tingkat pemakaian rata-rata barang
          habis pakai yang umum dipakai sehari-hari di sekolah untuk tujuan ketersediaan barang
          tersebut.
      2. Barang tidak habis pakai
          Yaitu barang-barang yang memiliki masa pakai lebih dari satu tahun dan dapat digunakan
          berulangkali. Istilah yang umum digunakan dalam bidang keuangan adalah asset tetap.
          Yang tergolong dalam barang tidak habis pakai misalnya meja, kursi, komputer, mesin
          tik, dll. Barang-barang jenis ini dicatat sebagai barang milik daerah yang dikuasakan
          penggunaannya kepada sekolah, dan merupakan bagian dari aset daerah yang tercatat
          dalam neraca keuangan daerah. Sesuai peraturan, pengguna barang wajib membuat
          laporan kepada pengelola barang minimal setiap semester dan tahunan. Umumnya
          bangunan dan tanah dimana gedung sekolah berdiri tidak masuk dalam pencatatan
          barang di tingkat sekolah karena sudah dicatat sebagai asset di tingkat dinas, kecuali ada
          peraturan lain di tingkat daerah yang mewajibkan pencatatan tersebut. Sedangkan untuk
          bangunan tambahan yang berasal sumbangan ataupun lainnya harus tetap dicatat oleh
          sekolah.


  E. SUMBER BARANG SEKOLAH/MADRASAH
      Barang milik sekolah/madrasah dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu:
      1. Pembelian yang dilakukan oleh sekolah.
          Pembelian ini umumnya sudah direncanakan sebelumnya dalam rencana anggaran
          sekolah. Untuk barang yang tidak habis pakai, barang yang dibeli perlu dilaporkan kepada
          dinas pendidikan untuk kemudian dicatat sebagai bagian dari barang daerah.
      2. Sumbangan, yang berasal dari:
          a. Pemerintah
          b. Provinsi
          c. Kabupaten/Kota
          d. Perusahaan
          e. Hibah donor
          f.     Masyarakat
          g. Lainnya


  F. PENGELOLA BARANG SEKOLAH/MADRASAH
      Seperti yang telah dijelaskan di atas, Kepala Sekolah sebagai kuasa pengguna barang milik
      daerah di tingkat sekolah merupakan penanggung jawab barang milik sekolah. Dalam

214   Bagian 3
   prateknya, kepala sekolah dapat mendelegasikan tugas ini kepada kepala tata usaha atau
   yang ditunjuk. Tanggung jawab yang harus dilakukan dalam rangka pengelolaan barang milik
   sekolah/madarasah ini adalah:.
   1. Pencatatan administrasi barang inventaris dengan pemberian kode.
     Pencatatan adalah mendokumentasikan barang yang ada di lingkungan sekolah termasuk
     memberikan kode-kode barang yang sesuai dengan peraturan perundangan.
   2. Inventarisasi dengan cara menerbitkan dan memasang daftar inventaris ruangan.
     Inventarisasi adalah memastikan bahwa barang yang dicatat memang benar ada dan
     memastikan lokasi/keberadaan barang yang dicatat tersebut.
   3. Membuat laporan mutasi barang.
     Melaporkan setiap perubahan jumlah, status, dan kondisi yang ada dalam penguasaan
     sekolah kepada Dinas Pendidikan sebagai kuasa pengguna barang untuk kemudian
     dilaporkan kepada kepala daerah secara periodik.
   4. Membuat laporan pengadaan barang inventaris secara berkala (per triwulan),
   5. Mengawasi segala jenis perbaikan/pemeliharaan barang inventaris.


G. ALUR PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN/PENEMPATAN BARANG
   SEKOLAH
   Pengelolaan barang yang baik mencakup tiga tahapan yang utama, yaitu:
   1. Penerimaan Barang - baik penerimaan barang dari pembelian maupun penerimaan barang
      dari sumbangan atau hibah. Barang yang diterima ini dicatat dalam kartu penerimaan
      barang sebagai bukti penerimaan.
     Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap penerimaan barang adalah:
     a. Dilakukan oleh kepala tata usaha atau penanggung jawab barang yang ditunjuk.
     b. Dasar penerimaan barang ialah surat perintah kerja/surat perjanjian kontrak/kontrak
        pengadaan barang yang ditandatangani oleh kepala sekolah.
     c. Barang yang diterima harus disertai dokumen yang menyatakan macam/jenis, jumlah,
        harga, dan spesifikasi barang.
     d. Barang diterima jika sesuai dengan isi dokumen pada poin c di atas.
     e. Jika ada kekurangan maka barang ditolak atau dibuat tanda terima sementara yang
        memuat sebab-sebab penerimaan sementara barang. Ini tidak berlaku bagi barang
        sumbangan atau hibah.
     f.   Pernyataan penerimaan barang sah apabila berita acara penerimaan barang telah
          ditandatangani oleh kepala tata usaha.
     g. Contoh kartu penerimaan barang dapat dilihat dalam bagian lampiran.
   2. Pencatatan Barang – tahap dimana barang yang diterima dicatatkan ke dalam kartu-
      kartu barang sesuai jenis barang. Format kartu-kartu barang sesuai dengan peraturan
      perundangan yang berlaku dapat dilihat dalam bagian lampiran.
   3. Peyimpanan/Penempatan/Penggunaan Barang – pada tahap ini barang ditempatkan/
      disalurkan ke lokasi/ruangan yang membutuhkan ataupun kepada orang yang mengajukan


                                                                                Bagian 3   215
         permohonan pembelian untuk kemudian dapat digunakan dengan baik.
      Untuk barang habis pakai, maka penyimpanan dan penggunaan barang sebaiknya
      memperhatikan hal-hal berikut:
         1. Menggunakan sistem kartu barang guna pemantauan persediaan dan penggunaan
            barang
         2. Setiap satu jenis barang dibuatkan satu kartu barang
         3. Kartu barang disimpan dalam kotak atau file khusus, dan diurutkan secara alfabetis
            sesuai dengan nama barang.
         4. Setiap ada perubahan jumlah logistik, baik karena adanya pemasukan barang maupun
            pengeluaran barang harus secepatnya dicatat
         5. Setiap kartu barang harus dapat menunjukkan persediaan barang pada saat itu.
         6. Bukti-bukti pemasukan barang disimpan dalam satu tempat atau map khusus yang
            berisi bukti-bukti penerimaan logistik secara berurutan sesuai tanggal penerimaan.
         Untuk barang tidak habis pakai, penyimpanan berkaitan erat dengan:
         1. Menyimpan, mengatur, dan merawat – perawatan merupakan perbedaan utama
            dengan barang habis pakai dalam hal masa manfaat yang melebihi 1 tahun sehingga
            berdampak pada biaya perawatan yang perlu diaanggarakan agar barang dapat
            digunakan secara optimal.
         2. Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang, dan
            keadaan persediaan barang ke dalam buku barang menurut jenisnya (format masing-
            masing kartu dapat dilihat dalam lampiran):
                 a. kartu inventaris tanah
                 b. kartu inventaris mesin dan peralatan – digunakan untuk mencatat
                   • Alat-alat angkutan: Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak
                     Bermotor, dan lain-lain.
                   • Alat-alat bengkel dan alat ukur: Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak
                     Bermotor, dan lain-lain
                   • Alat-alat kantor dan rumah tangga: Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-
                     lain.
                   • Alat-alat laboratorium: Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah
                     dan lain-lain.
                 c. Kartu inventaris gedung dan bangunan
                 d. Kartu Inventaris aset tetap lainnya – digunakan juga untuk mencatat:
                   • Buku dan perpustakaan
                   • Buku seperti Buku Umum Filsafat, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika
                     dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis, Arsitektur, Kesenian,
                     Olahraga Geografi, Biografi, sejarah dan lain-lain
                   • Barang bercorak kesenian/kebudayaan
                   • Barang Bercorak Kesenian, Kebudayan seperti: Pahatan, Lukisan, Alat-alat
                     Kesenian, Alat Olahraga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain


216   Bagian 3
            • Hewan/ternak dan tumbuhan
            • Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Ikan, dan
              lain-lain sejenisnya.
            • Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon
              Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.
     3. Membuat laporan berkala.
        Berbeda dengan barang habis pakai yang setelah diminta untuk digunakan tidak perlu
        dipantau keberadaannya, untuk barang tidak habis pakai pemakain atau penempatan
        barang harus dicatat dengan baik dan jelas. Ini berkaitan erat dengan masalah
        pengamanan dan pemeliharaan yang dinyatakan dalam PP 6/2006 Pasal 8 Ayat 2 butir
        e bahwa: “Pengguna barang wajib mengamankan dan memelihara barang milik daerah
        yang berada dalam penguasaanya”.
        Untuk memudahkan proses tersebut, maka digunakanlah kartu inventaris ruang yang
        ditempatkan di setiap ruangan dan berisikan barang apa saja yang ada di ruangan
        tersebut dan bagaimana kondisinya. Kartu inventaris ruang mutlak harus diperbaharui
        untuk dapat mengetahui penambahan, pengurangan maupun pergerakan barang-
        barang yang berada di lingkungan sekolah. Berkaitan erat dengan masalah
        pemeliharaan dan keamanan, maka kartu ini diperbaharui minimal enam bulan sekali
        dan disaat bersamaan penanggung jawab melakukan pemeriksaan atas kondisi barang
        dan memastikan keberadaannya.
        Format kartu inventaris ruang dapat dilihat dalam bagian lampiran.
H. PENULISAN KODE BARANG
   Kode yang digunakan mengacu pada Lampiran Permendagri 17/2007 untuk sekolah
   negeri, sedangkan untuk madrasah negeri mengacu pada Permenkeu 29/PMK.06/2010.
   Pada dasarnya keduanya sama-sama terdiri dari 14 digit, dengan kode golongan, bidang,
   kelompok, sub-kelompok dan sub sub-kelompok yang dapat dilihat dalam peraturan terkait.
   Contoh penulisan arti dari kode yang digunakan adalah sebagai berikut:
                                      02.06.03.02.01.003
   Kode barang mengandung arti:
   02: Kode golongan barang - Peralatan dan Mesin
   06: Kode bidang - Alat Kantor
   03: Kode kelompok - Komputer
   01: Kode sub-kelompok - Personal Komputer
   01: Kode sub sub-kelompok - PC unit
   0003: Kode Register
   Kode register merupakan kode unik yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan
   perundangan, melainkan kode unik yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah:
   1. Nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan terhadap barang yang sejenis,
      tahun pengadaan sama, besaran harganya sama seperti meja dan kursi jumlahnya 150,
      maka pencatatannya dapat dilakukan dalam suatu format pencatatan dalam lajur register,
      ditulis: 0001 s/d 0150.



                                                                                 Bagian 3   217
      2. Nomer register juga bisa diambil dari nomor rangka/nomor produksi yang melekat pada
         barang yang dibeli. Misalnya: untuk komputer, bisa dilihat nomor unik yang tercantum di
         unit komputer tersebut dan dijadikan nomor register (cukup diambil 3-4 angka terakhir)
      3. Nomor register ini dicetak dan ditempel pada barang tidak habis pakai yang relevan


      LAMPIRAN 1 – Contoh Kartu Barang Habis Pakai
      Nama Sekolah     :
      Alamat           :
      Nama Barang      :




218   Bagian 3
           LAMPIRAN 2 – Kartu Inventaris Tanah

                                                                                               Status Tanah
                   Jenis Barang/                 Luas
            No     Nama Barang     Nomor Kode           Tahun Pengadaan/                             Sertifikat   Penggunaan   Asal Usul Harga             Ket.
                                     Barang      (m2)                    Alamat          Hak
                                                           Penerimaan                            Tanggal Nomor




                                                            Mengetahui                                                                  Kepala Tatausaha
                                                           Kepala Sekolah




                                                        (............................)                                                 (............................)




Bagian 3
219
220
           LAMPIRAN 3 – Kartu Mesin/Peralatan




Bagian 3
           LAMPIRAN 4 – Kartu Inventaris Gedung




Bagian 3
221
222
           LAMPIRAN 5 – Kartu Inventaris Aset Tetap Lainnya




Bagian 3
           LAMPIRAN 6 – Kartu Inventaris Ruang




Bagian 3
223
224   Bagian 3
                                                                                   Bagian 3

       Bab VI
                     Pelaporan




A. LATAR BELAKANG
   Laporan adalah salah bentuk dari pertanggungjawaban keuangan yang utama. Pelaporan
   disini diartikan laporan yang wajib diserahkan oleh sekolah kepada Tim Manajemen BOS
   Kabupaten dan pengumuman yang harus dipajang di papan pengumuman sekolah sebagai
   bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan merupakan pertanggungjawaban
   atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai sumber dana tertentu (umpama saja dana BOS).
   Untuk itu laporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
   1. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya.
   2. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun
      dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan


                                                                               Bagian 3   225
          tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk
          ditemukan setiap saat.
      3. Bentuknya berupa: Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan dana dari
         penanggungjawab/pengelola dana di tingkat sekolah harus disampaikan kepada Dinas
         Pendidikan (umpama saja kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota - laporan
         internal); laporan yang bersifat multi sumber dan juga kepada masyarakat (laporan
         eksternal); untuk sumber dana tertentu (umpama saja dana BOS) disesuaikan dengan
         persyaratan sumber dana yang bersangkutan
      4. Waktu Pelaporan: laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan setiap
         triwulan, semester dan tahunan.
      Bab ini akan membahas tentang laporan yang wajib disusun dan dilaporkan ke berbagai
      pihak sesuai aturan/syarat yang berlaku berkaitan dengan dana yang diterima sekolah dari
      berbagai sumber. Dalam hal ini, seperti juga bab-bab terdahulu, format laporan BOS akan
      digunakan sebagai acuan. Keakuratan dan ketepatan waktu laporan merupakan hal yang
      mutlak dalam penyusunan laporan.
      Terdapat dua laporan utama yang harus disusun sekolah terkait dengan penggunaan dana
      BOS, yaitu: Laporan Realisasi Penggunaan Dana per Program (ditujukan kepada Tim Sumber
      Dana/BOS Kota/Kabupaten) dan Pengumuman Realisasi Penggunaan Dana (ditujukan
      kepada masyarakat). Masing-masing akan dibahas secara terpisah di bawah ini.


  B. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
      Berbeda dengan format-format pembukuan yang semuanya disusun untuk setiap sumber
      dana, maka laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana adalah format multi sumber
      yang berarti bahwa laporan ini merupakan laporan semua sumber dana yang diterima
      sekolah secara terintegrasi. Penerimaan dirinci per sumber dana, sedangkan pengeluaran
      akan dirinci per program sekolah yang selanjutnya dirinci per jenis belanja, dan masing-
      masing akan ditunjukkan dari sumber dana mana pengeluaran-pengeluaran tersebut
      dibiayai.
      Format Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana (BOS K-2) adalah format laporan
      keuangan terintegrasi dan singkat/padat (condensed) dan merupakan satu-satunya laporan
      yang disampaikan kepada Tim Manajemen Sumber Dana (umpama saja BOS) Kabupaten/
      Kota. Format ini adalah format multi sumber, sehingga harus memuat laporan penerimaan
      dan penggunaan uang dari semua sumber dana yang diterima oleh sekolah. Kemendiknas
      menginginkan agar sekolah tidak terlalu dibebani dengan bermacam-macam laporan yang
      belum tentu sempat dibaca oleh para instansi peminta laporan. Mereka dipersilahkan untuk
      membaca dan mempelajari laporan terpadu BOS K-2 tersebut, dan apabila membutuhkan
      informasi yang lebih rinci maka semua data tersedia di sekolah bagi mereka. Format laporan
      BOS K-2 adalah sebagai berikut:




226   Bagian 3
Bagian 3   227
      Sumber informasi untuk penyusunan format ini adalah Buku Kas Umum/BOS K-3 (yang tidak
      multi sumber) dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama.
      Cara mengisi Format adalah:
      • Kolom 2; diisi dengan nomor kode sesuai dengan kode Program Nasional, nomor Kode
        Program Sekolah, dan nomor kode Jenis Belanja
      • Kolom 3; diisi dengan urutan sebagai berikut: (1) Program Sekolah, dirinci per (2) Jenis
        Belanja tersebut dalam uraian Buku Kas Umum (BOS K-3) dari semua sumber dana.
      • Kolom 4; diisi dengan jumlah pengeluaran dari program sekolah dan non-program sekolah
        dari kolom 4 sampai dengan 9.
      • Kolom 5;
         -       Diisi dengan jumlah pengeluaran dari non-program sekolah yang berupa jenis belanja
                 seperti disebutkan dalam BOS K-3 yang dibiayai sumber dana rutin.
         -       Diisi dengan jumlah pengeluaran dari program sekolah dan non-program sekolah dan
                 jenis belanjanya seperti disebutkan dalam BOS K-3 yang dibiayai sumber dana BOS
                 Pusat.
         -       Diisi dengan jumlah pengeluaran dari program sekolah dan non-program sekolah dan
                 jenis belanjanya seperti disebutkan dalam BOS K-3 yang dibiayai sumber dana BOS
                 Provinsi.
         -       Diisi dengan jumlah pengeluaran dari program sekolah dan non-program sekolah dan
                 jenis belanjanya seperti disebutkan dalam BOS K-3 yang dibiayai sumber dana BOS
                 Kabupaten/Kota
         -       Diisi dengan jumlah pengeluaran dari program sekolah dan non-program sekolah
                 dan jenis belanjanya seperti disebutkan dalam BOS K-3 yang dibiayai sumber dana
                 Bantuan Lain
         -       Diisi dengan jumlah pengeluaran dari program sekolah dan non-program sekolah
                 dan jenis belanjanya seperti disebutkan dalam BOS K-3 yang dibiayai sumber dana
                 Pendapatan Asli Sekolah


      Cara yang harus dilakukan untuk mengambil data transaksi yang sudah dibukuan dalam
      Buku Kas Umum (BOS K-3) adalah:
      • Buatlah ringkasan setap Buku Kas Umum dari setiap sumber dana per program dan setiap
        program dirinci per jenis belanja, dengan format sebagai berikut:
         a. Sumber dana: sebutkan jenis/nama sumber dana yang bersangkutan
         b. Penerimaan
                 1) Nomor kode sesuai dengan yang ada di BOS K-3
                 2) Jumlah
         c. Pengeluaran:
                 1) nomor kode sesuai dengan yang ada di BOS K-3
                 2) uraian:
                   a) program X, yang dirinci per jenis belanja



228   Bagian 3
              b) program Y, yang dirinci per jenis belanja
              c) dsb.
           3) isikan ringkasan tersebut ke dalam format laporan BOS K-2
      d. Nomor sesuai dengan sumber dana yang ditunjukkan pada kolom 5


C. LAPORAN PENGGUNAAN DANA (FORMAT BOS-03)
    Laporan ini merupakan laporan yang harus diumumkan kepada masyarakat melalui papan
    pengumuman sekolah dengan cara sebagai berikut:
    • Buatlah ringkasan setiap Buku Kas Umum dari setiap sumber dana per program dan
      setiap program dirinci per jenis belanja, dengan mencatumkan jenis/nama sumber dana
      yang bersangkutan (dibuat untuk setiap sumber dana). Masing-masing sumber dana
      penggunaannya akan dilaporkan dalam dua (2 kelompok) pengeluaran, yaitu:
      1. Pengeluaran Umum:
           a. Nomor kode sesuai dengan yang ada di BOS K-3
           b. Uraian:
              - Jenis Belanja A, yang dirinci per program sekolah
              - Jenis Belanja B, yang dirinci per program sekolah
              - dsb.
      2. Pembelian barang dan jasa: Merupakan laporan rinci barang dan jasa yang telah
         dibeli/dibayar dan datanya diambil dari Buku Kas Umum dari sumber dana yang
         bersangkutan
      Format yang digunakan untuk Laporan Penggunaan Dana adalah:
                              Laporan	
  Penggunaan	
  Dana	
  (BOS-­‐11B)
Laporan Penggunaan Dana (BOS-03)
      A.	
  Pengeluaran	
  
      No          Jenis	
  Pengeluaran                   Tanggal/Bulan              Jumlah (Rp)
       1                                                       2                         3




      B.	
  Pembelian	
  Barang/Jasa
                                         Tanggal/	
          Nama Toko/
      No         Barang/Jasa                                                         Jumlah (Rp)
                                          Bulan             Penyedia	
  Jasa
       1                                                           2                      3




      Ketua Komite Sekolah,                             Kepala Sekolah,        Bendahara,

                                                                                              Bagian 3   229
      Laporan ini merupakan laporan yang harus disusun untuk setiap sumber dana dalam periode
      tertentu. Data yang digunakan untuk menyusun laporan ini adalah data yang berasal dari
      Buku Kas Umum. Laporan umumnya mencakup periode tiga bulanan dan dicantumkan pada
      judul atas laporan. Laporan ini ditempelkan di papan pengumuman sekolah agar mudah
      dibaca oleh masyrakat.
 LATIHAN
      Dengan menggunakan hasil pembukuan transaksi pada Bab 4, susunlah Laporan Realisasi
      Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran dan Laporan Penggunaan Dana berdasarkan sumber.




230   Bagian 3
                                                                                    Bagian 3

     Bab VII
                    Pengawasan, Audit Dan
                    Pengendalian



A. LATAR BELAKANG
   Tahap yang tidak kalah pentingnya dalam siklus manajemen keuangan adalah pengendalian,
   pengawasan dan audit. Sesi ini secara khusus akan menjelaskan perbedaan dari pengawasan,
   audit dan pengendalian untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang dilakukan
   pada masing-masing tahap, siapa yang melakukan dan apa saja yang harus dipersiapkan
   sekolah dalam masing-masing bagian. Bab ini tidak akan secara dalam membahas masing-
   masing sub-topik diatas, melainkan sebagai pengetahuan dan pengenalan dari masing-
   masing sub-topik sehingga dapat lebih baik mempersiapkan diri dalam menjalani pengawasa,
   audit maupun pengendalian.
   Dalam berbagai literatur, pengawasan secara umum diartikan sebagai usaha yang dilakukan
   dengan mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya


                                                                                Bagian 3   231
      apabila terjadi penyimpangan atau melakukan penyesuaian jika diperlukan. Terdapat
      hubungan yang erat antara rencana dengan pengawasan.
      Sedangkan Audit secara umum berarti proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang
      kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan
      bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam
      tata pemerintahan di Indonesia sendiri, audit diartikan sebagai pemeriksaan.
      Pengendalian dalam sector publik diartikan sebagai sebuah proses untuk memberikan
      jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan
      organisasi dapat dicapai. Karena itulah system pengendalian dalam suatuorganisasi sering
      disebut juga sebagai pengendalian manajemen.


 B. PENGAWASAN DI TINGKAT SEKOLAH
      Mardiasmo dalam buku Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah menyatakan bahwa
      pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar
      eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Untuk
      tingkat sekolah ini berarti dilakukan oleh pihak-pihak diluar dinas pendidikan dan sekolah
      itu sendiri (masyarakat, LSM, dll). Cakupan pengawasan di tingkat sekolah meliputi kegiatan
      reviu, evaluasi, pemantauan (monitoring) dan bentuk kegiatan pengawasan lainnya. Yang
      merupakan fokus dari pengawasan adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi sekolah
      sehingga didapat keyakinan yang memadai bahwa kegiatan di sekolah telah dilaksanakan
      sesuai dengan norma yang berlaku dan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan
      efisien.
      Pengawasan dilakukan oleh pihak yang berada di luar organisasi, dalam ini di luar sekolah,
      dengan bentuk yang beragam, antara lain:
      1. DPRD melakukan pengawasan ke sekolah dalam bentuk monitoring, dengar pendapat
         dan kunjungan kerja.
      2. Tim manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dalam bentuk
         melakukan reviu, monitoring dan evaluasi
      3. Sekretaris provinsi/kabupaten/kota, dewan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat
         melakukan pengawasan dengan melakukan monitoring terhadap sekolah.
      Dalam buku Panduan BOS 2011, kegiatan pengawasan disebut dengan monitoring yang
      dibedakan menjadi:
      1. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat
         Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Monitoring internal ini bersifat
         supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika
         ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS.
      2. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan
         melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk
         perbaikan program. Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga
         independen lainnya yang kompeten.
      Komponen utama yang dimonitor antara lain: alokasi dana sekolah penerima bantuan,
      penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan , administrasi
      keuangan , dan pelaporan.



232   Bagian 3
   Secara teknis, perbedaan mendasar dari pengawasan dan monitoring terletak adalah pada
   fokusnya. Pengawasan memfokuskan pada orang-orang yang mengelola program atau
   melaksanakan kegiatan, sementara pada monitoring fokusnya adalah pada komponen-
   komponen program/kegiatan.


C. AUDIT
   Audit dalam tata keuangan Negara di Indonesia identik dengan pemeriksaan dan
   sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
   Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pasal 1 nomor 1 pemeriksaan sendiri di definisikan
   sebagai “proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,
   obyektifn dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
   kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung
   jawab keuangan negara”. Undang-undang ini membedakan pemeriksaan keuangan menjadi:
   1. Pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Hasil dari
      pemeriksaan ini adalah berupa opini.
   2. Pemeriksaan kinerja,adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang
      terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aktivitas. Hasil
      pemeriksaan kinerja adalah berupa temuan, kesimpulan dan rekomendasi.
   3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk butir 1
      dan 2 di atas. Hasil pemeriksaan berupa kesimpulan.
   Sedangkan berdasarkan fungsinya, audit dibedakan menjadi:
   1. Audit eksternal yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pernyataan
      pendapat professional mengenai tingkat kelayakan dan keandalan informasi dan laporan
      pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat. Hasil dari audit eksternal
      berbentuk opini atau pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Audit eksternal untuk
      lembaga pemerintah di Indonesia dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
   2. Audit internal adalah audit dengan tujuan membantu pihak manajemen dalam
      mengidentifikasi kelemahan, inefisiensi dan kegagalan dari berbagai program yang
      dilaksanakan. Hasil dari audit internal adalah berupa rekomendasi, simpulan dan temuan.
      Audit internal dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah), Inspektorat
      Jenderal di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kota/Kabupaten.
   Dalam pemeriksaan, penting bagi sekolah untuk menyiapkan bukti-bukti yang terkait
   dengan pemeriksaan yang dilakukan. Misalnya untuk pemeriksaan keuangan, maka bukti-
   bukti keuangan dan kepatuhan terhadap aturan maupun standar yang telah ditetapkan akan
   menjadi tolok ukur pemeriksaan dan pada akhirnya menjadi dasar pemberian opini.


D. PENGENDALIAN DI TINGKAT SEKOLAH
   Pengendalian manajemen menurut Mardiasmo (2004:45) yang dimaksud pengendalian
   adalah usaha untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif
   dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. General Accounting Office (GAO) dalam
   “Comprehensive Audit Manual” (seperti dikutip Sawyer, 1988:100) pengendalian manajemen
   adalah beberapa cara atau alat yang digunakan oleh manajemen dalam melaksanakan
   fungsi pengendalian dalam mencapai tujuan entitas. Pengendalian manajemen meliputi
   beberapa aktivitas, yaitu: (1) perencanaan, (2) koordinasi antar berbagai bagian dalam

                                                                                     Bagian 3   233
      organisasi, (3) komunikasi informasi, (4) pengambilan keputusan, (5) memotivasi orang-
      orang dalam organisasi agar berprilaku sesuai dengan tujuan organisasi, (6) pengendalian,
      dan (7) penilaian kinerja. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pengendalian berpusat dari,
      dalam dan bagi suatu organisasi.
      Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
      Pemerintah mendefinisikannya sebagai: proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
      yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
      keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
      efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
      peraturan perundang-undangan. Tindakan atau kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk dari
      pengendalian internal dapat berupa:
      1. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
      2. pembinaan sumber daya manusia;
      3. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
      4. pengendalian fisik atas aset;
      5. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
      6. pemisahan fungsi;
      7. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
      8. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
      9. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
      10. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
      11. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian
          penting.
      Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian di atas, baik atasan maupun staf memiliki
      tugas dan kewajiban masing-masing agar system pengendalian dapat berjalan dengan baik.
      Bentuk pengendalian dan pelaku pengendalian yang umumnya dilakukan di tingkat sekolah
      adalah sebagai berikut:
      1. Pembinaan: dilakukan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten dan
         kecamatan oleh Kemendiknas, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/
         Kota dan Koordinator tingkat kecamatan.
      2. Dokumentasi yang baik dan pencatatan akurat serta tepat waktu dilakukan di tingkat
         sekolah/madrasah.
      Pengawasan, audit maupun pengendalian adalah merupakan bagian dari siklus manajemen
      keuangan yang akan terus berulang. Karenanya sekolah perlu membiasakan diri untuk
      menganggap kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bagian dari kegiatan rutin dengan
      mempersiapkan diri dengan cara:
      1. Memastikan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah dilakukan secara ekonomis,
         efisien, efektif dan bertanggungjawan sesuai peraturan yang berlaku.
      2. Memastikan dilakukanya pengendalian internal yang efektif guna menjamin pencapaian
         tujuan, keamanan barang yang berada dalam pengelolaan sekolah, kepatuhan terhadap
         peraturan perundangan, perolehan dan pemeliharaan data/informasi yang handal dan



234   Bagian 3
  pengungkapan yang wajar.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan secara tepat waktu.
4. Memelihara catatan, dokumentasi dan bukti-bukti pendukung yang cukup, kompeten,
   dan relevan perlu terus dilakukan oleh manajemen sekolah.




                                                                        Bagian 3   235
236   Bagian 3
Referensi




     Bagian 3   237
238   Bagian 3
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 dan perubahannya Keputusan
     Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.03/2007, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor
     184/PMK.03/2007, Nomor 08/PMK.03/2008, dan Nomor 210/PMK.03/2008 Tentang
     Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata
     Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
     Barang Milik Daerah beserta Lampiran 41 mengenai Tabel Kode Barang.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
     Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan
     Orang Pribadi.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi
     Barang Milik Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
     Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
     dan perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
     Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
     (SPIP).
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan
    Pendidikan Dasar dan Menengah.
Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Mimimal Pendidikan Dasar.
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
    Guru.
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
    Pendidikan Dasar dan Menengah.
Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
    Menengah.
Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
    Pendidikan Dasar dan Menengah.
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Pemendiknas Nomor 22 Tahun 2006


                                                                                Bagian 3   239
       Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
     Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
     (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
 Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
 Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.
 Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
     Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.
 Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
     Menengah.
 Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
     Keuangan Negara.
 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua PPN barang dan Jasa dan
     PPNBm.
 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun
     1983 Tentang Pajak Penghasilan.
 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga PPN Barang dan Jasa dan
     PPNBm.
 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa
     dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBm).




240   Bagian 3
Pendidikan Karakter
Bangsa
242   Pendidikan Karakter Bangsa
Materi Pendidikan Karakter Bangsa
Pendidikan Karakter di Pendidikan Dasar

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
2011

Latar Belakang (Dasar Hukum)
UU nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas nomor 22/2006 tentang
Standar Isi, Permendiknas nomor 23/2006 tentang SKL, Inpres nomor 1/2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 menyatakan/menghendaki/
memerintahkan pengembangan karakter peserta didik melalui pendidikan di sekolah.


UUSPN
UUSPN Pasal 3 menyebutkan:
 • Pendidikan Nasional mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta
   peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
 • Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
   manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
   sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
   bertanggung jawab.


SKL SD - SKL SMP
Lulusan SD memiliki kompetensi-kompetensi berikut:
 • Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak;
 • Mengenal kekurangan dan kelebihan diri-sendiri;
 • Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya;
 • Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di
   lingkungan sekitarnya;
 • Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif;
 • Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, dengan bimbingan guru/
   pendidik;
 • Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan meyadari potensinya;
 • Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 • Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar;
 • Menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan;
 • Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia;


                                                                     Pendidikan Karakter Bangsa   243
      • Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal;
      • Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang;
      • Berkomunikasi secara jelas dan santun;
      • Bekerja sama dalam kelompok, tolong menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan
        keluarga dan teman sebaya;
      • Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis
      • Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis dan berhitung .


 Lulusan SMP memiliki kompetensi-kompetensi berikut:
      • Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja;
      • Memahami kekurangan dan kelebihan diri-sendiri;
      • Menunjukkan sikap percaya diri;
      • Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas;
      • Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam
        lingkup nasional;
      • Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara
        logis, kritis, dan kreatif;
      • Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif;
      • Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya;
      •    Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan
          sehari-hari;
      • Mendeskripsikan gejala alam dan sosial;
      • Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab;
      • Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
        bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      • Menghargai karya seni dan budaya nasional;
      • Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya;
      • Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan
        baik;
      • Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun;
      • Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat; Menghargai
        adanya perbedaan pendapat;
      • Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana;
      • Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa
        Indonesia dan bahasa Inggris sederhana;
      • Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah;
      • Memiliki jiwa kewirausahaan



244       Pendidikan Karakter Bangsa
SK/KD SELURUH MAPEL SD & SMP
SK/KD memuat nilai-nilai:
 • religiusitas
 • kejujuran
 • toleransi
 • disiplin
 • kerja keras
 • kreativitas
 • kemandirian
 • demokratis
 • rasa ingin tahu
 • semangat kebangsaan
 • cinta tanah air
 • menghargai prestasi
 • bersahabat/komunikatif
 • cinta damai
 • senang membaca
 • peduli sosial
 • peduli lingkungan
 • tanggung jawab


INPRES NOMOR 1 TAHUN 2010
Bidang Pendidikan: Penguatan metodologi dan kurikulum
 • Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya
   bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.
 • Terselenggaranya uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai- nilai
   budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.


Pengertian Karakter dan Pendidikan Karakter
 • Karakter adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama,
   kebudayaan, hukum/konstitusi, adat istiadat, dan estetika.
 • Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal,
   peduli dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan
   kamil.




                                                                   Pendidikan Karakter Bangsa   245
 Tujuan Pendidikan Karakter
      • Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah melalui pembentukan
        karakter peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi
        lulusan.


 Sasaran
      • Seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia.
      • Semua warga sekolah, terutama para peserta didik sebagai prioritas utama
      • Pendidik berperan sebagai teladan (ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut
        wuri handayani)


 Contoh: Nilai-nilai yang Perlu Diinternalisasikan di SD & SMP
 Berdasarkan nilai-nilai pada SKL, SK/KD, dan kewirausahaan: 25 butir nilai terbagi dalam 5 kelompok




                                                                 Catatan:


                                                                 Dengan alasan fisibilitas
                                                                 penanaman, setiap mata pelajaran
                                                                 TIDAK harus menanamkan semua
                                                                 nilai karakter. Setiap mapel DAPAT
                                                                 memfokuskan pada penanaman
                                                                 nilai-nilai tertentu yang paling
                                                                 relevan/dekat dengan sifat isi dan
                                                                 kegiatan pembelajaran pada mapel
                                                                 ybs.




 Nilai Karakter dalam Hubungan Manusia dengan Tuhan
      • Religiusitas


 Nilai Karakter dalam Hubunganya dengan diri sendiri
      • kejujuran
      • kecerdasan
      • rasa tanggung jawab
      • kebersihan dan kesehatan
      • kedisiplinan
      • berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif
      • ketangguhan



246      Pendidikan Karakter Bangsa
 • keingintahuan
 • cinta Ilmu
 • rasa percaya-diri
 • kemandirian
 • keberanian mengambil resiko
 • berorientasi pada tindakan
 • jiwa kepemimpinan
 • kerja keras


Nilai Karakter dalam Hubungan Antarmanusia
 • tolong-menolong
 • kesantunan
 • kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain
 • kepatuhan pada aturan-aturan sosial
 • menghargai karya dan prestasi orang lain
 •   demokrasi


Nilai Karakter dalam Hubungan Manusia dengan Lingkungan:
 • kepedulian terhadap lingkungan


Nilai Kebangsaan:
 • nasionalisme
 •   menghargai keberagaman


Nilai-nilai Basis Pengembangan Karakter
 1. religiusitas
 2. kejujuran
 3. kecerdasan
 4. tanggung jawab
 5. kebersihan dan kesehatan
 6. kedisiplinan
 7. tolong-menolong
 8. berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif


Catatan :
Nilai-nilai tersebut merupakan karakter yang pada tahap awal pendidikan karakter ini diprioritaskan
internalisasinya, melalui semua mata pelajaran.




                                                                        Pendidikan Karakter Bangsa   247
 GRAND DESIGN PENDIDIKAN KARAKTER




 Contoh: Skema Pendidikan Karakter di SD & SMP




248   Pendidikan Karakter Bangsa
Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran Semua Mata Pelajaran




Contoh : MODEL SILABUS, RPP, dan BAHAN AJAR
Untuk memfasilitasi sekolah dalam melaksanakan pendidikan karakter, Direktorat PSMP telah
mengembangkan model-model silabus, RPP, dan bahan ajar (lihat lampiran). Selain itu juga telah
dikembangkan Buku Panduan bagi Guru Mata Pelajaran Menggunakan BSE untuk Pendidikan
Karakter.

Pelaksanaan Pembelajaran




                                                                       Pendidikan Karakter Bangsa   249
 Evaluasi: Authentic Assessment




 PENILAIAN KARAKTER
 Untuk memfasilitasi sekolah dalam melaksanakan pendidikan karakter, Direktorat PSMP telah
 mengembangkan rubrik penilaian sebagai berikut
      • MK/A: Membudaya (apabila peserta didik terus- menerus memperlihatkan secara konsisten
        perilaku yang dinyatakan dalam indikator )
      • MB/B:   Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah mulai secara konsisten
        memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator )
      • MT/C : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda
        awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi kemunculannya belum konsisten)
      • BT/D: Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal
        perilaku yang dinyatakan dalam indikator).




250     Pendidikan Karakter Bangsa
Contoh: Pembinaan Karakter melalui Manajemen Sekolah




                                                       Pendidikan Karakter Bangsa   251
 Contoh: Pembinaan Karakter melalui Kegiatan Kesiswaan




252   Pendidikan Karakter Bangsa
Pendidikan Karakter Bangsa   253
254   Pendidikan Karakter Bangsa
Pendidikan Karakter Bangsa   255
256   Pendidikan Karakter Bangsa
Pendidikan Karakter Bangsa   257
258   Pendidikan Karakter Bangsa
Pendidikan Karakter Bangsa   259
260   Pendidikan Karakter Bangsa
Pendidikan Karakter Bangsa   261
262   Pendidikan Karakter Bangsa
Suplemen




    Suplemen
264   Suplemen
Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana
ke dalam Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah
(EDS/M)

Bahan suplemen ini ditujukan untuk membantu sekolah/madrasah dalam menemukenali/
mengidentifikasi ancaman bencana dan mengkaji resiko dampak bencana yang dihadapi sekolah/
madrasah, sebagai bagian dari proses Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M).
Atas dasar penilaian resiko dampak bencana ini, sekolah/madrasah diharapkan dapat menentukan
pilihan tindakan Pengurangan Resiko Bencana menurut jenis dan tingkatan ancaman bencana
yang dihadapi sekolah/madrasah, untuk bisa dimasukkan ke dalam Rencana Pengembangan
Sekolah (RPS) dan Rencana Kerja Sekolah (RKS)

    A.   Tentang Ancaman Bencana di Indonesia
         Jenis-jenis bencana di Indonesia yang dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan
         sekolah/madrasah

Gempa Bumi adalah kejadian alam akibat pergeseran lempeng bumi atau meletusnya gunung
berapi, yang berakibat pada pergerakan permukaan bumi. Gerakan permukaan bumi ini dapat
meruntuhkan bangunan rumah, gedung, sekolah/madrasah, jembatan dan jalan. Gempa bumi
dapat diikuti oleh bahaya tambahan seperti kebakaran, benda-benda jatuh, atau bahkan banjir
akibat bendungan rusak. Gempa bumi dapat mengakibatkan jatuhnya benda-benda yang terletak
di atas, meruntuhkan bangunan sekolah/madrasah, dan menjebak murid dan guru di dalam
reruntuhan bangunan.
Tsunami adalah gelombang besar yang diakibatkan oleh adanya perubahan dasar laut atau
badan air yang terjadi akibat gempa bumi, letusan gunung berapi atau longsoran bawah laut.
Gelombang yang terjadi menjalar dengan kecepatan dan elevasi yang tinggi di lautan dan ketika
mencapai daratan dapat menjadi banjir bandang yang sangat dahsyat berakibat merusak benda-
benda yang dilewatinya. Gelombang tsunami dapat menghancurkan dan menghanyutkan
bangunan rumah, sekolah/madrasah, perkantoran dan bangunan publik lainnya yang terletak di
pinggir pantai atau pada jalur air yang dekat dengan laut.
Banjir adalah kejadian di mana air menggenang dalam waktu tertentu pada daerah yang biasanya
tidak digenangi air. Banjir terjadi saat kapasitas air melebihi daya tampung sungai, danau, rawa
atau penampung air lainnya. Kejadian ini dipengaruhi oleh intensitas curah hujan, lamanya hujan,
kondisi topografi, kondisi tanah, dan kondisi tutupan lahan. Banjir dapat menggenangi bangunan
sekolah/madrasah atau menghanyutkan peralatan di dalamnya.
Tanah Longsor adalah pergerakan batuan atau tanah secara menurun menuju kaki suatu lereng.
Longsor dapat terjadi akibat gempa bumi, banjir dan letusan gunung berapi. Tanah longsor juga
terjadi ketika kekuatan dari batuan atau tanah yang membentuk lereng dilampaui oleh tekanan
massa lereng dan benda-benda di atasnya. Pengurangan kekuatan tanah ini dapat disebabkan
oleh meningkatnya kandungan air, meningkatnya sudut kemiringan lereng, berkurangnya pohon
penyangga kemiringan tanah serta bertambahnya beban di permukaan lereng. Tanah longsor
dapat menimpa, menggeser atau menimbun bangunan sekolah/madrasah.
Kebakaran adalah kejadian di mana api menghanguskan bangunan rumah, sekolah/madrasah
dan bangunan publik lainnya. Kebakaran gedung dan pemukiman pada dasarnya diakibatkan

                                                                                    Suplemen   265
 oleh kelalaian manusia terutama dalam hal pemilihan bahan yang mudah terbakar, pemakaian
 alat-alat pembakaran yang menyalahi aturan, atau pemasangan instalasi listrik yang salah dan
 pemakaian alat-alat elektronik yang mengakibatkan arus pendek dan percikan api. Kebakaran
 dapat juga disebabkan oleh api dari kompor atau alat pemanas lainnya. Kebakaran dapat merusak
 bangunan sekolah/madrasah dan menjebak murid dan guru di dalam kungkungan api.




                                                                       .


266   Suplemen
Untuk masing-masing ancaman di atas:
Jika semua jawaban Y, sekolah/madrasah memiliki risiko yang SANGAT TINGGI
Jika lebih banyak jawaban Y, sekolah/madrasah memiliki resiko yang TINGGI
Jika lebih banyak jawaban T, sekolah/madrasah memiliki resiko yang SEDANG
Jika semua jawaban T, sekolah/madrasah memiliki resiko yang RENDAH
   C.   Tindak lanjut hasil EDS/M tentang resiko bencana yang dihadapi sekolah/
        madrasah
        Menyikapi hasil EDS/M tentang resiko bencana


Secara umum idealnya aspek Keselamatan Sekolah (School Safety) merupakan bagian dari
Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kalaupun belum menjadi standar wajib, aspek keselamatan
merupakan kebutuhan mendasar bagi berlangsungnya proses belajar mengajar yang aman,
nyaman dan melindungi.
Bagi sekolah/madrasah yang memiliki resiko SANGAT TINGGI, TINGGI dan SEDANG dari hasil
analisis sederhana di atas, maka disarankan agar sekolah/madrasah merujuk ke Suplemen tentang
Pengintegrasian Tindakan Pengurangan Resiko Bencana kedalam Rencana Pengembangan
Sekolah (RPS) dan Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang tersedia pada Modul Perencanaan dan
Penganggaran Sekolah/Madrasah.

                                                                                  Suplemen   267
268   Suplemen
Pengintegrasian Tindakan Pengurangan Resiko
Bencana ke dalam Rencana Kegiatan Sekolah
(RKS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Petunjuk: Lembar suplemen ini dimaksudkan untuk membantu sekolah/madrasah dalam
menindak lanjuti hasil Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS) tentang Pengurangan Resiko Bencana
ke dalam Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui penentuan
pilihan-pilihan tindakan yang kongkrit untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan sekolah
(school safety) dari resiko bencana.


    A.   Menentukan Pilihan Tindakan Pengurangan Resiko Bencana
         Memberikan pilihan tindakan yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi resiko
         bencana untuk sekolah/madrasah yang memiliki resiko SANGAT TINGGI, TINGGI
         dan SEDANG. Ada dua kelompok pilihan tindakan yang termasuk dalam kategori
         Tindakan Struktural dan Tindakan Non-Struktural




   B.    Menentukan Kebutuhan Pengurangan Resiko Bencana
         Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan sekolah/madrasah dan program perbaikan
         yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, untuk dimasukkan ke
         dalam rencana sekolah/madrasah



                                                                                   Suplemen   269
      Jangka	
  Pendek	
  	
  
      Evaluasi	
   diri	
   kerentanan	
   bangunan,	
   fasilitas	
   dan	
   lingkungan	
   sekolah/madrasah	
   terhadap	
   berbagai	
  
      jenis	
  bencana	
  
      Perbaikan	
  sistem	
  pengelolaan	
  sekolah/madrasah	
  agar	
  memiliki	
  prosedur	
  keselamatan	
  
      Penyadaran	
  akan	
  pemahaman	
  pentingnya	
  mitigasi	
  bencana	
  dan	
  prosedur	
  keselamatan	
  
      Pelaksanaan	
  kegiatan	
  simulasi	
  dan	
  latihan	
  keselamatan	
  menghadapi	
  bencana	
  
      	
  
      Jangka	
  Menengah/Panjang	
  	
  
      Perbaikan	
   fasilitas	
   sekolah/madrasah	
   agar	
   memenuhi	
   standar	
   keamanan	
   dan	
   keselamatan	
  
      menghadapi	
  bencana	
  
      Penataan	
  ulang	
  penggunaan	
  ruang	
  kelas,	
  jalur	
  gang,	
  gudang	
  dan	
  lapangan	
  untuk	
  meningkatkan	
  
      kemudahan	
  mobilitas	
  
      Pemindahan	
  sebagian	
  atau	
  keseluruhan	
  bangunan	
  sekolah/madrasah	
  ke	
  kawasan	
  yang	
  lebih	
  aman	
  
      dari	
  bencana	
  
      	
  

       C.     Memasukkan Pengurangan Resiko Bencana ke dalam rencana sekolah/madrasah
              Merencanakan pemenuhan kebutuhan Pengurangan Resiko Bencana dengan
              menuangkan ke dalam RKS dan RKT
 Langkah awal: idealnya, untuk sekolah/madrasah yang hasil analisis resiko bencana dalam EDS
 menunjukkan resiko yang SANGAT TINGGI, TINGGI dan SEDANG, maka unsur Keselamatan
 Sekolah (School Safety) harus menjadi bagian dari kondisi sekolah/madrasah yang diharapkan
 (bagian dari visi dan misi). Jika Keselamatan Sekolah/Madrasah merupakan bagian dari tujuan
 pengembangan sekolah/madrasah, maka tujuan tersebut bisa diturunkan ke dalam sasaran,
 kegiatan dan rencana kerja tahunan.
 Jangka waktu perencanaan: Pada umumnya pilihan tindakan STRUKTURAL dapat dikerjakan
 dalam JANGKA MENENGAH/PANJANG, sedangkan pilihan tindakan NON-STRUKTURAL dapat
 dikerjakan dalam JANGKA PENDEK. Di dalam mekanisme BOS, rencana jangka menengah/
 panjang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Sekolah/RKS (4 tahunan), sedangkan rencana
 jangka pendek dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selanjutnya rencana-rencana
 tersebut dituangkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).
      Contoh-­‐contoh	
  kegiatan	
  Jangka	
  Pendek	
  
      Membentuk	
  tim	
  siaga	
  bencana	
  sekolah/madrasah	
  
      Melakukan	
   evaluasi	
   diri	
   kerentanan	
   bangunan	
   dan	
   lingkungan	
   sekolah/madrasah	
   dari	
   resiko	
  
      bencana	
  
      Menyusun	
   prioritas	
   rencana	
   perbaikan	
   untuk	
   mengurangi	
   kerentanan	
   bangunan	
   dan	
   lingkungan	
  
      sekolah/madrasah	
  
      Menyusun	
  dan	
  melembagakan	
  prosedur	
  tetap	
  penyelamatan	
  saat	
  terjadi	
  bencana	
  
      Melakukan	
  simulasi	
  dan	
  pelatihan	
  penyelamatan	
  saat	
  terjadi	
  bencana	
  
      Mendapatkan	
  atau	
  membuat	
  poster	
  dan	
  melakukan	
  kampanye	
  penyadaran	
  prosedur	
  keselamatan	
  
      saat	
  bencana	
  
      Mengevaluasi	
  secara	
  berkala	
  peningkatan	
  budaya	
  keselamatan	
  di	
  sekolah/madrasah	
  
      Contoh-­‐contoh	
  kegiatan	
  Jangka	
  Menengah/Panjang	
  
      Pelebaran	
   pintu-­‐pintu	
   kelas	
   dan	
   pintu	
   gerbang	
   sekolah/madrasah	
   untuk	
   mempermudah	
  
      penyelamatan	
  saat	
  terjadi	
  bencana	
  
      Pembuatan	
   rambu-­‐rambu	
   petunjuk	
   arah,	
   jalur	
   evakuasi	
   dan	
   penyediaan	
   tempat	
   berkumpul	
  
      (assembly	
  area)	
  
      Merenovasi	
  untuk	
  penguatan	
  struktur	
  bangunan	
  inti	
  sekolah/madrasah	
  agar	
  tahan	
  gempa	
  
      Pengaturan	
  kembali	
  tata	
  letak	
  ruangan	
  dan	
  peralatan	
  untuk	
  mempermudah	
  proses	
  penyelamatan	
  


270      Suplemen
   D.     Referensi dan Nomor Kontak Penting
          Jika sekolah/madrasah memiliki resiko tinggi dan perlu informasi lebih lanjut,
          dapat menghubungi organisasi dan institusi berikut untuk mendapatkan informasi.


KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Koordinator Program BOS
Binsar Marpaung
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Gedung E, Lantai 15
Jakarta Selatan, 10270
Tel: 021-5725061, 5725613
Fax: 021-5725613


KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Koordinator DAK Rehabilitasi Sekolah
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Gedung E, Lantai 5
Jakarta Selatan, 10270
Tel: 021-5725061, 5725613
Fax: 021-5725613


BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL
Pusat Data dan Informasi
Dr. Sutopo Purwo Nugroho
Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta
Tel: 021-3442734, 3442985, 3443079
Fax: 021-3505075
Email: sutopopn2011@yahoo.com




                                                                                   Suplemen   271
 Isu Gender dalam Penyusunan Rencana Kerja
 Sekolah
 DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 2010

 LATAR BELAKANG
 Perhatikan hal yang berkaitan dengan millennium development goals (MDGs) dan data lama-
 sekolah sebagian penduduk Indonesia seperti yang dipaparkan dio bawah ini.
 Goal 2: mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua
 anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar
 Goal 3: mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk
 menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling
 lambat pada tahun 2015.
 Rata-rata Lama Sekolah (dalam tahun)
 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008




              Capaian pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik di perkotaan
              maupun di perdesaan

 Dua hal ini merupakan bagian penting dari tumbuhkembang inisiatif pemerintah Indonesia untuk
 mengagendakan secara nasional upaya “Pengarusutamaan Gender” (PUG)


 APA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM KELUARGA?
 Suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh
 peluang/ kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, baik di dalam maupun di
 luar rumah tangga.


 MENGAPA PERLU MENYELENGGARAKAN PUG ?
      • Memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan;
      • Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan
        keputusan;

272    Suplemen
  • Memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan; dan
  • Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.


KOMITMEN NASIONAL TENTANG PUG
  • Untuk melaksanakan PUG ini, pada tahun 2000 telah dikeluarkan Instruksi Presiden No.9
    Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional. Melalui instruksi
    ini Presiden Republik Indonesia telah mengintruksikan kepada seluruh Kementerian/
    Lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan PUG ke
    dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan
    program yang berperspektif gender diseluruh aspek pembangunan
  • Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
    Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dalam UU tersebut peningkatan kesetaraan gender
    merupakan salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Ke-2 (2010-
    2014)
  • Permendagri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
    Gender di daerah
  • Permendiknas No.84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan
    yang memberi acuan pelaksanaan PUG bidang pendidikan mulai tingkat pusat, provinsi,
    kabupaten/kota sampai dengan satuan pendidikan.


PUG DALAM INSTRUKSI PRESIDEN ( Inpres No.9 Tahun 2000)
Suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan
program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan
dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh
kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan


PUG DALAM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
(PERMEN DIKNAS NO. 84, THN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER BIDANG PENDIDIKAN )
Tujuan Pengarusutamaan Gender
  • memberikan acuan bagi para pemegang kebijakan dan pelaksana pendidikan dalam
    menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan,
    pelaksanaan, penganggaran,
  • pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang
    pendidikan;
  • mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman,
    aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-Iaki dan perempuan;
  • mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada satuan pendidikan dan masyarakat;
  • mewujudkan pengelolaan anggaran pendidikan yang responsif gender;
  • meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab
    laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.


                                                                                  Suplemen   273
  INTEGRASI KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER DALAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
  (SBM)
  Kesetaraan dan keadilan gender dapat diintegrasikan melalui tugas dan fungsi (tupoksi) sekolah
  dalam menerapkan MBS yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut :
      • pengelolaan proses belajar mengajar
      • perencanaan , evaluasi dan supervisi
      • pengelolaan kurikulum
      • pengelolaan ketenagaan
      • pengelolaan fasilitas
      • pengelolaan keuangan
      • pelayanan siswa
      • peran serta masyarakat
      • pengelolaan budaya sekolah
  Langkah Integrasi Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) :
      • Merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah dengan memasukkan kesetaraan
        gender sebagai bagian integral dan eksplisit
      • Mengidentifikasi fungsi-fungsi sekolah yang menggunakan prinsip MBS dengan
        mengintegrasikan masalah gender yang diperlukan untuk mencapai sasaran
      • Melakukan analisis SWOT untuk mengetahui potensi pengembangan kesetaraan gender
        dalam perencanaan programdan pengembangan strategis untuk mencapai sasaran
      • Mengidentifikasi langkah-langkah pemecahan masalah terkait dengan hambatan
        kesetaraan gender di sekolah akibat konstruksi sosial budaya
      • Menyusun rencana dan program peningkatan mutu yang responsif terhadap perbedaan
        gender sebagai konstruksi sosial dengan memperhatikan kebutuhan gender praktis dan
        gender strategis
      • Melakukan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan indikator kesetaraan gender
        dan indikator kebijakan responsif gender
      • Merumuskan sasaran mutu baru melaui reformulasi manajemen sekolah yang bias atau
        netral gender menuju manajemen responsif gender
  Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang responsif Gender :
      • Memiliki visi dan misi yang berperspektif gender
      • Kepala sekolah memiliki karakteristik yang profesional dan sensitif gender
      • Karakteristik guru yang profesional dan sensitif gender
      • Kurikulum yang seimbang dan responsif gender
      • Lingkungan sekolah yang sensitif gender
      • Lingkungan fisik dan pembelajaran yang ramah terhadap perbedaan gender
      • Manajemen sekolah yang responsif gender
      • Ada upaya mewujudkan komite sekolah responsif gender


274    Suplemen
Identifikasi Isu-isu Gender di Sekolah / Perguruan Tinggi :
   1. Akses à terhadap semua program/kegiatan
   2. Partisipasi à dalam pengambilan kebijakan
   3. Kontrol à terhadap sumber-sumber daya
   4. Manfaat à dari program/kegiatan yang dilaksanakan
TUJUAN PENDIDIKAN SEKOLAH/PT YANG RESPONSIF GENDER (PSBG)
Apa Tujuan Sekolah /Perguruan Tinggi Responsif Gender (PSBG)?
Mewujudkan kesempatan pendidikan yang adil dan setara adil pada semua jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan, mendorong peningkatan mutu dan efisiensi melalui pemberdayaan potensi
perempuan dan laki-laki secara optimal, dan memperkecil ketimpangan gender terutama pada
jurusan/program studi dan bidang kejuruan
Mengapa Pendidikan Sekolah /Perguruan Tinggi Responsif Gender (PSBG)?
   • Kebijakan sekolah cenderung netral (beberapa bias) gender, yang berdampak terhadap
     tingkat pemerolehan manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (laki-laki
     biasanya mendapatkan manfaat lebih tinggi dibandingkan perempuan).
   • Masih terdapat bahan ajar yang mengandung stereotipe gender yang menguatkan prilaku
     bias gender di masyarakat.
   • Perilaku guru yang belum sensitif gender, yang berdampak pada bentuk-bentuk prilaku
     yang bias gender.
   • Penataan sarana dan prasarana di sekolah / Perguruan Tinggi yang belum memperhatikan
     kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki.
   • Keterwakilan anggota masyarakat dalam komite sekolah dan dewan pendidikan masih
     didominasi oleh laki-laki.


APA RUANG LINGKUP PENDIDIKAN SEKOLAH RESPONSIF GENDER (PSBG)?
Melakukan pengarusutamaan gender pada aspek:
   1. Manajemen Sekolah, yang meliputi; Organisasi dan budaya sekolah, Sarana dan Prasarana,
      Administrasi Sekolah, Kebijakan dan Pengelolaan Sekolah
   2. Proses Pembelajaran; perencanaan pembelajaran, penyusunan bahan ajar, prilaku guru,
      metode/pendekatan dalam pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran
   3. Peranserta masyarakat dalam pendidikan


SIAPA SASARAN PENDIDIKAN SEKOLAH /PT RESPONSIF GENDER ?
   1. Manajer Sekolah
   2. Tenaga Pendidik dan Kependidikan
   3. Stakeholders pendidikan (Komite Sekolah, Penulis Bahan Ajar, Penerbit, Orang tua)
   4. Peserta didik




                                                                                   Suplemen   275
 RUANG LINGKUP PENDIDIKAN SEKOLAH/ PT RESPONSIF GENDER ?
      1. Manajemen Sekolah
      2. Pembelajaran
      3. Peran Serta Masyarakat
 Indikator Sekolah /Perguruan Tinggi Responsif Gender
 Aspek Manajemen:
      1. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang yang sama atau setara
         dalam mengendalikan sistem pendidikan di sekolah;
      2. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama atau setara dalam
         membina, mengarahkan dan melaksanakan pelayanan pendidikan di sekolah dan dapat
         memperoleh manfaat yang sama dari kesempatan dan peran tersebut;
      3. Sekolah menghargai adanya karakter kerja, kesempatan dan tugas kultur yang berbeda
         antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan
         tugas kedinasan;
      4. Data dan informasi yang digunakan oleh guru dan kepala sekolah terpilah antara laki-laki
         dan perempuan, dan digunakan untuk analisis pendidikan yang berpihak pada laki-laki dan
         perempuan secara seimbang;
      5. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menempati jabatan struktural
         dan/atau jabatan fungsional di sekolah, melakukan pengendalian terhadap program serta
         memperoleh manfaat yang sama;
      6. Sekolah memiliki sarana-parasarana yang dapat diakses oleh serta memenuhi kebutuhan
         khusus laki-laki dan perempuan, seperti: kamar mandi, lapangan olahraga, alat-alat
         olahraga, pakaian olah raga, kamar ganti, bangsa, dsb,


 MENCIPTAKAN BUDAYA SEKOLAH RESPONSIF GENDER
 Isu gender pada Budaya Sekolah
      1. Kesenjangan gender dalam kaitan dengan partisipasi murid yang dapat ditunjukkan dengan
         proporsi jumlah murid di sekolah yang menyebabkan jenis kelamin laki-laki menjadi
         kelompok yang mendominasi dibandingkan dengan murid perempuan
      2. Stereotipi atau pembakuan citra dari peran-peran laki-laki maupun perempuan yang
         merugikan salah satu jenis kelamin.
      3. Diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu sehingga menghalangi untuk mendapatkan
         hak-haknya serta melaksanakan peran-perannya di lingkungan sekolah
      4. Kekerasan berbasis gender, baik fisik, psikis maupun seksual, seperti memandang lebih
         rendah dan meminggirkan, pelecehan seksual, dan yang sejenisnya.
 Upaya Menciptakan Budaya Sekolah Responsif Gender
      1. Menciptakan rasa aman dan nyaman tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual berbasis
         perbedaan jenis kelamin
      2. Memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan posisi dan perannya masing-
         masing



276    Suplemen
        3. Menghindari terjadinya diskriminasi gender baik terhadap laki-laki maupun terhadap
           perempuan


Standar Minimal PUG Pusat Dan Daerah
 NO	
           INDIKATOR	
            	
  STANDAR	
  MINIMAL	
  PENCAPAIAN	
  	
  

        1	
     Dukungan	
             Adanya	
  	
  surat	
  keputusan	
  Dirjen/Gubernur/	
  Bupati	
  mengenai	
  
                Kebijakan/	
           pelaksanaan	
  PUG	
  bidang	
  pendidikan	
  

                Komitmen	
  

        2	
     Kelembagaan	
          Adanya	
  Pokja	
  PUG	
  Bidang	
  Pendidikan	
  di	
  pusat	
  dan	
  daerah	
  

        3	
     Focal	
  Point	
       Adanya	
  	
  1	
  orang	
  di	
  pusat	
  dan	
  daerah	
  yang	
  mempunyai	
  
                                       pemahaman	
  PUG	
  dengan	
  baik	
  

        4	
     Program	
              Adanya	
  minimal	
  	
  1	
  program	
  pendidikan	
  responsive	
  gender	
  

        5	
     Pendataan	
            Tersedianya	
  data	
  pendidikan	
  terpilah	
  menurut	
  	
  jenis	
  kelamin	
  

        6	
     Anggaran	
             Adanya	
  dukungan	
  APBD	
  untuk	
  program	
  PUG	
  

        7	
     Alat	
  analisis	
     Adanya	
  	
  salah	
  satu	
  alat	
  analisis	
  gender	
  	
  yang	
  dipahami	
  dan	
  
                                       dipergunakan	
  dalam	
  perencanaan	
  program	
  pendidikan	
  

 	
  




                                                                                                                               Suplemen   277
278   Suplemen
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan
Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN)
Tahun 2011-2015

PENGERTIAN
Istilah NARKOBA merupakan singkatan dari NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA dan BAHAN ADIKTIF
LAINNYA.
Rincian pengertian lebih lanjut dipaparkan di bawah ini.
•   NARKOTIKA
    Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun
    semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
    rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
•   PSIKOTROPIKA
    Adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif
    melalui pengaruh selektif pada susunan syarat pusat yang menyebabkan perubahan khas
    pada aktivitas mental dan perilaku.
•   BAHAN ADIKTIF LAINNYA
    Adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat
    menimbulkan ketergantungan.


NARKOTIKA Jenisnya:
    HEROIN
    dikenal dengan nama Putau atau PTW
    KARAKTERISTIK
    • Merupakan narkoba yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan. berupa serbuk
      putih dengan rasa pahit
    • Dalam pasaran warnanya putih coklat atau dadu.
    • Cara penggunaan dapat disuntikkan, dihirup dan dimakan.
    EFEK
    • Menimbulkan rasa lesu, penampilan dungu, jalan mengambang, rasa senang yang
      berlebihan.
    • Konsumsi dihentikan menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang, keram, mata berair,
      hidung berlendir, hilang nafsu makan dan kehilangan cairan tubuh.
    • Menimbulkan kematian bila over dosis.




                                                                                     Suplemen   279
      GANJA
      dikenal dengan nama mariyuana, hashish, gelek, stick, cimeng, grass.
      KARAKTERISTIK
      • Menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama,
        terutama bagi mereka yang telah rutin menggunakannya.
      • Bentuk daun kering, cairan yang lengket minyak damar ‘ganja’
      EFEK
      • Menurunkan ketergantungan monorik, peningkatan denyut jantung, rasa gelisah dan
        panik, perubahan persepsi tentang ruang dan waktu, depresi, halusinasi, rasa ketakutan
        dan agresi, rasa senang yang berlebihan.
      • Komplikasi kesehatan pada daerah pernafasan, sistem peredaran darah dan kanker.


      MINUMAN BERALKOHON adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari
      bahan asli pertanian ataupun secara sintetis yang mengandung karbonhidrat dengan cara
      fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara
      pengeceran minuman yang mengandung etanol


 PSIKOTROPIKA Jenisnya:
      ECSTASY
      Dikenal dengan nama Inex, XTC, huge drig, Yupie drug, essence, darity, butterfly, black, heart,
      ice.
      KARAKTERISTIK
      • Bentuknya berupa tablet dan kapsul warna-warni
      • Cara penggunaannya ditelan secara langsung
      • Mendorong tubuh melakukan aktivitas melampui batas maksimum
      EFEK
      • Peningkatan detak jantung & tekanan darah, rasa senang yang berlebihan, hilangnya rasa
        percaya diri.
      • Setelah efek di atas, biasanya akan terjadi perasaan lelah, cemas dan depresi yang dapat
        belangsung beberapa hari.
      • Gerakan tak terkontrol, mual dan muntah, sakit kepala, hilang selera makan dan rasa
        haus yang berlebihan.
      • Kematian terjadi karena tidak seimbangnya cairan tubuh, baik karena dehidrasi ataupun
        terlalu banyak cariran.


      MEMTHAMPHETAMINE
      dikenal dengan nama shabu-shabu atau ubas
      KARAKTERISTIK
      • Bentuknya berupa kristal dan cairan
      • Mudah larut dalam alkohol dan air


280   Suplemen
   • Cara penggunaannya dihisap dengan bantuan alat (bong)
BAHAN ADIKTIF LAINNYA Jenisnya:
   ALKOHOL
   refleksi motorik, menekan pernafasan, denyut jantung dan menggangu penalaran dan
   penilaian
   • Menimbulkan prilaku kekerasan, meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas
   • Gejala putus zat mulai dari hilangnya nafsu makan, sensitif, tidak dapat tidur, kejang otot,
     halusinasi dan bahkan kematian.
   • Memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat
   ZAT YANG MENIMBULKAN HALUSINASI
   • Jamur kotoran kerbau, sapi kecubung
   • Bekerja pada sistem saraf pusat untuk mengacaukan kesadaran dan emosi pengguna
   • Perubahan dan proses berfikir, hilangnya kontrol, hilang orientasi dan depresi.
   • Karena halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan
   ZAT YANG MUDAH MENGUAP
   • Lem Aica Aibon, Thinner, Bensin, Spirtus
   • Memperlambat kerja otak dan sistem syaraf pusat.
   • Menimbulkan perasaan senang, puyeng, penurunan kesadaran, gangguan penglihatan
     dan pelo.
   • Kematian timbul akibat berhentinya pernafasan dan gangguan pada jantung.


FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOBA
   FAKTOR INDIVIDU
   • Aspek kepribadian
   • Kecemasan dan depresi
   • Aspek pengetahuan, sikap dan kepercayaan
   • Keterampilan berkomunikasi
   • Faktor emosional dan mental.
   FAKTOR SOSIAL BUDAYA
   • Kondisi keluarga/orang tua
   • Pengaruh teman sebaya
   FAKTOR LINGKUNGAN DI SEKOLAH
   • Tempat berkumpulnya anak-anak sekolah
   • Tidak ada kebijakan di sekolah tentang narkoba
   • Tidak ada tata tertib sekolah tentang narkoba
   FAKTOR LAIN LINGKUNGAN
   • Pengaruh iklan atau promosi




                                                                                     Suplemen   281
      • Pengaruh dari orang di lingkungan rumah yang sering berbuat negatif
 AKIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA
      • Penyakit AIDS
      • Paru-paru
      • Jantung
      • Hepatitis
      • Over dosis
      • Kriminalitas
      • Kekerasan/kejahatan
      • Putus sekolah
      • Gangguan Jiwa


 TANDA-TANDA PENCANDU NARKOBA
 Tanda-tanda Fisik
      • Mata memerah
      • Kulit pucat-kepucatan
      • Kelopak mata seperti berat/mengantuk
 Tanda-tanda dan Sikap
      • Murung, cemas, depresi
      • Emosional, perasa, gampang tersinggung
      • Mudah tersinggung oleh kritikan ringan
      • Mudah marah tanpa sebab
      • Tidak perduli dengan perasaan orang lain
      • Pelupa, menurunnya daya ingat
      • Bermusuhan
      • Tanggapan lambat


 BAGAIMANA MENOLAK NARKOBA
 • Pelajari dahulu apakah rencana temanmu itu baik atau buruk
 • Apabila tidak benar, cepat katakan tidak!
 • Mengusulkan kegiatan lain
 • Bila usulanmu tidak diterima, Pergi!!!


 APA YANG DAPAT DILAKUKAN PIHAK SEKOLAH/MADRASAH
 • Menilai besar dan luasnya masalah
 • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan
 • Melaksanakan kurikulum pendidikan pencegahan
 • Program bantuan/pendukung untuk anak-anak dari TK sampai siswa

282   Suplemen
• Pendidikan dan pelatihan para guru tentang pencegahan narkoba
• Partisipasi orang tua
• Pendidikan terpadu antara sekolah dan masyarakat.


PENCEGAHAN
• PREVENTIF: ceramah, sosialisasi penanggulangan, pameran, seminar dll.
• PRIMER: konseling, sosialisasi peraturan perundangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba,
  memberikan pelatihan, penyebaran infomasi anti narkoba, meningkatkan kewaspadaan dan
  kontrol terhadap lingkungan sekolah
• SEKUNDER: Bekerjasama dengan pihak keluarga, tenaga pendidik, peserta didik, kegiatan
  pendidikan sebaya (peer education), keterampilan sosial (social skill), komite sekolah.


STRATEGI PENCEGAHAN NARKOBA DI SEKOLAH
• Secara terpadu dalam pelajaran
• Secara terpadu dalam menejemen sekolah
• Secara terpadu melalui kegiatan kesiswaan


BAGAIMANA AGAR TIDAK TERJERUMUS KE NARKOBA
• Dapatkan dahulu informasi/keterangan yang benar tentang bahaya narkoba dari ahlinya/yang
  mengetahui, seperti koran, majalah, seminar – seminar, dll
• Persiapan diri/mental menolak untuk ditawari
• Belajar berkata menolak/tidak untuk narkoba
• Memiliki cita-cita dalam hidup dan masa depan
• Lakukan kegiatan positif, buat pekerjaan yang berguna untuk orang tua dan lingkungan.


APA YANG DAPAT DILAKUKAN ORANGTUA AGAR ANAK TERBEBAS DARI NARKOBA
• Ikut terlibat dalam kegiatan anak-anaknya
• Belajar untuk berkomunikasi
• Memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang baik
• Buat aturan keluarga yang jelas dan tegas
• Kembangkan tradisi keluarga dan nilai-nilai agama
• Orang tua berperan sebagai pembimbing dan pendidik


10 KUNCI MENJADIKAN ANAK SUKSES
1.   Menanamkan nilai-nilai agama/spiritual sedini mungkin, untuk menguatkan hati nurani
2.   Mengembangkan potensi anak seoptimal mungkin
3.   Mengembangkan harga diri
4.   Mengajarkan kemampuan untuk bersosialisasi yang efektif


                                                                                 Suplemen   283
 5.    Mengajarkan anak untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan kembangkan sikap sehat
       terhadap seksualitas
 6.    Hidup dalam lingkungan tetangga yang baik
 7.    Menerapkan standar pekerjaan dan perilaku realitas didukung oleh disiplin yang tepat
 8.    Ajarkan anak agar mampu dan terampil termasuk keterampilan mengatasi masalah
 9.    Tegakkan kemandirian
 10. Mengontrol anak waktu menonton TV.


 MENGATASI MASALAH TANPA NARKOBA
 • CURHAT kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu.
 • Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan
   masalahmu
 • Tak salah juga mengadu kepada guru BK di sekolahmu, karena beliau tahu tentang psikologi.
   Jadi masalahmu bisa diselesaikan secara psikologis
 • Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu. Isi waktumu dengan kegiatan yang
   bermanfaat.
 • Mengadu dan memohon petunjuk pada Tuhan yang Maha Kuasa, agar diberikan jalan keluar
   menyelesaikan masalah yang kamu hadapi.


 REALISASI DAN RENCANA AKSI NASIONAL P4GN
 • Tahun 2008 bekerjasama dengan BNN sosialisasi di Jawa Barat, DKI Jakarta (2000 siswa dan 200
   guru BK SMP). Mengirimkan buku, poster, stiker, leaflet tentang pencegahan penyalahgunaan
   narkoba ke provinsi, kabupaten/kota dan sekolah.
 • Tahun 2009 bekerja dengan Metro TV dan Media Indonesia ke beberapa sekolah di Jabodetabek
   penyuluhan tentang narkoba.
 • Tahun 2010 sosialisasi bekerjasama dengan BNP, Kepolisian, Tokoh Agama di 3 provinsi:
      Banten:     1000 siswa dan 100 guru BK SMP
      Jawa Timur: 1000 siswa dan 100 guru BK SMP
      Medan :      500 siswa dan 100 guru BK SMP
 • Tahun 2011 sosialisasi bekerjasama dengan BNP, Kepolisian, Tokoh Agama, kepada siswa dan
   guru BK di 5 provinsi.
 • Tahun 2012-2015 Aksi Nasional P4GN ke seluruh sekolah.




284    Suplemen
Pengintegrasian Pendidikan Pencegahan HIV /
AIDS ke dalam Kurikulum Sekolah
Petunjuk:
Lembar suplemen ini ditujukan untuk membantu Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan
pendidikan pencegahan HIV dan AIDS dalam lingkungan sekolah, sebagai bagian dari proses
evaluasi diri sekolah (EDS).
Atas dasar evaluasi tentang ancaman HIV dan dampaknya pada masyarakat, khususnya Sekolah/
Madrasah dapat menentukan pilihan tindakan pencegahan HIV dan AIDS dalam lingkungan
sekolah, untuk dapat dimasukkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana
Kerja Sekolah (RKS).
      A.     Epidemi HIV dan AIDS di Indonesia

                                              Peta Epidemi HIV di Indonesia
                               Estimasi jumlah ODHA tahun 2009: 186.257 orang (Kemkes, 2009)




• HIV dan AIDS merupakan fenomena gunung es dimana kasus yang dilaporkan merupakan
  bagian kecil dari perkiraan jumlah total orang terinfeksi HIV.
• Hingga Desember 2010 sejumlah total kumulatif 24.131 kasus AIDS dan 55.848 kasus HIV
  dilaporkan oleh 32 provinsi (Sulbar belum melapor) dan 300 Kabupaten/kota1 . Sementara itu
  perkiraan (estimasi) jumlah Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Indonesia adalah 186.2572
  orang pada tahun 2009. Dari total kumulatif laporan kasus AIDS, berikut ini adalah 10 provinsi
  dengan kasus tertinggi, yaituDKI Jakarta (3.995), Jawa Timur (3.771), Jawa Barat (3.728),
  Papua (3.665), Bali (1.747), Kalimantan Barat(1.152), Jawa Tengah (944), Sulawesi Selatan
  (591), Sumatera Utara (507) dan DI. Yogyakarta (505)3.
Berdasarkan cara penularan, secara kumulatif kasus AIDS adalah:
1. Heteroseksual                                               : 52,7%
2. Pengguna napza suntik (IDU)                                 : 38,3%
1.
   Laporan Situasi Perkembangan HIV & AIDS di Indonesia sampai dengan Desember 2010, Ditjen P2PL, Kemkes RI
2
 . Laporan Estimasi Orang Dewasa yang Hidup dengan HIV dan AIDS, Kemkes RI, 2010
3.
   Laporan Situasi Perkembangan HIV & AIDS di Indonesia sampai dengan Desember 2010, Ditjen P2PL, Kemkes RI




                                                                                                              Suplemen   285
   3. Homoseksual                                                    : 3%
   4. Perinatal (orang tua ke bayi)                                  : 2,6%
   Berdasarkan kelompok umur, proporsi penyebarannya adalah sebagai berikut:
   1. 15 – 19 Tahun                            : 3,1%
   2. 20 – 29 Tahun                            : 47,4%
   3. 30 – 39 Tahun                            : 31,3%
   4. 40 – 49 Tahun                            : 9,4%
   *Data di atas merupakan data per Desember 2010, dan dimutakhirkan setiap 3 bulan oleh
     Kementerian Kesehatan RI. Laporan lengkap dapat diakses di www.aidsindonesia.or.id.

         B.     Analisis Resiko
                Memahami kondisi lingkungan sekolah dengan melihat pada ancaman IMS, Napza,
                HIV dan AIDS

   B.1.	
  Beberapa	
  Pengertian	
  Dasar	
  
   Infeksi	
   Menular	
   Seksual	
   (IMS)	
   adalah	
   infeksi	
   atau	
   penyakit	
   yang	
   penularannya	
   terutama	
  
   melalui	
  hubungan	
  seksual.	
  IMS	
  termasuk	
  dalam	
  kelompok	
  Infeksi	
  Saluran	
  Reproduksi	
  (ISR).	
  
   IMS	
  adalah	
  salah	
  satu	
  jalan	
  masuk	
  HIV	
  melalui	
  penularan	
  seksual.	
  
   NAPZA	
  adalah	
  singkatan	
  dari	
  narkotika,	
  psikotropika	
  dan	
  zat	
  adiktif	
  lainnya.	
  Napza	
  sesuatu	
  
   yang	
   dimasukkan	
   ke	
   dalam	
   tubuh	
   baik	
   berupa	
   zat	
   padat,	
   cair,	
   maupun	
   gas	
   yang	
   merubah	
  
   fungsi	
   atau	
   struktur	
   tubuh	
   secara	
   fisik	
   dan/atau	
   psikis,	
   tidak	
   termasuk	
   makanan,	
   air	
   yang	
  
   dibutuhkan	
   untuk	
   mempertahankan	
   fungsi	
   tubuh	
   yang	
   normal.	
   Ketergantungan	
  
   penggunaan	
   napza	
   mempengaruhi	
   fungsi	
   otak	
   dan	
   susunan	
   syaraf	
   sehingga	
   berpengaruh	
  
   pada	
  mood	
  serta	
  perilaku	
  orang	
  tersebut.	
  
   HIV	
   adalah	
   singkatan	
   dari	
   Human	
   Immuno-­‐deficiency	
   Virus,	
   yaitu	
   virus	
   yang	
   menyerang	
   dan	
  
   merusak	
   sistem	
   kekebalan	
   tubuh	
   manusia.	
   Orang	
   yang	
   dikatakan	
   positif	
   HIV,	
   yaitu	
   yang	
  
   dinyatakan	
  positif	
  setelah	
  mengikuti	
  tes	
  darah.	
  AIDS	
  adalah	
  singkatan	
  dari	
  Acquired	
  Immune	
  
   Deficiency	
  Syndrome,	
  yaitu	
  kondisi	
  menurunnya	
  kekebalan	
  tubuh	
  manusia	
  karena	
  HIV.	
  
   	
  
   Orang	
  yang	
  terinfeksi	
  HIV	
  tetapi	
  belum	
  masuk	
  tahap	
  AIDS	
  dapat	
  tetap	
  terlihat	
  sehat.	
  Dengan	
  
   masuknya	
   virus	
   HIV	
   secara	
   perlahan	
   pertahanan	
   tubuh	
   menurun,	
   maka	
   berbagai	
   penyakit	
  
   yang	
  pada	
  orang	
  pada	
  umumnya	
  tidak	
  berbahaya,	
  menjadi	
  sangat	
  berbahaya.	
  Pada	
  stadium	
  
   inilah	
   AIDS	
   baru	
   terjadi.	
   Terkadang	
   stadium	
   AIDS	
   baru	
   terjadi	
   bertahun-­‐tahun	
   setelah	
  
   terinfeksi	
   HIV.	
   Penyakit	
   yang	
   muncul	
   disebut	
   infeksi	
   oportunistik,	
   seperti	
   tuberculosis,	
  
   kanker	
  kulit,	
  dan	
  diare.	
  
   	
  
   Penularan	
  dan	
  Pencegahan	
  IMS	
  dan	
  HIV:	
  
   HIV	
   menular	
   melalui	
   4	
   cara,	
   yaitu:	
   berhubungan	
   seks	
   dengan	
   orang	
   yang	
   terinfeksi	
   HIV	
  
   tanpa	
   menggunakan	
   kondom,	
   menggunakan	
   alat	
   suntik	
   bergantian	
   dengan	
   orang	
   yang	
  
   terinfeksi	
  HIV,	
  transfusidari	
  darah	
  yang	
  tercemar	
  HIV,	
  dan	
  dari	
  Ibu	
  yang	
  terinfeksi	
  HIV	
  pada	
  
   bayi	
  yang	
  dikandungnya,	
  dilahirkan	
  atau	
  disusuinya.	
  
   	
  
   HIV	
   dapat	
   dicegah	
   dengan:	
   tidak	
   melakukan	
   hubungan	
   seks	
   selain	
   dengan	
   suami/istri,	
  
   bersikap	
  saling	
  setia,	
  menggunakan	
  kondom	
  pada	
  setiap	
  hubungan	
  seks	
  beresiko	
  dan	
  tidak	
  
   menggunakan	
   napza.	
   Bagi	
   Ibu	
   hamil	
   dengan	
   HIV	
   dapat	
   mengikuti	
   program	
   pencegahan	
  
   dengan	
  profilaksis.	
  
   	
  
   Seseorang	
   yang	
   terinfeksi	
   HIV	
   hanya	
   dapat	
   diketahui	
   dengan	
   tes	
   darah	
   yang	
   sebelumnya	
  
286 Suplemen
   melalui	
  konseling	
  dan	
  tes	
  HIV	
  secara	
  sukarela.	
  
   	
  
 	
  
 HIV	
   dapat	
   dicegah	
   dengan:	
   tidak	
   melakukan	
   hubungan	
   seks	
   selain	
   dengan	
   suami/istri,	
  
 bersikap	
  saling	
  setia,	
  menggunakan	
  kondom	
  pada	
  setiap	
  hubungan	
  seks	
  beresiko	
  dan	
  tidak	
  
 menggunakan	
   napza.	
   Bagi	
   Ibu	
   hamil	
   dengan	
   HIV	
   dapat	
   mengikuti	
   program	
   pencegahan	
  
 dengan	
  profilaksis.	
  
 	
  
 Seseorang	
   yang	
   terinfeksi	
   HIV	
   hanya	
   dapat	
   diketahui	
   dengan	
   tes	
   darah	
   yang	
   sebelumnya	
  
 melalui	
  konseling	
  dan	
  tes	
  HIV	
  secara	
  sukarela.	
  
 	
  
 HIV	
   tidak	
   menular	
   dengan:	
   berhubungan	
   sosial;	
   bersalaman,	
   bermain	
   bersama,	
  
 menggunakan	
  toilet	
  bersama,	
  berenang,	
  dan	
  gigitan	
  nyamuk.	
  Karena	
  itu	
  seorang	
  anak	
  yang	
  
 terinfeksi	
  HIV	
  tidak	
  dengan	
  mudah	
  menularkan	
  HIV	
  kepada	
  teman	
  maupun	
  orang	
  lain.	
  
 	
  
 Kemana	
  harus	
  merujuk:	
  
 Jika	
   seseorang	
   beresiko	
   terinfeksi	
   IMS,	
   HIV	
   dan	
   AIDS	
   dapat	
   dirujuk	
   ke	
   layanan	
   kesehatan	
  
 terdekat,	
  misalnya	
  klinik	
  atau	
  Puskesmas.	
  
 	
  
 	
  
        B2. Analisis Sederhana Resiko HIV/AIDS Di Lingkungan Sekolah

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan mamberi tanda cek (v) pada kolom YA atau TIDAK .




                                                                                                                             Suplemen          287
 Keterangan:
 • Bila semua jawaban YA, sekolah memiliki resiko yang SANGAT TINGGI : 25 YA
 • Bila lebih banyak jawaban YA, sekolah memiliki resiko yang TINGGI           : >15 YA
 • Bila lebih banyak jawaban TIDAK , sekolah memiliki resiko yang SEDANG       : < 10 YA
 • Bila semua jawaban TIDAK sekolah memiliki resiko yang RENDAH                : 0 YA

      C.   Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tentang Ancaman HIV dan AIDS yang dihadapi Sekolah

 Aspek keterbukaan informasi tentang pencegahan HIV dan AIDS sangat penting bagi terciptanya
 perilaku siswa untuk menuju gaya hidup sehat dan bertanggungjawab yang didasari etika dan
 moral.
 Bagi Sekolah/Madrasah yang memiliki resiko SANGAT TINGGI, TINGGI dan SEDANG dari hasil
 analisa sederhana di atas, maka disarankan agar Sekolah/Madrasah merujuk ke Suplemen
 tentang Pengintegrasian pendidikan pencegahan HIV dan AIDS ke dalam Rencana Pengembangan
 Sekolah (RPS) dan Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang tersedia pada Modul Perencanaan dan
 Penganggaran Sekolah/Madrasah.

288   Suplemen
Pengintegrasian Pendidikan Pencegahan HIV
Dan AIDS ke dalam Rencana Kegiatan Sekolah
(RKS) dan Rencana Tahunan (RKT)


               A.      Menentukan Pilihan Tindakan Pencegahan HIV/AIDS
                       Memberikan pilihan tindakan yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi resiko
                       infeksi HIV untuk Sekolah yang memiliki resiko SANGAT TINGGI, TINGGI dan
                       SEDANG. Ada dua kelompok tindakan yang termasuk dalam katagori Tindakan
                       Struktural dan Tindakan Non Struktural.

       Tindakan	
  Struktural:Upaya	
  yang	
  memerlukan	
  perubahan-­‐perubahan	
  fisik	
  
       Menyediakan	
  ruangan	
  yang	
  ramah	
  remaja	
  untuk	
  remaja	
  dapat	
  berkumpul	
  dan	
  berdiskusi	
  mengenai	
  
       kesehatan	
   reproduksi	
   remaja	
   tanpa	
   merasa	
   jengah,	
   dan	
   dihakimi.	
   Tempat	
   ini	
   menyediakan	
  
       informasi,	
   layanan	
   konseling	
   yang	
   nyaman,	
   dan	
   punya	
   hubungan	
   (berupa	
   rujukan)	
   dengan	
   tim	
  
       kesehatan	
  terdekat.	
  
       Tindakan	
  Non	
  Struktural:Upaya	
  yang	
  memerlukan	
  perubahan-­‐perubahan	
  Non	
  Fisik	
  
       Penyusunan	
  skema	
  dan	
  prosedur	
  penanggulangan	
  HIV	
  di	
  Sekolah	
  
       Pelatihan	
  tim	
  manajemen	
  sekolah,	
  guru	
  dan	
  siswa	
  tentang	
  informasi	
  HIV	
  dan	
  AIDS	
  dasar	
  	
  
       Pelatihan	
  bagi	
  guru	
  tentang	
  konseling	
  HIV	
  dan	
  AIDS	
  	
  
       Pembuatan	
  materi	
  KIE	
  (Komunikasi,	
  Informasi	
  dan	
  Edukasi)	
  terkait	
  HIV	
  dan	
  AIDS	
  
       Pembuatan	
  poster	
  	
  
       Pelatihan	
  untuk	
  pendidik	
  sebaya	
  
	
  
               B.      Menentukan Kebutuhan Menghadapi Ancaman HIV dan AIDS
                       Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan sekolah dan program perbaikan yang
                       dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman HIV dan AIDS untuk masuk dalam
                       rencana sekolah

       Jangka	
  Pendek	
  
              1.	
     Penyadaran	
  pentingnya	
  pengetahuan	
  HIV	
  dan	
  AIDS	
  bagi	
  guru,	
  orang	
  tua	
  dan	
  siswa	
  	
  
              2	
      Tersedianya	
  SDM	
  yang	
  mampu	
  memberikan	
  informasi	
  HIV	
  dan	
  AIDS	
  yang	
  benat	
  
              3.	
     Membentuk	
   	
   dan	
   melatih	
   siswa	
   untuk	
   menjadi	
   pendidik	
   sebaya	
   dalam	
   rangka	
   pendidikan	
  
                       pencegahan	
  HIV	
  dan	
  AIDS.	
  
              4.	
     Menyediakan	
  referensi/	
  buku	
  sumber	
  tentang	
  HIV	
  dan	
  AIDS	
  

       Jangka	
  Menengah/	
  Panjang	
  
              1.	
     Adanya	
  kebijakan	
  sekolah	
  yang	
  mendukung	
  upaya	
  pencegahan	
  HIV.	
  
              2.	
     Adanya	
  kurikulum	
  sekolah	
  tentang	
  pendidikan	
  kesehatan	
  reproduksi	
  remaja,	
  napza	
  dan	
  HIV	
  
                       dan	
  AIDS	
  
              3.	
     Membina	
   kerjasama	
   dengan	
   pihak-­‐pihak	
   luar	
   termasuk	
   sistem	
   rujukan	
   dalam	
   upaya	
  
                       pencegahan	
  HIV,	
  
       	
  
                                                                                                                                            Suplemen   289
                     C.        Memasukkan Pendidikan Pencegahan HIV dan AIDS ke dalam Rencana Sekolah
                               Merencanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan pencegahan HIV dan AIDS
                               dengan menuangkannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja
                               Anggaran Sekolah (RKAS).

 Langkah Awal: Idealnya, untuk sekolah-sekolah yang hasil dari analisa resiko terhadap ancaman
 HIV dan AIDS di sekolah menunjukkan resiko yang SANGAT TINGGI, TINGGI dan SEDANG, maka
 unsur Kenyamanan sekolah harus menjadi bagian dari kondisi sekolah yang diharapkan (tercermin
 dalam Visi dan Misi). Jika Kenyamanan sekolah merupakan bagian dari tujuan Pengembangan
 sekolah, maka tujuan tersebut bisa dijabarkan dalam sasaran, kegiatan dan rencana kerja tahunan.
 Jangka waktu Perencanaan: Pada umumnya pilihan tindakan STRUKTURAL dapat dikerjakan
 dalam Jangka MENENGAH/PANJANG, sedangkan pilihan tindakan NON-STRUKTURAL dapat
 dikerjakan dalam JANGKA PENDEK. Dalam mekanisme BOS, rencana jangka menengah/panjang
 dituangkan dalam Rencana Kegiatan Sekolah/ RKS (4 tahunan), sedangkan rencana jangka
 pendek dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selanjutnya rencana-rencana tersebut
 dituangkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).

             Contoh	
  Kegiatan	
  Jangka	
  Pendek	
  
                     1.	
      Membuat	
  Kebijakan	
  Sekolah	
  tentang	
  larangan	
  merokok,	
  napza	
  dan	
  sanksinya	
  
                     2.	
      Menyamakan	
  pemahaman	
  tentang	
  faktor-­‐faktor	
  yang	
  menyebabkan	
  semua	
  warga	
  sekolah	
  
                               sangat	
  rawan	
  tertular	
  HIV	
  
                     3.	
      Menyiapkan	
   para	
   guru	
   tentang	
   pencegahan	
   HIV	
   dan	
   AIDS	
   berdasarkan	
   pendekatan	
  
                               kecakapan	
  hidup	
  
                     4.	
      Mengembangkan	
   kurikulum	
   yang	
   memuat	
   tentang	
   kesehatan	
   reproduksi	
   dan	
   perilaku	
  
                               orang	
  yang	
  mengidap	
  HIV	
  dan	
  AIDS	
  
                     5.	
      Menyediakan	
  guru	
  dan	
  ruang	
  untuk	
  Bimbingan	
  Konseling	
  bagi	
  siswa	
  yang	
  bermasalah	
  
                     6.	
      Sosialisasi	
   tentang	
   Kesehatan	
   reproduksi,	
   	
   bahaya	
   IMS,	
   HIV	
   dan	
   AIDS,	
   dan	
   napza	
   kepada	
  
                               seluruh	
  warga	
  sekolah	
  termasuk	
  komite	
  sekolah	
  
                     7.	
      Melakukan	
   sosialisasi	
   tentang	
   bahaya	
   IMS,	
   HIV	
   dan	
   AIDS,	
   sertanapza	
   kepada	
   siswa	
   baru	
  
                               pada	
  waktu	
  MOS	
  (masa	
  orientasi	
  studi)	
  
                     8.	
      Menyediakan	
   buku-­‐buku	
   referensi/	
   film	
   tentang	
   IMS,	
   HIV	
   dan	
   AIDS,	
   Napza,	
   Kesehatan	
  
                               Reproduksi	
  
                     9.	
      Mengirimkan	
   guru	
   untuk	
   mengikuti	
   pelatihan	
   mengenai	
   berbagai	
   permasalahan	
   HIV	
   dan	
  
                               AIDS	
  dan	
  pelaksanaan	
  kurikulumnya	
  
                    10.	
      Membuat	
  poster	
  dan	
  melakukan	
  kampanye	
  penyadaran	
  tentang	
  bahaya	
  napza	
  dan	
  HIV	
  dan	
  
                               AIDS,	
  perlunya	
  menerapkan	
  gaya	
  hidup	
  sehat.	
  
      	
  
             Contoh	
  Jangka	
  Panjang	
  
                      1.	
      Menyusun	
   Renstra	
   yang	
   memuat	
   nafza	
   dan	
   bahayanya	
   serta	
   pendidikan	
   pencegahan	
   HIV	
  
                                dan	
  AIDS	
  
                      2.	
      Pengalokasian	
  dana	
  
                      3.	
      Menjalin	
  kemitraan	
  dengan	
  pihak	
  luar	
  yang	
  terlibat	
  dengan	
  program-­‐program	
  pencegahan	
  
                                HIV	
   dan	
   AIDS,	
   misalnya	
   Dinas	
   pemerintah	
   terkait,	
   layanan	
   kesehatan	
   dan	
   lembaga	
   peduli	
  
                                AIDS.	
  
             	
  

290                   Suplemen
        D.        Referensi dan Nomor Kontak Penting
                  Jika Sekolah/Madrasah ingin informasi lebih lanjut, dapat menghubungi lembaga
                  dan organisasi berikut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.


Nara Sumber Tingkat Pusat
        No	
                                  Lembaga	
                                                              Jabatan	
  
         1.	
       Kementerian	
  Kesehatan	
                                            Kepala	
  Sub	
  Direktorat	
  	
  Usia	
  Sekolah	
  
         2.	
       Kementerian	
  Sosial	
                                               Kepala	
  Bidang	
  Pelayanan	
  Sosial	
  PLHIV,	
  
                                                                                          Kepala	
  Bidang	
  Pencegahan	
  dan	
  
                                                                                          penyalahgunaan	
  obat	
  
         3.	
       Komisi	
  Penanggulangan	
  AIDS	
  Nasional	
                        Kepala	
  Bidang	
  Evaluasi	
  dan	
  Monitoring	
  	
  
         4.	
       BKKBN	
                                                               Direktur	
   	
   Perlindungan	
   Hak	
   Reproduksi	
  
                                                                                          Remaja	
  
         5.	
       Badan	
  Perencanaan	
  Pembangunan	
  Nasional	
   Direktur	
  Kesehatan	
  dan	
  Gizi	
  Masyarakat	
  
 	
  

Narasumber dari Pemerintah di Tingkat Provinsi
        No	
                                 Lembaga	
                                                               Jabatan	
  
        A.	
        Kepulauan	
  Riau	
                                                                                   	
  
        1.	
        Dinas	
  Pendidikan	
  Provinsi	
                              Kabid	
   Pendidikan	
        dasar,	
          Pendidikan	
  
                                                                                   Menengah,	
   Pendidikan	
   Tinggi	
   dan	
   Pendidikan	
  
                                                                                   Nonformal	
  
        2.	
        Komisi	
  Penanggulangan	
  AIDS	
  Provinsi	
  	
             Wakil	
  Kepala	
  Sekretariat	
  
        3.	
        Komisi	
  Penanggulangan	
  AIDS	
  Tingkat	
  Kota	
          Koordinator	
  Program	
  
        B.	
        Provinsi	
  Kalimantan	
  Barat	
                              	
  
        1.	
        Dinas	
  Pendidikan	
  Provinsi	
                              Kabid	
   Pendidikan	
                        dasar,	
     Pendidikan	
  
                                                                                   Menengah,	
   Kepala	
                         Seksi	
     Pendidikan	
  
                                                                                   Menengah	
  
        2.	
        Komisi	
  Penanggulangan	
  AIDS	
  Provinsi	
                 Kepala	
  Sekretariat	
  
        3.	
        Dinas	
  Pendidikan	
  Kota	
  Pontianak	
                     Sekretaris	
  Dinas	
  Pendidikan	
  
        4.	
        Komisi	
  Penaggulangan	
  AIDS	
  Kota	
  Pontianak	
         Kepala	
  Sekretariat	
  
        5.	
        Pusat	
  Kesehatan	
  Masyarakat	
  Pontianak	
                Kepala	
  Puskesmas	
  
        6.	
        Badan	
  Narkotika	
  Kota	
  Pontianak	
  	
                  Sekretaris	
  
        7.	
        Dinas	
  Kesehatan	
  Kota	
                                   	
  
        C.	
        Provinsi	
  Bali	
                                             	
  
        1.	
        Dinas	
  Pendidikan	
  Pemuda	
  dan	
  Olah	
  Raga	
         Kepala	
  Bidang	
  
        2.	
        Komisi	
  Penanggulangan	
  AIDS	
  Provinsi	
                 Koordinator	
  Program	
  
        3.	
        Dinas	
  Pendidikan	
  Pemuda	
  dan	
  Olahraga	
  Kota	
     Staf	
  
        4.	
        Komisi	
  Penaggulangan	
  AIDS	
  Kota	
  Denpasar	
          Pembantu	
  Sekreataris	
  
        D.	
        Provinsi	
  Maluku	
                                           	
  
        1.	
        Dinas	
  Pendidikan	
  dan	
  Kebudayaan	
  Provinsi	
         Kabid	
  Pendidikan	
  dasar,	
  Pendidikan	
  
                                                                                                                              Suplemen 291
                                                                                   Menengah,	
  Pendidikan	
  Pemuda	
  dan	
  Olah	
  raga	
  
                1.	
     Dinas	
  Pendidikan	
  Pemuda	
  dan	
  Olah	
  Raga	
               Kepala	
  Bidang	
  
                2.	
     Komisi	
  Penanggulangan	
  AIDS	
  Provinsi	
                       Koordinator	
  Program	
  
                3.	
     Dinas	
  Pendidikan	
  Pemuda	
  dan	
  Olahraga	
  Kota	
           Staf	
  
                4.	
     Komisi	
  Penaggulangan	
  AIDS	
  Kota	
  Denpasar	
                Pembantu	
  Sekreataris	
  
                D.	
     Provinsi	
  Maluku	
                                                 	
  
                1.	
     Dinas	
  Pendidikan	
  dan	
  Kebudayaan	
  Provinsi	
               Kabid	
  Pendidikan	
  dasar,	
  Pendidikan	
  
                                                                                              Menengah,	
  Pendidikan	
  Pemuda	
  dan	
  Olah	
  raga	
  
                2.	
     Komisi	
  Penanggulangan	
  AIDS	
  Provinsi	
                       Sekretaris	
  
                3.	
     Dinas	
  Kesehatan	
  Provinsi	
                                     Kepala	
  Bidang	
  Pencegahan	
  Penyakit	
  dan	
  
                                                                                              Bencana	
  
                4.	
     Dinas	
  Pendidikan	
  Kota	
  Ambon	
                               Kepala	
  Bidang	
  Pendidikan	
  dasar	
  dan	
  
                                                                                              Menengah	
  
                5.	
     Komisi	
  Penanggulangan	
  AIDS	
  Kota	
  Ambon	
                  Sekreataris	
  
                6.	
     Dinas	
  Kesehatan	
  Kota	
  Ambon	
  	
                            Staf	
  
                7.	
     Biro	
  Sumber	
  daya	
  manusia	
                                  Kepala	
  Pendidikan	
  dan	
  Kesehatan	
  
                E.	
     DKI	
  Jakarta	
                                                     	
  
                 1	
     Dinas	
  Pendidikan	
  Provinsi	
                                    Kepala	
  Bidang	
  sumber	
  Kegiatan	
  Belajar	
  siswa	
  
                2.	
     Komisi	
  Penaggulangan	
  AIDS	
                                    Asisten	
  Teknis	
  

      	
  
  Narasumber dari Lembaga non Pemerintah di Tingkat Provinsi
                No	
                            Lembaga	
                                                        Jabatan	
  
                A.	
     Kepulauan	
  Riau	
                                                                          	
  

                1.	
     Yayasan	
        Pengembangan	
               Pariwisata	
   Direktur	
  
                         Batam	
  	
  
                2.	
     Yayasan	
  Pembinaan	
  Asuhan	
  Bunda	
                     Manajer	
  Pencegahan	
  

                B.	
     Provinsi	
  Kalimantan	
  Barat	
                             	
  

                1.	
     PKBI	
                                                        Kepala	
   Unit	
   Pendidikan,	
   Kepala	
   Seksi	
  
                                                                                       Sekolah	
  Menengah	
  
                C.	
     Provinsi	
  Bali	
                                            	
  

                1.	
     PKBI	
                                                        Direktur	
   dan	
   koordinator	
   Program	
  
                                                                                       Remaja	
  
                D.	
     Provinsi	
  Maluku	
                                          	
  

                1.	
     LP2B	
   (Lembaga	
   Pengabdian	
   Pemuda	
   Kepala	
  
                         Bangsa)	
  
                2.	
     LPPM	
                                                        Direktur	
  

                E.	
     DKI	
  Jakarta	
                                              	
  

                1.	
     Yayasan	
  Pelita	
  Ilmu	
                                   Program	
  Manajer	
  
                2.	
     YAKITA	
                                                      Direktur	
  

                3.	
     Forum	
   Indonesia	
   Untuk	
   Transparansi	
   Koordinator	
  analisis	
  
                         Anggaran	
  (FITRA)	
  
         	
  


292             Suplemen
Program Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS)
294   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
A. Dasar Pertimbangan Program BOS
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berjalan sejak tahun 2005. Sebagai bahan
pertimbangan utama dari program BOS adalah Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan. Pada beberapa slide berikut disampaikan beberapa pasal dalam UU Sisdiknas dan
pengertian pembiayaan dari PP tentang Pendanaan Pendidikan.




                                                     Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   295
296   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
B. Apa Tujuan Program BOS?
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
   1. membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri terhadap
      biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan
      sekolah bertaraf internasional (SBI);
   2. membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk
      apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
   3. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.


C. Siapa Sasaran Program dan Berapa Besar Dana BOS?
Sasaran program BOS adalah semua SD/MI dan SMP/MTs, termasuk Sekolah Menengah Terbuka
(SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik
negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak
termasuk sasaran dari program BOS ini.
Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah/madrasah pada tahun 2011 adalah termasuk
untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:


    1. SD/SDLB di kota                            : Rp 400.000,-/siswa/tahun
    2. SD/SDLB di kabupaten                       : Rp 397.000,-/siswa/tahun
    3. SMP/SMPLB/SMPT di kota              : Rp 575.000,-/siswa/tahun
    4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten         : Rp 570.000,-/siswa/tahun


Besar dana BOS per siswa dapat berubah pada setiap tahun anggaran, tergantung pada kebijakan
pemerintah.


D. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Dana BOS 2011?
   •   Pada tahun anggaran 2011 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami
       perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana
       perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana
       Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
       Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011.
   •   Pada tahun 2005-2010, dana BOS disalurkan langsung dari Dinas Pendidikan Propinsi
       ke rekening sekolah (sistem dekonsentrasi), sedangkan pada tahun 2011, dana BOS
       disalurkan oleh Kementerian Keuangan ke Kas Daerah Kabupaten/Kota, dan selanjutnya
       dari Kasda ke rekening sekolah. Dua slide berikut adalah perbandingan mekanisme
       penyaluran BOS periode tahun 2005-2010 dibandingkan tahun 2011.




                                                        Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   297
298   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   299
 E. Apa Esensi Dana BOS dengan Biaya Satuan Pendidikan?
      •      Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan
             pendidikan.
      •      Biaya Satuan Pendidikan terdiri dari 3 jenis, yaitu: (a) biaya investasi; (b) biaya operasi; (c)
             bantuan biaya pendidikan untuk siswa miskin; dan (d) beasiswa untuk anak berprestasi.
             Biaya operasi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: biaya operasi personalia dan biaya operasi
             nonpersonalia.
      •      Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia
             adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia
             selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan
             pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan
             sesuai Standar Nasional Pendidikan.
      •      BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan
             biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program
             wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia
             yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.


 F. Bagaimana Jadual Penyaluran Dana BOS?
 Mulai tahun 2006, dana BOS diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember.
 Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret (triwulan
 I), April-Juni (triwulan II), Juli-September (triwulan III) dan Oktober-Desember (triwulan IV).
 Penyaluran dana BOS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
      •      Dari Kementerian Keuangan ke Kas Daerah Kabupaten/Kota: dilakukan paling lambat 14
             hari kerja untuk triwulan I dan triwulan IV, sedangkan untuk triwulan II dan triwulan III
             paling lambat 7 hari kerja.
      •      Dari Kas Daerah ke rekening sekolah: paling lambat dilakukan 7 hari kerja sejak dana
             diterima di Kas Daerah.


 G. Apa Peran Program BOS Terhadap Program Wajar 9 Tahun yang Bermutu?
      •      BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar
             9 tahun yang bermutu;
      •      Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar
             iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah;
      •      Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke
             sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke
             SMP/setara;
      •      Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak
             melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi
             anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku
             sekolah;
      •      Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
      •      BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan
             sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari


300       Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
       orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya,
       serta tidak ada intimidasi bagi yang tidak menyumbang.


H. Bagaimana Peran Program BOS Dalam Manajemen Berbasis Sekolah?
   •   MBS secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian
       kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola
       sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk
       meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
   •   Dana BOS harus diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh
       sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah.
   •   Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
   •   Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
   •   Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan
       dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral didalam
       RKAS tersebut;
   •   Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah
       memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan
       Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).


I. Apa Tanggung Jawab Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik?
Meskipun ada dana BOS, orang tua/wali siswa masih memiliki tanggung-jawab terhadap biaya
pendidikan, antara lain:
   •   Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, seragam, sepatu, buku tulis
       dan alat-alat tulis, uang transport dan lain sebagainya;
   •   Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi
       pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf
       internasional;
   •   Orang tua/wali siswa tidak dilarang berpartisipasi secara sukarela membantu pembiayaan
       untuk sekolah, selama tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik jumlah maupun waktu
       pembayarannya.


J. Siapa Pengelola Program BOS di Tingkat Sekolah/Madrasah?
Tim Manajemen BOS di sekolah terdiri dari 3 orang:
   •   Kepala Sekolah sebagai penangung-jawab
   •   Bendahara BOS sekolah
   •   Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah. Pemilihan unsur orang
       tua dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
       kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.


K. Apa Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah?
   •   Mengisi dan menyerahkan data jumlah siswa ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
   •   Melaporkan perubahan data jumlah jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan

                                                         Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   301
          Kabupaten/Kota (jika ada perubahan);
      •   Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
      •   Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
      •   Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana
          BOS di papan pengumuman sekolah;
      •   Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana
          penggunaan dana BOS (RAPBS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh
          Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah;
      •   Membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yang dibeli
          oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite
          Sekolah(Format BOS-03);
      •   Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah;
      •   Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
      •   Menyampaikan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
      •   Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan;
      Catatan: Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah.


 L. Bagaimana Mekanisme Penetapan Alokasi Dana per Sekolah?
      •   Kunci utama keakuratan alokasi dana BOS per kabupaten/kota (otomatis secara nasional)
          adalah data jumlah siswa per sekolah, sehingga sekolah harus melaporkan data jumlah
          siswa secara akurat dan tepat waktu.
      •   Setiap tahun ajaran baru, sekolah harus segera melakukan pendataan dan melaporkan
          jumlah siswa ke Tim BOS Kab/Kota secepat mungkin.
      •   Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Tim Manajemen BOS
          Provinsi menyerahkan data jumlah siswa tiap sekolah kepada Kementerian Pendidikan
          Nasional;
      •   Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional membuat
          alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian
          Keuangan;
      •   Sebelum tahun anggaran, Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran
          sementara per kabupaten/kota melalui Peraturan Menteri Keuangan;
      •   Alokasi prognosa definitif BOS akan ditetapkan, setelah Kementerian Keuangan menerima
          data rekonsiliasi mengenai jumlah sekolah dan jumlah siswa tahun ajaran baru dari
          Kementerian Pendidikan Nasional;
      •   Alokasi dana BOS per sekolah negeri ditetapkan (di SK kan) oleh Kementerian Pendidikan
          Nasional, sedangkan alokasi per sekolah swasta ditetapkan oleh pemerintah daerah
          (melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) atas usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/
          Kota berdasarkan data jumlah siswa;


 M. Bagaimana Dana BOS Diatur Dalam Mekanisme APBD
 Pengelolaan dana BOS dalam mekanisme APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor


302   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah bunyi beberapa
pasal dalam Permendagri tersebut yang mengatur program BOS:


                                          BAB XVA
                  PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
                                        Pasal 329B
(1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah negeri sebagai berikut:
    a. kepala daerah menetapkan kuasa pengguna anggaran atas usul kepala SKPD Pendidikan
       selaku Pengguna Anggaran; dan
    b. kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.
(2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola dana BOS yang
    ditransfer oleh bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD Pendidikan.
                                        Pasal 329C
(1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
(2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah.
(3) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
    oleh SKPD Pendidikan.
(4) RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh
    PPKD.
(5) Kode rekening belanja tidak langsung dan belanja langsung yang bersumber dari dana
    BOS, untuk uraian obyek belanja dan rincian obyek belanja sebagaimana tercantum pada
    lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri ini.
                                        Pasal 329D
(1) Pencairan dana BOS untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme TU.
(2) Pencairan dana BOS untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme LS.
                                        Pasal 329E
(1) Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara
    pengeluaran pembantu SKPD Pendidikan melalui rekening masing-masing sekolah.
(2) Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dilakukan setiap triwulan oleh BUD melalui
    rekening masing-masing sekolah.
(3) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) triwulan berikutnya
    dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOS triwulan
    sebelumnya.
                                         Pasal 329F
(1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329E ayat (2) didasarkan atas
    Naskah perjanjian hibah daerah.
(2) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama
    antara kepala daerah dengan kepala sekolah swasta.
(3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala SKPD Pendidikan atas nama
    kepala daerah dapat menandatangani Naskah perjanjian hibah.
(4) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk


                                                      Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   303
       keperluan 1 (satu) tahun anggaran.
  (5) Format Naskah perjanjian hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran F.I Peraturan
      Menteri ini.
                                                  Pasal 329G
  (1) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan dana BOS triwulan I dan triwulan
      II paling lambat tanggal 10 Juli sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV paling lambat
      tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada bendahara pengeluaran pembantu.
  (2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti
      pengeluaran yang sah dan lengkap.
  (3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh
      Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD
      Pendidikan.
  (4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan
      dana BOS yang diterima setiap triwulan.
                                                  Pasal 329H
  Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta diatur dalam
  naskah perjanjian hibah daerah.


  Berikut adalah beberapa penjelasan yang terkait dengan jenis belanja:
      •   Dana BOS bagi Sekolah sekolah negeri dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam
          bentuk program/kegiatan, yang uraiannya dialokasikan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu
          belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada SKPD Pendidikan yang
          dituangkan dalam Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran SKPD;
      •   Dana BOS bagi Sekolah Swasta dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja
          Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/
          Organisasi Swasta serta Rincian Obyek Dana BOS kepada sekolah swasta yang dituangkan
          dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);


  N. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Dana BOS?
  Mekanisme penyaluran dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang dalam
  hal tahun anggaran 2011, diatur dalam PMK No 247/PMK:07/2010 Tentang Pedoman Umum dan
  Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota
  Tahun Anggaran 2011. Pada prinsipnya ada 2 tahapan penyaluran dana BOS, yaitu:
      1. Tahap I: Penyaluran Dana dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah
          (1) Penyaluran BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum
              Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
          (2) BOS disalurkan secara triwulanan (tiga bulanan), yaitu:
            a. Triwulan Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling
               lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2011;
            b. Triwulan Kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7
               (tujuh) hari kerja pada awal pada bulan April 2011;
            c. Triwulan Ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling
               lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal pada bulan Juli 2011; dan

304   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
           d. Triwulan Keempat (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember) dilakukan paling
              lambat 14 (empat belas) hari kerja pada bulan Oktober 2011 setelah PMK Alokasi
              prognosa definitif BOS 2011 ditetapkan.
       (3) Penyaluran Triwulan Pertama, Kedua, dan Ketiga adalah masing-masing sebesar ¼ (satu
           perempat) dari alokasi sementara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.
       (4) Penyaluran Triwulan Keempat sebesar selisih antara penetapan alokasi prognosa
           definitif BOS dengan jumlah dana yang telah disalurkan dari Triwulan Pertama sampai
           dengan Triwulan Ketiga.


   2. Tahap II: Penyaluran Dana dari Kas Umum Daerah ke Sekolah
       •    Penyaluran dana BOS untuk Sekolah Negeri: dilakukan oleh Dinas Pendidikan paling
            lambat 7 hari kerja dana tersebut harus sampai di sekolah.
       •    Penyaluran Dana BOS untuk Sekolah Swasta:dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah
            paling lambat 7 hari kerja dana tersebut harus sampai di sekolah.


O. Apa Saja Yang Boleh Didanai dari Dana BOS?
Hal penting yang harus diperhatikan oleh sekolah/madrasah sebelum menetapkan penggunaan
dana BOS di sekolah adalah:
   •   Penggunaan dana harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara
       Tim Manajemen BOS Sekolah/Madrasah, Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah.
   •   Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di
       samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.
Penggunaan dana BOS Tahun 2011 diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Tahun Aanggaran 2011, yang antara lain dapat untuk:
   1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli/digandakan untuk
      SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, sedangkan SMP
      sebanyak 2 buku yaitu (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni
      Budaya dan Ketrampilan. Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi
      sebanyak jumlah siswa, maka sekolah wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah
      siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari
      dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah tidak harus menggunakan
      dana BOS untuk pembelian/ penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS
      juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah
      siswa.
   2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya
      pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang,
      pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung
      dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur
      dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);
   3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan
      persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja,
      Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar
      tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam


                                                        Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   305
          rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya
          pendaftaran mengikuti lomba);
      4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa
         (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam
         rangka penyusunan rapor siswa);
      5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas,
         bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan,
         minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan
         suku cadang alat kantor;
      6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk
         pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak
         ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar
         mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
      7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan
         pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/
         keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
      8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk
         sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi
         BOS;
      9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus
         untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau
         sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS
         untuk peruntukan yang sama;
      10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya
          transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat
          transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda,
          perahu penyeberangan, dll);
      11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD
          dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka
          penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di
          Bank/PT Pos;
      12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa,
          masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
      13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih
          terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat
          peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.
 Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS digunakan juga untuk:
      1. Kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses belajar
         mengajar, meliputi kegiatan:
          a. Supervisi oleh Kepala Sekolah, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
          b. Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/
             bulan.
          c. Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru Bina, diberikan rata-rata maksimal
             sebesar Rp 150.000,-/bulan tetapi secara proporsional disesuaikan dengan beban
             mengajarnya.

306    Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
       d. Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masing-masing diberikan
          maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
       e. Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1 orang), diberikan
          maksimal sebesar Rp 100.000,-/bulan.
       f.   Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri diberikan maksimal
            sebesar Rp 150.000,-/bulan.
   2. Biaya transportasi Guru Bina dan Guru Pamong dari SMP Induk ke TKB dan sebaliknya
      disesuaikan dengan kondisi geografis dan sarana transportasi, yaitu:
       a. Transportasi Guru Bina ke TKB.
       b. Transportasi Guru Pamong ke Sekolah Induk.
       c. Transportasi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala SMP Terbuka dalam rangka supervisi
          ke TKB.
       d. Transportasi Pengelola TKB Mandiri ke Sekolah Induk dalam rangka koordinasi,
          konsultasi, dan pelaporan.
Sebagai penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS untuk SMPT/TKB Mandiri
tetap kepala sekolah SMP induk.
Kebijakan penggunaan dana BOS bisa berubah setiap tahun, tergantung dari kebijakan
kementerian.
Dalam hal penggunaan dana BOS di sekolah, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
   2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%.
      Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan
      rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam
      Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan
      Dasar di Kabupaten/Kota;
   3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS
      untuk peruntukan yang sama;
   4. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta;
   5. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan
      hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam
      mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas
      di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib
      mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-
      masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor
      lainnya;
   2. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/kurang
      dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah
      harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim
      surat secara resmi kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang
      berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian
      alokasi pada triwulan berikutnya;
   3. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan
      berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah
      lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan


                                                       Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   307
          tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
      4. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk
         digunakan bagi sekolah;


 P. Apa Saja Larangan Penggunaan Dana BOS?
      1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
      2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
      3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar,
         misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
      4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/kota/
         Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan
         tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut
         serta dalam kegiatan tersebut.
      5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
      6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris
         sekolah).
      7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
      8. Membangun gedung/ruangan baru.
      9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
      10. Menanamkan saham.
      11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau
          pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
      12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran
          dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.
      13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait
          program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas
          Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.


 Q.      Bagaimana Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah?
      1. Tim Sekolah harus menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan
         barang/jasa dan tempat pembeliannya;
      2. Tim harus memperhatikan kualitas barang/jasa, serta ketersediaan, dan kewajaran harga;
      3. Tim Sekolah harus selalu membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa
         dengan harga pasar dan melakukan negosiasi harga kepada penyedia barang/jasa apabila
         harga penawaran lebih tinggi dari harga pasar;
      4. Terkait dengan biaya untuk perawatan ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim
         Sekolah harus menerapkan prinsip-prinsip berikut:
          i.   Membuat rencana kerja
          ii. Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan
              standar upah yang berlaku di masyarakat.
          iii. Membuat laporan penggunaan dana (pembelian barang dan pembayaran upah)
               untuk kegiatan perawatan ringan/pemeliharaan sekolah.

308   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
R. Bagaimana Tata Tertib Pengelolaan Dana BOS Untuk Sekolah?
   1. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa;
   2. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab;
   3. Mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan
      pengumuman sekolah yang harus ditandatangani oleh Komite Sekolah;
   4. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS
      kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa
      dan sekolah pada saat penerimaan raport;
   5. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh
      sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain;
   6. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di
      sekolah yang bersangkutan (Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11).


S. Siapa Yang Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Program BOS?
Pengawasan prgram BOS meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan
pengawasan masyarakat.
   1. Pengawasan Melekat
       Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing
       instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun
       sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh
       Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
   2. Pengawasan Fungsional Internal
       Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS secara internal
       adalah Inspektorat Jenderal Depdiknas serta Inpektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/
       Kota. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan
       kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
   3. Pengawasan Eksternal
       Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan
       Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini juga bertanggung jawab
       untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan
       instansi yang akan diaudit.
   4. Pemeriksaan
       Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan
       pemeriksaan terhadap program BOS.


T. Pengawasan Masyarakat
Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, program ini juga dapat diawasi oleh
unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/
Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret
pelaksanaan program BOS di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi
penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas
fungsional atau lembaga berwenang lainnya.



                                                       Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   309
 U. Apa Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Dana BOS?
 Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah
 dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum
 yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:
      a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang
         berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
      b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOS yang
         terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara.
      c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses
         peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.
      d. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang
         bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada Kabupaten/kota, bilamana terbukti
         pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh
         keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.




310   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Publikasi BOS




Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
312   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   313
314   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   315
316   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   317
318   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   319
320   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   321
322   Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Lembar Evaluasi Pelatihan
untuk Sekolah/Madrasah
Tahun 2011
324   Lembar Evaluasi Pelatihan untuk Sekolah/Madrasah Tahun 2011
Pilih salah satu jawaban yang Anda anggap benar dengan memberi tanda silang pada hurup a, b,
c atau d (Format A):

1. Manakah pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan Standar Nasional Pendidikan?
   a. Standar Proses.
   b. Standar Kompetensi Lulusan.
   c. Standar Kompetensi Pengawas.
   d. Standar Penilaian.

2. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang secara tepat mendefinisikan Standar Pelayanan Minimal
   (SPM) Pendidikan?
   a. Strategi untuk mencapai SNP (Standar Nasional Pendidikan) secara bertahap dan merupakan sasaran
      antara menuju pemenuhan SNP.
   b. Standar-standar yang harus dipenuhi oleh masing-masing satuan pendidikan setelah semua SNP
      terpenuhi.
   c. Mekanisme standardisasi pendidikan yang merupakan kelanjutan dari SNP.
   d. Standar-standar yang ditentukan oleh masing-masing satuan tingkat pendidikan.

3. Pernyataan manakah di bawah ini yang masuk dalam kategori Biaya Investasi menurut Standar
   Pembiayaan?
   a. Gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan.
   b. Biaya pengembangan sumber daya manusia.
   c. Biaya listrik bulanan.
   d. Biaya pembelian alat tulis.

4. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan bagian dari Standar Pengelolaan?
   a. Hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
   b. Kepemimpinan sekolah/madrasah, pengawasan dan evaluasi, sistem informasi manajemen.
   c. Pemilihan tenaga pendidik.
   d. Penentuan standar kompetensi kepala sekolah.

5. Di bawah ini adalah beberapa alasan mengapa SNP perlu dilakukan secara bertahap, kecuali:
   a. Beberapa standar SNP terlalu tinggi dan sulit dicapai oleh semua sekolah/madrasah dengan kondisi
       saat ini.
   b. Implementasi SNP secara utuh membutuhkan sumber daya yang besar.
   c. Implementasi SNP yang sepenuhnya memerlukan kapasitas SDM yang tinggi dan kelembagaan yang
       produktif.
   d. Semua standar SNP dapat dipenuhi oleh sekolah/madrasah dengan kondisi saat ini.

6. Pengertian SPMP (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan) dapat dengan tepat ditemukan pada salah satu
   pernyataan berikut ini:
   a. SPMP merupakan program pemerintah pusat yang mengupayakan terjadinya suatu peningkatan
      mutu pendidikan di suatu daerah tertentu.
   b. SPMP adalah program pemerintah pusat yang harus dijabarkan oleh masing-masing satuan
      pendidikan sesuai dengan keunggulan lokal mereka.
   c. SPMP adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara
      satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperbaiki mutu
      pendidikan.
   d. SPMP merupakan sebuah mekanisme peningkatan mutu pendidikan yang diprakarsai oleh para
      pemimpin satuan pendidikan dan diselenggarakan secara mandiri tanpa adanya keterlibatan
      pemerintah.

                                             Lembar Evaluasi Pelatihan untuk Sekolah/Madrasah Tahun 2011   325
 7. Manfaat EDS/M (Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah) terutama adalah sebagai berikut, kecuali:
    a. Sekolah/madrasah dapat menentukan kelebihan hasil usahanya secara lebih akurat.
    b. Sekolah/madrasah dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya berdasarkan SNP.
    c. Sekolah/madrasah dapat dikelola secara lebih partisipatif, akuntabel dan transparan oleh para
       pemangku kepentingan.
    d. Sekolah/madrasah dapat menyusun RKS dan RKT berdasarkan prioritas kebutuhan dan sumber daya
       sekolah/madrasah untuk memenuhi SPM/SNP.

 8. Salah satu tujuan penyusunan RKS/M (Rencana Kerja Sekolah/Madrasah) adalah:
    a. Memastikan agar aturan pemerintah ditaati sekolah/madrasah.
    b. Menjamin keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan
        pengawasan.
    c. Mendorong upaya guru dan pengawas dalam meningkatkan kinerja mereka.
    d. Mengoptimalkan partisipasi pihak swasta.

 9. Manakah alur penyusunan RKS/M yang benar?
    a. Persiapan     Penyusunan RKS/M         Persetujuan & Pengesahan          Sosialisasi.
    b. Penyusunan RKS/M         Penyetujuan & Pengesahan        Sosialisasi       Persiapan.
    c. Persetujuan       Pengesahan       Penyusunan RKS/M         Sosialisasi.
    d. Sosialisasi    Persiapan      Penyusunan RKS/M        Persetujuan & Pengesahan.

 10. Manakah dari uraian di bawah ini yang secara tepat mendefinisikan visi sekolah/madrasah:
     a. Merupakan gambaran kondisi sekolah/madrasah saat ini yang digunakan untuk menyusun RKS/M.
     b. Cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang
        akan datang.
     c. Membantu komite sekolah mengevaluasi kelemahan dan kelebihan sekolah/madrasahnya.
     d. Rumusan hasil akhir kondisi sekolah yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

 11. Urut-urutan manakah yang benar?
     a. Misi       Tujuan       Sasaran         Visi
     b. Visi      Misi     Sasaran       Tujuan
     c. Visi      Misi      Tujuan      Sasaran
     d. Sasaran      Tujuan        Misi      Visi

 12. Yang bukan merupakan tujuan Penyusunan RKT (Rencana Kerja Tahunan) adalah:
     a. Memastikan pengawasan kinerja kepala sekolah oleh komite sekolah.
     b. Menjamin agar tujuan dan sasaran sekolah/madrasah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan
        tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil.
     c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi.
     d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
        berkelanjutan.

 13. Berikut ini adalah prinsip-prinsip penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang baik, kecuali:
     a. Sistematis, seluruh program/kegiatan disusun secara runtut berdasarkan skala prioritas.
     b. Terpadu, mencakup perencanaan kelesuruhan program yang akan dilaksanakan oleh sekolah/
         madrasah dalam jangka waktu satu tahun.
     c. Satu sumber, mengindikasikan kejelasan sumber pendanaan dan pembiayaan operasional sekolah.
     d. Partisipatif melibatkan berbagai unsur.



326   Lembar Evaluasi Pelatihan untuk Sekolah/Madrasah Tahun 2011
14. Yang tidak termasuk ke dalam kelompok Biaya Operasional adalah:
   a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
   b. Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan
       sarana dan prasarana
   c. Pajak, asuransi, uang lembur, dan transportasi
   d. Pengadaan tanah dan mengirimkan para guru ke pelatihan-pelatihan pengembangan diri.

15. Manajemen Keuangan Sekolah yang baik senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut:
    a. Akuntabilitas, transparansi, bagi hasil, kemakmuran bersama.
    b. Akuntabilitas, transparansi, keadilan, kejujuran, efisien (value for money).
    c. Efisiensi, transparansi, profit oriented, kemakmuran bersama.
    d. Bagi hasil, efisiensi, kejujuran.

16. Manakah pernyataan yang tepat terkait dengan penggunaan dana BOS untuk buku:
    a. Pengadaan buku tidak boleh dilakukan secara bertahap.
    b. Buku yang dibeli/digandakan harus mencakup satu siswa satu buku.
    c. Penentuan buku yang dibeli ditentukan oleh rapat komite sekolah.
    d. Sekolah harus membayar PPN untuk pembelian buku.

17. Manakah pernyataan yang benar terkait dengan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh
    pengelola BOS di sekolah negeri:
    a. Memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian, tidak termasuk PPN dan
       menyetorkannya ke kas negara.
    b. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 karena tidak termasuk sebagai pihak yang
       ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
    c. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama, membayar PPN.
    d. Tidak memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x 40% atau 6% dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk
       PPN

18. Manakah pernyataan yang benar terkait dengan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh
    pengelola BOS di sekolah negeri, swasta, dan pesantren:
    a. Memotong PPh Pasal 21 atas honorarium semua jenis dan golongan guru.
    b. Pembayaran honor kepada guru PNS Golongan IID ke bawah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal
       21.
    c. Pembayaran honor kepada guru PNS Golongan IIIA ke atas harus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat
       final sebesar 15% dari jumlah honor.
    d. Penggunaan dana BOS untuk memberikan bantuan transportasi bagi siswa miskin dikenakan pajak

19. Berikut ini adalah mekanisme pengawasan dana BOS:
    a. Pengawasan melekat
    b. Pengawasan fungsional internal.
    c. Pengawasan eksternal.
    d. Audit oleh komite sekolah

20. Hal berikut ini adalah berkas yang harus dilaporkan ke tim BOS Kabupaten/Kota, kecuali:
    a. Nama siswa miskin yang digratiskan.
    b. Jumlah dana yang diterima dan pengelolaannya.
    c. Lembar pencatatan pengaduan.
    d. Notulen rapat komite sekolah


                                              Lembar Evaluasi Pelatihan untuk Sekolah/Madrasah Tahun 2011   327
328   Lembar Evaluasi Pelatihan untuk Sekolah/Madrasah Tahun 2011
Lembar Kerja Individu
Sekolah (LKIS)
Apa LKIS Tersebut?
LKIS merupakan instrumen sederhana yang khususnya digunakan untuk menjaring data jumlah siswa per
sekolah di setiap tahun ajaran baru. Akan tetapi dalam LKIS juga dijaring beberapa informasi lain yang
dianggap penting.
Untuk Apa LKIS?
Khususnya untuk program BOS, LKIS sangat diperlukan untuk menghitung perencanaan kebutuhan
anggaran dana BOS tingkat nasional, dan selanjutnya akan dijadikan dasar untuk penetapan alokasi dana
BOS per sekolah dan kabupaten/kota.
Pentingkah data di LKIS?
Keakuratan data LKIS sangat menentukan keakuratan perhitungan alokasi dana BOS, baik tingkat nasional,
kabupaten/kota maupun sekolah. Oleh karena itu dimohon setiap sekolah mengisi data LKIS secara akurat,
dan tidak melakukan mark-up data. Alokasi dana BOS per sekolah akan didasarkan LKIS. Jadi sekolah yang
tidak mengumpulkan LKIS, tidak akan dialokasikan dana BOS dalam SK Dirjen Pendidikan Dasar.
Bagaimana mekanisme penyerahan LKIS?
Setelah masa pendaftaran siswa di tahun ajaran baru di sekolah berakhir, sekolah segera mengisi LKIS.
Selanjutnya sekolah menyerahkan LKIS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi jumlah siswa per sekolah dan diserahkan kepada Tim BOS Pusat
untuk dijadikan dasar alokasi dana BOS secara nasional, per kabupaten/kota dan per sekolah. Lembar LKIS
juga akan diserahkan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota kepada Tim BOS Tingkat Nasional untuk keperluan
pendataan dan verifikasi. Data jumlah siswa per sekolah akan dapat diakses oleh masyarakat sebagai
bentuk transparansi dan alat control.
330   Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) Tahun Pelajaran 2010/11
Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) Tahun Pelajaran 2010/11   331
332   Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) Tahun Pelajaran 2010/11
INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
Program BOS
HOTLINE: 177
Menghubungi:

Tingkat SD                                                 Tingkat SMP
Alamat Web      : www.ditptksd.go.id                       Alamat Web       : www.dit-plp.go.id
Telp            : 0-800-140-1276 (bebas pulsa),            Telp             : 0-800-140-1299 (bebas pulsa)
                  021-5725632 & 021-5725641                                   021-5725980
Faksimil        : 021-5725635                              Faksimil         : 021-5731070 & 021-5725645
Email           : bos@ditptksd.go.id                       Email            : bos@dit-plp.go.id

Mengisi:
Format BOS – 07 untuk Kritik dan Saran dan Format BOS – 8 untuk Pengaduan

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:1337
posted:11/3/2011
language:Indonesian
pages:350