Docstoc

roadmap-perubahan-iklim-sektor-limbah-versi-bahasa__20110217190251__0

Document Sample
roadmap-perubahan-iklim-sektor-limbah-versi-bahasa__20110217190251__0 Powered By Docstoc
					 Republik Indonesia




Sektor Limbah




  Maret 2010
                                      Tim Penyusun
    Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap – ICCSR

    Sektor Limbah

    Penasehat

    Prof. Armida S. Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

    Kepala Editor

    U. Hayati Triastuti, Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas

    Koordinator ICCSR

    Edi Effendi Tedjakusuma, Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas

    Editor

    Irving Mintzer, Syamsidar Thamrin, Heiner von Luepke, Dieter Brulez

    Laporan Sintesis

    Koordinator Penyusun untuk Mitigasi:: Hardiv Haris Situmeang

    Laporan Sektor Limbah

    Penyusun: Asep Sofyan, Enri Damanhuri, Oman Abdurrahman.

    Tim Pendukung Teknis

    Chandra Panjiwibowo, Indra Ni Tua, Edi Riawan, Hendra Julianto

    Tim Administrasi

    Altamy Chrysan Arasty, Risnawati, Rinanda Ratna Putri, Siwi Handinah, Wahyu Hidayat, Eko Supriyatno,
    Rama Ruchyama, Arlette Naomi, Maika Nurhayati, Rachman




                                                                                                       i
ICCSR - SektoR LImbah
                            uCAPAn TeRimA KAsiH
    Dokumen Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) bertujuan untuk memberikan masukan pada
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2009-2014 berkaitan dengan
    perubahan iklim, serta sebagai masukan pada RPJMN berikutnya hingga tahun 2030. Dokumen ini
    memberikan arahan detail dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di sektor kehutanan, energi,
    industri, pertanian, perhubungan, daerah pesisir, sumber daya air, limbah, dan kesehatan. Sudah merupakan
    kebijakan dari Bappenas untuk mengakomodasi peluang dan tantangan di sektor-sektor tersebut melalui
    perencanaan pembangunan dan koordinasi antara kementerian dan badan terkait secara efektif. Dokumen
    ini bersifat dinamis dan akan selalu diperbaharui berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang timbul
    dalam menghadapi perubahan ikllim di masa mendatang. Perubahan dan penyempurnaan dari dokumen
    ini akan dilakukan melalui konsultasi partisipatif antara para pemangku kepentingan.

    Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Armida S. Alisyahbana selaku Menteri Perencanaan
    Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atas dukungan
    yang diberikan. Juga kepada Bapak Paskah Suzetta selaku mantan Menteri Perencanaan Pembangunan
    Nasional/ Kepala Bappeanas yang menginisiasi dan member dukungan dalam pembuatan dokumen
    ICCSR, serta kepada Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas, yang
    telah menginisiasikan dan mengkoordinasikan pembuatan dokumen ICCSR ini.

    Kepada seluruh anggota komite pengarah, kelompok kerja, dan para pemangku kepentingan di bawah
    ini, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dalam pembuatan dokumen
    ICCSR Sektor Limbah, dedikasi serta kontribusinya sangat dihargai dan diucapkan terima kasih setinggi-
    tingginya:

    Komite Pengarah

    Deputi Kerjasama Internasional, Kementerian Koordinasi Perekonomian; Sekretaris Menteri, Kementerian
    Koordinasi Kesejahteraan Rakyat; Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum; Deputi Bidang
    Ekonomi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang
    Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,
    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim.

    Kelompok Kerja

    Kementerian Negara Lingkungan Hidup

    Sulistyowati, Haneda Sri Mulyanto, Dadang Hilman, Upik S. Aslia, Agus Gunawan, Yulia Suryanti




                                                                                                           iii
ICCSR - SektoR LImbah
Kementerian Pekerjaan Umum

Djoko Murjanto, Mochammad Amron, Susmono, A. Hasanudin, Djoko Mursito, Handy Legowo, Setya
Budi Algamar, Agus S.K, Adelia Untari.S, Leonardo B, Desfitriana, Devina Suzan, Nur. F. K, Agung. T,
Rindy Farrah, Yuke Ratnawulan, Zubaidah. K, Savitri. R

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas

Sriyanti, Yahya R. Hidayat, Bambang Prihartono, Mesdin Kornelis Simarmata, Arum Atmawikarta,
Montty Girianna, Wahyuningsih Darajati, Basah Hernowo, M. Donny Azdan, Budi Hidayat, Anwar Sunari,
Hanan Nugroho, Jadhie Ardajat, Hadiat, Arif Haryana, Tommy Hermawan, Suwarno, Erik Amundito,
Rizal Primana, Nur H. Rahayu, Pungki Widiaryanto, Maraita, Wijaya Wardhana, Rachmat Mulyanda,
Andiyanto Haryoko, Petrus Sumarsono, Maliki

Universitas dan Profesional

ITB: Saut Lubis, Retno Gumilang; Asia Carbon: Architrandi Priambodo, Susy Simarangkir

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Bappenas, yang selalu siap membantu dan menfasilitasi baik dalam hal teknis maupun
administrasi dalam proses penyelesaian dokumen ini.

Pembuatan dokumen ICCSR ini didukung oleh Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
melalui Study and Expert Fund for Advisory Services in Climate Protection. Atas dukungan tersebut, penghargaan
serta terima kasih yang setinggi-tingginya diberikan.




iv
                                                                                          ICCSR - SektoR LImbah
      Kata Pengantar dari menteri Perencanaan
      Pembangunan nasional/ Kepala Bappenas

                                     Kita telah melihat bahwa dengan kemampuannya yang dapat
                                     mempengaruhi ekosistem dunia, kehidupan populasi manusia dan
                                     pembangunan, perubahan iklim telah menjadi isu kritis paling utama
                                     yang mendapat perhatian serius dari para pembuat kebijakan di seluruh
                                     dunia. Target utamanya adalah untuk mencegah peningkatan suhu
                                     rata-rata global melebihi 2˚C, atau dengan kata lain menurunkan emisi
                                     tahunan seluruh dunia hingga separuh dari kondisi sekarang pada tahun
                                     2050. Kita percaya bahwa upaya ini tentunya membutuhkan respon
                                     international yang solid – aksi kolektif untuk menghindari konflik
                                     antara inisiatif kebijakan nasional dan internasional. Pada saat ekonomi
                                     dunia sedang dalam tahap pemulihan dan negara-negara berkembang
                                     sedang berupaya keras memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, dampak
    perubahan iklim telah ikut serta dalam memperburuk kondisi kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan
    pengintegrasian perubahan iklim sebagai pilar penting dan fokus utama dalam agenda kebijakan
    pembangunan yang berkelanjutan.

    Kita menyadari bahwa perubahan iklim telah banyak diteliti dan dibahas di seluruh dunia. Berbagai solusi
    telah ditawarkan, program-program telah didanai dan kemitraan telah terjalin. Namun di luar itu semua,
    emisi karbon masih terus meningkat baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena lokasi
    geografisnya, kerentanan Indonesia terhadap dampak negatif perubahan iklim harus menjadi perhatian
    yang serius. Kita akan berhadapan, dan sudah terlihat oleh kita beberapa dampak negatif seperti musim
    kemarau yang berkepanjangan, banjir, serta meningkatnya intensitas kejadian cuaca ekstrim. Kekayaan
    keanekaragaman hayati kita juga berada dalam resiko.

    Beberapa pihak yang memilih untuk bersikap diam dalam perdebatan isu perubahan iklim atau
    memperlambat upaya penanggulangannya kini telah termarginalisasi oleh kenyataan saintifik yang tidak
    terbantahkan. Puluhan tahun penelitian, analisis dan bukti-bukti nyata yang terjadi telah menunjukkan
    pada kita bahwa perubahan iklim bukan hanya menjadi isu lingkungan saja, namun juga isu pembangunan
    secara menyeluruh karena dampaknya akan terasa di semua sektor kehidupan manusia baik sebagai bangsa
    maupun individu.

    Sayangnya, kita tidak dapat mencegah atau menghindar dari beberapa dampak negatif perubahan iklim.
    Kita dan khususnya Negara-negara maju telah terlalu lama berkontribusi dalam memanaskan bumi ini.
    Kita harus bersiap oleh karena itu, untuk beradaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi, dan dengan


                                                                                                           v
ICCSR - SektoR LImbah
segenap tenaga berusaha untuk memitigasi agar tidak terjadi perubahan lebih lanjut dari iklim global
bumi. Kita telah meratifikasi Protokol Kyoto di masa awal serta berkontribusi aktif dalam negosiasi
perubahan iklim dunia, dengan menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Konvensi Para Pihak ke 13 United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang telah melahirkan Bali Action Plan pada
tahun 2007. Kini, kita mencurahkan perhatian kita pada tantangan untuk mencapai target yang telah
dicanangkan oleh Presiden yaitu penurunan emisi sebesar 26% hingga tahun 2020. Aksi nyata sangat
penting. Namun sebelum melakukan aksi, kita harus siap dengan analisis yang komprehensif, perencanaan
strategis dan penetapan prioritas.

Untuk itu saya mengantarkan dokumen Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, atau disebut ICCSR,
dengan tujuan agar perubahan iklim dapat diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional.

Dokumen ICCSR menampilkan visi strategis pada beberapa sektor utama yang terkait perubahan iklim,,
yaitu sektor kehutanan, energi, industri, perhubungan, pertanian, daerah pesisir, sumber daya air, limbah,
dan kesehatan. Dokumen Roadmap ini telah diformulasikan melalui analisis yang komprehensif. Kita
telah melakukan penaksiran kerentanan secara mendalam, penetapan opsi prioritas termasuk peningkatan
kapasitas dan respon strategis, dilengkapi dengan analisis keuangan dan dirangkum dalam perencanaan
aksi yang didukung oleh kementerian-kementerian terkait, mitra strategis dan para donor.

Saya meluncurkan dokumen ICCSR ini dan mengundang Saudara untuk ikut mendukung komitmen dan
kemitraan, serta bekerjasama dalam merealisasikan prioritas pembangunan berkelanjutan yang ramah
iklim serta melindungi populasi kita dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.


                                  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
                                 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



                                           Prof. Armida S. Alisjahbana




vi
                                                                                      ICCSR - SektoR LImbah
     Kata Pengantar dari Deputi menteri Bidang sumber
           Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas

                                     Sebagai bagian dari solusi dalam menghadapi perubahan iklim global,
                                     Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi
                                     Gas Rumah Kaca secara nasional hingga 26% dari kondisi dasar dalam
                                     kurun waktu 10 tahun dengan menggunakan sumber pendanaan
                                     dalam negeri, serta penurunan emisi hingga 41% jika ada dukungan
                                     international dalam aksi mitigasi. Dua sektor utama yang berkontribusi
                                     terhadap emisi adalah sektor kehutanan dan energi, terutama dari
                                     kegiatan deforestasi dan pembangkit tenaga listrik, hal ini dikarenakan
                                     oleh sebagian pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar tidak
                                     terbarukan seperti minyak bumi dan batubara, yang menjadi bagian dari
                                     intensitas energi kita yang tinggi.

                                      Dengan lokasi geografisnya yang unik, di antara negara-negara di dunia
    kita termasuk salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Pengukuran
    terhadap hal ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh naiknya
    permukaan air laut, banjir, perubahan curah hujan, dan dampak negatif lainnya. Jika upaya adaptasi tidak
    segera dilakukan, maka berdasarkan prediksi analisis, Indonesia dapat mengalami kekurangan sumber
    air, penurunan hasil pertanian, serta hilangnya atau rusaknya habitat di berbagai ekosistem termasuk di
    daerah pesisir pantai.

    Aksi nasional dibutuhkan baik untuk memitigasi perubahan iklim global maupun untuk mengidentifikasi
    upaya-upaya adaptasi yang diperlukan. Hal ini menjadi tujuan utama dari dokumen Indonesia Climate Change
    Sectoral Roadmap, ICCSR. Prioritas tertinggi dari aksi-aksi tersebut akan diintegrasikan ke dalam sistem
    perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu kita telah berupaya membangun konsensus nasional
    dan pemahaman mengenai opsi-opsi dalam merespon perubahan iklim. Indonesia Climate Change Sectoral
    Roadmap (ICCSR) merepresentasikan komitmen jangka panjang untuk menurunkan emisi dan melakukan
    upaya adaptasi serta menunjukkan kesiapan perencanaan program-program yang inovatif dalam upaya
    mitigasi dan adaptasi hingga puluhan tahun mendatang.



                                Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
                                       Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



                                                     U. Hayati Triastuti

                                                                                                          vii
ICCSR - SektoR LImbah
                                      DAFTAR isi
Tim Penyusun                                                                                i

Ucapan Terima Kasih                                                                       iii

Kata Pengantar dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas             iv

Kata Pengantar dari Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas vi

Daftar Isi                                                                               vii

Daftar Tabel                                                                              ix

Daftar Gambar                                                                             xi

Daftar Istilah, Singkatan dan Satuan                                                     xii

1      PENDAHULUAN                                                                         1

       1.1     Latar Belakang dan Tujuan                                                   1

       1.2     Metodologi Penulisan Laporan                                                2

               1.2.1   Analisis                                                            2

               1.2.2   Proses Partisipasi Pemangku Kepentingan                             2

               1.2.3   Sistematika Penulisan Laporan                                       3

2      KONDISI SAAT INI DAN TANTANGAN MASA DEPAN                                           4

       2.1     Kondisi Sumber Sampah                                                       4

       2.2     Kondisi Pengangkutan                                                        7

       2.3     Kondisi Pemrosesan Sampah                                                   9

       2.4     Kondisi Reduksi, Daur Ulang, dan Daur Pakai (3R)                          12

       2.5     Kebijakan dan Peraturan Perundangan                                       13

       2.6     Tantangan Pengelolaan Sampah ke Depan                                     14

3      POTENSI MITIGASI DI SEKTOR SAMPAH                                                 17

       3.1     Metode Perhitungan                                                        17

       3.2     Pemanfaatan CH4 dari Landfill menjadi Energi Listrik                      20


viii
                                                                           ICCSR - SektoR LImbah
    4      SKENARIO POTENSI MITIGASI DAN ISU-ISU STRATEGIS

    DARI PERUBAHAN IKLIM PADA SEKTOR LIMBAH                                                      22

           4.1   Skenario Mitigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Sampah                             22

           4.2   Skenario Mitigasi Gas Rumah Kaca di Perkotaan                                   23

           4.3   Skenario Mitigasi Gas Rumah Kaca di Pedesaan                                    30

           4.4   Hasil Perhitungan Mitigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Sampah                    33

           4.5   Perhitungan Abatement Cost                                                      41

    5      KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DAN PENGINTEGRASIAN

    MITIGASI PERUBAHAN IKLIM KE DALAM PERENCANAAN SEKTOR LIMBAH                                  45

           5.1   Penyusunan Alternatif Kebijakan Mitigasi berdasarkan Perbedaan Jumlah Pembiayaan 45

           5.2   Isu-isu Strategis Perubahan Iklim Pada Sektor Limbah                            53

                 5.2.1   Kelompok Program Inventarisasi Data dan Perencanaan                     54

                 5.2.2   Kelompok Program Regulasi dan Kebijakan                                 54

                 5.2.3   Kelompok Program Implementasi                                           55

                 5.2.4   Kelompok Program Capacity Program                                       56

    DAFTAR PUSTAKA                                                                               57

    LAMPIRAN A                                                                                   59




                                                                                                  ix
ICCSR - SektoR LImbah
                                 DAFTAR TABeL

Tabel 2.1    Kondisi pengelolaan persampahan di Indonesia tahun 2005                               9

Tabel 3.1    Faktor Emisi untuk Setiap Kegiatan Pengolahan Sampah                                 18

Tabel 3.2    Biaya untuk setiap Kegiatan Pengolahan Sampah                                        19

Tabel 3.3    Asumsi perencanaan landfill, instalasi flaring dan pembangkit listrik                21

Table 4.1    Matriks Perbandingan Skenario Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca

             Sektor Sampah di Indonesia untuk wilayah Perkotaan                                   39

Tabel 4.2    Matriks Perbandingan Skenario Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca

             Sektor Sampah di Indonesia untuk wilayah Pedesaan                                    41

Tabel 5.1    Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 1 (BAU)                                       47

Tabel 5.2    Rekapitulasi asumsi dalam Alternatif 1 (BAU)                                         48

Tabel 5.3    Asumsi yang digunakan dalam alternatif 2 (Law-Based, Pembiayaan Maksimal)            49

Tabel 5.4    Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 2 (Law-Based, Pembiayaan Maksimal)              50

Tabel 5.5    Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 3 (Pembiayaan Optimis)                        51

Tabel 5.6    Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 3 (Pembiayaan Optimis)                          52

Tabel 5.7    Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 4 (Pembiayaan Moderat)                        53

Tabel 5.8    Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 4 (Pembiayaan Moderat)                          54

Tabel 5.9    Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 5 (Pembiayaan Pesimis)                        55

Tabel 5.10   Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 5 (Pembiayaan Pesimis)                          56

Table 5.11   Matriks Aksi Mitigasi Alternatif Kebijakan

             (berdasarkan Perbedaan Jumlah Pembiayaan)                                            50




x
                                                                                     ICCSR - SektoR LImbah
                                DAFTAR GAmBAR

    Gambar 2.1    Proyeksi Jumlah Penduduk Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia (2005-2030)          4

    Gambar 2.2    Proyeksi Timbulan Sampah Perkapita (2005-2030)                                    5

    Gambar 2.3    Proyeksi Timbulan Sampah di Indonesia (2005-2030)                                 6

    Gambar 2.4    Peta Sebaran Proyeksi Timbulan Sampah Domestik Tahun 2010                         6

    Gambar 2.5    Peta Sebaran Proyeksi Timbulan Sampah Domestik Tahun 2030                         7

    Gambar 2.6    Kondisi Pengangkutan Sampah di Indonesia tahun 2005                               7

    Gambar 2.7    Proyeksi Prosentase Pengangkutan Sampah oleh Pemerintah Daerah                   8

    Gambar 2.8    Prosentase Kegiatan Pemrosesan Sampah di TPS dan TPA di Indonesia tahun 2005 10

    Gambar 2.9    Kegiatan Pengelolaan Sampah yang Tidak Terangkut (Dikelola Sendiri) tahun 2005   11

    Gambar 4.1    Timbulan Sampah di Perkapita di Perkotaan untuk Skenario

                  Reduksi Sampah di Sumber                                                         24

    Gambar 4.2    Timbulan Sampah di Perkotaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber             25

    Gambar 4.3    Proyeksi Prosentase Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Perkotaan

                  Skenario 3R dan Pengomposan                                                      26

    Gambar 4.4    Proyeksi Prosentase Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Perkotaan

                  Skenario 3R dan Pengomposan                                                      26

    Gambar 4.5    Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Perkotaan Skenario SL + CL         27

    Gambar 4.6    Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Perkotaan Skenario SL+CL           28

    Gambar 4.7    Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Perkotaan Skenario SL+LFG          29

    Gambar 4.8    Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Perkotaan Skenario SL+LFG          29

    Gambar 4.9    Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Pedesaan

                  Skenario dibakar/ditimbun dimana saja                                            30

    Gambar 4.10   Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Pedesaan

                  Skenario dibakar/ditimbun dimana saja                                            31

                                                                                                   xi
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.11   Timbulan Sampah Perkapita di Pedesaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber 32

Gambar 4.12   Timbulan Sampah di Pedesaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber           32

Gambar 4.13   Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di perkotaan untuk setiap skenario                34

Gambar 4.14   Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di pedesaan untuk setiap skenario                 35

Gambar 4.15   Reduksi emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di perkotaan untuk setiap skenario        36

Gambar 4.16   Reduksi emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di pedesaan untuk setiap skenario         36

Gambar 4.17   Biaya Pengelolaan Sampah di perkotaan untuk setiap skenario                   37

Gambar 4.18   Biaya Mitigasi (Biaya Skenario – Biaya BAU) di perkotaan                      37

Gambar 4.19   Biaya Pengelolaan Sampah di pedesaan untuk setiap skenario                    38

Gambar 4.20   Biaya Mitigasi (Biaya Skenario – Biaya BAU) di pedesaan                       38

Gambar 4.21   Perhitungan NPV Reduksi Emisi (ton CO2 eq) Setiap Skenario Perkotaan          41

Gambar 4.22 Perhitungan NPV Reduksi Emisi (ton CO2 eq) Setiap Skenario Pedesaan             42

Gambar 4.23   Perhitungan NPV Biaya Mitigasi (USD) Setiap Skenario Perkotaan                42

Gambar 4.24   Perhitungan NPV Biaya Mitigasi (USD) Setiap Skenario Pedesaan                 43

Gambar 4.25   Perhitungan Abatement Cost (USD/ton) Setiap Skenario Perkotaan                43

Gambar 4.26   Perhitungan Abatement Cost (USD/ton) Setiap Skenario Pedesaan                 44

Gambar 5.1    Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) tiap Alternatif terhadap Alternatif 1 (BAU)       57

Gambar 5.2    Reduksi Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) dibandingkan terhadap Alternatif 1 (BAU) 57

Gambar 5.3    Biaya Mitigasi Tiap Skenario dibandingkan alternatif 1 (BAU)                  58




xii
                                                                               ICCSR - SektoR LImbah
        DAFTAR isTiLAH, sinGKATAn DAn sATuAn

    BL           Baseline scenario

    cap          capita

    CDM          clean development mechanism

    CER          certified emission reduction

    CH4          methane

    CL           controlled landfill

    CO           carbon monoxide

    CO2          carbon dioxide

    CO2 eq       carbon dioxide equivalent

    DOC          degradable organic carbon

    DOCF         degradable organic carbon dissimilated

    EF           emission factor

    eq           equivalent

    g            gram

    Gg           gigagram

    GHG          greenhouse gas

    Gt           gigatonne

    H2           hydrogen

    H2O          water

    ha           hectare

    IPCC         Intergovernmental Panel on Climate Change

    k            methane generation rate constant

    kg           kilogram

    kt           kilotonne

                                                             xiii
ICCSR - SektoR LImbah
kWh    kilowatt-hour

L      litre

L0     methane generation potential

LFG    landfill gas

m      metre

m3     cubic metre

MCF    methane conversion factor

Mt     megatonnes

MSW    municipal solid waste

Mt     megatonne

mV     millivolt

MW     megawatt

N      nitrogen

N2     nitrogen gas

NA     not applicable

N/A    not available

N2O    nitrous oxide

O2     oxygen

OD     open dumping

OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development

ppb    part per billion

ppbv   part per billion by volume

ppm    part per million

SL     sanitary landfill

SO2    sulphur dioxide

SOx    sulphur oxides


xiv
                                                                ICCSR - SektoR LImbah
    t            tonne

    t-km         tonne-kilometre

    TWh          terrawatt-hour

    UNFCCC       United Nations Framework Convention on Climate Change




                                                                         xv
ICCSR - SektoR LImbah
xvi
      ICCSR - SektoR LImbah
                               1
                        PenDAHuLuAn




                                  1
ICCSR - SektoR LImbah
1.1    Latar Belakang dan Tujuan

Sebagai usaha dalam mitigasi perubahan iklim, di tingkat nasional Indonesia telah melakukan langkah-
langkah, diantaranya:

    •	 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Framework of Climate Change Convention
       (UNFCCC) melalui Undang-Undang No 6 Tahun 1994

    •	 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang No 17 tahun
       2004.

    •	 Pada 26 November 2007, Kementerian Lingkungan Hidup menyusun Rencana Aksi Nasional
       Perubahan Iklim (RAN-PI) sebagai komitmen dalam mitigasi gas rumah kaca dan perubahan
       iklim.

    •	 Sebagai tuan rumah dalam UN Conference of Parties (COP) in Global Warming ke 13 di Bali yang
       diselenggarakan pada tanggal 3-14 Desember 2007.

    •	 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen untuk melakukan pengurangan gas rumah
       kaca dengan target jangka menengah 26% di tahun 2020 (termasuk penggunaan lahan, perubahan
       pemanfaatan lahan dan kehutanan) dan jika digabung dengan dukungan internasional, pemerintah
       Indonesia yakin bahwa emisi gas rumah kaca dapat dikurangi sebanyak 41% [SBY, 2009]. Pemerintah
       telah menyiapkan keputusan presiden untuk mendukung komitmen ini yang disiapkan pada Januari
       2010.

    •	 Pada September 2009, Badan Pengembangan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah meluncurkan
       Indonesia’s Climate Change Trust Fund [ICCTF, 2009]. Ini merupakan mekanisme pendanaan untuk
       menjembatani mekanisme internasional untuk perubahan iklim dengan tingkat nasional yang
       efisien, transparan dan bertanggung-jawab.

Sektor limbah merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang penting. Limbah padat dan cair
merupakan sumber signifikan CH4 yang penambahannya di atmosfer berkontribusi terhadap perubahan
iklim. Sehingga aksi nasional dalam mitigasi perubahan iklim di sektor limbah sangat penting. Di Indonesia,
sampah dapat dianalisis di lebih dari 400 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Penanganan sampah di
tingkat pusat merupakan kewenangan dan tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum yaitu dalam
bidang teknis, dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup yaitu dalam aspek lingkungan hidup.

 Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penyusunan Roadmap Perubahan Iklim Sektor
Limbah ditujukan untuk memberikan arahan penanganan mitigasi perubahan iklim di sektor limbah
padat/sampah, integrasinya ke dalam kebijakan dan program-program pembangunan sektor limbah
sehingga mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selain itu, roadmap perubahan iklim
sektor limbah ini bertujuan juga untuk memberikan kontribusi terhadap upaya global dalam pengurangan
dampak negatif perubahan iklim. Penyusunan roadmap ini menekankan pada program-program yang

2
                                                                                       ICCSR - SektoR LImbah
    mungkin dilakukan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Pada saat ini sektor yang siap untuk
    melakukan reduksi CH4 dari sektor limbah adalah dari sektor persampahan sehingga penanganan mitigasi
    di sektor limbah roadmap ini dibatasi hanya untuk sektor persampahan. Saat ini sektor sampah sebagian
    besar dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, khususnya untuk lingkungan perkotaan.



    1.2     Metodologi Penulisan Laporan

    1.2.1    Analisis

    Analisis dalam penyusunan roadmap perubahan iklim sektor sampah dilakukan dengan cara-cara sebagai
    berikut:

      a) Pengumpulan dan kajian dokumen-dokumen terkait sektor sampah dari Departemen Pekerjaan
         Umum dan juga dari Bappenas seperti Synthesis Report for Indonesia’s Technology Needs Assessment on
         Climate Change Mitigation, Bappenas-GTZ, Maret 2009.

      b) Melakukan kajian literatur dan kajian dasar ilmiah mengenai dampak perubahan iklim terhadap
         sektor sampah, salah satunya dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen Guideline IPCC
         2006.

      c) Melakukan perhitungan timbulan sampah dan emisi GRK untuk sektor sampah.

      d) Menyusun skenario emisi GRK sebagai dasar penyusunan program-program mitigasi sampah.

      e) Menyusun program-program mitigasi sektor sampah.


    1.2.2    Proses Partisipasi Pemangku Kepentingan

    Partisipasi pemangku kepentingan diikutsertakan dalam proses penyusunan Roadmap ini melalui beberapa
    cara di antaranya:

      •	 Konsultasi dan diskusi yang dilakukan dengan pejabat, peneliti dan pakar di instansi terkait khususnya
         Bappenas, Departemen Pekerjaan Umum, dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

      •	 Penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD), Pra-FGD serta rapat-rapat koordinasi di lingkungan
         Departemen Pekerjaan Umum dan instansi terkait yang telah dilaksanakan baik di Bappenas maupun
         di Departemen Pekerjaan Umum. Dalam FGD ini juga dibahas mengenai isu lintas sektoral.




                                                                                                             3
ICCSR - SektoR LImbah
1.2.3    Sistematika Penulisan Laporan

Laporan ini terbagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

    •	 Bab 1 menjelaskan latar belakang dan tujuan penulisan laporan

    •	 Bab 2 menjelaskan kondisi pengelolaan sampah di Indonesia

    •	 Bab 3 menjelaskan metode perhitungan gas rumah kaca dari landfill dan potensinya di Indonesia.
       Bab ini juga menjelaskan berbagai asumsi yang dipakai dalam perhitungan.

    •	 Bab 4 menjelaskan berbagai skenario mitigasi gas rumah kaca dari landfill. Tujuan yang ingin dicapai
       adalah untuk membandingkan jenis skenario yang paling efektif dan efisien dalam mitigasi gas
       rumah kaca, yaitu dengan membandingkan abatement costnya.

    •	 Bab 5 menjelaskan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan asumsi pembiayaan. Alternatif di Bab
       5 merupakan gabungan dari berbagai skenario di Bab 4 yang dirangkai secara terpadu dan bertahap.
       Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membandingkan berbagai alternatif pengelolaan sampah
       yang dibagi berdasarkan jumlah pembiayaannya. Untuk mengetahui alternatif kebijakan yang paling
       efektif dan efisien ditinjau dari pengurangan gas rumah kaca dibandingkan abatement costnya. Bab
       5 juga menjelaskan program jangka menengah dan panjang yang merupakan hasil FGD dengan
       sektor terkait khususnya Departemen Pekerjaan Umum terkait pengurangan gas rumah kaca.




4
                                                                                        ICCSR - SektoR LImbah
                           2
           KOnDisi sAAT ini DAn
             TAnTAnGAn mAsA
                         DePAn




                              5
ICCSR - SektoR LImbah
Untuk merencanakan kegiatan mitigasi gas rumah kaca dari sektor sampah perlu ditentukan kondisi
baseline sebagai basis perhitungan. Kondisi baseline untuk perhitungan sektor sampah adalah tahun 2005,
yaitu periode sebelum diterapkannya UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu,
tahun 2005 dipilih karena data-data penelitian pada tahun 2005 relatif lebih lengkap dibandingkan dengan
tahun yang lain. Untuk perhitungan sampah domestik jumlah penduduk diproyeksikan sebagaimana
terlihat pada Gambar 2.1.

Kondisi baseline pengelolaan sampah di Indonesia tahun 2005 dapat dibedakan menjadi (1) kondisi
sumber sampah, (2) kondisi pengangkutan sampah, (3) kondisi pemrosesan sampah, (4) kondisi reduksi,
daur ulang dan daur pakai (3R), dan (5) kebijakan dan peraturan perundangan.




      Gambar 2.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia (2005-2030)




2.1   Kondisi Sumber Sampah

Indonesia pada tahun 2005 memiliki tingkat produksi sampah perkapita 0,6 kg/orang/hari untuk wilayah
perkotaan dan 0,3 kg/orang/hari untuk wilayah pedesaan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi,
produksi sampah perkapita akan terus naik sehingga di tahun 2030 mencapai 1,2 kg/kapita/hari untuk
perkotaan dan 0,55 kg/orang/hari untuk pedesaan sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.2. Dengan
jumlah penduduk sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.1, dihasilkan proyeksi timbulan sampah
(lihat Gambar 2.3). Sebagai contoh, pada tahun 2005 dengan jumlah penduduk 218,8 juta (BPS, 2006)
menghasilkan sampah domestik sekitar 33,5 Megaton.




6
                                                                                     ICCSR - SektoR LImbah
                        Gambar 2.2 Proyeksi Timbulan Sampah Perkapita (2005-2030)


    Di negara-negara Asia, data komposisi sampah tidak mudah didapatkan pada skala nasional. Sampah
    organik merupakan komponen utama dalam persampahan. Proporsi sampah organik adalah antara 34-
    70%, lebih tinggi 20-30% dari kebanyakan negara di Eropa. Saat ini, semakin banyak sampah plastik
    dan kertas yang dihasilkan di setiap negara di Asia, yang menunjukkan perubahan gaya hidup. Seiring
    peningkatan transisi ekonomi, komposisi sampah di Indonesia semakin mendekati negara-negara industri,
    yaitu dengan peningkatan prosentase kertas dan plastik dan penurunan komponen sampah organik.




                      Gambar 2.3 Proyeksi Timbulan Sampah di Indonesia (2005-2030)


                                                                                                       7
ICCSR - SektoR LImbah
Sebaran sampah hasil proyeksi disampaikan dalam Gambar 2.4 dan Gambar 2.5. Gambar 2.4 menunjukkan
sebaran timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2010. Sedangkan Gambar 2.5 menunjukkan sebaran
timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2030.




            Gambar 2.4 Peta Sebaran Proyeksi Timbulan Sampah Domestik Tahun 2010

Pada tahun 2030, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.5, volume sampah domestik yang tinggi bukan
hanya terjadi di Pulau Jawa tetapi juga di Pulau Sumatera.




            Gambar 2.5 Peta Sebaran Proyeksi Timbulan Sampah Domestik Tahun 2030


8
                                                                               ICCSR - SektoR LImbah
    2.2   Kondisi Pengangkutan

    Di Indonesia sekitar 50% sampah di perkotaan dan 20% sampah di pedesaan diangkut secara kolektif
    oleh dinas kebersihan, atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah kota/kabupaten (lihat Gambar 2.6).
    Sampah yang tidak terangkut oleh pemerintah dikelola sendiri oleh masyarakat secara swadaya.




                    Gambar 2.6 Kondisi Pengangkutan Sampah di Indonesia tahun 2005


    Sesuai dengan rencana kerja pemerintah, pengangkutan sampah diproyeksikan akan terus meningkat
    dari tahun ke tahun (lihat Gambar 2.7). Secara umum, pekerjaan Dinas Kebersihan adalah mengangkut
    sampah dari TPS menuju TPA, sementara komunitas perkotaan mengatur pengumpulan sampah dari
    rumah-rumah ke TPS secara mandiri. Sistem pengumpulan sampah seperti ini masih banyak kelemahan
    yaitu banyak sampah yang tidak dikumpulkan tetapi dibuang begitu saja di saluran drainase ataupun
    sungai.

    Selain itu, masih ada masalah teknis yang terkait dengan peralatan dan perlengkapan dalam pengelolaan
    sampah. Secara umum kota/kabupaten di Indonesia mengalami kekurangan kendaraan untuk keperluan
    pengumpulan dan pengangkutan sampah. Kendaraan yang usianya sudah tua juga memperlambat
    transportasi sampah, sehingga tidak semua sampah dapat diangkut.

    Aspek lain yang tak kalah penting adalah mengenai sumber pembiayaan penanganan limbah padat domestik.
    Sebagian besar kota di Indonesia menggunakan sumber pembiayaan dari anggaran pembangunan
    pemerintah dan dalam beberapa kasus adalah berasal dari pinjaman luar negeri. Sumber keuangan lainnya
    berasal dari retribusi sampah yang dibebankan pada penghasil sampah. Namun sejak krisis ekonomi,
    pendapatan melalui retribusi menurun seiring dengan berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat.
    Saat ini masih ditemui kendala untuk menaikkan retribusi, karena masih terbatasnya kemampuan ekonomi
    masyarakat.




                                                                                                       9
ICCSR - SektoR LImbah
                Gambar 2.7 Proyeksi Prosentase Pengangkutan Sampah oleh Pemerintah Daerah




2.3       Kondisi Pemrosesan Sampah

Sampah yang diangkut secara kolektif oleh pemerintah daerah tidak seluruhnya diproses di TPA (Tempat
Pemrosesan Akhir) namun mengalami berbagai proses lain sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.8.
Secara lengkap kondisi pengelolaan persampahan di Indonesia ditunjukkan melalui Tabel 2.1. Berdasarkan
data penelitian di Bandung Raya dan informasi sekunder lainnya dari beberapa tempat di Indonesia, di
tahun 2005 (lihat Tabel 2.1), diperoleh data bahwa1 (a) sampah anorganik yang di-recovery sebanyak 3%, (b)
sampah organik dikompos sebanyak 1%, (c) sampah dibakar di TPS dan TPA 0,5%; diurug dengan open
dumping 45%; dan diurug dengan sanitary landfill yang dilengkapi penangkap biogas 0,5%.



Sementara sebagian lagi sampah dikelola oleh masyarakat sendiri dengan komposisi sampah anorganik
yang di-recovery sebesar 3%, sampah organik yang dikompos sebanyak 1%, sampah dibakar sebanyak 5%,
dibuang ke saluran sungai 1% serta ditimbun dimana saja 40%. Sampah di pedesaan hanya sekitar 20%
yang diangkut oleh petugas swadaya masyarakat secara kolektif dan 80% sisanya dikelola sendiri oleh
masyarakat. Untuk sampah di pedesaan yang dikelola masyarakat sendiri tersebut, 40% dikelola dengan
cara pengomposan sampah organik.


1
    Satuan % yang digunakan dalam naskah ini adalah terhadap berat basah sampah. Biasanya data yang disajikan oleh pengelola sampah di
Indonesia adalah berdasarkan % terhadap volume basah yang akan mempunyai densitas berbeda.

10
                                                                                                               ICCSR - SektoR LImbah
                           Tabel 2.1 Kondisi pengelolaan persampahan di Indonesia tahun 2005


                                     Tahun 2005                               Satuan       Perkotaan   Pedesaan
         Timbulan sampah perkapita                                         kg/orang/hari      0,6        0,3
         Kenaikan timbulan sampah per tahun                                     %             2,5         1
         Sampah diangkut secara kolektif (Dinas)                                %             50          20
         Kenaikan sampah diangkut kolektif per-tahun                            %           2 - 2,5       1


         Sampah dikelola kolektif 2005:
                 •	   Anorganik direcovery                                      %              3         0,5
                 •	   Organik dikomposkan                                       %              1         5,5
                 •	   Dibakar di TPS dan TPA                                    %             0,5         10
                 •	   Diurug di open dumping                                    %             45          4
                 •	   Diurug dengan sanitary landfill + penangkap biogas        %             0,5         0
         Total                                                                  %             50          20


         Sampah dikelola sendiri 2005:
                 •	   Anorganik direcovery                                      %              3          5
                 •	   Organik dikomposkan                                       %              1          40
                 •	   Dibakar                                                   %              5          20
                 •	   Dibuang ke saluran sungai                                 %              1          5
                 •	   Timbun dimana saja                                        %             40          10
         Total                                                                  %             50          80



            Sumber: Damanhuri, 2008


    Gambar 2.8 menunjukkan bahwa dari 50% sampah yang diangkut di perkotaan, 45% diproses di landfill
    open dumping, dan sisanya direcovery, dikomposkan, dibakar, dan diproses di sanitary landfill. Selain itu, dari
    20% sampah yang diangkut di pedesaan sebagian diurug di open dumping, dikomposkan, dan sebagainya
    (lihat Gambar 2.8).




                                                                                                                  11
ICCSR - SektoR LImbah
     Gambar 2.8 Prosentase Kegiatan Pemrosesan Sampah di TPS dan TPA di Indonesia tahun 2005


Sampah yang tidak terangkut akan dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Gambar 2.9 menunjukkan
kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan sendiri oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di
pedesaan.




     Gambar 2.9 Kegiatan Pengelolaan Sampah yang Tidak Terangkut (Dikelola Sendiri) tahun 2005


Sistem manajemen persampahan di Indonesia sebagian besar bergantung pada keberadaan landfill karena
pemrosesan sampah akhir di Indonesia terbanyak menggunakan penimbunan/landfill. TPA (Tempat
Pemrosesan Akhir) dengan sistem landfill menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam pengelolaan
limbah padat karena pada saat ini baru sebagian kecil landfill di Indonesia yang dikelola dengan baik.


12
                                                                                   ICCSR - SektoR LImbah
    Sebagian besar sampah ditransportasikan ke TPA yang diolah melalui open dumping, dan diestimasikan
    bahwa hanya 10% yang diolah melalui sistem yang lebih baik seperti controlled landfill. Hanya terdapat
    sedikit perlindungan ataupun pengawasan terhadap air tanah sehingga lindi (leachate) dari sampah dapat
    mencemari air tanah atau sungai. Selain itu, pondasi TPA biasanya berbatu, berkerikil ataupun area rawa
    yang sangat sensitif terhadap polusi air (Damanhuri, 2008). Masalah lainnya adalah masyarakat banyak
    menolak jika lahan atau lingkungannya dipilih untuk dijadikan TPA.

    Alasan utama penggunaan open dumping terus diberlakukan di Indonesia adalah karena terbatasnya anggaran
    operasional. Dengan anggaran operasional yang terbatas, sangat sulit untuk menutup area dengan lapisan
    tanah dan mengkompaksi sampah lapisan demi lapisan. Pengoperasian open dumping menimbulkan banyak
    masalah seperti terbentuknya asap, bau dan munculnya lalat. Di banyak kasus, ditemukan sampah yang
    berasal dari industri dan sampah patogen dari rumah sakit di TPA yang sama, walaupun sejak 1995
    pemerintah Indonesia telah mengatur kriteria landfill untuk sampah B3. Karena adanya pencampuran
    sampah dari berbagai kriteria sampah yang berbeda, maka bahaya yang ditimbulkan oleh landfill menjadi
    semakin besar.

    Selain itu, masalah utama dalam pengelolaan sampah menggunakan landfill adalah ketika landfill telah
    penuh. Secara pengelolaan juga banyak kelemahan, seperti perhatian hanya diberikan ketika TPA mulai
    penuh atau terdapat gangguan pada operasional. Selain itu, pengelolaan masih belum dilakukan secara
    terintegrasi.



    2.4   Kondisi Reduksi, Daur Ulang, dan Daur Pakai (3R)

    Pada umumnya Solid Waste Management (SWM) di Indonesia sangat bergantung pada keberadaan Tempat
    Pemrosesan Akhir (TPA). Pengolahan level menengah sudah dibangun sebagai bentuk usaha untuk
    mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Sampai saat ini, sangat sedikit tempat pemrosesan level
    menengah yang dikelola secara profesional di Indonesia. Pusat pengolahan komunitas (3R) juga dibentuk
    sebagai solusi untuk mengurangi jumlah sampah. Kondisi reduksi, daur ulang dan daur pakai pada tahun
    2005 dapat dilihat pada Tabel 2.1, Gambar 2.8 dan Gambar 2.9.

    Melalui metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan,
    Semarang dan Yogyakarta mulai mengembangkan pengolahan level menengah dengan mengompos dan
    mendaur ulang sampah anorganik untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Masalah
    yang dihadapi adalah mahalnya harga pupuk kompos yang dihasilkan yaitu sekitar Rp 300 – Rp. 400/kg,
    dibandingkan dengan pupuk anorganik yang lebih murah. Sampah anorganik di Indonesia juga didaur
    ulang dan dilakukan oleh pemulung. Dari segi ekonomi sektor ini memberikan keuntungan ekonomi yang
    signifikan.

    Komposisi sampah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengomposan dan daur ulang.
    Terdapat dua komposisi utama sampah, yaitu sampah basah atau sampah organik (sampah makanan,

                                                                                                             13
ICCSR - SektoR LImbah
dsb.) yang dapat dilakukan pengomposan, dan sampah kering atau sampah anorganik (plastik, kertas,
gelas, dsb.) yang dapat di daur ulang. Perlu diperhatikan bahwa beberapa komponen dari barang bekas
di Indonesia, seperti koran, buku bekas, majalah, baju bekas, komponen elektronik bekas, biasanya tidak
dianggap sampah yang harus dibuang ke tempat sampah; dan biasanya dikumpulkan oleh sektor informal
seperti tukang loak dan pemulung dijual ke penampungan barang bekas.

Aspek penting lainnya dalam pengelolaan sampah yaitu daur ulang dan peranan sektor informal. Di
Indonesia, terdapat dua aliran daur ulang. Aliran pertama, kolektor sebagai sektor informal mengumpulkan
bahan-bahan yang dapat didaur ulang di sumber. Aliran kedua, material ini dipisahkan dan didaur ulang
oleh kota/kabupaten setelah pengumpulan sampah. Kegiatan daur ulang ini melibatkan ibu rumah tangga,
dinas kebersihan, dan pemulung.

Di negara berkembang tingkat daur ulang komponen sampah anorganik adalah cukup tinggi sehingga
menimbulkan dampak positif berupa manfaat ekonomi pada masyarakat. Meskipun metode yang
digunakan untuk pemilahan/sortasi dan pemisahan sampah di negara-negara berkembang ini dianggap
tidak sesuai untuk sistem manajemen sampah seperti yang didefinisikan oleh negara-negara maju, metode
yang ada tersebut tidak hanya memberikan arus pendapatan ekonomi kepada ratusan ribu orang yang
terlibat dalam sektor informal ini, tetapi juga memberikan kontribusi positif berupa lebih banyaknya
sampah yang dapat didaur ulang.



2.5   Kebijakan dan Peraturan Perundangan

Pengelolaan sampah dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah polusi lingkungan
dan melindungi sumber daya air bersih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pengelolaan
Lingkungan Hidup Nomor 32/2009. Pengelolaan sampah diatur secara khusus dalam Undang-Undang
No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sebelum UU No.18/2008 dikeluarkan, PP No.16/2005 telah
menempatkan masalah perlindungan sumber air akibat pencemaran dari TPA sebagai salah satu fokus
yang diatur. PP 16/2005 ini merupakan peraturan di bawah Undang-Undang Sumber Daya Air (UU
No.7/2004).

UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah menggariskan bahwa pengelolaan sampah hendaknya
berlandaskan hierarki pendekatan (a) pengurangan dan (b) penanganan sampah. Pengurangan (minimasi)
sampah dilandaskan atas prinsip (a) pembatasan (reduce), guna-ulang (reuse) dan daur-ulang (recycle) sebagai
prioritas pengelolaan sampah, yang dikenal sebagai pendekatan 3R. Makna dari pendekatan ini adalah
mengedepankan pengelolaan sampah di hulu yang dimulai dari upaya bagaimana agar sampah sesedikit
mungkin dihasilkan (reduce) dari kegiatan sehari-hari, seperti perubahan pola kerja lingkungan industri
penghasil dan pengguna pengemas untuk hasil produksinya, agar menghasilkan dan menggunakan
pengemas yang ramah lingkungan dengan volume sesedikit mungkin dan kelak setelah tidak digunakan,
sampahnya akan mudah didaur-ulang dan ditangani lebih lanjut. Mereka juga digariskan agar tetap


14
                                                                                        ICCSR - SektoR LImbah
    tidak lepas tangan terhadap pengemas tersebut, yaitu dalam bentuk extended producers responsibility (EPR).
    Sampah yang dihasilkan kemudian lebih diarahkan agar dikelola di sumber, melibatkan seluruh pemangku
    kepentingan (stakeholders), melalui upaya guna-ulang dan daur-ulang. Sampah atau residu yang masih
    tersisa selanjutnya ditangani secara baik dan profesional melalui pewadahan, pengumpulan, pemindahan,
    pengangkutan dan pengolahan. Residu dari kegiatan ini kemudian wajib disingkirkan ke lingkungan secara
    aman, agar tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan. Oleh karenanya, UU-18/2008 menggariskan
    bahwa dalam 5 tahun sejak UU tersebut dikeluarkan, open dumping yang selama ini merupakan cara yang
    paling banyak dijumpai di Indonesia untuk menyingkirkan sampah, harus sudah digantikan dengan cara
    landfill yang lebih baik, seperti controlled dan sanitary landfill. Selanjutnya UU tersebut menggariskan tentang
    penguatan kapabilitas institusi, perbaikan hubungan antar stakeholder sebagai rekan dalam pengelolaan dan
    peningkatan sumber investasi.

    Keinginan pemerintah untuk mengedepankan pendekatan 3R telah secara nyata dikemukakan dalam
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 21/PRT/M/2006 yang memfokuskan upaya 3R sebagai strategi
    nasional yang menggariskan bahwa sampai tahun 2014 pengurangan sampah hendaknya mencapai 20%2.
    Target strategi nasional pada sektor pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

        1. Mendukung pencapaian tingkat pelayanan pengolahan sampah 60% pada tahun 2010.

        2. Mendukung pengurangan jumlah sampah melalui 3R sampai 20% pada tahun 2014.

        3. Meningkatkan kualitas landfill:

            -   Controlled Landfill (CLF) untuk kota kecil dan menengah.

            -   Sanitary Landfill (SLF) untuk kota besar dan kota metropolitan.

            -   Penghentian Open Dumping.

        4. Mendukung pelaksanaan di tingkat institusi dan kerjasama regional.

    Saat ini, implementasi pengelolaan persampahan di tingkat daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan
    pemerintah daerah, berkaitan dengan organisasi pengelola sampah, biaya retribusi dan pengangkutan
    sampah dari sumber menuju TPA. Kendala terbesar terletak pada kurangnya kekuatan hukum yang
    menyebabkan lemahnya implementasi peraturan tersebut.




    2
      Walau tidak tercantum, satuan yang digunakan dapat dipastikan adalah % volume basah. Penggunaan satuan ini, membutuhkan kehati-
    hatian interpretasi, misalnya dalam klaim keberhasilan upaya daur ulang. Contoh: 1 truk botol plastik kosong mempunyai volume yang
    sama dengan 1 truk sampah basah, namun mempunyai berat yang berbeda.

                                                                                                                                    15
ICCSR - SektoR LImbah
2.6   Tantangan Pengelolaan Sampah ke Depan

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan jumlah volume sampah.
Gambar 2.1 menunjukkan hasil perhitungan timbulan sampah perkotaan dan pedesaan di Indonesia yang
merupakan hasil proyeksi dari tahun 2005 hingga 2030. Jumlah volume sampah yang terus meningkat
ini akan menjadi masalah lingkungan yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Sehingga pengelolaan
sampah perkotaan yang baik merupakan keharusan.

Pengelolaan Persampahan Domestik (Municipal Solid Waste/MSW) di Indonesia masih menghadapi banyak
masalah seperti:

 •	   Mayoritas kota tidak memiliki perencanaan (master plan) yang konsisten dalam penanganan sampah
      karena Pengelolaan Persampahan masih belum diformalkan;

 •	   Pengelolaan Persampahan belum diberikan prioritas yang cukup dalam peraturan pemerintah
      daerah sehingga menjadikan anggaran dana untuk pengelolaan sampah sangat terbatas;

 •	   Fasilitas untuk pengumpulan, transportasi, dan penyimpanan sampah juga terbatas;

 •	   Sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan open dumping yang menyebabkan
      polusi air, udara, dan bau tidak sedap.

Untuk menyelesaikan masalah diatas pemerintah kota/kabupaten sebagai penyelenggara pengelolaan
sampah di level kota/kabupaten perlu meningkatkan program revitalisasi pengelolaan sampah yang
meliputi penyempurnaan institusi pengelola sampah, peraturan perundangan yang terkait, isu-isu teknis
pengelolaan sampah, infrastruktur pendukung, alternatif pembiayaan dan investasi, serta peningkatan
kesadaran, budaya, dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik.

Selain itu, pengelolaan sampah ke depan sekurangnya harus menerapkan dua kebijakan utama. Kebijakan
pertama adalah pengurangan (reduce) sampah di sumber sebanyak mungkin, digunakan kembali (reuse)
dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA. Kebijakan kedua yaitu pengelolaan sampah
harus dilakukan dengan mengintegrasikan partisipasi masyarakat. Dua kebijakan ini digunakan sebagai
prinsip dasar pengelolaan sampah sebagaimana yang dideskripsikan di dalam undang-undang pengelolaan
sampah. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program 3R sampah padat dimulai dari tingkat
perumahan dengan mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih bersih dan sehat. Partisipasi industri
juga akan dilakukan dengan melaksanakan EPR (Extended Producer Responsibility) yaitu prinsip untuk
produsen dan importir sampah B3.

Pengelolaan sampah ke depan harus mulai memperhitungkan konversi sampah menjadi sumber energi.
Selain itu, pengelolaan sampah harus terintegrasi dengan kegiatan mitigasi perubahan iklim sehingga
terjadi co-benefit yang menguntungkan. Perhatian yang lebih besar baik dari sisi program maupun
anggaran merupakan tantangan bagi setiap kota/kabupaten dalam rangka menciptakan pembangunan
daerah yang lebih berwawasan lingkungan.

16
                                                                                   ICCSR - SektoR LImbah
                              3
               POTensi miTiGAsi Di
                  seKTOR sAmPAH




                                 17
ICCSR - SektoR LImbah
3.1   Metode Perhitungan

Emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan pada umumnya berupa metana (CH4) yang dihasilkan dari
TPA dan CO2 yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran terbuka. Emisi dari pembakaran terbuka lebih
sulit untuk dikontrol dibandingkan emisi dari TPA. Selain itu, pembakaran dan daur ulang kertas dan
plastik menghasilkan gas N2O yang jika dikonversikan menjadi CO2 ekuivalen (Eq.) adalah 310 kalinya.

Berdasarkan uraian di Bab 2 bahwa di Indonesia sampah dikelola dengan dikompos, dibakar, dibuang
ke sungai, diurug, dibuang ke landfill, dan sebagainya. Potensi gas rumah kaca yang dihasilkan berbeda
tergantung dari proses yang terjadi tersebut. Untuk pembakaran terbuka dan dekomposisi natural, proporsi
sampah yang dapat terurai secara biologi di Indonesia adalah lebih tinggi. Dalam proses pembakaran terjadi
reaksi aerob yang menghasilkan CO2, namun tidak ada gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Emisi
CH4 dari landfill merupakan hasil dekomposisi anaerobik dari materi organik dalam sampah. Sampah
dalam landfill terdekomposisi perlahan, dan waktu dekomposisi dapat berlangsung dalam beberapa
dekade. Pada dasarnya gas yang terbentuk terdiri atas gas metana dan gas karbondioksida.

Sebelum melakukan mitigasi dari sektor sampah, perlu dilakukan perhitungan emisi CH4 yang dihasilkan
dari sampah tersebut. Pada dasarnya perhitungan emisi dari landfill menggunakan IPCC First Order
Decay (FOD) model (IPCC, 2006) dengan persamaan dasar untuk mengestimasi emisi CH4 adalah sebagai
berikut:


          CH4 tahun ke-t (Gg/thn) = ∑x [A ● k ● MSW(t) (x) ● MSW(F) (x) ● Lo (x)) ●e-k(t-x)]


Dimana
         CH4           = CH4 yang dihasilkan dalam tahun ke-t, Gg/tahun
         t             = tahun perhitungan inventory
         x             = tahun ketika data dimasukkan
         A             = (1-e-k)/k ; faktor normalisasi untuk mengoreksi hasil perhitungan
         MSWT(x)       = jumlah total sampah yang dihasilkan dalam tahun x (Gg/tahun)
         MSWF(x)       = fraksi jumlah sampah yang diproses di landfill dalam tahun x
         Lo(x)         = potensi CH4 yang dihasilkan (Gg CH4/Gg sampah)


Laju pembentukan CH4 dari landfill sangat spesifik untuk kawasan tertentu karena pembentukannya
tergantung kepada jenis sampah yang dibuang, elemen kelembaban, umur sampah dan kondisi iklim lokal.
Sehingga untuk laporan ini digunakan data-data penelitian lokal sebagaimana terdapat pada Tabel 3.1.




18
                                                                                      ICCSR - SektoR LImbah
                           Tabel 3.1 Faktor Emisi untuk Setiap Kegiatan Pengolahan Sampah


                         Kegiatan                                 Faktor Emisi                          Keterangan

         1.   Transportasi Sampah
              (Sumber: Alisan Smith et al, 2001:
                                                                                             Rata-rata perjalanan ke TPA = 50 km
              Waste management options and             0,71 kg CO2/km
                                                                                             per 2,5 ton sampah
              climate change, AEA Techno-
              Environment)

         2.   Degradasi Sampah di Landfill.            75 kg CH4/ton sampah                  Pada Sanitary Landfill yang baik,
              Dihitung berdasarkan kondisi sampah
                                                                                             maksimum 90% emisi dapat
              di Indonesia: kadar air, kadar karbon-
                                                       105 kg CO2/ton sampah                 tertangkap.
              organik, dsb.
                                                       Kertas      dan    0,05 kg N2O/ ton
                                                       organik            sampah
                                                                          2.237 kg CO2/      N2O = 310 CO2 dan CH4 = 23 CO2,
         3.   Pembakaran Sampah                                           ton sampah         nantinya disebut sebagai CO2 eq.
                                                       Plastik
                                                                          0,05 kg N2O/ ton
                                                                          sampah

         4. Pengomposan                                210 kg CO2/ton sampah

                                                       Kertas      dan    0,05 kg N2O/ ton
                                                       organik            sampah
                                                                          2.237 kg CO2/      N2O = 310 CO2 dan CH4 = 23 CO2,
         5.   Daur Ulang
                                                                          ton sampah         nantinya disebut sebagai CO2 eq.
                                                       Plastik
                                                                          0,05   N2O/ton
                                                                          sampah

                                                       S a m p a h
                                                       ditimbun dimana
                                                                          750 kg CO2/ ton
         6.   Pengelolaan Sampah lainnya               saja dan dibuang
                                                                          sampah
                                                       langsung      ke
                                                       sungai



    Sumber: Damanhuri, 2008


    Untuk menghitung biaya mitigasi dibuat satuan harga pengoperasian dan pemeliharaan unit pengelolaan
    sampah seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2. Reduksi emisi adalah selisih antara emisi GRK yang dihasilkan
    BAU (Business as usual) dengan emisi GRK skenario tertentu. Emisi GRK dibuat dalam satuan CO2
    equivalen (CO2 eq). Rumus perhitungan untuk mendapatkan reduksi emisi dalam CO2 eq adalah sebagai
    berikut:


    Rumus Perhitungan Reduksi Emisi GRK (dalam CO2 eq):
    Reduksi Emisi GRK (dalam CO2 eq) = Emisi GRK BAU –                             Emisi GRK Skenario




                                                                                                                                   19
ICCSR - SektoR LImbah
                         Tabel 3.2 Biaya untuk setiap Kegiatan Pengolahan Sampah


                                                       Biaya Operasi dan Pemeliharaan
                         Kegiatan
                                                              per Ton Sampah
                                                                             (perkiraan dalam
                                                     (Rp)
                                                                               USD Dollar)
           1.   Pengangkutan                    50.000 – 60.000                    5–6
           2.   Sanitary Landfill               60.000 – 100.000                  6 – 10
           3.   Open Dumping                     10.000 – 20.000                   1–2
           4.   Controlled Landfill              30.000 – 50.000                   3–5
           5.   Pengomposan                      15.000 – 20.000                  1,5 – 2


Sumber: Damanhuri, 2008


Mitigasi emisi gas rumah kaca dapat dilakukan setelah proses identifikasi potensi emisi dan sumbernya
selesai dilaksanakan. Pada umumnya mitigasi emisi gas rumah kaca dapat dilakukan di tempat di mana
sampah terakumulasi (dikumpulkan) dalam volume yang tinggi dan di bawah kondisi anaerob. Untuk
sampah, landfill adalah sumber pelepas gas rumah kaca yang paling signifikan. Selain itu, emisi GRK juga
dihasilkan mulai dari pengangkutan/transportasi sampah menuju TPA, pembakaran plastik dan kertas
serta pengomposan.

Pada tahun 2015, mengacu pada target MDG, 80% sampah di daerah perkotaan dan 50% di daerah
pedesaan harus ditrasportasikan ke TPA. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pengelolaan direncanakan
dengan asumsi realistis yang dapat diterapkan di masa yang akan datang.

Biaya mitigasi dihitung berdasarkan biaya investasi dan biaya operasional/pemeliharaan. Interest rate
digunakan 12%/tahun. Biaya ACERS (Abatement Cost the Emissions Reduction Scenario) dihitung
berdasarkan (Situmeang, 2009):



                          ACERS =




ACERS           = Abatement Cost the Emissions Reduction Scenario
NPV             = Net Present Value




20
                                                                                           ICCSR - SektoR LImbah
    4.2	 Pemanfaatan	CH4	dari	Landfill	menjadi	Energi	Listrik	

    Di Indonesia proyek pemanfaatan CH4 dari lahan landfill untuk menghasilkan energi listrik belum pernah
    dilaksanakan, walaupun beberapa penelitian lapangan dalam rangka CDM sudah ada yang dilakukan.
    Padahal di negara maju, landfill telah menjadi sumber energi listrik yang menjanjikan. Secara umum
    hambatan utama untuk pelaksanaan proyek tersebut adalah permasalahan biaya investasi karena investasi
    di sektor ini masih dianggap belum menguntungkan. Harga jual listrik dari landfill diatur dalam kebijakan
    Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 31 Tahun 2009, tentang Harga Pembelian
    Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi
    Terbarukan Skaia Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik.

    Dalam Peraturan Menteri tersebut, PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit
    tenaga listrik yang rnenggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah dengan kapasitas sampai
    dengan 10 MW atau kelebihan tenaga listrik (excess power) dari badan usaha rnilik negara, badan usaha
    milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat guna memperkuat sistem penyediaan
    tenaga listrik setempat. Harga pembelian tenaga listrik tersebut ditetapkan sebagai berikut:

    a. Rp 656/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Menengah;

    b. Rp 1.004/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Rendah.

    F adalah faktor insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dengan
    besaran sebagai berikut:

    a. Wilayah Jawa dan Bali, F = 1 ;

    b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi, F = 1,2 ;

    c. Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, F = 1,3 ;

    d. Wilayah Maluku dan Papua, F = 1,5.

    Laporan ini menyatakan bahwa sanitary landfill didukung oleh fasilitas flaring. Selain itu, CH4 digunakan
    sebagai generator listrik yang dapat dijual kepada PT PLN. Untuk perhitungan skala nasional dibuat
    beberapa asumsi. Asumsi sebagian besar berdasarkan studi kelayakan pemanfaatan CH4 untuk energi
    listrik di Makassar, Indonesia (Bank Dunia, 2007).




                                                                                                         21
ICCSR - SektoR LImbah
     Tabel 3.3 Asumsi perencanaan landfill, instalasi flaring dan pembangkit listrik


                           Parameter                               Asumsi

     Landfill:
     Kapasitas 1 unit Landfill                                  300 Gg/tahun
     Biaya investasi 1 unit Sanitary Landfill                   4.000.000 USD
     Biaya investasi 1 unit Controlled Landfill                 3.000.000 USD
     Biaya investasi 1 unit Open Dumping                        2.000.000 USD


     Flaring dan Pembangkit Listrik:
     Effisiensi dari CH4                                              50%
     Efficiency dari Electricity                                      99%
     Generated Electricity (per Unit Sanitary Landfill)             1 MWh
     Biaya investasi Fasilitas Flaring dan Electricity          6.000.000 USD




22
                                                                                ICCSR - SektoR LImbah
                                 4
                   sKenARiO POTensi
                         miTiGAsi DAn
                    isu-isu sTRATeGis
                     DARi PeRuBAHAn
                  iKLim PADA seKTOR
                              LimBAH
                                    23
ICCSR - SektoR LImbah
4.1   Skenario Mitigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Sampah

Skenario potensi mitigasi dari sektor sampah dibuat berdasarkan mandat UU No. 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah. Sesuai dengan isi UU No. 18/2008 tersebut, usaha-usaha untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca dari sektor sampah adalah me-recovery LFG (landfill gas) baik dari lahan open dumping
yang telah dikonversi menjadi sanitary landfill, maupun dari pembuatan sanitary landfill yang baru. Usaha
menutup open dumping dan membangun sanitary landfill dengan LFG teknologi recovery sejalan dengan isi
UU No.18/2008, yaitu seluruh lahan open dumping harus ditutup pada tahun 2015. Usaha lainnya untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca adalah usaha untuk mereduksi sampah baik di sumber sampah (rumah
tangga), TPS (Tempat Penampungan Sementara), maupun TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dengan
teknik 3R (reduce, reuse, recycle). Pemrosesan akhir sampah di perkotaan (urban) dan pedesaan (rural) di
Indonesia adalah berbeda, di perkotaan menitikberatkan pada teknologi landfill (open dumping, controlled
landfill, sanitary landfill), sedangkan di pedesaan teknologi pengomposan. Sedangkan untuk 3R dapat
diterapkan baik di perkotaan maupun pedesaan.

Berdasarkan mandat UU No. 18/2008 tersebut, skenario mitigasi gas rumah kaca yang dikembangkan
dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Perkotaan:

1)    Skenario Open Dumping

      Skenario ini merupakan gambaran yang paling dekat dengan kondisi saat ini, yaitu penggunaan
      open dumping sebagai teknologi pemrosesan akhir sampah di perkotaan.

2)    Skenario Reduksi Sampah di Sumber

      Skenario ini menerapkan usaha reduksi sampah di sumber seperti melakukan kampanye dan
      capacity building dalam pengurangan jumlah plastik, kertas, dan kemasan.

3)    Skenario 3R dan Pengomposan

      Skenario ini menerapkan 3R (reduce, reuse, recycle) di TPS dan TPA. Selain itu dilakukan pula
      pengomposan.

4)    Skenario konversi ke Sanitary Landfill tanpa instalasi LFG

      Skenario ini mengkonversi open dumping ke sanitary landfill dan controlled landfill tanpa melakukan
      pemanfaatan gas CH4 dari landfill untuk energi listrik.

5)    Skenario konversi ke Sanitary Landfill dan instalasi LFG

      Skenario ini mengkonversi open dumping ke sanitary landfill dan dilakukan pemanfaatan gas CH4
      dari landfill untuk energi listrik.



24
                                                                                      ICCSR - SektoR LImbah
    Pedesaan:

    1)    Skenario dibakar dan ditimbun dimana saja

          Skenario ini merupakan gambaran umum kondisi pengelolaan sampah di pedesaan yaitu dibakar
          dan ditimbun dimana saja.

    2)    Skenario Reduksi Sampah di Sumber

          Skenario ini menerapkan upaya pengurangan jumlah sampah dari sumbernya.

    3)    Skenario 3R dan Pengomposan

          Skenario ini merupakan gabungan antara teknologi pengomposan dan 3R.



    4.2   Skenario Mitigasi Gas Rumah Kaca di Perkotaan

    Asumsi yang digunakan dalam mitigasi gas rumah kaca di perkotaan untuk masing-masing skenario adalah
    sebagai berikut.

    1)    Skenario Open Dumping/Business as Usual (BAU)

          Skenario Open Dumping merupakan kondisi BAU yang diproyeksikan sesuai dengan pertumbuhan
          penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Skenario open dumping (BAU) ini telah dijelaskan pada
          Bab 2 tentang kondisi saat ini. Asumsi yang digunakan untuk skenario open dumping (BAU) adalah
          sebagai berikut:

          •	    Transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan 50%.Tingkat
                pelayanan meningkat 1-2% per tahun dari tahun 2005 sampai 2020 sehingga mencapai 80%
                pada tahun 2020 dan pada tahun 2030 menjadi 90%.

          •	    Pembakaran sampah pada daerah perkotaan yang diangkut secara kolektif meningkat
                dari 0,5% pada 2005 menjadi 0,8% pada 2020 dan menjadi 0,9% pada 2030. Sedangkan
                pembakaran sampah yang dikelola sendiri menurun dari 24% pada 2005 menjadi 4,8% pada
                2030.

          •	    Prosentase timbulan sampah yang dilakukan dikelola sendiri oleh masyarakat untuk sampah
                yang dibuang kemana saja adalah sebesar 25% pada tahun 2005 dan menurun menjadi 5%
                pada 2030. Sedangkan untuk sampah yang dibuang ke sungai pada tahun 2005 sebesar 1%
                dan menurun menjadi 0,2% pada tahun 2030.

          •	    Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping pada daerah perkotaan sekitar
                49,5% pada 2005, meningkat hingga 89,10 % pada 2030.



                                                                                                     25
ICCSR - SektoR LImbah
2)   Skenario Reduksi sampah di sumber

      •	   Asumsi transportasi atau pengangkutan sampah sama dengan skenario open dumping
           (BAU) yaitu transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan
           50%.Tingkat pelayanan meningkat 1-2% per tahun dari tahun 2005 sampai 2020 sehingga
           mencapai 80% pada tahun 2020 dan pada tahun 2030 menjadi 90%.

      •	   Timbulan sampah untuk perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari pada 2005 menjadi
           1,1 kg/orang/hari pada tahun 2030. Peningkatan timbulan sampah dengan dilakukannya
           reduksi di sumber sampah dapat diminimasi (meminimasi jumlah sampah yang dihasilkan),
           sehingga mampu mengurangi timbulan sampah sekitar 20%. Reduksi ju mlah sampah berarti
           juga reduksi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sampah.




 Gambar 4.1 Timbulan Sampah di Perkapita di Perkotaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber




26
                                                                              ICCSR - SektoR LImbah
           Gambar 4.2 Timbulan Sampah di Perkotaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber


    3)    Skenario 3R dan pengomposan

          •	    Asumsi transportasi atau pengangkutan sampah sama dengan skenario open dumping
                (BAU) yaitu transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan
                50%.Tingkat pelayanan meningkat 1-2% per tahun dari tahun 2005 sampai 2020 sehingga
                mencapai 80% pada tahun 2020 dan pada tahun 2030 menjadi 90%.

          •	    Prosentase timbulan sampah yang diangkut secara kolektif untuk sampah yang dikompos
                adalah sebesar 2,5% pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 4,5% pada 2030. Sedangkan
                sampah yang dikompos yang dikelola sendiri sebesar 5% pada tahun 2005 dan menurun
                menjadi 1% pada 2030.

          •	    Sampah plastik yang didaur ulang dan diangkut secara kolektif meningkat dari 2,5% pada
                2005 menjadi 4% pada 2020 dan meningkat menjadi 4,5% pada 2030. Sedangkan sampah
                plastik yang didaur ulang dengan dikelola sendiri sebesar 5% pada tahun 2005 dan menurun
                menjadi 1% pada 2030. Penurunan ini sebenarnya terkait pengangkutan sampah yang
                mengalami peningkatan.

          •	    Sampah kertas yang didaur ulang dan diangkut secara kolektif meningkat dari 2.5% pada
                2005 dan meningkat menjadi 4,5% pada 2030. Sedangkan sampah kertas yang didaur ulang
                dan dikelola sendiri menurun dari 5% pada 2005 menjadi 1% pada 2030.




                                                                                                     27
ICCSR - SektoR LImbah
     Gambar 4.3 Proyeksi Prosentase Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah
                di Perkotaan Skenario 3R dan Pengomposan




     Gambar 4.4 Proyeksi Prosentase Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat
                di Perkotaan Skenario 3R dan Pengomposan



28
                                                                  ICCSR - SektoR LImbah
    4)     Konversi ke Sanitary Landfill tanpa instalasi LFG (Landfill Gas)

           •   Asumsi transportasi atau pengangkutan sampah sama dengan skenario open dumping (BAU)
               yaitu transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan 50%.Tingkat
               pelayanan meningkat 1-2% per tahun dari tahun 2005 sampai 2020 sehingga mencapai 80%
               pada tahun 2020 dan pada tahun 2030 menjadi 90%.

           •   Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dengan persen timbulan
               sampah yang dibawa ke Sanitary Landfill sebesar 0,5% pada 2005 meningkat menjadi 2,4%
               pada 2010 pada dan meningkat lagi menjadi 56% pada 2020 dan 63% pada 2030.

           •   Selain itu, timbulan sampah diproses pula di Controlled Landfill mencapai 4% pada 2005
               meningkat menjadi 23,4% pada 2020 dan 26,1% pada 2030.




         Gambar 4.5 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Perkotaan Skenario SL + CL




                                                                                                   29
ICCSR - SektoR LImbah
     Gambar 4.6 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Perkotaan Skenario SL+CL


5)    Konversi ke Sanitary Landfill dan instalasi LFG (Landfill Gas) Penghasil Listrik

     •	 Asumsi transportasi atau pengangkutan sampah sama dengan skenario open dumping (BAU)
        yaitu transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan 50%.Tingkat
        pelayanan meningkat 1-2% per tahun dari tahun 2005 sampai 2020 sehingga mencapai 80%
        pada tahun 2020 dan pada tahun 2030 menjadi 90%.

     •	 Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dengan persen timbulan
        sampah yang dibawa ke Sanitary Landfill sebesar 4,5% pada 2005 meningkat menjadi 79,2%
        pada 2020 dan 89,10% pada 2030.

     •	 Selain itu, sanitary landfill dilengkapi dengan LFG sehingga dilakukan pula perhitungan revenue
        dari setiap kWh listrik yang dihasilkan.




30
                                                                                    ICCSR - SektoR LImbah
         Gambar 4.7 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Perkotaan Skenario SL+LFG




         Gambar 4.8 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Perkotaan Skenario SL+LFG




                                                                                              31
ICCSR - SektoR LImbah
4.3   Skenario Mitigasi Gas Rumah Kaca di Pedesaan

1)    Skenario Dibakar dan ditimbun dimana saja

      •	     Pembakaran sampah pada daerah pedesaan yang diangkut secara kolektif meningkat dari
             12% pada 2005 menjadi 19,5% pada 2030. Sedangkan pembakaran sampah yang dikelola
             sendiri menurun dari 40% pada 2005 menjadi 33,75% pada 2030.

      •	     Prosentase timbulan sampah yang dilakukan dikelola sendiri oleh masyarakat untuk sampah
             yang dibuang kemana saja adalah sebesar 28% pada tahun 2005 dan menurun menjadi
             23,63% pada 2030. Sedangkan untuk sampah yang dibuang ke sungai pada tahun 2005
             sebesar 12% dan menurun menjadi 10,13% pada tahun 2030.

Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping pada daerah pedesaan sekitar 8% pada 2005,
meningkat hingga 13% pada 2030.




              Gambar 4.9 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Pedesaan
                            Skenario dibakar/ditimbun dimana saja




32
                                                                                 ICCSR - SektoR LImbah
                 Gambar 4.10 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Pedesaan
                               Skenario dibakar/ditimbun dimana saja



    2)     Skenario Reduksi sampah di sumber

           •	 Asumsi pengangkutan sama dengan skenario dibakar dan ditimbun dimana saja yaitu,
              pembakaran sampah pada daerah pedesaan yang diangkut secara kolektif meningkat dari 12%
              pada 2005 menjadi 19,5% pada 2030. Sedangkan pembakaran sampah yang dikelola sendiri
              menurun dari 40% pada 2005 menjadi 33,75% pada 2030.

           •	 Timbulan sampah untuk pedesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada 2005 menjadi 0,5
              kg/orang/hari pada tahun 2030.

           •	 Peningkatan hingga 0,5 kg/orang/hari merupakan hasil usaha reduksi (termasuk capacity
              building) yang sebelumnya mencapai 0,55 kg/orang/hari untuk Business-As-Usual.




                                                                                                  33
ICCSR - SektoR LImbah
 Gambar 4.11 Timbulan Sampah Perkapita di Pedesaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber




     Gambar 4.12 Timbulan Sampah di Pedesaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber




34
                                                                           ICCSR - SektoR LImbah
    3)     3R dan pengomposan

            •	   Asumsi pengangkutan sama dengan skenario dibakar dan ditimbun dimana saja yaitu,
                 pembakaran sampah pada daerah pedesaan yang diangkut secara kolektif meningkat dari
                 12% pada 2005 menjadi 19,5% pada 2030. Sedangkan pembakaran sampah yang dikelola
                 sendiri menurun dari 40% pada 2005 menjadi 33,75% pada 2030.

            •	   Prosentase timbulan sampah yang diangkut secara kolektif untuk sampah yang dikompos
                 adalah sebesar 5,5% pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 19,3% pada 2030. Sedangkan
                 sampah yang dikompos yang dikelola sendiri sebesar 28% pada tahun 2005 dan menurun
                 menjadi 10,5% pada 2030.

            •	   Sampah plastik yang didaur ulang dengan cara diangkut secara kolektif meningkat dari 1%
                 pada 2005 menjadi 3,5% pada 2030. Sedangkan sampah plastik yang didaur ulang dengan
                 dikelola sendiri sebesar 4% pada tahun 2005 dan menurun menjadi 1,5% pada 2030.

            •	   Sampah kertas yang didaur ulang dan diangkut secara kolektif meningkat dari 1% pada 2005
                 dan meningkat menjadi 3,5% pada 2030. Sedangkan sampah kertas yang didaur ulang dan
                 dikelola sendiri menurun dari 4% pada 2005 menjadi 1,8% pada 2030.




    4.4   Hasil Perhitungan Mitigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Sampah

    Gambar 3.14 menunjukkan hasil perhitungan emisi gas rumah kaca dari sektor sampah. Emisi terbesar
    dihasilkan dari BAU (open dumping), disusul oleh skenario lainnya. Skenario reduksi di sumber tidak bisa
    menurunkan GRK yang cukup signifikan karena kegiatan kampanye dan capacity building dalam rangka
    mengurangi volume sampah disumber terbatas. Dengan kemajuan ekonomi masyarakat terpacu untuk
    terus meningkatkan jumlah sampahnya tanpa dapat dihindari. Skenario reduksi di sumber dapat berhasil
    jika didukung oleh kebijakan dan peraturan perundangan yang mengandung sanksi.

    Skenario SL + CL (konversi dari open dumping ke Sanitary Landfill dan Controlled Landfill), memiliki emisi
    GRK yang lebih tinggi dari 3R(reduce, reuse, recycle) dan pengomposan karena pemrosesan akhir sampah
    dengan SL dan CL akan meningkatkan proses anaerobik yang menghasilkan CH4 walaupun tidak setinggi
    open dumping. Sedangkan pengomposan memroses sampah dengan proses aerobik yang tidak menghasilkan
    CH4. Namun kegiatan 3R, dengan mengolah dan mendaur ulang plastik misalnya, tetap menghasilkan
    GRK berupa gas CO2 dari proses pembakaran daur ulang. Skenario SL + LFG memiliki emisi GRK yang
    paling kecil karena adanya proses flaring (pembakaran) CH4 menjadi CO2 dan H2O dan juga konversi gas
    CH4 menjadi energi listrik.




                                                                                                          35
ICCSR - SektoR LImbah
           Gambar 4.13 Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di perkotaan untuk setiap skenario


Gambar 4.14 menunjukkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pemrosesan sampah di pedesaan.
Emisi tertinggi adalah BAU (buang/timbun dimana saja). Emisi dari skenario reduksi di sumber dan
juga 3R + pengomposan menghasilkan gas rumah kaca yang lebih sedikit dibandingkan BAU. Untuk
pedesaan, kegiatan pengomposan merupakan kegiatan yang sangat direkomendasikan dengan alasan
sebagai berikut: (1) komposisi sampah di pedesaan didominasi oleh sampah organik yang sangat cocok
untuk pengomposan, (2) kegiatan pengomposan di pedesaan akan berkembang pesat karena lahan
masih tersedia luas, (3) pasar tersedia, karena pengguna utama dari kompos adalah sektor pertanian dan
perkebunan, (4) pengomposan dapat meningkatkan kualitas tanah, (5) teknologi pembuatan kompos
relatif sederhana sehingga mudah dilakukan oleh warga desa. Kendala terbesar adalah masalah persepsi
petani yang sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia dibandingkan pupuk organik hasil pengomposan.
Sehingga diperlukan penyuluhan dan pelatihan untuk menyadarkan petani bahwa penggunaan pupuk
kimia dalam jangka waktu panjang dapat menurunkan kualitas tanah. Masalah lainnya adalah bahwa
pembuatan pupuk organik memerlukan waktu yang relatif lama. Masalah ini dapat diselesaikan dengan
mengembangkan bakteri khusus untuk mempercepat proses pembuatan pupuk organik. Pengembangan
bioteknologi terkait pengomposan harus dikembangkan sejalan dengan upaya memasyarakatkan
penggunaan pupuk organik.




36
                                                                                   ICCSR - SektoR LImbah
               Gambar 4.14 Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di pedesaan untuk setiap skenario



    Gambar 4.15 dan 4.16 menunjukkan reduksi emisi GRK dari setiap skenario. Reduksi emisi dihitung
    dengan rumus sebagai berikut:



                           Reduksi Emisi Skenario = Emisi BAU – Emisi Skenario


    Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.15, reduksi emisi di perkotaan yang terbesar adalah skenario SL
    + LFG. Gambar 4.16 menunjukkan reduksi emisi GRK dari setiap skenario di pedesaan.




                                                                                                      37
ICCSR - SektoR LImbah
      Gambar 4.15 Reduksi emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di perkotaan untuk setiap skenario




      Gambar 4.16 Reduksi emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di pedesaan untuk setiap skenario



Gambar 4.17 menunjukkan biaya pengelolaan sampah. Gambar 4.18 menunjukkan biaya mitigasi, yaitu
biaya pengelolaan sampah skenario tertentu dikurangi dengan biaya BAU.

38
                                                                             ICCSR - SektoR LImbah
                Gambar 4.17 Biaya Pengelolaan Sampah di perkotaan untuk setiap skenario




                  Gambar 4.18 Biaya Mitigasi (Biaya Skenario – Biaya BAU) di perkotaan




                                                                                          39
ICCSR - SektoR LImbah
     Gambar 4.19 Biaya Pengelolaan Sampah di pedesaan untuk setiap skenario




      Gambar 4.20 Biaya Mitigasi (Biaya Skenario – Biaya BAU) di pedesaan




40
                                                                       ICCSR - SektoR LImbah
                                    Table 4.1 Matriks Perbandingan Skenario Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Sampah di Indonesia untuk wilayah Perkotaan


                                                                                                                        Reduksi
                                                                Akumulasi         Total Biaya          Abatement         Emisi
                                Skenario         Periode       Reduksi Emisi     Mitigasi (milyar      Cost (USD/    dibandingkan                      Kebijakan yang Diperlukan
                                                                 (Mt CO2)             USD)               t CO2)      terhadap BAU




ICCSR - SektoR LImbah
                                                                                                                          (%)
                                                                                                                                    (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang
                             Reduksi Sumber    2010 – 2020               17,73                  0,13          7,61          5,12%
                                                                                                                                    lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana pengurangan
                                                                                                                                    GRK yang sistematis.
                                                                                                                                    (2)Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang
                                                                                                                                    persampahan berwawasan lingkungan yang didukung oleh
                                               2010 – 2030               45,14                  0,13           2,9         11,30%   pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan
                                                                                                                                    lingkungan.



                             3R +                                                                                                   (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang
                                              2010 – 2020               143,56           0,16                 1,14         37,32%   lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana pengurangan
                             Pengomposan
                                                                                                                                    GRK yang sistematis.
                                                                                                                                    (2)Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang
                                                                                                                                    persampahan berwawasan lingkungan yang didukung oleh
                                                                                                                                    pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan
                                                                                                                                    lingkungan.
                                                                                                                                    (3)Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk
                                              2010 – 2030               211,17                  0,33          1,57         35,58%   prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan persampahan.
                                                                                                                                    (4)Pengurangan sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin,
                                                                                                                                    digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
                                                                                                                                    diangkut ke TPA.
                                                                                                                                    (5)Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Indonesia.

                             SL + CL             2010 – 2020             28,94                  0,96         33,34          7,07%
                                                                                                                                    (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang
                                                                                                                                    lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana pengurangan
                                                                                                                                    GRK yang sistematis. (2)Menerapkan kebijakan pembangunan
                                                                                                                                    infrastruktur bidang persampahan berwawasan lingkungan yang
                                                                                                                                    didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan
                                                 2010 – 2030             35,77                  1,57         43,84          4,74%   berwawasan lingkungan. (5)Pengelolaan persampahan di TPAS dari
                                                                                                                                    open dumping menjadi controlled landfill di kota kecil dan menengah;
                                                                                                                                    sanitary landfill di kota besar dan metropolitan.




                        41
                        42
                                                                                                                Reduksi
                                                            Akumulasi         Total Biaya       Abatement        Emisi
                               Skenario     Periode        Reduksi Emisi     Mitigasi (milyar   Cost (USD/   dibandingkan                       Kebijakan yang Diperlukan
                                                             (Mt CO2)             USD)            t CO2)     terhadap BAU
                                                                                                                  (%)
                             SL + LFG        2010 – 2020            159,18               1,49         9,35         42,28%
                                                                                                                            (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang
                                                                                                                            lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana pengurangan
                                                                                                                            GRK yang sistematis. (2)Menerapkan kebijakan pembangunan
                                                                                                                            infrastruktur bidang persampahan berwawasan lingkungan yang
                                                                                                                            didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan
                                          2010 – 2030               243,67               2,27         9,33         43,46%   berwawasan lingkungan. (5)Pengelolaan persampahan di TPAS dari
                                                                                                                            open dumping menjadi controlled landfill di kota kecil dan menengah;
                                                                                                                            sanitary landfill di kota besar dan metropolitan. (6)Peningkatan metoda
                                                                                                                            pengelolaan gas sampah (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan
                                                                                                                            dan pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system.




ICCSR - SektoR LImbah
                                    Tabel 4.2 Matriks Perbandingan Skenario Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Sampah di Indonesia untuk wilayah Pedesaan



                                                                                                  Abatement   Reduksi Emisi
                                                               Akumulasi        Total Biaya
                                                                                                    Cost      dbibandingkan
                                 Skenario        Periode      Reduksi Emisi    Mitigasi (milyar                                                 Kebijakan yang Diperlukan
                                                                                                   (USD/t     terhadap BAU




ICCSR - SektoR LImbah
                                                                (Mt CO2)            USD)
                                                                                                    CO2)           (%)


                             Reduksi Sumber   2010 – 2020              27,81               0,04        1,56           15,15%   (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah
                                                                                                                               yang lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana
                                                                                                                               pengurangan GRK yang sistematis. (2)Menerapkan kebijakan
                                                                                                                               pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan
                                                2010 – 2030            43,66               0,05        1,17           20,02%
                                                                                                                               lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian
                                                                                                                               teknologi terapan berwawasan lingkungan.

                             3R +
                                                2010 – 2020            50,40               0,81       16,10           24,76%
                             Pengomposan                                                                                       (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah
                                                                                                                               yang lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana
                                                                                                                               pengurangan GRK yang sistematis. (2)Menerapkan kebijakan
                                                                                                                               pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan
                                                                                                                               lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian
                                                                                                                               teknologi terapan berwawasan lingkungan. (3)Mengembangkan
                                                                                                                               penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce,
                                                2010 – 2030            64,14               1,23       19,23           22,41%
                                                                                                                               reuse, recycle) dalam pengelolaan persampahan. (4)Pengurangan
                                                                                                                               sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan
                                                                                                                               kembali (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut
                                                                                                                               ke TPA. (7)Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di
                                                                                                                               Indonesia.




                        43
4.5   Perhitungan Abatement Cost

Biaya mitigasi dihitung berdasarkan biaya investasi dan biaya operasional/pemeliharaan. Interest rate
digunakan 12%/tahun. Biaya ACERS (Abatement Cost the Emissions Reduction Scenario) dihitung
berdasarkan (Situmeang, 2009):



                      ACERS =




ACERS          = Abatement Cost the Emissions Reduction Scenario
NPV            = Net Present Value


Untuk menghitung akumulasi biaya abatement cost maka dihitung NPV baik untuk emisi maupun untuk
biaya mitigasi.




        Gambar 4.21 Perhitungan NPV Reduksi Emisi (ton CO2 eq) Setiap Skenario Perkotaan




44
                                                                                  ICCSR - SektoR LImbah
           Gambar 4.22 Perhitungan NPV Reduksi Emisi (ton CO2 eq) Setiap Skenario Pedesaan




              Gambar 4.23 Perhitungan NPV Biaya Mitigasi (USD) Setiap Skenario Perkotaan




                                                                                             45
ICCSR - SektoR LImbah
           Gambar 4.24 Perhitungan NPV Biaya Mitigasi (USD) Setiap Skenario Pedesaan



Gambar 4.25 menunjukkan abatement cost untuk skenario di perkotaan dan Gambar 4.8 menunjukkan
abatement cost untuk skenario di pedesaan.




         Gambar 4.25 Perhitungan Abatement Cost (USD/ton) Setiap Skenario Perkotaan


46
                                                                               ICCSR - SektoR LImbah
              Gambar 4.26 Perhitungan Abatement Cost (USD/ton) Setiap Skenario Pedesaan




                                                                                          47
ICCSR - SektoR LImbah
48
     ICCSR - SektoR LImbah
                        5
                KeBiJAKAn
      PenAnGAnAn sAmPAH
     DAn PenGinTeGRAsiAn
      miTiGAsi PeRuBAHAn
           iKLim Ke DALAm
     PeRenCAnAAn seKTOR
                   LimBAH
                        49
ICCSR - SektoR LImbah
5.1   Penyusunan Alternatif Kebijakan Mitigasi berdasarkan Perbedaan Jumlah Pembiayaan

Dalam Bab 4 telah disampaikan efisiensi dari setiap aksi mitigasi gas rumah kaca dari sektor sampah.
Namun demikian, dalam pengelolaan sampah setiap aksi tersebut tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,
misalnya 3R saja atau landfill saja. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang terpadu yaitu terdiri dari
berbagai aksi mitigasi dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan
teknis dan pendanaan yang ada. Oleh karena itu, di bab 5 ini akan disampaikan beberapa alternatif
kebijakan penanganan sampah untuk mengetahui komposisi kebijakan mana yang paling efisien dari sisi
abatement cost.

Berdasarkan kebutuhan operasional sektor terkait (Departemen Pekerjaan Umum) dan tahapan
pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Indonesia, asumsi yang digunakan dalam penyusunan
alternatif kebijakan ini adalah adanya perbedaan jumlah pembiayaan. Dikembangkan alternatif dengan
jumlah pembiayaan maksimal, optimis, moderat, pesimis, dan minimal dimana pembiayaan tertinggi
adalah maksimal dan pembiayaan terendah adalah minimal. Untuk alternatif 1 digunakan asumsi BAU
(Business As Usual) yaitu kondisi yang saat ini dilakukan oleh Indonesia dan diproyeksikan tidak banyak
perubahan kebijakan, diantaranya kebijakan open dumping masih menjadi teknologi pemrosesan akhir
sampah yang terbanyak sampai tahun 2030. Selain alternatif 1, dibuat 4 alternatif kebijakan lainnya
berdasarkan besarnya pembiayaan sebagai berikut:

  1) Alternatif 1 adalah kondisi saat ini di Indonesia (pembiayaan minimal), sehingga bisa disebut
     sebagai kondisi BAU (Business As Usual).

  2) Alternatif 2 adalah alternatif kebijakan yang paling ideal yaitu mencapai target UU 18/2008, dimana
     di tahun 2015 seluruh open dumping telah dikonversi menjadi sanitary/controlled landfill. Alternatif ini
     merupakan alternatif pembiayaan maksimal, alternatif ini disebut juga dengan alternatif based-
     law.

  3) Alternatif 3 adalah alternatif kebijakan yang targetnya lebih rendah dari alternatif 2, sehingga
     pembiayaannya pun lebih rendah dari pembiayaan alternatif 2 (pembiayaan maksimal), alternatif
     ini disebut juga dengan alternatif optimis.

  4) Alternatif 4 adalah alternatif kebijakan yang targetnya lebih rendah dari alternatif 3, sehingga
     pembiayaannya pun lebih rendah dari pembiayaan alternatif 3 (pembiayaan optimis), alternatif ini
     disebut dengan alternatif moderat.

  5) Alternatif 5 adalah alternatif kebijakan yang targetnya lebih rendah dari alternatif 4, sehingga
     pembiayaannya pun lebih rendah dari pembiayaan alternatif 4 (pembiayaan moderat), alternatif ini
     disebut dengan alternatif pesimis.

Alternatif 1 (BAU) tidak menerapkan kebijakan reduksi di sumber, tetapi Alternatif 2 sampai 5 menerapkan
kebijakan reduksi di sumber sampah (skala rumah tangga) secara bertahap dengan prosentase reduksi


50
                                                                                         ICCSR - SektoR LImbah
    yang beragam yang tergantung dari pembiayaan. Alternatif 2 dengan pembiayaan maksimal (terbesar)
    memiliki prosentase reduksi sampah di sumber terbesar, disusul oleh Alternatif 3 (optimis) dan Alternatif
    4 (moderat). Alternatif 5 (pesimis) memiliki prosentase reduksi sampah di sumber yang terkecil.

    Secara rinci alternatif kebijakan yang dibuat adalah sebagai berikut:

      1) Alternatif 1 (atau kondisi BAU), merupakan alternatif kebijakan yang mencerminkan timbulan
         sampah saat ini dan proyeksi akan datang dengan tanpa melibatkan tindakan reduksi. Asumsi yang
         digunakan adalah, sejalan dengan meningkatnya kemampuan penganggaran PEMDA, maka akan
         meningkat pula kemampuan pengelolaan sampah. Namun cara pandang pengelola sampah tidak
         berubah, yaitu tetap menggunakan prinsip kumpul-angkut-buang, yang penting kota terlihat tampak
         bersih. Sampah yang berhasil dikumpulkan seluruhnya akan dibawa ke TPA dengan operasi utama
         pengurugan dalam open dumping.

      2) Alternatif 2 (untuk memenuhi UU 18/2008 atau based-law, dan pembiayaan maksimal), adalah
         skenario yang mencerminkan timbulan sampah saat ini dan proyeksi di masa yang akan datang
         dengan mengedepankan hierarhi pengelolaan sampah melalui (a) pengurangan sampah dengan
         prinsip 3R, dan (b) penanganan sampah dari mulai pewadahan sampai final disposal secara baik,
         termasuk penggunaan sanitary landfill untuk pengolahan sampah perkotaan. Alternatif kebijakan
         ini berusaha menjalankan ketentuan yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan
         Sampah. Salah satu amanat UU No.18/2004 adalah konversi Sanitary Landfill menjadi Open Dumping
         tercapai 100% pada tahun 2014.

      3) Alternatif 3 (asumsi pembiayaan optimis), merupakan alternatif kebijakan yang didasarkan hasil
         FGD dengan Departemen Pekerjaan Umum tanggal 18 November 2009, yaitu melibatkan tindakan
         reduksi berupa konversi rata-rata 30 Open Dumping per tahun secara bertahap menjadi Sanitary
         Landfill dan Controlled Landfill.

      4) Alternatif 4 (asumsi pembiayaan moderat) adalah alternatif kebijakan yang didasarkan hasil FGD
         dengan Departemen Pekerjaan Umum tanggal 18 November 2009 dengan target konversi Open
         Dumping menjadi Sanitary Landfill yang lebih rendah dibandingkan skenario optimis dan ditambah
         dengan pemrosesan sampah menggunakan Controlled Landfill.

      5) Alternatif 5 (asumsi pembiayaan minimal atau pesimis) adalah alternatif kebijakan yang didasarkan
         hasil FGD dengan Departemen Pekerjaan Umum tanggal 18 November 2009 dengan target konversi
         Open Dumping menjadi Sanitary Landfill yang lebih rendah dibandingkan alternatif pembiayaan
         moderat dan ditambah dengan pemrosesan sampah menggunakan Controlled Landfill dengan target
         lebih rendah dibandingkan alternatif pembiayaan moderat.

    Secara rinci asumsi yang digunakan, tahapan program, dan target-target tiap alternatif dijelaskan dalam
    Tabel 5.1 sampai dengan Tabel 5.10 berikut ini.



                                                                                                         51
ICCSR - SektoR LImbah
                                     Tabel 5.1 Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 1 (BAU)


     Komponen Pengelolaan Sampah                                                             Asumsi yang Digunakan

                                                             •	    Transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan 50%.

                                                             •	    Pada tahun 2020 tingkat pelayanan meningkat 2% per tahun sehingga mencapai
     1 ) Tr a n s p o r t a s i / p e n g a n g k u t a n
                                                                   80%
     sampah
                                                             •	    Sedangkan dari 2020 tingkat pelayanan meningkat 1% sehingga pada tahun 2030
                                                                   menjadi 90%.

                                                             •	    3R bersifat anjuran, tidak disertai kebijakan publik yang memadai dari Pemerintah
                                                                   Pusat/Daerah, seperti target 3R yang ingin dicapai dsb.

                                                             •	    Timbulan sampah untuk perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari pada 2005
     2)Reduksi sampah
                                                                   menjadi 1,2 kg/orang/hari pada tahun 2030.

                                                             •	    Timbulan sampah untuk pedesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada 2005
                                                                   menjadi 0,55 kg/orang/hari pada tahun 2030.

                                                             •	    Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping sekitar 45% pada 2005,
                                                                   meningkat hingga 76,5% pada 2030.
     3)Pemrosesan akhir
                                                             •	    Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dari 0,5% pada
                                                                   tahun 2005, diasumsikan hanya meningkat menjadi 3,2% pada 2020 dan 3,6% pada
                                                                   2030.

     4)Kegiatan         Pengelolaan          Sampah          •	    Praktek penanganan sampah secara informal seperti pembakaran dsb tetap
     Lain                                                          berlangsung dengan penurunan prosentase yang tidak signifikan.




                                         Tabel 5.2 Rekapitulasi asumsi dalam Alternatif 1 (BAU)


                                                            2005                      2010                     2020                     2030
                                                Urban              Rural      Urban          Rural     Urban          Rural     Urban          Rural
       Unit: % (prosentase)
       Timbulan sampah yang
                                                   50               20          60           22.5        80           27.5        90           32.5
       diangkut ke landfill
       Sampah dikelola kolektif:
       Daur ulang plastik                         1.5              0.25         1.8          0.45        2.4          0.83        3.6          0.98
       Daur ulang kertas                          1.5              0.25         1.8          0.45        2.4          0.83        3.6          0.98
       Organik dikomposkan                         1                5.5         1.2           6.3        2.4            8         2.7           9.8
       Dibakar di TPS dan
                                                  0.5               10          0.6          9.68         0           8.25         0            7.8
       TPA
       Diurug           di        open
                                                   45               4          53.4          5.63       69.6          9.63       76.5           13
       dumping
       Diurug dengan sanitary
                                                  0.5                -          1.2            -         3.2            -         3.6            -
       landfill + biogas captured




52
                                                                                                                                ICCSR - SektoR LImbah
                                            2005                          2010                    2020                  2030
                                    Urban          Rural          Urban          Rural    Urban          Rural   Urban         Rural
         Sampah dikelola sendiri:
         Daur ulang plastik          1.5            2.4            1.2           2.33       0.6          2.18     0.3          2.03
         Daur ulang kertas           1.5             4             1.2           3.88       0.6          3.63     0.3          3.38
         Organik dikomposkan          1             40             0.8           38.8       0.4          36.3     0.2           33.8
         Dibakar                      5             20              4            19.38       2           18.13     1           16.88
         Dibuang ke saluran
                                      1             4              0.8           3.88       0.4          3.63     0.2          3.38
         sungai
         Timbun dimana saja          40             9.6            32             9.3       16            8.7      8            8.1




            Tabel 5.3 Asumsi yang digunakan dalam alternatif 2 (Law-Based, Pembiayaan Maksimal)


            Komponen Pengelolaan Sampah                                            Asumsi yang Digunakan

                                                    •	     Transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan

                                                           50%.
         1)Transportasi/pengangkutan sampah
                                                    •	     Tingkat pelayanan meningkat 2% per tahun sehingga pada tahun 2020

                                                           mencapai 80% dan pada 2030 menjadi 90%.


                                                    •	     Terjadi reduksi sampah.


                                                    •	     Timbulan sampah untuk perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari
         2)Reduksi sampah                                  pada 2005 menjadi 1 kg/orang/hari pada tahun 2030.


                                                    •	     Timbulan sampah untuk pedesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada

                                                           2005 menjadi 0,45 kg/orang/hari pada tahun 2030.


                                                    •	     Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping sekitar 45%

                                                           pada 2005, menurun hingga menjadi 0% pada 2030.


         3)Pemrosesan akhir                         •	     Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dengan

                                                           persen timbulan sampah yang dibawa ke Sanitary Landfill sebesar 0,5%

                                                           pada 2005 menjadi 56% pada 2020 dan 63% pada 2030. Sanitary landfill

                                                           diasumsikan dapat menangkap emisi sebesar 90%.




                                                                                                                                       53
ICCSR - SektoR LImbah
          Komponen Pengelolaan Sampah                                           Asumsi yang Digunakan

                                                    •	   Prosentase timbulan sampah yang dikompos di urban meningkat dari 1 %

                                                         pada 2005 menjadi 6.4% pada 2020 dan 7.2% pada 2030.


                                                    •	   Plastik didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005 menjadi 4,80% pada

                                                         2020 dan 5,40% pada 2030.
       4)Kegiatan Pengelolaan Sampah Lain
                                                    •	   Kertas didaur ulang meningkat dari 2,4% pada 2005, pada 2020 mencapai

                                                         3,7% dan pada 2030 mencapai 4,6%.


                                                    •	   Pembakaran sampah menurun dari 0.5% pada 2005 menjadi 0% pada

                                                         2020 dan 0% pada 2030.




            Tabel 5.4 Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 2 (Law-Based, Pembiayaan Maksimal)

                                      2005                        2010                       2020                   2030
                              Urban          Rural        Urban          Rural       Urban          Rural   Urban          Rural
      Unit: % (prosentase)
      Timbulan      sampah
      yang diangkut ke          50            20            60            30           80            50      90             70
      landfill
      Sampah dikelola kolektif:
      Daur ulang plastik        1.5          0.25           1.8           1.2         4.8            2.5     5.4            4.2
      Daur ulang kertas         1.5          0.25           1.8           1.2         4.8            2.5     5.4            4.2
      O r g a n i k
                                 1            5.5           2.4           9           6.4            20      7.2            35
      dikomposkan
      Dibakar di TPS dan
                                0.5           10            0.6           12           0             12       0             9.1
      TPA
      Diurug    di     open
                                45            4             48            6.6          0             13       0            17.5
      dumping
      Diurug          dengan
      sanitary landfill +      0.5             -            2.4            -           56             -      63              -
      biogas captured
      Diurug          dengan
      controlled landfill +     0              -             3             -           8              -       9              -
      biogas captured
      Sampah dikelola sendiri:
      Daur ulang plastik       1.5            2.4           1.6           2.8         1.2            3       0.7            2.4
      Daur ulang kertas        1.5             4            1.6           4.9         1.2            4       0.8            2.4
      O r g a n i k
                                1             40            1.6           42           2            36.5     1.2           23.7
      dikomposkan
      Dibakar                   5             20            3.2          10.5         0.6            2.5     0.3            0
      Dibuang ke saluran
                                1             4             0.8           2.8         0.2            1        0             0.3
      sungai
      Timbun dimana saja       40             9.6          31.2           7           14.8           3        7             1.2



     *) Reduksi emisi CO2 eq menyatakan selisih antara emisi yang dikeluarkan oleh skenario BAU (lihat Tabel 5) dengan
     Alternatif 2 (Pembiayaan Maksimal)

54
                                                                                                              ICCSR - SektoR LImbah
                     Tabel 5.5 Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 3 (Pembiayaan Optimis)


        Komponen Pengelolaan Sampah                                        Asumsi yang Digunakan

                                            •	   Transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan 50%.
        1)Transportasi/      pengangkutan

        sampah                              •	   Tingkat pelayanan meningkat 2 % per tahun sehingga pada tahun 2020 mencapai

                                                 80% dan pada 2030 menjadi 90,1%.

                                            •	   Terjadi reduksi sampah.


                                            •	   Timbulan sampah untuk perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari pada 2005
        2)Reduksi sampah                         menjadi 1,05 kg/orang/hari pada tahun 2030.


                                            •	   Timbulan sampah untuk pedesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada 2005

                                                 menjadi 0,48 kg/orang/hari pada tahun 2030.


                                            •	   Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping sekitar 45% pada 2005,

                                                 menurun menjadi 0% pada tahun 2030.


                                            •	   Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dengan persen

                                                 timbulan sampah yang dibawa ke Sanitary Landfill sebesar 0,5% pada 2005 menjadi

        3)Pemrosesan akhir                       44% pada 2020 dan 49.5% pada 2030. Selain itu, dilakukan pula konversi Open

                                                 Dumping menjadi Controlled landfill dari 0% pada tahun 2005 menjadi 20% pada

                                                 2020 dan 22.5% pada tahun 2030. Sanitary landfill dan Controlled landfill yang

                                                 digunakan, diasumsikan dapat menangkap emisi sebesar 75 %. Skenario optimis ini

                                                 melibatkan hasil FGD pada tanggal 18 November 2009 dengan Departemen PU,

                                                 yaitu konversi 30 Open Dumping per tahun menjadi Sanitary Landfill.


                                            •	   Prosentase timbulan sampah yang dikompos meningkat dari 1% pada 2005 menjadi

                                                 6.4% pada 2020 dan 7.2% pada 2030.


                                            •	   Plastik didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005 menjadi 4.8% pada 2020 dan
        4)Kegiatan   Pengelolaan   Sampah        5.4% pada 2030.
        Lain
                                            •	   Kertas didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005, pada 2020 mencapai 4.8% dan

                                                 pada 2030 mencapai 5,4%.


                                            •	   Pembakaran sampah menurun dari 0.5% pada 2005 menjadi 0% pada 2030.




                                                                                                                                   55
ICCSR - SektoR LImbah
                     Tabel 5.6 Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 3 (Pembiayaan Optimis)


                                          2005                   2010                   2020                   2030
                                  Urban          Rural   Urban          Rural   Urban          Rural   Urban          Rural
     Unit: % (prosentase)
     Timbulan sampah yang
                               50                 20      60             30      80             50      70             45
     diangkut ke landfill
     Sampah yang diangkut kolektif:
     Daur ulang plastik        1.5               0.25     1.8            1.2     4.8            2.5     5.4            4.2
     Daur ulang kertas         1.5               0.25     1.8            1.2     4.8            2.5     5.4            4.2
     Organik dikomposkan        1                5.5      2.4             9      6.4            20      7.2           31.5
     Dibakar di TPS dan
                               0.5                10      0.6            12       0             12       0             9.1
     TPA
     Diurug      di       open
                               45                 4       48             6.6      0             13       0             21
     dumping
     Diurug dengan sanitary
                                   0.5             -      1.8             -      44              -     49.5             -
     landfill + biogas captured
     Diurug           dengan
     controlled landfill +          0              -       3              -      20              -     22.5             -
     biogas captured
     Sampah dikelola sendiri:
     Daur ulang plastik            1.5            2.4     1.6           2.8      1.2             3      0.7            2.4
     Daur ulang kertas             1.5             4      1.6           4.9      1.2             4      0.7           2.4
     Organi dikomposkan             1             40      1.6            42      1.2           36.5     0.9           23.7
     Dibakar                        5             20      3.2           10.5     1.4            2.5     0.7             0
     Dibuang ke saluran
                                    1             4       0.8            2.8     0.2            1        0             0.3
     sungai
     Timbun dimana saja            40             9.6    31.2            7      14.8            3        7             1.2




*) Reduksi emisi CO2 eq menyatakan selisih antara emisi yang dikeluarkan oleh skenario BAU (lihat Tabel
5.5) dengan alternatif 3 (pembiayaan Optimis)




56
                                                                                                       ICCSR - SektoR LImbah
                   Tabel 5.7 Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 4 (Pembiayaan Moderat)


              Komponen Pengelolaan Sampah                            Asumsi yang Digunakan

                                               •	   Transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat
                                                    pelayanan 50%.
        1)Transportasi/pengangkutan sampah
                                               •	   Tingkat pelayanan meningkat 2 % per tahun sehingga pada tahun
                                                    2020 mencapai 80% dan pada 2030 menjadi 90%.

                                               •	   Terjadi reduksi sampah.

                                               •	   Timbulan sampah untuk perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari
        2)Reduksi sampah                            pada 2005 menjadi 1,1 kg/orang/hari pada tahun 2030.

                                               •	   Timbulan sampah untuk pedesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari
                                                    pada 2005 menjadi 0,5 kg/orang/hari pada tahun 2030.

                                               •	   Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping sekitar 45%
                                                    pada 2005, menurun menjadi 18% pada tahun 2020 dan 0% pada
                                                    2030.

                                               •	   Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill
                                                    dengan persen timbulan sampah yang dibawa ke Sanitary Landfill
        3)Pemrosesan akhir                          sebesar 0,5% pada 2005 menjadi 19,39% pada 2020 dan 28,8%
                                                    pada 2030. Selain itu, timbulan sampah diproses pula di Controlled
                                                    Landfill mencapai 30.4% pada 2020 dan 45.9% pada 2030. Sanitary
                                                    landfill dan Controlled landfill yang digunakan, diasumsikan dapat
                                                    menangkap emisi sebesar 50%. Alternatif 4 (Pembiayaan Moderat)
                                                    ini mengakomodasi hasil FGD pada tanggal 18 November 2009
                                                    dengan Departemen PU.

                                               •	   Prosentase timbulan sampah yang dikompos meningkat dari 1% pada
                                                    2005 menjadi 5.6% pada 2020 dan 7% pada 2030.

                                               •	   Plastik didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005 menjadi 3.2%
                                                    pada 2020 dan 4.5% pada 2030.
        4)Kegiatan Pengelolaan Sampah Lain
                                               •	   Kertas didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005, pada 2020
                                                    mencapai 3.2% dan pada 2030 mencapai 4.5%.

                                               •	   Pembakaran sampah menurun dari 0.5% pada 2005 menjadi 0% pada
                                                    2030.




                                                                                                                         57
ICCSR - SektoR LImbah
                   Tabel 5.8 Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 4 (Pembiayaan Moderat)


                                            2005                   2010                   2020                   2030
                                    Urban          Rural   Urban          Rural   Urban          Rural   Urban          Rural
      Unit: % (prosentase)
      Timbulan sampah        yang
                                     50             20      60             25      80             35      90             45
      diangkut ke landfill
      Sampah yang dikelola kolektif:
      Daur ulang plastik             1.5           0.25     1.8            0.5     3.2           1.75     4.5            2.7
      Daur ulang kertas              1.5           0.25     1.8            0.5     3.2           1.75     4.5            2.7
      Organik dikomposkan             1            5.5      2.4            7.5     5.6           12.3     6.3            18
      Dibakar di TPS dan TPA         0.5            10      0.6            10       0             8.4      0            5.85
      Diurug di open dumping         45             4      40.5            6.5     18            10.85     0            15.75
      Diurug dengan sanitary
                                     0.5             -     5.28             -     19.39            -     28.8             -
      landfill + biogas captured
      Diurug dengan controlled
                                      0              -      7.8             -     30.4             -     45.9             -
      landfill + biogas captured
      Sampah dikelola sendiri:
      Daur ulang plastik             1.5            2.4    1.6             3      1.2            3.9      0.7           3.85
      Daur ulang kertas              1.5             4     1.6            3.75    1.2            3.9      0.7           4.4
      Organik dikomposkan             1             40      1.6           41.3     1.2           42.3     0.8           38.5
      Dibakar                         5             20      3.2           16.5     1.4           9.75     0.7           5.5
      Dibuang ke saluran sungai       1              4     0.8             3      0.2            1.3       0            0.55
      Timbun dimana saja             40             9.6    31.2           7.5     14.8           3.9      7.1           2.2




*) Reduksi emisi CO2 eq menyatakan selisih antara emisi yang dikeluarkan oleh aternatif BAU (lihat Tabel 5) dengan Alternatif
4 (Pembiayaan Moderat)




58
                                                                                                           ICCSR - SektoR LImbah
                   Tabel 5.9 Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 5 (Pembiayaan Pesimis)


           Komponen Pengelolaan Sampah                                 Asumsi yang Digunakan

                                               •	   Transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan
                                                    50%.
          1)Transportasi/pengangkutan sampah
                                               •	   Tingkat pelayanan meningkat 2 % per tahun sehingga pada tahun 2020
                                                    mencapai 80% dan pada 2030 menjadi 90%.

                                               •	   Terjadi reduksi sampah.

                                               •	   Timbulan sampah untuk perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari
          2)Reduksi sampah                          pada 2005 menjadi 1,15 kg/orang/hari pada tahun 2030.

                                               •	   Timbulan sampah untuk pedesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada
                                                    2005 menjadi 0,53 kg/orang/hari pada tahun 2030.

                                               •	   Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping sekitar 45%
                                                    pada 2005, menurun menjadi 36.8 % pada tahun 2020 dan 32.4 % pada
                                                    2030.

                                               •	   Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dengan
                                                    persen timbulan sampah yang dibawa ke Sanitary Landfill sebesar 0% pada
          3)Pemrosesan akhir
                                                    2005 menjadi 16.8 % pada 2020 dan 23.4% pada 2030. Selain itu, timbulan
                                                    sampah diproses pula di Controlled Landfill mencapai 12.8% pada 2020
                                                    dan 18.9 % pada 2030. Sanitary landfill dan Controlled landfill yang
                                                    digunakan, diasumsikan dapat menangkap emisi sebesar 40%. Alternatif
                                                    5 (Pembiayaan Pesimis) ini mengakomodasi hasil FGD pada tanggal 18
                                                    November 2009 dengan Departemen PU.

                                               •	   Prosentase timbulan sampah yang dikompos meningkat dari 1% pada
                                                    2005 menjadi 5.6% pada 2020 dan 6.3% pada 2030.

                                               •	   Plastik didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005 menjadi 4% pada
                                                    2020 dan 4.5% pada 2030.
          4)Kegiatan Pengelolaan Sampah Lain
                                               •	   Kertas didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005, pada 2020 mencapai
                                                    4% dan pada 2030 mencapai 4.5%.

                                               •	   Pembakaran sampah menurun dari 0.5% pada 2005 menjadi 0% pada
                                                    2030.




                                                                                                                              59
ICCSR - SektoR LImbah
                  Tabel 5.10 Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 5 (Pembiayaan Pesimis)


                                           2005                   2010                   2020                   2030
                                   Urban          Rural   Urban          Rural   Urban          Rural   Urban          Rural
      Unit: % (prosentase)
      Waste         transported
                                    50             20      60            22.5     80            27.5     90            32.5
      collectively
      Sampah dikelola kolektif:
      Daur ulang plastik            1.5           0.25     1.8           0.45      4            1.1      4.5           1.63
      Daur ulang kertas             1.5           0.25     1.8           0.45      4            1.1      4.5           1.63
      Organik dikomposkan            1            5.5      2.4            6.3     5.6           9.35     6.3           11.05
      Dibakar di TPS dan
                                    0.5            10      0.6           9.45      0            7.43      0            6.83
      TPA
      Diurug        di      open
                                    45             4      43.2           5.85    36.8           8.53    32.4           11.38
      dumping
      Diurug dengan sanitary
                                     0              -      6.6             -     16.8             -     23.4             -
      landfill + biogas captured
      Diurug          dengan
      controlled landfill +         0.5             -      3.6             -     12.8             -     18.9             -
      biogas captured
      Sampah dikelola sendiri:
      Daur ulang plastik            1.5            2.4     1.6            3.1      1            4.35     0.5           4.05
      Daur ulang kertas             1.5             4      1.6           3.88     0.8           4.35     0.7           4.05
      Organik dikomposkan            1             40      1.6           41.1     1.6           43.5     0.8           43.9
      Dibakar                        5             20      3.2           18.6     1.6           14.5     0.8           12.15
      Dibuang ke saluran
                                     1             4       0.8            3.1     0.2           1.45      0            0.68
      sungai
      Timbun dimana saja            40             9.6    31.2           7.75    14.8           4.35     7.2            2.7




*) Reduksi emisi CO2 eq menyatakan selisih antara emisi yang dikeluarkan oleh alternatif BAU (lihat Tabel 5) dengan alternative
5 (pembiayaan Pesimis)


Hasil perhitungan dari tiap skenario di atas kemudian disajikan dalam Gambar 5.1, 5.2, dan 5.3 untuk
melihat trend emisi CO2, reduksi emisi, dan biaya mitigasi terhadap Business As Usual (BAU).




60
                                                                                                         ICCSR - SektoR LImbah
          Gambar 5.1 Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) tiap Alternatif terhadap Alternatif 1 (BAU)




       Gambar 5.2 Reduksi Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) dibandingkan terhadap Alternatif 1 (BAU)




                                                                                                 61
ICCSR - SektoR LImbah
     Gambar 5.3 Biaya Mitigasi Tiap Skenario dibandingkan alternatif 1 (BAU)




62
                                                                        ICCSR - SektoR LImbah
                                                    Table 5.11 Matriks Aksi Mitigasi Alternatif Kebijakan (berdasarkan Perbedaan Jumlah Pembiayaan)



                                                                                                    Reduksi
                                                        Akumulasi
                                                                     Total Biaya   Abatement         Emisi
                                                         Reduksi
                             Alternatif   Periode                      Mitigasi    Cost (USD/    dibandingkan                               Kebijakan yang Diperlukan




ICCSR - SektoR LImbah
                                                        Emisi (Mt
                                                                     (juta USD)      t CO2)      denagn BAU
                                                          CO2)
                                                                                                      (%)
                             Law-
                                          2010 – 2020       113,67         3.721        107,20         19,04%
                             Based                                                                              (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang lebih lengkap dan
                                                                                                                sempurna dengan disertai rencana pengurangan GRK yang sistematis.
                                                                                                                (2)Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan
                                                                                                                lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan
                                                                                                                lingkungan.
                                                                                                                (3)Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse,
                                                                                                                recycle) dalam pengelolaan persampahan.
                                          2010 – 2030       412,06         5.130         49,27         26,74%   (3)Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse,
                                                                                                                recycle) dalam pengelolaan persampahan.
                                                                                                                (4)Pengurangan sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali
                                                                                                                (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA.
                                                                                                                5)Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan
                                                                                                                dan pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system.
                                                                                                                (6)Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Indonesia.


                                                                                                                (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang lebih lengkap dan
                                                                                                                sempurna dengan disertai rencana pengurangan GRK yang sistematis.
                                                                                                                (2)Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan
                             Optimis      2010 – 2020        91,54      4.117,56        166,98         15,34%   lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan
                                                                                                                lingkungan.
                                                                                                                (3)Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse,
                                                                                                                recycle) dalam pengelolaan persampahan.
                                                                                                                (4)Pengurangan sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali
                                                                                                                (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA.
                                                                                                                5)Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan
                                          2010 – 2030       339,39      5.554,50         72,12         22,03%   dan pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system.
                                                                                                                (6)Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Indonesia.




                        63
                        64
                                                                                                    Reduksi
                                                        Akumulasi
                                                                     Total Biaya   Abatement         Emisi
                                                         Reduksi
                             Alternatif   Periode                      Mitigasi    Cost (USD/    dibandingkan                               Kebijakan yang Diperlukan
                                                        Emisi (Mt
                                                                     (juta USD)      t CO2)      denagn BAU
                                                          CO2)
                                                                                                      (%)

                             Moderat      2010 – 2020        50,90      3.169,98        190,12          8,53%   (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang lebih lengkap dan
                                                                                                                sempurna dengan disertai rencana pengurangan GRK yang sistematis.
                                                                                                                (2)Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan
                                                                                                                lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan
                                                                                                                lingkungan.
                                                                                                                (3)Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse,
                                                                                                                recycle) dalam pengelolaan persampahan.
                                          2010 – 2030       236,20      4.407,16         74,08         15,33%
                                                                                                                (4)Pengurangan sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali
                                                                                                                (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA.
                                                                                                                5)Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan
                                                                                                                dan pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system.
                                                                                                                (6)Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Indonesia.


                             Pesimis      2010 – 2020        28,30      2.770,80        333,63          4,74%   (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang lebih lengkap dan
                                                                                                                sempurna dengan disertai rencana pengurangan GRK yang sistematis.
                                                                                                                (2)Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan
                                                                                                                lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan
                                                                                                                lingkungan.
                                                                                                                (3)Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse,
                                                                                                                recycle) dalam pengelolaan persampahan.
                                          2010 – 2030       159,62      4.057,06        101,16         10,36%   (4)Pengurangan sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali
                                                                                                                (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA.
                                                                                                                (5)Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan
                                                                                                                dan pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system.
                                                                                                                (6)Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Indonesia.




ICCSR - SektoR LImbah
    5.2       Isu-isu Strategis Perubahan Iklim Pada Sektor Limbah

    Isu peraturan sebagai payung hukum untuk seluruh aktivitas terkait pengelolaan sampah di Indonesia
    memfokuskan pada peraturan pengelolaan sampah yang baru, yaitu UU No.18/2008, sehingga pengelolaan
    sampah di seluruh Indonesia harus mengikuti peraturan tersebut. Mengacu pada peraturan tersebut,
    aktivitas pengelolaan sampah berdasar pada pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang menetapkan
    prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dan mendukung EPR (Extended Producer Responsibility).

    Strategi penting lainnya yang tercantum dalam peraturan baru tersebut adalah regulasi untuk pemerintah
    daerah agar menutup TPA dengan sistem open dumping dan menggantinya dengan controlled landfill untuk
    kota kecil dan menengah serta sanitary landfill untuk kota besar dan metropolitan pada tahun 2015. Selain
    itu, pemerintah daerah harus memonitor dan mengontrol penutupan TPA sampai 20 tahun.

    Strategi pendanaan pada umumnya berkaitan dengan fakta bahwa alokasi dana pemerintah daerah untuk
    pengelolaan sampah masih rendah (< 3 %). Di masa yang akan datang, diharapkan pengelolaan sampah
    di Indonesia berdasarkan inisiatif pendanaan mandiri, seperti perusahaan sanitasi lokal atau Badan
    Layanan Umum (BLU). Selain itu, isu pendanaan ini berkaitan juga dengan porsi alokasi dana tahunan
    pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dengan jumlah retribusi yang didapatkan dari masyarakat
    untuk pengelolaan sampah.

    Dari berbagai strategi yang telah disebutkan di atas, strategi paling penting adalah aspek sosial yaitu
    partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, semua rencana aktivitas pengelolaan sampah ini
    tidak akan terlaksana. Pendekatan signifikan terhadap masyarakat harus dilakukan untuk mendukung
    program pemerintah terkait pengelolaan sampah ini.

    Dalam hal mitigasi sampah di Indonesia dapat dilakukan upaya-upaya mitigasi dengan berbagai alternatif
    strategi, seperti di bawah ini:

          -   Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang lebih lengkap dan sempurna
              dengan disertai rencana pengurangan GRK yang sistematis.

          -   Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan lingkungan
              yang didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan lingkungan.

          -   Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
              dalam pengelolaan persampahan.

          -   Mengembangkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (dengan menjaga keseimbangan
              3 pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan) dengan mengurangi emisi GRK (Gas
              Rumah Kaca) dan meningkatkan penyerapan karbon

          -   Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan yang lebih memperhatikan
              aspek peningkatan kapasitas (capacity building) SDM dan institusi termasuk kompetensi dan


                                                                                                         65
ICCSR - SektoR LImbah
         kemandirian pemda dalam pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan serta
         mendorong peran sektor swasta dan masyarakat.

     -   Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan antisipatif terhadap
         perubahan iklim.

     -   Mengembangkan penerapan EPR (Extended Producer Responsibility) untuk produsen dan
         importir limbah B3.

     -   Mengembangkan teknologi peningkatan kualitas landfill:

         o       Controlled Landfill (CLF) untuk kota kecil dan menengah,

         o       Sanitary Landfill (SLF) untuk kota besar dan kota metropolitan

         o       Penghentian Open Dumping

Strategi-strategi kebijakan di atas dijabarkan dalam program-program prioritas terkait mitigasi perubahan
iklim yang terbagi dalam empat kelompok utama strategi yaitu:

   -     kelompok program inventarisasi data dan perencanaan

   -     kelompok program regulasi dan kebijakan

   -     kelompok program implementasi

   -     kelompok program capacity program (penguatan institusi pemda, swasta, dan masyarakat)



5.2.1     Kelompok Program Inventarisasi Data dan Perencanaan

Kelompok program inventarisasi data dan perencanaan ini hanya dilaksanakan pada lima tahun awal
perencanaan (2010-2014) yaitu berupa kajian inventarisasi dan pengurangan GRK (Gas Rumah Kaca)
dari sektor sampah.



5.2.2     Kelompok Program Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan kebijakan mitigasi sampah terbagi dalam empat periode program. Untuk periode tahun
2010-2014, strategi yang akan diterapkan untuk setiap pulau adalah sebagai berikut:

  •	 Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan hidup untuk pengelolaan dan standardisasi persampahan
     (stepwise approach).

  •	 Penerbitan produk pengaturan pengembangan persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota
     yang sesuai NSPK.


66
                                                                                      ICCSR - SektoR LImbah
         •	 Penyelesaian peraturan di bidang persampahan

         •	 Penyiapan NSPM bidang persampahan.

         •	 Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi dalam
            pengelolaan persampahan

         •	 Penyediaan pedoman pengawasan persampahan.

         •	 Pembuatan NSPK bidang persampahan

         •	 Penyediaan Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan persampahan

    Periode lima tahun berikutnya (2015-2019) mencanangkan dua program unggulan yaitu:

         •	 Pengawasan dan pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi dalam pengelolaan
            persampahan

         •	 Pengawasan produk pengaturan pengembangan persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota
            yang sesuai NSPK.

    Program utama dalam regulasi dan kebijakan pada periode tahun 2020-2024 dan 2025-2030 adalah
    pengawasan dan evaluasi produk pengaturan pengembangan persampahan oleh pemerintah kabupaten/
    kota yang sesuai NSPK. Program lainnya pada periode 2020-2024 adalah perancangan peraturan
    perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) dalam
    pengelolaan persampahan. Sementara untuk periode akhir perancangan roadmap, dilakukan evaluasi
    implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (public
    private partnership) dalam pengelolaan persampahan.



    5.2.3     Kelompok Program Implementasi

    Kelompok Program Implementasi memiliki program-program utama yang sama bagi 7 pulau utama di
    Indonesia hanya dengan proporsi pembagian kabupaten/kota yang berbeda dapat dilihat lebih jelas pada
    Lampiran B (matriks rekomendasi program implementasi mitigasi sektor sampah). Di bawah ini adalah
    program-program implementasi mitigasi sektor limbah secara umum:

    •	        Pelaksanaan KPS pengembangan persampahan di kabupaten/kota.

    •	    Pengelolaan persampahan di TPAS dari open dumping menjadi controlled landfill di kota kecil dan
    menengah; sanitary landfill di kota besar dan metropolitan.

    •	      Pengurangan sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali (reuse) dan
    didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA.

    •	        Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan dan

                                                                                                      67
ICCSR - SektoR LImbah
pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system.

  •	    Pengadaan replikasi bantek pengembangan persampahan di kabupaten/kota.

  •	    Penyediaan infrastruktur persampahan di kab/kota di setiap pulau di Indonesia

  •	    Penyediaan fasilitas TPA CDM di kota metropolitan

  •	    Penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan

  •	    Pengangkutan sampah di kota/kab di tiap pulau diIndonesia

  •	    Pengangkutan sampah di tiap pulau di Indonesia

  •	    Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Indonesia.




5.2.4   Kelompok Program Capacity Program

Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam mitigasi sektor limbah di Indonesia, maka perlu
direncanakan program-program yang berkaitan terutama dengan program kemitraan antara masyarakat
dan pemerintah daerah serta pengelola persampahan, seperti dijabarkan di bawah ini:

  •	    Penguatan kemitraan pemerintah dan masyarakat.

  •	    Penguatan institusi pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan.

  •	    Pengadaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan pengelolaan persampahan

  •	    Pengadaan fasilitas bagi kegiatan pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang
        persampahan melalui kerjasama pemerintah dunia usaha dan masyarakat




68
                                                                                   ICCSR - SektoR LImbah
                                   DAFTAR PusTAKA

    1.    Interg IPCC, Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I
          to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, S. Solomon,
          D. Qin, M.Manning, Z. Chen, M.Marquis, K, 2007

    2.    IPCC, Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of WorkingGroup I to the
          Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, S. Solomon, D.
          Qin, M.Manning, Z. Chen, M.Marquis, K, 2007

    3.    Damanhuri, Enri. 2008. A Future Prospect Of Municipal Solid Waste Management in Indonesia. The 5th
          Asian-Pacific Landfill Symposium in Sapporo, Japan.

    4.    Damanhuri Enri. 2005. Some Principal Issues On Municipal Solid Waste Management In Indonesia. Expert
          Meeting on Waste Management in Asia-Pacific Islands, Japan.

    5.    AEA Technology (1998) Options to reduce nitrous oxide emissions. Report to DG XI of the
          European Commission.

    6.    United Nations Framework Convention on Climate Change (1995) – the Kyoto Protocol.

          http://www.unfccc.int/resource/process/components/response/respkp.html

    7.    OECD 1999, ‘OECD Environmental Data 1999’, Chapter 7, Waste.

    8.    APME (Association of Plastics Manufacturers in Europe) (1999) Information system on plastic
          consumption and waste management in Western Europe. European overview – 1997 data. Report
          by Taylor Nelson Sofres Consulting.

    9.    BPS (2004); Statistik Perumahan dan Permukiman, Modul SUSENAS 2004.

    10.   BPPT; Kajima & Tohoku Corp. (2006); Jelekong Landfill Gas Collection and Energy Recovery
          CDM Project

    11.   BPPT (2008) ; Studi Neraca Gas Rumah Kaca di Indonesia, Laporan Akhir

    12.   Ditjen Cipta Karya -DPU (2007); Sasaran Pembangunan Nasional 2009 dan Strategi Pencapaian
          Millenium Development Goals (MDGs) 2015

    13.   Hansen, J. & Sato, M., 2001. Trends of measure climate forcing agents. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
          98(26), pp. 14778-14783.

    14.   Mikaloff Fletcher, S., Tans, P., Bruhwiler, L., Miller, J. & Heimann, M., 2004b. CH4 sources estimated


                                                                                                            69
ICCSR - SektoR LImbah
      from atmospheric observations of CH4 and its 13C/12C isotopic ratios: 2. Inverse modeling of
      CH4 fluxes from geograpgical regions. Global Biogeochem. Cycles 18, GB4005, doi:10.1029/
      2004GB002224.

15.   NOAA, 2005. Radiative climate forcing by long-lived greenhouse gases: the NOAA annual
      greenhouse gas index (aggi). NOAA Earth System Research Laboratory, R/GMD, 325 Broadway,
      Boulder, USA. http://www.cmdl.noaa.gov/aggi/

16.   World Bank, Feasibility Study of Makassar Gas Project, (November 16, 2007)




70
                                                                                   ICCSR - SektoR LImbah
                        LAmPiRAn




                               71
ICCSR - SektoR LImbah
                             LAMPIRAN A




                        72
                                                                                       REKOMENDASI STRATEGI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SEKTOR LIMBAH
                             1. Pulau Sumatera

                                                  Kajian Dasar Saintifik                                Rekomendasi untuk Alternatif Strategi                                                                                                        Prioritas Program Pulau Sumatera
                                                                                                                    Mitigasi
                                 Inventarisasi GRK                    Status Emisi                                                                                                  2010 – 2014                                               2015 – 2019                                      2020 – 2024                                             2024 – 2029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kelompok program regulasi dan kebijakan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -    Pengawasan        dan      evaluasi   produk
                                                                                                                                                         Kelompok program inventarisasi data dan perencanaan                                                                                                                           pengaturan pengembangan persampahan
                                                                                                                                                         -    Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK dari sektor                                                                                                                     oleh pemerintah kabupaten/kota yang
                                                                                                                                                              limbah padat.                                                                                                 Kelompok        program        regulasi  dan               sesuai NSPK.
                                                                                                                                                                                                                                                                            kebijakan                                             -     Evaluasi implementasi peraturan
                                                                                                       -      Melaksanakan kajian inventarisasi
                                                                                                                                                         Kelompok program regulasi dan kebijakan                                 Kelompok program regulasi dan              -      Perancangan peraturan perundang-                     perundang-undangan yang terkait dengan
                                                                                                              GRK dari sektor limbah padat yang
                                                                                                                                                                                                                                 kebijakan                                         undangan yang terkait dengan                         kemitraan pemerintah-swasta (public
                                                                                                              lebih lengkap dan sempurna dengan
                                                                                                                                                         -    Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan hidup untuk               - Pengawasan dan pengembangan                    kemitraan pemerintah-swasta (public                  private partnership) dalam pengelolaan
                                                                                                              disertai rencana pengurangan GRK
                                                                                                                                                              pengelolaan dan standardisasi persampahan (stepwise                     sumber pembiayaan dan pola                   private partnership) dalam pengelolaan               persampahan.
                                                                                                              yang sistematis.
                                                                                                                                                              approach).                                                              investasi dalam pengelolaan                  persampahan
                                                                                                       -      Menerapkan                    kebijakan
                                                                                                                                                         -    Penerbitan     produk       pengaturan    pengembangan                  persampahan                            -    Pengawasan dan evaluasi produk                  Kelompok program implementasi
                                                                                                              pembangunan               infrastruktur
                                                                                                                                                              persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota yang sesuai              - Pengawasan produk pengaturan                  pengaturan pengembangan persampahan
                                                                                                              bidang persampahan berwawasan
                                                                                                                                                              NSPK.                                                                   pengembangan      persampahan               oleh pemerintah kabupaten/kota yang             -         Peningkatan pengelolaan persampahan di
                                                                                                              lingkungan yang didukung oleh
                                                                                                                                                         -    Penyelesaian peraturan di bidang persampahan                            oleh pemerintah kabupaten/kota              sesuai NSPK.                                              TPAS dari open dumping menjadi controlled
                                                                                                              pengembangan dan penelitian
                                                                                                                                                         -    Penyiapan NSPM bidang persampahan.                                      yang sesuai NSPK.                                                                                     landfill di kota kecil dan menengah; sanitary
                                                                                                              teknologi terapan berwawasan
                                                                                                                                                         -    Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan                                                               Kelompok program implementasi                                   landfill di kota besar dan metropolitan
                                                                                                              lingkungan.
                                                                                                                                                              sumber pembiayaan dan pola investasi dalam pengelolaan             Kelompok program implementasi                                                                              sebesar 50%
                                                                                                   -         Mengembangkan                 penerapan
                                                                                                                                                              persampahan                                                         - Peningkatan               pengelolaan   -         Peningkatan pengelolaan persampahan         -       Pengurangan limbah padat domestik
                                                                                                             kebijakan lingkungan hidup untuk
                                                                                                                                                         -    Penyediaan pedoman pengawasan persampahan.                             persampahan di TPAS dari open                    di TPAS dari open dumping menjadi                   (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin,
                                                                                                             prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dalam
                                                                                                                                                         -    Pembuatan NSPK bidang persampahan                                      dumping menjadi controlled landfill              controlled landfill di kota kecil dan               digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang
                                                                                                             pengelolaan persampahan.
                                                                                                                                                         -    Penyediaan Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK)                       di kota kecil dan menengah;                      menengah; sanitary landfill di kota besar           (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA
                                                                                                       -      Mengembangkan           pembangunan
                                                                                                                                                              pengelolaan persampahan                                                sanitary landfill di kota besar dan              dan metropolitan sebesar 30%                        sebanyak 50%.
                                                                                                              infrastruktur yang berkelanjutan
                             -   Emisi GRK dari sektor                                                                                                                                                                               metropolitan sebesar 20%               -       Pengurangan limbah padat domestik             -       Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                                            -    Potensi timbulan sampah                      (dengan menjaga keseimbangan 3
                                 limbah padat perkotaan                                                                                                  Kelompok program implementasi                                           -    Pengurangan        limbah     padat           (reduce) dari sumbernya sebanyak                      sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                                                 domestik yang dihasilkan                     pilar pembangunan, yaitu ekonomi,
                                 berupa metana (CH4)                                                                                                                                                                                  domestik (reduce) dari sumbernya              mungkin, digunakan kembali (reuse)                    pengumpulan dan pembakaran atau melalui
                                                                 Pulau Sumatera pada tahun                    sosial, dan lingkungan) dengan
                                 yang dihasilkan dari                                                                                                    -    Pelaksanaan KPS pengembangan persampahan di                             sebanyak mungkin, digunakan                   dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum               penerapan energy recovery system sebanyak
                                                                 2010 (8.893 Gg/tahun), 2015                  mengurangi emisi GRK (Gas
                                 TPA dan CO2 yang                                                                                                             kabupaten/kota.                                                         kembali (reuse) dan didaur ulang              diangkut ke TPA sebanyak 40%.                         50%.
                                                                 (10.930 Gg/tahun), 2020                      Rumah Kaca) dan meningkatkan
                                 dihasilkan dari kegiatan                                                                                                -    Pengelolaan persampahan di TPAS dari open dumping                       (recycle) (3R) sebelum diangkut       -       Peningkatan metoda pengelolaan gas            -       Pemeliharaan infrastruktur dan
                                                                 (13.138 Gg/tahun), 2025                      penyerapan karbon
                                 pembakaran terbuka.                                                                                                          menjadi controlled landfill di kota kecil dan menengah; sanitary        ke TPA sebanyak 30%.                          sampah (landfill gas – LFG) melalui                   peningkatan pelayanan persampahan di 86
                                                                 (16.388 Gg/tahun), dan 2030           -      Menyelenggarakan pembangunan
                             -   Tingkat        timbulan                                                                                                      landfill di kota besar dan metropolitan sebesar 10%.               -    Peningkatan metoda pengelolaan                pengumpulan dan pembakaran atau                       kab/kota
                                                                 (19.091 Gg/tahun).                           infrastruktur bidang persampahan
                                 sampah         domestik                                                                                                 -    Pengurangan limbah padat domestik (reduce) dari                         gas sampah (landfill gas – LFG)               melalui penerapan energy recovery system      -       Pembangunan fasilitas TPA CDM di 3
                                                            -    Berdasarkan Skenario Business                yang lebih memperhatikan aspek
                                 sebesar 0,6 kg/orang/                                                                                                        sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali (reuse)                   melalui     pengumpulan         dan           sebanyak 30%.                                         kota besar
                                                                 As Usual (BAU), potensi                      peningkatan kapasitas (capacity
                                 hari untuk perkotaan                                                                                                         dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA                 pembakaran         atau     melalui       -        Pemeliharaan infrastruktur               -       Pengadaan fasilitas pengelolaan
                                                                 emisi CO2 ekuivalen di Pulau                 building) SDM dan institusi termasuk
                                 dan 0,3 kg/orang/hari                                                                                                        sebesar 20%.                                                            penerapan energy recovery system                   dan peningkatan pelayanan                        persampahan sebanyak 548 unit
                                                                 Sumatera pada tahun 2010                     kompetensi dan kemandirian pemda
                                 untuk pedesaan.                                                                                                         -    Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (landfill gas                 sebanyak 20%.                                      persampahan di 41 kab/kota di            -       Pengembangan pelayanan pengangkutan
                                                                 (9,3 juta ton), 2015 (11,4 juta              dalam pembangunan infrastruktur
                             -   Secara      keseluruhan,                                                                                                     – LFG) melalui pengumpulan dan pembakaran atau melalui              -     Pembangunan               proyek                 Pulau Sumatera.                                  Sampah di 86 kota/kab.
                                                                 ton), 2020 (13,7 juta ton),                  yang berwawasan lingkungan serta
                                 hanya 21% dari total                                                                                                         penerapan energy recovery system sebanyak 5%.                             percontohan        (3R,    CDM,         -        Pembangunan fasilitas TPA CDM            -       Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                                                 2025 (17,1 juta ton) dan 2030                mendorong peran sektor swasta
                                 limbah padat tersebut                                                                                                   -    Pengadaan replikasi bantek pengembangan persampahan                       biogas)                                          di 3 Kota besar                                  sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                                                 (19,9 juta ton)                              dan masyarakat.
                                 yang ditrasportasikan ke                                                                                                     di kabupaten/kota.                                                  -     Penyediaan infrastruktur                -        Pengadaan fasilitas pengelolaan                  pengumpulan dan pembakaran atau melalui
                                                                                                       -      Mengembangkan                 teknologi
                                 TPA (Dep PU, 2009).                                                                                                     -    Penyediaan infrastruktur persampahan di 41 kab/kota di                    persampahan di 86 kab/kota.                      persampahan sebanyak 498 unit                    penerapan energy recovery system sebanyak
                                                                                                              pengelolaan sampah yang ramah
                                                                                                                                                              Pulau Sumatera.                                                     -     Pembangunan fasilitas                   -        Pengembangan pelayanan                           70%.
                                                                                                              lingkungan dan antisipatif terhadap
                                                                                                                                                         -    Penyediaan fasilitasTPA CDM di 6 kota metropolitan                        pengelolaan persampahan                          pengangkutan sampah di 41                    -   Evaluasi, pemeliharaan, dan
                                                                                                              perubahan iklim.
                                                                                                                                                         -    Penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan sebanyak                     sebanyak 453 unit                                kab/kota di Pulau Sumatera.                      pengembangan m,proyek percontohan (3R,
                                                                                                       -      Mengembangkan                 teknologi
                                                                                                                                                              411 unit                                                            -     Pembangunan fasilitas TPA               -       Pengangkutan sampah di Pulau                      CDM, biogas)
                                                                                                              peningkatan kualitas landfill:
                                                                                                                                                         -    Pengangkutan sampah di 41 kota/kab di Pulau Sumatera.                     CDM di 2 Kota Metropolitan                      Sumatera sebesar 60%.                     -       Pengangkutan sampah di Pulau Sumatera
                                                                                                              (1)        Controlled Landfill (CLF)
                                                                                                                                                         -    Pengangkutan sampah di Pulau Sumatera sebesar 30%.                  -     Pengangkutan sampah di 86               -        Evaluasi, pemeliharaan, dan                      sebesar 75%.
                                                                                                                         untuk kota kecil dan
                                                                                                                                                         -    Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Pulau                            kota/kab                                         pengembanganproyek percontohan
                                                                                                                         menengah,
                                                                                                                                                              Sumatera.                                                           -     Pengangkutan sampah di Pulau                     (3R, CDM, biogas)                        Kelompok program capacity building
                                                                                                              (2)        Sanitary Landfill (SLF)
                                                                                                                                                                                                                                        Sumatera sebesar 45%.                                                                     (penguatan institusi pemda, swasta, dan
                                                                                                                         untuk kota besar dan kota
                                                                                                                                                         Kelompok program capacity building (penguatan institusi                  -     Pemeliharaan TPST 3R di             Kelompok program capacity building                    masyarakat)
                                                                                                                         metropolitan
                                                                                                                                                         pemda, swasta, dan masyarakat)                                                 semua kab/kota di Pulau             (penguatan institusi pemda, swasta, dan                -      Peningkatan       kesadaran        seluruh
                                                                                                              (3)        Penghentian             Open
                                                                                                                                                                                                                                        Sumatera.                           masyarakat)                                                   stakeholders    terhadap        pentingnya
                                                                                                                         Dumping.
                                                                                                                                                         -    Penguatan kemitraan pemerintah dan masyarakat.                                                                 -     Pembentukan iklim yang kondusif                        peningkatan pelayanan persampahan.
                                                                                                       -      Mengembangkan penerapan EPR
                                                                                                                                                         -    Penguatan institusi pemerintah daerah dalam pengelolaan                                                              bagi dunia usaha (swasta) untuk turut           -      Pengembangan iklim yang kondusif
                                                                                                              (Extended Producer Responsibility)
                                                                                                                                                              persampahan.                                                                                                         berperanserta secara aktif dalam                       bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
                                                                                                              untuk produsen dan importir
                                                                                                                                                         -    Pengadaan kegiatan       monev kinerja pengembangan                                                                  memberikan pelayanan persampahan,                      berperanserta secara aktif           dalam
                                                                                                              limbah B3
                                                                                                                                                              pengelolaan persampahan                                                                                              baik dalam handling-transportation                     memberikan pelayanan persampahan,
                                                                                                                                                         -    Pengadaan fasilitas bagi kegiatan pengembangan sumber                                                                maupun dalam pengelolaan TPA.                          baik dalam handling-transportation maupun
                                                                                                                                                              pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui                                                                                                                    dalam pengelolaan TPA.
                                                                                                                                                              kerjasama pemerintah dunia usaha dan masyarakat                                                                                                                     -     Peningkatan       peranserta         seluruh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        stakeholder dalam upaya mencapai sasaran
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        pembangunan persampahan.




ICCSR - SektoR LImbah
                             2.Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Bali
                                                              Kajian Dasar Saintifik                                           Rekomendasi untuk Alternatif Strategi                                                                                                  Prioritas Program Pulau Jawa, Madura, dan Bali
                                         Inventarisasi GRK                                Status Emisi                                     Mitigasi                                                    2010 – 2014                                              2015 – 2019                                      2020 – 2024                                                 2024 – 2029
                                                                                                                                                                                   Kelompok program inventarisasi data dan
                                                                                                                                                                                   perencanaan
                                                                                                                                                                                    �    Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK
                                                                                                                                                                                         dari sektor limbah padat.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kelompok program regulasi dan kebijakan
                                                                                                                                                                                   Kelompok program regulasi dan kebijakan                                                                                                                                 �     Pengawasan dan evaluasi produk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 pengaturan                  pengembangan
                                                                                                                                                                                   �     Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan                                                                                                                               persampahan           oleh       pemerintah
                                                                                                                                                                                         hidup untuk pengelolaan dan standardisasi                                                                                                                               kabupaten/kota yang sesuai NSPK.




ICCSR - SektoR LImbah
                                                                                                                                                                                         persampahan (stepwise approach).                                                                                                                                  �      Evaluasi implementasi peraturan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kelompok program regulasi dan kebijakan
                                                                                                                                                                                   �     Penerbitan         produk           pengaturan                                                                                                                           perundang-undangan yang terkait
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  �     Perancangan     peraturan        perundang-
                                                                                                                          �          Melaksanakan kajian inventarisasi                   pengembangan persampahan oleh pemerintah                                                                                                                                 dengan kemitraan pemerintah-swasta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        undangan yang terkait dengan kemitraan
                                                                                                                                     GRK dari sektor limbah padat yang                   kabupaten/kota yang sesuai NSPK.                                                                                                                                         (public private partnership) dalam
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        pemerintah-swasta (public private partnership)
                                                                                                                                     lebih lengkap dan sempurna dengan             �     Penyelesaian      peraturan      di     bidang                                                                                                                           pengelolaan persampahan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        dalam pengelolaan persampahan
                                                                                                                                     disertai rencana pengurangan GRK                    persampahan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  �    Pengawasan      dan     evaluasi      produk
                                                                                                                                     yang sistematis.                              �     Penyiapan NSPM bidang persampahan.                  Kelompok program regulasi dan kebijakan                                                                       Kelompok program implementasi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       pengaturan pengembangan persampahan
                                                                                                                          �          Menerapkan kebijakan pembangunan              �     Pengaturan,      pembinaan,       pengawasan,        � Pengawasan dan pengembangan sumber
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       oleh pemerintah kabupaten/kota yang
                                                                                                                                     infrastruktur bidang persampahan                    pengembangan sumber pembiayaan dan pola                  pembiayaan dan pola investasi dalam                                                                      �        Peningkatan pengelolaan persampahan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       sesuai NSPK.
                                                                                                                                     berwawasan lingkungan yang didukung                 investasi dalam pengelolaan persampahan                  pengelolaan persampahan                                                                                           di TPAS dari open dumping menjadi
                                                                                                                                     oleh pengembangan dan penelitian              �     Penyediaan        pedoman          pengawasan        � Pengawasan          produk      pengaturan                                                                          controlled landfill di kota kecil dan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kelompok program implementasi
                                                                                                                                     teknologi       terapan       berwawasan            persampahan.                                             pengembangan        persampahan     oleh                                                                          menengah; sanitary landfill di kota besar
                                                                                                                                     lingkungan.                                   �     Pembuatan NSPK bidang persampahan                        pemerintah kabupaten/kota yang sesuai                                                                             dan metropolitan sebesar 50%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  �        Peningkatan pengelolaan persampahan di
                                                                                                                          �        Mengembangkan penerapan kebijakan               �     Penyediaan       Bantek,      Bimtek       dan           NSPK.                                                                                                    �      Pengurangan limbah padat domestik
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TPAS dari open dumping menjadi controlled
                                                                                                                                   lingkungan hidup untuk prinsip 3R                     pendampingan          (SSK)        pengelolaan                                                                                                                           (reduce) dari sumbernya sebanyak
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           landfill di kota kecil dan menengah; sanitary
                                                                                                                                   (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan            persampahan                                         Kelompok program implementasi                                                                                        mungkin, digunakan kembali (reuse)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           landfill di kota besar dan metropolitan
                                                                                                                                   persampahan.                                                                                               � Peningkatan pengelolaan persampahan                                                                               dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           sebesar 30%
                                                                                                                          �          Mengembangkan              pembangunan        Kelompok program implementasi                                  di TPAS dari open dumping menjadi controlled                                                                    diangkut ke TPA sebanyak 50%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  �      Pengurangan limbah padat domestik
                                                                                                                                     infrastruktur yang berkelanjutan                                                                             landfill di kota kecil dan menengah; sanitary                                                            �      Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin,
                                                                                                                                     (dengan menjaga keseimbangan 3 pilar          �     Pelaksanaan          KPS        pengembangan             landfill di kota besar dan metropolitan                                                                         sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang
                                                                                                                                     pembangunan, yaitu ekonomi, sosial,                 persampahan di kabupaten/kota.                           sebesar 20%                                                                                                     pengumpulan dan pembakaran atau
                               �   Emisi GRK dari sektor limbah padat       �    Potensi timbulan sampah domestik                                                                                                                                                                                        (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA
                                                                                                                                     dan lingkungan) dengan mengurangi             �     Pengelolaan persampahan di TPAS dari open           �     Pengurangan limbah padat domestik                                                                              melalui penerapan energy recovery system
                                   perkotaan berupa metana (CH4) yang            yang dihasilkan Pulau Jawa, Madura,                                                                                                                                                                                     sebanyak 40%.
                                                                                                                                     emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan                      dumping menjadi controlled landfill di kota kecil         (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin,                                                                      sebanyak 50%.
                                   dihasilkan dari TPA dan CO2 yang              Bali pada tahun 2010 (24.754 Gg/                                                                                                                                                                                 �      Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                                                                                                                     meningkatkan penyerapan karbon                      dan menengah; sanitary landfill di kota besar             digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang                                                              �      Pemeliharaan infrastruktur dan
                                   dihasilkan dari kegiatan pembakaran           tahun), 2015 (29.569 Gg/tahun),                                                                                                                                                                                         sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                                                                                                          �          Menyelenggarakan           pembangunan              dan metropolitan sebesar 10%.                             (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA                                                                         peningkatan pelayanan persampahan di
                                   terbuka.                                      2020 (34.588 Gg/tahun), 2025                                                                                                                                                                                            pengumpulan dan pembakaran atau melalui
                                                                                                                                     infrastruktur bidang persampahan              �     Pengurangan limbah padat domestik (reduce)                sebanyak 30%.                                                                                                  65 kab/kota
                               �   Tingkat timbulan sampah domestik              (41.940 Gg/tahun) dan 2030 (47.455                                                                                                                                                                                      penerapan energy recovery system sebanyak
                                                                                                                                     yang lebih memperhatikan aspek                      dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan          �     Peningkatan metoda pengelolaan gas                                                                      �      Pembangunan fasilitas TPA CDM di 4
                                   sebesar 0,6 kg/orang/hari untuk               Gg/tahun).                                                                                                                                                                                                              30%.
                                                                                                                                     peningkatan         kapasitas     (capacity         kembali (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R)           sampah (landfill gas – LFG) melalui                                                                            kota besar
                                   perkotaan dan 0,3 kg/orang/hari untuk    �    Berdasarkan Skenario Business As                                                                                                                                                                                  �          Pemeliharaan infrastruktur dan
                                                                                                                                     building) SDM dan institusi termasuk                sebelum diangkut ke TPA sebesar 20%.                      pengumpulan dan pembakaran atau melalui                                                                 �      Pengadaan fasilitas pengelolaan
                                   pedesaan.                                     Usual (BAU), potensi emisi CO2 di                                                                                                                                                                                            peningkatan pelayanan persampahan
                                                                                                                                     kompetensi dan kemandirian pemda              �     Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah                 penerapan energy recovery system sebanyak                                                                      persampahan sebanyak 548 unit
                               �   Secara keseluruhan, hanya 21% dari            Pulau Jawa, Madura, Bali pada tahun                                                                                                                                                                                          di 42 kab/kota di Pulau Jawa, Madura,
                                                                                                                                     dalam pembangunan infrastruktur                     (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan dan              20%.                                                                                                    �      Pengembangan pelayanan
                                   total limbah padat tersebut yang              2010 (25,8 juta ton), 2015 (30,8 juta                                                                                                                                                                                        Bali.
                                                                                                                                     yang berwawasan lingkungan serta                    pembakaran atau melalui penerapan energy             �      Pembangunan proyek percontohan (3R,                                                                          pengangkutan Sampah di 65 kota/kab.
                                   ditrasportasikan ke TPA (Dep PU,              ton), 2020 (36,1 juta ton), 2025 (43,7                                                                                                                                                                            �          Pembangunan fasilitas TPA CDM di
                                                                                                                                     mendorong peran sektor swasta dan                   recovery system sebanyak 5%.                                CDM, biogas)                                                                                          �      Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                   2009).                                        juta ton).dan 2030 (49,5 juta ton).                                                                                                                                                                                          15 Kota besar
                                                                                                                                     masyarakat.                                   �     Pengadaan replikasi bantek pengembangan              �      Penyediaan infrastruktur persampahan di                                                                      sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   �          Pengadaan fasilitas pengelolaan
                                                                                                                          �          Mengembangkan                   teknologi           persampahan di kabupaten/kota.                              65 kab/kota.                                                                                                 pengumpulan dan pembakaran atau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              persampahan sebanyak 498 unit
                                                                                                                                     pengelolaan sampah yang ramah                 �     Penyediaan infrastruktur persampahan di 42           �      Pembangunan fasilitas pengelolaan                                                                            melalui penerapan energy recovery system
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   �          Pengembangan pelayanan
                                                                                                                                     lingkungan dan antisipatif terhadap                 kab/kota di Pulau Jawa, Bali, dan Madura                    persampahan sebanyak 453 unit                                                                                sebanyak 70%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pengangkutan sampah di 42 kab/kota
                                                                                                                                     perubahan iklim.                              �     Penyediaan fasilitasTPA CDM di 12 kota               �      Pembangunan fasilitas TPA CDM di 5                                                                      �    Evaluasi, pemeliharaan, dan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              di Jawa, Bali, dan Madura
                                                                                                                          �          Mengembangkan                   teknologi           metropolitan                                                Kota Metropolitan                                                                                            pengembangan m,proyek percontohan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    �        Pengangkutan sampah di Pulau Jawa,
                                                                                                                                     peningkatan kualitas landfill:                �     Penyediaan fasilitas pengelolaan                     �      Pengangkutan sampah di 65 kota/kab                                                                           (3R, CDM, biogas)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Madura, Bali sebesar 60%.
                                                                                                                                     (4)        Controlled Landfill (CLF)                persampahan sebanyak 411 unit                        �      Pengangkutan sampah di Pulau Jawa,                                                                    �      Pengangkutan sampah di Pulau Jawa,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   �          Evaluasi, pemeliharaan, dan
                                                                                                                                                untuk kota kecil dan               �     Pengangkutan sampah di 42 kota/kab di                       Madura, Bali sebesar 45%.                                                                                    Bali, dan Madura
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pengembanganproyek percontohan
                                                                                                                                                menengah,                                Pulau Jawa, Bali, dan Madura                        �     Pemeliharaan TPST 3R di semua kab/kota                                                                  �       sebesar 75%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (3R, CDM, biogas)
                                                                                                                                     (5)        Sanitary Landfill (SLF)            �     Pengangkutan sampah di Pulau Jawa, Bali,                  di Pulau Jawa, Bali, dan Madura
                                                                                                                                                untuk kota besar dan kota                dan Madura                                                                                                                                                        Kelompok program capacity building
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kelompok     program      capacity        building
                                                                                                                                                metropolitan                       �      sebesar 30%.                                                                                                                                                     (penguatan institusi pemda, swasta, dan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (penguatan institusi pemda, swasta, dan
                                                                                                                                     (6)        Penghentian              Open      �     Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab                                                                                                                             masyarakat)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  masyarakat)
                                                                                                                                                Dumping.                                 di Pulau Jawa, Madura, Bali.                                                                                                                                       �      Peningkatan     kesadaran     seluruh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   �      Pembentukan iklim yang kondusif
                                                                                                                          �          Mengembangkan penerapan EPR                                                                                                                                                                                                   stakeholders terhadap pentingnya
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
                                                                                                                                     (Extended Producer Responsibility)            Kelompok program capacity building (penguatan                                                                                                                                   peningkatan pelayanan persampahan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          berperanserta secara aktif dalam
                                                                                                                                     untuk produsen dan importir limbah            institusi pemda, swasta, dan masyarakat)                                                                                                                                 �      Pengembangan iklim yang kondusif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          memberikan pelayanan persampahan,
                                                                                                                                     B3                                                                                                                                                                                                                            bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          baik dalam handling-transportation maupun
                                                                                                                                                                                   �     Penguatan kemitraan pemerintah dan                                                                                                                                        berperanserta secara aktif dalam
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          dalam pengelolaan TPA.
                                                                                                                                                                                         masyarakat.                                                                                                                                                               memberikan pelayanan persampahan,
                                                                                                                                                                                   �     Penguatan institusi pemerintah daerah dalam                                                                                                                               baik dalam handling-transportation
                                                                                                                                                                                         pengelolaan persampahan.                                                                                                                                                  maupun dalam pengelolaan TPA.
                                                                                                                                                                                   �     Pengadaan kegiatan          monev kinerja                                                                                                                         �     Peningkatan      peranserta     seluruh
                                                                                                                                                                                         pengembangan pengelolaan persampahan                                                                                                                                    stakeholder dalam upaya mencapai
                                                                                                                                                                                   �     Pengadaan       fasilitas  bagi     kegiatan                                                                                                                            sasaran pembangunan persampahan.
                                                                                                                                                                                         pengembangan sumber pembiayaan dan
                                                                                                                                                                                         pola investasi bidang persampahan melalui
                                                                                                                                                                                         kerjasama pemerintah dunia usaha dan
                                                                                                                                                                                         masyarakat




                        73
                             3.Pulau Kalimantan




                        74
                                                      Kajian Dasar Saintifik                                                                                                                                                                          Prioritas Program Pulau Kalimantan
                                                                                                            Rekomendasi untuk Alternatif Strategi Mitigasi
                                   Inventarisasi GRK                          Status Emisi                                                                                               2010 – 2014                                       2015 – 2019                                  2020 – 2024                                       2024 – 2029
                                                                                                                                                                      Kelompok program inventarisasi data dan
                                                                                                                                                                      perencanaan
                                                                                                                                                                       � Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK
                                                                                                                                                                           dari sektor limbah padat.

                                                                                                                                                                      Kelompok program regulasi dan kebijakan                                                                                                            Kelompok program regulasi dan kebijakan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         �    Pengawasan dan evaluasi produk
                                                                                                                                                                      �    Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan                                                                                                          pengaturan                  pengembangan
                                                                                                                                                                                                                               Kelompok program regulasi dan
                                                                                                                                                                           hidup untuk pengelolaan dan standardisasi                                                                                                          persampahan           oleh       pemerintah
                                                                                                                                                                                                                               kebijakan                                Kelompok       program        regulasi   dan
                                                                                                                                                                           persampahan (stepwise approach).                                                                                                                   kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
                                                                                                                                                                                                                                � Pengawasan                dan         kebijakan
                                                                                                                                                                      �    Penerbitan         produk           pengaturan                                                                                                �     Evaluasi implementasi peraturan
                                                                                                                                                                                                                                    pengembangan        sumber          �     Perancangan peraturan perundang-
                                                                                                                                                                           pengembangan persampahan oleh pemerintah                                                                                                            perundang-undangan yang terkait
                                                                                                                                                                                                                                    pembiayaan     dan     pola               undangan yang terkait dengan
                                                                                                                                                                           kabupaten/kota yang sesuai NSPK.                                                                                                                    dengan kemitraan pemerintah-swasta
                                                                                                                                                                                                                                    investasi dalam pengelolaan               kemitraan pemerintah-swasta (public
                                                                                                                                                                      �    Penyelesaian      peraturan      di     bidang                                                                                                      (public private partnership) dalam
                                                                                                                                                                                                                                    persampahan                               private partnership) dalam pengelolaan
                                                                                                                                                                           persampahan                                                                                                                                         pengelolaan persampahan.
                                                                                                                                                                                                                                � Pengawasan            produk                persampahan
                                                                                                                                                                      �    Penyiapan NSPM bidang persampahan.
                                                                                                                                                                                                                                    pengaturan    pengembangan           � Pengawasan dan evaluasi produk
                                                                                                        �         Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari          �    Pengaturan,      pembinaan,       pengawasan,                                                                                                 Kelompok program implementasi
                                                                                                                                                                                                                                    persampahan oleh pemerintah               pengaturan                pengembangan
                                                                                                                  sektor limbah padat yang lebih lengkap dan               pengembangan sumber pembiayaan dan pola
                                                                                                                                                                                                                                    kabupaten/kota yang sesuai                persampahan         oleh     pemerintah
                                                                                                                  sempurna dengan disertai rencana pengurangan             investasi dalam pengelolaan persampahan                                                                                                       �    Peningkatan pengelolaan persampahan
                                                                                                                                                                                                                                    NSPK.                                     kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
                                                                                                                  GRK yang sistematis.                                �    Penyediaan        pedoman         pengawasan                                                                                                       di TPAS dari open dumping menjadi
                                                                                                        �         Menerapkan            kebijakan      pembangunan         persampahan.                                                                                                                                       controlled landfill di kota kecil dan
                                                                                                                                                                                                                               Kelompok                     program     Kelompok program implementasi
                                                                                                                  infrastruktur bidang persampahan berwawasan         �    Pembuatan NSPK bidang persampahan                                                                                                                  menengah; sanitary landfill di kota besar
                                                                                                                                                                                                                               implementasi
                                                                                                                  lingkungan yang didukung oleh pengembangan          �    Penyediaan       Bantek,     Bimtek        dan                                                                                                     dan metropolitan sebesar 50%
                                                                                                                                                                                                                                � Peningkatan            pengelolaan    �    Peningkatan pengelolaan persampahan
                                                                                                                  dan penelitian teknologi terapan berwawasan              pendampingan         (SSK)        pengelolaan                                                                                                 � Pengurangan limbah padat domestik
                                                                                                                                                                                                                                    persampahan di TPAS dari                 di TPAS dari open dumping menjadi
                                                                                                                  lingkungan.                                              persampahan                                                                                                                                      (reduce) dari sumbernya sebanyak
                                                                                                                                                                                                                                    open dumping menjadi controlled          controlled landfill di kota kecil dan
                                                                                                        �        Mengembangkan              penerapan     kebijakan                                                                                                                                                         mungkin, digunakan kembali (reuse)
                                                                                                                                                                                                                                    landfill di kota kecil dan               menengah; sanitary landfill di kota besar
                                                                                                                 lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse,    Kelompok program implementasi                                                                                                                         dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
                                                                                                                                                                                                                                    menengah; sanitary landfill di           dan metropolitan sebesar 30%
                                                                                                                 recycle) dalam pengelolaan persampahan.                                                                                                                                                                    diangkut ke TPA sebanyak 50%.
                              �   Emisi GRK dari sektor                                                                                                                                                                             kota besar dan metropolitan         � Pengurangan limbah padat domestik
                                                                                                        �         Mengembangkan pembangunan infrastruktur             �    Pelaksanaan           KPS        pengembangan                                                                                                 � Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                  limbah padat perkotaan          �   Potensi timbulan sampah                                                                                                                                       sebesar 20%                            (reduce) dari sumbernya sebanyak
                                                                                                                  yang        berkelanjutan      (dengan   menjaga         persampahan di kabupaten/kota.                                                                                                                   sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                  berupa metana (CH4) yang            domestik yang dihasilkan Pulau                                                                                                                            � Pengurangan limbah padat                 mungkin, digunakan kembali (reuse)
                                                                                                                  keseimbangan 3 pilar pembangunan, yaitu             �    Pengelolaan persampahan di TPAS dari open                                                                                                        pengumpulan dan pembakaran atau
                                  dihasilkan dari TPA dan CO2         Kalimantan pada tahun 2010                                                                                                                                     domestik        (reduce)    dari      dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
                                                                                                                  ekonomi, sosial, dan lingkungan) dengan                  dumping menjadi controlled landfill di kota kecil                                                                                                melalui penerapan energy recovery system
                                  yang dihasilkan dari kegiatan       (2.381 Gg/tahun), 2015 (2.975                                                                                                                                  sumbernya sebanyak mungkin,           diangkut ke TPA sebanyak 40%.
                                                                                                                  mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan                dan menengah; sanitary landfill di kota besar                                                                                                    sebanyak 50%.
                                  pembakaran terbuka.                 Gg/tahun), 2020 (3.631 Gg/                                                                                                                                     digunakan kembali (reuse) dan      � Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                                                                                                  meningkatkan penyerapan karbon                           dan metropolitan sebesar 10%.                                                                                                                 � Pemeliharaan infrastruktur dan
                              �   Tingkat timbulan sampah             tahun), 2025 (4.583 Gg/tahun)                                                                                                                                  didaur ulang (recycle) (3R)           sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                                                                                        �         Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur          �    Pengurangan limbah padat domestik                                                                                                                peningkatan pelayanan persampahan di
                                  domestik sebesar 0,6 kg/            dan 2030 (5.394 Gg/tahun).                                                                                                                                     sebelum diangkut ke TPA               pengumpulan dan pembakaran atau
                                                                                                                  bidang persampahan yang lebih memperhatikan              (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin,                                                                                                        15 kab/kota
                                  orang/hari untuk perkotaan      �   Berdasarkan Skenario Business                                                                                                                                  sebanyak 30%.                         melalui penerapan energy recovery system
                                                                                                                  aspek peningkatan kapasitas (capacity building)          digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang                                                                                                    � Pengadaan fasilitas pengelolaan
                                  dan 0,3 kg/orang/hari untuk         As Usual (BAU), potensi emisi                                                                                                                             � Peningkatan                 metoda       sebanyak 30%.
                                                                                                                  SDM dan institusi termasuk kompetensi dan                (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA                                                                                                           persampahan sebanyak 548 unit
                                  pedesaan.                           CO2 di Pulau Kalimantan pada                                                                                                                                   pengelolaan gas sampah             �       Pemeliharaan infrastruktur
                                                                                                                  kemandirian pemda dalam pembangunan                      sebesar 20%.                                                                                                                                  � Pengembangan pelayanan
                              �   Secara keseluruhan, hanya           tahun 2010 (2,5 juta ton), 2015                                                                                                                                (landfill gas – LFG) melalui               dan peningkatan pelayanan
                                                                                                                  infrastruktur yang berwawasan lingkungan            �    Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah                                                                                                        pengangkutan Sampah di 15 kota/kab.
                                  21% dari total limbah               (3,1 juta ton), 2020 (3,8 juta                                                                                                                                 pengumpulan dan pembakaran                 persampahan di 41 kab/kota di
                                                                                                                  serta mendorong peran sektor swasta dan                  (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan                                                                                                      � Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                  padat      tersebut     yang        ton), 2025 (4,8 juta ton) dan                                                                                                                                  atau melalui penerapan energy              Pulau Kalimantan.
                                                                                                                  masyarakat.                                              dan pembakaran atau melalui penerapan                                                                                                            sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                  ditrasportasikan ke TPA             2030 (5,6 juta ton).                                                                                                                                           recovery system sebanyak 20%.      �       Pembangunan fasilitas
                                                                                                        �         Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah               energy recovery system sebanyak 5%.                                                                                                              pengumpulan dan pembakaran atau
                                  (Dep PU, 2009).                                                                                                                                                                               �      Pembangunan            proyek    �       Pengadaan fasilitas pengelolaan
                                                                                                                  yang ramah lingkungan dan antisipatif terhadap      �    Pengadaan replikasi bantek pengembangan                                                                                                          melalui penerapan energy recovery system
                                                                                                                                                                                                                                       percontohan (3R, CDM,                    persampahan sebanyak 498 unit
                                                                                                                  perubahan iklim.                                         persampahan di kabupaten/kota.                                                                                                                   sebanyak 70%.
                                                                                                                                                                                                                                       biogas)                          �       Pengembangan pelayanan
                                                                                                        �         Mengembangkan teknologi peningkatan kualitas        �    Penyediaan infrastruktur persampahan di 41                                                                                                     � Evaluasi, pemeliharaan, dan
                                                                                                                                                                                                                                �      Penyediaan infrastruktur                 pengangkutan sampah di 41
                                                                                                                  landfill:                                                kab/kota di Pulau Kalimantan.                                                                                                                    pengembangan m,proyek percontohan
                                                                                                                                                                                                                                       persampahan di 15 kab/                   kab/kota di Pulau Kalimantan.
                                                                                                                  (7)         Controlled Landfill (CLF) untuk kota    �    Penyediaan fasilitas pengelolaan                                                                                                                 (3R, CDM, biogas)
                                                                                                                                                                                                                                       kota.                             �     Pengangkutan sampah di Pulau
                                                                                                                              kecil dan menengah,                          persampahan sebanyak 411 unit                                                                                                                 � Pengangkutan sampah di Pulau
                                                                                                                                                                                                                                �      Pembangunan fasilitas                   Kalimantan sebesar 60%.
                                                                                                                  (8)         Sanitary Landfill (SLF) untuk kota      �    Pengangkutan sampah di 41 kota/kab di                                                                                                            Kalimantan sebesar 75%.
                                                                                                                                                                                                                                       pengelolaan persampahan          �       Evaluasi, pemeliharaan, dan
                                                                                                                              besar dan kota metropolitan                  Pulau Kalimantan.
                                                                                                                                                                                                                                       sebanyak 453 unit                        pengembanganproyek percontohan
                                                                                                                  (9)         Penghentian Open Dumping.               �    Pengangkutan sampah di Pulau Kalimantan                                                                                                       Kelompok program capacity building
                                                                                                                                                                                                                                �      Pengangkutan sampah di 15                (3R, CDM, biogas)
                                                                                                        �         Mengembangkan penerapan EPR (Extended                    sebesar 30%.                                                                                                                                  (penguatan institusi pemda, swasta, dan
                                                                                                                                                                                                                                       kota/kab
                                                                                                                  Producer Responsibility) untuk produsen dan         �    Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab                                                                                                         masyarakat)
                                                                                                                                                                                                                                �      Pengangkutan sampah di           Kelompok program capacity building
                                                                                                                  importir limbah B3                                       di Pulau Kalimantan.                                                                                                                           �      Peningkatan     kesadaran     seluruh
                                                                                                                                                                                                                                       Pulau Kalimantan sebesar         (penguatan institusi pemda, swasta, dan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 stakeholders terhadap pentingnya
                                                                                                                                                                                                                                       45%.                             masyarakat)
                                                                                                                                                                      Kelompok    program    capacity building                                                                                                                   peningkatan pelayanan persampahan.
                                                                                                                                                                                                                                �      Pemeliharaan TPST 3R di           �     Pembentukan iklim yang kondusif
                                                                                                                                                                      (penguatan institusi pemda, swasta, dan                                                                                                             �      Pengembangan iklim yang kondusif
                                                                                                                                                                                                                                       semua kab/kota di Pulau                 bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
                                                                                                                                                                      masyarakat)                                                                                                                                                bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
                                                                                                                                                                                                                                       Kalimantan.                             berperanserta secara aktif dalam
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 berperanserta secara aktif dalam
                                                                                                                                                                                                                                                                               memberikan pelayanan persampahan,
                                                                                                                                                                      �    Penguatan kemitraan pemerintah dan                                                                                                                    memberikan pelayanan persampahan,
                                                                                                                                                                                                                                                                               baik dalam handling-transportation
                                                                                                                                                                           masyarakat.                                                                                                                                           baik dalam handling-transportation
                                                                                                                                                                                                                                                                               maupun dalam pengelolaan TPA.
                                                                                                                                                                      �    Penguatan institusi pemerintah daerah dalam                                                                                                           maupun dalam pengelolaan TPA.
                                                                                                                                                                           pengelolaan persampahan.                                                                                                                      �     Peningkatan      peranserta     seluruh
                                                                                                                                                                      �    Pengadaan kegiatan          monev kinerja                                                                                                           stakeholder dalam upaya mencapai
                                                                                                                                                                           pengembangan pengelolaan persampahan                                                                                                                sasaran pembangunan persampahan.
                                                                                                                                                                      �    Pengadaan      fasilitas   bagi     kegiatan
                                                                                                                                                                           pengembangan sumber pembiayaan dan
                                                                                                                                                                           pola investasi bidang persampahan melalui
                                                                                                                                                                           kerjasama pemerintah dunia usaha dan
                                                                                                                                                                           masyarakat




ICCSR - SektoR LImbah
                             4.Pulau Sulawesi
                                                     Kajian Dasar Saintifik                                                                                                                                                                               Prioritas Program Pulau Sulawesi
                                                                                                               Rekomendasi untuk Alternatif Strategi Mitigasi
                                     Inventarisasi GRK                     Status Emisi                                                                                                     2010 – 2014                                          2015 – 2019                              2020 – 2024                                         2024 – 2029
                                                                                                                                                                         Kelompok program inventarisasi data dan
                                                                                                                                                                         perencanaan
                                                                                                                                                                          � Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK
                                                                                                                                                                              dari sektor limbah padat.

                                                                                                                                                                         Kelompok program regulasi dan kebijakan
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kelompok program regulasi dan               Kelompok program regulasi dan kebijakan
                                                                                                                                                                                                                                                                                 kebijakan                                   �    Pengawasan dan evaluasi produk
                                                                                                                                                                         �    Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan
                                                                                                                                                                                                                                                                                 �     Perancangan             peraturan          pengaturan                  pengembangan




ICCSR - SektoR LImbah
                                                                                                                                                                              hidup untuk pengelolaan dan standardisasi
                                                                                                                                                                                                                                                                                       perundang-undangan yang terkait            persampahan           oleh       pemerintah
                                                                                                                                                                              persampahan (stepwise approach).
                                                                                                                                                                                                                                                                                       dengan kemitraan pemerintah-               kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
                                                                                                                                                                         �    Penerbitan        produk          pengaturan
                                                                                                                                                                                                                                                                                       swasta (public private partnership)   �     Evaluasi implementasi peraturan
                                                                                                                                                                              pengembangan         persampahan        oleh
                                                                                                                                                                                                                                                                                       dalam pengelolaan persampahan               perundang-undangan yang terkait
                                                                                                                                                                              pemerintah kabupaten/kota yang sesuai
                                                                                                                                                                                                                                                                                  � Pengawasan dan evaluasi produk                 dengan kemitraan pemerintah-swasta
                                                                                                                                                                              NSPK.                                               Kelompok program regulasi dan
                                                                                                                                                                                                                                                                                       pengaturan        pengembangan              (public private partnership) dalam
                                                                                                                                                                         �    Penyelesaian     peraturan      di    bidang        kebijakan
                                                                                                                                                                                                                                                                                       persampahan oleh pemerintah                 pengelolaan persampahan.
                                                                                                                                                                              persampahan                                          � Pengawasan dan pengembangan
                                                                                                                                                                                                                                                                                       kabupaten/kota yang sesuai
                                                                                                                                                                         �    Penyiapan NSPM bidang persampahan.                       sumber pembiayaan dan pola
                                                                                                           �         Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari                                                                                                                        NSPK.                                 Kelompok program implementasi
                                                                                                                                                                         �    Pengaturan,     pembinaan,       pengawasan,             investasi   dalam   pengelolaan
                                                                                                                     sektor limbah padat yang lebih lengkap dan
                                                                                                                                                                              pengembangan sumber pembiayaan dan pola                  persampahan
                                                                                                                     sempurna dengan disertai rencana pengurangan                                                                                                                Kelompok program implementasi               �    Peningkatan pengelolaan persampahan
                                                                                                                                                                              investasi dalam pengelolaan persampahan              � Pengawasan produk pengaturan
                                                                                                                     GRK yang sistematis.                                                                                                                                                                                         di TPAS dari open dumping menjadi
                                                                                                                                                                         �    Penyediaan       pedoman         pengawasan              pengembangan persampahan oleh
                                                                                                           �         Menerapkan           kebijakan     pembangunan                                                                                                              �    Peningkatan             pengelolaan         controlled landfill di kota kecil dan
                                                                                                                                                                              persampahan.                                             pemerintah kabupaten/kota yang
                                                                                                                     infrastruktur bidang persampahan berwawasan                                                                                                                      persampahan di TPAS dari open               menengah; sanitary landfill di kota besar
                                                                                                                                                                         �    Pembuatan NSPK bidang persampahan                        sesuai NSPK.
                                                                                                                     lingkungan yang didukung oleh pengembangan                                                                                                                       dumping menjadi controlled landfill         dan metropolitan sebesar 50%
                                                                                                                                                                         �    Penyediaan      Bantek,      Bimtek      dan
                                                                                                                     dan penelitian teknologi terapan berwawasan                                                                                                                      di kota kecil dan menengah;            � Pengurangan limbah padat domestik
                                                                                                                                                                              pendampingan        (SSK)        pengelolaan        Kelompok program implementasi
                                                                                                                     lingkungan.                                                                                                                                                      sanitary landfill di kota besar dan       (reduce) dari sumbernya sebanyak
                                                                                                                                                                              persampahan                                          � Peningkatan                   pengelolaan
                                                                                                           �        Mengembangkan             penerapan      kebijakan                                                                                                                metropolitan sebesar 30%                  mungkin, digunakan kembali (reuse)
                                                                                                                                                                                                                                      persampahan di TPAS dari open
                                                                                                                    lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse,                                                                                                            � Pengurangan           limbah      padat      dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
                                                                                                                                                                         Kelompok program implementasi                                dumping menjadi controlled landfill di
                                                                                                                    recycle) dalam pengelolaan persampahan.                                                                                                                         domestik (reduce) dari sumbernya            diangkut ke TPA sebanyak 50%.
                                                                                                                                                                                                                                      kota kecil dan menengah; sanitary
                                                                     �   Potensi timbulan sampah           �         Mengembangkan pembangunan infrastruktur                                                                                                                        sebanyak mungkin, digunakan              � Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                                                                                                                                                         �    Pelaksanaan        KPS          pengembangan            landfill di kota besar dan metropolitan
                                                                         domestik yang dihasilkan                    yang       berkelanjutan     (dengan     menjaga                                                                                                               kembali (reuse) dan didaur ulang            sampah (landfill gas – LFG) melalui
                              �   Emisi GRK dari sektor limbah                                                                                                                persampahan di kabupaten/kota.                          sebesar 20%
                                                                         Pulau Sulawesi pada tahun                   keseimbangan 3 pilar pembangunan, yaitu                                                                                                                        (recycle) (3R) sebelum diangkut             pengumpulan dan pembakaran atau
                                  padat perkotaan berupa metana                                                                                                          �    Pengelolaan persampahan di TPAS dari open           � Pengurangan              limbah      padat
                                                                         2010 (3.007 Gg/tahun),                      ekonomi, sosial, dan lingkungan) dengan                                                                                                                        ke TPA sebanyak 40%.                        melalui penerapan energy recovery system
                                  (CH4) yang dihasilkan dari TPA                                                                                                              dumping menjadi controlled landfill di kota kecil        domestik (reduce) dari sumbernya
                                                                         2015 (3.641 Gg/tahun),                      mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan                                                                                                                   � Peningkatan metoda pengelolaan               sebanyak 50%.
                                  dan CO2 yang dihasilkan dari                                                                                                                dan menengah; sanitary landfill di kota besar            sebanyak mungkin, digunakan
                                                                         2020 (4.316 Gg/tahun), 2025                 meningkatkan penyerapan karbon                                                                                                                                 gas      sampah        (landfill   gas   � Pemeliharaan infrastruktur dan
                                  kegiatan pembakaran terbuka.                                                                                                                dan metropolitan sebesar 10%.                            kembali (reuse) dan didaur ulang
                                                                         (5.302 Gg/tahun) dan 2030         �         Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur                                                                                                                     – LFG) melalui pengumpulan                  peningkatan pelayanan persampahan di
                              �   Tingkat      timbulan    sampah                                                                                                        �    Pengurangan limbah padat domestik                        (recycle) (3R) sebelum diangkut ke
                                                                         (6.073 Gg/tahun).                           bidang persampahan yang lebih memperhatikan                                                                                                                    dan pembakaran atau melalui                 31 kab/kota
                                  domestik sebesar 0,6 kg/orang/                                                                                                              (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin,                TPA sebanyak 30%.
                                                                     �   Berdasarkan Skenario Business               aspek peningkatan kapasitas (capacity building)                                                                                                                penerapan energy recovery system         � Pengadaan fasilitas pengelolaan
                                  hari untuk perkotaan dan 0,3                                                                                                                digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang          � Peningkatan metoda pengelolaan
                                                                         As Usual (BAU), potensi                     SDM dan institusi termasuk kompetensi dan                                                                                                                      sebanyak 30%.                               persampahan sebanyak 548 unit
                                  kg/orang/hari untuk pedesaan.                                                                                                               (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA                   gas       sampah        (landfill   gas
                                                                         emisi CO2 di Pulau Sulawesi                 kemandirian pemda dalam pembangunan                                                                                                                         �      Pemeliharaan infrastruktur           � Pengembangan pelayanan
                              �   Secara keseluruhan, hanya 21%                                                                                                               sebesar 20%.                                             – LFG) melalui pengumpulan dan
                                                                         pada tahun 2010 (3,1 juta                   infrastruktur yang berwawasan lingkungan                                                                                                                           dan peningkatan pelayanan               pengangkutan Sampah di 31 kota/kab.
                                  dari total limbah padat tersebut                                                                                                       �    Peningkatan metoda pengelolaan gas                       pembakaran atau melalui penerapan
                                                                         ton), 2015 (3,8 juta ton), 2020             serta mendorong peran sektor swasta dan                                                                                                                            persampahan di 39 kab/kota           � Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                  yang ditrasportasikan ke TPA                                                                                                                sampah (landfill gas – LFG) melalui                      energy recovery system sebanyak 20%.
                                                                         (4,5 juta ton), 2025 (5,5 juta              masyarakat.                                                                                                                                                        di Pulau Sulawesi.                      sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                  (Dep PU, 2009).                                                                                                                             pengumpulan dan pembakaran atau melalui              �     Pembangunan proyek percontohan
                                                                         ton) dan 2030 (6,3 juta ton).     �         Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah                                                                                                                  �      Pengadaan fasilitas                     pengumpulan dan pembakaran atau
                                                                                                                                                                              penerapan energy recovery system sebanyak 5%.              (3R, CDM, biogas)
                                                                                                                     yang ramah lingkungan dan antisipatif terhadap                                                                                                                     pengelolaan persampahan                 melalui penerapan energy recovery system
                                                                                                                                                                         �    Pengadaan replikasi bantek pengembangan              �     Penyediaan infrastruktur
                                                                                                                     perubahan iklim.                                                                                                                                                   sebanyak 498 unit                       sebanyak 70%.
                                                                                                                                                                              persampahan di kabupaten/kota.                             persampahan di 31 kab/kota.
                                                                                                           �         Mengembangkan teknologi peningkatan kualitas                                                                                                                �      Pengembangan pelayanan                � Evaluasi, pemeliharaan, dan
                                                                                                                                                                         �    Penyediaan infrastruktur persampahan di              �     Pembangunan fasilitas
                                                                                                                     landfill:                                                                                                                                                          pengangkutan sampah di 39               pengembangan m,proyek percontohan
                                                                                                                                                                              39 kab/kota di Pulau Sulawesi.                             pengelolaan persampahan
                                                                                                                     (10)        Controlled Landfill (CLF) untuk kota                                                                                                                   kab/kota di Pulau Sulawesi.             (3R, CDM, biogas)
                                                                                                                                                                         �    Penyediaan fasilitas pengelolaan                           sebanyak 453 unit
                                                                                                                                 kecil dan menengah,                                                                                                                              �     Pengangkutan sampah di               � Pengangkutan sampah di Pulau
                                                                                                                                                                              persampahan sebanyak 411 unit                        �     Pengangkutan sampah di 31
                                                                                                                     (11)        Sanitary Landfill (SLF) untuk kota                                                                                                                     Pulau Sulawesi sebesar 60%.             Sulawesi sebesar 75%.
                                                                                                                                                                         �    Pengangkutan sampah di 39 kota/kab di                      kota/kab
                                                                                                                                 besar dan kota metropolitan                                                                                                                     �      Evaluasi, pemeliharaan,
                                                                                                                                                                              Pulau Sumatera.                                      �     Pengangkutan sampah di Pulau
                                                                                                                     (12)        Penghentian Open Dumping.                                                                                                                              dan pengembanganproyek               Kelompok program capacity building
                                                                                                                                                                         �    Pengangkutan sampah di Pulau Sulawesi                      Sulawesi sebesar 45%.
                                                                                                           �         Mengembangkan penerapan EPR (Extended                                                                                                                              percontohan (3R, CDM,                (penguatan institusi pemda, swasta, dan
                                                                                                                                                                              sebesar 30%.                                         �     Pemeliharaan TPST 3R di semua
                                                                                                                     Producer Responsibility) untuk produsen dan                                                                                                                        biogas)                              masyarakat)
                                                                                                                                                                         �    Pembangunan TPST 3R di semua kota/                         kab/kota di Pulau Sulawesi.
                                                                                                                     importir limbah B3                                                                                                                                                                                       �      Peningkatan     kesadaran     seluruh
                                                                                                                                                                              kab di Pulau Sumatera.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kelompok program capacity building                  stakeholders terhadap pentingnya
                                                                                                                                                                                                                                                                                 (penguatan institusi pemda, swasta,                 peningkatan pelayanan persampahan.
                                                                                                                                                                         Kelompok program capacity building
                                                                                                                                                                                                                                                                                 dan masyarakat)                              �      Pengembangan iklim yang kondusif
                                                                                                                                                                         (penguatan institusi pemda, swasta, dan
                                                                                                                                                                                                                                                                                  �     Pembentukan         iklim  yang              bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
                                                                                                                                                                         masyarakat)
                                                                                                                                                                                                                                                                                        kondusif bagi dunia usaha                    berperanserta secara aktif dalam
                                                                                                                                                                                                                                                                                        (swasta)        untuk     turut              memberikan pelayanan persampahan,
                                                                                                                                                                         �    Penguatan kemitraan pemerintah dan
                                                                                                                                                                                                                                                                                        berperanserta secara aktif                   baik dalam handling-transportation
                                                                                                                                                                              masyarakat.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        dalam memberikan pelayanan                   maupun dalam pengelolaan TPA.
                                                                                                                                                                         �    Penguatan institusi pemerintah daerah
                                                                                                                                                                                                                                                                                        persampahan, baik dalam              �     Peningkatan      peranserta     seluruh
                                                                                                                                                                              dalam pengelolaan persampahan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        handling-transportation maupun             stakeholder dalam upaya mencapai
                                                                                                                                                                         �    Pengadaan kegiatan         monev kinerja
                                                                                                                                                                                                                                                                                        dalam pengelolaan TPA.                     sasaran pembangunan persampahan.
                                                                                                                                                                              pengembangan pengelolaan persampahan
                                                                                                                                                                         �    Pengadaan      fasilitas  bagi   kegiatan
                                                                                                                                                                              pengembangan sumber pembiayaan dan
                                                                                                                                                                              pola investasi bidang persampahan melalui
                                                                                                                                                                              kerjasama pemerintah dunia usaha dan
                                                                                                                                                                              masyarakat




                        75
                             5.Kepulauan Nusa Tenggara




                        76
                                                    Kajian Dasar Saintifik                                    Rekomendasi untuk Alternatif Strategi                                                                                          Prioritas Program Kepulauan Nusatenggara
                                    Inventarisasi GRK                     Status Emisi                                    Mitigasi                                                 2010 – 2014                                           2015 – 2019                                2020 – 2024                                          2024 – 2029
                                                                                                                                                                Kelompok program inventarisasi data dan
                                                                                                                                                                perencanaan                                                                                                                                               Kelompok program regulasi dan
                                                                                                                                                                 � Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK                                                                                                               kebijakan
                                                                                                                                                                     dari sektor limbah padat.                                                                                                                            �     Pengawasan dan evaluasi produk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                pengaturan           pengembangan
                                                                                                                                                                Kelompok program regulasi dan kebijakan                                                                                                                         persampahan oleh pemerintah
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                kabupaten/kota        yang    sesuai
                                                                                                                                                                �    Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan                                                                                                                  NSPK.
                                                                                                                                                                     hidup untuk pengelolaan dan standardisasi                                                                                                            �       Evaluasi implementasi peraturan
                                                                                                                                                                     persampahan (stepwise approach).                                                                                                                             perundang-undangan yang
                                                                                                                                                                                                                                                                         Kelompok       program        regulasi   dan
                                                                                                                                                                �    Penerbitan        produk          pengaturan                                                                                                                 terkait dengan kemitraan
                                                                                                                                                                                                                                                                         kebijakan
                                                                                                                                                                     pengembangan         persampahan        oleh                                                                                                                 pemerintah-swasta (public private
                                                                                                                                                                                                                                                                         �     Perancangan peraturan perundang-
                                                                                                                                                                     pemerintah kabupaten/kota yang sesuai                                                                                                                        partnership) dalam pengelolaan
                                                                                                                                                                                                                                                                               undangan yang terkait dengan
                                                                                                                                                                     NSPK.                                                                                                                                                        persampahan.
                                                                                                         �        Melaksanakan kajian inventarisasi GRK                                                                                                                        kemitraan pemerintah-swasta (public
                                                                                                                                                                �    Penyelesaian     peraturan      di    bidang
                                                                                                                  dari sektor limbah padat yang lebih                                                                                                                          private partnership) dalam pengelolaan
                                                                                                                                                                     persampahan                                         Kelompok      program      regulasi   dan                                                        Kelompok program implementasi
                                                                                                                  lengkap dan sempurna dengan disertai                                                                                                                         persampahan
                                                                                                                                                                �    Penyiapan NSPM bidang persampahan.                  kebijakan
                                                                                                                  rencana pengurangan GRK yang                                                                                                                            � Pengawasan dan evaluasi produk
                                                                                                                                                                �    Pengaturan,     pembinaan,       pengawasan,         � Pengawasan        dan     pengembangan                                                        �    Peningkatan               pengelolaan
                                                                                                                  sistematis.                                                                                                                                                  pengaturan                pengembangan
                                                                                                                                                                     pengembangan sumber pembiayaan dan pola                  sumber pembiayaan dan pola investasi                                                             persampahan di TPAS dari open
                                                                                                         �        Menerapkan kebijakan pembangunan                                                                                                                             persampahan         oleh     pemerintah
                                                                                                                                                                     investasi dalam pengelolaan persampahan                  dalam pengelolaan persampahan                                                                    dumping menjadi controlled landfill
                                                                                                                  infrastruktur      bidang     persampahan                                                                                                                    kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
                                                                                                                                                                �    Penyediaan       pedoman         pengawasan          � Pengawasan        produk     pengaturan                                                            di kota kecil dan menengah;
                                                                                                                  berwawasan lingkungan yang didukung
                                                                                                                                                                     persampahan.                                             pengembangan      persampahan    oleh                                                            sanitary landfill di kota besar dan
                                                                                                                  oleh pengembangan dan penelitian                                                                                                                       Kelompok program implementasi
                                                                                                                                                                �    Pembuatan NSPK bidang persampahan                        pemerintah kabupaten/kota yang sesuai                                                            metropolitan sebesar 50%
                                                                                                                  teknologi        terapan       berwawasan
                                                                                                                                                                �    Penyediaan      Bantek,      Bimtek      dan             NSPK.                                                                                       � Pengurangan            limbah      padat
                                                                                                                  lingkungan.                                                                                                                                            �    Peningkatan pengelolaan persampahan
                                                                                                                                                                     pendampingan        (SSK)        pengelolaan                                                                                                            domestik (reduce) dari sumbernya
                                                                                                         �       Mengembangkan penerapan kebijakan                                                                                                                            di TPAS dari open dumping menjadi
                                                                                                                                                                     persampahan                                         Kelompok program implementasi                                                                       sebanyak mungkin, digunakan
                                                                                                                 lingkungan hidup untuk prinsip 3R                                                                                                                            controlled landfill di kota kecil dan
                                                                                                                                                                                                                          � Peningkatan pengelolaan persampahan                                                              kembali (reuse) dan didaur ulang
                                                                                                                 (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan                                                                                                                   menengah; sanitary landfill di kota besar
                                                                                                                                                                Kelompok program implementasi                                di TPAS dari open dumping menjadi                                                               (recycle) (3R) sebelum diangkut ke
                                                                                                                 persampahan.                                                                                                                                                 dan metropolitan sebesar 30%
                               �   Emisi GRK dari sektor                                                                                                                                                                     controlled landfill di kota kecil dan                                                           TPA sebanyak 50%.
                                                                   �   Potensi timbulan sampah           �        Mengembangkan                pembangunan                                                                                                               � Pengurangan limbah padat domestik
                                   limbah padat perkotaan                                                                                                       �    Pelaksanaan        KPS          pengembangan            menengah; sanitary landfill di kota besar                                                    � Peningkatan metoda pengelolaan
                                                                       domestik yang dihasilkan                   infrastruktur       yang      berkelanjutan                                                                                                               (reduce) dari sumbernya sebanyak
                                   berupa metana (CH4) yang                                                                                                          persampahan di kabupaten/kota.                          dan metropolitan sebesar 20%                                                                    gas       sampah        (landfill   gas
                                                                       Pulau Nusa Tenggara pada                   (dengan menjaga keseimbangan 3 pilar                                                                                                                      mungkin, digunakan kembali (reuse)
                                   dihasilkan dari TPA dan CO2                                                                                                  �    Pengelolaan persampahan di TPAS dari open           � Pengurangan limbah padat domestik                                                                 – LFG) melalui pengumpulan dan
                                                                       tahun 2010 (1.620 Gg/tahun),               pembangunan, yaitu ekonomi, sosial,                                                                                                                       dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
                                   yang dihasilkan dari kegiatan                                                                                                     dumping menjadi controlled landfill di kota kecil        (reduce) dari sumbernya sebanyak                                                               pembakaran atau melalui penerapan
                                                                       2015 (1,974 Gg/tahun), 2020                dan lingkungan) dengan mengurangi                                                                                                                         diangkut ke TPA sebanyak 40%.
                                   pembakaran terbuka.                                                                                                               dan menengah; sanitary landfill di kota besar            mungkin, digunakan kembali (reuse)                                                             energy recovery system sebanyak 50%.
                                                                       (2.351 Gg/tahun), 2025 (2.903              emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan                                                                                                                         � Peningkatan metoda pengelolaan gas
                               �   Tingkat timbulan sampah                                                                                                           dan metropolitan sebesar 10%.                            dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum                                                     � Pemeliharaan infrastruktur
                                                                       Gg/tahun) dan 2030 (3.341                  meningkatkan penyerapan karbon                                                                                                                            sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                   domestik sebesar 0,6 kg/                                                                                                     �    Pengurangan limbah padat domestik                        diangkut ke TPA sebanyak 30%.                                                                  dan peningkatan pelayanan
                                                                       Gg/tahun).                        �        Menyelenggarakan             pembangunan                                                                                                                  pengumpulan dan pembakaran atau
                                   orang/hari untuk perkotaan                                                                                                        (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin,           � Peningkatan metoda pengelolaan gas                                                                persampahan di semua kab/kota
                                                                   �   Berdasarkan Skenario Business              infrastruktur bidang persampahan yang                                                                                                                     melalui penerapan energy recovery system
                                   dan 0,3 kg/orang/hari untuk                                                                                                       digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang               sampah (landfill gas – LFG) melalui                                                         � Pengadaan fasilitas pengelolaan
                                                                       As Usual (BAU), potensi emisi              lebih memperhatikan aspek peningkatan                                                                                                                     sebanyak 30%.
                                   pedesaan.                                                                                                                         (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA                   pengumpulan dan pembakaran atau                                                                persampahan sebanyak 548 unit
                                                                       CO2 di Pulau Nusa Tenggara                 kapasitas (capacity building) SDM dan                                                                                                                  �       Pemeliharaan infrastruktur
                               �   Secara keseluruhan, hanya                                                                                                         sebesar 20%.                                             melalui penerapan energy recovery system                                                    � Pengembangan pelayanan
                                                                       pada tahun 2010 (1,7 juta ton),            institusi termasuk kompetensi dan                                                                                                                              dan peningkatan pelayanan
                                   21% dari total limbah                                                                                                        �    Peningkatan metoda pengelolaan gas                       sebanyak 20%.                                                                                  pengangkutan Sampah di semua
                                                                       2015 (2,1 juta ton), 2020 (2,5             kemandirian pemda dalam pembangunan                                                                                                                            persampahan di semua kab/kota di
                                   padat      tersebut     yang                                                                                                      sampah (landfill gas – LFG) melalui                  �     Pembangunan proyek percontohan                                                               kota/kab.
                                                                       juta ton), 2025 (3,0 juta ton)             infrastruktur        yang      berwawasan                                                                                                                      Pulau Nusa Tenggara.
                                   ditrasportasikan ke TPA                                                                                                           pengumpulan dan pembakaran atau melalui                    (3R, CDM, biogas)                                                                         � Peningkatan metoda pengelolaan
                                                                       dan 2030 (3,5 juta ton).                   lingkungan serta mendorong peran                                                                                                                       �       Pengadaan fasilitas pengelolaan
                                   (Dep PU, 2009).                                                                                                                   penerapan energy recovery system sebanyak 5%.        �     Penyediaan infrastruktur                                                                     gas       sampah        (landfill   gas
                                                                                                                  sektor swasta dan masyarakat.                                                                                                                                  persampahan sebanyak 498 unit
                                                                                                                                                                �    Pengadaan replikasi bantek pengembangan                    persampahan di semua kab/kota.                                                               – LFG) melalui pengumpulan dan
                                                                                                         �        Mengembangkan teknologi pengelolaan                                                                                                                    �       Pengembangan pelayanan
                                                                                                                                                                     persampahan di kabupaten/kota.                       �     Pembangunan fasilitas pengelolaan                                                            pembakaran atau melalui penerapan
                                                                                                                  sampah yang ramah lingkungan dan                                                                                                                               pengangkutan sampah di semua
                                                                                                                                                                �    Penyediaan infrastruktur persampahan di                    persampahan sebanyak 453 unit                                                                energy recovery system sebanyak 70%.
                                                                                                                  antisipatif terhadap perubahan iklim.                                                                                                                          kab/kota di Pulau Nusa Tenggara.
                                                                                                                                                                     semua kab/kota di Pulau Nusa Tenggara.               �     Pengangkutan sampah di semua                                                               � Evaluasi, pemeliharaan, dan
                                                                                                         �        Mengembangkan teknologi peningkatan                                                                                                                     �     Pengangkutan sampah di Pulau
                                                                                                                                                                �    Penyediaan fasilitas pengelolaan                           kota/kab                                                                                     pengembangan m,proyek
                                                                                                                  kualitas landfill:                                                                                                                                            Nusa Tenggara sebesar 60%.
                                                                                                                                                                     persampahan sebanyak 411 unit                        �     Pengangkutan sampah di Pulau Nusa                                                            percontohan (3R, CDM, biogas)
                                                                                                                  (13)       Controlled Landfill (CLF) untuk                                                                                                             �       Evaluasi, pemeliharaan, dan
                                                                                                                                                                �    Pengangkutan sampah di semua kota/kab                      Tenggara sebesar 45%.                                                                     � Pengangkutan sampah di Pulau
                                                                                                                             kota kecil dan menengah,                                                                                                                            pengembanganproyek percontohan
                                                                                                                                                                     di Pulau Nusa Tenggara.                              �     Pemeliharaan TPST 3R di semua                                                                Nusa Tenggara sebesar 75%.
                                                                                                                  (14)       Sanitary      Landfill    (SLF)                                                                                                                     (3R, CDM, biogas)
                                                                                                                                                                �    Pengangkutan sampah di Pulau Nusa                          kab/kota di Pulau Nusa Tenggara.
                                                                                                                             untuk kota besar dan kota
                                                                                                                                                                     Tenggara sebesar 30%.                                                                                                                                Kelompok program capacity building
                                                                                                                             metropolitan                                                                                                                                Kelompok program capacity building
                                                                                                                                                                �    Pembangunan TPST 3R di semua kota/                                                                                                                   (penguatan institusi pemda, swasta,
                                                                                                                  (15)       Penghentian Open Dumping.                                                                                                                   (penguatan institusi pemda, swasta, dan
                                                                                                                                                                     kab di Pulau Nusa Tenggara.                                                                                                                          dan masyarakat)
                                                                                                         �        Mengembangkan           penerapan     EPR                                                                                                              masyarakat)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           �      Peningkatan kesadaran seluruh
                                                                                                                  (Extended Producer Responsibility)                                                                                                                      �     Pembentukan iklim yang kondusif
                                                                                                                                                                Kelompok program capacity building                                                                                                                                stakeholders terhadap pentingnya
                                                                                                                  untuk produsen dan importir limbah B3                                                                                                                         bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
                                                                                                                                                                (penguatan institusi pemda, swasta, dan                                                                                                                           peningkatan              pelayanan
                                                                                                                                                                                                                                                                                berperanserta secara aktif dalam
                                                                                                                                                                masyarakat)                                                                                                                                                       persampahan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                memberikan pelayanan persampahan,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           �      Pengembangan         iklim     yang
                                                                                                                                                                                                                                                                                baik dalam handling-transportation
                                                                                                                                                                �    Penguatan kemitraan pemerintah dan                                                                                                                           kondusif bagi dunia usaha
                                                                                                                                                                                                                                                                                maupun dalam pengelolaan TPA.
                                                                                                                                                                     masyarakat.                                                                                                                                                  (swasta) untuk turut berperanserta
                                                                                                                                                                �    Penguatan institusi pemerintah daerah                                                                                                                        secara aktif dalam memberikan
                                                                                                                                                                     dalam pengelolaan persampahan.                                                                                                                               pelayanan persampahan, baik
                                                                                                                                                                �    Pengadaan kegiatan         monev kinerja                                                                                                                     dalam        handling-transportation
                                                                                                                                                                     pengembangan pengelolaan persampahan                                                                                                                         maupun dalam pengelolaan TPA.
                                                                                                                                                                �    Pengadaan      fasilitas  bagi   kegiatan                                                                                                            �     Peningkatan peranserta seluruh
                                                                                                                                                                     pengembangan sumber pembiayaan dan                                                                                                                         stakeholder       dalam        upaya
                                                                                                                                                                     pola investasi bidang persampahan melalui                                                                                                                  mencapai sasaran pembangunan
                                                                                                                                                                     kerjasama pemerintah dunia usaha dan                                                                                                                       persampahan.
                                                                                                                                                                     masyarakat




ICCSR - SektoR LImbah
                             6.Kepulauan Maluku
                                                   Kajian Dasar Saintifik                                                                                                                                                                Prioritas Program Kepulauan Maluku
                                                                                                    Rekomendasi untuk Alternatif Strategi Mitigasi
                                   Inventarisasi GRK                    Status Emisi                                                                                           2010 – 2014                                       2015 – 2019                            2020 – 2024                                             2024 – 2029
                                                                                                                                                           Kelompok program inventarisasi data dan
                                                                                                                                                           perencanaan
                                                                                                                                                            � Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kelompok program regulasi dan kebijakan
                                                                                                                                                                dari sektor limbah padat.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              �    Pengawasan dan evaluasi produk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pengaturan pengembangan persampahan
                                                                                                                                                           Kelompok program regulasi dan kebijakan                                                             Kelompok program regulasi dan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   oleh pemerintah kabupaten/kota yang
                                                                                                                                                                                                                                                               kebijakan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sesuai NSPK.
                                                                                                                                                           �    Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan                                                      �     Perancangan peraturan perundang-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              �     Evaluasi implementasi peraturan
                                                                                                                                                                hidup untuk pengelolaan dan standardisasi           Kelompok program regulasi dan                    undangan yang terkait dengan




ICCSR - SektoR LImbah
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    perundang-undangan yang terkait
                                                                                                                                                                persampahan (stepwise approach).                    kebijakan                                        kemitraan pemerintah-swasta (public
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    dengan kemitraan pemerintah-swasta
                                                                                                                                                           �    Penerbitan produk pengaturan pengembangan            � Pengawasan dan pengembangan                   private partnership) dalam pengelolaan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (public private partnership) dalam
                                                                                                                                                                persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota               sumber pembiayaan dan pola                  persampahan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pengelolaan persampahan.
                                                                                                     �      Melaksanakan kajian inventarisasi GRK               yang sesuai NSPK.                                        investasi dalam pengelolaan            � Pengawasan dan evaluasi produk
                                                                                                            dari sektor limbah padat yang lebih lengkap    �    Penyelesaian peraturan di bidang persampahan             persampahan                                 pengaturan               pengembangan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kelompok program implementasi
                                                                                                            dan sempurna dengan disertai rencana           �    Penyiapan NSPM bidang persampahan.                   � Pengawasan produk pengaturan                  persampahan         oleh    pemerintah
                                                                                                            pengurangan GRK yang sistematis.               �    Pengaturan,       pembinaan,       pengawasan,           pengembangan       persampahan              kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              �    Peningkatan pengelolaan persampahan di
                                                                                                     �      Menerapkan kebijakan pembangunan                    pengembangan sumber pembiayaan dan pola                  oleh pemerintah kabupaten/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TPAS dari open dumping menjadi controlled
                                                                                                            infrastruktur      bidang      persampahan          investasi dalam pengelolaan persampahan                  kota yang sesuai NSPK.                Kelompok program implementasi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   landfill di kota kecil dan menengah; sanitary
                                                                                                            berwawasan lingkungan yang didukung            �    Penyediaan         pedoman         pengawasan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   landfill di kota besar dan metropolitan
                                                                                                            oleh pengembangan dan penelitian                    persampahan.                                        Kelompok program implementasi              �    Peningkatan              pengelolaan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sebesar 50%
                                                                                                            teknologi terapan berwawasan lingkungan.       �    Pembuatan NSPK bidang persampahan                    � Peningkatan               pengelolaan        persampahan di TPAS dari open
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              � Pengurangan limbah padat domestik
                                                                                                    �      Mengembangkan penerapan kebijakan               �    Penyediaan Bantek, Bimtek dan pendampingan              persampahan di TPAS dari open               dumping menjadi controlled landfill
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin,
                                                                                                           lingkungan hidup untuk prinsip 3R                    (SSK) pengelolaan persampahan                           dumping menjadi controlled landfill         di kota kecil dan menengah;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang
                                                                                                           (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan                                                                   di kota kecil dan menengah;                 sanitary landfill di kota besar dan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA
                               �   Emisi GRK dari sektor                                                   persampahan.                                    Kelompok program implementasi                                sanitary landfill di kota besar dan         metropolitan sebesar 30%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 sebanyak 50%.
                                   limbah padat perkotaan       �   Potensi timbulan sampah          �      Mengembangkan                 pembangunan                                                                   metropolitan sebesar 20%               � Pengurangan limbah padat domestik
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              � Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                   berupa metana (CH4)              domestik yang dihasilkan                infrastruktur        yang      berkelanjutan   �    Pelaksanaan KPS pengembangan persampahan            � Pengurangan limbah padat                    (reduce) dari sumbernya sebanyak
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                   yang dihasilkan dari TPA         Pulau Maluku pada tahun                 (dengan menjaga keseimbangan 3 pilar                di kabupaten/kota.                                       domestik          (reduce)     dari      mungkin, digunakan kembali (reuse)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 pengumpulan dan pembakaran atau melalui
                                   dan CO2 yang dihasilkan          2010 (413 Gg/tahun), 2015               pembangunan, yaitu ekonomi, sosial,            �    Pengelolaan persampahan di TPAS dari open                sumbernya sebanyak mungkin,              dan didaur ulang (recycle) (3R)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 penerapan energy recovery system sebanyak
                                   dari kegiatan pembakaran         (510 Gg/tahun), 2020 (616               dan lingkungan) dengan mengurangi                   dumping menjadi controlled landfill di kota kecil        digunakan kembali (reuse) dan            sebelum diangkut ke TPA sebanyak
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 50%.
                                   terbuka.                         Gg/tahun), 2025 (773 Gg/                emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan                      dan menengah; sanitary landfill di kota besar dan        didaur ulang (recycle) (3R)              40%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              � Pemeliharaan infrastruktur dan
                               �   Tingkat timbulan sampah          tahun) dan 2030 (903 Gg/                meningkatkan penyerapan karbon                      metropolitan sebesar 10%.                                sebelum diangkut ke TPA               � Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 peningkatan pelayanan persampahan di 7
                                   domestik sebesar 0,6             tahun).                          �      Menyelenggarakan              pembangunan      �    Pengurangan limbah padat domestik (reduce)               sebanyak 30%.                            sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 kab/kota
                                   kg/orang/hari       untuk    �   Berdasarkan Skenario Business           infrastruktur bidang persampahan yang               dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan          � Peningkatan                    metoda       pengumpulan dan pembakaran atau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              � Pengadaan fasilitas pengelolaan
                                   perkotaan      dan     0,3       As Usual (BAU), potensi                 lebih memperhatikan aspek peningkatan               kembali (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R)          pengelolaan         gas    sampah        melalui penerapan energy recovery system
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 persampahan sebanyak 548 unit
                                   kg/orang/hari       untuk        emisi CO2 di Pulau Maluku               kapasitas (capacity building) SDM dan               sebelum diangkut ke TPA sebesar 20%.                     (landfill gas – LFG) melalui             sebanyak 30%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              � Pengembangan pelayanan pengangkutan
                                   pedesaan.                        pada tahun 2010 (0,43 juta),            institusi termasuk kompetensi dan              �    Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah                pengumpulan dan pembakaran            �      Pemeliharaan infrastruktur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sampah di 7 kota/kab.
                               �   Secara keseluruhan, hanya        2015 (0,53 juta ton), 2020              kemandirian pemda dalam pembangunan                 (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan                 atau melalui penerapan energy                dan peningkatan pelayanan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              � Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                   21% dari total limbah            (0,64 juta ton), 2025 (0,81             infrastruktur yang berwawasan lingkungan            dan pembakaran atau melalui penerapan energy             recovery system sebanyak 20%.                persampahan di 11 kab/kota di
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                   padat     tersebut   yang        juta ton) dan 2030 (0,94 juta           serta mendorong peran sektor swasta dan             recovery system sebanyak 5%.                         �     Pembangunan               proyek           Pulau Maluku.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 pengumpulan dan pembakaran atau melalui
                                   ditrasportasikan ke TPA          ton).                                   masyarakat.                                    �    Pengadaan replikasi bantek pengembangan                    percontohan (3R, CDM,               �      Pengadaan fasilitas pengelolaan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 penerapan energy recovery system sebanyak
                                   (Dep PU, 2009).                                                   �      Mengembangkan teknologi pengelolaan                 persampahan di kabupaten/kota.                             biogas)                                    persampahan sebanyak 498 unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 70%.
                                                                                                            sampah yang ramah lingkungan dan               �    Penyediaan infrastruktur persampahan di 11           �     Penyediaan infrastruktur            �      Pengembangan pelayanan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               � Evaluasi, pemeliharaan, dan
                                                                                                            antisipatif terhadap perubahan iklim.               kab/kota di Pulau Maluku.                                  persampahan di 7 kab/kota.                 pengangkutan sampah di 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 pengembangan m,proyek percontohan
                                                                                                     �      Mengembangkan teknologi peningkatan            �    Penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan         �     Pembangunan fasilitas                      kab/kota di Pulau Maluku.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (3R, CDM, biogas)
                                                                                                            kualitas landfill:                                  sebanyak 411 unit                                          pengelolaan persampahan              �     Pengangkutan sampah di Pulau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              � Pengangkutan sampah di Pulau Maluku
                                                                                                            (16)       Controlled Landfill (CLF) untuk     �    Pengangkutan sampah di 11 kota/kab di Pulau                sebanyak 453 unit                          Maluku sebesar 60%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 sebesar 75%.
                                                                                                                       kota kecil dan menengah,                 Maluku.                                              �     Pengangkutan sampah di 7            �      Evaluasi, pemeliharaan,
                                                                                                            (17)       Sanitary Landfill (SLF) untuk       �    Pengangkutan sampah di Pulau Maluku                        kota/kab                                   dan pengembanganproyek
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kelompok program capacity building
                                                                                                                       kota besar dan kota metropolitan         sebesar 30%.                                         �     Pengangkutan sampah di                     percontohan (3R, CDM, biogas)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (penguatan institusi pemda, swasta, dan
                                                                                                            (18)       Penghentian Open Dumping.           �    Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di                   Pulau Maluku sebesar 45%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              masyarakat)
                                                                                                     �      Mengembangkan            penerapan     EPR          Pulau Maluku.                                        �     Pemeliharaan TPST 3R di             Kelompok program capacity building
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               �      Peningkatan       kesadaran        seluruh
                                                                                                            (Extended Producer Responsibility) untuk                                                                       semua kab/kota di Pulau             (penguatan institusi pemda, swasta,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      stakeholders    terhadap        pentingnya
                                                                                                            produsen dan importir limbah B3                Kelompok program capacity building (penguatan                   Maluku.                             dan masyarakat)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      peningkatan pelayanan persampahan.
                                                                                                                                                           institusi pemda, swasta, dan masyarakat)                                                             �     Pembentukan iklim yang kondusif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               �      Pengembangan iklim yang kondusif
                                                                                                                                                                                                                                                                      bagi dunia usaha (swasta) untuk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
                                                                                                                                                           �    Penguatan     kemitraan       pemerintah   dan                                                        turut berperanserta secara aktif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      berperanserta secara aktif dalam
                                                                                                                                                                masyarakat.                                                                                           dalam memberikan pelayanan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      memberikan pelayanan persampahan,
                                                                                                                                                           �    Penguatan institusi pemerintah daerah dalam                                                           persampahan, baik dalam handling-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      baik dalam handling-transportation maupun
                                                                                                                                                                pengelolaan persampahan.                                                                              transportation maupun     dalam
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      dalam pengelolaan TPA.
                                                                                                                                                           �    Pengadaan kegiatan              monev kinerja                                                         pengelolaan TPA.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              �     Peningkatan       peranserta         seluruh
                                                                                                                                                                pengembangan pengelolaan persampahan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    stakeholder dalam upaya mencapai sasaran
                                                                                                                                                           �    Pengadaan fasilitas bagi kegiatan pengembangan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pembangunan persampahan.
                                                                                                                                                                sumber pembiayaan dan pola investasi bidang
                                                                                                                                                                persampahan melalui kerjasama pemerintah
                                                                                                                                                                dunia usaha dan masyarakat




                        77
                             7.Pulau Papua




                        78
                                                    Kajian Dasar Saintifik                                 Rekomendasi untuk Alternatif Strategi                                                                                                    Prioritas Program Pulau Papua
                                     Inventarisasi GRK                    Status Emisi                                 Mitigasi                                                     2010 – 2014                                            2015 – 2019                                   2020 – 2024                                        2024 – 2029
                                                                                                                                                               Kelompok program inventarisasi data dan                                                                                                                    Kelompok        program          regulasi    dan
                                                                                                                                                               perencanaan                                                                                                                                                kebijakan
                                                                                                                                                                � Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK dari                                                                                                           �     Pengawasan dan evaluasi produk
                                                                                                                                                                    sektor limbah padat.                                                                                                                                        pengaturan                   pengembangan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                persampahan           oleh       pemerintah
                                                                                                                                                               Kelompok program regulasi dan kebijakan                                                                                                                          kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
                                                                                                                                                                                                                                                                         Kelompok       program        regulasi   dan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          �       Evaluasi implementasi peraturan
                                                                                                                                                                                                                                                                         kebijakan
                                                                                                      �         Melaksanakan kajian inventarisasi              �    Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan hidup           Kelompok program regulasi dan                                                                       perundang-undangan yang terkait
                                                                                                                                                                                                                                                                         �     Perancangan peraturan perundang-
                                                                                                                GRK dari sektor limbah padat yang                   untuk pengelolaan dan standardisasi persampahan           kebijakan                                                                                           dengan kemitraan pemerintah-swasta
                                                                                                                                                                                                                                                                               undangan yang terkait dengan
                                                                                                                lebih lengkap dan sempurna dengan                   (stepwise approach).                                       � Pengawasan dan pengembangan                                                                      (public private partnership) dalam
                                                                                                                                                                                                                                                                               kemitraan pemerintah-swasta (public
                                                                                                                disertai rencana pengurangan GRK               �    Penerbitan produk pengaturan pengembangan                      sumber pembiayaan dan pola                                                                     pengelolaan persampahan.
                                                                                                                                                                                                                                                                               private partnership) dalam pengelolaan
                                                                                                                yang sistematis.                                    persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota                     investasi dalam pengelolaan
                                                                                                                                                                                                                                                                               persampahan
                                                                                                      �         Menerapkan kebijakan pembangunan                    yang sesuai NSPK.                                              persampahan                                                                            Kelompok program implementasi
                                                                                                                                                                                                                                                                          � Pengawasan dan evaluasi produk
                                                                                                                infrastruktur bidang persampahan               �    Penyelesaian peraturan di bidang persampahan               � Pengawasan produk pengaturan
                                                                                                                                                                                                                                                                               pengaturan                pengembangan
                                                                                                                berwawasan            lingkungan      yang     �    Penyiapan NSPM bidang persampahan.                             pengembangan      persampahan                                                          �    Peningkatan pengelolaan persampahan
                                                                                                                                                                                                                                                                               persampahan         oleh     pemerintah
                                                                                                                didukung         oleh       pengembangan       �    Pengaturan,          pembinaan,       pengawasan,              oleh pemerintah kabupaten/kota                                                              di TPAS dari open dumping menjadi
                                                                                                                                                                                                                                                                               kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
                                                                                                                dan penelitian teknologi terapan                    pengembangan sumber pembiayaan dan pola                        yang sesuai NSPK.                                                                           controlled landfill di kota kecil dan
                                                                                                                berwawasan lingkungan.                              investasi dalam pengelolaan persampahan                                                                                                                    menengah; sanitary landfill di kota besar
                                                                                                                                                                                                                                                                         Kelompok program implementasi
                                                                                                      �        Mengembangkan penerapan kebijakan               �    Penyediaan pedoman pengawasan persampahan.                Kelompok program implementasi                                                                    dan metropolitan sebesar 50%
                                                                                                               lingkungan hidup untuk prinsip 3R               �    Pembuatan NSPK bidang persampahan                          � Peningkatan              pengelolaan                                                     � Pengurangan limbah padat domestik
                                                                                                                                                                                                                                                                         �    Peningkatan pengelolaan persampahan
                                                                                                               (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan      �    Penyediaan Bantek, Bimtek dan pendampingan                    persampahan di TPAS dari open                                                              (reduce) dari sumbernya sebanyak
                                                                                                                                                                                                                                                                              di TPAS dari open dumping menjadi
                                                                                                               persampahan.                                         (SSK) pengelolaan persampahan                                 dumping menjadi controlled landfill                                                        mungkin, digunakan kembali (reuse)
                                                                                                                                                                                                                                                                              controlled landfill di kota kecil dan
                                                                                                      �         Mengembangkan                pembangunan                                                                          di kota kecil dan menengah;                                                                dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
                                                                                                                                                                                                                                                                              menengah; sanitary landfill di kota besar
                                                                    �   Potensi timbulan sampah                 infrastruktur yang berkelanjutan               Kelompok program implementasi                                      sanitary landfill di kota besar dan                                                        diangkut ke TPA sebanyak 50%.
                                                                                                                                                                                                                                                                              dan metropolitan sebesar 30%
                                                                        domestik yang dihasilkan                (dengan menjaga keseimbangan 3 pilar                                                                              metropolitan sebesar 20%                                                                � Peningkatan metoda pengelolaan gas
                               �   Emisi GRK dari sektor                                                                                                                                                                                                                 � Pengurangan limbah padat domestik
                                                                        Pulau Papua pada tahun                  pembangunan, yaitu ekonomi, sosial,            �    Pelaksanaan KPS pengembangan persampahan di               � Pengurangan limbah padat                                                                     sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                   limbah padat perkotaan                                                                                                                                                                                                                   (reduce) dari sumbernya sebanyak
                                                                        2010 (502 Gg/tahun),                    dan lingkungan) dengan mengurangi                   kabupaten/kota.                                                domestik         (reduce)      dari                                                       pengumpulan dan pembakaran atau
                                   berupa metana (CH4) yang                                                                                                                                                                                                                 mungkin, digunakan kembali (reuse)
                                                                        2015 (632 Gg/tahun),                    emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan                 �    Pengelolaan persampahan di TPAS dari open dumping              sumbernya sebanyak mungkin,                                                               melalui penerapan energy recovery system
                                   dihasilkan dari TPA dan CO2                                                                                                                                                                                                              dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
                                                                        2020 (775 Gg/tahun),                    meningkatkan penyerapan karbon                      menjadi controlled landfill di kota kecil dan menengah;        digunakan kembali (reuse) dan                                                             sebanyak 50%.
                                   yang dihasilkan dari kegiatan                                                                                                                                                                                                            diangkut ke TPA sebanyak 40%.
                                                                        2025 (981 Gg/tahun),          �         Menyelenggarakan             pembangunan            sanitary landfill di kota besar dan metropolitan               didaur ulang (recycle) (3R)                                                            � Pemeliharaan infrastruktur dan
                                   pembakaran terbuka.                                                                                                                                                                                                                   � Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                                                        dan 2030 (1.158 Gg/                     infrastruktur bidang persampahan                    sebesar 10%.                                                   sebelum diangkut ke TPA                                                                   peningkatan pelayanan persampahan di
                               �   Tingkat timbulan sampah                                                                                                                                                                                                                  sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                                                        tahun).                                 yang lebih memperhatikan aspek                 �    Pengurangan limbah padat domestik (reduce) dari                sebanyak 30%.                                                                             17 kab/kota
                                   domestik sebesar 0,6 kg/                                                                                                                                                                                                                 pengumpulan dan pembakaran atau
                                                                    �   Berdasarkan       Skenario              peningkatan          kapasitas     (capacity        sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali             � Peningkatan                   metoda                                                      � Pembangunan fasilitas TPA CDM di
                                   orang/hari untuk perkotaan                                                                                                                                                                                                               melalui penerapan energy recovery system
                                                                        Business As Usual (BAU),                building) SDM dan institusi termasuk                (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum                pengelolaan gas sampah (landfill                                                          3 kota besar
                                   dan 0,3 kg/orang/hari untuk                                                                                                                                                                                                              sebanyak 30%.
                                                                        potensi emisi CO2 di                    kompetensi dan kemandirian pemda                    diangkut ke TPA sebesar 20%.                                   gas – LFG) melalui pengumpulan                                                         � Pengadaan fasilitas pengelolaan
                                   pedesaan.                                                                                                                                                                                                                             �       Pemeliharaan infrastruktur
                                                                        Pulau Papua pada tahun                  dalam pembangunan infrastruktur                �    Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah                      dan pembakaran atau melalui                                                               persampahan sebanyak 548 unit
                               �   Secara keseluruhan, hanya                                                                                                                                                                                                                     dan peningkatan pelayanan
                                                                        2010 (0,52 juta ton), 2015              yang berwawasan lingkungan serta                    (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan dan                   penerapan energy recovery system                                                       � Pengembangan pelayanan
                                   21% dari total limbah padat                                                                                                                                                                                                                   persampahan di 13 kab/kota di
                                                                        (0,66 juta ton), 2020 (0,81             mendorong peran sektor swasta dan                   pembakaran atau melalui penerapan energy recovery              sebanyak 20%.                                                                             pengangkutan Sampah di 17 kota/kab.
                                   tersebut yang ditrasportasikan                                                                                                                                                                                                                Pulau Papua.
                                                                        juta ton), 2025 (1,02 juta              masyarakat.                                         system sebanyak 5%.                                        �     Pembangunan               proyek                                                     � Peningkatan metoda pengelolaan gas
                                   ke TPA (Dep PU, 2009).                                                                                                                                                                                                                �       Pengadaan fasilitas pengelolaan
                                                                        ton), dan 2030 (1,21 juta     �         Mengembangkan                    teknologi     �    Pengadaan replikasi bantek pengembangan                          percontohan (3R, CDM,                                                                   sampah (landfill gas – LFG) melalui
                                                                                                                                                                                                                                                                                 persampahan sebanyak 498 unit
                                                                        ton).                                   pengelolaan sampah yang ramah                       persampahan di kabupaten/kota.                                   biogas)                                                                                 pengumpulan dan pembakaran atau
                                                                                                                                                                                                                                                                         �       Pengembangan pelayanan
                                                                                                                lingkungan dan antisipatif terhadap            �    Penyediaan infrastruktur persampahan di 13                 �     Penyediaan infrastruktur                                                                melalui penerapan energy recovery system
                                                                                                                                                                                                                                                                                 pengangkutan sampah di 13
                                                                                                                perubahan iklim.                                    kab/kota di Pulau Papua.                                         persampahan di 17 kab/kota.                                                             sebanyak 70%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 kab/kota di Pulau Papua.
                                                                                                      �         Mengembangkan                    teknologi     �    Penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan               �     Pembangunan fasilitas                                                                 � Evaluasi, pemeliharaan, dan
                                                                                                                                                                                                                                                                          �     Pengangkutan sampah di Pulau
                                                                                                                peningkatan kualitas landfill:                      sebanyak 411 unit                                                pengelolaan persampahan                                                                 pengembangan m,proyek percontohan
                                                                                                                                                                                                                                                                                Papua sebesar 60%.
                                                                                                                (19)       Controlled Landfill (CLF)           �    Pengangkutan sampah di 13 kota/kab di Pulau                      sebanyak 453 unit                                                                       (3R, CDM, biogas)
                                                                                                                                                                                                                                                                         �       Evaluasi, pemeliharaan, dan
                                                                                                                           untuk kota kecil dan                     Papua.                                                     �     Pengangkutan sampah di 17                                                            � Pengangkutan sampah di Pulau Papua
                                                                                                                                                                                                                                                                                 pengembanganproyek percontohan
                                                                                                                           menengah,                           �    Pengangkutan sampah di Pulau Papua sebesar                       kota/kab                                                                                sebesar 75%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 (3R, CDM, biogas)
                                                                                                                (20)       Sanitary Landfill (SLF)                  30%.                                                       �     Pengangkutan sampah di
                                                                                                                           untuk kota besar dan kota           �    Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di                         Pulau Papua sebesar 45%.                                                             Kelompok program capacity building
                                                                                                                                                                                                                                                                         Kelompok program capacity building
                                                                                                                           metropolitan                             Pulau Papua.                                               �     Pemeliharaan TPST 3R di                                                              (penguatan institusi pemda, swasta, dan
                                                                                                                                                                                                                                                                         (penguatan institusi pemda, swasta, dan
                                                                                                                (21)       Penghentian               Open                                                                            semua kab/kota di Pulau                                                              masyarakat)
                                                                                                                                                                                                                                                                         masyarakat)
                                                                                                                           Dumping.                            Kelompok program capacity building (penguatan                         Papua.                                                                                �      Peningkatan kesadaran seluruh
                                                                                                                                                                                                                                                                          �     Pembentukan iklim yang kondusif
                                                                                                      �         Mengembangkan penerapan EPR                    institusi pemda, swasta, dan masyarakat)                                                                                                                           stakeholders terhadap pentingnya
                                                                                                                                                                                                                                                                                bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
                                                                                                                (Extended Producer Responsibility)                                                                                                                                                                                peningkatan pelayanan persampahan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                berperanserta secara aktif dalam
                                                                                                                untuk produsen dan importir limbah             �    Penguatan kemitraan pemerintah dan masyarakat.                                                                                                         �      Pengembangan iklim yang kondusif
                                                                                                                                                                                                                                                                                memberikan pelayanan persampahan,
                                                                                                                B3                                             �    Penguatan institusi pemerintah daerah dalam                                                                                                                   bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
                                                                                                                                                                                                                                                                                baik dalam handling-transportation
                                                                                                                                                                    pengelolaan persampahan.                                                                                                                                      berperanserta secara aktif dalam
                                                                                                                                                                                                                                                                                maupun dalam pengelolaan TPA.
                                                                                                                                                               �    Pengadaan kegiatan monev kinerja pengembangan                                                                                                                 memberikan pelayanan persampahan,
                                                                                                                                                                    pengelolaan persampahan                                                                                                                                       baik dalam handling-transportation
                                                                                                                                                               �    Pengadaan fasilitas bagi kegiatan pengembangan                                                                                                                maupun dalam pengelolaan TPA.
                                                                                                                                                                    sumber pembiayaan dan pola investasi bidang                                                                                                           �     Peningkatan      peranserta     seluruh
                                                                                                                                                                    persampahan melalui kerjasama pemerintah dunia                                                                                                              stakeholder dalam upaya mencapai
                                                                                                                                                                    usaha dan masyarakat                                                                                                                                        sasaran pembangunan persampahan.




ICCSR - SektoR LImbah

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:85
posted:10/31/2011
language:Indonesian
pages:97
Andre Suit Andre Suit
About