Republik Indonesia
Sektor Limbah
Maret 2010
Tim Penyusun
Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap – ICCSR
Sektor Limbah
Penasehat
Prof. Armida S. Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
Kepala Editor
U. Hayati Triastuti, Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas
Koordinator ICCSR
Edi Effendi Tedjakusuma, Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas
Editor
Irving Mintzer, Syamsidar Thamrin, Heiner von Luepke, Dieter Brulez
Laporan Sintesis
Koordinator Penyusun untuk Mitigasi:: Hardiv Haris Situmeang
Laporan Sektor Limbah
Penyusun: Asep Sofyan, Enri Damanhuri, Oman Abdurrahman.
Tim Pendukung Teknis
Chandra Panjiwibowo, Indra Ni Tua, Edi Riawan, Hendra Julianto
Tim Administrasi
Altamy Chrysan Arasty, Risnawati, Rinanda Ratna Putri, Siwi Handinah, Wahyu Hidayat, Eko Supriyatno,
Rama Ruchyama, Arlette Naomi, Maika Nurhayati, Rachman
i
ICCSR - SektoR LImbah
uCAPAn TeRimA KAsiH
Dokumen Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) bertujuan untuk memberikan masukan pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2009-2014 berkaitan dengan
perubahan iklim, serta sebagai masukan pada RPJMN berikutnya hingga tahun 2030. Dokumen ini
memberikan arahan detail dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di sektor kehutanan, energi,
industri, pertanian, perhubungan, daerah pesisir, sumber daya air, limbah, dan kesehatan. Sudah merupakan
kebijakan dari Bappenas untuk mengakomodasi peluang dan tantangan di sektor-sektor tersebut melalui
perencanaan pembangunan dan koordinasi antara kementerian dan badan terkait secara efektif. Dokumen
ini bersifat dinamis dan akan selalu diperbaharui berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang timbul
dalam menghadapi perubahan ikllim di masa mendatang. Perubahan dan penyempurnaan dari dokumen
ini akan dilakukan melalui konsultasi partisipatif antara para pemangku kepentingan.
Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Armida S. Alisyahbana selaku Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atas dukungan
yang diberikan. Juga kepada Bapak Paskah Suzetta selaku mantan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Bappeanas yang menginisiasi dan member dukungan dalam pembuatan dokumen
ICCSR, serta kepada Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas, yang
telah menginisiasikan dan mengkoordinasikan pembuatan dokumen ICCSR ini.
Kepada seluruh anggota komite pengarah, kelompok kerja, dan para pemangku kepentingan di bawah
ini, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dalam pembuatan dokumen
ICCSR Sektor Limbah, dedikasi serta kontribusinya sangat dihargai dan diucapkan terima kasih setinggi-
tingginya:
Komite Pengarah
Deputi Kerjasama Internasional, Kementerian Koordinasi Perekonomian; Sekretaris Menteri, Kementerian
Koordinasi Kesejahteraan Rakyat; Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum; Deputi Bidang
Ekonomi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang
Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim.
Kelompok Kerja
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Sulistyowati, Haneda Sri Mulyanto, Dadang Hilman, Upik S. Aslia, Agus Gunawan, Yulia Suryanti
iii
ICCSR - SektoR LImbah
Kementerian Pekerjaan Umum
Djoko Murjanto, Mochammad Amron, Susmono, A. Hasanudin, Djoko Mursito, Handy Legowo, Setya
Budi Algamar, Agus S.K, Adelia Untari.S, Leonardo B, Desfitriana, Devina Suzan, Nur. F. K, Agung. T,
Rindy Farrah, Yuke Ratnawulan, Zubaidah. K, Savitri. R
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
Sriyanti, Yahya R. Hidayat, Bambang Prihartono, Mesdin Kornelis Simarmata, Arum Atmawikarta,
Montty Girianna, Wahyuningsih Darajati, Basah Hernowo, M. Donny Azdan, Budi Hidayat, Anwar Sunari,
Hanan Nugroho, Jadhie Ardajat, Hadiat, Arif Haryana, Tommy Hermawan, Suwarno, Erik Amundito,
Rizal Primana, Nur H. Rahayu, Pungki Widiaryanto, Maraita, Wijaya Wardhana, Rachmat Mulyanda,
Andiyanto Haryoko, Petrus Sumarsono, Maliki
Universitas dan Profesional
ITB: Saut Lubis, Retno Gumilang; Asia Carbon: Architrandi Priambodo, Susy Simarangkir
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Bappenas, yang selalu siap membantu dan menfasilitasi baik dalam hal teknis maupun
administrasi dalam proses penyelesaian dokumen ini.
Pembuatan dokumen ICCSR ini didukung oleh Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
melalui Study and Expert Fund for Advisory Services in Climate Protection. Atas dukungan tersebut, penghargaan
serta terima kasih yang setinggi-tingginya diberikan.
iv
ICCSR - SektoR LImbah
Kata Pengantar dari menteri Perencanaan
Pembangunan nasional/ Kepala Bappenas
Kita telah melihat bahwa dengan kemampuannya yang dapat
mempengaruhi ekosistem dunia, kehidupan populasi manusia dan
pembangunan, perubahan iklim telah menjadi isu kritis paling utama
yang mendapat perhatian serius dari para pembuat kebijakan di seluruh
dunia. Target utamanya adalah untuk mencegah peningkatan suhu
rata-rata global melebihi 2˚C, atau dengan kata lain menurunkan emisi
tahunan seluruh dunia hingga separuh dari kondisi sekarang pada tahun
2050. Kita percaya bahwa upaya ini tentunya membutuhkan respon
international yang solid – aksi kolektif untuk menghindari konflik
antara inisiatif kebijakan nasional dan internasional. Pada saat ekonomi
dunia sedang dalam tahap pemulihan dan negara-negara berkembang
sedang berupaya keras memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, dampak
perubahan iklim telah ikut serta dalam memperburuk kondisi kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan
pengintegrasian perubahan iklim sebagai pilar penting dan fokus utama dalam agenda kebijakan
pembangunan yang berkelanjutan.
Kita menyadari bahwa perubahan iklim telah banyak diteliti dan dibahas di seluruh dunia. Berbagai solusi
telah ditawarkan, program-program telah didanai dan kemitraan telah terjalin. Namun di luar itu semua,
emisi karbon masih terus meningkat baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena lokasi
geografisnya, kerentanan Indonesia terhadap dampak negatif perubahan iklim harus menjadi perhatian
yang serius. Kita akan berhadapan, dan sudah terlihat oleh kita beberapa dampak negatif seperti musim
kemarau yang berkepanjangan, banjir, serta meningkatnya intensitas kejadian cuaca ekstrim. Kekayaan
keanekaragaman hayati kita juga berada dalam resiko.
Beberapa pihak yang memilih untuk bersikap diam dalam perdebatan isu perubahan iklim atau
memperlambat upaya penanggulangannya kini telah termarginalisasi oleh kenyataan saintifik yang tidak
terbantahkan. Puluhan tahun penelitian, analisis dan bukti-bukti nyata yang terjadi telah menunjukkan
pada kita bahwa perubahan iklim bukan hanya menjadi isu lingkungan saja, namun juga isu pembangunan
secara menyeluruh karena dampaknya akan terasa di semua sektor kehidupan manusia baik sebagai bangsa
maupun individu.
Sayangnya, kita tidak dapat mencegah atau menghindar dari beberapa dampak negatif perubahan iklim.
Kita dan khususnya Negara-negara maju telah terlalu lama berkontribusi dalam memanaskan bumi ini.
Kita harus bersiap oleh karena itu, untuk beradaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi, dan dengan
v
ICCSR - SektoR LImbah
segenap tenaga berusaha untuk memitigasi agar tidak terjadi perubahan lebih lanjut dari iklim global
bumi. Kita telah meratifikasi Protokol Kyoto di masa awal serta berkontribusi aktif dalam negosiasi
perubahan iklim dunia, dengan menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Konvensi Para Pihak ke 13 United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang telah melahirkan Bali Action Plan pada
tahun 2007. Kini, kita mencurahkan perhatian kita pada tantangan untuk mencapai target yang telah
dicanangkan oleh Presiden yaitu penurunan emisi sebesar 26% hingga tahun 2020. Aksi nyata sangat
penting. Namun sebelum melakukan aksi, kita harus siap dengan analisis yang komprehensif, perencanaan
strategis dan penetapan prioritas.
Untuk itu saya mengantarkan dokumen Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, atau disebut ICCSR,
dengan tujuan agar perubahan iklim dapat diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional.
Dokumen ICCSR menampilkan visi strategis pada beberapa sektor utama yang terkait perubahan iklim,,
yaitu sektor kehutanan, energi, industri, perhubungan, pertanian, daerah pesisir, sumber daya air, limbah,
dan kesehatan. Dokumen Roadmap ini telah diformulasikan melalui analisis yang komprehensif. Kita
telah melakukan penaksiran kerentanan secara mendalam, penetapan opsi prioritas termasuk peningkatan
kapasitas dan respon strategis, dilengkapi dengan analisis keuangan dan dirangkum dalam perencanaan
aksi yang didukung oleh kementerian-kementerian terkait, mitra strategis dan para donor.
Saya meluncurkan dokumen ICCSR ini dan mengundang Saudara untuk ikut mendukung komitmen dan
kemitraan, serta bekerjasama dalam merealisasikan prioritas pembangunan berkelanjutan yang ramah
iklim serta melindungi populasi kita dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Prof. Armida S. Alisjahbana
vi
ICCSR - SektoR LImbah
Kata Pengantar dari Deputi menteri Bidang sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas
Sebagai bagian dari solusi dalam menghadapi perubahan iklim global,
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi
Gas Rumah Kaca secara nasional hingga 26% dari kondisi dasar dalam
kurun waktu 10 tahun dengan menggunakan sumber pendanaan
dalam negeri, serta penurunan emisi hingga 41% jika ada dukungan
international dalam aksi mitigasi. Dua sektor utama yang berkontribusi
terhadap emisi adalah sektor kehutanan dan energi, terutama dari
kegiatan deforestasi dan pembangkit tenaga listrik, hal ini dikarenakan
oleh sebagian pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar tidak
terbarukan seperti minyak bumi dan batubara, yang menjadi bagian dari
intensitas energi kita yang tinggi.
Dengan lokasi geografisnya yang unik, di antara negara-negara di dunia
kita termasuk salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Pengukuran
terhadap hal ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh naiknya
permukaan air laut, banjir, perubahan curah hujan, dan dampak negatif lainnya. Jika upaya adaptasi tidak
segera dilakukan, maka berdasarkan prediksi analisis, Indonesia dapat mengalami kekurangan sumber
air, penurunan hasil pertanian, serta hilangnya atau rusaknya habitat di berbagai ekosistem termasuk di
daerah pesisir pantai.
Aksi nasional dibutuhkan baik untuk memitigasi perubahan iklim global maupun untuk mengidentifikasi
upaya-upaya adaptasi yang diperlukan. Hal ini menjadi tujuan utama dari dokumen Indonesia Climate Change
Sectoral Roadmap, ICCSR. Prioritas tertinggi dari aksi-aksi tersebut akan diintegrasikan ke dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu kita telah berupaya membangun konsensus nasional
dan pemahaman mengenai opsi-opsi dalam merespon perubahan iklim. Indonesia Climate Change Sectoral
Roadmap (ICCSR) merepresentasikan komitmen jangka panjang untuk menurunkan emisi dan melakukan
upaya adaptasi serta menunjukkan kesiapan perencanaan program-program yang inovatif dalam upaya
mitigasi dan adaptasi hingga puluhan tahun mendatang.
Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
U. Hayati Triastuti
vii
ICCSR - SektoR LImbah
DAFTAR isi
Tim Penyusun i
Ucapan Terima Kasih iii
Kata Pengantar dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas iv
Kata Pengantar dari Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas vi
Daftar Isi vii
Daftar Tabel ix
Daftar Gambar xi
Daftar Istilah, Singkatan dan Satuan xii
1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang dan Tujuan 1
1.2 Metodologi Penulisan Laporan 2
1.2.1 Analisis 2
1.2.2 Proses Partisipasi Pemangku Kepentingan 2
1.2.3 Sistematika Penulisan Laporan 3
2 KONDISI SAAT INI DAN TANTANGAN MASA DEPAN 4
2.1 Kondisi Sumber Sampah 4
2.2 Kondisi Pengangkutan 7
2.3 Kondisi Pemrosesan Sampah 9
2.4 Kondisi Reduksi, Daur Ulang, dan Daur Pakai (3R) 12
2.5 Kebijakan dan Peraturan Perundangan 13
2.6 Tantangan Pengelolaan Sampah ke Depan 14
3 POTENSI MITIGASI DI SEKTOR SAMPAH 17
3.1 Metode Perhitungan 17
3.2 Pemanfaatan CH4 dari Landfill menjadi Energi Listrik 20
viii
ICCSR - SektoR LImbah
4 SKENARIO POTENSI MITIGASI DAN ISU-ISU STRATEGIS
DARI PERUBAHAN IKLIM PADA SEKTOR LIMBAH 22
4.1 Skenario Mitigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Sampah 22
4.2 Skenario Mitigasi Gas Rumah Kaca di Perkotaan 23
4.3 Skenario Mitigasi Gas Rumah Kaca di Pedesaan 30
4.4 Hasil Perhitungan Mitigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Sampah 33
4.5 Perhitungan Abatement Cost 41
5 KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DAN PENGINTEGRASIAN
MITIGASI PERUBAHAN IKLIM KE DALAM PERENCANAAN SEKTOR LIMBAH 45
5.1 Penyusunan Alternatif Kebijakan Mitigasi berdasarkan Perbedaan Jumlah Pembiayaan 45
5.2 Isu-isu Strategis Perubahan Iklim Pada Sektor Limbah 53
5.2.1 Kelompok Program Inventarisasi Data dan Perencanaan 54
5.2.2 Kelompok Program Regulasi dan Kebijakan 54
5.2.3 Kelompok Program Implementasi 55
5.2.4 Kelompok Program Capacity Program 56
DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN A 59
ix
ICCSR - SektoR LImbah
DAFTAR TABeL
Tabel 2.1 Kondisi pengelolaan persampahan di Indonesia tahun 2005 9
Tabel 3.1 Faktor Emisi untuk Setiap Kegiatan Pengolahan Sampah 18
Tabel 3.2 Biaya untuk setiap Kegiatan Pengolahan Sampah 19
Tabel 3.3 Asumsi perencanaan landfill, instalasi flaring dan pembangkit listrik 21
Table 4.1 Matriks Perbandingan Skenario Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca
Sektor Sampah di Indonesia untuk wilayah Perkotaan 39
Tabel 4.2 Matriks Perbandingan Skenario Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca
Sektor Sampah di Indonesia untuk wilayah Pedesaan 41
Tabel 5.1 Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 1 (BAU) 47
Tabel 5.2 Rekapitulasi asumsi dalam Alternatif 1 (BAU) 48
Tabel 5.3 Asumsi yang digunakan dalam alternatif 2 (Law-Based, Pembiayaan Maksimal) 49
Tabel 5.4 Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 2 (Law-Based, Pembiayaan Maksimal) 50
Tabel 5.5 Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 3 (Pembiayaan Optimis) 51
Tabel 5.6 Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 3 (Pembiayaan Optimis) 52
Tabel 5.7 Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 4 (Pembiayaan Moderat) 53
Tabel 5.8 Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 4 (Pembiayaan Moderat) 54
Tabel 5.9 Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 5 (Pembiayaan Pesimis) 55
Tabel 5.10 Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 5 (Pembiayaan Pesimis) 56
Table 5.11 Matriks Aksi Mitigasi Alternatif Kebijakan
(berdasarkan Perbedaan Jumlah Pembiayaan) 50
x
ICCSR - SektoR LImbah
DAFTAR GAmBAR
Gambar 2.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia (2005-2030) 4
Gambar 2.2 Proyeksi Timbulan Sampah Perkapita (2005-2030) 5
Gambar 2.3 Proyeksi Timbulan Sampah di Indonesia (2005-2030) 6
Gambar 2.4 Peta Sebaran Proyeksi Timbulan Sampah Domestik Tahun 2010 6
Gambar 2.5 Peta Sebaran Proyeksi Timbulan Sampah Domestik Tahun 2030 7
Gambar 2.6 Kondisi Pengangkutan Sampah di Indonesia tahun 2005 7
Gambar 2.7 Proyeksi Prosentase Pengangkutan Sampah oleh Pemerintah Daerah 8
Gambar 2.8 Prosentase Kegiatan Pemrosesan Sampah di TPS dan TPA di Indonesia tahun 2005 10
Gambar 2.9 Kegiatan Pengelolaan Sampah yang Tidak Terangkut (Dikelola Sendiri) tahun 2005 11
Gambar 4.1 Timbulan Sampah di Perkapita di Perkotaan untuk Skenario
Reduksi Sampah di Sumber 24
Gambar 4.2 Timbulan Sampah di Perkotaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber 25
Gambar 4.3 Proyeksi Prosentase Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Perkotaan
Skenario 3R dan Pengomposan 26
Gambar 4.4 Proyeksi Prosentase Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Perkotaan
Skenario 3R dan Pengomposan 26
Gambar 4.5 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Perkotaan Skenario SL + CL 27
Gambar 4.6 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Perkotaan Skenario SL+CL 28
Gambar 4.7 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Perkotaan Skenario SL+LFG 29
Gambar 4.8 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Perkotaan Skenario SL+LFG 29
Gambar 4.9 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Pedesaan
Skenario dibakar/ditimbun dimana saja 30
Gambar 4.10 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Pedesaan
Skenario dibakar/ditimbun dimana saja 31
xi
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.11 Timbulan Sampah Perkapita di Pedesaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber 32
Gambar 4.12 Timbulan Sampah di Pedesaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber 32
Gambar 4.13 Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di perkotaan untuk setiap skenario 34
Gambar 4.14 Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di pedesaan untuk setiap skenario 35
Gambar 4.15 Reduksi emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di perkotaan untuk setiap skenario 36
Gambar 4.16 Reduksi emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di pedesaan untuk setiap skenario 36
Gambar 4.17 Biaya Pengelolaan Sampah di perkotaan untuk setiap skenario 37
Gambar 4.18 Biaya Mitigasi (Biaya Skenario – Biaya BAU) di perkotaan 37
Gambar 4.19 Biaya Pengelolaan Sampah di pedesaan untuk setiap skenario 38
Gambar 4.20 Biaya Mitigasi (Biaya Skenario – Biaya BAU) di pedesaan 38
Gambar 4.21 Perhitungan NPV Reduksi Emisi (ton CO2 eq) Setiap Skenario Perkotaan 41
Gambar 4.22 Perhitungan NPV Reduksi Emisi (ton CO2 eq) Setiap Skenario Pedesaan 42
Gambar 4.23 Perhitungan NPV Biaya Mitigasi (USD) Setiap Skenario Perkotaan 42
Gambar 4.24 Perhitungan NPV Biaya Mitigasi (USD) Setiap Skenario Pedesaan 43
Gambar 4.25 Perhitungan Abatement Cost (USD/ton) Setiap Skenario Perkotaan 43
Gambar 4.26 Perhitungan Abatement Cost (USD/ton) Setiap Skenario Pedesaan 44
Gambar 5.1 Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) tiap Alternatif terhadap Alternatif 1 (BAU) 57
Gambar 5.2 Reduksi Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) dibandingkan terhadap Alternatif 1 (BAU) 57
Gambar 5.3 Biaya Mitigasi Tiap Skenario dibandingkan alternatif 1 (BAU) 58
xii
ICCSR - SektoR LImbah
DAFTAR isTiLAH, sinGKATAn DAn sATuAn
BL Baseline scenario
cap capita
CDM clean development mechanism
CER certified emission reduction
CH4 methane
CL controlled landfill
CO carbon monoxide
CO2 carbon dioxide
CO2 eq carbon dioxide equivalent
DOC degradable organic carbon
DOCF degradable organic carbon dissimilated
EF emission factor
eq equivalent
g gram
Gg gigagram
GHG greenhouse gas
Gt gigatonne
H2 hydrogen
H2O water
ha hectare
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
k methane generation rate constant
kg kilogram
kt kilotonne
xiii
ICCSR - SektoR LImbah
kWh kilowatt-hour
L litre
L0 methane generation potential
LFG landfill gas
m metre
m3 cubic metre
MCF methane conversion factor
Mt megatonnes
MSW municipal solid waste
Mt megatonne
mV millivolt
MW megawatt
N nitrogen
N2 nitrogen gas
NA not applicable
N/A not available
N2O nitrous oxide
O2 oxygen
OD open dumping
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
ppb part per billion
ppbv part per billion by volume
ppm part per million
SL sanitary landfill
SO2 sulphur dioxide
SOx sulphur oxides
xiv
ICCSR - SektoR LImbah
t tonne
t-km tonne-kilometre
TWh terrawatt-hour
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
xv
ICCSR - SektoR LImbah
xvi
ICCSR - SektoR LImbah
1
PenDAHuLuAn
1
ICCSR - SektoR LImbah
1.1 Latar Belakang dan Tujuan
Sebagai usaha dalam mitigasi perubahan iklim, di tingkat nasional Indonesia telah melakukan langkah-
langkah, diantaranya:
• Pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Framework of Climate Change Convention
(UNFCCC) melalui Undang-Undang No 6 Tahun 1994
• Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang No 17 tahun
2004.
• Pada 26 November 2007, Kementerian Lingkungan Hidup menyusun Rencana Aksi Nasional
Perubahan Iklim (RAN-PI) sebagai komitmen dalam mitigasi gas rumah kaca dan perubahan
iklim.
• Sebagai tuan rumah dalam UN Conference of Parties (COP) in Global Warming ke 13 di Bali yang
diselenggarakan pada tanggal 3-14 Desember 2007.
• Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen untuk melakukan pengurangan gas rumah
kaca dengan target jangka menengah 26% di tahun 2020 (termasuk penggunaan lahan, perubahan
pemanfaatan lahan dan kehutanan) dan jika digabung dengan dukungan internasional, pemerintah
Indonesia yakin bahwa emisi gas rumah kaca dapat dikurangi sebanyak 41% [SBY, 2009]. Pemerintah
telah menyiapkan keputusan presiden untuk mendukung komitmen ini yang disiapkan pada Januari
2010.
• Pada September 2009, Badan Pengembangan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah meluncurkan
Indonesia’s Climate Change Trust Fund [ICCTF, 2009]. Ini merupakan mekanisme pendanaan untuk
menjembatani mekanisme internasional untuk perubahan iklim dengan tingkat nasional yang
efisien, transparan dan bertanggung-jawab.
Sektor limbah merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang penting. Limbah padat dan cair
merupakan sumber signifikan CH4 yang penambahannya di atmosfer berkontribusi terhadap perubahan
iklim. Sehingga aksi nasional dalam mitigasi perubahan iklim di sektor limbah sangat penting. Di Indonesia,
sampah dapat dianalisis di lebih dari 400 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Penanganan sampah di
tingkat pusat merupakan kewenangan dan tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum yaitu dalam
bidang teknis, dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup yaitu dalam aspek lingkungan hidup.
Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penyusunan Roadmap Perubahan Iklim Sektor
Limbah ditujukan untuk memberikan arahan penanganan mitigasi perubahan iklim di sektor limbah
padat/sampah, integrasinya ke dalam kebijakan dan program-program pembangunan sektor limbah
sehingga mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selain itu, roadmap perubahan iklim
sektor limbah ini bertujuan juga untuk memberikan kontribusi terhadap upaya global dalam pengurangan
dampak negatif perubahan iklim. Penyusunan roadmap ini menekankan pada program-program yang
2
ICCSR - SektoR LImbah
mungkin dilakukan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Pada saat ini sektor yang siap untuk
melakukan reduksi CH4 dari sektor limbah adalah dari sektor persampahan sehingga penanganan mitigasi
di sektor limbah roadmap ini dibatasi hanya untuk sektor persampahan. Saat ini sektor sampah sebagian
besar dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, khususnya untuk lingkungan perkotaan.
1.2 Metodologi Penulisan Laporan
1.2.1 Analisis
Analisis dalam penyusunan roadmap perubahan iklim sektor sampah dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut:
a) Pengumpulan dan kajian dokumen-dokumen terkait sektor sampah dari Departemen Pekerjaan
Umum dan juga dari Bappenas seperti Synthesis Report for Indonesia’s Technology Needs Assessment on
Climate Change Mitigation, Bappenas-GTZ, Maret 2009.
b) Melakukan kajian literatur dan kajian dasar ilmiah mengenai dampak perubahan iklim terhadap
sektor sampah, salah satunya dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen Guideline IPCC
2006.
c) Melakukan perhitungan timbulan sampah dan emisi GRK untuk sektor sampah.
d) Menyusun skenario emisi GRK sebagai dasar penyusunan program-program mitigasi sampah.
e) Menyusun program-program mitigasi sektor sampah.
1.2.2 Proses Partisipasi Pemangku Kepentingan
Partisipasi pemangku kepentingan diikutsertakan dalam proses penyusunan Roadmap ini melalui beberapa
cara di antaranya:
• Konsultasi dan diskusi yang dilakukan dengan pejabat, peneliti dan pakar di instansi terkait khususnya
Bappenas, Departemen Pekerjaan Umum, dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
• Penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD), Pra-FGD serta rapat-rapat koordinasi di lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum dan instansi terkait yang telah dilaksanakan baik di Bappenas maupun
di Departemen Pekerjaan Umum. Dalam FGD ini juga dibahas mengenai isu lintas sektoral.
3
ICCSR - SektoR LImbah
1.2.3 Sistematika Penulisan Laporan
Laporan ini terbagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:
• Bab 1 menjelaskan latar belakang dan tujuan penulisan laporan
• Bab 2 menjelaskan kondisi pengelolaan sampah di Indonesia
• Bab 3 menjelaskan metode perhitungan gas rumah kaca dari landfill dan potensinya di Indonesia.
Bab ini juga menjelaskan berbagai asumsi yang dipakai dalam perhitungan.
• Bab 4 menjelaskan berbagai skenario mitigasi gas rumah kaca dari landfill. Tujuan yang ingin dicapai
adalah untuk membandingkan jenis skenario yang paling efektif dan efisien dalam mitigasi gas
rumah kaca, yaitu dengan membandingkan abatement costnya.
• Bab 5 menjelaskan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan asumsi pembiayaan. Alternatif di Bab
5 merupakan gabungan dari berbagai skenario di Bab 4 yang dirangkai secara terpadu dan bertahap.
Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membandingkan berbagai alternatif pengelolaan sampah
yang dibagi berdasarkan jumlah pembiayaannya. Untuk mengetahui alternatif kebijakan yang paling
efektif dan efisien ditinjau dari pengurangan gas rumah kaca dibandingkan abatement costnya. Bab
5 juga menjelaskan program jangka menengah dan panjang yang merupakan hasil FGD dengan
sektor terkait khususnya Departemen Pekerjaan Umum terkait pengurangan gas rumah kaca.
4
ICCSR - SektoR LImbah
2
KOnDisi sAAT ini DAn
TAnTAnGAn mAsA
DePAn
5
ICCSR - SektoR LImbah
Untuk merencanakan kegiatan mitigasi gas rumah kaca dari sektor sampah perlu ditentukan kondisi
baseline sebagai basis perhitungan. Kondisi baseline untuk perhitungan sektor sampah adalah tahun 2005,
yaitu periode sebelum diterapkannya UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu,
tahun 2005 dipilih karena data-data penelitian pada tahun 2005 relatif lebih lengkap dibandingkan dengan
tahun yang lain. Untuk perhitungan sampah domestik jumlah penduduk diproyeksikan sebagaimana
terlihat pada Gambar 2.1.
Kondisi baseline pengelolaan sampah di Indonesia tahun 2005 dapat dibedakan menjadi (1) kondisi
sumber sampah, (2) kondisi pengangkutan sampah, (3) kondisi pemrosesan sampah, (4) kondisi reduksi,
daur ulang dan daur pakai (3R), dan (5) kebijakan dan peraturan perundangan.
Gambar 2.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia (2005-2030)
2.1 Kondisi Sumber Sampah
Indonesia pada tahun 2005 memiliki tingkat produksi sampah perkapita 0,6 kg/orang/hari untuk wilayah
perkotaan dan 0,3 kg/orang/hari untuk wilayah pedesaan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi,
produksi sampah perkapita akan terus naik sehingga di tahun 2030 mencapai 1,2 kg/kapita/hari untuk
perkotaan dan 0,55 kg/orang/hari untuk pedesaan sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.2. Dengan
jumlah penduduk sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.1, dihasilkan proyeksi timbulan sampah
(lihat Gambar 2.3). Sebagai contoh, pada tahun 2005 dengan jumlah penduduk 218,8 juta (BPS, 2006)
menghasilkan sampah domestik sekitar 33,5 Megaton.
6
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 2.2 Proyeksi Timbulan Sampah Perkapita (2005-2030)
Di negara-negara Asia, data komposisi sampah tidak mudah didapatkan pada skala nasional. Sampah
organik merupakan komponen utama dalam persampahan. Proporsi sampah organik adalah antara 34-
70%, lebih tinggi 20-30% dari kebanyakan negara di Eropa. Saat ini, semakin banyak sampah plastik
dan kertas yang dihasilkan di setiap negara di Asia, yang menunjukkan perubahan gaya hidup. Seiring
peningkatan transisi ekonomi, komposisi sampah di Indonesia semakin mendekati negara-negara industri,
yaitu dengan peningkatan prosentase kertas dan plastik dan penurunan komponen sampah organik.
Gambar 2.3 Proyeksi Timbulan Sampah di Indonesia (2005-2030)
7
ICCSR - SektoR LImbah
Sebaran sampah hasil proyeksi disampaikan dalam Gambar 2.4 dan Gambar 2.5. Gambar 2.4 menunjukkan
sebaran timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2010. Sedangkan Gambar 2.5 menunjukkan sebaran
timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2030.
Gambar 2.4 Peta Sebaran Proyeksi Timbulan Sampah Domestik Tahun 2010
Pada tahun 2030, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.5, volume sampah domestik yang tinggi bukan
hanya terjadi di Pulau Jawa tetapi juga di Pulau Sumatera.
Gambar 2.5 Peta Sebaran Proyeksi Timbulan Sampah Domestik Tahun 2030
8
ICCSR - SektoR LImbah
2.2 Kondisi Pengangkutan
Di Indonesia sekitar 50% sampah di perkotaan dan 20% sampah di pedesaan diangkut secara kolektif
oleh dinas kebersihan, atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah kota/kabupaten (lihat Gambar 2.6).
Sampah yang tidak terangkut oleh pemerintah dikelola sendiri oleh masyarakat secara swadaya.
Gambar 2.6 Kondisi Pengangkutan Sampah di Indonesia tahun 2005
Sesuai dengan rencana kerja pemerintah, pengangkutan sampah diproyeksikan akan terus meningkat
dari tahun ke tahun (lihat Gambar 2.7). Secara umum, pekerjaan Dinas Kebersihan adalah mengangkut
sampah dari TPS menuju TPA, sementara komunitas perkotaan mengatur pengumpulan sampah dari
rumah-rumah ke TPS secara mandiri. Sistem pengumpulan sampah seperti ini masih banyak kelemahan
yaitu banyak sampah yang tidak dikumpulkan tetapi dibuang begitu saja di saluran drainase ataupun
sungai.
Selain itu, masih ada masalah teknis yang terkait dengan peralatan dan perlengkapan dalam pengelolaan
sampah. Secara umum kota/kabupaten di Indonesia mengalami kekurangan kendaraan untuk keperluan
pengumpulan dan pengangkutan sampah. Kendaraan yang usianya sudah tua juga memperlambat
transportasi sampah, sehingga tidak semua sampah dapat diangkut.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah mengenai sumber pembiayaan penanganan limbah padat domestik.
Sebagian besar kota di Indonesia menggunakan sumber pembiayaan dari anggaran pembangunan
pemerintah dan dalam beberapa kasus adalah berasal dari pinjaman luar negeri. Sumber keuangan lainnya
berasal dari retribusi sampah yang dibebankan pada penghasil sampah. Namun sejak krisis ekonomi,
pendapatan melalui retribusi menurun seiring dengan berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat.
Saat ini masih ditemui kendala untuk menaikkan retribusi, karena masih terbatasnya kemampuan ekonomi
masyarakat.
9
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 2.7 Proyeksi Prosentase Pengangkutan Sampah oleh Pemerintah Daerah
2.3 Kondisi Pemrosesan Sampah
Sampah yang diangkut secara kolektif oleh pemerintah daerah tidak seluruhnya diproses di TPA (Tempat
Pemrosesan Akhir) namun mengalami berbagai proses lain sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.8.
Secara lengkap kondisi pengelolaan persampahan di Indonesia ditunjukkan melalui Tabel 2.1. Berdasarkan
data penelitian di Bandung Raya dan informasi sekunder lainnya dari beberapa tempat di Indonesia, di
tahun 2005 (lihat Tabel 2.1), diperoleh data bahwa1 (a) sampah anorganik yang di-recovery sebanyak 3%, (b)
sampah organik dikompos sebanyak 1%, (c) sampah dibakar di TPS dan TPA 0,5%; diurug dengan open
dumping 45%; dan diurug dengan sanitary landfill yang dilengkapi penangkap biogas 0,5%.
Sementara sebagian lagi sampah dikelola oleh masyarakat sendiri dengan komposisi sampah anorganik
yang di-recovery sebesar 3%, sampah organik yang dikompos sebanyak 1%, sampah dibakar sebanyak 5%,
dibuang ke saluran sungai 1% serta ditimbun dimana saja 40%. Sampah di pedesaan hanya sekitar 20%
yang diangkut oleh petugas swadaya masyarakat secara kolektif dan 80% sisanya dikelola sendiri oleh
masyarakat. Untuk sampah di pedesaan yang dikelola masyarakat sendiri tersebut, 40% dikelola dengan
cara pengomposan sampah organik.
1
Satuan % yang digunakan dalam naskah ini adalah terhadap berat basah sampah. Biasanya data yang disajikan oleh pengelola sampah di
Indonesia adalah berdasarkan % terhadap volume basah yang akan mempunyai densitas berbeda.
10
ICCSR - SektoR LImbah
Tabel 2.1 Kondisi pengelolaan persampahan di Indonesia tahun 2005
Tahun 2005 Satuan Perkotaan Pedesaan
Timbulan sampah perkapita kg/orang/hari 0,6 0,3
Kenaikan timbulan sampah per tahun % 2,5 1
Sampah diangkut secara kolektif (Dinas) % 50 20
Kenaikan sampah diangkut kolektif per-tahun % 2 - 2,5 1
Sampah dikelola kolektif 2005:
• Anorganik direcovery % 3 0,5
• Organik dikomposkan % 1 5,5
• Dibakar di TPS dan TPA % 0,5 10
• Diurug di open dumping % 45 4
• Diurug dengan sanitary landfill + penangkap biogas % 0,5 0
Total % 50 20
Sampah dikelola sendiri 2005:
• Anorganik direcovery % 3 5
• Organik dikomposkan % 1 40
• Dibakar % 5 20
• Dibuang ke saluran sungai % 1 5
• Timbun dimana saja % 40 10
Total % 50 80
Sumber: Damanhuri, 2008
Gambar 2.8 menunjukkan bahwa dari 50% sampah yang diangkut di perkotaan, 45% diproses di landfill
open dumping, dan sisanya direcovery, dikomposkan, dibakar, dan diproses di sanitary landfill. Selain itu, dari
20% sampah yang diangkut di pedesaan sebagian diurug di open dumping, dikomposkan, dan sebagainya
(lihat Gambar 2.8).
11
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 2.8 Prosentase Kegiatan Pemrosesan Sampah di TPS dan TPA di Indonesia tahun 2005
Sampah yang tidak terangkut akan dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Gambar 2.9 menunjukkan
kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan sendiri oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di
pedesaan.
Gambar 2.9 Kegiatan Pengelolaan Sampah yang Tidak Terangkut (Dikelola Sendiri) tahun 2005
Sistem manajemen persampahan di Indonesia sebagian besar bergantung pada keberadaan landfill karena
pemrosesan sampah akhir di Indonesia terbanyak menggunakan penimbunan/landfill. TPA (Tempat
Pemrosesan Akhir) dengan sistem landfill menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam pengelolaan
limbah padat karena pada saat ini baru sebagian kecil landfill di Indonesia yang dikelola dengan baik.
12
ICCSR - SektoR LImbah
Sebagian besar sampah ditransportasikan ke TPA yang diolah melalui open dumping, dan diestimasikan
bahwa hanya 10% yang diolah melalui sistem yang lebih baik seperti controlled landfill. Hanya terdapat
sedikit perlindungan ataupun pengawasan terhadap air tanah sehingga lindi (leachate) dari sampah dapat
mencemari air tanah atau sungai. Selain itu, pondasi TPA biasanya berbatu, berkerikil ataupun area rawa
yang sangat sensitif terhadap polusi air (Damanhuri, 2008). Masalah lainnya adalah masyarakat banyak
menolak jika lahan atau lingkungannya dipilih untuk dijadikan TPA.
Alasan utama penggunaan open dumping terus diberlakukan di Indonesia adalah karena terbatasnya anggaran
operasional. Dengan anggaran operasional yang terbatas, sangat sulit untuk menutup area dengan lapisan
tanah dan mengkompaksi sampah lapisan demi lapisan. Pengoperasian open dumping menimbulkan banyak
masalah seperti terbentuknya asap, bau dan munculnya lalat. Di banyak kasus, ditemukan sampah yang
berasal dari industri dan sampah patogen dari rumah sakit di TPA yang sama, walaupun sejak 1995
pemerintah Indonesia telah mengatur kriteria landfill untuk sampah B3. Karena adanya pencampuran
sampah dari berbagai kriteria sampah yang berbeda, maka bahaya yang ditimbulkan oleh landfill menjadi
semakin besar.
Selain itu, masalah utama dalam pengelolaan sampah menggunakan landfill adalah ketika landfill telah
penuh. Secara pengelolaan juga banyak kelemahan, seperti perhatian hanya diberikan ketika TPA mulai
penuh atau terdapat gangguan pada operasional. Selain itu, pengelolaan masih belum dilakukan secara
terintegrasi.
2.4 Kondisi Reduksi, Daur Ulang, dan Daur Pakai (3R)
Pada umumnya Solid Waste Management (SWM) di Indonesia sangat bergantung pada keberadaan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA). Pengolahan level menengah sudah dibangun sebagai bentuk usaha untuk
mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Sampai saat ini, sangat sedikit tempat pemrosesan level
menengah yang dikelola secara profesional di Indonesia. Pusat pengolahan komunitas (3R) juga dibentuk
sebagai solusi untuk mengurangi jumlah sampah. Kondisi reduksi, daur ulang dan daur pakai pada tahun
2005 dapat dilihat pada Tabel 2.1, Gambar 2.8 dan Gambar 2.9.
Melalui metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan,
Semarang dan Yogyakarta mulai mengembangkan pengolahan level menengah dengan mengompos dan
mendaur ulang sampah anorganik untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Masalah
yang dihadapi adalah mahalnya harga pupuk kompos yang dihasilkan yaitu sekitar Rp 300 – Rp. 400/kg,
dibandingkan dengan pupuk anorganik yang lebih murah. Sampah anorganik di Indonesia juga didaur
ulang dan dilakukan oleh pemulung. Dari segi ekonomi sektor ini memberikan keuntungan ekonomi yang
signifikan.
Komposisi sampah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengomposan dan daur ulang.
Terdapat dua komposisi utama sampah, yaitu sampah basah atau sampah organik (sampah makanan,
13
ICCSR - SektoR LImbah
dsb.) yang dapat dilakukan pengomposan, dan sampah kering atau sampah anorganik (plastik, kertas,
gelas, dsb.) yang dapat di daur ulang. Perlu diperhatikan bahwa beberapa komponen dari barang bekas
di Indonesia, seperti koran, buku bekas, majalah, baju bekas, komponen elektronik bekas, biasanya tidak
dianggap sampah yang harus dibuang ke tempat sampah; dan biasanya dikumpulkan oleh sektor informal
seperti tukang loak dan pemulung dijual ke penampungan barang bekas.
Aspek penting lainnya dalam pengelolaan sampah yaitu daur ulang dan peranan sektor informal. Di
Indonesia, terdapat dua aliran daur ulang. Aliran pertama, kolektor sebagai sektor informal mengumpulkan
bahan-bahan yang dapat didaur ulang di sumber. Aliran kedua, material ini dipisahkan dan didaur ulang
oleh kota/kabupaten setelah pengumpulan sampah. Kegiatan daur ulang ini melibatkan ibu rumah tangga,
dinas kebersihan, dan pemulung.
Di negara berkembang tingkat daur ulang komponen sampah anorganik adalah cukup tinggi sehingga
menimbulkan dampak positif berupa manfaat ekonomi pada masyarakat. Meskipun metode yang
digunakan untuk pemilahan/sortasi dan pemisahan sampah di negara-negara berkembang ini dianggap
tidak sesuai untuk sistem manajemen sampah seperti yang didefinisikan oleh negara-negara maju, metode
yang ada tersebut tidak hanya memberikan arus pendapatan ekonomi kepada ratusan ribu orang yang
terlibat dalam sektor informal ini, tetapi juga memberikan kontribusi positif berupa lebih banyaknya
sampah yang dapat didaur ulang.
2.5 Kebijakan dan Peraturan Perundangan
Pengelolaan sampah dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah polusi lingkungan
dan melindungi sumber daya air bersih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pengelolaan
Lingkungan Hidup Nomor 32/2009. Pengelolaan sampah diatur secara khusus dalam Undang-Undang
No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sebelum UU No.18/2008 dikeluarkan, PP No.16/2005 telah
menempatkan masalah perlindungan sumber air akibat pencemaran dari TPA sebagai salah satu fokus
yang diatur. PP 16/2005 ini merupakan peraturan di bawah Undang-Undang Sumber Daya Air (UU
No.7/2004).
UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah menggariskan bahwa pengelolaan sampah hendaknya
berlandaskan hierarki pendekatan (a) pengurangan dan (b) penanganan sampah. Pengurangan (minimasi)
sampah dilandaskan atas prinsip (a) pembatasan (reduce), guna-ulang (reuse) dan daur-ulang (recycle) sebagai
prioritas pengelolaan sampah, yang dikenal sebagai pendekatan 3R. Makna dari pendekatan ini adalah
mengedepankan pengelolaan sampah di hulu yang dimulai dari upaya bagaimana agar sampah sesedikit
mungkin dihasilkan (reduce) dari kegiatan sehari-hari, seperti perubahan pola kerja lingkungan industri
penghasil dan pengguna pengemas untuk hasil produksinya, agar menghasilkan dan menggunakan
pengemas yang ramah lingkungan dengan volume sesedikit mungkin dan kelak setelah tidak digunakan,
sampahnya akan mudah didaur-ulang dan ditangani lebih lanjut. Mereka juga digariskan agar tetap
14
ICCSR - SektoR LImbah
tidak lepas tangan terhadap pengemas tersebut, yaitu dalam bentuk extended producers responsibility (EPR).
Sampah yang dihasilkan kemudian lebih diarahkan agar dikelola di sumber, melibatkan seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders), melalui upaya guna-ulang dan daur-ulang. Sampah atau residu yang masih
tersisa selanjutnya ditangani secara baik dan profesional melalui pewadahan, pengumpulan, pemindahan,
pengangkutan dan pengolahan. Residu dari kegiatan ini kemudian wajib disingkirkan ke lingkungan secara
aman, agar tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan. Oleh karenanya, UU-18/2008 menggariskan
bahwa dalam 5 tahun sejak UU tersebut dikeluarkan, open dumping yang selama ini merupakan cara yang
paling banyak dijumpai di Indonesia untuk menyingkirkan sampah, harus sudah digantikan dengan cara
landfill yang lebih baik, seperti controlled dan sanitary landfill. Selanjutnya UU tersebut menggariskan tentang
penguatan kapabilitas institusi, perbaikan hubungan antar stakeholder sebagai rekan dalam pengelolaan dan
peningkatan sumber investasi.
Keinginan pemerintah untuk mengedepankan pendekatan 3R telah secara nyata dikemukakan dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 21/PRT/M/2006 yang memfokuskan upaya 3R sebagai strategi
nasional yang menggariskan bahwa sampai tahun 2014 pengurangan sampah hendaknya mencapai 20%2.
Target strategi nasional pada sektor pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:
1. Mendukung pencapaian tingkat pelayanan pengolahan sampah 60% pada tahun 2010.
2. Mendukung pengurangan jumlah sampah melalui 3R sampai 20% pada tahun 2014.
3. Meningkatkan kualitas landfill:
- Controlled Landfill (CLF) untuk kota kecil dan menengah.
- Sanitary Landfill (SLF) untuk kota besar dan kota metropolitan.
- Penghentian Open Dumping.
4. Mendukung pelaksanaan di tingkat institusi dan kerjasama regional.
Saat ini, implementasi pengelolaan persampahan di tingkat daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan
pemerintah daerah, berkaitan dengan organisasi pengelola sampah, biaya retribusi dan pengangkutan
sampah dari sumber menuju TPA. Kendala terbesar terletak pada kurangnya kekuatan hukum yang
menyebabkan lemahnya implementasi peraturan tersebut.
2
Walau tidak tercantum, satuan yang digunakan dapat dipastikan adalah % volume basah. Penggunaan satuan ini, membutuhkan kehati-
hatian interpretasi, misalnya dalam klaim keberhasilan upaya daur ulang. Contoh: 1 truk botol plastik kosong mempunyai volume yang
sama dengan 1 truk sampah basah, namun mempunyai berat yang berbeda.
15
ICCSR - SektoR LImbah
2.6 Tantangan Pengelolaan Sampah ke Depan
Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan jumlah volume sampah.
Gambar 2.1 menunjukkan hasil perhitungan timbulan sampah perkotaan dan pedesaan di Indonesia yang
merupakan hasil proyeksi dari tahun 2005 hingga 2030. Jumlah volume sampah yang terus meningkat
ini akan menjadi masalah lingkungan yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Sehingga pengelolaan
sampah perkotaan yang baik merupakan keharusan.
Pengelolaan Persampahan Domestik (Municipal Solid Waste/MSW) di Indonesia masih menghadapi banyak
masalah seperti:
• Mayoritas kota tidak memiliki perencanaan (master plan) yang konsisten dalam penanganan sampah
karena Pengelolaan Persampahan masih belum diformalkan;
• Pengelolaan Persampahan belum diberikan prioritas yang cukup dalam peraturan pemerintah
daerah sehingga menjadikan anggaran dana untuk pengelolaan sampah sangat terbatas;
• Fasilitas untuk pengumpulan, transportasi, dan penyimpanan sampah juga terbatas;
• Sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan open dumping yang menyebabkan
polusi air, udara, dan bau tidak sedap.
Untuk menyelesaikan masalah diatas pemerintah kota/kabupaten sebagai penyelenggara pengelolaan
sampah di level kota/kabupaten perlu meningkatkan program revitalisasi pengelolaan sampah yang
meliputi penyempurnaan institusi pengelola sampah, peraturan perundangan yang terkait, isu-isu teknis
pengelolaan sampah, infrastruktur pendukung, alternatif pembiayaan dan investasi, serta peningkatan
kesadaran, budaya, dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik.
Selain itu, pengelolaan sampah ke depan sekurangnya harus menerapkan dua kebijakan utama. Kebijakan
pertama adalah pengurangan (reduce) sampah di sumber sebanyak mungkin, digunakan kembali (reuse)
dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA. Kebijakan kedua yaitu pengelolaan sampah
harus dilakukan dengan mengintegrasikan partisipasi masyarakat. Dua kebijakan ini digunakan sebagai
prinsip dasar pengelolaan sampah sebagaimana yang dideskripsikan di dalam undang-undang pengelolaan
sampah. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program 3R sampah padat dimulai dari tingkat
perumahan dengan mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih bersih dan sehat. Partisipasi industri
juga akan dilakukan dengan melaksanakan EPR (Extended Producer Responsibility) yaitu prinsip untuk
produsen dan importir sampah B3.
Pengelolaan sampah ke depan harus mulai memperhitungkan konversi sampah menjadi sumber energi.
Selain itu, pengelolaan sampah harus terintegrasi dengan kegiatan mitigasi perubahan iklim sehingga
terjadi co-benefit yang menguntungkan. Perhatian yang lebih besar baik dari sisi program maupun
anggaran merupakan tantangan bagi setiap kota/kabupaten dalam rangka menciptakan pembangunan
daerah yang lebih berwawasan lingkungan.
16
ICCSR - SektoR LImbah
3
POTensi miTiGAsi Di
seKTOR sAmPAH
17
ICCSR - SektoR LImbah
3.1 Metode Perhitungan
Emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan pada umumnya berupa metana (CH4) yang dihasilkan dari
TPA dan CO2 yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran terbuka. Emisi dari pembakaran terbuka lebih
sulit untuk dikontrol dibandingkan emisi dari TPA. Selain itu, pembakaran dan daur ulang kertas dan
plastik menghasilkan gas N2O yang jika dikonversikan menjadi CO2 ekuivalen (Eq.) adalah 310 kalinya.
Berdasarkan uraian di Bab 2 bahwa di Indonesia sampah dikelola dengan dikompos, dibakar, dibuang
ke sungai, diurug, dibuang ke landfill, dan sebagainya. Potensi gas rumah kaca yang dihasilkan berbeda
tergantung dari proses yang terjadi tersebut. Untuk pembakaran terbuka dan dekomposisi natural, proporsi
sampah yang dapat terurai secara biologi di Indonesia adalah lebih tinggi. Dalam proses pembakaran terjadi
reaksi aerob yang menghasilkan CO2, namun tidak ada gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Emisi
CH4 dari landfill merupakan hasil dekomposisi anaerobik dari materi organik dalam sampah. Sampah
dalam landfill terdekomposisi perlahan, dan waktu dekomposisi dapat berlangsung dalam beberapa
dekade. Pada dasarnya gas yang terbentuk terdiri atas gas metana dan gas karbondioksida.
Sebelum melakukan mitigasi dari sektor sampah, perlu dilakukan perhitungan emisi CH4 yang dihasilkan
dari sampah tersebut. Pada dasarnya perhitungan emisi dari landfill menggunakan IPCC First Order
Decay (FOD) model (IPCC, 2006) dengan persamaan dasar untuk mengestimasi emisi CH4 adalah sebagai
berikut:
CH4 tahun ke-t (Gg/thn) = ∑x [A ● k ● MSW(t) (x) ● MSW(F) (x) ● Lo (x)) ●e-k(t-x)]
Dimana
CH4 = CH4 yang dihasilkan dalam tahun ke-t, Gg/tahun
t = tahun perhitungan inventory
x = tahun ketika data dimasukkan
A = (1-e-k)/k ; faktor normalisasi untuk mengoreksi hasil perhitungan
MSWT(x) = jumlah total sampah yang dihasilkan dalam tahun x (Gg/tahun)
MSWF(x) = fraksi jumlah sampah yang diproses di landfill dalam tahun x
Lo(x) = potensi CH4 yang dihasilkan (Gg CH4/Gg sampah)
Laju pembentukan CH4 dari landfill sangat spesifik untuk kawasan tertentu karena pembentukannya
tergantung kepada jenis sampah yang dibuang, elemen kelembaban, umur sampah dan kondisi iklim lokal.
Sehingga untuk laporan ini digunakan data-data penelitian lokal sebagaimana terdapat pada Tabel 3.1.
18
ICCSR - SektoR LImbah
Tabel 3.1 Faktor Emisi untuk Setiap Kegiatan Pengolahan Sampah
Kegiatan Faktor Emisi Keterangan
1. Transportasi Sampah
(Sumber: Alisan Smith et al, 2001:
Rata-rata perjalanan ke TPA = 50 km
Waste management options and 0,71 kg CO2/km
per 2,5 ton sampah
climate change, AEA Techno-
Environment)
2. Degradasi Sampah di Landfill. 75 kg CH4/ton sampah Pada Sanitary Landfill yang baik,
Dihitung berdasarkan kondisi sampah
maksimum 90% emisi dapat
di Indonesia: kadar air, kadar karbon-
105 kg CO2/ton sampah tertangkap.
organik, dsb.
Kertas dan 0,05 kg N2O/ ton
organik sampah
2.237 kg CO2/ N2O = 310 CO2 dan CH4 = 23 CO2,
3. Pembakaran Sampah ton sampah nantinya disebut sebagai CO2 eq.
Plastik
0,05 kg N2O/ ton
sampah
4. Pengomposan 210 kg CO2/ton sampah
Kertas dan 0,05 kg N2O/ ton
organik sampah
2.237 kg CO2/ N2O = 310 CO2 dan CH4 = 23 CO2,
5. Daur Ulang
ton sampah nantinya disebut sebagai CO2 eq.
Plastik
0,05 N2O/ton
sampah
S a m p a h
ditimbun dimana
750 kg CO2/ ton
6. Pengelolaan Sampah lainnya saja dan dibuang
sampah
langsung ke
sungai
Sumber: Damanhuri, 2008
Untuk menghitung biaya mitigasi dibuat satuan harga pengoperasian dan pemeliharaan unit pengelolaan
sampah seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2. Reduksi emisi adalah selisih antara emisi GRK yang dihasilkan
BAU (Business as usual) dengan emisi GRK skenario tertentu. Emisi GRK dibuat dalam satuan CO2
equivalen (CO2 eq). Rumus perhitungan untuk mendapatkan reduksi emisi dalam CO2 eq adalah sebagai
berikut:
Rumus Perhitungan Reduksi Emisi GRK (dalam CO2 eq):
Reduksi Emisi GRK (dalam CO2 eq) = Emisi GRK BAU – Emisi GRK Skenario
19
ICCSR - SektoR LImbah
Tabel 3.2 Biaya untuk setiap Kegiatan Pengolahan Sampah
Biaya Operasi dan Pemeliharaan
Kegiatan
per Ton Sampah
(perkiraan dalam
(Rp)
USD Dollar)
1. Pengangkutan 50.000 – 60.000 5–6
2. Sanitary Landfill 60.000 – 100.000 6 – 10
3. Open Dumping 10.000 – 20.000 1–2
4. Controlled Landfill 30.000 – 50.000 3–5
5. Pengomposan 15.000 – 20.000 1,5 – 2
Sumber: Damanhuri, 2008
Mitigasi emisi gas rumah kaca dapat dilakukan setelah proses identifikasi potensi emisi dan sumbernya
selesai dilaksanakan. Pada umumnya mitigasi emisi gas rumah kaca dapat dilakukan di tempat di mana
sampah terakumulasi (dikumpulkan) dalam volume yang tinggi dan di bawah kondisi anaerob. Untuk
sampah, landfill adalah sumber pelepas gas rumah kaca yang paling signifikan. Selain itu, emisi GRK juga
dihasilkan mulai dari pengangkutan/transportasi sampah menuju TPA, pembakaran plastik dan kertas
serta pengomposan.
Pada tahun 2015, mengacu pada target MDG, 80% sampah di daerah perkotaan dan 50% di daerah
pedesaan harus ditrasportasikan ke TPA. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pengelolaan direncanakan
dengan asumsi realistis yang dapat diterapkan di masa yang akan datang.
Biaya mitigasi dihitung berdasarkan biaya investasi dan biaya operasional/pemeliharaan. Interest rate
digunakan 12%/tahun. Biaya ACERS (Abatement Cost the Emissions Reduction Scenario) dihitung
berdasarkan (Situmeang, 2009):
ACERS =
ACERS = Abatement Cost the Emissions Reduction Scenario
NPV = Net Present Value
20
ICCSR - SektoR LImbah
4.2 Pemanfaatan CH4 dari Landfill menjadi Energi Listrik
Di Indonesia proyek pemanfaatan CH4 dari lahan landfill untuk menghasilkan energi listrik belum pernah
dilaksanakan, walaupun beberapa penelitian lapangan dalam rangka CDM sudah ada yang dilakukan.
Padahal di negara maju, landfill telah menjadi sumber energi listrik yang menjanjikan. Secara umum
hambatan utama untuk pelaksanaan proyek tersebut adalah permasalahan biaya investasi karena investasi
di sektor ini masih dianggap belum menguntungkan. Harga jual listrik dari landfill diatur dalam kebijakan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 31 Tahun 2009, tentang Harga Pembelian
Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi
Terbarukan Skaia Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik.
Dalam Peraturan Menteri tersebut, PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit
tenaga listrik yang rnenggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah dengan kapasitas sampai
dengan 10 MW atau kelebihan tenaga listrik (excess power) dari badan usaha rnilik negara, badan usaha
milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat guna memperkuat sistem penyediaan
tenaga listrik setempat. Harga pembelian tenaga listrik tersebut ditetapkan sebagai berikut:
a. Rp 656/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Menengah;
b. Rp 1.004/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Rendah.
F adalah faktor insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dengan
besaran sebagai berikut:
a. Wilayah Jawa dan Bali, F = 1 ;
b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi, F = 1,2 ;
c. Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, F = 1,3 ;
d. Wilayah Maluku dan Papua, F = 1,5.
Laporan ini menyatakan bahwa sanitary landfill didukung oleh fasilitas flaring. Selain itu, CH4 digunakan
sebagai generator listrik yang dapat dijual kepada PT PLN. Untuk perhitungan skala nasional dibuat
beberapa asumsi. Asumsi sebagian besar berdasarkan studi kelayakan pemanfaatan CH4 untuk energi
listrik di Makassar, Indonesia (Bank Dunia, 2007).
21
ICCSR - SektoR LImbah
Tabel 3.3 Asumsi perencanaan landfill, instalasi flaring dan pembangkit listrik
Parameter Asumsi
Landfill:
Kapasitas 1 unit Landfill 300 Gg/tahun
Biaya investasi 1 unit Sanitary Landfill 4.000.000 USD
Biaya investasi 1 unit Controlled Landfill 3.000.000 USD
Biaya investasi 1 unit Open Dumping 2.000.000 USD
Flaring dan Pembangkit Listrik:
Effisiensi dari CH4 50%
Efficiency dari Electricity 99%
Generated Electricity (per Unit Sanitary Landfill) 1 MWh
Biaya investasi Fasilitas Flaring dan Electricity 6.000.000 USD
22
ICCSR - SektoR LImbah
4
sKenARiO POTensi
miTiGAsi DAn
isu-isu sTRATeGis
DARi PeRuBAHAn
iKLim PADA seKTOR
LimBAH
23
ICCSR - SektoR LImbah
4.1 Skenario Mitigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Sampah
Skenario potensi mitigasi dari sektor sampah dibuat berdasarkan mandat UU No. 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah. Sesuai dengan isi UU No. 18/2008 tersebut, usaha-usaha untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca dari sektor sampah adalah me-recovery LFG (landfill gas) baik dari lahan open dumping
yang telah dikonversi menjadi sanitary landfill, maupun dari pembuatan sanitary landfill yang baru. Usaha
menutup open dumping dan membangun sanitary landfill dengan LFG teknologi recovery sejalan dengan isi
UU No.18/2008, yaitu seluruh lahan open dumping harus ditutup pada tahun 2015. Usaha lainnya untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca adalah usaha untuk mereduksi sampah baik di sumber sampah (rumah
tangga), TPS (Tempat Penampungan Sementara), maupun TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dengan
teknik 3R (reduce, reuse, recycle). Pemrosesan akhir sampah di perkotaan (urban) dan pedesaan (rural) di
Indonesia adalah berbeda, di perkotaan menitikberatkan pada teknologi landfill (open dumping, controlled
landfill, sanitary landfill), sedangkan di pedesaan teknologi pengomposan. Sedangkan untuk 3R dapat
diterapkan baik di perkotaan maupun pedesaan.
Berdasarkan mandat UU No. 18/2008 tersebut, skenario mitigasi gas rumah kaca yang dikembangkan
dalam laporan ini adalah sebagai berikut:
Perkotaan:
1) Skenario Open Dumping
Skenario ini merupakan gambaran yang paling dekat dengan kondisi saat ini, yaitu penggunaan
open dumping sebagai teknologi pemrosesan akhir sampah di perkotaan.
2) Skenario Reduksi Sampah di Sumber
Skenario ini menerapkan usaha reduksi sampah di sumber seperti melakukan kampanye dan
capacity building dalam pengurangan jumlah plastik, kertas, dan kemasan.
3) Skenario 3R dan Pengomposan
Skenario ini menerapkan 3R (reduce, reuse, recycle) di TPS dan TPA. Selain itu dilakukan pula
pengomposan.
4) Skenario konversi ke Sanitary Landfill tanpa instalasi LFG
Skenario ini mengkonversi open dumping ke sanitary landfill dan controlled landfill tanpa melakukan
pemanfaatan gas CH4 dari landfill untuk energi listrik.
5) Skenario konversi ke Sanitary Landfill dan instalasi LFG
Skenario ini mengkonversi open dumping ke sanitary landfill dan dilakukan pemanfaatan gas CH4
dari landfill untuk energi listrik.
24
ICCSR - SektoR LImbah
Pedesaan:
1) Skenario dibakar dan ditimbun dimana saja
Skenario ini merupakan gambaran umum kondisi pengelolaan sampah di pedesaan yaitu dibakar
dan ditimbun dimana saja.
2) Skenario Reduksi Sampah di Sumber
Skenario ini menerapkan upaya pengurangan jumlah sampah dari sumbernya.
3) Skenario 3R dan Pengomposan
Skenario ini merupakan gabungan antara teknologi pengomposan dan 3R.
4.2 Skenario Mitigasi Gas Rumah Kaca di Perkotaan
Asumsi yang digunakan dalam mitigasi gas rumah kaca di perkotaan untuk masing-masing skenario adalah
sebagai berikut.
1) Skenario Open Dumping/Business as Usual (BAU)
Skenario Open Dumping merupakan kondisi BAU yang diproyeksikan sesuai dengan pertumbuhan
penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Skenario open dumping (BAU) ini telah dijelaskan pada
Bab 2 tentang kondisi saat ini. Asumsi yang digunakan untuk skenario open dumping (BAU) adalah
sebagai berikut:
• Transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan 50%.Tingkat
pelayanan meningkat 1-2% per tahun dari tahun 2005 sampai 2020 sehingga mencapai 80%
pada tahun 2020 dan pada tahun 2030 menjadi 90%.
• Pembakaran sampah pada daerah perkotaan yang diangkut secara kolektif meningkat
dari 0,5% pada 2005 menjadi 0,8% pada 2020 dan menjadi 0,9% pada 2030. Sedangkan
pembakaran sampah yang dikelola sendiri menurun dari 24% pada 2005 menjadi 4,8% pada
2030.
• Prosentase timbulan sampah yang dilakukan dikelola sendiri oleh masyarakat untuk sampah
yang dibuang kemana saja adalah sebesar 25% pada tahun 2005 dan menurun menjadi 5%
pada 2030. Sedangkan untuk sampah yang dibuang ke sungai pada tahun 2005 sebesar 1%
dan menurun menjadi 0,2% pada tahun 2030.
• Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping pada daerah perkotaan sekitar
49,5% pada 2005, meningkat hingga 89,10 % pada 2030.
25
ICCSR - SektoR LImbah
2) Skenario Reduksi sampah di sumber
• Asumsi transportasi atau pengangkutan sampah sama dengan skenario open dumping
(BAU) yaitu transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan
50%.Tingkat pelayanan meningkat 1-2% per tahun dari tahun 2005 sampai 2020 sehingga
mencapai 80% pada tahun 2020 dan pada tahun 2030 menjadi 90%.
• Timbulan sampah untuk perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari pada 2005 menjadi
1,1 kg/orang/hari pada tahun 2030. Peningkatan timbulan sampah dengan dilakukannya
reduksi di sumber sampah dapat diminimasi (meminimasi jumlah sampah yang dihasilkan),
sehingga mampu mengurangi timbulan sampah sekitar 20%. Reduksi ju mlah sampah berarti
juga reduksi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sampah.
Gambar 4.1 Timbulan Sampah di Perkapita di Perkotaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber
26
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.2 Timbulan Sampah di Perkotaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber
3) Skenario 3R dan pengomposan
• Asumsi transportasi atau pengangkutan sampah sama dengan skenario open dumping
(BAU) yaitu transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan
50%.Tingkat pelayanan meningkat 1-2% per tahun dari tahun 2005 sampai 2020 sehingga
mencapai 80% pada tahun 2020 dan pada tahun 2030 menjadi 90%.
• Prosentase timbulan sampah yang diangkut secara kolektif untuk sampah yang dikompos
adalah sebesar 2,5% pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 4,5% pada 2030. Sedangkan
sampah yang dikompos yang dikelola sendiri sebesar 5% pada tahun 2005 dan menurun
menjadi 1% pada 2030.
• Sampah plastik yang didaur ulang dan diangkut secara kolektif meningkat dari 2,5% pada
2005 menjadi 4% pada 2020 dan meningkat menjadi 4,5% pada 2030. Sedangkan sampah
plastik yang didaur ulang dengan dikelola sendiri sebesar 5% pada tahun 2005 dan menurun
menjadi 1% pada 2030. Penurunan ini sebenarnya terkait pengangkutan sampah yang
mengalami peningkatan.
• Sampah kertas yang didaur ulang dan diangkut secara kolektif meningkat dari 2.5% pada
2005 dan meningkat menjadi 4,5% pada 2030. Sedangkan sampah kertas yang didaur ulang
dan dikelola sendiri menurun dari 5% pada 2005 menjadi 1% pada 2030.
27
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.3 Proyeksi Prosentase Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah
di Perkotaan Skenario 3R dan Pengomposan
Gambar 4.4 Proyeksi Prosentase Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat
di Perkotaan Skenario 3R dan Pengomposan
28
ICCSR - SektoR LImbah
4) Konversi ke Sanitary Landfill tanpa instalasi LFG (Landfill Gas)
• Asumsi transportasi atau pengangkutan sampah sama dengan skenario open dumping (BAU)
yaitu transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan 50%.Tingkat
pelayanan meningkat 1-2% per tahun dari tahun 2005 sampai 2020 sehingga mencapai 80%
pada tahun 2020 dan pada tahun 2030 menjadi 90%.
• Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dengan persen timbulan
sampah yang dibawa ke Sanitary Landfill sebesar 0,5% pada 2005 meningkat menjadi 2,4%
pada 2010 pada dan meningkat lagi menjadi 56% pada 2020 dan 63% pada 2030.
• Selain itu, timbulan sampah diproses pula di Controlled Landfill mencapai 4% pada 2005
meningkat menjadi 23,4% pada 2020 dan 26,1% pada 2030.
Gambar 4.5 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Perkotaan Skenario SL + CL
29
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.6 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Perkotaan Skenario SL+CL
5) Konversi ke Sanitary Landfill dan instalasi LFG (Landfill Gas) Penghasil Listrik
• Asumsi transportasi atau pengangkutan sampah sama dengan skenario open dumping (BAU)
yaitu transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan 50%.Tingkat
pelayanan meningkat 1-2% per tahun dari tahun 2005 sampai 2020 sehingga mencapai 80%
pada tahun 2020 dan pada tahun 2030 menjadi 90%.
• Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dengan persen timbulan
sampah yang dibawa ke Sanitary Landfill sebesar 4,5% pada 2005 meningkat menjadi 79,2%
pada 2020 dan 89,10% pada 2030.
• Selain itu, sanitary landfill dilengkapi dengan LFG sehingga dilakukan pula perhitungan revenue
dari setiap kWh listrik yang dihasilkan.
30
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.7 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Perkotaan Skenario SL+LFG
Gambar 4.8 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Perkotaan Skenario SL+LFG
31
ICCSR - SektoR LImbah
4.3 Skenario Mitigasi Gas Rumah Kaca di Pedesaan
1) Skenario Dibakar dan ditimbun dimana saja
• Pembakaran sampah pada daerah pedesaan yang diangkut secara kolektif meningkat dari
12% pada 2005 menjadi 19,5% pada 2030. Sedangkan pembakaran sampah yang dikelola
sendiri menurun dari 40% pada 2005 menjadi 33,75% pada 2030.
• Prosentase timbulan sampah yang dilakukan dikelola sendiri oleh masyarakat untuk sampah
yang dibuang kemana saja adalah sebesar 28% pada tahun 2005 dan menurun menjadi
23,63% pada 2030. Sedangkan untuk sampah yang dibuang ke sungai pada tahun 2005
sebesar 12% dan menurun menjadi 10,13% pada tahun 2030.
Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping pada daerah pedesaan sekitar 8% pada 2005,
meningkat hingga 13% pada 2030.
Gambar 4.9 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Pemerintah di Pedesaan
Skenario dibakar/ditimbun dimana saja
32
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.10 Proyeksi Pemrosesan Sampah oleh Masyarakat di Pedesaan
Skenario dibakar/ditimbun dimana saja
2) Skenario Reduksi sampah di sumber
• Asumsi pengangkutan sama dengan skenario dibakar dan ditimbun dimana saja yaitu,
pembakaran sampah pada daerah pedesaan yang diangkut secara kolektif meningkat dari 12%
pada 2005 menjadi 19,5% pada 2030. Sedangkan pembakaran sampah yang dikelola sendiri
menurun dari 40% pada 2005 menjadi 33,75% pada 2030.
• Timbulan sampah untuk pedesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada 2005 menjadi 0,5
kg/orang/hari pada tahun 2030.
• Peningkatan hingga 0,5 kg/orang/hari merupakan hasil usaha reduksi (termasuk capacity
building) yang sebelumnya mencapai 0,55 kg/orang/hari untuk Business-As-Usual.
33
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.11 Timbulan Sampah Perkapita di Pedesaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber
Gambar 4.12 Timbulan Sampah di Pedesaan untuk Skenario Reduksi Sampah di Sumber
34
ICCSR - SektoR LImbah
3) 3R dan pengomposan
• Asumsi pengangkutan sama dengan skenario dibakar dan ditimbun dimana saja yaitu,
pembakaran sampah pada daerah pedesaan yang diangkut secara kolektif meningkat dari
12% pada 2005 menjadi 19,5% pada 2030. Sedangkan pembakaran sampah yang dikelola
sendiri menurun dari 40% pada 2005 menjadi 33,75% pada 2030.
• Prosentase timbulan sampah yang diangkut secara kolektif untuk sampah yang dikompos
adalah sebesar 5,5% pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 19,3% pada 2030. Sedangkan
sampah yang dikompos yang dikelola sendiri sebesar 28% pada tahun 2005 dan menurun
menjadi 10,5% pada 2030.
• Sampah plastik yang didaur ulang dengan cara diangkut secara kolektif meningkat dari 1%
pada 2005 menjadi 3,5% pada 2030. Sedangkan sampah plastik yang didaur ulang dengan
dikelola sendiri sebesar 4% pada tahun 2005 dan menurun menjadi 1,5% pada 2030.
• Sampah kertas yang didaur ulang dan diangkut secara kolektif meningkat dari 1% pada 2005
dan meningkat menjadi 3,5% pada 2030. Sedangkan sampah kertas yang didaur ulang dan
dikelola sendiri menurun dari 4% pada 2005 menjadi 1,8% pada 2030.
4.4 Hasil Perhitungan Mitigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Sampah
Gambar 3.14 menunjukkan hasil perhitungan emisi gas rumah kaca dari sektor sampah. Emisi terbesar
dihasilkan dari BAU (open dumping), disusul oleh skenario lainnya. Skenario reduksi di sumber tidak bisa
menurunkan GRK yang cukup signifikan karena kegiatan kampanye dan capacity building dalam rangka
mengurangi volume sampah disumber terbatas. Dengan kemajuan ekonomi masyarakat terpacu untuk
terus meningkatkan jumlah sampahnya tanpa dapat dihindari. Skenario reduksi di sumber dapat berhasil
jika didukung oleh kebijakan dan peraturan perundangan yang mengandung sanksi.
Skenario SL + CL (konversi dari open dumping ke Sanitary Landfill dan Controlled Landfill), memiliki emisi
GRK yang lebih tinggi dari 3R(reduce, reuse, recycle) dan pengomposan karena pemrosesan akhir sampah
dengan SL dan CL akan meningkatkan proses anaerobik yang menghasilkan CH4 walaupun tidak setinggi
open dumping. Sedangkan pengomposan memroses sampah dengan proses aerobik yang tidak menghasilkan
CH4. Namun kegiatan 3R, dengan mengolah dan mendaur ulang plastik misalnya, tetap menghasilkan
GRK berupa gas CO2 dari proses pembakaran daur ulang. Skenario SL + LFG memiliki emisi GRK yang
paling kecil karena adanya proses flaring (pembakaran) CH4 menjadi CO2 dan H2O dan juga konversi gas
CH4 menjadi energi listrik.
35
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.13 Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di perkotaan untuk setiap skenario
Gambar 4.14 menunjukkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pemrosesan sampah di pedesaan.
Emisi tertinggi adalah BAU (buang/timbun dimana saja). Emisi dari skenario reduksi di sumber dan
juga 3R + pengomposan menghasilkan gas rumah kaca yang lebih sedikit dibandingkan BAU. Untuk
pedesaan, kegiatan pengomposan merupakan kegiatan yang sangat direkomendasikan dengan alasan
sebagai berikut: (1) komposisi sampah di pedesaan didominasi oleh sampah organik yang sangat cocok
untuk pengomposan, (2) kegiatan pengomposan di pedesaan akan berkembang pesat karena lahan
masih tersedia luas, (3) pasar tersedia, karena pengguna utama dari kompos adalah sektor pertanian dan
perkebunan, (4) pengomposan dapat meningkatkan kualitas tanah, (5) teknologi pembuatan kompos
relatif sederhana sehingga mudah dilakukan oleh warga desa. Kendala terbesar adalah masalah persepsi
petani yang sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia dibandingkan pupuk organik hasil pengomposan.
Sehingga diperlukan penyuluhan dan pelatihan untuk menyadarkan petani bahwa penggunaan pupuk
kimia dalam jangka waktu panjang dapat menurunkan kualitas tanah. Masalah lainnya adalah bahwa
pembuatan pupuk organik memerlukan waktu yang relatif lama. Masalah ini dapat diselesaikan dengan
mengembangkan bakteri khusus untuk mempercepat proses pembuatan pupuk organik. Pengembangan
bioteknologi terkait pengomposan harus dikembangkan sejalan dengan upaya memasyarakatkan
penggunaan pupuk organik.
36
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.14 Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di pedesaan untuk setiap skenario
Gambar 4.15 dan 4.16 menunjukkan reduksi emisi GRK dari setiap skenario. Reduksi emisi dihitung
dengan rumus sebagai berikut:
Reduksi Emisi Skenario = Emisi BAU – Emisi Skenario
Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.15, reduksi emisi di perkotaan yang terbesar adalah skenario SL
+ LFG. Gambar 4.16 menunjukkan reduksi emisi GRK dari setiap skenario di pedesaan.
37
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.15 Reduksi emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di perkotaan untuk setiap skenario
Gambar 4.16 Reduksi emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) di pedesaan untuk setiap skenario
Gambar 4.17 menunjukkan biaya pengelolaan sampah. Gambar 4.18 menunjukkan biaya mitigasi, yaitu
biaya pengelolaan sampah skenario tertentu dikurangi dengan biaya BAU.
38
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.17 Biaya Pengelolaan Sampah di perkotaan untuk setiap skenario
Gambar 4.18 Biaya Mitigasi (Biaya Skenario – Biaya BAU) di perkotaan
39
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.19 Biaya Pengelolaan Sampah di pedesaan untuk setiap skenario
Gambar 4.20 Biaya Mitigasi (Biaya Skenario – Biaya BAU) di pedesaan
40
ICCSR - SektoR LImbah
Table 4.1 Matriks Perbandingan Skenario Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Sampah di Indonesia untuk wilayah Perkotaan
Reduksi
Akumulasi Total Biaya Abatement Emisi
Skenario Periode Reduksi Emisi Mitigasi (milyar Cost (USD/ dibandingkan Kebijakan yang Diperlukan
(Mt CO2) USD) t CO2) terhadap BAU
ICCSR - SektoR LImbah
(%)
(1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang
Reduksi Sumber 2010 – 2020 17,73 0,13 7,61 5,12%
lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana pengurangan
GRK yang sistematis.
(2)Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang
persampahan berwawasan lingkungan yang didukung oleh
2010 – 2030 45,14 0,13 2,9 11,30% pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan
lingkungan.
3R + (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang
2010 – 2020 143,56 0,16 1,14 37,32% lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana pengurangan
Pengomposan
GRK yang sistematis.
(2)Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang
persampahan berwawasan lingkungan yang didukung oleh
pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan
lingkungan.
(3)Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk
2010 – 2030 211,17 0,33 1,57 35,58% prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan persampahan.
(4)Pengurangan sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin,
digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
diangkut ke TPA.
(5)Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Indonesia.
SL + CL 2010 – 2020 28,94 0,96 33,34 7,07%
(1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang
lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana pengurangan
GRK yang sistematis. (2)Menerapkan kebijakan pembangunan
infrastruktur bidang persampahan berwawasan lingkungan yang
didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan
2010 – 2030 35,77 1,57 43,84 4,74% berwawasan lingkungan. (5)Pengelolaan persampahan di TPAS dari
open dumping menjadi controlled landfill di kota kecil dan menengah;
sanitary landfill di kota besar dan metropolitan.
41
42
Reduksi
Akumulasi Total Biaya Abatement Emisi
Skenario Periode Reduksi Emisi Mitigasi (milyar Cost (USD/ dibandingkan Kebijakan yang Diperlukan
(Mt CO2) USD) t CO2) terhadap BAU
(%)
SL + LFG 2010 – 2020 159,18 1,49 9,35 42,28%
(1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang
lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana pengurangan
GRK yang sistematis. (2)Menerapkan kebijakan pembangunan
infrastruktur bidang persampahan berwawasan lingkungan yang
didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan
2010 – 2030 243,67 2,27 9,33 43,46% berwawasan lingkungan. (5)Pengelolaan persampahan di TPAS dari
open dumping menjadi controlled landfill di kota kecil dan menengah;
sanitary landfill di kota besar dan metropolitan. (6)Peningkatan metoda
pengelolaan gas sampah (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan
dan pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system.
ICCSR - SektoR LImbah
Tabel 4.2 Matriks Perbandingan Skenario Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Sampah di Indonesia untuk wilayah Pedesaan
Abatement Reduksi Emisi
Akumulasi Total Biaya
Cost dbibandingkan
Skenario Periode Reduksi Emisi Mitigasi (milyar Kebijakan yang Diperlukan
(USD/t terhadap BAU
ICCSR - SektoR LImbah
(Mt CO2) USD)
CO2) (%)
Reduksi Sumber 2010 – 2020 27,81 0,04 1,56 15,15% (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah
yang lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana
pengurangan GRK yang sistematis. (2)Menerapkan kebijakan
pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan
2010 – 2030 43,66 0,05 1,17 20,02%
lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian
teknologi terapan berwawasan lingkungan.
3R +
2010 – 2020 50,40 0,81 16,10 24,76%
Pengomposan (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah
yang lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana
pengurangan GRK yang sistematis. (2)Menerapkan kebijakan
pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan
lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian
teknologi terapan berwawasan lingkungan. (3)Mengembangkan
penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce,
2010 – 2030 64,14 1,23 19,23 22,41%
reuse, recycle) dalam pengelolaan persampahan. (4)Pengurangan
sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan
kembali (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut
ke TPA. (7)Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di
Indonesia.
43
4.5 Perhitungan Abatement Cost
Biaya mitigasi dihitung berdasarkan biaya investasi dan biaya operasional/pemeliharaan. Interest rate
digunakan 12%/tahun. Biaya ACERS (Abatement Cost the Emissions Reduction Scenario) dihitung
berdasarkan (Situmeang, 2009):
ACERS =
ACERS = Abatement Cost the Emissions Reduction Scenario
NPV = Net Present Value
Untuk menghitung akumulasi biaya abatement cost maka dihitung NPV baik untuk emisi maupun untuk
biaya mitigasi.
Gambar 4.21 Perhitungan NPV Reduksi Emisi (ton CO2 eq) Setiap Skenario Perkotaan
44
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.22 Perhitungan NPV Reduksi Emisi (ton CO2 eq) Setiap Skenario Pedesaan
Gambar 4.23 Perhitungan NPV Biaya Mitigasi (USD) Setiap Skenario Perkotaan
45
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.24 Perhitungan NPV Biaya Mitigasi (USD) Setiap Skenario Pedesaan
Gambar 4.25 menunjukkan abatement cost untuk skenario di perkotaan dan Gambar 4.8 menunjukkan
abatement cost untuk skenario di pedesaan.
Gambar 4.25 Perhitungan Abatement Cost (USD/ton) Setiap Skenario Perkotaan
46
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 4.26 Perhitungan Abatement Cost (USD/ton) Setiap Skenario Pedesaan
47
ICCSR - SektoR LImbah
48
ICCSR - SektoR LImbah
5
KeBiJAKAn
PenAnGAnAn sAmPAH
DAn PenGinTeGRAsiAn
miTiGAsi PeRuBAHAn
iKLim Ke DALAm
PeRenCAnAAn seKTOR
LimBAH
49
ICCSR - SektoR LImbah
5.1 Penyusunan Alternatif Kebijakan Mitigasi berdasarkan Perbedaan Jumlah Pembiayaan
Dalam Bab 4 telah disampaikan efisiensi dari setiap aksi mitigasi gas rumah kaca dari sektor sampah.
Namun demikian, dalam pengelolaan sampah setiap aksi tersebut tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,
misalnya 3R saja atau landfill saja. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang terpadu yaitu terdiri dari
berbagai aksi mitigasi dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan
teknis dan pendanaan yang ada. Oleh karena itu, di bab 5 ini akan disampaikan beberapa alternatif
kebijakan penanganan sampah untuk mengetahui komposisi kebijakan mana yang paling efisien dari sisi
abatement cost.
Berdasarkan kebutuhan operasional sektor terkait (Departemen Pekerjaan Umum) dan tahapan
pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Indonesia, asumsi yang digunakan dalam penyusunan
alternatif kebijakan ini adalah adanya perbedaan jumlah pembiayaan. Dikembangkan alternatif dengan
jumlah pembiayaan maksimal, optimis, moderat, pesimis, dan minimal dimana pembiayaan tertinggi
adalah maksimal dan pembiayaan terendah adalah minimal. Untuk alternatif 1 digunakan asumsi BAU
(Business As Usual) yaitu kondisi yang saat ini dilakukan oleh Indonesia dan diproyeksikan tidak banyak
perubahan kebijakan, diantaranya kebijakan open dumping masih menjadi teknologi pemrosesan akhir
sampah yang terbanyak sampai tahun 2030. Selain alternatif 1, dibuat 4 alternatif kebijakan lainnya
berdasarkan besarnya pembiayaan sebagai berikut:
1) Alternatif 1 adalah kondisi saat ini di Indonesia (pembiayaan minimal), sehingga bisa disebut
sebagai kondisi BAU (Business As Usual).
2) Alternatif 2 adalah alternatif kebijakan yang paling ideal yaitu mencapai target UU 18/2008, dimana
di tahun 2015 seluruh open dumping telah dikonversi menjadi sanitary/controlled landfill. Alternatif ini
merupakan alternatif pembiayaan maksimal, alternatif ini disebut juga dengan alternatif based-
law.
3) Alternatif 3 adalah alternatif kebijakan yang targetnya lebih rendah dari alternatif 2, sehingga
pembiayaannya pun lebih rendah dari pembiayaan alternatif 2 (pembiayaan maksimal), alternatif
ini disebut juga dengan alternatif optimis.
4) Alternatif 4 adalah alternatif kebijakan yang targetnya lebih rendah dari alternatif 3, sehingga
pembiayaannya pun lebih rendah dari pembiayaan alternatif 3 (pembiayaan optimis), alternatif ini
disebut dengan alternatif moderat.
5) Alternatif 5 adalah alternatif kebijakan yang targetnya lebih rendah dari alternatif 4, sehingga
pembiayaannya pun lebih rendah dari pembiayaan alternatif 4 (pembiayaan moderat), alternatif ini
disebut dengan alternatif pesimis.
Alternatif 1 (BAU) tidak menerapkan kebijakan reduksi di sumber, tetapi Alternatif 2 sampai 5 menerapkan
kebijakan reduksi di sumber sampah (skala rumah tangga) secara bertahap dengan prosentase reduksi
50
ICCSR - SektoR LImbah
yang beragam yang tergantung dari pembiayaan. Alternatif 2 dengan pembiayaan maksimal (terbesar)
memiliki prosentase reduksi sampah di sumber terbesar, disusul oleh Alternatif 3 (optimis) dan Alternatif
4 (moderat). Alternatif 5 (pesimis) memiliki prosentase reduksi sampah di sumber yang terkecil.
Secara rinci alternatif kebijakan yang dibuat adalah sebagai berikut:
1) Alternatif 1 (atau kondisi BAU), merupakan alternatif kebijakan yang mencerminkan timbulan
sampah saat ini dan proyeksi akan datang dengan tanpa melibatkan tindakan reduksi. Asumsi yang
digunakan adalah, sejalan dengan meningkatnya kemampuan penganggaran PEMDA, maka akan
meningkat pula kemampuan pengelolaan sampah. Namun cara pandang pengelola sampah tidak
berubah, yaitu tetap menggunakan prinsip kumpul-angkut-buang, yang penting kota terlihat tampak
bersih. Sampah yang berhasil dikumpulkan seluruhnya akan dibawa ke TPA dengan operasi utama
pengurugan dalam open dumping.
2) Alternatif 2 (untuk memenuhi UU 18/2008 atau based-law, dan pembiayaan maksimal), adalah
skenario yang mencerminkan timbulan sampah saat ini dan proyeksi di masa yang akan datang
dengan mengedepankan hierarhi pengelolaan sampah melalui (a) pengurangan sampah dengan
prinsip 3R, dan (b) penanganan sampah dari mulai pewadahan sampai final disposal secara baik,
termasuk penggunaan sanitary landfill untuk pengolahan sampah perkotaan. Alternatif kebijakan
ini berusaha menjalankan ketentuan yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah. Salah satu amanat UU No.18/2004 adalah konversi Sanitary Landfill menjadi Open Dumping
tercapai 100% pada tahun 2014.
3) Alternatif 3 (asumsi pembiayaan optimis), merupakan alternatif kebijakan yang didasarkan hasil
FGD dengan Departemen Pekerjaan Umum tanggal 18 November 2009, yaitu melibatkan tindakan
reduksi berupa konversi rata-rata 30 Open Dumping per tahun secara bertahap menjadi Sanitary
Landfill dan Controlled Landfill.
4) Alternatif 4 (asumsi pembiayaan moderat) adalah alternatif kebijakan yang didasarkan hasil FGD
dengan Departemen Pekerjaan Umum tanggal 18 November 2009 dengan target konversi Open
Dumping menjadi Sanitary Landfill yang lebih rendah dibandingkan skenario optimis dan ditambah
dengan pemrosesan sampah menggunakan Controlled Landfill.
5) Alternatif 5 (asumsi pembiayaan minimal atau pesimis) adalah alternatif kebijakan yang didasarkan
hasil FGD dengan Departemen Pekerjaan Umum tanggal 18 November 2009 dengan target konversi
Open Dumping menjadi Sanitary Landfill yang lebih rendah dibandingkan alternatif pembiayaan
moderat dan ditambah dengan pemrosesan sampah menggunakan Controlled Landfill dengan target
lebih rendah dibandingkan alternatif pembiayaan moderat.
Secara rinci asumsi yang digunakan, tahapan program, dan target-target tiap alternatif dijelaskan dalam
Tabel 5.1 sampai dengan Tabel 5.10 berikut ini.
51
ICCSR - SektoR LImbah
Tabel 5.1 Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 1 (BAU)
Komponen Pengelolaan Sampah Asumsi yang Digunakan
• Transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan 50%.
• Pada tahun 2020 tingkat pelayanan meningkat 2% per tahun sehingga mencapai
1 ) Tr a n s p o r t a s i / p e n g a n g k u t a n
80%
sampah
• Sedangkan dari 2020 tingkat pelayanan meningkat 1% sehingga pada tahun 2030
menjadi 90%.
• 3R bersifat anjuran, tidak disertai kebijakan publik yang memadai dari Pemerintah
Pusat/Daerah, seperti target 3R yang ingin dicapai dsb.
• Timbulan sampah untuk perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari pada 2005
2)Reduksi sampah
menjadi 1,2 kg/orang/hari pada tahun 2030.
• Timbulan sampah untuk pedesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada 2005
menjadi 0,55 kg/orang/hari pada tahun 2030.
• Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping sekitar 45% pada 2005,
meningkat hingga 76,5% pada 2030.
3)Pemrosesan akhir
• Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dari 0,5% pada
tahun 2005, diasumsikan hanya meningkat menjadi 3,2% pada 2020 dan 3,6% pada
2030.
4)Kegiatan Pengelolaan Sampah • Praktek penanganan sampah secara informal seperti pembakaran dsb tetap
Lain berlangsung dengan penurunan prosentase yang tidak signifikan.
Tabel 5.2 Rekapitulasi asumsi dalam Alternatif 1 (BAU)
2005 2010 2020 2030
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
Unit: % (prosentase)
Timbulan sampah yang
50 20 60 22.5 80 27.5 90 32.5
diangkut ke landfill
Sampah dikelola kolektif:
Daur ulang plastik 1.5 0.25 1.8 0.45 2.4 0.83 3.6 0.98
Daur ulang kertas 1.5 0.25 1.8 0.45 2.4 0.83 3.6 0.98
Organik dikomposkan 1 5.5 1.2 6.3 2.4 8 2.7 9.8
Dibakar di TPS dan
0.5 10 0.6 9.68 0 8.25 0 7.8
TPA
Diurug di open
45 4 53.4 5.63 69.6 9.63 76.5 13
dumping
Diurug dengan sanitary
0.5 - 1.2 - 3.2 - 3.6 -
landfill + biogas captured
52
ICCSR - SektoR LImbah
2005 2010 2020 2030
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
Sampah dikelola sendiri:
Daur ulang plastik 1.5 2.4 1.2 2.33 0.6 2.18 0.3 2.03
Daur ulang kertas 1.5 4 1.2 3.88 0.6 3.63 0.3 3.38
Organik dikomposkan 1 40 0.8 38.8 0.4 36.3 0.2 33.8
Dibakar 5 20 4 19.38 2 18.13 1 16.88
Dibuang ke saluran
1 4 0.8 3.88 0.4 3.63 0.2 3.38
sungai
Timbun dimana saja 40 9.6 32 9.3 16 8.7 8 8.1
Tabel 5.3 Asumsi yang digunakan dalam alternatif 2 (Law-Based, Pembiayaan Maksimal)
Komponen Pengelolaan Sampah Asumsi yang Digunakan
• Transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan
50%.
1)Transportasi/pengangkutan sampah
• Tingkat pelayanan meningkat 2% per tahun sehingga pada tahun 2020
mencapai 80% dan pada 2030 menjadi 90%.
• Terjadi reduksi sampah.
• Timbulan sampah untuk perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari
2)Reduksi sampah pada 2005 menjadi 1 kg/orang/hari pada tahun 2030.
• Timbulan sampah untuk pedesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada
2005 menjadi 0,45 kg/orang/hari pada tahun 2030.
• Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping sekitar 45%
pada 2005, menurun hingga menjadi 0% pada 2030.
3)Pemrosesan akhir • Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dengan
persen timbulan sampah yang dibawa ke Sanitary Landfill sebesar 0,5%
pada 2005 menjadi 56% pada 2020 dan 63% pada 2030. Sanitary landfill
diasumsikan dapat menangkap emisi sebesar 90%.
53
ICCSR - SektoR LImbah
Komponen Pengelolaan Sampah Asumsi yang Digunakan
• Prosentase timbulan sampah yang dikompos di urban meningkat dari 1 %
pada 2005 menjadi 6.4% pada 2020 dan 7.2% pada 2030.
• Plastik didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005 menjadi 4,80% pada
2020 dan 5,40% pada 2030.
4)Kegiatan Pengelolaan Sampah Lain
• Kertas didaur ulang meningkat dari 2,4% pada 2005, pada 2020 mencapai
3,7% dan pada 2030 mencapai 4,6%.
• Pembakaran sampah menurun dari 0.5% pada 2005 menjadi 0% pada
2020 dan 0% pada 2030.
Tabel 5.4 Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 2 (Law-Based, Pembiayaan Maksimal)
2005 2010 2020 2030
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
Unit: % (prosentase)
Timbulan sampah
yang diangkut ke 50 20 60 30 80 50 90 70
landfill
Sampah dikelola kolektif:
Daur ulang plastik 1.5 0.25 1.8 1.2 4.8 2.5 5.4 4.2
Daur ulang kertas 1.5 0.25 1.8 1.2 4.8 2.5 5.4 4.2
O r g a n i k
1 5.5 2.4 9 6.4 20 7.2 35
dikomposkan
Dibakar di TPS dan
0.5 10 0.6 12 0 12 0 9.1
TPA
Diurug di open
45 4 48 6.6 0 13 0 17.5
dumping
Diurug dengan
sanitary landfill + 0.5 - 2.4 - 56 - 63 -
biogas captured
Diurug dengan
controlled landfill + 0 - 3 - 8 - 9 -
biogas captured
Sampah dikelola sendiri:
Daur ulang plastik 1.5 2.4 1.6 2.8 1.2 3 0.7 2.4
Daur ulang kertas 1.5 4 1.6 4.9 1.2 4 0.8 2.4
O r g a n i k
1 40 1.6 42 2 36.5 1.2 23.7
dikomposkan
Dibakar 5 20 3.2 10.5 0.6 2.5 0.3 0
Dibuang ke saluran
1 4 0.8 2.8 0.2 1 0 0.3
sungai
Timbun dimana saja 40 9.6 31.2 7 14.8 3 7 1.2
*) Reduksi emisi CO2 eq menyatakan selisih antara emisi yang dikeluarkan oleh skenario BAU (lihat Tabel 5) dengan
Alternatif 2 (Pembiayaan Maksimal)
54
ICCSR - SektoR LImbah
Tabel 5.5 Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 3 (Pembiayaan Optimis)
Komponen Pengelolaan Sampah Asumsi yang Digunakan
• Transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan 50%.
1)Transportasi/ pengangkutan
sampah • Tingkat pelayanan meningkat 2 % per tahun sehingga pada tahun 2020 mencapai
80% dan pada 2030 menjadi 90,1%.
• Terjadi reduksi sampah.
• Timbulan sampah untuk perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari pada 2005
2)Reduksi sampah menjadi 1,05 kg/orang/hari pada tahun 2030.
• Timbulan sampah untuk pedesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada 2005
menjadi 0,48 kg/orang/hari pada tahun 2030.
• Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping sekitar 45% pada 2005,
menurun menjadi 0% pada tahun 2030.
• Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dengan persen
timbulan sampah yang dibawa ke Sanitary Landfill sebesar 0,5% pada 2005 menjadi
3)Pemrosesan akhir 44% pada 2020 dan 49.5% pada 2030. Selain itu, dilakukan pula konversi Open
Dumping menjadi Controlled landfill dari 0% pada tahun 2005 menjadi 20% pada
2020 dan 22.5% pada tahun 2030. Sanitary landfill dan Controlled landfill yang
digunakan, diasumsikan dapat menangkap emisi sebesar 75 %. Skenario optimis ini
melibatkan hasil FGD pada tanggal 18 November 2009 dengan Departemen PU,
yaitu konversi 30 Open Dumping per tahun menjadi Sanitary Landfill.
• Prosentase timbulan sampah yang dikompos meningkat dari 1% pada 2005 menjadi
6.4% pada 2020 dan 7.2% pada 2030.
• Plastik didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005 menjadi 4.8% pada 2020 dan
4)Kegiatan Pengelolaan Sampah 5.4% pada 2030.
Lain
• Kertas didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005, pada 2020 mencapai 4.8% dan
pada 2030 mencapai 5,4%.
• Pembakaran sampah menurun dari 0.5% pada 2005 menjadi 0% pada 2030.
55
ICCSR - SektoR LImbah
Tabel 5.6 Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 3 (Pembiayaan Optimis)
2005 2010 2020 2030
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
Unit: % (prosentase)
Timbulan sampah yang
50 20 60 30 80 50 70 45
diangkut ke landfill
Sampah yang diangkut kolektif:
Daur ulang plastik 1.5 0.25 1.8 1.2 4.8 2.5 5.4 4.2
Daur ulang kertas 1.5 0.25 1.8 1.2 4.8 2.5 5.4 4.2
Organik dikomposkan 1 5.5 2.4 9 6.4 20 7.2 31.5
Dibakar di TPS dan
0.5 10 0.6 12 0 12 0 9.1
TPA
Diurug di open
45 4 48 6.6 0 13 0 21
dumping
Diurug dengan sanitary
0.5 - 1.8 - 44 - 49.5 -
landfill + biogas captured
Diurug dengan
controlled landfill + 0 - 3 - 20 - 22.5 -
biogas captured
Sampah dikelola sendiri:
Daur ulang plastik 1.5 2.4 1.6 2.8 1.2 3 0.7 2.4
Daur ulang kertas 1.5 4 1.6 4.9 1.2 4 0.7 2.4
Organi dikomposkan 1 40 1.6 42 1.2 36.5 0.9 23.7
Dibakar 5 20 3.2 10.5 1.4 2.5 0.7 0
Dibuang ke saluran
1 4 0.8 2.8 0.2 1 0 0.3
sungai
Timbun dimana saja 40 9.6 31.2 7 14.8 3 7 1.2
*) Reduksi emisi CO2 eq menyatakan selisih antara emisi yang dikeluarkan oleh skenario BAU (lihat Tabel
5.5) dengan alternatif 3 (pembiayaan Optimis)
56
ICCSR - SektoR LImbah
Tabel 5.7 Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 4 (Pembiayaan Moderat)
Komponen Pengelolaan Sampah Asumsi yang Digunakan
• Transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat
pelayanan 50%.
1)Transportasi/pengangkutan sampah
• Tingkat pelayanan meningkat 2 % per tahun sehingga pada tahun
2020 mencapai 80% dan pada 2030 menjadi 90%.
• Terjadi reduksi sampah.
• Timbulan sampah untuk perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari
2)Reduksi sampah pada 2005 menjadi 1,1 kg/orang/hari pada tahun 2030.
• Timbulan sampah untuk pedesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari
pada 2005 menjadi 0,5 kg/orang/hari pada tahun 2030.
• Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping sekitar 45%
pada 2005, menurun menjadi 18% pada tahun 2020 dan 0% pada
2030.
• Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill
dengan persen timbulan sampah yang dibawa ke Sanitary Landfill
3)Pemrosesan akhir sebesar 0,5% pada 2005 menjadi 19,39% pada 2020 dan 28,8%
pada 2030. Selain itu, timbulan sampah diproses pula di Controlled
Landfill mencapai 30.4% pada 2020 dan 45.9% pada 2030. Sanitary
landfill dan Controlled landfill yang digunakan, diasumsikan dapat
menangkap emisi sebesar 50%. Alternatif 4 (Pembiayaan Moderat)
ini mengakomodasi hasil FGD pada tanggal 18 November 2009
dengan Departemen PU.
• Prosentase timbulan sampah yang dikompos meningkat dari 1% pada
2005 menjadi 5.6% pada 2020 dan 7% pada 2030.
• Plastik didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005 menjadi 3.2%
pada 2020 dan 4.5% pada 2030.
4)Kegiatan Pengelolaan Sampah Lain
• Kertas didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005, pada 2020
mencapai 3.2% dan pada 2030 mencapai 4.5%.
• Pembakaran sampah menurun dari 0.5% pada 2005 menjadi 0% pada
2030.
57
ICCSR - SektoR LImbah
Tabel 5.8 Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 4 (Pembiayaan Moderat)
2005 2010 2020 2030
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
Unit: % (prosentase)
Timbulan sampah yang
50 20 60 25 80 35 90 45
diangkut ke landfill
Sampah yang dikelola kolektif:
Daur ulang plastik 1.5 0.25 1.8 0.5 3.2 1.75 4.5 2.7
Daur ulang kertas 1.5 0.25 1.8 0.5 3.2 1.75 4.5 2.7
Organik dikomposkan 1 5.5 2.4 7.5 5.6 12.3 6.3 18
Dibakar di TPS dan TPA 0.5 10 0.6 10 0 8.4 0 5.85
Diurug di open dumping 45 4 40.5 6.5 18 10.85 0 15.75
Diurug dengan sanitary
0.5 - 5.28 - 19.39 - 28.8 -
landfill + biogas captured
Diurug dengan controlled
0 - 7.8 - 30.4 - 45.9 -
landfill + biogas captured
Sampah dikelola sendiri:
Daur ulang plastik 1.5 2.4 1.6 3 1.2 3.9 0.7 3.85
Daur ulang kertas 1.5 4 1.6 3.75 1.2 3.9 0.7 4.4
Organik dikomposkan 1 40 1.6 41.3 1.2 42.3 0.8 38.5
Dibakar 5 20 3.2 16.5 1.4 9.75 0.7 5.5
Dibuang ke saluran sungai 1 4 0.8 3 0.2 1.3 0 0.55
Timbun dimana saja 40 9.6 31.2 7.5 14.8 3.9 7.1 2.2
*) Reduksi emisi CO2 eq menyatakan selisih antara emisi yang dikeluarkan oleh aternatif BAU (lihat Tabel 5) dengan Alternatif
4 (Pembiayaan Moderat)
58
ICCSR - SektoR LImbah
Tabel 5.9 Asumsi yang digunakan dalam Alternatif 5 (Pembiayaan Pesimis)
Komponen Pengelolaan Sampah Asumsi yang Digunakan
• Transportasi/pengangkutan sampah pada 2005 memiliki tingkat pelayanan
50%.
1)Transportasi/pengangkutan sampah
• Tingkat pelayanan meningkat 2 % per tahun sehingga pada tahun 2020
mencapai 80% dan pada 2030 menjadi 90%.
• Terjadi reduksi sampah.
• Timbulan sampah untuk perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari
2)Reduksi sampah pada 2005 menjadi 1,15 kg/orang/hari pada tahun 2030.
• Timbulan sampah untuk pedesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada
2005 menjadi 0,53 kg/orang/hari pada tahun 2030.
• Jumlah Timbulan sampah yang diurug di Open Dumping sekitar 45%
pada 2005, menurun menjadi 36.8 % pada tahun 2020 dan 32.4 % pada
2030.
• Dilakukan konversi dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dengan
persen timbulan sampah yang dibawa ke Sanitary Landfill sebesar 0% pada
3)Pemrosesan akhir
2005 menjadi 16.8 % pada 2020 dan 23.4% pada 2030. Selain itu, timbulan
sampah diproses pula di Controlled Landfill mencapai 12.8% pada 2020
dan 18.9 % pada 2030. Sanitary landfill dan Controlled landfill yang
digunakan, diasumsikan dapat menangkap emisi sebesar 40%. Alternatif
5 (Pembiayaan Pesimis) ini mengakomodasi hasil FGD pada tanggal 18
November 2009 dengan Departemen PU.
• Prosentase timbulan sampah yang dikompos meningkat dari 1% pada
2005 menjadi 5.6% pada 2020 dan 6.3% pada 2030.
• Plastik didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005 menjadi 4% pada
2020 dan 4.5% pada 2030.
4)Kegiatan Pengelolaan Sampah Lain
• Kertas didaur ulang meningkat dari 1.5% pada 2005, pada 2020 mencapai
4% dan pada 2030 mencapai 4.5%.
• Pembakaran sampah menurun dari 0.5% pada 2005 menjadi 0% pada
2030.
59
ICCSR - SektoR LImbah
Tabel 5.10 Rekapitulasi Asumsi dalam Alternatif 5 (Pembiayaan Pesimis)
2005 2010 2020 2030
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
Unit: % (prosentase)
Waste transported
50 20 60 22.5 80 27.5 90 32.5
collectively
Sampah dikelola kolektif:
Daur ulang plastik 1.5 0.25 1.8 0.45 4 1.1 4.5 1.63
Daur ulang kertas 1.5 0.25 1.8 0.45 4 1.1 4.5 1.63
Organik dikomposkan 1 5.5 2.4 6.3 5.6 9.35 6.3 11.05
Dibakar di TPS dan
0.5 10 0.6 9.45 0 7.43 0 6.83
TPA
Diurug di open
45 4 43.2 5.85 36.8 8.53 32.4 11.38
dumping
Diurug dengan sanitary
0 - 6.6 - 16.8 - 23.4 -
landfill + biogas captured
Diurug dengan
controlled landfill + 0.5 - 3.6 - 12.8 - 18.9 -
biogas captured
Sampah dikelola sendiri:
Daur ulang plastik 1.5 2.4 1.6 3.1 1 4.35 0.5 4.05
Daur ulang kertas 1.5 4 1.6 3.88 0.8 4.35 0.7 4.05
Organik dikomposkan 1 40 1.6 41.1 1.6 43.5 0.8 43.9
Dibakar 5 20 3.2 18.6 1.6 14.5 0.8 12.15
Dibuang ke saluran
1 4 0.8 3.1 0.2 1.45 0 0.68
sungai
Timbun dimana saja 40 9.6 31.2 7.75 14.8 4.35 7.2 2.7
*) Reduksi emisi CO2 eq menyatakan selisih antara emisi yang dikeluarkan oleh alternatif BAU (lihat Tabel 5) dengan alternative
5 (pembiayaan Pesimis)
Hasil perhitungan dari tiap skenario di atas kemudian disajikan dalam Gambar 5.1, 5.2, dan 5.3 untuk
melihat trend emisi CO2, reduksi emisi, dan biaya mitigasi terhadap Business As Usual (BAU).
60
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 5.1 Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) tiap Alternatif terhadap Alternatif 1 (BAU)
Gambar 5.2 Reduksi Emisi GRK (dalam Gg CO2 eq) dibandingkan terhadap Alternatif 1 (BAU)
61
ICCSR - SektoR LImbah
Gambar 5.3 Biaya Mitigasi Tiap Skenario dibandingkan alternatif 1 (BAU)
62
ICCSR - SektoR LImbah
Table 5.11 Matriks Aksi Mitigasi Alternatif Kebijakan (berdasarkan Perbedaan Jumlah Pembiayaan)
Reduksi
Akumulasi
Total Biaya Abatement Emisi
Reduksi
Alternatif Periode Mitigasi Cost (USD/ dibandingkan Kebijakan yang Diperlukan
ICCSR - SektoR LImbah
Emisi (Mt
(juta USD) t CO2) denagn BAU
CO2)
(%)
Law-
2010 – 2020 113,67 3.721 107,20 19,04%
Based (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang lebih lengkap dan
sempurna dengan disertai rencana pengurangan GRK yang sistematis.
(2)Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan
lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan
lingkungan.
(3)Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse,
recycle) dalam pengelolaan persampahan.
2010 – 2030 412,06 5.130 49,27 26,74% (3)Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse,
recycle) dalam pengelolaan persampahan.
(4)Pengurangan sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali
(reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA.
5)Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan
dan pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system.
(6)Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Indonesia.
(1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang lebih lengkap dan
sempurna dengan disertai rencana pengurangan GRK yang sistematis.
(2)Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan
Optimis 2010 – 2020 91,54 4.117,56 166,98 15,34% lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan
lingkungan.
(3)Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse,
recycle) dalam pengelolaan persampahan.
(4)Pengurangan sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali
(reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA.
5)Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan
2010 – 2030 339,39 5.554,50 72,12 22,03% dan pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system.
(6)Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Indonesia.
63
64
Reduksi
Akumulasi
Total Biaya Abatement Emisi
Reduksi
Alternatif Periode Mitigasi Cost (USD/ dibandingkan Kebijakan yang Diperlukan
Emisi (Mt
(juta USD) t CO2) denagn BAU
CO2)
(%)
Moderat 2010 – 2020 50,90 3.169,98 190,12 8,53% (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang lebih lengkap dan
sempurna dengan disertai rencana pengurangan GRK yang sistematis.
(2)Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan
lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan
lingkungan.
(3)Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse,
recycle) dalam pengelolaan persampahan.
2010 – 2030 236,20 4.407,16 74,08 15,33%
(4)Pengurangan sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali
(reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA.
5)Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan
dan pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system.
(6)Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Indonesia.
Pesimis 2010 – 2020 28,30 2.770,80 333,63 4,74% (1)Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang lebih lengkap dan
sempurna dengan disertai rencana pengurangan GRK yang sistematis.
(2)Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan
lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan
lingkungan.
(3)Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse,
recycle) dalam pengelolaan persampahan.
2010 – 2030 159,62 4.057,06 101,16 10,36% (4)Pengurangan sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali
(reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA.
(5)Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan
dan pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system.
(6)Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Indonesia.
ICCSR - SektoR LImbah
5.2 Isu-isu Strategis Perubahan Iklim Pada Sektor Limbah
Isu peraturan sebagai payung hukum untuk seluruh aktivitas terkait pengelolaan sampah di Indonesia
memfokuskan pada peraturan pengelolaan sampah yang baru, yaitu UU No.18/2008, sehingga pengelolaan
sampah di seluruh Indonesia harus mengikuti peraturan tersebut. Mengacu pada peraturan tersebut,
aktivitas pengelolaan sampah berdasar pada pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang menetapkan
prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dan mendukung EPR (Extended Producer Responsibility).
Strategi penting lainnya yang tercantum dalam peraturan baru tersebut adalah regulasi untuk pemerintah
daerah agar menutup TPA dengan sistem open dumping dan menggantinya dengan controlled landfill untuk
kota kecil dan menengah serta sanitary landfill untuk kota besar dan metropolitan pada tahun 2015. Selain
itu, pemerintah daerah harus memonitor dan mengontrol penutupan TPA sampai 20 tahun.
Strategi pendanaan pada umumnya berkaitan dengan fakta bahwa alokasi dana pemerintah daerah untuk
pengelolaan sampah masih rendah (< 3 %). Di masa yang akan datang, diharapkan pengelolaan sampah
di Indonesia berdasarkan inisiatif pendanaan mandiri, seperti perusahaan sanitasi lokal atau Badan
Layanan Umum (BLU). Selain itu, isu pendanaan ini berkaitan juga dengan porsi alokasi dana tahunan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dengan jumlah retribusi yang didapatkan dari masyarakat
untuk pengelolaan sampah.
Dari berbagai strategi yang telah disebutkan di atas, strategi paling penting adalah aspek sosial yaitu
partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, semua rencana aktivitas pengelolaan sampah ini
tidak akan terlaksana. Pendekatan signifikan terhadap masyarakat harus dilakukan untuk mendukung
program pemerintah terkait pengelolaan sampah ini.
Dalam hal mitigasi sampah di Indonesia dapat dilakukan upaya-upaya mitigasi dengan berbagai alternatif
strategi, seperti di bawah ini:
- Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang lebih lengkap dan sempurna
dengan disertai rencana pengurangan GRK yang sistematis.
- Menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan lingkungan
yang didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan lingkungan.
- Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
dalam pengelolaan persampahan.
- Mengembangkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (dengan menjaga keseimbangan
3 pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan) dengan mengurangi emisi GRK (Gas
Rumah Kaca) dan meningkatkan penyerapan karbon
- Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan yang lebih memperhatikan
aspek peningkatan kapasitas (capacity building) SDM dan institusi termasuk kompetensi dan
65
ICCSR - SektoR LImbah
kemandirian pemda dalam pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan serta
mendorong peran sektor swasta dan masyarakat.
- Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan antisipatif terhadap
perubahan iklim.
- Mengembangkan penerapan EPR (Extended Producer Responsibility) untuk produsen dan
importir limbah B3.
- Mengembangkan teknologi peningkatan kualitas landfill:
o Controlled Landfill (CLF) untuk kota kecil dan menengah,
o Sanitary Landfill (SLF) untuk kota besar dan kota metropolitan
o Penghentian Open Dumping
Strategi-strategi kebijakan di atas dijabarkan dalam program-program prioritas terkait mitigasi perubahan
iklim yang terbagi dalam empat kelompok utama strategi yaitu:
- kelompok program inventarisasi data dan perencanaan
- kelompok program regulasi dan kebijakan
- kelompok program implementasi
- kelompok program capacity program (penguatan institusi pemda, swasta, dan masyarakat)
5.2.1 Kelompok Program Inventarisasi Data dan Perencanaan
Kelompok program inventarisasi data dan perencanaan ini hanya dilaksanakan pada lima tahun awal
perencanaan (2010-2014) yaitu berupa kajian inventarisasi dan pengurangan GRK (Gas Rumah Kaca)
dari sektor sampah.
5.2.2 Kelompok Program Regulasi dan Kebijakan
Regulasi dan kebijakan mitigasi sampah terbagi dalam empat periode program. Untuk periode tahun
2010-2014, strategi yang akan diterapkan untuk setiap pulau adalah sebagai berikut:
• Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan hidup untuk pengelolaan dan standardisasi persampahan
(stepwise approach).
• Penerbitan produk pengaturan pengembangan persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota
yang sesuai NSPK.
66
ICCSR - SektoR LImbah
• Penyelesaian peraturan di bidang persampahan
• Penyiapan NSPM bidang persampahan.
• Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi dalam
pengelolaan persampahan
• Penyediaan pedoman pengawasan persampahan.
• Pembuatan NSPK bidang persampahan
• Penyediaan Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan persampahan
Periode lima tahun berikutnya (2015-2019) mencanangkan dua program unggulan yaitu:
• Pengawasan dan pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi dalam pengelolaan
persampahan
• Pengawasan produk pengaturan pengembangan persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota
yang sesuai NSPK.
Program utama dalam regulasi dan kebijakan pada periode tahun 2020-2024 dan 2025-2030 adalah
pengawasan dan evaluasi produk pengaturan pengembangan persampahan oleh pemerintah kabupaten/
kota yang sesuai NSPK. Program lainnya pada periode 2020-2024 adalah perancangan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) dalam
pengelolaan persampahan. Sementara untuk periode akhir perancangan roadmap, dilakukan evaluasi
implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (public
private partnership) dalam pengelolaan persampahan.
5.2.3 Kelompok Program Implementasi
Kelompok Program Implementasi memiliki program-program utama yang sama bagi 7 pulau utama di
Indonesia hanya dengan proporsi pembagian kabupaten/kota yang berbeda dapat dilihat lebih jelas pada
Lampiran B (matriks rekomendasi program implementasi mitigasi sektor sampah). Di bawah ini adalah
program-program implementasi mitigasi sektor limbah secara umum:
• Pelaksanaan KPS pengembangan persampahan di kabupaten/kota.
• Pengelolaan persampahan di TPAS dari open dumping menjadi controlled landfill di kota kecil dan
menengah; sanitary landfill di kota besar dan metropolitan.
• Pengurangan sampah (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali (reuse) dan
didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA.
• Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan dan
67
ICCSR - SektoR LImbah
pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system.
• Pengadaan replikasi bantek pengembangan persampahan di kabupaten/kota.
• Penyediaan infrastruktur persampahan di kab/kota di setiap pulau di Indonesia
• Penyediaan fasilitas TPA CDM di kota metropolitan
• Penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan
• Pengangkutan sampah di kota/kab di tiap pulau diIndonesia
• Pengangkutan sampah di tiap pulau di Indonesia
• Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Indonesia.
5.2.4 Kelompok Program Capacity Program
Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam mitigasi sektor limbah di Indonesia, maka perlu
direncanakan program-program yang berkaitan terutama dengan program kemitraan antara masyarakat
dan pemerintah daerah serta pengelola persampahan, seperti dijabarkan di bawah ini:
• Penguatan kemitraan pemerintah dan masyarakat.
• Penguatan institusi pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan.
• Pengadaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan pengelolaan persampahan
• Pengadaan fasilitas bagi kegiatan pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang
persampahan melalui kerjasama pemerintah dunia usaha dan masyarakat
68
ICCSR - SektoR LImbah
DAFTAR PusTAKA
1. Interg IPCC, Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I
to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, S. Solomon,
D. Qin, M.Manning, Z. Chen, M.Marquis, K, 2007
2. IPCC, Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of WorkingGroup I to the
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, S. Solomon, D.
Qin, M.Manning, Z. Chen, M.Marquis, K, 2007
3. Damanhuri, Enri. 2008. A Future Prospect Of Municipal Solid Waste Management in Indonesia. The 5th
Asian-Pacific Landfill Symposium in Sapporo, Japan.
4. Damanhuri Enri. 2005. Some Principal Issues On Municipal Solid Waste Management In Indonesia. Expert
Meeting on Waste Management in Asia-Pacific Islands, Japan.
5. AEA Technology (1998) Options to reduce nitrous oxide emissions. Report to DG XI of the
European Commission.
6. United Nations Framework Convention on Climate Change (1995) – the Kyoto Protocol.
http://www.unfccc.int/resource/process/components/response/respkp.html
7. OECD 1999, ‘OECD Environmental Data 1999’, Chapter 7, Waste.
8. APME (Association of Plastics Manufacturers in Europe) (1999) Information system on plastic
consumption and waste management in Western Europe. European overview – 1997 data. Report
by Taylor Nelson Sofres Consulting.
9. BPS (2004); Statistik Perumahan dan Permukiman, Modul SUSENAS 2004.
10. BPPT; Kajima & Tohoku Corp. (2006); Jelekong Landfill Gas Collection and Energy Recovery
CDM Project
11. BPPT (2008) ; Studi Neraca Gas Rumah Kaca di Indonesia, Laporan Akhir
12. Ditjen Cipta Karya -DPU (2007); Sasaran Pembangunan Nasional 2009 dan Strategi Pencapaian
Millenium Development Goals (MDGs) 2015
13. Hansen, J. & Sato, M., 2001. Trends of measure climate forcing agents. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
98(26), pp. 14778-14783.
14. Mikaloff Fletcher, S., Tans, P., Bruhwiler, L., Miller, J. & Heimann, M., 2004b. CH4 sources estimated
69
ICCSR - SektoR LImbah
from atmospheric observations of CH4 and its 13C/12C isotopic ratios: 2. Inverse modeling of
CH4 fluxes from geograpgical regions. Global Biogeochem. Cycles 18, GB4005, doi:10.1029/
2004GB002224.
15. NOAA, 2005. Radiative climate forcing by long-lived greenhouse gases: the NOAA annual
greenhouse gas index (aggi). NOAA Earth System Research Laboratory, R/GMD, 325 Broadway,
Boulder, USA. http://www.cmdl.noaa.gov/aggi/
16. World Bank, Feasibility Study of Makassar Gas Project, (November 16, 2007)
70
ICCSR - SektoR LImbah
LAmPiRAn
71
ICCSR - SektoR LImbah
LAMPIRAN A
72
REKOMENDASI STRATEGI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SEKTOR LIMBAH
1. Pulau Sumatera
Kajian Dasar Saintifik Rekomendasi untuk Alternatif Strategi Prioritas Program Pulau Sumatera
Mitigasi
Inventarisasi GRK Status Emisi 2010 – 2014 2015 – 2019 2020 – 2024 2024 – 2029
Kelompok program regulasi dan kebijakan
- Pengawasan dan evaluasi produk
Kelompok program inventarisasi data dan perencanaan pengaturan pengembangan persampahan
- Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK dari sektor oleh pemerintah kabupaten/kota yang
limbah padat. Kelompok program regulasi dan sesuai NSPK.
kebijakan - Evaluasi implementasi peraturan
- Melaksanakan kajian inventarisasi
Kelompok program regulasi dan kebijakan Kelompok program regulasi dan - Perancangan peraturan perundang- perundang-undangan yang terkait dengan
GRK dari sektor limbah padat yang
kebijakan undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (public
lebih lengkap dan sempurna dengan
- Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan hidup untuk - Pengawasan dan pengembangan kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) dalam pengelolaan
disertai rencana pengurangan GRK
pengelolaan dan standardisasi persampahan (stepwise sumber pembiayaan dan pola private partnership) dalam pengelolaan persampahan.
yang sistematis.
approach). investasi dalam pengelolaan persampahan
- Menerapkan kebijakan
- Penerbitan produk pengaturan pengembangan persampahan - Pengawasan dan evaluasi produk Kelompok program implementasi
pembangunan infrastruktur
persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota yang sesuai - Pengawasan produk pengaturan pengaturan pengembangan persampahan
bidang persampahan berwawasan
NSPK. pengembangan persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota yang - Peningkatan pengelolaan persampahan di
lingkungan yang didukung oleh
- Penyelesaian peraturan di bidang persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai NSPK. TPAS dari open dumping menjadi controlled
pengembangan dan penelitian
- Penyiapan NSPM bidang persampahan. yang sesuai NSPK. landfill di kota kecil dan menengah; sanitary
teknologi terapan berwawasan
- Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan Kelompok program implementasi landfill di kota besar dan metropolitan
lingkungan.
sumber pembiayaan dan pola investasi dalam pengelolaan Kelompok program implementasi sebesar 50%
- Mengembangkan penerapan
persampahan - Peningkatan pengelolaan - Peningkatan pengelolaan persampahan - Pengurangan limbah padat domestik
kebijakan lingkungan hidup untuk
- Penyediaan pedoman pengawasan persampahan. persampahan di TPAS dari open di TPAS dari open dumping menjadi (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin,
prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dalam
- Pembuatan NSPK bidang persampahan dumping menjadi controlled landfill controlled landfill di kota kecil dan digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang
pengelolaan persampahan.
- Penyediaan Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) di kota kecil dan menengah; menengah; sanitary landfill di kota besar (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA
- Mengembangkan pembangunan
pengelolaan persampahan sanitary landfill di kota besar dan dan metropolitan sebesar 30% sebanyak 50%.
infrastruktur yang berkelanjutan
- Emisi GRK dari sektor metropolitan sebesar 20% - Pengurangan limbah padat domestik - Peningkatan metoda pengelolaan gas
- Potensi timbulan sampah (dengan menjaga keseimbangan 3
limbah padat perkotaan Kelompok program implementasi - Pengurangan limbah padat (reduce) dari sumbernya sebanyak sampah (landfill gas – LFG) melalui
domestik yang dihasilkan pilar pembangunan, yaitu ekonomi,
berupa metana (CH4) domestik (reduce) dari sumbernya mungkin, digunakan kembali (reuse) pengumpulan dan pembakaran atau melalui
Pulau Sumatera pada tahun sosial, dan lingkungan) dengan
yang dihasilkan dari - Pelaksanaan KPS pengembangan persampahan di sebanyak mungkin, digunakan dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum penerapan energy recovery system sebanyak
2010 (8.893 Gg/tahun), 2015 mengurangi emisi GRK (Gas
TPA dan CO2 yang kabupaten/kota. kembali (reuse) dan didaur ulang diangkut ke TPA sebanyak 40%. 50%.
(10.930 Gg/tahun), 2020 Rumah Kaca) dan meningkatkan
dihasilkan dari kegiatan - Pengelolaan persampahan di TPAS dari open dumping (recycle) (3R) sebelum diangkut - Peningkatan metoda pengelolaan gas - Pemeliharaan infrastruktur dan
(13.138 Gg/tahun), 2025 penyerapan karbon
pembakaran terbuka. menjadi controlled landfill di kota kecil dan menengah; sanitary ke TPA sebanyak 30%. sampah (landfill gas – LFG) melalui peningkatan pelayanan persampahan di 86
(16.388 Gg/tahun), dan 2030 - Menyelenggarakan pembangunan
- Tingkat timbulan landfill di kota besar dan metropolitan sebesar 10%. - Peningkatan metoda pengelolaan pengumpulan dan pembakaran atau kab/kota
(19.091 Gg/tahun). infrastruktur bidang persampahan
sampah domestik - Pengurangan limbah padat domestik (reduce) dari gas sampah (landfill gas – LFG) melalui penerapan energy recovery system - Pembangunan fasilitas TPA CDM di 3
- Berdasarkan Skenario Business yang lebih memperhatikan aspek
sebesar 0,6 kg/orang/ sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali (reuse) melalui pengumpulan dan sebanyak 30%. kota besar
As Usual (BAU), potensi peningkatan kapasitas (capacity
hari untuk perkotaan dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA pembakaran atau melalui - Pemeliharaan infrastruktur - Pengadaan fasilitas pengelolaan
emisi CO2 ekuivalen di Pulau building) SDM dan institusi termasuk
dan 0,3 kg/orang/hari sebesar 20%. penerapan energy recovery system dan peningkatan pelayanan persampahan sebanyak 548 unit
Sumatera pada tahun 2010 kompetensi dan kemandirian pemda
untuk pedesaan. - Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (landfill gas sebanyak 20%. persampahan di 41 kab/kota di - Pengembangan pelayanan pengangkutan
(9,3 juta ton), 2015 (11,4 juta dalam pembangunan infrastruktur
- Secara keseluruhan, – LFG) melalui pengumpulan dan pembakaran atau melalui - Pembangunan proyek Pulau Sumatera. Sampah di 86 kota/kab.
ton), 2020 (13,7 juta ton), yang berwawasan lingkungan serta
hanya 21% dari total penerapan energy recovery system sebanyak 5%. percontohan (3R, CDM, - Pembangunan fasilitas TPA CDM - Peningkatan metoda pengelolaan gas
2025 (17,1 juta ton) dan 2030 mendorong peran sektor swasta
limbah padat tersebut - Pengadaan replikasi bantek pengembangan persampahan biogas) di 3 Kota besar sampah (landfill gas – LFG) melalui
(19,9 juta ton) dan masyarakat.
yang ditrasportasikan ke di kabupaten/kota. - Penyediaan infrastruktur - Pengadaan fasilitas pengelolaan pengumpulan dan pembakaran atau melalui
- Mengembangkan teknologi
TPA (Dep PU, 2009). - Penyediaan infrastruktur persampahan di 41 kab/kota di persampahan di 86 kab/kota. persampahan sebanyak 498 unit penerapan energy recovery system sebanyak
pengelolaan sampah yang ramah
Pulau Sumatera. - Pembangunan fasilitas - Pengembangan pelayanan 70%.
lingkungan dan antisipatif terhadap
- Penyediaan fasilitasTPA CDM di 6 kota metropolitan pengelolaan persampahan pengangkutan sampah di 41 - Evaluasi, pemeliharaan, dan
perubahan iklim.
- Penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan sebanyak sebanyak 453 unit kab/kota di Pulau Sumatera. pengembangan m,proyek percontohan (3R,
- Mengembangkan teknologi
411 unit - Pembangunan fasilitas TPA - Pengangkutan sampah di Pulau CDM, biogas)
peningkatan kualitas landfill:
- Pengangkutan sampah di 41 kota/kab di Pulau Sumatera. CDM di 2 Kota Metropolitan Sumatera sebesar 60%. - Pengangkutan sampah di Pulau Sumatera
(1) Controlled Landfill (CLF)
- Pengangkutan sampah di Pulau Sumatera sebesar 30%. - Pengangkutan sampah di 86 - Evaluasi, pemeliharaan, dan sebesar 75%.
untuk kota kecil dan
- Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Pulau kota/kab pengembanganproyek percontohan
menengah,
Sumatera. - Pengangkutan sampah di Pulau (3R, CDM, biogas) Kelompok program capacity building
(2) Sanitary Landfill (SLF)
Sumatera sebesar 45%. (penguatan institusi pemda, swasta, dan
untuk kota besar dan kota
Kelompok program capacity building (penguatan institusi - Pemeliharaan TPST 3R di Kelompok program capacity building masyarakat)
metropolitan
pemda, swasta, dan masyarakat) semua kab/kota di Pulau (penguatan institusi pemda, swasta, dan - Peningkatan kesadaran seluruh
(3) Penghentian Open
Sumatera. masyarakat) stakeholders terhadap pentingnya
Dumping.
- Penguatan kemitraan pemerintah dan masyarakat. - Pembentukan iklim yang kondusif peningkatan pelayanan persampahan.
- Mengembangkan penerapan EPR
- Penguatan institusi pemerintah daerah dalam pengelolaan bagi dunia usaha (swasta) untuk turut - Pengembangan iklim yang kondusif
(Extended Producer Responsibility)
persampahan. berperanserta secara aktif dalam bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
untuk produsen dan importir
- Pengadaan kegiatan monev kinerja pengembangan memberikan pelayanan persampahan, berperanserta secara aktif dalam
limbah B3
pengelolaan persampahan baik dalam handling-transportation memberikan pelayanan persampahan,
- Pengadaan fasilitas bagi kegiatan pengembangan sumber maupun dalam pengelolaan TPA. baik dalam handling-transportation maupun
pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui dalam pengelolaan TPA.
kerjasama pemerintah dunia usaha dan masyarakat - Peningkatan peranserta seluruh
stakeholder dalam upaya mencapai sasaran
pembangunan persampahan.
ICCSR - SektoR LImbah
2.Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Bali
Kajian Dasar Saintifik Rekomendasi untuk Alternatif Strategi Prioritas Program Pulau Jawa, Madura, dan Bali
Inventarisasi GRK Status Emisi Mitigasi 2010 – 2014 2015 – 2019 2020 – 2024 2024 – 2029
Kelompok program inventarisasi data dan
perencanaan
� Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK
dari sektor limbah padat.
Kelompok program regulasi dan kebijakan
Kelompok program regulasi dan kebijakan � Pengawasan dan evaluasi produk
pengaturan pengembangan
� Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan persampahan oleh pemerintah
hidup untuk pengelolaan dan standardisasi kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
ICCSR - SektoR LImbah
persampahan (stepwise approach). � Evaluasi implementasi peraturan
Kelompok program regulasi dan kebijakan
� Penerbitan produk pengaturan perundang-undangan yang terkait
� Perancangan peraturan perundang-
� Melaksanakan kajian inventarisasi pengembangan persampahan oleh pemerintah dengan kemitraan pemerintah-swasta
undangan yang terkait dengan kemitraan
GRK dari sektor limbah padat yang kabupaten/kota yang sesuai NSPK. (public private partnership) dalam
pemerintah-swasta (public private partnership)
lebih lengkap dan sempurna dengan � Penyelesaian peraturan di bidang pengelolaan persampahan.
dalam pengelolaan persampahan
disertai rencana pengurangan GRK persampahan
� Pengawasan dan evaluasi produk
yang sistematis. � Penyiapan NSPM bidang persampahan. Kelompok program regulasi dan kebijakan Kelompok program implementasi
pengaturan pengembangan persampahan
� Menerapkan kebijakan pembangunan � Pengaturan, pembinaan, pengawasan, � Pengawasan dan pengembangan sumber
oleh pemerintah kabupaten/kota yang
infrastruktur bidang persampahan pengembangan sumber pembiayaan dan pola pembiayaan dan pola investasi dalam � Peningkatan pengelolaan persampahan
sesuai NSPK.
berwawasan lingkungan yang didukung investasi dalam pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan di TPAS dari open dumping menjadi
oleh pengembangan dan penelitian � Penyediaan pedoman pengawasan � Pengawasan produk pengaturan controlled landfill di kota kecil dan
Kelompok program implementasi
teknologi terapan berwawasan persampahan. pengembangan persampahan oleh menengah; sanitary landfill di kota besar
lingkungan. � Pembuatan NSPK bidang persampahan pemerintah kabupaten/kota yang sesuai dan metropolitan sebesar 50%
� Peningkatan pengelolaan persampahan di
� Mengembangkan penerapan kebijakan � Penyediaan Bantek, Bimtek dan NSPK. � Pengurangan limbah padat domestik
TPAS dari open dumping menjadi controlled
lingkungan hidup untuk prinsip 3R pendampingan (SSK) pengelolaan (reduce) dari sumbernya sebanyak
landfill di kota kecil dan menengah; sanitary
(reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan persampahan Kelompok program implementasi mungkin, digunakan kembali (reuse)
landfill di kota besar dan metropolitan
persampahan. � Peningkatan pengelolaan persampahan dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
sebesar 30%
� Mengembangkan pembangunan Kelompok program implementasi di TPAS dari open dumping menjadi controlled diangkut ke TPA sebanyak 50%.
� Pengurangan limbah padat domestik
infrastruktur yang berkelanjutan landfill di kota kecil dan menengah; sanitary � Peningkatan metoda pengelolaan gas
(reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin,
(dengan menjaga keseimbangan 3 pilar � Pelaksanaan KPS pengembangan landfill di kota besar dan metropolitan sampah (landfill gas – LFG) melalui
digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang
pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, persampahan di kabupaten/kota. sebesar 20% pengumpulan dan pembakaran atau
� Emisi GRK dari sektor limbah padat � Potensi timbulan sampah domestik (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA
dan lingkungan) dengan mengurangi � Pengelolaan persampahan di TPAS dari open � Pengurangan limbah padat domestik melalui penerapan energy recovery system
perkotaan berupa metana (CH4) yang yang dihasilkan Pulau Jawa, Madura, sebanyak 40%.
emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan dumping menjadi controlled landfill di kota kecil (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, sebanyak 50%.
dihasilkan dari TPA dan CO2 yang Bali pada tahun 2010 (24.754 Gg/ � Peningkatan metoda pengelolaan gas
meningkatkan penyerapan karbon dan menengah; sanitary landfill di kota besar digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang � Pemeliharaan infrastruktur dan
dihasilkan dari kegiatan pembakaran tahun), 2015 (29.569 Gg/tahun), sampah (landfill gas – LFG) melalui
� Menyelenggarakan pembangunan dan metropolitan sebesar 10%. (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA peningkatan pelayanan persampahan di
terbuka. 2020 (34.588 Gg/tahun), 2025 pengumpulan dan pembakaran atau melalui
infrastruktur bidang persampahan � Pengurangan limbah padat domestik (reduce) sebanyak 30%. 65 kab/kota
� Tingkat timbulan sampah domestik (41.940 Gg/tahun) dan 2030 (47.455 penerapan energy recovery system sebanyak
yang lebih memperhatikan aspek dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan � Peningkatan metoda pengelolaan gas � Pembangunan fasilitas TPA CDM di 4
sebesar 0,6 kg/orang/hari untuk Gg/tahun). 30%.
peningkatan kapasitas (capacity kembali (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sampah (landfill gas – LFG) melalui kota besar
perkotaan dan 0,3 kg/orang/hari untuk � Berdasarkan Skenario Business As � Pemeliharaan infrastruktur dan
building) SDM dan institusi termasuk sebelum diangkut ke TPA sebesar 20%. pengumpulan dan pembakaran atau melalui � Pengadaan fasilitas pengelolaan
pedesaan. Usual (BAU), potensi emisi CO2 di peningkatan pelayanan persampahan
kompetensi dan kemandirian pemda � Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah penerapan energy recovery system sebanyak persampahan sebanyak 548 unit
� Secara keseluruhan, hanya 21% dari Pulau Jawa, Madura, Bali pada tahun di 42 kab/kota di Pulau Jawa, Madura,
dalam pembangunan infrastruktur (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan dan 20%. � Pengembangan pelayanan
total limbah padat tersebut yang 2010 (25,8 juta ton), 2015 (30,8 juta Bali.
yang berwawasan lingkungan serta pembakaran atau melalui penerapan energy � Pembangunan proyek percontohan (3R, pengangkutan Sampah di 65 kota/kab.
ditrasportasikan ke TPA (Dep PU, ton), 2020 (36,1 juta ton), 2025 (43,7 � Pembangunan fasilitas TPA CDM di
mendorong peran sektor swasta dan recovery system sebanyak 5%. CDM, biogas) � Peningkatan metoda pengelolaan gas
2009). juta ton).dan 2030 (49,5 juta ton). 15 Kota besar
masyarakat. � Pengadaan replikasi bantek pengembangan � Penyediaan infrastruktur persampahan di sampah (landfill gas – LFG) melalui
� Pengadaan fasilitas pengelolaan
� Mengembangkan teknologi persampahan di kabupaten/kota. 65 kab/kota. pengumpulan dan pembakaran atau
persampahan sebanyak 498 unit
pengelolaan sampah yang ramah � Penyediaan infrastruktur persampahan di 42 � Pembangunan fasilitas pengelolaan melalui penerapan energy recovery system
� Pengembangan pelayanan
lingkungan dan antisipatif terhadap kab/kota di Pulau Jawa, Bali, dan Madura persampahan sebanyak 453 unit sebanyak 70%.
pengangkutan sampah di 42 kab/kota
perubahan iklim. � Penyediaan fasilitasTPA CDM di 12 kota � Pembangunan fasilitas TPA CDM di 5 � Evaluasi, pemeliharaan, dan
di Jawa, Bali, dan Madura
� Mengembangkan teknologi metropolitan Kota Metropolitan pengembangan m,proyek percontohan
� Pengangkutan sampah di Pulau Jawa,
peningkatan kualitas landfill: � Penyediaan fasilitas pengelolaan � Pengangkutan sampah di 65 kota/kab (3R, CDM, biogas)
Madura, Bali sebesar 60%.
(4) Controlled Landfill (CLF) persampahan sebanyak 411 unit � Pengangkutan sampah di Pulau Jawa, � Pengangkutan sampah di Pulau Jawa,
� Evaluasi, pemeliharaan, dan
untuk kota kecil dan � Pengangkutan sampah di 42 kota/kab di Madura, Bali sebesar 45%. Bali, dan Madura
pengembanganproyek percontohan
menengah, Pulau Jawa, Bali, dan Madura � Pemeliharaan TPST 3R di semua kab/kota � sebesar 75%.
(3R, CDM, biogas)
(5) Sanitary Landfill (SLF) � Pengangkutan sampah di Pulau Jawa, Bali, di Pulau Jawa, Bali, dan Madura
untuk kota besar dan kota dan Madura Kelompok program capacity building
Kelompok program capacity building
metropolitan � sebesar 30%. (penguatan institusi pemda, swasta, dan
(penguatan institusi pemda, swasta, dan
(6) Penghentian Open � Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab masyarakat)
masyarakat)
Dumping. di Pulau Jawa, Madura, Bali. � Peningkatan kesadaran seluruh
� Pembentukan iklim yang kondusif
� Mengembangkan penerapan EPR stakeholders terhadap pentingnya
bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
(Extended Producer Responsibility) Kelompok program capacity building (penguatan peningkatan pelayanan persampahan.
berperanserta secara aktif dalam
untuk produsen dan importir limbah institusi pemda, swasta, dan masyarakat) � Pengembangan iklim yang kondusif
memberikan pelayanan persampahan,
B3 bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
baik dalam handling-transportation maupun
� Penguatan kemitraan pemerintah dan berperanserta secara aktif dalam
dalam pengelolaan TPA.
masyarakat. memberikan pelayanan persampahan,
� Penguatan institusi pemerintah daerah dalam baik dalam handling-transportation
pengelolaan persampahan. maupun dalam pengelolaan TPA.
� Pengadaan kegiatan monev kinerja � Peningkatan peranserta seluruh
pengembangan pengelolaan persampahan stakeholder dalam upaya mencapai
� Pengadaan fasilitas bagi kegiatan sasaran pembangunan persampahan.
pengembangan sumber pembiayaan dan
pola investasi bidang persampahan melalui
kerjasama pemerintah dunia usaha dan
masyarakat
73
3.Pulau Kalimantan
74
Kajian Dasar Saintifik Prioritas Program Pulau Kalimantan
Rekomendasi untuk Alternatif Strategi Mitigasi
Inventarisasi GRK Status Emisi 2010 – 2014 2015 – 2019 2020 – 2024 2024 – 2029
Kelompok program inventarisasi data dan
perencanaan
� Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK
dari sektor limbah padat.
Kelompok program regulasi dan kebijakan Kelompok program regulasi dan kebijakan
� Pengawasan dan evaluasi produk
� Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan pengaturan pengembangan
Kelompok program regulasi dan
hidup untuk pengelolaan dan standardisasi persampahan oleh pemerintah
kebijakan Kelompok program regulasi dan
persampahan (stepwise approach). kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
� Pengawasan dan kebijakan
� Penerbitan produk pengaturan � Evaluasi implementasi peraturan
pengembangan sumber � Perancangan peraturan perundang-
pengembangan persampahan oleh pemerintah perundang-undangan yang terkait
pembiayaan dan pola undangan yang terkait dengan
kabupaten/kota yang sesuai NSPK. dengan kemitraan pemerintah-swasta
investasi dalam pengelolaan kemitraan pemerintah-swasta (public
� Penyelesaian peraturan di bidang (public private partnership) dalam
persampahan private partnership) dalam pengelolaan
persampahan pengelolaan persampahan.
� Pengawasan produk persampahan
� Penyiapan NSPM bidang persampahan.
pengaturan pengembangan � Pengawasan dan evaluasi produk
� Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari � Pengaturan, pembinaan, pengawasan, Kelompok program implementasi
persampahan oleh pemerintah pengaturan pengembangan
sektor limbah padat yang lebih lengkap dan pengembangan sumber pembiayaan dan pola
kabupaten/kota yang sesuai persampahan oleh pemerintah
sempurna dengan disertai rencana pengurangan investasi dalam pengelolaan persampahan � Peningkatan pengelolaan persampahan
NSPK. kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
GRK yang sistematis. � Penyediaan pedoman pengawasan di TPAS dari open dumping menjadi
� Menerapkan kebijakan pembangunan persampahan. controlled landfill di kota kecil dan
Kelompok program Kelompok program implementasi
infrastruktur bidang persampahan berwawasan � Pembuatan NSPK bidang persampahan menengah; sanitary landfill di kota besar
implementasi
lingkungan yang didukung oleh pengembangan � Penyediaan Bantek, Bimtek dan dan metropolitan sebesar 50%
� Peningkatan pengelolaan � Peningkatan pengelolaan persampahan
dan penelitian teknologi terapan berwawasan pendampingan (SSK) pengelolaan � Pengurangan limbah padat domestik
persampahan di TPAS dari di TPAS dari open dumping menjadi
lingkungan. persampahan (reduce) dari sumbernya sebanyak
open dumping menjadi controlled controlled landfill di kota kecil dan
� Mengembangkan penerapan kebijakan mungkin, digunakan kembali (reuse)
landfill di kota kecil dan menengah; sanitary landfill di kota besar
lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse, Kelompok program implementasi dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
menengah; sanitary landfill di dan metropolitan sebesar 30%
recycle) dalam pengelolaan persampahan. diangkut ke TPA sebanyak 50%.
� Emisi GRK dari sektor kota besar dan metropolitan � Pengurangan limbah padat domestik
� Mengembangkan pembangunan infrastruktur � Pelaksanaan KPS pengembangan � Peningkatan metoda pengelolaan gas
limbah padat perkotaan � Potensi timbulan sampah sebesar 20% (reduce) dari sumbernya sebanyak
yang berkelanjutan (dengan menjaga persampahan di kabupaten/kota. sampah (landfill gas – LFG) melalui
berupa metana (CH4) yang domestik yang dihasilkan Pulau � Pengurangan limbah padat mungkin, digunakan kembali (reuse)
keseimbangan 3 pilar pembangunan, yaitu � Pengelolaan persampahan di TPAS dari open pengumpulan dan pembakaran atau
dihasilkan dari TPA dan CO2 Kalimantan pada tahun 2010 domestik (reduce) dari dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
ekonomi, sosial, dan lingkungan) dengan dumping menjadi controlled landfill di kota kecil melalui penerapan energy recovery system
yang dihasilkan dari kegiatan (2.381 Gg/tahun), 2015 (2.975 sumbernya sebanyak mungkin, diangkut ke TPA sebanyak 40%.
mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan dan menengah; sanitary landfill di kota besar sebanyak 50%.
pembakaran terbuka. Gg/tahun), 2020 (3.631 Gg/ digunakan kembali (reuse) dan � Peningkatan metoda pengelolaan gas
meningkatkan penyerapan karbon dan metropolitan sebesar 10%. � Pemeliharaan infrastruktur dan
� Tingkat timbulan sampah tahun), 2025 (4.583 Gg/tahun) didaur ulang (recycle) (3R) sampah (landfill gas – LFG) melalui
� Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur � Pengurangan limbah padat domestik peningkatan pelayanan persampahan di
domestik sebesar 0,6 kg/ dan 2030 (5.394 Gg/tahun). sebelum diangkut ke TPA pengumpulan dan pembakaran atau
bidang persampahan yang lebih memperhatikan (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, 15 kab/kota
orang/hari untuk perkotaan � Berdasarkan Skenario Business sebanyak 30%. melalui penerapan energy recovery system
aspek peningkatan kapasitas (capacity building) digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang � Pengadaan fasilitas pengelolaan
dan 0,3 kg/orang/hari untuk As Usual (BAU), potensi emisi � Peningkatan metoda sebanyak 30%.
SDM dan institusi termasuk kompetensi dan (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA persampahan sebanyak 548 unit
pedesaan. CO2 di Pulau Kalimantan pada pengelolaan gas sampah � Pemeliharaan infrastruktur
kemandirian pemda dalam pembangunan sebesar 20%. � Pengembangan pelayanan
� Secara keseluruhan, hanya tahun 2010 (2,5 juta ton), 2015 (landfill gas – LFG) melalui dan peningkatan pelayanan
infrastruktur yang berwawasan lingkungan � Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah pengangkutan Sampah di 15 kota/kab.
21% dari total limbah (3,1 juta ton), 2020 (3,8 juta pengumpulan dan pembakaran persampahan di 41 kab/kota di
serta mendorong peran sektor swasta dan (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan � Peningkatan metoda pengelolaan gas
padat tersebut yang ton), 2025 (4,8 juta ton) dan atau melalui penerapan energy Pulau Kalimantan.
masyarakat. dan pembakaran atau melalui penerapan sampah (landfill gas – LFG) melalui
ditrasportasikan ke TPA 2030 (5,6 juta ton). recovery system sebanyak 20%. � Pembangunan fasilitas
� Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah energy recovery system sebanyak 5%. pengumpulan dan pembakaran atau
(Dep PU, 2009). � Pembangunan proyek � Pengadaan fasilitas pengelolaan
yang ramah lingkungan dan antisipatif terhadap � Pengadaan replikasi bantek pengembangan melalui penerapan energy recovery system
percontohan (3R, CDM, persampahan sebanyak 498 unit
perubahan iklim. persampahan di kabupaten/kota. sebanyak 70%.
biogas) � Pengembangan pelayanan
� Mengembangkan teknologi peningkatan kualitas � Penyediaan infrastruktur persampahan di 41 � Evaluasi, pemeliharaan, dan
� Penyediaan infrastruktur pengangkutan sampah di 41
landfill: kab/kota di Pulau Kalimantan. pengembangan m,proyek percontohan
persampahan di 15 kab/ kab/kota di Pulau Kalimantan.
(7) Controlled Landfill (CLF) untuk kota � Penyediaan fasilitas pengelolaan (3R, CDM, biogas)
kota. � Pengangkutan sampah di Pulau
kecil dan menengah, persampahan sebanyak 411 unit � Pengangkutan sampah di Pulau
� Pembangunan fasilitas Kalimantan sebesar 60%.
(8) Sanitary Landfill (SLF) untuk kota � Pengangkutan sampah di 41 kota/kab di Kalimantan sebesar 75%.
pengelolaan persampahan � Evaluasi, pemeliharaan, dan
besar dan kota metropolitan Pulau Kalimantan.
sebanyak 453 unit pengembanganproyek percontohan
(9) Penghentian Open Dumping. � Pengangkutan sampah di Pulau Kalimantan Kelompok program capacity building
� Pengangkutan sampah di 15 (3R, CDM, biogas)
� Mengembangkan penerapan EPR (Extended sebesar 30%. (penguatan institusi pemda, swasta, dan
kota/kab
Producer Responsibility) untuk produsen dan � Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab masyarakat)
� Pengangkutan sampah di Kelompok program capacity building
importir limbah B3 di Pulau Kalimantan. � Peningkatan kesadaran seluruh
Pulau Kalimantan sebesar (penguatan institusi pemda, swasta, dan
stakeholders terhadap pentingnya
45%. masyarakat)
Kelompok program capacity building peningkatan pelayanan persampahan.
� Pemeliharaan TPST 3R di � Pembentukan iklim yang kondusif
(penguatan institusi pemda, swasta, dan � Pengembangan iklim yang kondusif
semua kab/kota di Pulau bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
masyarakat) bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
Kalimantan. berperanserta secara aktif dalam
berperanserta secara aktif dalam
memberikan pelayanan persampahan,
� Penguatan kemitraan pemerintah dan memberikan pelayanan persampahan,
baik dalam handling-transportation
masyarakat. baik dalam handling-transportation
maupun dalam pengelolaan TPA.
� Penguatan institusi pemerintah daerah dalam maupun dalam pengelolaan TPA.
pengelolaan persampahan. � Peningkatan peranserta seluruh
� Pengadaan kegiatan monev kinerja stakeholder dalam upaya mencapai
pengembangan pengelolaan persampahan sasaran pembangunan persampahan.
� Pengadaan fasilitas bagi kegiatan
pengembangan sumber pembiayaan dan
pola investasi bidang persampahan melalui
kerjasama pemerintah dunia usaha dan
masyarakat
ICCSR - SektoR LImbah
4.Pulau Sulawesi
Kajian Dasar Saintifik Prioritas Program Pulau Sulawesi
Rekomendasi untuk Alternatif Strategi Mitigasi
Inventarisasi GRK Status Emisi 2010 – 2014 2015 – 2019 2020 – 2024 2024 – 2029
Kelompok program inventarisasi data dan
perencanaan
� Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK
dari sektor limbah padat.
Kelompok program regulasi dan kebijakan
Kelompok program regulasi dan Kelompok program regulasi dan kebijakan
kebijakan � Pengawasan dan evaluasi produk
� Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan
� Perancangan peraturan pengaturan pengembangan
ICCSR - SektoR LImbah
hidup untuk pengelolaan dan standardisasi
perundang-undangan yang terkait persampahan oleh pemerintah
persampahan (stepwise approach).
dengan kemitraan pemerintah- kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
� Penerbitan produk pengaturan
swasta (public private partnership) � Evaluasi implementasi peraturan
pengembangan persampahan oleh
dalam pengelolaan persampahan perundang-undangan yang terkait
pemerintah kabupaten/kota yang sesuai
� Pengawasan dan evaluasi produk dengan kemitraan pemerintah-swasta
NSPK. Kelompok program regulasi dan
pengaturan pengembangan (public private partnership) dalam
� Penyelesaian peraturan di bidang kebijakan
persampahan oleh pemerintah pengelolaan persampahan.
persampahan � Pengawasan dan pengembangan
kabupaten/kota yang sesuai
� Penyiapan NSPM bidang persampahan. sumber pembiayaan dan pola
� Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari NSPK. Kelompok program implementasi
� Pengaturan, pembinaan, pengawasan, investasi dalam pengelolaan
sektor limbah padat yang lebih lengkap dan
pengembangan sumber pembiayaan dan pola persampahan
sempurna dengan disertai rencana pengurangan Kelompok program implementasi � Peningkatan pengelolaan persampahan
investasi dalam pengelolaan persampahan � Pengawasan produk pengaturan
GRK yang sistematis. di TPAS dari open dumping menjadi
� Penyediaan pedoman pengawasan pengembangan persampahan oleh
� Menerapkan kebijakan pembangunan � Peningkatan pengelolaan controlled landfill di kota kecil dan
persampahan. pemerintah kabupaten/kota yang
infrastruktur bidang persampahan berwawasan persampahan di TPAS dari open menengah; sanitary landfill di kota besar
� Pembuatan NSPK bidang persampahan sesuai NSPK.
lingkungan yang didukung oleh pengembangan dumping menjadi controlled landfill dan metropolitan sebesar 50%
� Penyediaan Bantek, Bimtek dan
dan penelitian teknologi terapan berwawasan di kota kecil dan menengah; � Pengurangan limbah padat domestik
pendampingan (SSK) pengelolaan Kelompok program implementasi
lingkungan. sanitary landfill di kota besar dan (reduce) dari sumbernya sebanyak
persampahan � Peningkatan pengelolaan
� Mengembangkan penerapan kebijakan metropolitan sebesar 30% mungkin, digunakan kembali (reuse)
persampahan di TPAS dari open
lingkungan hidup untuk prinsip 3R (reduce, reuse, � Pengurangan limbah padat dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
Kelompok program implementasi dumping menjadi controlled landfill di
recycle) dalam pengelolaan persampahan. domestik (reduce) dari sumbernya diangkut ke TPA sebanyak 50%.
kota kecil dan menengah; sanitary
� Potensi timbulan sampah � Mengembangkan pembangunan infrastruktur sebanyak mungkin, digunakan � Peningkatan metoda pengelolaan gas
� Pelaksanaan KPS pengembangan landfill di kota besar dan metropolitan
domestik yang dihasilkan yang berkelanjutan (dengan menjaga kembali (reuse) dan didaur ulang sampah (landfill gas – LFG) melalui
� Emisi GRK dari sektor limbah persampahan di kabupaten/kota. sebesar 20%
Pulau Sulawesi pada tahun keseimbangan 3 pilar pembangunan, yaitu (recycle) (3R) sebelum diangkut pengumpulan dan pembakaran atau
padat perkotaan berupa metana � Pengelolaan persampahan di TPAS dari open � Pengurangan limbah padat
2010 (3.007 Gg/tahun), ekonomi, sosial, dan lingkungan) dengan ke TPA sebanyak 40%. melalui penerapan energy recovery system
(CH4) yang dihasilkan dari TPA dumping menjadi controlled landfill di kota kecil domestik (reduce) dari sumbernya
2015 (3.641 Gg/tahun), mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan � Peningkatan metoda pengelolaan sebanyak 50%.
dan CO2 yang dihasilkan dari dan menengah; sanitary landfill di kota besar sebanyak mungkin, digunakan
2020 (4.316 Gg/tahun), 2025 meningkatkan penyerapan karbon gas sampah (landfill gas � Pemeliharaan infrastruktur dan
kegiatan pembakaran terbuka. dan metropolitan sebesar 10%. kembali (reuse) dan didaur ulang
(5.302 Gg/tahun) dan 2030 � Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur – LFG) melalui pengumpulan peningkatan pelayanan persampahan di
� Tingkat timbulan sampah � Pengurangan limbah padat domestik (recycle) (3R) sebelum diangkut ke
(6.073 Gg/tahun). bidang persampahan yang lebih memperhatikan dan pembakaran atau melalui 31 kab/kota
domestik sebesar 0,6 kg/orang/ (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, TPA sebanyak 30%.
� Berdasarkan Skenario Business aspek peningkatan kapasitas (capacity building) penerapan energy recovery system � Pengadaan fasilitas pengelolaan
hari untuk perkotaan dan 0,3 digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang � Peningkatan metoda pengelolaan
As Usual (BAU), potensi SDM dan institusi termasuk kompetensi dan sebanyak 30%. persampahan sebanyak 548 unit
kg/orang/hari untuk pedesaan. (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA gas sampah (landfill gas
emisi CO2 di Pulau Sulawesi kemandirian pemda dalam pembangunan � Pemeliharaan infrastruktur � Pengembangan pelayanan
� Secara keseluruhan, hanya 21% sebesar 20%. – LFG) melalui pengumpulan dan
pada tahun 2010 (3,1 juta infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan peningkatan pelayanan pengangkutan Sampah di 31 kota/kab.
dari total limbah padat tersebut � Peningkatan metoda pengelolaan gas pembakaran atau melalui penerapan
ton), 2015 (3,8 juta ton), 2020 serta mendorong peran sektor swasta dan persampahan di 39 kab/kota � Peningkatan metoda pengelolaan gas
yang ditrasportasikan ke TPA sampah (landfill gas – LFG) melalui energy recovery system sebanyak 20%.
(4,5 juta ton), 2025 (5,5 juta masyarakat. di Pulau Sulawesi. sampah (landfill gas – LFG) melalui
(Dep PU, 2009). pengumpulan dan pembakaran atau melalui � Pembangunan proyek percontohan
ton) dan 2030 (6,3 juta ton). � Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah � Pengadaan fasilitas pengumpulan dan pembakaran atau
penerapan energy recovery system sebanyak 5%. (3R, CDM, biogas)
yang ramah lingkungan dan antisipatif terhadap pengelolaan persampahan melalui penerapan energy recovery system
� Pengadaan replikasi bantek pengembangan � Penyediaan infrastruktur
perubahan iklim. sebanyak 498 unit sebanyak 70%.
persampahan di kabupaten/kota. persampahan di 31 kab/kota.
� Mengembangkan teknologi peningkatan kualitas � Pengembangan pelayanan � Evaluasi, pemeliharaan, dan
� Penyediaan infrastruktur persampahan di � Pembangunan fasilitas
landfill: pengangkutan sampah di 39 pengembangan m,proyek percontohan
39 kab/kota di Pulau Sulawesi. pengelolaan persampahan
(10) Controlled Landfill (CLF) untuk kota kab/kota di Pulau Sulawesi. (3R, CDM, biogas)
� Penyediaan fasilitas pengelolaan sebanyak 453 unit
kecil dan menengah, � Pengangkutan sampah di � Pengangkutan sampah di Pulau
persampahan sebanyak 411 unit � Pengangkutan sampah di 31
(11) Sanitary Landfill (SLF) untuk kota Pulau Sulawesi sebesar 60%. Sulawesi sebesar 75%.
� Pengangkutan sampah di 39 kota/kab di kota/kab
besar dan kota metropolitan � Evaluasi, pemeliharaan,
Pulau Sumatera. � Pengangkutan sampah di Pulau
(12) Penghentian Open Dumping. dan pengembanganproyek Kelompok program capacity building
� Pengangkutan sampah di Pulau Sulawesi Sulawesi sebesar 45%.
� Mengembangkan penerapan EPR (Extended percontohan (3R, CDM, (penguatan institusi pemda, swasta, dan
sebesar 30%. � Pemeliharaan TPST 3R di semua
Producer Responsibility) untuk produsen dan biogas) masyarakat)
� Pembangunan TPST 3R di semua kota/ kab/kota di Pulau Sulawesi.
importir limbah B3 � Peningkatan kesadaran seluruh
kab di Pulau Sumatera.
Kelompok program capacity building stakeholders terhadap pentingnya
(penguatan institusi pemda, swasta, peningkatan pelayanan persampahan.
Kelompok program capacity building
dan masyarakat) � Pengembangan iklim yang kondusif
(penguatan institusi pemda, swasta, dan
� Pembentukan iklim yang bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
masyarakat)
kondusif bagi dunia usaha berperanserta secara aktif dalam
(swasta) untuk turut memberikan pelayanan persampahan,
� Penguatan kemitraan pemerintah dan
berperanserta secara aktif baik dalam handling-transportation
masyarakat.
dalam memberikan pelayanan maupun dalam pengelolaan TPA.
� Penguatan institusi pemerintah daerah
persampahan, baik dalam � Peningkatan peranserta seluruh
dalam pengelolaan persampahan.
handling-transportation maupun stakeholder dalam upaya mencapai
� Pengadaan kegiatan monev kinerja
dalam pengelolaan TPA. sasaran pembangunan persampahan.
pengembangan pengelolaan persampahan
� Pengadaan fasilitas bagi kegiatan
pengembangan sumber pembiayaan dan
pola investasi bidang persampahan melalui
kerjasama pemerintah dunia usaha dan
masyarakat
75
5.Kepulauan Nusa Tenggara
76
Kajian Dasar Saintifik Rekomendasi untuk Alternatif Strategi Prioritas Program Kepulauan Nusatenggara
Inventarisasi GRK Status Emisi Mitigasi 2010 – 2014 2015 – 2019 2020 – 2024 2024 – 2029
Kelompok program inventarisasi data dan
perencanaan Kelompok program regulasi dan
� Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK kebijakan
dari sektor limbah padat. � Pengawasan dan evaluasi produk
pengaturan pengembangan
Kelompok program regulasi dan kebijakan persampahan oleh pemerintah
kabupaten/kota yang sesuai
� Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan NSPK.
hidup untuk pengelolaan dan standardisasi � Evaluasi implementasi peraturan
persampahan (stepwise approach). perundang-undangan yang
Kelompok program regulasi dan
� Penerbitan produk pengaturan terkait dengan kemitraan
kebijakan
pengembangan persampahan oleh pemerintah-swasta (public private
� Perancangan peraturan perundang-
pemerintah kabupaten/kota yang sesuai partnership) dalam pengelolaan
undangan yang terkait dengan
NSPK. persampahan.
� Melaksanakan kajian inventarisasi GRK kemitraan pemerintah-swasta (public
� Penyelesaian peraturan di bidang
dari sektor limbah padat yang lebih private partnership) dalam pengelolaan
persampahan Kelompok program regulasi dan Kelompok program implementasi
lengkap dan sempurna dengan disertai persampahan
� Penyiapan NSPM bidang persampahan. kebijakan
rencana pengurangan GRK yang � Pengawasan dan evaluasi produk
� Pengaturan, pembinaan, pengawasan, � Pengawasan dan pengembangan � Peningkatan pengelolaan
sistematis. pengaturan pengembangan
pengembangan sumber pembiayaan dan pola sumber pembiayaan dan pola investasi persampahan di TPAS dari open
� Menerapkan kebijakan pembangunan persampahan oleh pemerintah
investasi dalam pengelolaan persampahan dalam pengelolaan persampahan dumping menjadi controlled landfill
infrastruktur bidang persampahan kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
� Penyediaan pedoman pengawasan � Pengawasan produk pengaturan di kota kecil dan menengah;
berwawasan lingkungan yang didukung
persampahan. pengembangan persampahan oleh sanitary landfill di kota besar dan
oleh pengembangan dan penelitian Kelompok program implementasi
� Pembuatan NSPK bidang persampahan pemerintah kabupaten/kota yang sesuai metropolitan sebesar 50%
teknologi terapan berwawasan
� Penyediaan Bantek, Bimtek dan NSPK. � Pengurangan limbah padat
lingkungan. � Peningkatan pengelolaan persampahan
pendampingan (SSK) pengelolaan domestik (reduce) dari sumbernya
� Mengembangkan penerapan kebijakan di TPAS dari open dumping menjadi
persampahan Kelompok program implementasi sebanyak mungkin, digunakan
lingkungan hidup untuk prinsip 3R controlled landfill di kota kecil dan
� Peningkatan pengelolaan persampahan kembali (reuse) dan didaur ulang
(reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan menengah; sanitary landfill di kota besar
Kelompok program implementasi di TPAS dari open dumping menjadi (recycle) (3R) sebelum diangkut ke
persampahan. dan metropolitan sebesar 30%
� Emisi GRK dari sektor controlled landfill di kota kecil dan TPA sebanyak 50%.
� Potensi timbulan sampah � Mengembangkan pembangunan � Pengurangan limbah padat domestik
limbah padat perkotaan � Pelaksanaan KPS pengembangan menengah; sanitary landfill di kota besar � Peningkatan metoda pengelolaan
domestik yang dihasilkan infrastruktur yang berkelanjutan (reduce) dari sumbernya sebanyak
berupa metana (CH4) yang persampahan di kabupaten/kota. dan metropolitan sebesar 20% gas sampah (landfill gas
Pulau Nusa Tenggara pada (dengan menjaga keseimbangan 3 pilar mungkin, digunakan kembali (reuse)
dihasilkan dari TPA dan CO2 � Pengelolaan persampahan di TPAS dari open � Pengurangan limbah padat domestik – LFG) melalui pengumpulan dan
tahun 2010 (1.620 Gg/tahun), pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
yang dihasilkan dari kegiatan dumping menjadi controlled landfill di kota kecil (reduce) dari sumbernya sebanyak pembakaran atau melalui penerapan
2015 (1,974 Gg/tahun), 2020 dan lingkungan) dengan mengurangi diangkut ke TPA sebanyak 40%.
pembakaran terbuka. dan menengah; sanitary landfill di kota besar mungkin, digunakan kembali (reuse) energy recovery system sebanyak 50%.
(2.351 Gg/tahun), 2025 (2.903 emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan � Peningkatan metoda pengelolaan gas
� Tingkat timbulan sampah dan metropolitan sebesar 10%. dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum � Pemeliharaan infrastruktur
Gg/tahun) dan 2030 (3.341 meningkatkan penyerapan karbon sampah (landfill gas – LFG) melalui
domestik sebesar 0,6 kg/ � Pengurangan limbah padat domestik diangkut ke TPA sebanyak 30%. dan peningkatan pelayanan
Gg/tahun). � Menyelenggarakan pembangunan pengumpulan dan pembakaran atau
orang/hari untuk perkotaan (reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin, � Peningkatan metoda pengelolaan gas persampahan di semua kab/kota
� Berdasarkan Skenario Business infrastruktur bidang persampahan yang melalui penerapan energy recovery system
dan 0,3 kg/orang/hari untuk digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang sampah (landfill gas – LFG) melalui � Pengadaan fasilitas pengelolaan
As Usual (BAU), potensi emisi lebih memperhatikan aspek peningkatan sebanyak 30%.
pedesaan. (recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA pengumpulan dan pembakaran atau persampahan sebanyak 548 unit
CO2 di Pulau Nusa Tenggara kapasitas (capacity building) SDM dan � Pemeliharaan infrastruktur
� Secara keseluruhan, hanya sebesar 20%. melalui penerapan energy recovery system � Pengembangan pelayanan
pada tahun 2010 (1,7 juta ton), institusi termasuk kompetensi dan dan peningkatan pelayanan
21% dari total limbah � Peningkatan metoda pengelolaan gas sebanyak 20%. pengangkutan Sampah di semua
2015 (2,1 juta ton), 2020 (2,5 kemandirian pemda dalam pembangunan persampahan di semua kab/kota di
padat tersebut yang sampah (landfill gas – LFG) melalui � Pembangunan proyek percontohan kota/kab.
juta ton), 2025 (3,0 juta ton) infrastruktur yang berwawasan Pulau Nusa Tenggara.
ditrasportasikan ke TPA pengumpulan dan pembakaran atau melalui (3R, CDM, biogas) � Peningkatan metoda pengelolaan
dan 2030 (3,5 juta ton). lingkungan serta mendorong peran � Pengadaan fasilitas pengelolaan
(Dep PU, 2009). penerapan energy recovery system sebanyak 5%. � Penyediaan infrastruktur gas sampah (landfill gas
sektor swasta dan masyarakat. persampahan sebanyak 498 unit
� Pengadaan replikasi bantek pengembangan persampahan di semua kab/kota. – LFG) melalui pengumpulan dan
� Mengembangkan teknologi pengelolaan � Pengembangan pelayanan
persampahan di kabupaten/kota. � Pembangunan fasilitas pengelolaan pembakaran atau melalui penerapan
sampah yang ramah lingkungan dan pengangkutan sampah di semua
� Penyediaan infrastruktur persampahan di persampahan sebanyak 453 unit energy recovery system sebanyak 70%.
antisipatif terhadap perubahan iklim. kab/kota di Pulau Nusa Tenggara.
semua kab/kota di Pulau Nusa Tenggara. � Pengangkutan sampah di semua � Evaluasi, pemeliharaan, dan
� Mengembangkan teknologi peningkatan � Pengangkutan sampah di Pulau
� Penyediaan fasilitas pengelolaan kota/kab pengembangan m,proyek
kualitas landfill: Nusa Tenggara sebesar 60%.
persampahan sebanyak 411 unit � Pengangkutan sampah di Pulau Nusa percontohan (3R, CDM, biogas)
(13) Controlled Landfill (CLF) untuk � Evaluasi, pemeliharaan, dan
� Pengangkutan sampah di semua kota/kab Tenggara sebesar 45%. � Pengangkutan sampah di Pulau
kota kecil dan menengah, pengembanganproyek percontohan
di Pulau Nusa Tenggara. � Pemeliharaan TPST 3R di semua Nusa Tenggara sebesar 75%.
(14) Sanitary Landfill (SLF) (3R, CDM, biogas)
� Pengangkutan sampah di Pulau Nusa kab/kota di Pulau Nusa Tenggara.
untuk kota besar dan kota
Tenggara sebesar 30%. Kelompok program capacity building
metropolitan Kelompok program capacity building
� Pembangunan TPST 3R di semua kota/ (penguatan institusi pemda, swasta,
(15) Penghentian Open Dumping. (penguatan institusi pemda, swasta, dan
kab di Pulau Nusa Tenggara. dan masyarakat)
� Mengembangkan penerapan EPR masyarakat)
� Peningkatan kesadaran seluruh
(Extended Producer Responsibility) � Pembentukan iklim yang kondusif
Kelompok program capacity building stakeholders terhadap pentingnya
untuk produsen dan importir limbah B3 bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
(penguatan institusi pemda, swasta, dan peningkatan pelayanan
berperanserta secara aktif dalam
masyarakat) persampahan.
memberikan pelayanan persampahan,
� Pengembangan iklim yang
baik dalam handling-transportation
� Penguatan kemitraan pemerintah dan kondusif bagi dunia usaha
maupun dalam pengelolaan TPA.
masyarakat. (swasta) untuk turut berperanserta
� Penguatan institusi pemerintah daerah secara aktif dalam memberikan
dalam pengelolaan persampahan. pelayanan persampahan, baik
� Pengadaan kegiatan monev kinerja dalam handling-transportation
pengembangan pengelolaan persampahan maupun dalam pengelolaan TPA.
� Pengadaan fasilitas bagi kegiatan � Peningkatan peranserta seluruh
pengembangan sumber pembiayaan dan stakeholder dalam upaya
pola investasi bidang persampahan melalui mencapai sasaran pembangunan
kerjasama pemerintah dunia usaha dan persampahan.
masyarakat
ICCSR - SektoR LImbah
6.Kepulauan Maluku
Kajian Dasar Saintifik Prioritas Program Kepulauan Maluku
Rekomendasi untuk Alternatif Strategi Mitigasi
Inventarisasi GRK Status Emisi 2010 – 2014 2015 – 2019 2020 – 2024 2024 – 2029
Kelompok program inventarisasi data dan
perencanaan
� Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK
Kelompok program regulasi dan kebijakan
dari sektor limbah padat.
� Pengawasan dan evaluasi produk
pengaturan pengembangan persampahan
Kelompok program regulasi dan kebijakan Kelompok program regulasi dan
oleh pemerintah kabupaten/kota yang
kebijakan
sesuai NSPK.
� Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan � Perancangan peraturan perundang-
� Evaluasi implementasi peraturan
hidup untuk pengelolaan dan standardisasi Kelompok program regulasi dan undangan yang terkait dengan
ICCSR - SektoR LImbah
perundang-undangan yang terkait
persampahan (stepwise approach). kebijakan kemitraan pemerintah-swasta (public
dengan kemitraan pemerintah-swasta
� Penerbitan produk pengaturan pengembangan � Pengawasan dan pengembangan private partnership) dalam pengelolaan
(public private partnership) dalam
persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota sumber pembiayaan dan pola persampahan
pengelolaan persampahan.
� Melaksanakan kajian inventarisasi GRK yang sesuai NSPK. investasi dalam pengelolaan � Pengawasan dan evaluasi produk
dari sektor limbah padat yang lebih lengkap � Penyelesaian peraturan di bidang persampahan persampahan pengaturan pengembangan
Kelompok program implementasi
dan sempurna dengan disertai rencana � Penyiapan NSPM bidang persampahan. � Pengawasan produk pengaturan persampahan oleh pemerintah
pengurangan GRK yang sistematis. � Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan persampahan kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
� Peningkatan pengelolaan persampahan di
� Menerapkan kebijakan pembangunan pengembangan sumber pembiayaan dan pola oleh pemerintah kabupaten/
TPAS dari open dumping menjadi controlled
infrastruktur bidang persampahan investasi dalam pengelolaan persampahan kota yang sesuai NSPK. Kelompok program implementasi
landfill di kota kecil dan menengah; sanitary
berwawasan lingkungan yang didukung � Penyediaan pedoman pengawasan
landfill di kota besar dan metropolitan
oleh pengembangan dan penelitian persampahan. Kelompok program implementasi � Peningkatan pengelolaan
sebesar 50%
teknologi terapan berwawasan lingkungan. � Pembuatan NSPK bidang persampahan � Peningkatan pengelolaan persampahan di TPAS dari open
� Pengurangan limbah padat domestik
� Mengembangkan penerapan kebijakan � Penyediaan Bantek, Bimtek dan pendampingan persampahan di TPAS dari open dumping menjadi controlled landfill
(reduce) dari sumbernya sebanyak mungkin,
lingkungan hidup untuk prinsip 3R (SSK) pengelolaan persampahan dumping menjadi controlled landfill di kota kecil dan menengah;
digunakan kembali (reuse) dan didaur ulang
(reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan di kota kecil dan menengah; sanitary landfill di kota besar dan
(recycle) (3R) sebelum diangkut ke TPA
� Emisi GRK dari sektor persampahan. Kelompok program implementasi sanitary landfill di kota besar dan metropolitan sebesar 30%
sebanyak 50%.
limbah padat perkotaan � Potensi timbulan sampah � Mengembangkan pembangunan metropolitan sebesar 20% � Pengurangan limbah padat domestik
� Peningkatan metoda pengelolaan gas
berupa metana (CH4) domestik yang dihasilkan infrastruktur yang berkelanjutan � Pelaksanaan KPS pengembangan persampahan � Pengurangan limbah padat (reduce) dari sumbernya sebanyak
sampah (landfill gas – LFG) melalui
yang dihasilkan dari TPA Pulau Maluku pada tahun (dengan menjaga keseimbangan 3 pilar di kabupaten/kota. domestik (reduce) dari mungkin, digunakan kembali (reuse)
pengumpulan dan pembakaran atau melalui
dan CO2 yang dihasilkan 2010 (413 Gg/tahun), 2015 pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, � Pengelolaan persampahan di TPAS dari open sumbernya sebanyak mungkin, dan didaur ulang (recycle) (3R)
penerapan energy recovery system sebanyak
dari kegiatan pembakaran (510 Gg/tahun), 2020 (616 dan lingkungan) dengan mengurangi dumping menjadi controlled landfill di kota kecil digunakan kembali (reuse) dan sebelum diangkut ke TPA sebanyak
50%.
terbuka. Gg/tahun), 2025 (773 Gg/ emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan dan menengah; sanitary landfill di kota besar dan didaur ulang (recycle) (3R) 40%.
� Pemeliharaan infrastruktur dan
� Tingkat timbulan sampah tahun) dan 2030 (903 Gg/ meningkatkan penyerapan karbon metropolitan sebesar 10%. sebelum diangkut ke TPA � Peningkatan metoda pengelolaan gas
peningkatan pelayanan persampahan di 7
domestik sebesar 0,6 tahun). � Menyelenggarakan pembangunan � Pengurangan limbah padat domestik (reduce) sebanyak 30%. sampah (landfill gas – LFG) melalui
kab/kota
kg/orang/hari untuk � Berdasarkan Skenario Business infrastruktur bidang persampahan yang dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan � Peningkatan metoda pengumpulan dan pembakaran atau
� Pengadaan fasilitas pengelolaan
perkotaan dan 0,3 As Usual (BAU), potensi lebih memperhatikan aspek peningkatan kembali (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) pengelolaan gas sampah melalui penerapan energy recovery system
persampahan sebanyak 548 unit
kg/orang/hari untuk emisi CO2 di Pulau Maluku kapasitas (capacity building) SDM dan sebelum diangkut ke TPA sebesar 20%. (landfill gas – LFG) melalui sebanyak 30%.
� Pengembangan pelayanan pengangkutan
pedesaan. pada tahun 2010 (0,43 juta), institusi termasuk kompetensi dan � Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah pengumpulan dan pembakaran � Pemeliharaan infrastruktur
Sampah di 7 kota/kab.
� Secara keseluruhan, hanya 2015 (0,53 juta ton), 2020 kemandirian pemda dalam pembangunan (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan atau melalui penerapan energy dan peningkatan pelayanan
� Peningkatan metoda pengelolaan gas
21% dari total limbah (0,64 juta ton), 2025 (0,81 infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan pembakaran atau melalui penerapan energy recovery system sebanyak 20%. persampahan di 11 kab/kota di
sampah (landfill gas – LFG) melalui
padat tersebut yang juta ton) dan 2030 (0,94 juta serta mendorong peran sektor swasta dan recovery system sebanyak 5%. � Pembangunan proyek Pulau Maluku.
pengumpulan dan pembakaran atau melalui
ditrasportasikan ke TPA ton). masyarakat. � Pengadaan replikasi bantek pengembangan percontohan (3R, CDM, � Pengadaan fasilitas pengelolaan
penerapan energy recovery system sebanyak
(Dep PU, 2009). � Mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan di kabupaten/kota. biogas) persampahan sebanyak 498 unit
70%.
sampah yang ramah lingkungan dan � Penyediaan infrastruktur persampahan di 11 � Penyediaan infrastruktur � Pengembangan pelayanan
� Evaluasi, pemeliharaan, dan
antisipatif terhadap perubahan iklim. kab/kota di Pulau Maluku. persampahan di 7 kab/kota. pengangkutan sampah di 11
pengembangan m,proyek percontohan
� Mengembangkan teknologi peningkatan � Penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan � Pembangunan fasilitas kab/kota di Pulau Maluku.
(3R, CDM, biogas)
kualitas landfill: sebanyak 411 unit pengelolaan persampahan � Pengangkutan sampah di Pulau
� Pengangkutan sampah di Pulau Maluku
(16) Controlled Landfill (CLF) untuk � Pengangkutan sampah di 11 kota/kab di Pulau sebanyak 453 unit Maluku sebesar 60%.
sebesar 75%.
kota kecil dan menengah, Maluku. � Pengangkutan sampah di 7 � Evaluasi, pemeliharaan,
(17) Sanitary Landfill (SLF) untuk � Pengangkutan sampah di Pulau Maluku kota/kab dan pengembanganproyek
Kelompok program capacity building
kota besar dan kota metropolitan sebesar 30%. � Pengangkutan sampah di percontohan (3R, CDM, biogas)
(penguatan institusi pemda, swasta, dan
(18) Penghentian Open Dumping. � Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Pulau Maluku sebesar 45%.
masyarakat)
� Mengembangkan penerapan EPR Pulau Maluku. � Pemeliharaan TPST 3R di Kelompok program capacity building
� Peningkatan kesadaran seluruh
(Extended Producer Responsibility) untuk semua kab/kota di Pulau (penguatan institusi pemda, swasta,
stakeholders terhadap pentingnya
produsen dan importir limbah B3 Kelompok program capacity building (penguatan Maluku. dan masyarakat)
peningkatan pelayanan persampahan.
institusi pemda, swasta, dan masyarakat) � Pembentukan iklim yang kondusif
� Pengembangan iklim yang kondusif
bagi dunia usaha (swasta) untuk
bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
� Penguatan kemitraan pemerintah dan turut berperanserta secara aktif
berperanserta secara aktif dalam
masyarakat. dalam memberikan pelayanan
memberikan pelayanan persampahan,
� Penguatan institusi pemerintah daerah dalam persampahan, baik dalam handling-
baik dalam handling-transportation maupun
pengelolaan persampahan. transportation maupun dalam
dalam pengelolaan TPA.
� Pengadaan kegiatan monev kinerja pengelolaan TPA.
� Peningkatan peranserta seluruh
pengembangan pengelolaan persampahan
stakeholder dalam upaya mencapai sasaran
� Pengadaan fasilitas bagi kegiatan pengembangan
pembangunan persampahan.
sumber pembiayaan dan pola investasi bidang
persampahan melalui kerjasama pemerintah
dunia usaha dan masyarakat
77
7.Pulau Papua
78
Kajian Dasar Saintifik Rekomendasi untuk Alternatif Strategi Prioritas Program Pulau Papua
Inventarisasi GRK Status Emisi Mitigasi 2010 – 2014 2015 – 2019 2020 – 2024 2024 – 2029
Kelompok program inventarisasi data dan Kelompok program regulasi dan
perencanaan kebijakan
� Kajian inventarisasi dan pengurangan GRK dari � Pengawasan dan evaluasi produk
sektor limbah padat. pengaturan pengembangan
persampahan oleh pemerintah
Kelompok program regulasi dan kebijakan kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
Kelompok program regulasi dan
� Evaluasi implementasi peraturan
kebijakan
� Melaksanakan kajian inventarisasi � Penguatan pendekatan kebijakan lingkungan hidup Kelompok program regulasi dan perundang-undangan yang terkait
� Perancangan peraturan perundang-
GRK dari sektor limbah padat yang untuk pengelolaan dan standardisasi persampahan kebijakan dengan kemitraan pemerintah-swasta
undangan yang terkait dengan
lebih lengkap dan sempurna dengan (stepwise approach). � Pengawasan dan pengembangan (public private partnership) dalam
kemitraan pemerintah-swasta (public
disertai rencana pengurangan GRK � Penerbitan produk pengaturan pengembangan sumber pembiayaan dan pola pengelolaan persampahan.
private partnership) dalam pengelolaan
yang sistematis. persampahan oleh pemerintah kabupaten/kota investasi dalam pengelolaan
persampahan
� Menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai NSPK. persampahan Kelompok program implementasi
� Pengawasan dan evaluasi produk
infrastruktur bidang persampahan � Penyelesaian peraturan di bidang persampahan � Pengawasan produk pengaturan
pengaturan pengembangan
berwawasan lingkungan yang � Penyiapan NSPM bidang persampahan. pengembangan persampahan � Peningkatan pengelolaan persampahan
persampahan oleh pemerintah
didukung oleh pengembangan � Pengaturan, pembinaan, pengawasan, oleh pemerintah kabupaten/kota di TPAS dari open dumping menjadi
kabupaten/kota yang sesuai NSPK.
dan penelitian teknologi terapan pengembangan sumber pembiayaan dan pola yang sesuai NSPK. controlled landfill di kota kecil dan
berwawasan lingkungan. investasi dalam pengelolaan persampahan menengah; sanitary landfill di kota besar
Kelompok program implementasi
� Mengembangkan penerapan kebijakan � Penyediaan pedoman pengawasan persampahan. Kelompok program implementasi dan metropolitan sebesar 50%
lingkungan hidup untuk prinsip 3R � Pembuatan NSPK bidang persampahan � Peningkatan pengelolaan � Pengurangan limbah padat domestik
� Peningkatan pengelolaan persampahan
(reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan � Penyediaan Bantek, Bimtek dan pendampingan persampahan di TPAS dari open (reduce) dari sumbernya sebanyak
di TPAS dari open dumping menjadi
persampahan. (SSK) pengelolaan persampahan dumping menjadi controlled landfill mungkin, digunakan kembali (reuse)
controlled landfill di kota kecil dan
� Mengembangkan pembangunan di kota kecil dan menengah; dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
menengah; sanitary landfill di kota besar
� Potensi timbulan sampah infrastruktur yang berkelanjutan Kelompok program implementasi sanitary landfill di kota besar dan diangkut ke TPA sebanyak 50%.
dan metropolitan sebesar 30%
domestik yang dihasilkan (dengan menjaga keseimbangan 3 pilar metropolitan sebesar 20% � Peningkatan metoda pengelolaan gas
� Emisi GRK dari sektor � Pengurangan limbah padat domestik
Pulau Papua pada tahun pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, � Pelaksanaan KPS pengembangan persampahan di � Pengurangan limbah padat sampah (landfill gas – LFG) melalui
limbah padat perkotaan (reduce) dari sumbernya sebanyak
2010 (502 Gg/tahun), dan lingkungan) dengan mengurangi kabupaten/kota. domestik (reduce) dari pengumpulan dan pembakaran atau
berupa metana (CH4) yang mungkin, digunakan kembali (reuse)
2015 (632 Gg/tahun), emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan � Pengelolaan persampahan di TPAS dari open dumping sumbernya sebanyak mungkin, melalui penerapan energy recovery system
dihasilkan dari TPA dan CO2 dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum
2020 (775 Gg/tahun), meningkatkan penyerapan karbon menjadi controlled landfill di kota kecil dan menengah; digunakan kembali (reuse) dan sebanyak 50%.
yang dihasilkan dari kegiatan diangkut ke TPA sebanyak 40%.
2025 (981 Gg/tahun), � Menyelenggarakan pembangunan sanitary landfill di kota besar dan metropolitan didaur ulang (recycle) (3R) � Pemeliharaan infrastruktur dan
pembakaran terbuka. � Peningkatan metoda pengelolaan gas
dan 2030 (1.158 Gg/ infrastruktur bidang persampahan sebesar 10%. sebelum diangkut ke TPA peningkatan pelayanan persampahan di
� Tingkat timbulan sampah sampah (landfill gas – LFG) melalui
tahun). yang lebih memperhatikan aspek � Pengurangan limbah padat domestik (reduce) dari sebanyak 30%. 17 kab/kota
domestik sebesar 0,6 kg/ pengumpulan dan pembakaran atau
� Berdasarkan Skenario peningkatan kapasitas (capacity sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali � Peningkatan metoda � Pembangunan fasilitas TPA CDM di
orang/hari untuk perkotaan melalui penerapan energy recovery system
Business As Usual (BAU), building) SDM dan institusi termasuk (reuse) dan didaur ulang (recycle) (3R) sebelum pengelolaan gas sampah (landfill 3 kota besar
dan 0,3 kg/orang/hari untuk sebanyak 30%.
potensi emisi CO2 di kompetensi dan kemandirian pemda diangkut ke TPA sebesar 20%. gas – LFG) melalui pengumpulan � Pengadaan fasilitas pengelolaan
pedesaan. � Pemeliharaan infrastruktur
Pulau Papua pada tahun dalam pembangunan infrastruktur � Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah dan pembakaran atau melalui persampahan sebanyak 548 unit
� Secara keseluruhan, hanya dan peningkatan pelayanan
2010 (0,52 juta ton), 2015 yang berwawasan lingkungan serta (landfill gas – LFG) melalui pengumpulan dan penerapan energy recovery system � Pengembangan pelayanan
21% dari total limbah padat persampahan di 13 kab/kota di
(0,66 juta ton), 2020 (0,81 mendorong peran sektor swasta dan pembakaran atau melalui penerapan energy recovery sebanyak 20%. pengangkutan Sampah di 17 kota/kab.
tersebut yang ditrasportasikan Pulau Papua.
juta ton), 2025 (1,02 juta masyarakat. system sebanyak 5%. � Pembangunan proyek � Peningkatan metoda pengelolaan gas
ke TPA (Dep PU, 2009). � Pengadaan fasilitas pengelolaan
ton), dan 2030 (1,21 juta � Mengembangkan teknologi � Pengadaan replikasi bantek pengembangan percontohan (3R, CDM, sampah (landfill gas – LFG) melalui
persampahan sebanyak 498 unit
ton). pengelolaan sampah yang ramah persampahan di kabupaten/kota. biogas) pengumpulan dan pembakaran atau
� Pengembangan pelayanan
lingkungan dan antisipatif terhadap � Penyediaan infrastruktur persampahan di 13 � Penyediaan infrastruktur melalui penerapan energy recovery system
pengangkutan sampah di 13
perubahan iklim. kab/kota di Pulau Papua. persampahan di 17 kab/kota. sebanyak 70%.
kab/kota di Pulau Papua.
� Mengembangkan teknologi � Penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan � Pembangunan fasilitas � Evaluasi, pemeliharaan, dan
� Pengangkutan sampah di Pulau
peningkatan kualitas landfill: sebanyak 411 unit pengelolaan persampahan pengembangan m,proyek percontohan
Papua sebesar 60%.
(19) Controlled Landfill (CLF) � Pengangkutan sampah di 13 kota/kab di Pulau sebanyak 453 unit (3R, CDM, biogas)
� Evaluasi, pemeliharaan, dan
untuk kota kecil dan Papua. � Pengangkutan sampah di 17 � Pengangkutan sampah di Pulau Papua
pengembanganproyek percontohan
menengah, � Pengangkutan sampah di Pulau Papua sebesar kota/kab sebesar 75%.
(3R, CDM, biogas)
(20) Sanitary Landfill (SLF) 30%. � Pengangkutan sampah di
untuk kota besar dan kota � Pembangunan TPST 3R di semua kota/kab di Pulau Papua sebesar 45%. Kelompok program capacity building
Kelompok program capacity building
metropolitan Pulau Papua. � Pemeliharaan TPST 3R di (penguatan institusi pemda, swasta, dan
(penguatan institusi pemda, swasta, dan
(21) Penghentian Open semua kab/kota di Pulau masyarakat)
masyarakat)
Dumping. Kelompok program capacity building (penguatan Papua. � Peningkatan kesadaran seluruh
� Pembentukan iklim yang kondusif
� Mengembangkan penerapan EPR institusi pemda, swasta, dan masyarakat) stakeholders terhadap pentingnya
bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
(Extended Producer Responsibility) peningkatan pelayanan persampahan.
berperanserta secara aktif dalam
untuk produsen dan importir limbah � Penguatan kemitraan pemerintah dan masyarakat. � Pengembangan iklim yang kondusif
memberikan pelayanan persampahan,
B3 � Penguatan institusi pemerintah daerah dalam bagi dunia usaha (swasta) untuk turut
baik dalam handling-transportation
pengelolaan persampahan. berperanserta secara aktif dalam
maupun dalam pengelolaan TPA.
� Pengadaan kegiatan monev kinerja pengembangan memberikan pelayanan persampahan,
pengelolaan persampahan baik dalam handling-transportation
� Pengadaan fasilitas bagi kegiatan pengembangan maupun dalam pengelolaan TPA.
sumber pembiayaan dan pola investasi bidang � Peningkatan peranserta seluruh
persampahan melalui kerjasama pemerintah dunia stakeholder dalam upaya mencapai
usaha dan masyarakat sasaran pembangunan persampahan.
ICCSR - SektoR LImbah