Bendel Dokumentasi 2010 Tulisan dan Dokumen
Seri Dokumentasi Tulisan 2010
Kebijakan Seni di Indonesia
berisi:
- Cuplikan Dokumen Kongres Nasional Pertama
Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) di Solo, 22 – 28 Januari 1959
- Laporan Hasil Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebudayaan
“Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan”, April 2009
- Tulisan Amanda K. Rath, “Cultural Sublimation: The Museumizing of Indonesia”
untuk Situs web Southeast Asian Studies Student Association (SEASSA) subyek
Studi Eksplorasi Asia Tenggara, Volume 1 No.1 Spring 1997
- Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia di Internet,
publikasi 2010
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anti Pornografi dan
Pornoaksi, publikasi 2006
PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA
Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan
Kesenian dan Kebudayaan
LAPORAN HASIL PENELITIAN
TIM PENELITI PSHK
Imam Nasima, LLM
Gita Putri Damayana, SH
M. Nur Sholikin, SH
Siti Maryam Rodja, SH
April 2009
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
DAFTAR ISI
1.Pendahuluan............................................................................................................ 3
1.1.1.Latar Belakang Kajian..............................................................................5
1.1.2.Metodologi...............................................................................................6
1.1.3.Sumber Data dan Narasumber................................................................9
2.Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan (Gambaran Umum)
................................................................................................................................. 12
2.1.1.Hasil Penelitian......................................................................................14
2.1.2.Hipotesis................................................................................................19
3.Konteks Sosial Politik: Kebijakan Kebudayaan di Indonesia...................................29
3.1.1.Kebijakan Kebudayaan di Indonesia......................................................29
3.1.2.Kebijakan Kebudayaan di Mata Seniman...............................................37
3.1.3.Kesimpulan ...........................................................................................40
4.Isu-Isu Pilihan Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan...............................................42
Seni dan Budaya sebagai Hak Dasar..............................................................43
4.1.1.Pajak/Retribusi Daerah..........................................................................46
4.1.2.Kebijakan Fiskal (Kepabeanan)..............................................................56
4.3.1.Dokumentasi Karya Seni.......................................................................61
4.3.2.Pelestarian Cagar Budaya.....................................................................69
4.3.3.Pendidikan Seni.....................................................................................84
4.3.4.Posisi Seni dalam Kebijakan Pariwisata.................................................87
4.3.5.Hak Kekayaan Intelektual, Seni, dan Budaya........................................93
5.Kesimpulan dan Rekomendasi.............................................................................111
5.1.1.Kesimpulan..........................................................................................111
5.1.2.Rekomendasi ......................................................................................112
LAMPIRAN: DAFTAR PERATURAN TERIDENTIFIKASI.................................................114
Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan dilakukan
oleh PSHK, bekerjasama dengan DKJ, serta didukung oleh HIVOS, dengan
tujuan untuk mendapatkan gambaran umum peraturan-peraturan yang
dibuat oleh pemerintah Indonesia yang menyangkut kegiatan kesenian dan
kebudayaan. Selain untuk mendapatkan gambaran umum kebijakan
pemerintah melalui peraturan-peraturan terkait, diberikan juga ulasan
beberapa isu aktual dalam dunia seni dan budaya di Indonesia, berangkat
dari analisa atas peraturan-peraturan tersebut.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 2
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
1.Pendahuluan
Tsze-lu said, "The ruler of Wei has been waiting for you, in order with you to
administer the government. What will you consider the first thing to be done?"
The Master replied, "What is necessary is to rectify names."
"So! Indeed!" said Tsze-lu. "You are wide of the mark! Why must there be such
rectification?"
"If names be not correct, language is not in accordance with the truth of
things. If language be not in accordance with the truth of things, affairs
cannot be carried on to success.”
"When affairs cannot be carried on to success, proprieties and music do not
flourish. When proprieties and music do not flourish, punishments will not
be properly awarded. When punishments are not properly awarded, the
people do not know how to move hand or foot.”
(Confucius, The Analects, Section 13; Part 3)
Apabila sistem administrasi pemerintahan dapat dianggap sebagai
sumber dari segala aspek kehidupan di dalam masyarakat, maka
berkembangnya seni dan budaya dalam masyarakat tidak akan lepas
pula dari bekerjanya suatu sistem pemerintahan.
Bekerjanya sistem administrasi pemerintahan sendiri, seperti ujar-ujar
Confucius di atas, diawali dengan perbaikan pada penamaan – dengan
kata lain ada sistem yang tertata secara teratur dan dimengerti, serta
konsisten ditegakkan.
Sehubungan dengan kebijakan kebudayaan di Indonesia, peran
pemerintah – melalui pemberlakuan suatu aturan, juga dipandang
sebagai hal yang krusial oleh anggota komunitas dunia seni di
Indonesia.1 Tapi apa peran pemerintah selama ini?
Mungkin mudah untuk menarik kesimpulan bahwa “pemerintah tidak
berbuat apa-apa”, sebagaimana kesimpulan bahwa “pemerintah sudah
berusaha optimal”, namun ukuran yang dipakai untuk mengambil
kesimpulan ini tidaklah jelas. Karenanya, untuk dapat memetakan
peran pemerintah sehubungan dengan pengembangan sektor seni dan
1
Hal ini tidak hanya didukung dari proses perumusan kajian yang akan dijelaskan dalam
latar belakang kajian ini, tetapi juga sangat terlihat dari pendapat-pendapat dari komunitas
seni sendiri yang terlibat sebagai narasumber dalam penelitian ini.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 3
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
budaya di Indonesia, perlu ada penelaahan kebijakan pemerintah lebih
lanjut lagi. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan
menelusuri peraturan-peraturan yang menyangkut kegiatan kesenian
dan kebudayaan di Indonesia.
Sudut pandang di atas, yaitu pandangan yang terfokus pada penelitian
peraturan-peraturan (yang notabene berangkat dari peran
pemerintah), tidak harus diterjemahkan sebagai adanya dukungan
atau pembelaan terhadap suatu sistem pemerintahan yang terpusat
(sentralistis). Bagaimanapun juga, peran yang diambil pemerintah
akan selalu berpengaruh pada hak dan kewajiban warga negara, baik
berupa pengaruh positif, maupun pengaruh negatif. Sehingga,
pemetaan kebijakan melalui penelusuran dan penelaahan peraturan,
tidak selalu berarti menafikan peran masyarakat sendiri.
Dengan adanya pemetaan peraturan yang berhubungan dengan
kegiatan kesenian dan kebudayaan, justru diharapkan terbentuk
gambaran yang jelas mengenai peran pemerintah di Indonesia,
sekaligus ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemajuan
kebudayaan nasional adalah tanggungjawab negara dan semestinya
memberikan ruang yang lapang kepada masyarakat untuk
mengembangkan budayanya masing-masing. Hal tersebut telah diatur
secara jelas di dalam konstitusi.2
Sebagai sebuah norma konstitusi yang abstrak, kewajiban negara
tersebut tentu masih harus diwujudkan oleh pemerintah dalam suatu
kebijakan yang bersifat lebih konkrit. Yang menjadi pertanyaan
kemudian adalah bagaimana norma tersebut diwujudkan. Pertanyaan
inilah yang akan dijawab oleh penelitian ini.
Selanjutnya, sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa ada
hubungan yang tak terpisahkan antara peran pemerintah (pengambil
kebijakan) untuk mengatur dan posisi warga negara yang akan terkena
pengaruh dari peraturan yang ditetapkan. Dengan demikian, selain
menelusuri dan menelaah peraturan yang ada, perlu digali pula
pengalaman dari pegiat dan pemerhati seni sendiri, sehubungan
dengan peraturan-peraturan (yang dimaksudkan) mengatur kegiatan-
kegiatan yang akan mereka lakukan.
2
Pasal 32 ayat 1: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya.” Selain aturan tersebut, menurut pasal 28C ayat (1) diatur pula
tanggungjawab negara untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan
diri, termasuk di bidang seni dan budaya: “Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.”
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 4
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Menurut hemat kami, hal ini tak kalah penting, karena implementasi
(pelaksanaan) suatu aturan di lapangan, tidak dapat diukur hanya dari
daftar peraturan perundangan yang ada. Pengalaman pihak yang
berhubungan langsung dengan bidang kehidupan yang diatur itulah
yang justru dapat menjadi gambaran nyata pelaksanaan suatu
peraturan.
Untuk itu, selain menelusuri dan menelaah peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan kegiatan kesenian dan kebudayaan, maka dilakukan
pula serangkaian wawancara dengan pegiat dan pemerhati seni
(narasumber) untuk membandingkan antara data normatif (peraturan),
dengan kenyataan di lapangan. Wawancara dengan narasumber
tersebut juga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kendala
yang dihadapi atau harapan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan
sendiri, sehubungan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan kehidupan mereka.
1.1.1.Latar Belakang Kajian
Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan
berawal dari advokasi yang diberikan oleh PSHK (Pusat Studi Hukum
dan Kebijakan Indonesia) kepada beberapa anggota komunitas seni di
bawah koordinasi DKJ (Dewan Kesenian Jakarta), sehubungan dengan
diundangkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang
baru pada tahun 2008 (UU No. 36/2008).3
Dalam UU No. 36/2008, meskipun elemen pemberian insentif untuk
sektor-sektor tertentu (non-komersial) sudah mulai dimasukkan,
namun baru sebatas ditujukan kepada lembaga-lembaga pendidikan,
penelitian, dan pengembangan.4 Selain itu, insentif berupa
pemotongan penghasilan bruto, baru mencakup sumbangan untuk
bencana alam, sumbangan sosial, sumbangan untuk penelitian,
pengembangan dan pendidikan.5 Sumbangan untuk sektor seni dan
budaya, ternyata tidak masuk ke dalam kategori tersebut.
Perjuangan untuk menambahkan pemberlakuan insentif pada sektor
seni dan budaya belum membuahkan hasil nyata. Alasan pemerintah
untuk menolak memasukkan komponen tersebut, karena proses
perumusan undang-undang yang telah selesai dan tinggal menunggu
3
Pemberitaan di media, antara lain, dapat dilihat di artikel “Wapres Setuju Insentif Pajak
Untuk Kesenian”, www.kompas.com, 12 September 2008.
4
Lihat pasal 4 ayat (3) huruf m UU No. 36/2008.
5
Lihat pasal 6 ayat 1 UU No. 36/2008.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 5
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
penetapan.6 Meskipun begitu, pemerintah menjanjikan akan mengatur
hal tersebut di dalam peraturan pemerintah (PP).
Sebelumnya, beberapa anggota komunitas dunia film, telah
mengajukan uji konstitusional terhadap UU No. 8/1992 tentang
Perfilman.7 Uji konstitusional tersebut diajukan karena adanya
penolakan terhadap sistem sensor melalui Lembaga Sensor Film (LSF)
yang dipandang oleh para pemohon telah melanggar hak-hak
konstitusionalnya (hak untuk mengembangkan diri).
Meskipun permohonan tersebut akhirnya tidak dikabulkan, Mahkamah
Konstitusi berpendapat bahwa aturan mengenai Lembaga Sensor Film
tersebut “sudah tidak sesuai dengan semangat zamannya”.8 Menurut
Mahkamah Konstitusi lebih lanjut lagi: “sangat mendesak untuk
dibentuk undang-undang perfilman yang baru yang lebih sesuai
dengan semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM”.9
Lepas dari hasil dari usaha-usaha yang telah diperjuangkan oleh
komunitas seni tersebut di atas, hal yang mulai menarik digarisbawahi
adalah bangkitnya kesadaran dan kepedulian dari komunitas seni
untuk menuntut hak-haknya sebagai warga negara. Dari kesadaran
dan kepedulian ini pula, PSHK atas permintaan DKJ dan didukung oleh
HIVOS mengambil inisiatif untuk melangkah lebih jauh lagi (tidak
terbatas pada pembahasan masalah insentif pajak dan perfilman),
dengan melakukan penelitian yang terfokus pada penulusuran dan
penelaahan peraturan-peraturan perundangan yang menyangkut
kegiatan kesenian dan kebudayaan di Indonesia.
Di samping kajian kerangka hukum ini, PSHK juga akan melakukan
kajian khusus di bidang perfilman sebagai tindak lanjut dari Putusan
MK No. 29/PUU-V/2007 yang mengamanatkan pembentukan undang-
undang perfilman baru, serta kajian khusus mengenai status hukum
DKJ. Karenanya, meskipun dua topik tersebut sangat menarik untuk
dibahas, namun topik-topik tersebut tidak akan dibicarakan panjang
lebar di sini.
1.1.2.Metodologi
Kajian kerangka hukum mulai kami lakukan dengan cara mendata
semua peraturan perundangan terkait kegiatan kesenian dan
kebudayaan di Indonesia. Sebuah kajian kerangka hukum, idealnya
6
Komentar anggota Komisi XI (bidang keuangan dan perbankan), Drajad Hari Wibowo yang
saat itu menyalahkan komunitas seni sendiri yang tidak pro aktif memperjuangkan usulan
ini sedari awal. “Seniman Minta Insentif Pajak”, www.hukumonline.com, 21 Agustus 2008.
7
Lihat Putusan MK No. 29/PUU-V/2007.
8
Ibid.
9
Ibid.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 6
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
dapat menyajikan gambaran yang utuh tentang peraturan
perundangan dari level paling tinggi sampai level paling rendah. Data
tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam klasifikasi-klasifikasi
tertentu, jika nantinya ada klasifikasi tertentu yang muncul, untuk
melihat strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Meskipun terdengar sederhana, dalam melaksanakan Kajian Kerangka
Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan, kami menghadapi
beberapa tantangan, baik teknis maupun substantif.
Pertama, ada permasalahan definisi yang harus lebih dulu ditetapkan
tentang apa yang dapat dikategorikan sebagai “kegiatan kesenian dan
kebudayaan”. Definisi “kesenian” dan “kebudayaan” itu sendiri dapat
berarti sangat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
“kesenian” berarti “perihal seni; keindahan”, sedangkan kata
“kebudayaan” berarti “hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi)
manusia, seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat; keseluruhan
pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk
memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi
pedoman tingkah lakunya”.10
Dari penjabaran definisi-definisi tersebut di atas (terutama definisi
tentang “kebudayaan” yang dapat meliputi segala aspek kehidupan
manusia) yang hampir mustahil untuk ditetapkan, maka kami mencoba
untuk memulai penelusuran peraturan dengan menggunakan kata
kunci “seni” dan “budaya”.
Penggunaan metode ini tentu mengandung kelemahan, karena tidak
semua peraturan yang menyangkut kegiatan kesenian dan
kebudayaan berjudul atau setidaknya memuat kata “seni” dan/atau
“budaya”, seperti misalnya Undang-Undang Perfilman. Untuk
mengantisipasi kelemahan tersebut, kami mencoba untuk menelusuri
sendiri hal-hal yang termasuk ke dalam kegiatan kesenian dan
kebudayaan, seperti misalnya aturan tentang perfilman tersebut.
Selain itu, kami juga mengadakan pertemuan secara rutin dengan
pihak DKJ, selain mengadakan wawancara dengan para pegiat dan
pemerhati seni. Paling tidak, dari pengalaman anggota komunitas seni
di lapangan, kami berharap kelemahan tersebut dapat diminimalisir.
Kendala kedua yang kami hadapi dalam melakukan penelitian adalah
keterbatasan sumber data yang dapat digunakan. Sudah menjadi
rahasia umum, bahwa belum ada lembaga pemerintahan di Indonesia
yang dapat menjalankan sistem administrasi yang baik, termasuk
sehubungan dengan pengumpulan dan penyediaan produk-produk
10
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, cet. 3, Jakarta:
Balai Pustaka, 2005.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 7
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
peraturan. Sehingga, dalam penelitian ini, kami mengambil inisiatif
untuk menggunakan sumber data kami sendiri yang berisi produk-
produk peraturan di Indonesia.11 Artinya, data peraturan yang berhasil
kami kumpulkan, tidak dapat dikatakan telah ditelusuri dan disaring
dari semua produk peraturan yang ada di Indonesia.
Terakhir, ada kendala subtantif sehubungan dengan pemetaan
kerangka hukum ini, sehubungan dengan konsistensi bentuk peraturan
yang dikaji. Kerangka hukum yang kami telusuri dan telaah, meliputi
peraturan-peraturan yang dibuat dalam sistem-sistem pemerintahan
yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda-beda pula.12 Pengesahan
perjanjian kerjasama bilateral, misalnya, dilakukan dengan penetapan
undang-undang (masa demokrasi konstitusional), keputusan Presiden
(masa Orde Baru hingga diundangkannya UU No. 10/2004), serta
peraturan Presiden (pasca diundangkannya UU No. 10/2004).
Menyadari bahwa permasalahan ini juga pasti akan terjadi pada
penelitian-penelitian kerangka hukum lainnya atau dengan kata lain
memang masih ada permasalahan keselarasan peraturan
perundangan di Indonesia, maka kami tetap mendaftar semua bentuk
peraturan tersebut dan menganggapnya setara dengan peraturan
sejenis menurut aturan terbaru. Untuk pengesahan perjanjian
kerjasama bilateral, misalnya, kami anggap bahwa peraturan-
peraturan tersebut ada pada level Peraturan Presiden.
Dalam penelitian ini kami juga mengumpulkan beberapa peraturan
daerah terkait kegiatan kesenian dan kebudayaan. Untuk hal ini, kami
menggunakan situs perdaonline (www.perdaonline.org) yang telah
memuat peraturan-peraturan daerah di beberapa daerah di Indonesia.
Meskipun dari segi kelengkapan tetap dapat dipertanyakan, dengan
adanya beberapa contoh pengaturan oleh pemerintah daerah
menyangkut kegiatan kesenian dan kebudayaan, kami berharap dapat
memperoleh gambaran tentang kondisi di daerah.
11
Sumber data tersebut berada di bawah pengelolaan Dan Lev Law Library dan selama ini
dijadikan pendukung penelitian-penelitian yang dilakukan oleh PSHK. Kumpulan peraturan
tersebut memuat sekitar 6600 data peraturan perundangan dari tahun 1946, meliputi
produk undang-undang hingga instruksi presiden.
12
Peraturan tertua yang teridentifikasi ditetapkan pada tahun 1953 (masa demokrasi
konstitusional). Sesudah masa demokrasi konstitusional yang secara formil berakhir pada
tahun 1959, Indonesia mengalami masa pemerintahan demokrasi terpimpin (Orde
Lama/1959-1966), demokrasi Pancasila (Orde Baru/1966-1998), dan terakhir masa reformasi
(1998-sekarang). Harmonisasi peraturan terbaru ditetapkan pada tahun 2004 (UU No.
10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), meskipun baru pada tahap
normatif – dalam arti belum jelas status peraturan-peraturan yang terbit sebelum undang-
undang tersebut . Meskipun beberapa data berasal dari pemerintahan demokrasi
konstitusional atau Orde Lama, fokus penelitian ini (berdasar data yang berhasil ditemukan)
terfokus pada masa Orde Baru dan masa reformasi.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 8
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Dengan adanya berbagai kendala di atas, penelitian kajian kerangka
hukum yang mungkin akan ideal dilakukan dengan menggunakan
metode kwantitatif, sehingga dapat memetakan sebuah struktur yang
utuh, dalam penelitian ini hanya dapat dilakukan terbatas pada
sumber data yang kami miliki. Namun demikian, menurut hemat kami
metode ini tetap penting, untuk membangun basis data peraturan
terkait kegiatan kesenian dan kebudayaan.
Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan analisa yang mungkin
timbul dengan penggunaan metode kwantitatif terbatas ini, selain
karena beberapa informasi memang tidak mungkin ditemukan dalam
peraturan itu sendiri (misalnya mengenai implementasi dan konteks
sosial politik peraturan-peraturan tersebut), kami mencoba untuk
menggunakan juga metode kwalitatif.
Metode kwalitatif kami praktekkan melalui wawancara mendalam
dengan para pegiat dan pemerhati seni untuk menggali dan
mendalami isu-isu tertentu dalam dunia seni sendiri. Selain itu, untuk
memperjelas konteks sosial politik peraturan yang kami analisa, kami
menggunakan disertasi yang pernah ditulis oleh Tod Jones mengenai
kebijakan kebudayaan di Indonesia.
Dari informasi-informasi yang kami dapatkan tersebut, baik dari
penelusuran dari sumber data peraturan, maupun wawancara, baru
kami mencari lebih lanjut peraturan-peraturan pada level yang lebih
konkrit (misalnya Keputusan Menteri) untuk isu-isu tertentu yang
menonjol. Sehingga, data yang kami kumpulkan dan analisa, sebagian
besar meliputi produk perundangan berupa undang-undang atau
peraturan pemerintah.
1.1.3.Sumber Data dan Narasumber
Seperti sudah disebutkan di atas, kami menggunakan sumber data
peraturan perundangan Dan Lev Law Library yang setidaknya berisi
6600 peraturan dari tahun 1946. Untuk peraturan-peraturan daerah
kami juga melakukan penelusuran melalui situs perdaonline. Di
samping itu, kami menggunakan sumber-sumber yang dapat
ditemukan melalui internet berdasarkan pendalaman beberapa isu,
maupun peraturan-peraturan yang kami temukan dari studi literatur
dan informasi dari narasumber atau pihak DKJ.
Pemilihan narasumber kami lakukan secara acak, sesuai dengan topik-
topik (klasifikasi-klasifikasi) peraturan teridentifikasi, serta informasi
dari pihak DKJ. Narasumber yang berhasil kami wawancarai dalam
penelitian ini adalah:
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 9
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
- Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI (1999-2001).
- Biantoro, pemilik dan pengelola Nadi Gallery.
- Dolorosa Sinaga, perupa, pemimpin redaksi majalah budaya batak
“Tapian”.
- Endo Suanda, etnomusikolog, aktif di Lembaga Pendidikan Seni
Nusantara.
- Ismid Hadad, ketua Perhimpunan Filantropi Indonesia.
- John McGlynn, pemerhati budaya Indonesia, aktif di Yayasan Lontar.
- Ratna Sarumpaet, sutradara teater, mantan ketua Dewan Kesenian
Jakarta (2003-2006).
- Seno Gumira Ajidarma, penulis, dosen pada Institut Kesenian
Jakarta.
- Sita Laretna Adishakti, dosen pada Universitas Gajah Mada, aktif di
Badan Pelestarian Purbakala Indonesia.
- Suhadi Hadiwinoto, arsitek, aktif di Badan Pelestarian Purbakala
Indonesia.
- Tita Rubi, perupa.
- Rohana Manggala, mantan Asisten Kesejahteraan Masyarakat
(Askesmas) Pemda DKI Jakarta.
Tanpa adanya bantuan masukan yang sangat berharga dari para
narasumber tersebut, mustahil kami dapat memahami sektor seni dan
budaya di Indonesia, hanya dengan melihat peraturan perundangan
yang ada. Kami juga telah meminta pihak otoritas (Departemen
Kebudayaan dan Pariwisata) untuk diwawancarai sejak awal penelitian
ini. Sayangnya, hingga waktu penelitian ini berakhir, wawancara tidak
terlaksana. Jawaban yang kami dapatkan, Departemen Kebudayaan
dan Pariwisata masih sibuk dengan permasalahan restrukturisasi
lembaga.
Selain masukan dari narasumber. Dalam penelitian kami, kami juga
terbantu dengan adanya penelitian-penelitian yang sebelumnya
dilakukan menyangkut kebijakan kebudayaan di Indonesia. Hasil-hasil
penelitian sebelumnya yang berhasil kami telusuri, berkaitan dengan
hal tersebut adalah:
- Haryati Soebadio, Cultural Policy in Indonesia (based on Annual
Reports of the Department of Education and Culture and material
of Centres and Directorates of the Directorate-General of
Culture), Unesco, 1985.
- Tim Peneliti LIPI, Kebijakan Kebudayaan di masa Orde Baru,
Kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan
dan Kebudayaan-LIPI dengan the Ford Foundation, 2001.
- Tod Jones, Indonesian Cultural Policy, 1950-2003: Culture,
Institutions, Government, Thesis, Curtin University of
Technology, 2005.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 10
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
- Helly Minarti & Alex Supartono, Pemetaan Pelaksanaan Program
Seni di Indonesia: Lima Studi Kasus (dokumen dapat diunduh di
www.inicp.net).
Seperti sudah disinggung sebelumnya, secara khusus kami
menggunakan disertasi Tod Jones sebagai referensi untuk memperjelas
konteks sosial dan politik dibuatnya peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan kegiatan kesenian dan kebudayaan di Indonesia.
Dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya, kelebihan disertasi
Tod Jones adalah adanya deskripsi yang cukup luas, meliputi sejarah
kebijakan kebudayaan, dinamika sosial politik dari masa ke masa.
Deskripsi semacam ini yang dibutuhkan oleh penelitian seperti kajian
kerangka hukum – yang mencoba untuk memberi gambaran utuh
kebijakan kebudayaan di Indonesia melalui pendekatan normatif.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 11
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
2. Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan
Kebudayaan (Gambaran Umum)
Dalam Bab 2 ini akan dipaparkan hasil penelitian kajian kerangka
hukum untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan. Paparan ini
merupakan bacaan umum (global) atas hasil penelitian, sehingga
dapat memberikan informasi yang menyeluruh, meskipun tidak rinci
(terfokus pada suatu topik tertentu). Tujuannya adalah memberikan
gambaran umum dari kebijakan kebudayaan yang diambil pemerintah
dari masa ke masa, sekaligus penjelasan topik-topik yang diatur.
Dari hasil penelitian yang dipaparkan, akan dirumuskan beberapa
hipotesis. Karena baru merupakan hipotesis, maka belum dapat
diperlakukan seperti sebuah kesimpulan (baru merupakan data yang
perlu diverifikasi lagi). Hipotesis-hipotesis tersebut akan diverifikasi
lagi di dalam Bab 3 dengan mengaitkan sumber-sumber bacaan
tambahan yang dapat menjelaskan latar belakang dibuatnya kebijakan
tersebut. Sementara untuk pembahasan lebih mendalam, kami telah
menentukan beberapa isu pilihan yang akan dibahas lebih lanjut di
dalam Bab 4.
Untuk memahami data-data hasil penelitian yang akan dipaparkan
dalam Bab 2 ini, perlu ada pemahaman dasar mengenai jenis dan
hierarki peraturan di Indonesia. Menurut aturan terakhir yang
mengatur hal ini (UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan), jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan adalah sebagai berikut :13
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Undang-Undang No. 10/2004 memang hanya mengatur secara lugas
peraturan-peraturan tersebut di atas. Meskipun begitu, beberapa
peraturan peraturan lain diakui, selama didasarkan kepada peraturan
yang lebih tinggi.14
13
Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2004.
14
Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004 beserta penjelasannya.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 12
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Perlu dipahami juga bahwa rentang waktu yang ditelusuri dalam
penelitian ini meliputi beberapa struktur pemerintahan yang berbeda,
dengan struktur peraturan perundangan yang berbeda pula. Untuk
menghindari kebingungan dalam pembacaan data hasil penelitian,
perlu diperhatikan peta berikut ini:
Skema 2.1. Jenis dan Hierarki Peraturan Yang Teridentifikasi
Dari tabel di atas, hanya peraturan-peraturan dalam kotak-kotak
berwarna abu-abu saja (UUD, UU, PP, Perpres, dan Perda) yang diatur
secara eksplisit (jenis dan hierarkinya) dalam UU No. 10/2004.
Beberapa peraturan lain (Peraturan Menteri, Keputusan Gubernur,
Keputusan Walikota) disebut dalam penjelasan pasal 7 ayat (4) UU No.
10/2004 dengan syarat diperintahkan oleh undang-undang di atasnya,
walau penyebutan ini tidak menjelaskan hierarki peraturan-peraturan
tersebut.
Khusus untuk Keputusan Kepala Daerah (Gubernur atau Walikota)
telah diatur pula oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa peraturan seperti ini merupakan peraturan pelaksana
Perda dan tidak boleh bertentangan, antara lain, dengan Perda.15
15
Pasal 146 ayat (2) UU No. 32/2004.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 13
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Peraturan-peraturan berupa Keputusan Presiden, Instruksi Presiden,
dan Instruksi Menteri yang ditemukan dalam penelusuran kami,
berasal dari rezim peraturan sebelum diundangkannya UU No.
10/2004. Setelah adanya undang-undang tersebut, pengesahan
perjanjian kerjasama bilateral yang tadinya diatur dengan Keputusan
Presiden, diatur dengan menggunakan Peraturan Presiden, karena
pengaturannya yang bersifat umum.16
2.1.1.Hasil Penelitian
Dari hasil penelusuran yang kami lakukan selama periode Desember
2008 – Maret 2009, berhasil terkumpul 108 peraturan. Dari sekian
banyak peraturan tersebut, kami membuat pengelompokan
berdasarkan jenis peraturan, klasifikasi peraturan, dan tahun
ditetapkan.
Jenis Peraturan
Untuk jenis peraturan, ada 10 (sepuluh) jenis peraturan yang dapat
kami telusuri, yaitu Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP),
Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi
Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen), Instruksi Menteri
(Irmen), Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Gubernur (Kepgub), dan
Keputusan Walikota (Kepwali).
Tabel 2.1.1. Jenis Peraturan Yang Teridentifikasi
16
Pengaturan bersifat umum diatur dengan menggunakan Peraturan dan pengaturan yang
bersifat khusus diatur dengan menggunakan Keputusan Presiden. Lihat juga Pasal 56 UU No.
10/2004.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 14
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Klasifikasi Peraturan
Untuk klasifikasi peraturan, setidaknya terdapat 20 (dua puluh) isu
yang berhasil kami petakan dari peraturan-peraturan yang ada. Di
bawah ini daftar dua puluh klasifikasi tersebut, berikut penjelasan
klasifikasi yang kami buat. Dari peraturan yang ada, bisa juga
dipisahkan antara peraturan yang memang secara khusus ditujukan
untuk mengatur kegiatan kesenian dan kebudayaan, maupun
peraturan – yang meskipun tidak ditujukan secara khusus, namun
memiliki dampak pada kegiatan kesenian dan kebudayaan.
Tabel 2.1.2. Klasifikasi Peraturan Yang Teridentifikasi
Klasifikasi peraturan-peraturan yang secara langsung ditujukan untuk
sektor seni dan budaya:
• Adat Budaya
o Budaya daerah atau etnis tertentu di Indonesia yang
diatur secara khusus dalam suatu peraturan. Dalam
penelitian ini ditemukan aturan mengenai pencabutan
pengaturan adat kebudayaan etnis Tionghoa dan Qanun
(peraturan daerah) yang mengatur tentang Kebudayaan
Aceh.
• Penghargaan Seni
o Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah dalam
bentuk tanda jasa atau hadiah kepada warga negara
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 15
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
yang dianggap berjasa dalam pengembangan seni dan
atau budaya di Indonesia. Pada prinsipnya hadiah yang
khusus ditujukan untuk kegiatan kesenian sendiri diatur
di masa Orde Lama. Untuk pengaturan sesudahnya
lebih mengatur kegiatan kebudayaan yang sifatnya
lebih umum.
• Birokrasi
o Aturan yang berhubungan dengan struktur lembaga
pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan
kesenian dan kebudayaan di Indonesia, antara lain
keputusan presiden yang mengatur pembentukan
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun
2003.
• Cagar Budaya
o Perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
• Dewan Kesenian
o Aturan yang berhubungan dengan dasar hukum
pembentukan dewan-dewan kesenian di Indonesia.
• Dokumentasi
o Usaha pemerintah untuk membuat dokumentasi atas
karya-karya yang dibuat di Indonesia atau oleh warga
negara Indonesia, meskipun mungkin motif politik
pemerintah sendiri masih dapat diperdebatkan. Kami
memilih klasifikasi dokumentasi sebagai sebuah
klasifikasi yang netral, dengan tidak menutup
kemungkinan adanya perdebatan mengenai motif
politik pemerintah di balik itu. Pada prakteknya aturan
ini tidak berjalan efektif.
• Film
o Semua aturan yang berhubungan dengan film,
termasuk aturan mengenai sensor dan penyelesaian
sengketa di dalamnya.
• Kerjasama Bilateral Kebudayaan
o Peraturan yang berisi pengesahan perjanjian kerjasama
bilateral kebudayaan Republik Indonesia dengan negara
sahabat. Isi perjanjian itu sendiri biasanya dicantumkan
di dalam lampiran pengesahan perjanjian tersebut.
Sayangnya, dalam penelitian kami, sebagian besar
lampiran perjanjian-perjanjian tersebut tidak dapat
ditemukan.
• Pajak/Retribusi Daerah
o Peraturan yang menyangkut pajak/retribusi daerah
adalah peraturan-peraturan daerah mengenai pajak dan
retribusi untuk hiburan. Dalam hal ini, kegiatan-kegiatan
kesenian dapat dikategorikan sebagai obyek pajak.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 16
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
• Pariwisata
o Peraturan-peraturan yang menyangkut pengembangan
pariwisata.
• Pendidikan Seni
o Pengaturan mengenai pendidikan seni sebagian besar
berupa dasar hukum pembentukan institut-institut seni
di Indonesia (bersifat institusional).
• Penyiaran
o Peraturan-peraturan yang menyangkut penyiaran,
terutama peran dan tugas televesi dan radio negara.
• Perjanjian Internasional
o Meskipun sama-sama berupa kebijakan luar negeri,
perjanjian internasional dibedakan dengan perjanjian
bilateral, karena biasanya tidak hanya menyangkut
perjanjian antara dua negara saja. Selain itu, isi
perjanjian tersebut bersifat lebih spesifik untuk hal-hal
tertentu.
• Perpustakaan
o Pengaturan mengenai perpustakaan dapat dipandang
sebagai bagian dari kebijakan kebudayaan. Hal ini
paling tidak tampak dari usaha pemerintah untuk
membuat sistem dokumentasi nasional yang sedianya
ditempatkan di perpustakaan nasional dan
perpustakaan daerah (lihat penjelasan tentang
Dokumentasi di atas).
Klasifikasi peraturan-peraturan yang memiliki dampak pada kegiatan
kesenian dan kebudayaan:
• Fiskal
o Pada intinya aturan mengenai fiskal (lalu lintas barang
masuk dan keluar dari wilayah Indonesia). Namun
demikian, kami juga memasukkan beberapa peraturan
tentang perpajakan ke dalam klasifikasi ini. Dalam
peraturan-peraturan tersebut ada beberapa
perkecualian untuk kegiatan kesenian.
• Hak atas Kekayaan Intelektual
o Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) tidak ditujukan
secara khusus untuk pengaturan kegiatan kesenian
atau kebudayaan. Dalam prakteknya, peraturan-
peraturan tersebut menjadi relevan untuk kegiatan
kesenian dan kebudayaan, antara lain dengan adanya
pengakuan hak cipta.
• Hak Asasi Manusia
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 17
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
o Relevansi Hak Asasi Manusia dengan kegiatan kesenian
dan kebudayaan, terutama berhubungan dengan
adanya jaminan kebebasan berekspresi.
• Industri
o Industri kecil dipandang sebagai peluang untuk
mengembangkan seni sebagai karya inovatif yang
memiliki nilai ekonomis.
• Otonomi Daerah
o Adanya otonomi daerah, secara tidak langsung sangat
mempengaruhi kebijakan kebudayaan, karena
pengambilan keputusan dan kewenangan yang
didelegasikan ke daerah.
• Pornografi
o Pengaturan pornografi dalam konteks kegiatan kesenian
dan kebudayaan sebenarnya berhubungan dengan isu
kebebasan berekspresi. Namun karena sifatnya yang
lebih khusus – bahkan masih dapat diperdebatkan, kami
sengaja membuat klasifikasi terpisah.
Tahun Ditetapkan
Untuk tahun penetapan peraturan bersangkutan, kami juga menemui
beberapa fakta menarik, yaitu masa-masa di mana pengaturan
menyangkut kegiatan kesenian dan kebudayaan sedang marak-
maraknya. Hal ini dapat dilihat dari periode penetapan yang
ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.
Tabel 2.1.3. Periode Penetapan Peraturan Yang Teridentifikasi
Dari gambaran tabel di atas, bisa kita lihat bahwa terdapat dua periode
yang cukup menonjol, yaitu periode 1991-1995 dan sekitar waktu itu
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 18
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
(selanjutnya disebut Periode I) dan periode 1999-2008 dan sekitar
waktu itu (selanjutnya disebut Periode II). Periode-periode tersebut – di
saat jumlah peraturan yang ditetapkan terlihat cukup mencolok,
menunjukkan bahwa ada aktivitas pemerintah yang cukup signifikan
berkaitan dengan pengaturan kegiatan kesenian dan kebudayaan di
Indonesia.
Di samping itu, dari grafik tersebut, juga terlihat adanya
kecenderungan peningkatan jumlah peraturan yang ditetapkan dari
tahun ke tahun.
2.1.2.Hipotesis
Berdasarkan hasil pengelompokan data penelitian sebagaimana telah
dipaparkan di atas, dapat dibuat beberapa hipotesis atau dugaan,
sebelum dapat diperdalam lagi. Pendalaman akan dijelaskan pada Bab
3 laporan ini, setelah memperhitungkan konteks sosial politik yang
melatarbelakangi pengambilan kebijakan tersebut. Hipotesis-hipotesis
yang akan kami sampaikan di bawah ini, murni berdasar pada data-
data yang kami temukan.
Hasil bacaan berdasarkan jenis peraturan yang teridentifikasi
Hipotesis 1: terlihat kecenderungan pengaturan yang terfokus
pada level pengaturan pada tataran abstrak (didominasi oleh
UU, PP, dan Keppres).
Diagram 2.2.1. Jenis Peraturan Yang Teridentifikasi
Dari data jenis peraturan yang teridentifikasi, nampak jelas bahwa
sebagian besar peraturan (produk kebijakan) berupa UU, PP, dan
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 19
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Keppres. Ini menunjukkan adanya indikasi pengaturan hanya pada
tataran abstrak saja, serta tidak disertai pertimbangan implementasi
aturan tersebut.
Pertama-tama, harus diakui, bahwa dengan adanya sumber data
terbatas yang kami pakai (yang hanya berisi aturan di level UU hingga
Inpres), maka hasil penelitian ini didominasi oleh peraturan-peraturan
di level abstrak saja. Meskipun demikian, apabila kita mencoba untuk
melihat lebih lanjut lagi dalam beberapa topik tertentu, maka memang
terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan kecenderungan
tersebut.
Yang pertama adalah mengenai pengaturan tentang dokumentasi
karya seni yang diatur dengan UU No. 4/1990 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam. Pelaksanaan serah simpan tersebut
baru diatur sampai level PP. Pada kenyataannya tidak ada aturan yang
mengatur tugas dan tanggungjawab pelaksana sendiri (perpustakaan
nasional dan perpustakaan daerah) dalam pengelolaan karya yang
diserahsimpankan. Sehingga tidak aneh apabila peraturan tersebut
tidak efektif.17
Pada tahun 2006, di Jakarta justru muncul Perda yang menyerahkan
penanggungjawaban pengelolaan kepada Gubernur (Perda DKI Jakarta
No. 6/2006 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam).
Padahal, sesuai dengan aturan di atasnya, masalah ini sebenarnya
menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Perpustakaan Nasional.18
Contoh ke dua adalah pengaturan mengenai pengesahan kerjasama
bilateral kebudayaan. Pengaturan mengenai hal ini terbukti paling
banyak teridentifikasi dalam penelitian kami (total 18 peraturan).
Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak semua kerjasama
kebudayaan dilanjutkan dengan tindakan konkrit. Bahkan, tidak semua
lampiran pengesahan yang memuat isi perjanjian mudah untuk
didapatkan. Dari data penelusuran kami sendiri, salah satu perjanjian
kerjasama bilateral yang disahkan, telah batal karena melewati jangka
waktu, tanpa ada tindak lanjut yang nyata atas kerjasama tersebut.19
Hasil bacaan berdasarkan klasifikasi peraturan yang paling banyak
muncul
17
Pembahasan lebih lanjut mengenai topik dokumentasi tersebut dapat dilihat pada Bab 4.
18
Lihat pasal 15 dan pasal 22 PP No. 70/1991. Kami menduga otonomi daerah dan
perubahan struktur perpustakaan (dulu perpustakaan daerah ada di bawah kendali
perpustakaan nasional) mempengaruhi hal ini. Bagaimanapun juga, kalaupun ternyata itu
terjadi, tidak ada antisipasi pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan
efektivitas peraturan tersebut pada tataran implementasi.
19
Lihat Keppres No. 70/2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Kuba mengenai kerjasama kebudayaan yang berlaku selama 5 (lima)
tahun dengan kemungkinan diperpanjang.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 20
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Hipotesis 2: terlihat kecenderungan pengaturan yang bersifat
formil (tidak tertuju pada pemecahan suatu masalah atau
usaha untuk mewujudkan ide tertentu).
Tabel 2.2.2. Klasifikasi Peraturan Yang Teridentifikasi Lebih Dari 10
(Sepuluh) Peraturan
Hipotesis 2 ini masih berhubungan dengan hipotesis 1 di atas.
Pengaturan yang hanya ada di level abstrak, dengan sendirinya tidak
akan menjangkau permasalahan hingga level implementasi. Hal ini
mungkin saja disebabkan karena pembentukan peraturan itu sendiri
tidak berangkat dari suatu masalah tertentu – sehingga pada akhirnya
juga menjadi tidak penting apakah hal yang diatur di dalam peraturan-
peraturan tersebut terwujud ataupun tidak. Bisa juga, peraturan-
peraturan tersebut telah didasari oleh suatu masalah tertentu yang
ingin dipecahkan, namun tidak disertai dengan pertimbangan atau
tindak lanjut dari ditetapkannya peraturan tersebut.
Yang jadi pertanyaan kemudian, apa sebenarnya yang menjadi
maksud pembuat kebijakan dalam menentukan aturan tersebut?
Apakah kebijakan tersebut diambil memang untuk pengembangan
kegiatan kesenian dan kebudayaan Indonesia? Mengapa tidak ada
tindak lanjut? Untuk menjawab hal ini secara tepat, sebaiknya kita
melihat aturan-aturan tersebut itu sendiri. Hal ini pula yang akan
diperjelas di dalam Bab 4 nanti – yang antara lain juga akan
membahas pengaturan mengenai dokumentasi karya seni.
Bagaimanapun juga, dari bacaan umum yang bisa kita dapatkan dari
beberapa klasifikasi peraturan yang banyak muncul, terlihat beberapa
fakta yang menunjukkan adanya kecenderungan pengaturan yang
bersifat formil (tidak tertuju pada pemecahan suatu masalah atau
usaha mewujudkan suatu ide tertentu).
Kerjasama bilateral, misalnya, banyak dijumpai pada masa-masa awal
pemerintahan suatu rezim tertentu. Pemerintah Orde Baru terlihat
menonjol pada masa awal 70-an. Sedang pada masa reformasi terlihat
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 21
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
giatnya pemerintahan Abdurrahman Wahid mengesahkan kerjasama
bilateral kebudayaan (5 peraturan dalam waktu satu tahun). Dalam hal
ini, motif politik untuk menjalin hubungan luar negeri pemerintah
bersangkutan dengan pemerintah negara lain mungkin berperan besar
dalam pengambilan keputusan, meskipun tak menutup kemungkinan
ada motif pemerintah untuk menghapus hegemoni kebudayaan
tertentu di Indonesia.20
Tahun Jumlah Kerjasama
Ditetapkan Bilateral
1959 1
1968 1
1970 1
1971 1
1972 1
1974 1
1975 1
1980 1
1989 1
2000 5
2002 1
2004 1
2005 1
2007 1
Total 18
Tabel 2.2.3. Pengesahan Perjanjian Kerjasama Bilateral Kebudayaan
dari Tahun ke Tahun
Selain kerjasama bilateral, pajak/retribusi daerah menempati posisi
yang cukup menonjol, terutama pada awal tahun 2000-an. Data yang
kami kumpulkan inipun belum mencakup data seluruh Perda di
Indonesia. Maraknya pengaturan ini hampir pasti disebabkan oleh
pemberlakuan otonomi daerah (UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan
Daerah), sehingga membuat pengambilan keputusan (kebijakan) di
daerah menjadi lebih aktif. Hal ini berlaku, tanpa kecuali, untuk
pengaturan mengenai pajak/retribusi hiburan. Uniknya, pengaturan
mengenai pajak masih cenderung seragam, sehingga belum nampak
ada rasio obyektif yang dipakai sebagai patokan pengaturan tersebut.
Sehingga, belum terlihat bagaimana instrumen ini digunakan oleh
pemerintah sebagai sebuah strategi dalam pengembangan kegiatan
kesenian dan kebudayaan. Topik ini akan dikaji lebih dalam lagi dalam
Bab 4 nanti.
20
Wawancara Abdurrahman Wahid (13 Maret 2009).
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 22
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Klasifikasi berikutnya yang juga sering muncul adalah menyangkut
peraturan fiskal (12 peraturan). Pengaturan permasalahan fiskal
sebenarnya tidak ditujukan secara khusus untuk mengatur kegiatan
kesenian dan kebudayaan. Peraturan-peraturan ini lebih merupakan
kebijakan keuangan yang untuk beberapa hal memang akan
berdampak kepada kegiatan kesenian, seperti misalnya bea yang
dikenakan untuk pengadaan pameran di luar negeri. Sehingga,
meskipun bukannya tidak menarik untuk dibahas secara praktis
(pengetahuan mengenai hal ini akan sangat bermanfaat bagi para
seniman), namun secara umum hal ini – sebagaimana peraturan
mengenai pajak/retribusi daerah, hanya baru menunjukkan belum
adanya penggunaan yang optimal dari instrumen ini untuk mendukung
pengembangan kegiatan kesenian dan kebudayaan. Topik ini juga
akan dibahas lagi secara lebih rinci di dalam Bab 4.
Seperti klasifikasi-klasifikasi sebelumnya, peraturan-peraturan yang
menyangkut pendidikan seni juga masih bersifat formil. Hal ini paling
tidak nampak dari adanya peraturan-peraturan yang terfokus pada
pembentukan sekolah seni dan penyesuaian lembaga tersebut dengan
sistem pendidikan nasional yang baru (UU No. 20/2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional). Sebagaimana topik-topik sebelumnya, topik ini
juga akan kami bahas lagi di dalam Bab 4.
Hasil bacaan tahun ditetapkannya peraturan-peraturan tersebut
Hipotesis 3: terlihat kecenderungan tindakan aktif pemerintah
pada periode 1991-1995 dan 1999-2008 yang ditujukan atau
dapat berdampak pada kegiatan kesenian dan kebudayaan di
Indonesia.
Tabel 2.2.3. Jumlah Peraturan dari Tahun ke Tahun
Dari keseluruhan data yang berhasil kami kumpulkan, terlihat adanya
lonjakan tajam jumlah peraturan teridentifikasi pada periode 1991-
1995 (Periode I) dan periode 1999-2008 (Periode II). Peningkatan
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 23
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
jumlah pengaturan tersebut menunjukkan kemungkinan adanya
tindakan aktif pemerintah pada periode tersebut sehubungan dengan
pengembangan kegiatan kesenian dan kebudayaan. Meskipun sama-
sama menunjukkan aktifnya peran pemerintah, sebenarnya terdapat
pula perbedaan yang cukup mendasar, dilihat dari isi peraturan-
peraturan yang teridentifikasi.
Untuk Periode I dan sekitar waktu itu terlihat sekali pengaturan yang
memang ditujukan secara spesifik untuk mengatur masalah seni dan
budaya di Indonesia seperti terlihat pada tabel berikut ini.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 24
Nama Peraturan Jenis Peraturan Tahun Klasifikasi
Ditetapkan
UU No. 4/1990 Undang-Undang 1990 Dokumenta
Serah
tentang PENELITIAN]
[LAPORAN HASIL Juni, si
2009
Simpan Karya
Cetak dan Karya
Rekam
PP No. 70/1991 Peraturan 1991 Dokumenta
tentang Pemerintah si
Pelaksanaan
Serah Simpan
Karya Cetak dan
Karya Rekam
UU No. 5/1992 Undang-Undang 1992 Cagar
tentang Cagar Budaya
Budaya
UU No. 8/1992 Undang-Undang 1992 Film
tentang Perfilman
Keppres No. Keputusan 1992 Cagar
1/1992 tentang Presiden Budaya
PENGELOLAAN
TAMAN WISATA
CANDI
BOROBUDUR DAN
TAMAN WISATA
CANDI
PRAMBANAN
SERTA
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
KAWASANNYA
Keppres No. Keputusan 1992 Pendidikan
21/1992 tentang Presiden Seni
PENDIRIAN
SEKOLAH TINGGI
SENI INDONESIA
SURAKARTA
Keppres No. Keputusan 1992 Pendidikan
22/1992 tentang Presiden Seni
Pendirian Sekolah
Tinggi Seni
Indonesia
Denpasar
Irmendagri Instruksi Menteri 1993 Dewan
5A/1993 tentang Kesenian
Pembentukan
Dewan Kesenian
PP No. 7/1994 Peraturan 1994 Film
tentang Lembaga Pemerintah
Sensor Film
PP No. 8/1994 Peraturan 1994 Film
tentang Badan Pemerintah
Pertimbangan
Perfilman
Nasional
PP No. 6/1994 Peraturan 1994 Film
tentang Usaha Pemerintah
Perfilman
Keppres No. Keputusan 1995 Pendidikan
59/1995 tentang Presiden Seni
Pendirian Sekolah
Tingi Seni
Indonesia
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 25
Bandung
UU No. 9/1995 Undang-Undang 1995 Industri
tentang Usaha
Kecil
UU No. 10/1995 Undang-Undang 1995 Fiskal
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Tabel 2.2.4. Peraturan-Peraturan Yang Dibuat Pada Periode I (1991-
1995)
Peraturan yang secara jumlah cukup menonjol dan berkaitan langsung
dengan kegiatan kesenian pada Periode I dan sekitar waktu itu:
pengaturan tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam,
pengaturan tentang film, pendirian sekolah-sekolah seni, dan
pengaturan tentang cagar budaya. Pada periode ini pula pembentukan
dewan-dewan kesenian provinsi di seluruh Indonesia ditetapkan.21
Apabila kita amati lebih lanjut lagi, dari karakter peraturan yang
teridentifikasi pada periode tersebut, ada kebijakan kesenian yang
terpusat (penekanan pada peran aktif pemerintah dalam membentuk
budaya). Ada usaha untuk mengatur dokumentasi, mengatur film
(termasuk pendirian lembaga sensor film), pendirian sekolah-sekolah
seni, hingga pembentukan dewan kesenian di seluruh Indonesia.
Apakah memang begitu adanya? Pada prinsipnya hal ini baru
merupakan hipotesis berdasarkan data yang berhasil kami kumpulkan.
Untuk menjawab pertanyaan ini dengan lebih jernih lagi, perlu dilihat
pula konteks sosial politik yang terjadi waktu itu. Hal ini akan dibahas
lagi di dalam Bab 3.
Sementara itu, berbeda dengan Periode I, peraturan-peraturan pada
Periode II cenderung tidak secara langsung mengatur permasalahan
seni dan budaya. Klasifikasi peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
21
Irmendagri No. 5A/1993 tentang Pembentukan Dewan Kesenian.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 26
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Tahun Ditetapkan Klasifikasi Total
1999 Penghargaan Seni 1
Dokumentasi 1
HAM 1
Pendidikan Seni 2
2000 Adat Budaya 1
Fiskal 2
HKI 1
Kerjasama Bilateral 5
Pajak/Retribusi Daerah 1
Pariwisata 1
2001 HKI 2
Otonomi Daerah 1
Pajak/Retribusi Daerah 5
2002 HKI 1
Kerjasama Bilateral 1
Pajak/Retribusi Daerah 4
Penyiaran 1
2003 Birokrasi 1
Pajak/Retribusi Daerah 1
Pendidikan Seni 1
2004 Adat Budaya 1
Penghargaan Seni 1
Kerjasama Bilateral 1
Otonomi Daerah 1
2005 Fiskal 1
Kerjasama Bilateral 1
Pajak/Retribusi Daerah 1
Pariwisata 1
Pendidikan Seni 2
Penyiaran 3
Perjanjian Internasional 2
2006 Dewan Kesenian 1
Dokumentasi 1
Fiskal 1
Otonomi Daerah 1
Pendidikan Seni 1
2007 Fiskal 1
Kerjasama Bilateral 1
Otonomi Daerah 1
Pendidikan Seni 1
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 27
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Perjanjian Internasional 1
Perpustakaan 1
2008 Fiskal 3
Pariwisata 1
Pornografi 1
Total 65
Tabel 2.2.5. Klasifikasi Peraturan-Peraturan Yang Dibuat Pada
Periode II
Permasalahan-permasalahan menonjol yang diatur pada Periode II
berhubungan dengan topik pajak/retribusi daerah (12 peraturan),
kerjasama bilateral (9 peraturan), fiskal (8 peraturan) dan pendidikan
seni (7 peraturan).
Untuk permasalahan kebijakan bilateral kebudayaan dan
pajak/retribusi daerah sudah disinggung sebelumnya. Pada prinsipnya
memang ada kecenderungan politik luar negeri sebuah rezim baru
untuk membuka hubungan kerjasama kebudayaan dengan negara lain,
sedang untuk masalah pajak/retribusi daerah – yang notabene
mengatur pajak/retribusi hiburan, tak lepas dari isu pendelegasian
wewenang ke daerah pasca berlakunya otonomi daerah sejak tahun
1999.
Di samping dua klasifikasi tersebut, klasifikasi-klasifikasi lain yang
menonjol, pada prinsipnya tidak menunjukkan peran pemerintah
dalam membentuk budaya tertentu. Banyaknya peraturan fiskal lebih
berhubungan dengan adanya pembenahan dalam kebijakan keuangan
– yang pada titik tertentu menyangkut kegiatan kesenian dan
kebudayaan, serta peraturan-peraturan menyangkut pendidikan seni
hanya mengatur perubahan institusional sekolah-sekolah seni dengan
diundangkannya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang mengatur bentuk-bentuk baku institusi pendidikan tinggi di
Indonesia.
Hipotesis ke tiga ini setidaknya menguatkan perlunya perhatian
khusus pada dua periode tersebut, dalam mencari penjelas arah
kebijakan kebudayaan di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi
dalam periode-periode tersebut? Mengapa peraturan-peraturan ini
ditetapkan. Hal ini akan kita bahas dalam Bab 3.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 28
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
3. Konteks Sosial Politik: Kebijakan Kebudayaan
di Indonesia
Seperti sudah disinggung sebelumnya di dalam Bab 2, hasil penelitian
kami menunjukkan adanya kecenderungan pengaturan pada level
abstrak yang bersifat formil, serta banyaknya peraturan menyangkut
kegiatan kesenian dan kebudayaan yang dibuat pada periode 1990-
1995 (Periode I) dan 2000-2008 (Periode II).
Meskipun demikian, hanya dengan melihat kondisi sosial politik yang
melatari pengambilan kebijakan (penetapan peraturan) pada Periode I
dan Periode II tersebut, tidak akan memberikan gambaran yang jelas
tentang konteks sosial politik yang melatarbelakangi fenomena ini.
Peraturan bukanlah sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit. Faktor-
faktor yang menyebabkan lahirnya suatu peraturan, timbul dari suatu
proses yang berkelanjutan. Untuk itu, dalam pembahasan mengenai
konteks sosial politik yang melandasi lahirnya peraturan-peraturan
yang menyangkut kegiatan kesenian dan kebudayaan, perlu dilihat
juga bagaimana perkembangan kebijakan kebudayaan di Indonesia
dari waktu ke waktu.
Dalam memahami konteks sosial politik ini, kami sangat terbantu
dengan adanya disertasi yang ditulis oleh Tod Jones mengenai
kebijakan kebudayaan Indonesia dari tahun 1950-2003.22 Dalam
disertasi tersebut, antara lain digambarkan kebijakan kebudayaan di
Indonesia dari masa kolonial (Hindia Belanda) hingga masa akhir
reformasi, berikut dinamika di dalamnya.
Gambaran tersebut tentu dapat lebih memperjelas gambaran umum
yang sebelumnya telah kami paparkan di dalam Bab 2. Untuk
menyesuaikan dengan ruang lingkup penelitian kajian hukum ini,
terutama sehubungan dengan konteks politik, kami akan fokus pada
peran pemerintah dan tujuan (rasio) kebijakan kebudayaan yang
diambil. Di samping itu, informasi yang kami dapatkan dari para
narasumber, dapat digunakan sebagai penjelas konteks sosial yang
ada.
3.1.1.Kebijakan Kebudayaan di Indonesia
Kebijakan kebudayaan di masa kolonial
Kebijakan kebudayaan di masa kolonial yang mempunyai pengaruh
besar terhadap perspektif kebijakan-kebijakan kebudayaan pada
masa-masa sesudahnya, adalah adanya upaya pembudayaan dari
22
Tod Jones (2005), Indonesian Cultural Policy, 1950-2003: Culture, Institutions,
Government, Thesis, Curtin University of Technology.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 29
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
pemerintah kolonial. Masyarakat saat itu diperlakukan sebagai dua
kelompok masyarakat berbeda: (1) masyarakat bangsa Eropa dan (2)
masyarakat pribumi. Kebijakan kebudayaan ditujukan di satu sisi untuk
memfasilitasi perkembangan budaya Eropa di antara masyarakat
bangsa Eropa sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran
kewarganegaraan, sedang di sisi lain ditujukan sebagai alat kontrol
terhadap perkembangan budaya di antara masyarakat pribumi yang
dianggap masih terbelakang.
Kebijakan kebudayaan pemerintah kolonial yang ditujukan untuk
membudayakan masyarakat pribumi, pada kenyataannya
menimbulkan perdebatan-perdebatan yang tak kalah keras. Ide-ide
akan bentuk “orang pribumi yang berbudaya” mendapatkan
tanggapan dari orang-orang pribumi sendiri tentang kesempurnaan
budaya orang pribumi, terutama setelah adanya kesadaran politik
nasionalistis di Indonesia. Pada hakekatnya, perspektif yang dipakai
oleh pemerintah kolonial, maupun kaum nasionalis ketika itu, sama-
sama berangkat dari fungsi budaya sebagai alat pembentuk perilaku
manusia. Seperti ditulis oleh Tod Jones:
“In spite of the differences in methods and goals, the governmental function
of culture – its role as a tool to shape the attributes and behaviours of
individuals and groups – was central to both colonial era cultural institutions
and nasionalist cultural politics.”23
Kebijakan kebudayaan di masa pendudukan Jepang
Kebijakan kebudayaan yang melihat budaya sebagai alat pembentuk
perilaku, juga masih dipakai pada masa pendudukan Jepang. Meskipun
demikian, Jepang memasukkan pesan yang berbeda di dalam
kebudayaan yang ditanamkan. Kebijakan kebudayaan Jepang
bertujuan untuk membawa ide blok negara-negara Asia, termasuk
Indonesia, di bawah kepemimpinan Jepang. Ide ini menggantikan ide
pembudayaan yang berpusat pada budaya Eropa di masa pemerintah
kolonial Hindia Belanda.
“The notion of pan-Asian identity and the formation of a bloc of Asian nations
under Japanese leadership were central to Japanese cultural policy.
[…]
… Japan still justified its privileged position and control of other countries
through presenting itself as an Asian ‘model for modernity … .”24
Selain adanya karakter kebijakan kebudayaan yang masih serupa
dengan masa pemerintahan sebelumnya, pada masa pendudukan
23
Ibid, halaman 73.
24
Ibid, halaman 76-77.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 30
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Jepang mulai berkembang pula pola-pola mobilisasi masa yang
diharapkan dapat mendukung strategi perang Jepang. Sehingga,
kebijakan kebudayaan di satu sisi mempunyai tujuan jangka panjang
yang berfungsi sebagai alat pembudayaan, namun di sisi lain juga
ditujukan kepada kepentingan praktis pemerintah Jepang saat itu.
Kondisi tersebut, tidak diterima begitu saja oleh orang-orang Indonesia
ketika itu, namun juga dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mereka
sendiri.25 Kebudayaan nasional Indonesia sendiri saat itu mengalami
perkembangan yang luar biasa, terutama seniman-seniman Persagi
(Persatuan Ahli Gambar Indonesia), asosiasi seniman yang tidak
mendapat tempat di masa kolonial karena perspektif anti-kolonial para
seniman yang tergabung di dalamnya.26 Namun demikian, beberapa
elemen kebijakan kebudayaan Jepang tetap mempengaruhi
kebudayaan Indonesia, yaitu usaha mendorong adanya perubahan
singkat yang diharapkan dapat segera membudayakan masyarakat
Indonesia, serta propaganda perang yang sangat dominan.
“For the duration of the Japanese occupation, culture was implicated in a
much more ambitious attempt at transforming Indonesian society than it was
under the Dutch due to the interventionist streak in Japanese governance,
which was amplified by the pressures of fighting a war.”27
Kebijakan kebudayaan di masa demokrasi konstitusional
Kebijakan kebudayaan di masa demokrasi konstitusional, ditandai
dengan adanya dua kutub berbeda dalam menempatkan peran
pemerintah. Di satu kutub peran pemerintah dipandang sebagai
fasilitator yang membuka ruang seluas-luasnya bagi kebebasan warga
negara mengembangkan budayanya masing-masing (visi liberal),
sedang di kutub yang lain masih tetap diasumsikan adanya satu
budaya nasional yang paripurna.
“Cultural policy during Constitutional Democracy was characterised by two
contradictory models regarding the role of cultural policy. The first model was
a commitment to institutional development that can be characterised as a
broadly liberal model of cultural regulation. […]
The second model was centred on the process of synthesis that it was
assumed would create a national culture.”28
Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, meskipun tetap ada upaya
membudayakan masyarakat, peran pemerintah ketika itu hanya
terbatas sebagai fasilitator. Sehingga, perdebatan mengenai budaya
25
Ibid, halaman 80.
26
Ibid, halaman 82.
27
Ibid, halaman 90.
28
Ibid, halaman 114.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 31
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
nasional bergulir di antara kelompok-kelompok seni sendiri – yang
tumbuh dan berkembang di masa itu. Secara normatif peran
pemerintah diatur dengan tegas di dalam konstitusi yang secara
eksplisit melindungi adanya kebebasan dalam seni, budaya, dan ilmu
pengetahuan.
“Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian
dan ilmu pengetahuan. Dengan mendjundjung azas ini maka penguasa
memadjukan sekuat tenaganja perkembangan kebangsaan dalam
29
kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.”
Kebijakan kebudayaan di masa demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin ditandai dengan kembalinya UUD 1945. Sistem
parlementer pada periode demokrasi konstitusional digantikan dengan
sistem presidensiil yang memberikan kekuasaan besar kepada
presiden. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka berlaku pula
perspektif kebudayaan dari tahun 1945 yang menekankan pada proses
pencapaian budaya nasional di bawah kendali pemerintah. Elemen
kebebasan yang disebut secara eksplisit dalam aturan konstitusi
sebelumnya (UUDS) kembali hilang.
“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.”30
Kombinasi antara peran presiden yang cukup besar dan ide budaya
nasional yang sempurna, membuat Soekarno ketika itu menjadi pusat
dari pembentukan kebudayaan nasional Indonesia. Sebagai seorang
penggalang solidaritas yang handal, Soekarno selalu menekankan
pentingnya persatuan. Dalam situasi seperti itu, organisasi-organisasi
kesenian yang sudah ada dan pada dasarnya memiliki pandangan
budaya berbeda, berlomba-lomba untuk memperjuangkan konsep
budayanya sebagai konsep budaya Indonesia.
“The activities of non-government arts organisations were an important
element of cultural policy during Guided Democracy. Guided Democracy
differed from Constitutional Democracy in that artists’ associations were
being urged to adopt political themes and particular style that demonstrated
political support for Sukarno.”31
Meskipun adanya persaingan antara organisasi-organisasi seni dan
budaya tersebut telah berhasil menumbuhkan kesadaran politik secara
masif melalui mobilisasi, namun mereka belum mampu merumuskan
bagaimana perubahan sosial politik yang lebih terstruktur mesti
29
Pasal 40 UUDS 1950.
30
Pasal 32 UUD 1945 (sebelum amandemen).
31
Tod Jones (2005), halaman 133.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 32
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
terjadi.32 Presiden Soekarno sendiri pada akhirnya terlibat dalam
pertarungan tersebut, serta lebih condong kepada ide-ide kiri.
Dari data peraturan yang kami kumpulkan, gejala ini bisa dilihat dari
ditetapkannya Peraturan Presiden No. 26/1960 tentang Pemberian
Hadiah Seni yang menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap
konsep U.S.D.E.K. (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).33
Kebijakan kebudayaan di masa Orde Baru
Kebijakan kebudayaan di masa Orde Baru, setidaknya dapat dibagi ke
dalam dua fase yang berbeda, yaitu pada awal berdirinya Orde Baru
hingga periode 70-an dan pada periode 80-an dan 90-an.
“The element of cultural policy where changes […] occurred was not its
techniques or its governmental function but in cultural policy’s normative
model. In other words, cultural policy was attempting to shape a new type of
cultural subject suitable for the New Order era.”34
Pada awalnya, kebijakan kebudayaan di masa Orde Baru tidak bisa
dilepaskan dengan situasi pada masa pemerintahan sebelumnya.
Berdirinya Orde Baru sendiri merupakan antitesa dari kondisi politik di
masa demokrasi terpimpin. Meskipun tidak secara langsung terhubung
dengan pemerintah – sebagaimana LEKRA dan LKN di masa demokrasi
terpimpin, organisasi-organisasi seni yang anti-komunis mendapatkan
dukungan khusus dari pemerintah.35
Tak hanya menutup ruang bagi berkembangnya pemikiran kiri,
pemerintah Orde Baru juga berusaha untuk melakukan depolitisasi di
segala bidang kehidupan, termasuk ekspresi seni dan budaya, untuk
kepentingan kekuasaannya.36 Sehingga, meskipun dalam beberapa hal
pemerintah Orde Baru memberi ruang bagi berkembangnya seniman-
seniman liberal, tetapi secara prinsip ada penolakan terhadap ide
liberal itu sendiri dengan motif yang berbeda dengan pemerintah
sebelumnya.
“Although some assumptions are shared with Sukarno’s notion of ‘national
identity’, such as an association of individualism, liberalism and materialism
with a Western other, culture under Suharto was used to justify a
32
Ibid.
33
Pasal 3 Perpres No. 26/1960.
34
Tod Jones (2005), halaman 201.
35
Ibid, halaman 159. Hal ini antara lain dapat dilihat dari sejarah pendirian DKJ dan seniman-
seniman yang terlibat di dalamnya, serta beberapa perjanjian kerjasama bilateral setelah itu
dengan negara-negara Eropa Barat.
36
Ibid, halaman 150.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 33
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
conservatism that justified and buttressed the political power of the New
Order regime.”37
Kontradiksi tersebut – di satu sisi dukungan terhadap seniman-seniman
liberal untuk melawan ideologi kiri, namun di sisi lain pandangan
konservatif untuk kepentingan politik rezim yang berkuasa, pada
akhirnya menentukan kebijakan kebudayaan yang diambil pada
periode 80-an dan 90-an.
Berkembangnya perekonomian pada periode tersebut, selain dapat
dijadikan sebagai legitimasi kuat bagi pemerintah untuk terus
berkuasa, juga memberikan ruang bagi berkembangnya kelas
menengah di Indonesia.38 Dalam latar sosial seperti ini, maka
semangat kritis dan tuntutan akan terbukanya ruang yang lebih bagi
kebebasan berekspresi menjadi keniscayaan yang tentu saja
mengancam legitimasi pemerintahan itu sendiri. Hal ini membuat
pemerintah Orde Baru pada periode 80-an dan 90-an berusaha untuk
menyikapi hal ini.
“The regime’s response to a changing society in the late 1980s and 1990s
was to attempt to reinforce the political order and their governmental
discourses. It attempted to strengthen the official ‘cultural process’ in the
face of a broader and more pervasive cultural process unleashed by New
Order economic policies.”39
Reaksi yang kemudian ditunjukkan oleh pemerintah Orde Baru ketika
itu, sebenarnya adalah data-data yang pada Bab 2 tadi telah dipetakan
sebagai Periode I (1991-1995). Yang menarik untuk diamati lebih lanjut
lagi, adalah aturan mengenai perfilman dan aturan mengenai
dokumentasi.
Untuk aturan mengenai perfilman, meskipun ada beberapa peraturan
yang sifatnya institusional, terlihat adanya reaksi defensif pemerintah
“untuk menjaga agar kehidupan dan pertumbuhan perfilman dapat
tetap berjalan seiring dengan pandangan hidup dan kebudayaan
bangsa, serta melindungi masyarakat akan dampak negatif yang
diakibatkan …”.40 Kebijakan kebudayaan sebagai alat kontrol
pemerintah sangat terlihat dalam pertimbangan tersebut.
Sementara itu, aturan mengenai dokumentasi (serah simpan karya
cetak dan karya rekam), selain menunjukkan reaksi defensif
pemerintah yang cukup konservatif ketika itu, juga menyimpan
permasalahan lain.
37
Ibid, halaman 174.
38
Ibid, halaman 168.
39
Ibid, halaman 174.
40
Lihat Penjelasan UU No. 8/1992 tentang Perfilman.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 34
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Sekalipun dilandasi dengan ide positif untuk “mewujudkan koleksi
karya-karya tersebut sebagai hasil budaya bangsa, sehingga terwujud
suatu koleksi nasional yang lengkap …”,41 cara untuk mewujudkan hal
tersebut hendak dicapai melalui pembebanan kewajiban (dengan
ancaman pidana) kepada warga negara. Aturan mengenai
tanggungjawab pengelola sendiri sangat minim, dalam arti tidak jelas
bagaimana pengelolaan tersebut mesti dilakukan. Sehingga, selain
menunjukkan adanya upaya dominasi pemerintah atas kehidupan
warga negara, peraturan seperti ini juga menunjukkan bahwa
pemerintah sendiri sebenarnya tidak siap dengan pengelolaan institusi
semacam itu.
Kebijakan kebudayaan di masa reformasi
Reformasi yang diharapkan menjadi momentum untuk mengembalikan
kebebasan warga negara atas dominasi pemerintah, pada
kenyataannya belum menjadi sesuatu yang diwujudkan oleh
pemerintahan-pemerintahan di era reformasi. Seperti ditulis oleh Tod
Jones:
“Unlike the beginnings of Guided Democracy and the New Order, where there
were preferred cultural discourses that were soon linked with policies, the
governments of the Reform era have not provided or adopted strong
alternative cultural discourses.”42
Kebijakan kebudayaan di masa reformasi, ditandai dengan dua hal
penting, yaitu meningkatnya identitas lokal sebagai akibat
desentralisasi dan berkembangnya isu pariwisata yang mendominasi
sektor kebudayaan.
“Firstly,ethnic and regional identity politics became increasingly important in
the context of decentralisation. Secondly, culture’s role was challenged in a
contentious restructure that took the culture portfolio out of education and
joined it with tourism.”
Pendapat tersebut ada benarnya. Mirip dengan data yang kami dapat,
meskipun tidak dominan sebagai upaya perumusan kebijakan budaya,
tidak sedikit peraturan yang menyangkut kegiatan kesenian dan
kebudayaan. Meskipun begitu, banyak peraturan dari masa
sebelumnya tidak mengalami proses peninjauan kembali untuk
disesuaikan dengan konteks politik baru yang lebih terbuka. Padahal,
di sisi lain, aturan konstitusi sendiri telah berubah dengan
memasukkan kembali elemen kebebasan warga negara.43
41
Lihat Penjelasan UU No. 4/1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
42
Tod Jones (2005), halaman 230.
43
Bandingkan dengan rumusan di dalam UUDS yang sudah disinggung sebelumnya.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 35
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan
nilai-nilai budayanya.”44
Meskipun mungkin perubahan tersebut terjadi tanpa sadar, sehingga
belum mampu mewujudkan suatu perubahan yang komprehensif
sampai saat ini, ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati lebih
lanjut lagi.
Pertama, memang telah ada perubahan di dalam konstitusi Republik
Indonesia. Selain menyangkut pandangan negara akan kebudayaan itu
sendiri, juga menyangkut pemerintahan daerah dengan pengakuan
otonomi daerah.45 Hanya saja, akibat dari adanya otonomi daerah
pada peraturan-peraturan yang ada, bukan di titik perumusan identitas
lokal, namun pada adanya perubahan pengaturan mengenai pajak
hiburan akibat perubahan jenis pajak/retribusi dan lingkup
kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten.46
Sementara itu, kebijakan kebudayaan yang kemudian diarahkan pada
sektor pariwisata juga terlihat cukup jelas. Selain berpisahnya
Direktorat Kebudayaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
dan akhirnya melebur pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata,47
beberapa peraturan sesudahnya menunjukkan aktivitas kebijakan di
sektor pariwisata, termasuk penetapan UU No. 10/2009 tentang
Kepariwisataan Indonesia.48
Memang benar bahwa tidak nampak ada kebijakan yang ditujukan
secara khusus (meskipun RUU Kebudayaan sendiri saat ini sedang
dalam tahap persiapan), tetapi beberapa peraturan mengenai
pengesahan perjanjian kerjasama bilateral di era pemerintahan
Abdurrahman Wahid (1999-2000) terlihat cukup masif.
44
Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.
45
Lihat juga Pasal 18 UUD 1945.
46
Kata ‘pada peraturan-peraturan yang ada’ ditekankan untuk menunjukkan bahwa analisa
dilakukan pada level normatif. Tentu tidak tertutup kemungkinan bahwa pada level-level
lain (misalnya sosial, politik, atau budaya) pembentukan identitas lokal terjadi. Di level
peraturan sendiri hanya terdeteksi Qanun (peraturan daerah) Provinsi NAD No. 12/2004
tentang Kebudayaan Aceh yang menunjukkan gejala adanya pengaturan identitas lokal.
47
Lihat Keppres No. 29/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 101/2001
tentang Keduduk
an, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 2/2002. Masalah pariwisata akan
dibahas khusus di dalam Bab 4.
48
Peraturan ini belum masuk ke dalam daftar yang sudah kami analisa secara umum di
dalam Bab 2.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 36
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Di masa awal pemerintahan Abdurrahman Wahid, banyak perjanjian
bilateral kebudayaan dibuat dengan negara-negara lain, termasuk
negara-negara yang dulunya merupakan “Blok Timur” yang dianggap
berseberangan oleh pemerintah Orde Baru, seperti Cina, Rusia, dan
Kuba. Selain itu, pemerintahan Abdurrahman Wahid juga mencabut
Inpres No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina.49
Hal ini setidaknya menunjukkan adanya upaya untuk mendorong ke
arah kebijakan kebudayaan yang lebih terbuka.50
3.1.2.Kebijakan Kebudayaan di Mata Seniman
Sehubungan dengan paparan perkembangan kebijakan kebudayaan di
Indonesia seperti telah dijelaskan di atas, narasumber yang kami
wawancarai adalah para seniman yang terutama aktif berkesenian di
masa Orde Baru dan masa reformasi. Di mata para seniman tersebut,
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dianggap belum
mampu mengembangkan sektor seni dan budaya di Indonesia.51 Di
samping itu, tidak semua peraturan yang menyangkut kegiatan
kesenian dan kebudayaan, mereka ketahui keberadaannya.
Ada beberapa permasalahan menyangkut kebijakan kebudayaan yang
diambil oleh pemerintah, namun hal yang paling mendapatkan
perhatian oleh sebagian besar narasumber adalah mengenai (1)
bagaimana pemerintah menginterpretasikan nilai-nilai seni dan
budaya, serta (2) perhatian pemerintah berupa dukungan nyata
terhadap sektor seni dan budaya.
Dua permasalahan di atas, terlihat sangat jelas apabila kita juga
memahami adanya perubahan kebijakan kebudayaan dari masa Orde
Baru ke masa reformasi. Seperti sudah dijelaskan di atas, masa akhir
pemerintahan Orde Baru adalah masa di mana perhatian pemerintah
kepada sektor seni dan budaya sangat tinggi. Di satu sisi, usaha untuk
membentuk budaya nasional telah melahirkan peraturan-peraturan
yang konservatif, sedangkan di sisi lain, usaha pemerintah tersebut
juga didukung dengan alokasi dana dan penyediaan fasilitas yang
besar bagi dunia seni.
Menanggapi dua hal tersebut, respon yang kemudian muncul di antara
para seniman juga menunjukkan tanggapan yang bertolak belakang.
Di satu sisi berupa reaksi positif terhadap adanya ruang bagi
49
Keppres No. 6/2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14/1967.
50
Meskipun Abdurrahman Wahid mengaku lupa tentang kebijakan-kebijakan bilateral
kebudayaan yang dibuatnya, tetapi dirinya membenarkan bahwa pencabutan tersebut
untuk menghindari adanya dominasi budaya Amerika di Indonesia. Wawancara
Abdurrahman Wahid (13 Maret 2009).
51
Hasil wawancara dengan berbagai narasumber.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 37
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
kebebasan berekspresi, namun di sisi lain tampak pula reaksi negatif
terhadap peran pemerintah yang terlihat abai terhadap masalah seni
dan budaya – kecuali melalui kebijakan pariwisata yang itupun
dianggap sebagian besar kalangan hanya menempatkan seni sebagai
ornamen saja.52
Ruang bagi kebebasan berekspresi dianggap lebih terbuka di masa
reformasi ditandai dengan, antara lain, berakhirnya larangan
(mekanisme perijinan) untuk pentas di jaman Orde Baru.53 Hal ini wajar
terjadi, karena kekuasaan rezim yang berkepentingan untuk
melindungi posisi kekuasaannya, juga telah berakhir. Uniknya, hal
tersebut terjadi bukan sebagai bentuk kebijakan pemerintahan baru,
tetapi merupakan inisiatif para seniman sendiri.54 Seperti sudah
disebutkan pula sebelumnya, posisi kebijakan kebudayaan di masa
Orde Baru dianggap begitu penting oleh pemerintah, karena
berhubungan dengan motif politik pemerintah saat itu. Sehingga,
menjadi masuk akal pula, ketika proyek-proyek “kebudayaan nasional”
yang diidamkan tidak dapat berkembang secara alamiah.55
Yang menarik, proses pembentukan kebudayaan itu sendiri bukan
berarti berakhir dengan berakhirnya pemerintahan yang
mengagendakan proyek tersebut. Pada kenyataannya, pembentukan
kebudayaan itu terus berlangsung melalui agenda masing-masing
komunitas seni yang ada di Indonesia. Dari hasil wawancara kami,
setidaknya ada beberapa komunitas seni atau budaya yang aktif
mewujudkan agenda-agendanya, seperti misalnya proyek kesenian
nusantara yang dijalankan oleh LPSN (Lembaga Pendidikan Seni
Nusantara) atau proyek pelestarian cagar budaya BPPI (Badan
Pelestarian Pusaka Indonesia). Baik dengan usaha sendiri, maupun
bekerjasama dengan atau memberikan usulan kepada pemerintah,
komunitas-komunitas tersebut telah memiliki misi dan visi sendiri yang
terlepas dari sebuah “proyek kebudayaan” yang dilakukan pemerintah.
Hal ini tentu merupakan angin segar bagi perkembangan dunia seni
dan budaya di Indonesia. Kebebasan berekspresi telah memberi ruang
perkembangan komunitas-komunitas seni di Indonesia. Masalahnya,
ada beberapa hal yang masih dipandang sebagai hambatan di
kalangan seniman sendiri.
52
Wawancara Seno Gumira Ajidarma (19 Maret 2009).
53
Wawancara Ratna Sarumpaet (20 Maret 2009).
54
Tod Jones (2005), halaman 230.
55
Wawancara Endo Suanda (16 Januari 2009). Narasumber menggambarkan bagaimana
proyek “Taman Mini” di masa Orde Baru berangkat dari ilusi penguasa ketika itu, sehingga
identitas-identitas budaya yang “terpetakan” pada kenyataannya akan berkontradiksi
dengan identitas-identitas budaya yang tumbuh secara alamiah.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 38
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Meskipun hambatan dari pemerintah telah berkurang, beberapa
seniman menyebutkan bahwa adanya hambatan yang timbul dari
sesama warga negara (gangguan berupa konflik horizontal) masih
kerap terjadi.56 Hambatan tersebut terjadi karena dalam sebuah
masyarakat yang bebas, maka pandangan komunitas yang satu akan
dihadapkan kepada pandangan komunitas yang lain. Peran pemerintah
dalam memastikan adanya suatu masyarakat yang bebas, mau tak
mau tetap dibutuhkan, dalam menjamin kebebasan itu sendiri.
Meskipun demikian, salah seorang narasumber kami menandaskan
bahwa adanya pandangan konservatif di dalam masyarakat tak akan
terhindarkan, karena pandangan tersebut merupakan bagian dari
suatu proses yang terjadi sejak di level pendidikan keluarga. 57
Sehingga yang kemudian harus dipastikan oleh pemerintah adalah
perlindungan atas hak untuk hidup aman, terlepas dari pandangan
seperti apa yang diyakini oleh seorang warga negara.
Selain perkembangan yang cukup positif dalam hal kebebasan
berekspresi, beberapa narasumber yang lain menyoroti pandangan
pemerintah mengenai konsep cagar budaya yang sudah kadaluwarsa.
Pemahaman mengenai cagar budaya masih tak jauh berbeda dengan
pemahaman pemerintah kolonial yang melihat cagar budaya hanya
sebagai perlindungan dan pelestarian benda purbakala saja.58 Yang
menarik, narasumber-narasumber tersebut berusaha mewujudkan
sendiri program-programnya melalui komunitas yang dibuatnya, untuk
memperjuangkan pandangannya sendiri terhadap pengertian cagar
budaya. Ini merupakan suatu sinyal positif dari berdayanya
masyarakat sipil di Indonesia.
Kerjasama-kerjasama bilateral kebudayaan juga dapat disebut sebagai
salah satu instrumen yang dapat meluaskan perspektif seni dan
budaya di Indonesia. Meskipun tidak menyebut secara langsung, salah
satu narasumber kami mengisyaratkan bahwa kebijakan-kebijakan
kebudayaan di bawah pemerintahannya ditujukan untuk membuka
ruang bagi perkembangan seni dan budaya yang lebih beragam di
Indonesia.59 Sedang narasumber yang lain sudah melihat peluang
pertukaran budaya, melalui masuk dan keluarnya seniman ke dan dari
Indonesia. Masalahnya, potensi seni dan budaya di Indonesia belum
optimal berkembang, karena adanya hambatan kemampuan sumber
daya manusianya.60 Sampai saat ini, belum ada pengembangan
pengetahuan mengenai pengelolaan aktivitas seni dan budaya.
56
Wawancara Dolorosa Sinaga (15 Januari 2009) dan Ratna Sarumpaet (20 Maret 2009).
57
Wawancara Dolorosa Sinaga (15 Januari 2009).
58
Wawancara Sita Laretna Adisakti dan Suhadi Hadinoto (7 Januari 2009).
59
Wawancara Abdurrahman Wahid (13 Maret 2009).
60
Wawancara John McGlynn (16 Desember 2008).
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 39
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Permasalahan pengelolaan, sebenarnya sudah masuk ke dalam
permasalahan kedua yang disebutkan di atas tadi, yaitu mengenai
minimnya dukungan nyata pemerintah bagi perkembangan seni dan
budaya di Indonesia. Pengelolaan seni dan budaya yang tidak berjalan,
kenyataannya bukan hanya permasalahan komunitas-komunitas seni
saja. Di level administrasi negara sekalipun, masalah tersebut masih
sangat terlihat. Hal ini pula yang menyebabkan alokasi dana
pemerintah yang diperuntukkan bagi sektor seni dan budaya – yang
dikemas dalam kebijakan pariwisata, tak mampu menyentuh
kebutuhan riil para seniman yang hidup dari dunia seni.
Apa kebutuhan riil para seniman? Tentu tak bisa disebutkan “satu”
kebutuhan, karena hal ini harus dipelajari dari kasus-kasus yang
muncul di lapangan. Dari hasil penelusuran kami, serta data yang kami
dapatkan dari narasumber, kebutuhan-kebutuhan riil tersebut, antara
lain menyangkut kebijakan kepabeanan (!). Dua narasumber kami
mengeluhkan penegakan hukum yang tidak berjalan baik di wilayah
pabean, sehingga mempersulit aktivitas mereka dalam mengorganisir
pameran-pameran seni.61 Selain itu, hal lain yang disebut adalah
mengenai pengelolaan taman budaya. Dari sisi teknis manajemen,
pengelolaannya selama ini dianggap gagal.62
Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah ke depannya? Melihat
permasalahan di atas, sebenarnya harus ada upaya untuk menata
kebijakan kebudayaan yang bersumber kepada permasalahan riil di
lapangan. Komunitas-komunitas seni di Indonesia terbukti mampu
berkembang dengan sendirinya, meskipun dengan dukungan yang
minim. Hal ini terjadi, karena “proyek kebudayaan” tidak lagi terpusat
pada satu institusi, tetapi sudah menjadi kerja bersama yang berjalan
beriringan. Pemerintah semestinya mulai mencermati kendala-kendala
teknis pengelolaan tersebut, untuk memfasilitasi perkembangan
komunitas-komunitas seni di Indonesia, ketimbang membentuk
“budaya nasional” atau “seni nasional” yang secara alamiah akan
terbentuk melalui pemaknaan masing-masing warga negara.
3.1.3.Kesimpulan
Konteks sosial politik yang melatarbelakangi maraknya pengaturan
pada Periode I dan Periode II menunjukkan adanya dua nuansa yang
berbeda. Pada Periode I, peraturan-peraturan yang dibuat merupakan
bagian dari “proyek kebudayaan” pemerintah yang saat itu
mendominasi kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, pada
Periode II maraknya pengaturan terjadi karena adanya perubahan
struktur politik.
61
Wawancara Tita Rubi (30 Maret 2009) dan Biantoro (18 Maret 2009).
62
Wawancara John McGlynn (16 Desember 2008).
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 40
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Perubahan instrumen-instrumen hukum yang disebabkan oleh adanya
perubahan struktur politik, ternyata tidak dibarengi dengan kesadaran
pemerintah akan sebuah “budaya baru”. Belum ada perubahan atas
instrumen-instrumen hukum sebelumnya yang konservatif, berdasar
pada adanya perubahan paradigma yang cukup lugas di dalam
konstitusi.
Pemerintahan-pemerintahan di masa reformasi justru melihat budaya
bukan lagi sesuatu yang penting untuk diperhatikan, kecuali
sehubungan dengan kebijakan pariwisata di Indonesia. Hanya
pemerintahan Abdurrahman Wahid saja yang cukup peduli dengan
usaha untuk memberi jalan bagi budaya yang terbuka di Indonesia,
meskipun tidak menunjukkan hasil yang konkrit.
Kesadaran akan sebuah “budaya baru” yang terbuka, pada hakekatnya
muncul dan akan berkembang, tidak lagi dari lembaga pemerintah,
melainkan dari masyarakat sendiri. Meski tetap kagok dengan situasi
sosial politik yang jelas berbeda, beberapa komunitas seni dan budaya
dapat membuat dan mengembangkan program mereka masing-
masing. Bagaimanapun juga, harapan kalangan seniman akan adanya
dukungan pemerintah tetap saja tinggi.
Dalam kondisi seperti ini, perlu ada kebijakan kebudayaan yang
diarahkan sebatas pada penyediaan fasilitas, serta mempercayakan
proses pembentukan budaya sepenuhnya kepada sebuah proses
alamiah. Penekanan perlu dilakukan pada peningkatan kemampuan
pengelolaan institusi, serta perhatian serius terhadap masalah-
masalah riil yang dihadapi oleh para seniman sendiri.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 41
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
4. Isu-Isu Pilihan Kegiatan Kesenian dan
Kebudayaan
Dalam bab-bab sebelumnya telah disinggung secara umum kebijakan
kebudayaan di Indonesia, yaitu bagaimana memahami peraturan-
peraturan yang ada dalam sebuah kerangka besar. Sekalipun
pendekatan seperti itu dapat memudahkan kita melihat hubungan
antara peraturan-peraturan yang ditemukan dengan tujuan-tujuan yang
hendak diwujudkan oleh pemerintah, serta mungkin merumuskan
masalah secara global, namun untuk memikirkan solusinya tidak akan
semudah membalik telapak tangan. Pada kenyataannya, perlu ada
pendekatan berbeda dalam usaha untuk memecahkan masalah-
masalah tersebut.
Dalam penelitian ini, kami sudah mencoba untuk mengelompokkan
peraturan-peraturan yang kami temukan ke dalam klasifikasi-klasifikasi
tertentu. Menurut hemat kami, solusi yang dibutuhkan untuk perbaikan
kebijakan kebudayaan depannya, bukan lagi satu solusi besar yang
dapat menyelesaikan segala masalah. Yang berlaku justru sebaliknya.
Permasalahan yang dihadapi, seharusnya dilihat lagi sebagai masalah-
masalah terpisah yang memang hanya bisa diselesaikan di dalam ruang
lingkupnya masing-masing saja. Dengan pendekatan atau cara pandang
seperti ini, maka suatu masalah dapat secara nyata dipecahkan.
Kegiatan kesenian dan kebudayaan akan berkembang secara alamiah,
ketika hambatan-hambatan yang menghalanginya dihilangkan.
Dalam laporan penelitian ini, kami akan memberikan paparan dan
beberapa analisis permasalahan berdasarkan klasifikasi data yang kami
kumpulkan dalam penelitian kami sampai saat ini. Klasifikasi-klasifikasi
tersebut adalah sebagai berikut:63
Pajak/Retribusi Daerah
Kebijakan Fiskal (Kepabeanan)
Dokumentasi Karya Seni
Pelestarian Cagar Budaya
Pendidikan Seni
Posisi Seni dalam Kebijakan Pariwisata
Hak Atas Kekayaan Intelektual
63
Setiap klasifikasi kami bahas secara khusus dan terpisah dengan klasifikasi yang lain.
Sehingga Bab 4 ini merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan yang terpisah.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 42
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Sebelum melakukan pembahasan tiap klasifikasi tersebut di atas,
dalam bagian ini akan terlebih dahulu dipaparkan mengenai peraturan-
peraturan yang menyangkut jaminan hak-hak asasi manusia yang
menyangkut kegiatan seni dan budaya di Indonesia.
Seni dan Budaya sebagai Hak Dasar
Hak-hak asasi atau hak-hak dasar yang berhubungan dengan kegiatan
seni dan budaya, pada prinsipnya sudah diatur dalam konstitusi.
Setelah UUD 1945 mengalami amandemen, setidaknya ada beberapa
aturan dasar yang dapat berkaitan dengan kegiatan kesenian dan
kebudayaan di Indonesia, yaitu:
a. Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “[s]etiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.”
b. Pasal 28 I ayat (1) yang menegaskan bahwa kemerdekaan
pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
c. Pasal 28 I ayat (3) yang mengatur bahwa “[i]dentitas budaya dan
hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban”.
d. Pasal 28 I ayat (4) yang menegaskan bahwa “[p]erlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
e. Pasal 32 ayat (1) yang mengatur bahwa “[n]egara memajukan
kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara
dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”
f. Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa “[n]egara
menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional.”
Selain ketentuan-ketentuan dalam konstitusi tersebut di atas, setelah
reformasi pada tahun 1998, ditetapkan lagi beberapa peraturan
menyangkut jaminan atas hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan
tersebut dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan berikut:
a. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia:
i. Pasal 6 ayat (2) yang mengatur perlindungan atas identitas
budaya masyarakat hukum adat (sejalan dengan Pasal 28I
ayat (3)).
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 43
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
ii. Pasal 13 yang mengatur tentang hak untuk mengembangkan
diri, termasuk mendapatkan manfaat dari kegiatan seni dan
budaya (sama dengan ketentuan Pasal 28 C ayat (1) UUD
1945).
iii. Pasal 23 ayat (2) yang mengatur tentang kebebasan
berpendapat di muka umum.
b. UU No. 11/2005 tentang Pengesahan ICCPR/KIHSP; ketentuan-
ketentuan dalam KIHSP yang relevan:
i. Pasal 19 ayat (2) yang menjamin bahwa “[t]idak seorangpun
dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk
menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk
mencari, menerima, dan memberikan informasi dan
pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan
secara lisa, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni,
atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.” Menurut
Pasal 18 ayat (3) pembatasan hanya diperbolehkan apabila
ditujukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain;
atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban
umum atau kesehatan atau moral umum.
ii. Pasal 27 yang menjamin perlindungan golongan minoritas
untuk menikmati budaya mereka sendiri, memeluk agama
yang mereka yakini, maupun menggunakan bahasa mereka
sendiri.
c. UU No. 12/2005 tentang Pengesahan CESCR/Ekosob; ketentuan-
ketentuan dalam Ekosob yang relevan:
i. Pasal 15 ayat (1) sub a yang mengatur bahwa negara harus
mengakui hak setiap orang untuk dapat berpartisipasi dalam
kehidupan budaya.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, berdasarkan peraturan
yang berhasil teridentifikasi dalam tulisan ini, sebenarnya sudah ada
kebijakan yang mulai mendorong ke arah penghormatan yang lebih
baik terhadap hak asasi manusia. Hal ini bisa dilihat dari Keppres No.
6/2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14/1967 tentang Agama,
Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Ini merupakan sinyal positif,
karena Inpres No. 14/1967 telah membatasi golongan minoritas untuk
menikmati budaya mereka sendiri – yang notabene bertentangan
dengan Pasal 27 KIHSP tersebut di atas.
Namun demikian, menyangkut jaminan atas hak-hak dasar lain yang
berkaitan dengan kegiatan kesenian dan kebudayaan, masih banyak
peraturan yang tidak sesuai dengan jaminan atas kebebasan
berekspresi. Contoh paling nyata dalam beberapa waktu belakangan
ini adalah UU No. 44/2008 tentang Pornografi (selain tentu saja
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 44
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
peraturan perfilman yang pernah digugat di MK atau barangkali
peraturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam yang
menimbulkan ketidakpastian hukum). Meskipun barangkali masalah
paling esensial dari undang tersebut adalah masalah teknis yuridis
dalam implementasinya, sebagian besar kalangan beranggapan bahwa
undang-undang tersebut merupakan usaha penyeragaman budaya.
Hal ini barangkali lebih disebabkan oleh faktor politik yang
melatarbelakangi penetapan peraturan tersebut.
Contoh lain lagi yang bisa dilihat adalah putusan MK dalam perkara
pengujian sistem sensor film di Indonesia, seperti sudah disinggung di
bagian awal tulisan ini. Di satu sisi MK menyatakan bahwa peraturan
tersebut sudah tidak sesuai dengan zamannya (dalam arti
bertentangan dengan aturan-aturan dasar yang ada saat ini), namun di
sisi lain MK tidak membatalkan ketentuan menyangkut sistem sensor
tersebut.64 Sehingga nampak standar ganda dari pengambil keputusan
(para hakim konstitusi). Di satu sisi mereka telah mengakui bahwa ada
peraturan-peraturan baru yang mendorong ke pemberian jaminan
lebih baik atas hak dan kebebasan warga negara, namun di sisi lain
masih terdapat kesadaran budaya konservatif yang mengkhawatirkan
ketidaksiapan menghadapi perubahan budaya yang terjadi. Perubahan
normatif tidak akan mengubah perspektif budaya masyarakat,
setidaknya tidak dalam waktu singkat.
Pengujian konstitusional (melalui MK) mungkin dapat menjadi solusi
untuk menuntut pemenuhan jaminan atas hak-hak konstitusional. Tapi
harus diketahui pula bahwa MK sebenarnya tak lebih dari “negative
legislator” yang hanya dapat menguji sah tidaknya suatu kebijakan,
tapi tak dapat merumuskan sendiri suatu kebijakan tertentu. Mau tidak
mau, kesadaran pemerintah atas hak-hak dasar warga negaranya,
akan berpengaruh besar terhadap berkembangnya kegiatan kesenian
dan kebudayaan. Paling tidak, sesuai dengan aturan-aturan dasar yang
memang telah ditetapkan, termasuk mengambil tanggung jawab untuk
“memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara
dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
Apabila hal paling esensial ini saja tidak dipahami dengan baik oleh
pengambil kebijakan di Indonesia, maka bentuk-bentuk kebijakan yang
diambil akan lebih didominasi oleh kepentingan politik atau ekonomi,
serta bukan ketulusan untuk mengembangkan kehidupan budaya
warga negara Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang ada pada
level yang lebih konkrit akan dibahas topik demi topik di bawah ini.
64
Putusan MK No. 29/PUU-V/2007.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 45
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
4.1.1.Pajak/Retribusi Daerah
4.1.1. Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini berhasil ditemukan 10 (sepuluh) peraturan daerah
(Perda) yang terkait dengan retribusi daerah dan pajak daerah di
bidang seni dan budaya. Perda tersebut terdiri atas:
a. Enam perda yang mengatur tentang retribusi, yaitu:
1. Perda kabupaten Lampung Selatan No. 15/2001 tentang
Retribusi Sewa Tempat Pameran dan Lokasi
Pertunjukan;
2. Perda Kota Medan No. 11/2002 tentang Retribusi Ijin
usaha perfilman;
3. Perda Kabupaten Gowa No. 4/2003 tentang Retribusi
Objek Wisata Sejarah dan Budaya
4. Retribusi Ijin usaha, yang terdiri atas:
a. Perda Kota Surakarta No. 4/2002 Ijin Usaha
Rekreasi dan Hiburan Umum;
b. Perda Kabupaten Kudus No. 14/2002 tentang Ijin
Usaha;
c. Perda Kabupaten Blora No. 4/2005 tentang
Retribusi Ijin Usaha Pariwisata dan Budaya.
b. Empat perda yang mengatur tentang pajak hiburan, yaitu:
1. Perda Kota Ambon No. 4/2001 tentang Pajak Hiburan;
2. Perda Kabupaten Wonosobo No. 15/2001 tentang Pajak
Hiburan ;
3. Perda Kota Semarang No. 9/2001 tentang Pajak
Hiburan;
4. Perda Kota Kupang No. 3/2002 tentang Pajak Hiburan.
Berdasarkan Undang-Undang No. 34/2002 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, retribusi daerah dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu:
- Retribusi jasa umum;
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 46
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis
retribusi jasa umum yaitu (i) retribusi pelayanan kesehatan, (ii)
pelayanan persampahan/kebersihan, (iii) penggantian biaya
cetak KTP dan akta catatan sipil, (iv) pelayanan pemakaman dan
pengabuan mayat, (v) pelayanan parkir di tepi jalan umum, (vi)
pelayanan pasar, (vii) pengujian kendaraan bermotor, (viii)
pemeriksaan alat pemadam kebakaran, (ix) penggantian biaya
cetak peta, dan (x) pengujian kapal perikanan.
- Retribusi jasa usaha;
Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah
dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi ini adalah (i)
retribusi pemakaian kekayaan daerah, (ii) retribusi pasar grosir
dan/atau pertokoan, (iii) retribusi tempat pelelangan, (iv)
retribusi terminal, (v) retribusi tempat khusus parkir, (vi) retribusi
tempat penginapan/ pesanggrahan/villa, (vii) retribusi
penyedotan kakus, (viii) retribusi rumah potong hewan, (ix)
retribusi pelayanan pelabuhan kapal, (x) retribusi tempat
rekreasi dan olah raga, (xi) retribusi penyeberangan di atas air,
(xii) retribusi pengolahan limbah cair, (xiii) retribusi penjualan
produksi usaha daerah.
- Retribusi perijinan tertentu;
Retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian ijin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan. Jenis retribusi ini adalah (i) retribusi ijin mendirikan
bangunan, (ii) retribusi ijin tempat penjualan minuman
beralkohol, (iii) retribusi ijin gangguan, (iv) retribusi ijin trayek.
Selain jenis-jenis retribusi tersebut di atas, pemerintah daerah
masih diberi peluang untuk menetapkan jenis retribusi baru
dengan ketentuan penetapannya dilakukan melalui perda.
Terkait dengan pajak, undang-undang membedakan pajak daerah ke
dalam dua jenis, yaitu:
– Pajak Provinsi yang meliputi (i) pajak kendaraan bermotor dan
kendaraan di atas air, (ii) bea balik nama kendaraan bermotor
dan kendaraaan di atas air, (iii) pajak bahan bakar kendaraan
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 47
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
bermotor, (iv) pajak pengambilan dan pemafaatan air bawah
tanah dan air permukaan.
– Pajak Kabupaten/Kota yang meliputi (i) pajak hotel, (ii) pajak
restoran, (iii) pajak hiburan, (iv) pajak reklame, (v) pajak
penerangan jalan, (vi) pajak pengambilan bahan galian golongan
C, (vii) pajak parkir.
Besaran pajak untuk pajak propinsi adalah sama atau seragam di
seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65/2001.
Sementara itu, besaran pajak untuk kabupaten/kota tidak sama
atau definitif (dapat ditetapkan dengan perda), namun tidak boleh
melebihi dari tarif maksimum yang telah ditentukan oleh undang-
undang.
Perda-Perda Retribusi
Sehubungan dengan kegiatan kesenian dan kebudayaan, jenis-jenis
retribusi yang berhasil teridentifikasi adalah sebagai berikut:
- Retribusi objek wisata sejarah dan budaya;
Perda retribusi ini diberlakukan di Kabupaten Gowa. Peraturan
Daerah ini bertujuan untuk mengenakan retribusi objek wisata
sejarah dan budaya dengan sasaran adalah memberikan
dukungan bagi pemeliharaan dan perawatan objek wisata
sejarah dan budaya. Yang dimaksud retribusi objek wisata
sejarah dan budaya adalah pembayaran atas penyediaan dan
pelayanan wisata sejarah dan budaya yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah. Besar biaya retribusi yang ditetapkan dalam
Perda ini adalah untuk dewasa sebesar dua ribu rupiah dan anak-
anak sebesar seribu rupiah. Besaran retribusi ini ditetapkan
berdasarkan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya
administrasi, transportasi, operasional dari pemeliharaan wisata
sejarah dan budaya.
- Retribusi sewa tempat pameran dan lokasi pertunjukan;
Perda retribusi ini berlaku di Kabupaten Lampung Selatan. Perda
ini bertujuan mewujudkan ketertiban dan terkendalinya
pelaksanaan Pameran dan Pertunjukan di Kabupaten Lampung
Selatan. Retribusi dikenakan pada penyelenggaran yang
menyewa tempat untuk keperluan pameran dan pertunjukan
termasuk terkait dengan seni dan budaya.
- Retribusi ijin usaha pariwisata dan kebudayaan;
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 48
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Perda retribusi ini berlaku di Kabupaten Blora. Perda ini
bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna
keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang mengarah pada tercapainya pendapatan daerah yang
maksimal. Ada dua objek retribusi yang terkait dengan
kebudayaan dalam Perda ini, yaitu:
1. Kategori usaha sarana wisata dan kebudayaan, yaitu
penyediaan sarana kesenian dan kebudayaan.
2. Kategori usaha jasa pariwisata dan kebudayaan lainnya,
yaitu:
a. Pemberian lisensi/rekomendasi organisasi seni dan
identitas seniman (kartu tanda pengenal seniman);
b. Atraksi wisata, seni, dan olahraga;
c. Kegiatan lain yang bersifat temporer/permanen, bazar,
sirkus, pertunjukan keliling, dan kegiatan lain yang
sejenis.
- Retribusi ijin usaha;
Perda retribusi ini berlaku di Kabupaten Kudus. Pembentukan
Perda ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan undang-undang
tentang retribusi dan pajak daerah yang baru. Terkait dengan
seni, pendirian pusat seni dan penyelenggaraan pameran juga
dikenai retribusi dengan besaran 500 rupiah per meter persegi.
Besaran retribusi yang dikenakan bagi pusat seni dan pameran
sama dengan retribusi untuk taman rekreasi, taman satwa, dan
pentas pertunjukan satwa.
- Retribusi ijin usaha rekreasi dan hiburan umum;
Perda ini berlaku di Kota Surakarta yang bertujuan untuk
melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan usaha rekreasi dan hiburan umum, agar dapat
berjalan tertib dan teratur. Pusat seni dan pameran dimasukkan
dalam jenis usaha rekreasi dan hiburan umum. Sehingga
pembangunannya harus mendapatkan persetujuan prinsip, serta
operasionalnya harus mendapatkan ijin usaha yang diberikan
oleh Walikota melalui Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya. Untuk
mendapatkan persetujuan prinsip dan ijin usaha dikenakan
retribusi.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 49
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
- Retribusi ijin usaha perfilman;
Perda ini berlaku di Kota Medan yang bertujuan melalukan
pengaturan tentang pungutan Retribusi Daerah dari sektor usaha
perfilman. Izin usaha perfilman terdiri dari :
a. Jasa teknik film;
b. Gedung bioskop;
c. Pertunjukan film;
d. Penayangan film;
e. Toko rental VCD/rekaman video;
f. Penyewaan VCD/rekaman video;
g. Film keliling.
Walaupun lingkup pengaturan Perda ini adalah retribusi, namun
di dalamnya juga diatur wewenang Kepala Daerah untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan usaha perfilman. Perda
ini mendelegasikan pengaturan tentang pengendalian usaha
perfilman dalam bentuk keputusan kepala daerah. Meskipun
demikian, perda ini tidak memberi batasan yang tegas yang
dimaksud dengan pengawasan dan pembinaan. Sehingga, masih
akan dapat dipertanyakan, apa maksud pembinaan dan
pengawasan dalam perda ini dan sejauh mana hal tersebut
dapat dilakukan oleh kepala daerah.
Nama Perda Golongan Besaran Retribusi
Retribusi Retribusi
Perda Retribusi Dewasa Rp. 2000,- /orang
Kabupaten Jasa Umum Anak-anak Rp. 1000,-/orang
Gowa tentang
Retribusi Objek
Wisata Sejarah
dan Budaya
Perda Retribusi Pusat seni dan pameran sebesar Rp.
Kabupaten Perijinan 500,-/meter persegi
Kudus tentang Tertentu
Retribusi ijin
usaha
Perda Kota Retribusi a. Usaha jasa tehnik film :
Medan tentang Perijinan Perusahaan film asing komersial
Retribusi Ijin Tertentu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta
Usaha Pefilman rupiah).
Perusahan film nasional
komersial sebesar Rp.500.000
(lima ratus ribu rupiah).
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 50
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Perusahaan film non komersial
sebesar Rp. 100.000 (seratus
ribu rupiah).
b. Gedung bioskop perlayar Rp. 500.000
(lima ratus ribu rupiah).
c. Usaha pertunjukan film seluloid
adalah sebagai berikut :
KLASEME TARIF ATAU
N PERTUNJUKAN
BIOSKOP FILM FILM
IMPOR NASIONAL
A II Rp. Rp. 8.000
15.000
AI Rp. Rp. 4.000
12.500
B Rp. Rp. 2.000
7.500
C Rp. Rp. 1.000
5.000
d. Penayangan film sebesar Rp.10.000.-
(sepuluh ribu rupiah)
e. Toko rental VCD/rekaman video
sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima
puluh ribu rupiah).
f. Penyewaan VCD/rekaman video:
Film impor sebesar Rp.
1.000.-/judul.
Film nasional sebesar Rp.
500.-/judul.
g. Pertunjukan film keliling/layar tancap
sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu
rupiah).
Perda Retribusi Pertunjukan kesenian dan kebudayaan
Kabupaten Jasa Usaha Rp. 100.000,- per malam
Lampung
Selatan
Retribusi Sewa
tempat pameran
dan lokasi
pertunjukan
Perda Retribusi Ada dalam lampiran Perda
Kabupaten Blora perijinan (data tidak diperoleh)
Retribusi Ijin tertentu
Usaha
pariwisata dan
Kebudayaan
Perda Kota Retribusi Ada dalam lampiran Perda
Surakarta Ijin perijinan (data tidak diperoleh)
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 51
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Usaha Rekreasi tertentu
dan Hiburan
Umum
Tabel 4.1.1. Perda-Perda Yang Mengatur Retribusi Daerah
Perda-Perda Pajak Daerah
Dalam penelitian ini terdapat empat perda pajak hiburan yang
dianalisis. Masing-masing jenis pajak yang dikenakan pada objek pajak
terkait seni dan budaya besarannya antara 20 - 25%. Prosentase ini
berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk
menonton dan atau menikmati hiburan tersebut.
Nama Perda Tujuan Perda Jenis Objek Pajak Besara
Pajak Terkait Kegiatan n
Seni dan Budaya Pajak
Peraturan Peraturan Daerah ini Pertunjukan kesenian; 25%
Daerah Kota bertujuan untuk melakukan antara lain kesenian
Ambon Nomor penyesuaian atas perda tradisional,
4 Tahun 2001 sejenis lama dengan pertunjukan sirkus,
tentang Pajak undang-undang yang baru. pameran seni, kontes
Hiburan Terutama terkait dengan kecantikan.
penamaan pajak. Pertunjukan/Pagelaran 25%
Berdasarkan undang- musik, tari, dan
undang lama, perda ini sejenisnya.
bernama Perda tentang
pemungutan Atas
Pertunjukan dan Keramaian
umum. Sedangkan
berdasarkan undang-
undang baru maka
penamaan perda perlu
diganti dengan perda
tentang Pajak Hiburan.
Peraturan Peraturan Daerah ini Pertunjukkan kesenian 20%
Daerah Kota bertujuan melakukan antara lain kesenian
Kupang penyesuaian atas perda tradisonal, pameran
Nomor 3 sejenis lama dengan seni, pameran busana,
Tahun 2002 undang-undang yang baru. kontes kecantikan.
tentang Pajak Pertunjukan/Pagelaran 25%
Hiburan musik dan tari.
Peraturan Peraturan Daerah ini Pertunjukan kesenian; 20%
Daerah bertujuan melakukan antara lain kesenian
Kabupaten penyesuaian atas perda tradisional,
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 52
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Wonosobo sejenis lama dengan pertunjukan sirkus,
Nomor 15 undang-undang yang baru. pasar malam,
Tahun 2001 pameran, bazaar,
tentang Pajak festival/ kontes.
Hiburan Pertunjukan/Pagelaran 20%
musik, tari, dan
sejenisnya.
Peraturan Peraturan Daerah ini Pertunjukkan kesenian 20%
Daerah Kota bertujuan melakukan antara lain kesenian
Semarang penyesuaian atas perda tradisional, musik, tari,
Nomor 9 sejenis lama dengan pertunjukkan sirkus,
Tahun 2001 undang-undang yang baru. pameran seni,
tentang Pajak pameran busana,
Hiburan kontes kecantikan.
Tabel 4.1.2. Perda-Perda Yang Mengatur Pajak-Pajak Daerah
4.1.2. Analisis
Perda retribusi dan pajak daerah merupakan jenis perda yang paling
sering ditemukan di tiap-tiap daerah. Setelah penerapan otonomi
daerah, tiap-tiap daerah berlomba untuk meningkatkan
pendapatannya dengan pembentukan perda retribusi. Retribusi dan
pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.
Asumsinya, semakin besar pendapatan daerah maka semakin besar
anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah. Namun, kondisi ini sempat menimbulkan kekhawatiran,
terutama dari kalangan pengusaha. Banjir perda retribusi ini
diperkirakan berpotensi menghambat tumbuhnya iklim investasi di
daerah.
Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah
memberikan batasan atas prinsip dan sasaran dalam penentuan tarif
retribusi. Prinsip ini ditetapkan berdasarkan pada golongan retribusi.65
– Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
– Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak;
– Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian ijin yang bersangkutan.
65
Pasal 21 UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 53
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Penentuan prinsip dan sasaran ini untuk mencegah terjadinya
kesewenangan daerah dalam menetapkan jenis dan tarif retribusi.
Terkait dengan seni dan budaya, ada beberapa jenis retribusi daerah
dan pajak yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Jenis
retribusi yang diterapkan, dari data Perda yang terkumpul, termasuk
dalam tiga golongan retribusi. Memang dalam penetapan pajak dan
retribusi ini sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Artinya,
pemerintah daerah harus memperhatikan aturan undang-undang
ketika akan menerapkan suatu perda pajak daerah dan retribusi.
Dari sisi ekonomis, seni dan budaya bisa menjadi salah satu sumber
pendapatan bagi suatu daerah, apabila seni dan budaya tersebut bisa
dikembangkan untuk penopang bagi pariwisata di daerah tersebut.
Namun, perlu diingat bahwa seni dan budaya juga memerlukan upaya
pelestarian dan pengembangan agar mempunyai nilai kompetitif
sehingga mampu menjadi daya tarik. Kondisi ini perlu diperhatikan
oleh Pemda dalam merumuskan kebijakan retibusi dan pengalokasian
pendapatan daerah yang salah satu sumbernya dari bidang seni dan
budaya. Ada dua kebijakan yang terkait, yaitu:
a. Penerapan retribusi dan pajak yang tidak membebani;
Seni dan budaya adalah unsur bermasyarakat. Potensinya dapat
mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata di
daerah. Sehingga pemerintah daerah perlu mempertimbangkan
upaya penerapan pungutan dalam bentuk retribusi maupun
pajak yang bisa membebani dan menghambat perkembangan
seni dan budaya. Bahkan seharusnya kebijakan yang diambil
adalah kebijakan yang mampu mendukung pengembangan seni
dan budaya seperti pembebasan atau pengurangan pungutan
bagi aktifitas seni dan budaya bisa ditempuh oleh pemerintah
daerah.
b. Pengalokasian dana untuk pelestarian seni dan budaya;
Pemerintah daerah perlu memberi perhatian yang serius bagi
upaya pelestarian seni dan budaya. Penerapan retribusi bagi
aktifitas seni dan budaya seharusnya juga diimbangi dengan
tindakan pemerintah melalui program-program yang didukung
dana APBD untuk pengembangan kegiatan seni dan budaya.
Dalam sampel-sampel perda tentang pajak hiburan, pertunjukan
kesenian tradisional juga dikenakan pajak yang besarannya bervariasi
yaitu 20% dan 25%. Selain itu, pameran seni juga dimasukkan dalam
objek pajak. Seharusnya, pemerintah daerah mempertimbangkan
penghapusan atau setidaknya keringanan pajak bagi pertunjukan
kesenian tertentu yang tersisih oleh mekanisme pasar (misalnya seni
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 54
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
tradisional atau seni rakyat). Hal ini perlu dilakukan, selain sebagai
stimulus perkembangan seni-seni tertentu yang tersisih, juga untuk
menumbuhkan minat masyarakat atas seni tersebut, sehingga
nantinya mampu bersaing.
Selain hal di atas, dasar penetapan tarif yang besarannya rata-rata
sama tersebut (undang-undang memberikan batas maksimal 35%),66
juga belum terlihat didasarkan pada kondisi obyektif tertentu pada
daerah terkait. Indikasinya, antara lain, dapat terlihat dari kategorisasi
yang tidak tepat sasaran. Mengapa pameran seni, misalnya,
disetarakan dengan kontes kecantikan? Lalu mengapa ini dibebani
pajak lebih ringan dari pagelaran musik/tari?
Padahal, terkait dengan pungutan pajak, ketentuan di dalam Perda
membuka kemungkinan untuk mengajukan pengurangan, keringanan,
dan pembebasan. Tata cara untuk mendapatkannya diatur oleh kepala
daerah. Untuk membuat ketentuan tersebut dapat efektif dan tepat
sasaran, tentu dibutuhkan data empiris di sektor tersebut, seperti
misalnya pertunjukan seni apa yang sudah dapat berjalan sendiri
mengikuti mekanisme pasar dan pertunjukan seni apa yang masih
butuh dukungan pemerintah. Tanpa adanya data obyektif, maka sulit
untuk menggunakan instrumen pajak dan retribusi ini sebagai alat
pemerintah untuk mengembangkan sektor seni dan budaya.
4.1.3.Kesimpulan
Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pengenaan retribusi
daerah dan pajak daerah bagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
kesenian. Hal ini dilakukan untuk memberi dukungan pada pelestarian
dan pengembangan kesenian tersebut. Selain itu, penerapan pajak dan
retribusi semestinya mempertimbangkan kondisi masing-masing
daerah. Ini perlu untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan
antara kewajiban masyarakat dengan tingkat layanan dan pelaksanaan
pembangunan di daerah bersangkutan.
Kesenian dan kebudayaan seharusnya tidak semata dipandang
sebagai objek yang mampu memberi sumbangan pendapatan besar
bagi daerah. Akan tetapi juga perlu dipandang sebagai asset daerah
yang perlu dikembangkan dengan mendapatkan stimulus dan
kontribusi dari pemerintah daerah. Sehingga dengan berkembangnya
seni budaya di daerah akan dapat mendorong pariwisata yang akan
mampu mendongkrak pendapatan daerah.
66
Pasal 3 ayat (1) huruf e UU No. 18/1997.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 55
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
4.1.2.Kebijakan Fiskal (Kepabeanan)
4.2.1. Hasil Penelitian
Ada 12 peraturan yang teridentifikasi berhubungan dengan masalah
fiskal. Beberapa di antaranya sudah diubah (UU Kepabeanan dan UU
Pajak Penghasilan) atau dicabut dengan peraturan yang lebih baru (PP
mengenai pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa).
Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah fiskal
tersebut, masih dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu peraturan
yang berhubungan dengan pajak (pajak pertambahan nilai dan pajak
penghasilan), serta peraturan yang berhubungan dengan masalah
kepabeanan (bea masuk dan bea keluar).
Peraturan yang berhubungan dengan kepabeanan yang berhasil
teridentifikasi adalah sebagai berikut:
Nama Peraturan Jenis Peraturan Tahun
Ditetapkan
PP No. 16/1970 tentang Peraturan 1970
Penyempurnaan Pelaksanaan Pemerintah
Ekspor, Impor dan Lalu Lintas
Devisa
PP No. 11/1976 tentang Peraturan 1976
Perubahan PP No. 16/1970 Pemerintah
PP No. 1/1982 tentang Peraturan 1982
Pelaksanaan Ekspor, Impor Pemerintah
dan Lalu Lintas Devisa
UU No. 10/1995 tentang Undang-Undang 1995
Kepabeanan
PP No. 35/2005 tentang Peraturan 2005
Pungutan Ekspor atas Barang Pemerintah
Ekspor Tertentu
UU No. 17/2006 tentang Undang-Undang 2006
Perubahan atas UU No.
10/1995 tentang Kepabeanan
Peraturan Menkeu No. Peraturan Menteri 2007
106/PMK.04/2007 tentang
Pembebasan Bea Masuk Dan/
Atau Cukai atas Impor
Kembali Barang yang telah
Diekspor
PP No. 55/2008 tentang Peraturan 2008
Pengenaan Bea Keluar Pemerintah
Terhadap Barang Ekspor
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 56
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Peraturan Menkeu No. Peraturan Menteri 2008
223/PMK.011/2008 tentang
Penetapan Barang Ekspor
yang Dikenakan Bea Keluar
dengan Tarif Bea Keluar
Tabel 4.2.1. Peraturan-Peraturan Tentang Kepabeanan
Sebelum tahun 1995, aktivitas yang berhubungan dengan ekspor,
impor, dan lalu lintas devisa diatur dengan peraturan pemerintah (PP
No. 16/1970, PP No. 11/1976, dan PP No. 1/1982). Peraturan-peraturan
ini hanya berkutat dengan pengaturan mengenai devisa (alat
pembayaran) ekspor impor saja, namun tidak mengatur dengan jelas
pelaksanaan ekspor impor yang didelegasikan untuk diatur pada level
peraturan menteri. Di masa pasca kemerdekaan, pengaturan yang
rinci mengenai ekspor dan impor pada level undang-undang baru
dapat ditemukan di dalam UU No. 10/1995 tentang Kepabean yang
beberapa ketentuannya diubah lagi dengan UU No. 17/2006.
Dari hasil diskusi dan wawancara dengan narasumber, masalah yang
penting untuk diamati sehubungan dengan praktek kegiatan seni dan
budaya, berhubungan dengan masalah kepabeanan. Masalah ini
timbul akibat tidak adanya praktek yang pasti dalam pemberlakuan
bea masuk dan bea keluar atas barang-barang yang digunakan untuk
pengadaan pameran seni di luar negeri. Di awal penelitian, kami
dihadapkan pada pertanyaan mengenai pemberlakuan peraturan-peraturan
kepabeanan sehubungan dengan barang-barang yang diekspor/diimpor
untuk keperluan pameran. Pertanyaan ini merupakan pengalaman pribadi
dari salah seorang narasumber kami.
UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan
Tujuan dari UU No. 10/1995 adalah untuk memantau dan mengawasi
lalu lintas perdagangan internasional sehubungan dengan arus barang
masuk ke dan keluar dari wilayah Indonesia. Selain itu, diatur pula
ketentuan mengenai pungutan bea masuk atas barang yang masuk
tersebut – pengaturan mengenai bea keluar (pungutan untuk barang
ekspor) sendiri baru dapat ditemukan di dalam UU No. 17/2006
tentang Perubahan atas UU No. 10/1995. Sebelumnya, pungutan atas
barang ekspor diatur di dalam PP No. 1/1982 (berupa pajak ekspor).
Dari ketentuan-ketentuan di dalam UU No. 10/1995:
1. Pada intinya UU No. 10/1995 adalah aturan mengenai
kepabeanan (ekspor dan impor) yang pertama kali dibuat pada
level undang-undang setelah Indonesia merdeka.
2. Beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan sehubungan
dengan kegiatan seniman yang berhubungan dengan keluar
masuknya barang dari dan ke wilayah Indonesia (misalnya untuk
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 57
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
pameran di luar negeri atau pameran untuk umum di dalam
negeri dengan barang yang didatangkan dari luar negeri) adalah
sebagai berikut:
a. Adanya kewajiban untuk membayar pajak ekspor dan bea
impor, karena dianggap telah ada ekspor (mengeluarkan
barang dari Daerah Pabean ketika berangkat) dan impor
(memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean ketika
kembali).
b. Terdapat ketentuan pengecualian mutlak
(dikecualikan/berupa pembebasan) bea impor yang
menyangkut barang-barang hadiah/hibah yang digunakan
untuk keperluan kebudayaan (pasal 25 huruf e). Meskipun
demikian, ketentuan untuk pembebasan bea akan diatur
lebih lanjut dengan peraturan menteri, karena berdasarkan
rekomendasi departemen terkait (?).
c. Terdapat perkecualian untuk barang-barang yang
digunakan untuk tempat yang terbuka untuk umum,
seperti museum dan kebun binatang (pasal 25 huruf h).
d. Terdapat ketentuan pengecualian relatif (dapat
dikecualikan/berupa pembebasan atau keringanan) bea
impor untuk barang-barang yang telah diekspor, kemudian
diimpor kembali dalam kualitas yang sama (pasal 26 huruf
g). Penjelasan pasal tersebut menyebut secara eksplisit
barang keperluan pameran sebagai contoh dari barang
yang memenuhi kriteria ini.
3. Terdapat beberapa aturan untuk banding atas keputusan
pengenaan bea masuk yang pada kenyataannya tidak efektif –
kemudian diubah di dalam UU No. 17/2006 tentang Perubahan
atas UU No. 10/1995 tentang Kepabean.
4. Aturan-aturan di atas sudah diubah dengan UU No. 17/2006,
meskipun begitu ketentuan mengenai pengecualian sehubungan
dengan pameran seni yang dijelaskan dalam poin ke dua,
penting untuk melihat asal muasal adanya aturan tersebut.
UU No. 17/2006 tentang Perubahan atas UU No. 10/1995 tentang
Kepabeanan
Pada intinya UU No. 17/2006 ditujukan untuk mengubah UU No.
10/1995 dengan alasan belum adanya rumusan yang jelas tentang
tindakan-tindakan penyelundupan, terutama menyangkut masuk
keluarnya barang melalui laut. Selain itu fungsi TPB (Tempat
Penimbunan Berikat) diperluas dengan fungsi pelelangan dan daur
ulang. Sehubungan dengan perdagangan internasional, terdapat
beberapa perubahan untuk menentukan penetapan nilai pabean
sesuai dengan konvensi internasional (GATTT – WTO). Perubahan
terakhir yang tak kalah penting adalah pengaturan baru mengenai
lembaga banding yang sebelumnya tidak berjalan efektif.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 58
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Dari ketentuan di dalam UU No. 17/2006 perlu diperhatikan:
1. Sehubungan dengan barang-barang yang digunakan untuk
keperluan pameran, bea impor untuk barang yang tadinya telah
diekspor diatur sebagai pengecualian mutlak di dalam pasal 25
huruf p (di dalam UU No. 10/1995 masuk kriteria pengecualian
relatif). Beberapa aturan menyangkut pengecualian mutlak yang
berhubungan dengan hal ini (hadiah/hibah kebudayaan dan
barang yang digunakan untuk keperluan tempat yang terbuka
untuk umum tetap masuk ke dalam pengecualian mutlak (pasal
25 huruf d dan huruf e)).
2. Dari peraturan yang ada belum jelas bagaimana mekanisme
pembebasan bea masuk tersebut dilaksanakan.Wewenang untuk
menetapkan tata cara pelaksanaan didelegasikan kepada
Menteri Keuangan (tata cara pelaksanaan kemudian diatur di
dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.04/2007).
3. Keberatan atas penetapan tarif bea masuk diajukan kepada
Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 60 hari dengan
menyerahkan jaminan sebesar tarif bea masuk yang harus
dibayarkan (Pasal 93). Jaminan tidak diperlukan, apabila barang
terkait belum dikeluarkan dari kawasan pabean. Apabila
keberatan ditolak, maka jaminan akan digunakan untuk
membayar bea masuk yang dibebankan, sedang apabila
keberatan dikabulkan, maka jaminan akan dikembalikan. Apabila
dalam waktu 60 hari tidak ada keputusan, keberatan akan
dianggap dikabulkan dan jaminan akan dikembalikan.
Pengembalian jaminan melebihi waktu 30 hari sejak keberatan
dikabulkan, akan berakibat tambahan bunga (atas jaminan)
sebesar 2% per bulan yang akan diberikan oleh pemerintah
sampai maksimal 24 bulan.
4. Keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif,
juga harus diajukan kepada Direktur Jenderal, dengan ketentuan
sebagaimana di atas (Pasal 93A).
5. Keberatan atas sanksi denda juga diajukan terhadap Direktur
Jenderal, dengan ketentuan tersebut di atas (Pasal 94).
6. Keberatan atas keputusan Direktur Jenderal mengenai
keberatan-keberatan tersebut di atas dapat diajukan ke
Pengadilan Pajak dalam waktu 60 hari, dengan syarat pungutan
yang dibebankan telah dilunasi (Pasal 95).
4.2.2. Analisis
Praktek adanya pungutan terhadap barang-barang keperluan pameran
di luar negeri, berupa pungutan pajak ekspor ketika barang tersebut
dibawa ke luar negeri dan berupa bea masuk ketika barang pameran
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 59
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
tersebut dibawa kembali ke dalam negeri, ternyata tidak sesuai
dengan peraturan perundangan yang ada.
Seperti sudah disebutkan di bagian hasil penelitian di atas (baik UU No.
10/1995 ataupun UU No. 17/2006), pada dasarnya terdapat dua pasal
yang dapat dijadikan dasar pengecualian atas barang-barang untuk
keperluan pameran seni.
Untuk keperluan pameran benda seni dari luar negeri di wilayah
Indonesia, pada dasarnya pasti akan dikecualikan, apabila memang
untuk meningkatkan hubungan kebudayaan antar negara. Meskipun
begitu, undang-undang juga mengatur perlunya rekomendasi dari
departemen terkait (untuk konteks saat ini adalah Depbudpar) yang
belum tentu tahu akan aturan ini. Sedangkan untuk pameran seni di
luar negeri dengan barang-barang dari Indonesia, pada dasarnya ada
ketentuan pembebasan bea impor ketika barang tersebut masuk
kembali ke Indonesia. Kriteria ini di dalam UU No. 10/1995 termasuk ke
dalam pengecualian relatif, sedang menurut perubahan di dalam UU
No. 17/2006 dimasukkan ke dalam pengecualian mutlak.
Apa relevansi peraturan-peraturan ini terhadap kegiatan kesenian dan
kebudayaan? Mengapa hal ini juga menjadi begitu penting?
Seperti sudah disinggung di atas, masalah-masalah di lapangan timbul
akibat tidak adanya aturan yang pasti mengenai pemberlakuan bea
masuk dan bea keluar. Dari pengalaman seorang perupa terkemuka di
Indonesia, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan
catatan:67
1. Tidak ada kejelasan akan aturan main dalam memasukkan atau
mengeluarkan barang di wilayah pabean Republik Indonesia.
2. Ketidakjelasan juga menyangkut prosedur penyimpanan
(termasuk untuk pengambilan barang) dan tarif yang dikenakan
oleh pihak pabean.
3. Adanya ketidakjelasan tersebut mengakibatkan terjadinya
praktek tindakan sewenang-wenang oleh aparat pabean, baik
berupa pemberlakuan prosedur yang lama dan berbelit-belit,
hingga praktek pemerasan.
4. Seniman sendiri mengharap adanya pemisahan antara barang
komersial dan non-komersial, karena harga benda-benda seni
tentu tidak dapat diukur setara dengan benda-benda komersial
biasa.
Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi komunitas seni. Adanya
pameran di luar negeri, dapat dijadikan sebagai sarana untuk
67
Wawancara Tita Rubi (30 Maret 2009).
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 60
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
mengembangkan potensi kegiatan kesenian dan kebudayaan di
Indonesia. Namun demikian, untuk memanfaatkan potensi ini, perluu
ada perlawanan terhadap kesewenang-wenangan aparat di lapangan.
Setidaknya ada dua alternatif yang mungkin ditempuh, yaitu dengan
memanfaatkan bantuan hukum (baik dengan melalui konsultasi
sebelum kegiatan dilaksanakan, maupun meminta advokasi ketika
telah mendapatkan masalah dengan aparat pabean), serta
menghidupkan perdebatan mengenai masalah ini.
4.2.3. Kesimpulan
Dari paparan di atas, sebenarnya sudah cukup jelas, bahwa aturan
yang tak jelas, serta pengetahuan yang minim dari warga negara,
mengakibatkan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh
aparat negara menjadi besar. Di sisi lain, sekalipun perubahan
diharapkan terjadi dari lembaga negara (pemerintah), pemerintah
sendiri belum tentu tahu atau mau tahu permasalahan yang terjadi.
Dalam hal ini perlu peran aktif dari warga negara sendiri untuk dapat
memanfaatkan terjadinya perubahan dari bawah ke atas, antara lain
melalui optimalisasi bantuan hukum. Selain itu perlu dimunculkan
perdebatan publik untuk menggalang kekuatan komunitas seni untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Banyak orang
selama ini tak peduli, karena tak banyak orang mengetahui hal
tersebut.
4.3.1.Dokumentasi Karya Seni
4.3.1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan 4 peraturan yang berhubungan dengan
dokumentasi karya seni, yaitu UU No. 4/1990 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam, PP No. 70/1991 tentang Pelaksanaan
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, PP No. 23/1999 tentang
Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita
atau Film Dokumenter, dan Perda DKI Jakarta No. 6/2006 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
UU No. 4/1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk melestarikan dan
memanfaatkan kebudayaan bangsa. Tujuan tersebut akan dicapai
dengan membuat koleksi karya rekam dan karya cetak yang dihasilkan
di Indonesia, melalui pengaturan kewajiban penyerahan oleh penerbit
dan pengusaha rekaman. Selain karya rekam dan karya cetak yang
dihasilkan di Indonesia, koleksi ini juga dimaksudkan untuk
mengumpulkan karya-karya dari luar negeri yang berhubungan
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 61
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
dengan Indonesia (dibuat oleh warga negara Indonesia atau karya-
karya mengenai Indonesia yang masuk ke Indonesia). Pembuatan
koleksi tersebut juga merupakan salah satu usaha untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Undang-undang tersebut mengatur hal-hal berikut ini:
1. Kewajiban bagi penerbit dan pengusaha rekaman untuk
menyerahkan setiap karya rekam atau karya cetak yang
dihasilkannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan
Daerah dalam waktu tiga bulan (pasal 2 dan pasal 3).
2. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi warga negara Indonesia
yang menerbitkan atau merekam karyanya di luar negeri (pasal
4).
3. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi siapa saja yang
memasukkan karya-karya tentang Indonesia dari luar negeri,
apabila karya-karya yang dimasukkan ke Indonesia lebih dari 10
buah (akan dihitung secara kumulatif dalam waktu dua tahun)
dan untuk diperdagangkan (pasal 6).
4. Karya-karya yang menjadi koleksi tidak digunakan untuk tujuan
komersial (pasal 7).
5. Penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar
produk yang dihasilkannya setiap 6 bulan sekali kepada
Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah di propinsinya.
Ketentuan ini juga berlaku bagi setiap orang yang memasukkan
karya cetak atau karya rekam dari luar negeri (pasal 8).
6. Pengelolaan penyimpanan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional
dan Perpustakaan Daerah atau badan yang ditunjuk khusus
untuk itu (pasal 10).
7. Pelanggaran kewajiban-kewajiban tersebut (pasal 2, 3, 4, 6, 7,
dan 8) diancam hukuman pidana (pasal 11). Untuk pelanggaran
kewajiban yang diatur di dalam pasal 2, 3, 4, 6, dan 7 (kewajiban
penyerahan dan penggunaan) diancam hukuman pidana
maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal 5 (lima) juta
rupiah, sementara untuk pelanggaran kewajiban yang diatur di
dalam pasal 8 (kewajiban menyerahkan daftar produk yang
dihasilkan) berlaku ancaman pidana maksimal 3 (tiga) bulan
atau denda maksimal 2,5 (dua setengah) juta rupiah.
PP No. 70/1991 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam
Tujuan dari PP No. 70/1991 adalah mengatur norma-norma pelaksana
dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU No. 4/1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Film. Sebagai norma pelaksana,
maka ketentuan-ketentuan yang diatur bersifat lebih spesifik dan
mengatur masalah-masalah teknis. Di dalam pasal 13 UU No. 4/1990
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 62
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
ditentukan bahwa pengaturan mengenai kewajiban yang diatur di
dalam undang-undang tersebut akan diatur di dalam Peraturan
Pemerintah, yaitu PP No. 70/1991 ini.
Pada intinya PP No. 70/1991 mengulang norma-norma yang sudah
ditetapkan oleh UU. Pengaturan yang bersifat lebih spesifik:
1. Selain karya cetak yang sudah ditentukan di dalam UU (karya
intelektual dan karya artistik dalam bentuk buku, majalah, surat
kabar, peta, brosur dan sejenisnya) PP ini juga merinci definisi
beberapa produk, misalnya buku (fiksi dan non fiksi), serta
memberikan kewenangan kepada Kepala Perpustakaan Nasional
untuk menentukan karya cetak dalam bentuk apa yang wajib
diserahkan (pasal 5).
2. Karya cetak diserahkan secara langsung atau melalui pos
tercatat (pasal 7).
3. Perincian definisi karya rekam yang harus diserahkan, yaitu
dalam bentuk pita atau piringan, seperti film, kaset audio, kaset
video, video disk, piringan hitam, disket dan bentuk lain sesuai
dengan perkembangan teknologi (pasal 10).
4. Karya rekam diserahkan secara langsung atau melalui pos
tercatat (pasal 12).
5. Karya-karya yang diserahkan setidaknya memiliki kualitas sama
dengan karya yang dihasilkan (pasal 6).
6. Daftar judul penerbitan yang harus dilaporkan oleh penerbit
setiap 6 bulan sekali oleh penerbit memuat sekurang-kurangnya
keterangan judul karya cetak, nama
pengarang/penyusun/penerjemah, nomor cetakan, tempat terbit,
nama penerbit, tahun terbit, nomor jilid, jumlah halaman, jenis
edisi (pasal 13).
7. Daftar judul rekaman yang harus dilaporkan oleh pengusaha
rekaman memuat sekurang-kurangnya nama
pencipta/komposer/pengarang/sutradara, judul karya rekam,
tempat perekaman, nama perusahaan rekaman, dan tahun
perekaman (pasal 14).
8. Pengelolaan karya yang diserahkan menjadi tanggungjawab
Kepala Perpustakaan Nasional (pasal 15).
9. Sebagai bukti penyerahan karya, pihak yang menyerahkan akan
menerima tanda terima (pasal 16).
10. Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah membuat
Bibliografi yang berisi daftar karya-karya yang telah diserahkan
(pasal 19).
11. Karya-karya yang karena sifatnya dilarang oleh pemerintah
untuk diedarkan untuk umum, hanya dapat didayagunakan
dengan seizin Kepala Perpustakaan Nasional.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 63
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
12. Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah berwenang
memantau pelaksanaan serah simpan, memberi peringatan
kepada pihak yang lalai dan mendayagunakan karya cetak dan
karya rekam sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 20).
PP No. 70/1991 tentang Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam
Film Cerita atau Film Dokumenter
Peraturan ini untuk mengatur penyimpanan dan pengelolaan karya
rekam film cerita dan film dokumenter yang mempunyai bahan baku
khusus, sehingga perlu ada penanganan khusus.
Pada intinya peraturan ini mengulang aturan yang sudah ditentukan
oleh UU No. 4/1990 dan PP No. 70/1991 tentang serah simpan karya
rekam. Hanya secara spesifik PP ini mengatur serah simpan karya
rekam berupa film cerita atau film dokumenter karena dianggap
memakai bahan khusus, sehingga perlu penanganan khusus. Selain itu
PP No. 23/1999 ini juga merinci ketentuan mengenai serah simpan
dengan lebih rinci dibandingkan PP No. 70/1991. Pengaturan tersebut
adalah:
1. PP ini hanya mewajibkan serah simpan film cerita dan film
dokumenter.
2. Film yang diserahsimpankan dipersyaratkan film yang telah lulus
sensor.
3. Kewajiban untuk menyerahkan daftar judul karya rekam film
cerita dan film dokumenter oleh pengusaha rekaman setiap 6
tahun sekali.
4. Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah dapat
bekerjasama dengan lembaga lain dalam pengelolaan film cerita
dan film dokumenter yang diserahsimpankan.
5. Kepala Perpustakaan Nasional dapat memberi penghargaan
kepada pihak yang membantu pengelolaan film cerita dan film
dokumenter yang diserahsimpankan (kecuali untuk
pengawasan).
6. Karya yang diserahsimpankan dapat ditolak oleh Kepala
Perpustakaan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan
kualitas: kualitas rekaman, kualitas bahan baku, keutuhan,
kelengkapan cerita dan tahan lama untuk disimpan.
7. Penolakan dan pengembalian tidak meniadakan kewajiban
menyerahkan karya rekam tersebut.
8. Kepala Perpustakaan berwenang menghentikan pemanfaatan
karya yang diserahsimpankan, apabila pemanfaatan tidak untuk
kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, penelitian, penyebaran informasi dan kebudayaan.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 64
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
9. Karya-karya yang dilarang oleh pemerintah untuk diedarkan
untuk umum, hanya bisa dimanfaatkan setelah ada izin tertulis
dari Kepala Perpustakaan Nasional.
Perda DKI Jakarta No. 6/2006 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam
Tujuan dari peraturan ini adalah pengawasan dan pembinaan terhadap
karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di daerah atau masuk
ke daerah, sehingga menghasilkan kualitas yang berguna bagi
masyarakat daerah.
Pada intinya peraturan tersebut mengatur kewajiban-kewajiban yang
telah ditentukan oleh UU No. 4/1990 tentang Karya Cetak dan Karya
Rekam dan PP No. 70/1991 sebagai peraturan pelaksana undang-
undang tersebut, dengan penekanan pada penggunaan kewenangan di
wilayah Provinsi DKI Jakarta – dengan mengganti logika wilayah negara
RI dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta. Uniknya, meskipun ketentuan
pelaksanaan serah simpan sebenarnya juga sudah diatur oleh PP No.
70/1991, Perda tersebut juga mengatur adanya delegasi untuk
mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan
serah simpan dan pengelolaannya di dalam Peraturan Gubernur (logika
ini juga disalin dari logika di dalam UU No. 4/1990).
Perbedaan-perbedaan aturan Perda No. 6/2006 ini dengan aturan-
aturan di dalam PP No. 70/1991 jo. UU No. 4/1990 adalah:
1. Tata cara pelaksanaan yang didelegasikan kepada Gubernur
(untuk diatur dengan Peraturan Gubernur).
2. Tata cara pengelolaan yang didelegasikan kepada Gubernur
(padahal menurut PP sudah jelas bahwa pengelolaan dilakukan
oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah).
3. Pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan
Gubernur (sementara di dalam PP hal-hal tersebut dianggap
sebagai pengelolaan dan menjadi tugas Perpustakaan Nasional
atau Perpustakaan Daerah).
4. Adanya ketentuan pidana denda yang jauh melebihi norma
pidana di dalam UU No. 4/1990 (di dalam undang-undang diatur
ancaman hukuman denda maksimal 5 juta bagi pihak-pihak yang
melanggar kewajiban serah simpan, sementara di Perda diatur
ancaman hukuman denda maksimal 50 juta).
5. Tidak ada kewajiban bagi penerbit atau pengusaha rekaman
untuk melaporkan karya-karya yang dihasilkannya secara
berkala.
4.3.2. Analisis
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 65
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Pengaturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam,
pada dasarnya bisa merupakan suatu ide yang cukup baik dalam
memajukan kebudayaan Indonesia, asal motifnya memang hanya
untuk mengumpulkan karya-karya hasil budaya Indonesia (netral).
Namun demikian, apabila dihubungkan dengan motif politik
pemerintahan Orde Baru ketika itu, tidak menutup kemungkinan
adanya motif penguasa untuk mengawasi hasil karya cetak dan karya
rekam warga negara Indonesia atau karya cetak dan karya rekam
mengenai Indonesia yang masuk ke Indonesia.68 Pengaturan kewajiban
tersebut juga dikenakan bagi warga negara Indonesia di luar negeri,
maupun bagi siapa saja yang memasukkan karya rekam dan karya
cetak mengenai Indonesia ke Indonesia – meskipun memakai limit
minimal 10 buah dan untuk diperdagangkan.
Konsep yang berangkat dari pemikiran untuk mengumpulkan segala
sesuatu “mengenai Indonesia” yang mewajibkan pihak pembuat untuk
menyerahkan karyanya kepada instansi yang berwenang, juga akan
mengalami kendala implementasi. Misalnya: bagaimana memastikan
adanya pemenuhan kewajiban tersebut oleh warga negara Indonesia
di luar negeri? Apakah artinya juga ada kewajiban lapor bagi penerbit
atau produser rekaman di luar negeri? Secara riil peraturan seperti ini
akan sulit ditegakkan, karena ada permasalahan yurisdiksi atau
kewenangan. Walaupun secara konsep peraturan ini dapat dinilai gagal
– karena faktor implementasi yang tak terpikirkan dan muatan politis
yang terkandung di dalamnya, secara prinsipil ide untuk
mengumpulkan karya cetak dan karya rekam dalam suatu koleksi
umum yang dapat diakses dengan mudah dan tanpa biaya oleh siapa
saja adalah ide yang sangat bagus.
Masalahnya, dalam membentuk suatu peraturan, perlu
dipertimbangkan juga metode yang digunakan, sehingga mencapai
tujuan yang hendak diraih tanpa menimbulkan masalah baru.
Pengaturan yang berhubungan dengan penilaian substansi seharusnya
dihilangkan, kecuali memang ada kriteria yang jelas dalam rangka
melindungi nilai tertentu yang dipandang penting, seperti misalnya
pembatasan akses karya-karya dengan substansi yang dinilai tabu
untuk anak-anak.
Dasar alasan pengaturan yang tidak jelas bisa kita lihat juga dalam PP
No. 23/1999 yang bertujuan untuk merinci lagi pelaksanaan serah
simpan film cerita dan film dokumenter seperti diatur di dalam PP No.
70/1991. Yang mengundang pertanyaan dalam penetapan tujuan ini:
68
Lihat pembahasan di dalam Bab 3. Paling tidak, ada dominasi peran pemerintah dalam
menentukan budaya yang “baik” dan “tidak baik” yang sangat mungkin mengandung
muatan politis pihak yang berkuasa ketika itu.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 66
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
apa benar film cerita dan film dokumenter diatur tersendiri karena
mengandung bahan khusus? Karena, penjelasan mengenai pengertian
film cerita dan film dokumenter dalam PP itu sendiri tidak
menyinggung mengenai adanya kekhususan film-film tersebut karena
bahan yang digunakan dalam pembuatannya.
Perlu diperhatikan juga, bahwa strategi penetapan suatu kewajiban
dengan ancaman sanksi belum tentu efektif sebagai sarana untuk
mencapai tujuan – dalam hal ini mengumpulkan karya budaya
Indonesia. Belum lagi, masalah implementasinya yang tidak mudah,
bahkan tidak realistis.69
Yang harus dilakukan oleh pemerintah, seharusnya justru bagaimana
memberi nilai tambah kepada produsen (penerbit atau pengusaha
rekaman) sehingga mereka akan tertarik untuk berpartisipasi dalam
“proyek koleksi” tersebut. Artinya, harus ada juga usaha dari
pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan-
perpustakaan yang ada, sehingga orang akan tertarik untuk datang
dan memanfaatkan koleksi yang ada. Kesempatan untuk bisa terus
“hidup” melalui karya yang dikoleksi oleh perpustakaan dan dapat
dibaca atau ditonton oleh orang Indonesia, tentu dapat menjadi nilai
tambah menarik di mata produsen karya cetak atau karya rekam.
Ke depannya, aturan seperti ini perlu ditinjau kembali, dengan dasar
alasan (motif) yang netral dan dengan mempertimbangkan
implementasi yang masuk akal. Contoh pengaturan yang tetap dapat
mencapai tujuan tersebut dengan cara seperti itu, misalnya melalui
penomoran buku (sistem ISBN) – di mana pengaturan benar-benar
ditujukan pada pengaturan mengenai penerbitan dan bukan
pembuatan sebuah karya. Pengaturan juga ditujukan untuk
memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak terkait – dalam hal ini lebih
memudahkan perpustakaan dan toko buku untuk mengidentifikasi
suatu karya, bukan untuk memberlakukan suatu kewajiban. Untuk hal
ini, kebetulan Perpustakaan Nasional juga telah ditunjuk menjadi
lembaga yang berwenang untuk mengelola sistem penomoran ini.
Tiga peraturan tersebut di atas (UU No. 4/1990, PP No. 70/1991,dan PP
No. 23/1999), dibuat pada level nasional dan masih didasari oleh
konsep yang serupa. Sementara itu Perda DKI Jakarta No. 6/2006
69
Dari hasil pertemuan rutin kami dengan anggota DKJ, terbukti bahwa aturan ini tidak
banyak diketahui oleh para sineas. Selama ini kopi film diserahkan melalui Gedung Arsip
Nasional dengan membayar biaya penyimpanan. Praktek ini tentu berbeda dengan konsep
yang telah ditetapkan dalam UU No. 4/1990, tapi kenyataannya praktek ini yang berlaku
sebagai aturan di lapangan. Begitu halnya dengan kewajiban bagi penerbit. Dari pengakuan
salah satu narasumber kami (pustakawan Dan Lev Law Library), kewajiban penyerahan yang
selama ini dia laksanakan adalah pelaksanaan sistem penomoran ISBN (bukan dalam rangka
implementasi peraturan ini).
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 67
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
hanya dibuat untuk lingkup Jakarta. Meskipun mungkin konsep yang
dipakai juga serupa, namun ada beberapa alasan mengapa konsep
yang dipakai belum tentu berhubungan dengan maksud UU No.
4/1990.
Pertama, tujuan peraturan ini adalah pengawasan dan pembinaan
terhadap karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di daerah atau
masuk ke daerah, sehingga menghasilkan kualitas yang berguna bagi
masyarakat daerah. Dalam hal ini telah ada konsep yang serupa
(pemerintah sebagai pembentuk budaya masyarakat), namun telah
menempatkan daerah tersebut (DKI Jakarta) sebagai satu daerah
tersendiri.
Fatalnya, peraturan ini hanya menyalin ketentuan-ketentuan di dalam
UU No. 4/1990, tanpa mengkaji lagi isi peraturan itu sendiri. Sehingga,
dalam pengaturannya, kewajiban serah simpan dikenakan bagi “setiap
pengusaha rekaman yang memasukkan karya rekam dan/atau karya
rekam film cerita atau dokumenter mengenai Indonesia ke dalam
Daerah dengan maksud diperdagangkan […]”.70 Ketentuan yang
tadinya berlaku bagi importir (memasukkan karya dari luar negeri),
akhirnya berlaku juga bagi pihak yang memasukkan karya ke provinsi
DKI Jakarta (baca: termasuk karya yang dimasukkan dari daerah lain di
Indonesia). Lalu bagaimana cara mengawasinya?
Selain itu, hal yang cukup patut mendapat perhatian dalam Perda ini,
adalah adanya pengaturan sanksi pidana yang jelas bertentangan
dengan undang-undang. Tidak hanya bertentangan dengan undang-
undang, adanya pengaturan teknis mengenai pelaksanaan serah
simpan, termasuk pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang
diserahkan, di dalam Perda ini, tidak memperhitungkan ketentuan-
ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam PP No. 70/1991, misalnya
mengenai kewenangan pelaksanaan dan pengelolaan yang mestinya
ada pada Perpustakaan Daerah (bukan Gubernur).
Secara prinsipil, pendapat kami mengenai Perda tersebut serupa
dengan pendapat kami mengenai UU No. 4/1990. Meskipun barangkali
ada tujuan baik yang hendak dicapai, namun adanya maksud politis
dari penguasa harus dapat sebisa mungkin diminimalisir, yaitu dengan
memakai pendekatan pengaturan dengan penekanan pada adanya
fasilitas dari pemerintah untuk menyimpan karya cetak dan karya
rekam yang dihasilkan, bukan dengan adanya kewajiban , apalagi
pembinaan dan pengawasan pemerintah atas substansi karya-karya
tertentu.
70
Pasal 8 Perda DKI Jakarta No. 6/2006.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 68
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
4.3.3. Kesimpulan
Pengaturan mengenai dokumentasi belum dapat mencapai hasil yang
diidamkan – yaitu adanya koleksi nasional karya rekam dan karya
cetak yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Kemungkinan besar hal ini terjadi karena motif awal pengaturan ini
lebih bersifat pertimbangan politis, bukan pertimbangan teknis.
Bahkan pemangku kepentingan sendiri banyak yang tidak mengetahui
adanya peraturan ini. Dari sisi teknis, pengaturan untuk
pendokumentasian, akan lebih dapat terlaksana dengan mengubah
metode pendekatan: dari pembebanan kewajiban menjadi penyediaan
fasilitas bagi pihak-pihak terkait hal tersebut.
4.3.2.Pelestarian Cagar Budaya
4.4.1. Hasil Penelitian
Peraturan perundang-undangan yang terkait benda cagar budaya
dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (UU
No. 5/1992);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
(PP No. 10/1993);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan
dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (PP No.
19/1995);
4. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan
Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi
Prambanan serta Pengendalian lingkungan kawasannya (Keppres
No. 1/1992).
Keempat jenis peraturan tersebut menempatkan benda cagar budaya
sebagai obyek vital yang memerlukan pemeliharaan sekaligus
pemanfaatan. UU No. 5/1992 mengakui adanya korelasi antara benda
cagar budaya dengan identitas bangsa dan kepentingan nasional.
Pengakuan tersebut tertuang dalam konsiderans menimbang butir (a)
sebagai berikut:
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 69
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
“Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang
penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan
dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan
kepentingan nasional.”
Ada tiga objek penting yang menjadi “pengguna” benda cagar budaya,
yaitu sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya. Tiga objek ini diyakini
memiliki peran yang besar dalam memahami perkembangan
masyarakat dalam konteks negara yang terdiri dari wilayah sanguat
luas dan karakter masyarakat yang sangat majemuk.
Selanjutnya, apabila dilihat secara lebih jauh, konsiderans tersebut
dapat ditafsirkan sebagai bentuk political will pemerintah terhadap
keberadaan benda cagar budaya. Dalam level peraturan perundang-
undangan, maka undang-undang ini (UU No. 5/1992) merupakan
bentuk peraturan yang mempunyai kekuatan hukum tinggi setelah
Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan juga tingginya tingkat
komitmen pemerintah terhadap pengaturan pengelolaan benda cagar
budaya. Ada dua hal yang ingin dicapai melalui undang-undang ini,
yaitu:
a. Perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya dengan cara
mengatur penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian,
perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan
pengawasan;
b. Penyesuaian pengaturan benda cagar budaya dengan
perkembangan kebutuhan untuk melindungi dan memelihara benda
cagar budaya. Sebelum UU No. 5/1992 dibentuk, pengaturan benda
cagar budaya diatur dalam Monumenten Ordonantie Nomor 19
Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana
telah diubah dengan Monumenten Ordonantie Nomor 21 Tahun
1934 (Staatsblad Nomor 1934 Nomor 515).
UU No. 5/1992 menempatkan pemerintah dengan peran yang sangat
besar dalam pengelolaan dan pengawasan benda cagar budaya dan
situs. Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa semua benda cagar budaya
dikuasai oleh Negara. Penguasaan tunggal oleh negara ini
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 70
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
menempatkan bahwa negara berhak melakukan pengaturan terkait
dengan benda cagar budaya. Namun, undang-undang membatasi
bahwa penguasaan ini harus mendukung upaya pelestariannya.
Walaupun UU No. 5/1992 berjudul tentang benda cagar budaya,
namun didalamnya juga melingkupi pengaturan tentang situs.
Pengertian benda cagar budaya dalam UU No. 5 Tahun 1992 adalah (i)
benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak yang berupa
kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya
yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya
yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun,
serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan; (ii) benda alam yang mempunyai nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sementara
itu, pengertian situs dalam UU No. 5/1992 adalah lokasi yang
mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk
lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
UU No. 5/1992 terdiri atas 10 bab dan 32 pasal. Beberapa ketentuan
penting dalam UU ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori,
yaitu:
1. Penguasaan dan pemilikan
Negara memiliki kekuasaan atas semua benda cagar budaya
yang berada dalam wilayah Indonesia. Ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 4 ini merupakan prinsip utama dalam penguasaan
benda cagar budaya, artinya negara memiliki wewenang besar
dalam pengaturan atas benda cagar budaya. Pengaturan yang
dimaksud adalah dalam lingkup pelestarian benda cagar budaya
untuk kepentingan umum.
Sementara itu, UU ini juga mengatur bahwa setiap orang dapat
menguasai atau memiliki benda cagar budaya. Orang yang
dimaksud adalah orang perorangan (persoonlijk recht) maupun
badan hukum (rechtpersoon) seperti yayasan dan perkumpulan.
Pemilikan atau penguasaan di sini diartikan sebagai upaya
pengelolaan, pengampuan atau tindakan lain yang sejenis.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 71
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Pemilikan atau penguasaan secara perorangan harus memenuhi
dua syarat, yaitu:
a. Dimilikiatau dikuasasi secara turun temurun atau
merupakan warisan;
b. Jumlah untuk tiap jenisnya cukup banyak dan sebagian
telah dimiliki oleh negara.
Walaupun secara prinsip penguasaan atau pemilikan secara
perorangan atas benda cagar budaya bisa dilakukan oleh WNI
maupun WNA, namun ada pembedaan atas benda yang dapat
dimilikinya. WNI dapat menguasai benda cagar budaya
berdasarkan persyaratan butir a dan b. Sementara itu, WNA
hanya dapat memiliki benda cagar budaya berdasarkan syarat b.
Kepemilikan benda cagar budaya secara perorangan ini bersifat
tidak mutlak, karena harus memperhatikan fungsi sosial atas
benda tersebut dan peraturan perundang-undangan. Pemilik atau
penguasa perorangan benda cagar budaya wajib menjaga dan
melindungi dengan memperhatikan sejarah dan nilai keasliannya.
Pemerintah memberi teguran kepada pemilik atau penguasa
yang tidak meindungi dan menjaga benda cagar budaya, apabila
teguran diabaikan maka pemerintah mengambil alih kewajiban
untuk melindungi.
Pengalihan benda cagar budaya wajib didaftarkan kepada
negara. Terkait dengan pengalihan, benda cagar budaya yang
dimiliki secara turun temurun atau warisan hanya dapat dialihkan
kepada negara dengan kewajiban pemberian imbalan oleh
negara kepada pemilik benda cagar budaya semula.
2. Pencarian dan penemuan
Upaya pencarian benda cagar budaya harus mendapatkan ijin
dari pemerintah. UU ini juga mengatur tentang kewajiban orang
yang menemukan atau mengetahui penemuan benda cagar
budaya atau yang diduga sebagai benda cagar budaya atau
benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya untuk lapor
kepada pemerintah dalam waktu paling lambat 14 hari. Atas
laporan tersebut, pemerintah harus segara melakukan
penelitian. Selama penelitian dilakukan, benda tersebut berada
di bawah perlindungan sebagai benda cagar budaya.
Selanjutnya, apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa benda
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 72
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
yang ditemukan termasuk benda cagar budaya maka penemu
mempunyai hak atas:
a. Imbalan dari pemerintah;
b. Pemilikan sebagian benda, apabila jumlah yang benda
yang ditemukan tiap jenis cukup banyak.
3. Pemindahan, pengalihan, dan perubahan benda cagar budaya
UU No. 5/1992 mewajibkan adanya ijin dari pemerintah untuk
melakukan tindakan tertentu atas benda cagar budaya. Tindakan
yang dimaksud, yaitu:
a. Membawa ke luar negeri;
b. Memindahkan atau membawa dari satu daerah ke
daerah lain;
c. Mengambil atau memindahkan baik sebagian atau
seluruh;
d. Mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar;
e. Memisahkan sebagian;
f. Memperdagangkan;
g. Memperjualbelikan;
h. Memperniagakan.
Terkait dengan pemindahan, pemerintah dapat menahan atau
memerintahkan benda yang telah dibawa atau dipindahkan
tanpa ijin ke tempat asal. Orang yang membawa atau
memindahkan benda cagar budaya menanggung biaya
pengembalian benda cagar budaya ke tempat asal.
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan
Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan
benda cagar budaya dan situs. UU No. 5/1992 memberi peluang
kepada masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok
untuk berpartisipasi dalam pengelolaan benda cagar budaya dan
situs. Pengelolaan di sini adalah tindakan-tindakan untuk
memelihara dan merawat demi kelestarian benda cagar budaya.
Untuk benda cagar budaya bergerak atau tertentu, negara atau
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 73
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
perorangan dapat menyimpan dan merawatnya di museum.
Selain pengelolaan, UU No. 5/1992 juga mengatur tentang
pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan agama,
sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan
kebudayaan. Pemerintah memiliki kewenangan pengawasan
terhadap benda cagar budaya dan situs.
Sekitar satu tahun setelah UU No. 5/1992 dibentuk, pemerintah
menyusun peraturan pelaksana untuk melaksanakan ketentuan yang
ada. Peraturan pelaksana tersebut adalah PP No. 10/1993. Peraturan
ini mengatur lebih lanjut upaya pelestarian benda cagar budaya,
terutama dalam hal:
1. Penguasaan;
2. Pemilikan;
3. Pendaftaran;
4. Pengalihan;
5. Penemuan;
6. Pencarian;
7. Perlindungan;
8. Pemeliharaan;
9. Pemanfaatan;
10. Pembinaan; dan
11. Pengawasan.
Hal-hal teknis dalam bidang pelestarian benda cagar budaya yang
tidak tercakup dalam UU No. 5/1992 diatur dalam PP ini.
N Pasal Lingkup Pengaturan yang Didelegasikan
o
1. Pasal 5 Penentuan benda cagar budaya
2. Pasal 7 Tata cara pengalihan dan pemberian imbalan
3. Pasal 8 Pendaftaran pemilikan, pengalihan hak dan
pemindahan tempat benda cagar budaya (bentuk
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 74
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
dan besaran imbalan)
4. Pasal 10 Penemuan benda cagar budaya
5. Pasal 12 Syarat-syarat, tata cara perijinan dan ketentuan
tentang pencarian benda cagar budaya atau benda
berharga yang tidak diketahui pemiliknya
6. Pasal 14 Pengambilalihan kewajiban perlindungan benda
cagar budaya oleh pemerintah
7. Pasal 15 Ketentuan dan perijinan pemerintah mengenai
pemindahan, pengubahan, pemugaran, pemisahan,
dan perdagangan benda cagar budaya
8. Pasal 18 Tata cara pengelolaan benda cagar budaya dan situs
9. Pasal 19 Ketentuan tentang pemanfaatan dan cara
pemanfaatan
1 Pasal 22 Pemeliharaan benda cagar budaya yang dirawat dan/
0. atau disimpan di museum
1 Pasal 23 Penggandaan benda cagar budaya
1.
1 Pasal 24 Pengawasan benda cagar budaya dan situs
2.
Upaya pelestarian benda cagar budaya yang telah diatur dalam UU
5/1992 diatur lebih rinci dalam PP ini. Walaupun dalam beberapa
pengaturannya masih mendelegasikan lagi ke dalam bentuk peraturan
yang dibuat oleh menteri.
Peraturan turunan dari UU No. 5/1992 yang lain adalah PP No. 19/1995
yang mengatur tentang pemeliharaan dan perawatan benda cagar
budaya di museum. Pasal 22 UU No. 5/1992 mengatur:
(1)Benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya
tertentu baik yang dimiliki oleh Negara maupun perorangan
dapat disimpan dan/atau dirawat di meseum.
(2)Pemeliharaan benda cagar budaya yang disimpan dan/atau
dirawat di museum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pengaturan dalam PP No. 19/1992 bertujuan untuk melakukan upaya
pelestarian benda cagar budaya agar dapat menunjang perkembangan
kebudayaan nasional melalui perawatan dan pemanfaatan di museum
yang berisi ketentuan teknis tentang pemeliharaan dan pemanfaatan
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 75
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
benda cagar budaya di museum. Ketentuan teknis pemeliharaan dan
pemanfaatan yang dimaksud meliputi empat langkah, yaitu:
a. Penyimpanan;
b. Perawatan;
c. Pengamanan; dan
d. Pemanfaatan.
Selain itu, PP No. 19/1995 mengatur juga tentang persyaratan museum
dalam rangka penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan
pemanfaatan benda cagar budaya di museum. Persyaratan tersebut
meliputi standar bangunan museum, sarana dan prasarana, tenaga,
dan sumber dana yang tetap.
Ketentuan tentang pemeliharaan dan pemanfaatan yang terdapat
dalam PP No. 19/1995 juga berlaku terhadap benda bukan cagar
budaya yang ada di museum. Hal ini dilakukan mengingat museum
tidak saja sebagai tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan
pemanfaatan benda cagar budaya guna menunjang upaya
perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa, tetapi juga
benda bukan benda cagar budaya. Maka pengaturannya dapat pula
diperlakukan kepada benda cagar budaya di museum sepanjang jenis
dan unsur bahan yang dikandungnya dapat dipersamakan dengan
benda cagar budaya.
Jenis peraturan ketiga dalam riset ini adalah Keppres No. 1/1992.
Keppres ini bertujuan mengatur pengelolaan dan pengendalian
lingkungan kawasan Candi Borobudor dan Candi Prambanan melalui
langkah-langkah perencanaan dan pembangunan taman serta fasilitas
lainnya di sekeliling candi. Upaya ini diharapkan juga mampu
menunjang pengembangan kawasan pariwisata di kawasan candi.
Keppres No. 1/1992 dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa candi-
candi dalam kawasan Candi Borobudor dan Candi Prambanan
merupakan peninggalan budaya bangsa Indonesia yang harus dijaga
kelestariaannya. Upaya pelestarian tersebut dilakukan dengan
menciptakan suasana lingkungan yang memberi dukungan kepada
nilai keagungan peninggalan budaya tersebut.
Ketentuan yang ada dalam Keppres No. 1/1992 antara lain mengatur
tentang:
a. Peruntukan kawasan candi
Peruntukan kawasan candi ditetapkan bagi:
- pengamanan dan pelestarian nilai-nilai budaya terutama
obyek arkeologi yang ada;
- penanggulangan terhadap kemungkinan usaha yang dapat
merusak kawasan candi;
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 76
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
- peningkatan kelestarian dan pemugaran lingkungan
pemukiman pedesaan di sekitar
- taman wisata dan candi yang mempunyai nilai-nilai tradisional
dan dapat dikembangkan
- menjadi obyek dan daya tarik wisata;
- pengembangan dan pendayagunaan obyek dan daya wisata;
- penciptaan kawasan lindung untuk menjamin kelestarian
candi dan mendukung taman wisata.
b. Kawasan candi
Kawasan candi dibagi dalam tiga zona yaitu:
- Zona 1, lingkungan kepurbakalaan yang diperuntukkan bagi
perlindungan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan fisik
candi.
- Zona 2, kawasan di sekeliling zona 1 masing-masing candi
dan diperuntukkan bagi pembangunan taman wisata sebagai
tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan, dan
pelestarian lingkungan candi
- zona 3, kawasan di luar zona 2 masing-masing candi dan
diperuntukkan bagi permukiman terbatas, daerah pertanian,
jalur hijau, atau fasilitas tertentu lainnya yang disediakan
untuk menjamin keserasian dan keseimbangan kawasan di
zona 1 pada umumnya, dan untuk mendukung kelestarian
candi serta fungsi taman wisata pada khususnya.
c. Pengelolaan zona
Penataan ruang, peruntukan dan pengembangan zona 3
dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pertimbangan
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan pengelolaan
zona 2 dilakukan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudor dan
Prambanan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pajak. PT. Taman
Wisata Candi Borobudor dan Prambanan mempunyai wewenang
(i) melakukan pengaturan yang diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kepariwisataan, (ii) menyediakan dan
mengoperasikan segala fasilitas untuk menunjang kegiatan
usaha, (iii) memberikan dan mencabut izin penempatan,
menetapkan persyaratan-persyaratan dan menetapkan serta
melakukan pengutan segala usaha komersial di kawasan, (iv)
menetapkan dan memungut biaya masuk taman wisata
termasuk candi, dan pungutan lainnya atas pemanfaatan fasilitas
yang tersedia di dalam taman wisata dan hasil seluruhnya
merupakan pendapatan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.
Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 77
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
4.4.2.1. Analisis
Ada dua hal yang dalam kondisi tertentu bisa menjadi saling
mendukung atau bertolak belakang, yaitu pelestarian dengan
pemanfaatan. Pelestarian merupakan upaya penjagaan atau
perawatan, sementara pemanfaatan lebih menekankan pada unsur
penggunaan benda cagar budaya dan situs. Kedua hal tersebut,
pelestarian dan pemanfaatan harus dapat berjalan beriringan.
Timpang pada salah satu tindakan akan dapat menyebabkan tidak
efektifnya keberadaan benda cagar budaya. Misalnya, pemanfaatan
benda cagar budaya untuk pariwisata atau ilmu pengetahuan secara
berlebihan atau besar-besaran, akan dapat berdampak pada
kerusakan atau berkurangnya nilai sejarah dalam benda cagar budaya.
Sementara, benda cagar budaya harus mampu memberi kontribusi
yang maksimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata.
Oleh karena itu, negara sebagai regulator harus mampu menjalankan
fungsinya secara tepat. Manajemen pelestarian benda cagar budaya
membutuhkan regulasi dari pemerintah.
Peraturan perundang-undangan harus mampu membentuk sistem
yang tepat bagi pelestarian benda cagar budaya dan situs ini.
Beberapa peraturan memang sudah dibentuk, namun masih ada
beberapa catatan penting agar mampu mendukung perbaikan dalam
pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya. Di sisi lain faktor
regulasi harus didukung dengan keseriusan pemerintah untuk
melakukan upaya pelestarian benda cagar budaya. Hingga kini peran
pemerintah masih lemah dalam hal pengelolaan benda cagar budaya.
Lemahnya peranan ini terjadi di tiap tingkatan pemerintahan yaitu
nasional, propinsi maupun kabupaten/kota.71
UU No. 5/1992 diperlukan sebagai upaya untuk memberi perlindungan
dan menjaga kelestarian benda cagar budaya dan situs. Upaya
pengaturan ini berada dalam ruang lingkup penguasaan, pemilikan,
penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan,
pemanfaatan dan pengawasan. Pembentuk undang-undang, DPR dan
Pemerintah, meyakini bahwa benda cagar budaya dan situs sangat
penting keberadaannya.
Ada dua hal penting yang perlu di analisis dalam UU No. 5/1992, yaitu
konsep kepemilikan atau penguasaan dan implementasi peran
penguasaan.
71
Wawancara dengan narasumber Sita Laterna Adisakti (19 Februari 2009). Menurutnya,
undang-undang harus tegas membagi peran antara pemeritah pusat dengan pemerintah
propinsi dan kabupaten/kota. Pembagian peran secara jelas ini dapat menghindari saling
lempar tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian benda cagar budaya.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 78
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Pertama, terkait dengan konsep kepemilikan. Negara merupakan
pemegang kuasa atas benda cagar budaya. Posisi ini menjadikan
negara berhak melakukan perbuatan atau langkah-langkah hukum
untuk mengatur segala hal tentang benda cagar budaya dan situs.
Penguasaan mutlak oleh negara ini seharusnya dipahami sebagai
penguasa yang berwenang memanfaatkan dan juga berwenang untuk
melestarikan. Di sinilah peran perlindungan benda cagar budaya dan
situs akan nampak. Pelestarian tanpa pemanfaatan akan memberi
hasil yang nihil. Sementara, pemanfaatan tanpa pelestarian malah
membahayakan keberadaan benda cagar budaya dan situs. Oleh
karena itu, dua hal ini harus bisa dijalankan secara beriringan.
UU No. 5/1992 telah tepat menjadikan negara sebagai penguasa
mutlak atas benda cagar budaya dan situs. Nilai sejarah yang tinggi
dan korelasinya dengan identitas bangsa seharusnya menjadi unsur
pendorong bagi negara untuk menerapkan konsep penguasaan secara
lebih tepat. Kepemilikan secara perorangan tetap diakui sepanjang
berdasarkan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut merupakan upaya
secara tidak langsung negara untuk memberi perlindungan.
Kepemilikan perorangan juga dibatasi oleh prinsip sosial. Artinya
kepemilikan ini tidak bersifat mutlak. Ada batas-batas tertentu yang
harus diakui dan ditaati oleh pemilik perorangan.
Kedua, implementasi peran penguasaan. Pembentuk undang-undang
menginginkan bahwa undang-undang mampu memberi perlindungan
dan pelestarian terhadap benda cagar budaya dan situs. Wewenang
terbesar dalam hal ini telah diberikan kepada negara sebagai
penguasa tertinggi atas benda cagar budaya dan situs. Memang, UU
No. 5/1992 masih membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat
dalam melakukan perlindungan dan pelestarian. Namun, posisi
pemerintah dalam UU No. 5/1992 tetap menjadi aktor utama dan
inisiator dalam upaya perlindungan dan pelestarian.
Sayangnya, UU No. 5/1992 tidak memberikan acuan bagi pemerintah
dalam melakukan perlindungan dan pelestariannya secara baik.
Undang-undang ini telah menempatkan pemerintah dalam posisi
sebagai regulator dan operator. Posisi ini rentan pada lemahnya
implementasi undang-undang. Banyak hal yang strategis dalam upaya
perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya dalam undang-
undang yang pengaturannya didelegasikan kepada peraturan di bawah
undang-undang. Sebagai contoh, pengaturan tentang pengelolaan.
Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa pengelolaan benda cagar budaya
dan situs menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, pasal 18 ayat
(3) mengatur bahwa tata cara pengelolaan tersebut diatur dalam
peraturan pemerintah. Ini artinya pemerintah berhak mengatur sendiri
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 79
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
tanggungjawabnya dan kewajibannya dalan pengelolaan benda cagar
budaya dan situs.
Dalam hal pelestarian, Undang-undang ini lebih banyak mengatur
hubungan antara warga negara dengan benda cagar budaya.
Hubungan kepada pemerintah lebih banyak pada penciptaan
hubungan yang bersifat administatif. Seperti, pemberian ijin dan
pendaftaran. Undang-undang ini menjadikan pemerintah merupakan
aktor utama dalam perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya
maka seharusnya undang-undang ini juga memberi pembebanan
kewajiban (bahkan sanksi) kepada aparat pemerintah apabila lalai
dalam menjalankan wewenangnya.
Kelemahan pengaturan undang-undang ini juga nampak dalam
pengaturan tentang pengawasan. Undang-undang ini menempatkan
pengawasan dalam kendali pemerintah. Selain itu, undang-undang ini
juga menyerahkan pengaturan tentang pengawasan kepada
pemerintah. Sehingga undang-undang telah menempatkan pemerintah
sebagai regulator, operator, sekaligus supervisor. Model pengaturan
seperti ini secara langsung melemahkan implemetasi undang-undang
dalam mencapai tujuannya yaitu, perlindungan dan pelestarian benda
cagar budaya dan situs. Seharusnya peran regulator, operator, dan
supervisor ini dipisah. Pemisahan ini perlu dilakukan untuk
memastikan berjalannya secara baik masing-masing lingkup
pengaturanya tersebut yaitu regulasi, implementasi, dan
pengawasannya.
Sementara itu, terkait secara langsung dengan kebudayaan ataupun
kesenian, undang-undang ini memberi peluang kepada kalangan
seniman atau budayawan untuk memanfaatkan benda cagar budaya
dan situs untuk kegiatan seni dan budaya. Namun, perlu diperhatikan
bahwa pemanfaatan ini memerlukan ijin kepada pemerintah.
Selain itu, peran yang bisa dilakukan oleh kalangan seniman atau
budayawan yang muncul dalam undang-undang ini adalah
keterlibatannya dalam upaya perlindungan dan pelestarian benda
cagar budaya dan situs. Peran ini penting dilakukan saat ini, di tengah
ketidakpedulian pemerintah dalam melestarikan benda cagar budaya
dan situs. Kalangan seniman dan budayawan dapat menjadi inisiator
dalam melakukan upaya ini. Tentunya pola kerjasama dengan
berbagai pihak baik pemerintah dan kalangan pemodal bisa dilakukan
dalam kegiatan pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya.
Selain diarahkan kepada pelestarian obyek, upaya keterlibatan ini juga
diarahkan kepada berkembangnya kepedulian pemerintah dalam
melakukan perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya dan
situs secara lebih baik.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 80
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Ketentuan dalam UU No. 5/1992 kemudian diatur lebih lanjut dalam
bentuk peraturan pemerintah seperti yang telah didelegasikan
undang-undang tersebut. PP No. 10/1993 merupakan peraturan
turunan yang sifatnya mengatur lebih lanjut secara teknis ketentuan
yang sudah ada dalam UU No. 5/1992. Namun, walaupun karakter
peraturan yang seharusnya diharapkan dari PP ini adalah ketentuan
teknis, ternyata PP ini masih benyak mendelegaskan ketentuan ke
dalam bentuk peraturan yang ada di bawahnya yaitu peraturan yang
dibentuk oleh Menteri baik Peraturan Menteri maupun Keputusan
Menteri. Menteri yang berwenang membuat peraturan tersebut adalah
menteri yang membidangi kebudayaan yang sekarang menjadi
wilayahnya Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Jumlah peraturan
menteri yang harus dibuat dari PP tersebut setidaknya berjumlah 24
(dua puluh empat) peraturan.
No. Pengaturan yang didelegasikan Pasal yang
mendelega
sikan
1. Penentuan benda cagar budaya Pasal 3 ayat
(4)
2. Penetapan jenis dan jumlah Pasal 4 ayat
(3)
3. Pemilikan benda cagar budaya Pasal 5 ayat
(3)
4. Pendaftaran benda cagar budaya Pasal 7 ayat
(3)
5. Bentuk dan besaran imbalan Pasal 8 ayat
(5)
6. Syarat dan tata cara pengalihan, pemilikan dan Pasal 10
penguasaan benda cagar budaya
7. Tata cara penghapusan benda cagar budaya Pasal 11 (3)
karena musnah atau rusak
8. Penghapusan benda cagar budaya dari daftar Pasal 12 ayat
(5)
9. Penelitian benda temuan Pasal 13 ayat
(6)
10. Pengelolaan penemuan benda cagar budaya Pasal 15 ayat
(4)
11. Perijinan pencarian benda cagar budaya Pasal 18 ayat
(4)
12. Perlindungan benda cagar budaya Pasal 25 ayat
(2)
13. Pemeliharaan benda cagar budaya Pasal 26 ayat
(3)
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 81
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
14. Perijinan, syarat dan tata cara pemugaran Pasal 27 ayat
(3)
15. Syarat dan tata cara peneguran serta pengalihan Pasal 28 ayat
hak pemanfaatan dan pengelolaan (6)
16. Perijinan membawa benda cagar budaya ke luar Pasal 30 ayat
negeri (4)
17. Pemindahan benda cagar budaya Pasal 32 ayat
(2)
18. Penahanan dan pengembalian benda cagar Pasal 33 ayat
budaya (4)
19. Perijinan pemindahan dan pengubahan benda Pasal 34 ayat
cagar budaya (3)
20. Perijinan pemanfaatan Pasal 36 ayat
(8)
21. Perijinan dan tata cara penandaan Pasal 39 ayat
(4)
22. Pembinaan dan pengelolaan benda cagar budaya Pasal 41 ayat
(4)
23. Pengawasan Pasal 43 ayat
(2)
24. Pembangunan yang berdampak atau berkaitan Pasal 44 ayat
dengan benda cagar budaya (4)
Banyaknya aturan yang didelegasikan oleh PP kepada menteri
mengindikasikan bentuk pengaturan PP yang sifatnya terbuka dan
umum. Pendelegasian ini akan berdampak pada implementasi
ketentuan yang ada dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.
Pada level teknis, implementasi pelestarian benda cagar budaya degan
segala aspeknya harus menunggu terbitnya peraturan di tingkat
menteri. Tentunya kondisi ini akan memakan waktu.
Selanjutnya, salah satu bentuk pemeliharaan dan pemanfaatan benda
cagar budaya adalah penyimpanan dan perawatan dalam museum.
Langkah ini lah yang diambil oleh pemerintah memalui pembentukan
PP No. 19/1995. Salah satu bagian penting dalam upaya pemeliharaan
dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum adalah pembinaan
dan pengawasannya. PP 19/1995 memberikan wewenang atas
pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah melalui menteri yang
bertanggungjawab di bidang kebudayaan (saat ini adalah menteri
kebudayaan dan pariwisata). Namun, pengaturan atas pengawasan
dan pembinaan kurang rinci. Memang, pengaturannya kemudian
diserahkan kepada menteri yang bersangkutan. Namun perlu diingat
bahwa model pengaturan yang terbuka ini membawa potensi pada
lemahnya implementasi. Dalam hal ini menteri adalah orang yang
ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, namun
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 82
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
bagaimana apabila pengaturannya juga diserahkan kepada menteri
yang ditunjuk. Hal ini penting mengingat peran pembinaan dan
pengawasan yang harus dilakukan terkait dengan pemeliharaan dan
pemanfaatan ini sangat besar peranannya dalam mendukung
pelestarian benda cagar budaya.
PP 19/1995 juga mengatur ruang lingkup pembinaan yang meliputi tiga
hal:
a. Bimbingan teknis pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar
budaya di museum;
b. Bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan peranserta
masyarakat;
c. Bantuan, yang dapat berupa dana, sarana dan/atau tenaga ahli
perawatan.
Ketiga hal ini merupakan pilihan pembinaan yang dapat dilakukan satu
per satu atau secara bersamaan karena dalam PP disebutkan dengan
istilah “dapat”. Ketiga hal tersebut merupakan layanan minimal yang
“seharusnya” diberikan oleh pemerintah dalam kerangka pembinaan
dan wajib dilakukan secara bersamaan. Rumusan ini penting
mengingat seringkali tindakan yang seharusnya menjadi beban
pemerintah dirumuskan dengan istilah “dapat”.
Sementara itu, bentuk aturan ketiga dalam riset ini adalah Keppres No.
1/1992. Keppres ini mengatur pengelolaan taman wisata candi
Borobudur dan taman wisata candi Prambanan serta pengendalian
lingkungannya. Sekilas apabila memperhatikan judul peraturannya
maka tercermin suatu upaya atau tindakan yang mampu
mengedepankan aspek pelestarian cagar budaya dan situs. Namun,
aturan ini tidak secara detil menjelaskan tentang pengelolaan taman
wisata.
Ketentuan yang ada, lebih banyak menyinggung tentang pembagian
lahan melalui penetapan zona dan pembagian pengurusan masing-
masing zona tersebut. Upaya pelestarian yang sesungguhnya tidak
nampak dalam Keppres ini. Sehingga apabila dihubungkan dengan
latar belakang filosofis pembentukan keputusan ini maka
ketentuannya tidak mempunyai korelasi secara langsung.
4.4.2.2. Kesimpulan
Benda cagar budaya dan situs merupakan salah satu bentuk kekayaan
bangsa. Di dalamnya terdapat nilai sejarah dan budaya yang sangat
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 83
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
besar pengaruhnya dalam memahami perjalanan bangsa ini.
Keberadaannya sangat dibutuhkan baik bagi ilmu pengetahuan,
sejarah dan kebudayaan. Sudah seharusnya, negara berperan dalam
upaya pelestarian. Sebagai institusi formal tertinggi dalam
masyarakat, maka kedudukannya sebagai penguasa mutlak bagi
benda cagar budaya dan situs harus diiringi dengan upaya konkrit bagi
pelestarian baik dari sisi regulasi maupun implementasi pelestarian itu
sendiri. Namun, dari sisi regulasi masih memerlukan pengkajian secara
mendalam. Terutama tentang posisi dan peranan pemerintah yang
diatur dalam UU No. 5/1992.
Pemisahan antara regulator, operator dan supervise atau pengawas
perlu dilakukan untuk menjamin obyektifitas implementasi dari
masing-masing fungsi tersebut. Selanjutnya, terkait dengan
pengembangan seni dan budaya, terdapat peluang bagi pegiat seni
dan budaya untuk memanfaatkan benda cagar budaya untuk
melakukan kegiatan seni dan budaya. Optimalisasi peluang ini perlu
dukungan pengaturan yang lebih lanjut untuk memberikan stimulus
bagi pegiat seni dan budaya untuk memanfaatkannya.
4.3.3.Pendidikan Seni
4.5.1. Hasil Penelitian
Pengaturan pendidikan seni antara lain terdapat dalam beberapa
peraturan berikut:
1. Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60/1999 Tentang Sistem Pendidikan
Tinggi.
3. Keputusan Presiden No. 33/2003 Tentang Pendirian Institut Seni
Denpasar.
4. Keputusan Presiden No. 56/1999 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi
Seni Indonesia Padang Panjang.
5. Keputusan Presiden No. 59/1995 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi
Seni Indonesia Bandung.
6. Keputusan Presiden No. 21/1992 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi
Seni Surakarta (diubah oleh Peraturan Presiden No. 77/2006
menjadi Institut Seni Surakarta).
7. Keputusan Presiden No. 39/1984 Tentang Pendirian Institut Seni
Yogyakarta.
Apabila memperhatikan peraturan-peraturan tersebut diatas, hipotesis
dalam Bab 1 laporan riset ini tentang terlihatnya kecenderungan
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 84
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
pengaturan yang bersifat formil (tidak tertuju pada pemecahan suatu
masalah atau usaha untuk mewujudkan ide tertentu) benar adanya.
Kecenderungan yang tercipta dalam pendidikan seni adalah
kecenderungan pengaturan institusional, yaitu penerbitan peraturan-
peraturan yang menjadi dasar hukum dan landas operasional institusi
seni. Dasar peraturan bervariasi, karena adanya UU No.10/2004
Tentang Tata Urutan Perundang-undangan, untuk perubahan status
Sekolah Tinggi Seni Surakarta menjadi Institut Seni Surakarta dasar
hukumnya adalah Peraturan Presiden no.77/2006. Mengapa Peraturan
Presiden (Perpres) yang menjadi landasan berdirinya Institut Seni
Surakarta? Karena dengan dasar hukum Perpres, bisa menjadi dasar
hukum peraturan dibawahnya, seperti Peraturan Menteri, Keputusan
Menteri sampai Peraturan Daerah.
Inisiatif pendirian pendidikan tinggi seni rata-rata berasal dari inisiatif
daerah, yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, yang kemudian diperkuat lagi oleh Keputusan
Presiden (dan Peraturan Presiden). Beberapa lembaga, seperti Institut
Seni Denpasar misalnya adalah dari penggabungan Fakultas Seni Rupa
Program Disain Visual Universitas Udayana dengan Sekolah Tinggi Seni
Denpasar. Atau Institut Seni Surakarta, hasil penggabungan Akademi
Seni Tari Indonesia dengan Akademi Seni Karawitan. Yang menarik
dicermati adalah, pengelolaan pendidikan seni dahulu tercatat
dibawah naungan Direktorat Kebudayaan, namun sejak tahun 1976
berada dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara dalam UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) materi kesenian diatur dalam pasal-pasal kurikulum
pendidikan dasar dan menengah mengenai materi wajib kurikulum.
Yang patut menjadi perhatian adalah Peraturan Pemerintah (PP)
No.60/1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Pertama, pasal 6 tentang
satuan penyelenggaraan pendidikan, yaitu pembagian program
pendidikan pada masing-masing universitas, akademi, sekolah tinggi
dan institut. Kedua, pasal 104 persyaratan akademis pengajar bagi
dosen, terutama untuk persyaratan guru besar, yang harus’ memenuhi
kualifikasi sebagai pengajar’ (pasal 104 ayat (1) dan (2)).
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, kekurangan
pendidikan seni di Indonesia adalah: pertama, pengaturan soal syarat
pendidikan bagi pengajar institut seni mengakibatkan siswa kehilangan
kesempatan diajar oleh maestro seni; kedua, mayoritas pengajar seni
tidak berkarya sehingga ada kesenjangan antara teori dan praktek
(meski menurut narasumber lain, antara berkreasi dan mengajar
adalah dua hal yang tidak harus dipertentangkan); ketiga, praktek
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 85
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
pengajaran seni di Indonesia hanya menekankan pada apresiais
estetika, tidak berusaha memahami secara holistik dengan sistem
masyarakat penciptanya; keempat, pendidikan kesenian yang
modernis membuatnya sulit mengapresiasi kesenian tradisi.72
4.5.2. Analisis
Adanya aturan baru dalam PP No. 60/1999 Tentang Perguruan tinggi
soal pembagian satuan pendidikan memiliki dampak pada pendidikan
seni. Dalam pasal 6 PP tersebut menyebutkan, sekolah tinggi
menyelenggarakan pendidikan untuk satu disiplin ilmu, sementara
institut bisa menyelenggarakan pendidikan untuk sekolompok disiplin
ilmu yang sejenis. Apabila pasal 6 ini ditarik ke realitas pendidikan seni
Indonesia, berarti Sekolah Tinggi Seni (STSI)Padang Panjang dan
Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung, harus menyesuaikan
bentuk lembaga mereka menjadi Institut, mengingat disiplin ilmu di
kedua STSI tersebut lebih dari satu yang diajarkan.
Kemudian mengenai persyaratan pengajar, kendala persyaratan
akademis menjadi kesulitan utama bagi institut pendidikan seni.
Banyak maestro seni Indonesia yang tidak memiliki gelar akademis
(sarjana sekalipun), sehingga bila persyaratan ini diberlakukan secara
konsisten, akan terjadi kehilangan sangat besar bagi dunia pendidikan
seni. Inisiatif dari kalangan seni harus diambil, mengingat PP No.
60/1999 ini adalah peraturan pelaksana dari UU No. 2/1989 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga
seharusnya dalam waktu dekat disusun peraturan pelaksana UU No.
20/2003 yang baru.
4.5.3. Kesimpulan
Materi pendidikan seni belum menjadi perhatian utama kebijakan
pendidikan tinggi Indonesia. Yang diatur selama ini, baru pendirian
institusi perguruan tinggi, dimana mayoritas inisiatif pendirian tersebut
berasal dari daerah. Inisiatif daerah ini harus dipelihara mengingat
pendirian institusi seni diluar pulau Jawa hanya di dua lokasi, Bali dan
Sumatra Barat. Selain itu, untuk internal Departemen Pendidikan
Nasional, sebaiknya dirancang inisiatif kurikulum untuk menjawab
permasalahan yang diajukan oleh narasumber riset ini.
72
Sebagian rangkuman wawancara Endo Suanda (16 Januari 2009), Seno Gumira Ajidarma
(18 Maret 2009) dan Ratna Sarumpaet (20 Maret 2009).
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 86
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
4.3.4.Posisi Seni dalam Kebijakan Pariwisata
4.6.1. Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian kami, peraturan-peraturan pariwisata yang
menyebutkan soal kesenian adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990.
2. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 Tentang
Kepariwisataan
3. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan
Seni dan Budaya
4. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2000 Tentang Badan
Pengembangan Pariwisata dan Kesenian
5. Keputusan Presiden No. 16/2005 Tentang Kebijakan
Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan
6. Instruksi Presiden No. 9/1969 Tentang Pedoman Pengembangan
Pariwisata Nasional
Perspektif seni dalam pariwisata sendiri, telah beberapa kali bergeser
dalam pergantian kepemimpinan nasional. Pergeseran kepemimpinan
nasional menandai perubahan konteks politik dimana kesenian (yang
terintegrasi dalam pariwisata) beroperasi. Dari pergeseran ini, bisa
ditelisik lebih jauh lagi mengenai posisi premis diatas mengenai seni:
apakah benar seni hanya menjadi alat bantú pariwisata?
Pengaturan seni dalam konteks pariwisata biasanya disangkutkan
dalam dua materi. Pertama, seni sebagai bagian dari strategi
pariwisata. Contoh, kesenian di Bali yang sering dikedepankan oleh
pemerintah setempat, adalah kesenian tradisional, dengan asumsi turis
mengunjungi Bali untuk melihat kesenian tradisional yang hanya
‘menjual Bali’.73 Kedua, kesenian direduksi sebagai sesuatu yang bisa
diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Contoh untuk hal ini, bisa
dilihat dari poin nomor 7 dalam Instruksi Presiden Soal Kebijakan
Pariwisata dan Kebudayaan yang mendorong Menteri Luar Negeri untuk
mendirikan pusat-pusat kebudayaan (baca: kesenian) Indonesia di luar
negeri.
Pengaturan kesenian pada masa Orde Baru, diatur dalam struktur
Direktorat Kebudayaan di bawah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaaan. Dimulai pada tahun 1968 dan berakhir pada 1998,
Direktorat Jenderal Kebudayaan, dikepalai berturut-turut Ida Bagus
Mantra, Haryati Soebadio dan Edi Sedyawati. Sejak tahun 1997,
kebijakan kesenian yang semula berpayung dalam aras pendidikan,
kini juga diatur juga dibawah domain kepariwisataan; ditandai dengan
berdirinya Departemen Pariwisata Seni dan Budaya (dahulu Pariwisata,
73
Wawancara dengan narasumber Seno Gumira Ajidarma (18 Maret 2009).
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 87
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Pos dan Telekomunikasi), di mana Departemen Pendidikan tetap
sebagai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam era reformasi, pada pemerintahan Presiden Abdurrahman
Wahid (Abdurrahman Wahid), Departemen Pariwisata Seni dan Budaya
diubah statusnya menjadi Kementerian Seni dan Budaya.74 Urusan
pariwisata, meski tetap menyinggung kesenian dalam materi
muatannya, diatur dalam Badan Pengembangan Budaya dan Pariwisata
melalui Keppres No. 11/2000. Salah satu tonggak fundamental dari
Keppres No. 11/2000 ini adalah menyesuaikan dengan pasal 26 UU No.
22/1999 Tentang Otonomi Daerah (waktu itu) tentang Unit Pelaksana
Teknis (UPT) eks Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya yang
dialihkan menjadi perangkat daerah/dinas daerah, baik
kabupaten/kota.
Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN (1999-2004) yang disusun
pada masa Abdurrahman Wahid menyatakan dua hal penting. Pertama,
bahwa kesenian dan budaya tradisional akan dijadikan ‘kendaraan’
bagi pariwisata untuk membangun kepariwisataan nasional dan untuk
promosi ke mancanegara.75 Kedua, pembangunan pariwisata akan
diupayakan berlangsung secara holistik, partisipatoris dan
menghormati kebudayaan serta lingkungan.
Meski demikian, pada era Pemerintahan Megawati Sukarnoputri,
melalui Keppres No.29/2003 Badan Pengembangan Budaya dan
Pariwisata warisan Abdurrahman Wahid, dilebur dalam Kementerian
Budaya dan Pariwisata; suatu keputusan yang mengundang kontroversi
di berbagai kalangan.76 Kritik utama soal penggabungan ini adalah
dengan penggabungan Badan Pengembangan Budaya dan Pariwisata,
harapan akan adanya tindakan yang efektif dan konkrit soal seni dan
budaya akan semakin jauh, mengingat Kementerian dengan
penggabungan ini hanya akan dibantu oleh tiga deputi, yaitu Deputi
Pelestarian Pengembangan Kebudayaan, Deputi Sejarah dan
Kepurbakalaan serta Deputi Seni dan Film; suatu pembagian yang juga
mengundang kritik.77
Meski demikian, penyertaan aktivitas kesenian dalam kebijakan
pariwisata tetap menuai kritik dari para narasumber, antara lain Seno
74
Tugas Kementerian adalah mengeluarkan kebijakan pembangunan sehingga mendapat
alokasi bujet yang relatif lebih sedikit dibanding bujet Departemen yang membawahi unit
teknis sampai ke tingkat daerah.
75
Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, halaman 31.
76
“BP Budpar Resmi Bergabung Dengan Kementerian Budpar”, www.kompas.com, 31 Mei
2003.Kritik dari berbagai kalangan bisa dilihat di “Keppres 29/2003 soal BP Budpar
Pemerintah Korbankan Kebudayaan”, www.kompas.com, 3 Juni 2003.
77
Pembagian ini rancu, menurut Nunus Supardi seorang aktivis kepurbakalaan dalam
kolomnya di Kompas 19 April 2004, mengingat sejarah, purbakala, seni dan film adalah
bagian dari kebudayaan.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 88
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Gumira Ajidarma dan Ratna Sarumpaet. Menurut kedua narasumber ini,
meski sektor pariwisata sudah mencakup soal kesenian didalamnya,
kesenian masih merupakan tempelan dalam misi-misi kebudayaan ke
luar negeri. Tidak pernah ada visi untuk mengedepankan bentuk
kesenian tertentu, ditambah metode seleksi misi kebudayaan tersebut
juga patut dipertanyakan.78
Patut disebutkan pula di sini, adanya Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Kepmendikbud) No. 0267 Tahun 1978 yang menjadi
dasar hukum pendirian taman-taman budaya di berbagai daerah.
Taman-taman budaya ini mencontoh kesuksesan Taman Ismail Marzuki
dan Taman Budaya Bali (biasa disebut Taman Budaya Denpasar), yang
didorong oleh inisiatif Dirjen Kebudayaan Ida Bagus Mantra dari
perjalanannya ke Eropa dan menyaksikan taman-taman budaya di sana
yang dinamis dan berhasil mendatangkan turis. 79 Sejak pertama
didirikan pada tahun 1978, dan taman budaya terakhir yang didirikan
pada masa Orde Baru pada tahun 1994, tercatat lebih dari 24 taman
budaya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sudah berdiri.
Sebagi salah satu pionir taman budaya, Taman Budaya Denpasar kini
sudah menjadi salah satu daya tarik kunjungan turis mancanegara ke
Bali, yang dalam kesempatan tertentu berhasil mendatangkan
pemasukan bagi pemerintah lokal.80
4.6.2. Analisis
Pergantian struktur departemen menjadi kementerian negara,
kemudian kembali menjadi departemen lagi, tak syak membawa
perubahan pada visi kepariwisataan. Meski demikian, dua hipotesis
awal laporan penelitian ini yaitu terlihat kecenderungan pengaturan
yang terfokus pada level pengaturan pada tataran abstrak dan terlihat
kecenderungan pengaturan yang bersifat formil (tidak tertuju pada
pemecahan suatu masalah atau usaha untuk mewujudkan ide
tertentu) seperti menemukan pembuktiannya.
Materi paling detil dan paling mendekati teknis operasional, selain
pembentukan BP Budpar melalui Keppres no.11/2000, adalah sejauh
pembentukan Inpres No.16/2005 Tentang Kebijakan Pembangunan
Kebudayaan dan Pariwisata dengan penugasan Presiden pada masing-
masing Menteri . Dalam Inpres tersebut , misalnya Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata bertugas untuk menyiapkan informasi
lengkap bidang kepariwisataan, mendorong pengembangan destinasi
wisata unggulan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
78
Wawancara terpisah Seno Gumira Ajidarma (18 Maret 2009) dan Ratna Sarumpaet (20
Maret 2009)
79
Tod Jones (2005).
80
“Taman Budaya Denpasar Jaring Belasan Ribu Turis Tahun Lalu”, www.kompas.com, 4 Juli
2005.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 89
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
kelestarian peninggalan budaya serta daya tarik wisata. Namun,
bandingkan dengan tugas Menteri Luar Negeri yang mendukung
promosi kerjasama bidang kebudayaan dan pariwisata di luar negeri
sertamembantu berdirinya pusat-pusat kebudayaan di luar negeri dan
bandingkan juga dengan penugasan kepada Gubernur/Kepala
Daerah.81 Fakta bahwa pada tahun 1978 sudah ada Kepmendikbud
0267/1978 Tentang Pendirian Taman Budaya dan hingga kini taman
budaya sudah berdiri dimana-mana sampai tingkat dibawah ibukota
provinsi,82 luput dari perhatian Inpres untuk diberdayakan, atau
setidaknya dievaluasi.
Berkaitan dengan konteks sosial politik, menarik untuk mencermati
inisiatif penerbitan Keppres No. 11/2000 Tentang BP Budpar pada
masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Bila dibandingkan dengan
PP atau Keppres yang terbit sebelum dan sesudahnya (lihat daftar
peraturan di bagian Temuan), Keppres ini jelas konkrit dan
memisahkan kerja teknis operasional kepariwisataan dan kerja
pembuatan kebijakan. Dalam Keppres ini dijelaskan bahwa BP Budpar
berfungsi menetapkan kebijakan teknis kepariwisataan sesuai
kebijakan yang ditetapkan Presiden, pembinaan kegiatan pariwisata
dan kesenian, pemantauan kegiatan lembaga pemerintah, swasta dan
masyarakat di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian,
pengelolaan sumberdaya BP Budpar dan pemberdayaan peran serta
lembaga swasta dan masyarakat untuk kesenian.
Salah satu tonggak fundamental dari Keppres No.11/2000 ini adalah
menyesuaikan dengan pasal 26 UU No. 22/1999 Tentang Otonomi
Daerah (waktu itu) tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) eks
Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, yang dialihkan menjadi
perangkat daerah/dinas daerah, baik kabupaten/kota.
Secara tidak langsung, Abdurrahman Wahid menegaskan posisi
kesenian dalam pariwisata, yaitu sebagai bagian dari kebudayaan;
kegiatan pariwisata harus berangkat dari konteks budaya.
Pembagiannya, menurut Abdurrahman Wahid, Menteri Pariwisata dan
Kesenian, sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan bertugas
mengembangkan rintisan kebudayaan baru.83
81
Antara lain tugas Gubernur/Kepala Daerah adalah penataan obyek wisata dan penyiapan
infrastruktur dasar, mengembangkan daya tarik wisata di jalur pergerakan wisatawan
nusantara dan di sekitar perkotaan serta melestarikan tradisi, nilai dan adat istiadat melalui
penyelenggaran event daerah.
82
Lihat situs Kantor Informasi Pariwisata dan Budaya Ketapang:
http://inbudpar.ketapang.go.id/web/news_read.php?sub=berita&vN=374 dan lihat juga
Taman Budaya Jawa Tengah (dahulu Taman Budaya Surakarta).
83
“Presiden:Industri Pariwisata Harus Bergerak dari Budaya”, www.kompas.com, 21 Februari
2000.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 90
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Ketika pada tahun 2003 Presiden Megawati mengeluarkan Keppres
No.29/2003 yang memutuskan BP Budpar dibawah kendali
Kementerian Negara Budaya dan Pariwisata, polemik bermunculan.
Bagi birokrat, masalahnya adalah bila SDM dialokasikan dibawah
Kantor Kementerian Negara berarti alokasi anggaran dan wewenang
operasional dibatasi, karena tugas Kementerian Negara adalah
mengeluarkan arahan kebijakan, bukan operasional. Artinya,
kebutuhan staf dan anggaran jauh lebih sedikit dibanding departemen
teknis. Selain masalah SDM, argumen lain yang cukup mengemuka
adalah waktu penggabungan yang dekat dengan Pemilu, mengingat
tidak ada jaminan Presiden terpilih kelak akan mempertahankan
restrukturisasi yang baru tersebut.
Kritik dari kalangan akademisi dan budayawan bermunculan, antara
lain dari Profesor Antropologi UGM Teuku Jacob dan Budayawan
Rahman Arge, bahwa penggabungan BP Budpar dan Kementerian
Negara Pariwisata mencerminkan keinginan Pemerintah hanya
mengedepankan pariwisata dan menomor duakan kebudayaan.84
Seharusnya, bila menargetkan pariwisata sebagai penarik devisa, yang
dipisahkan adalah pariwisata dari kebudayaan, bukan meleburkan BP
Budpar dalam Kementerian Negara Pariwisata. Lebih jauh lagi, Jacob
dan Arge mengungkapkan pentingnya kebudayaan diurus oleh satu
departemen tersendiri, karena nilai budaya,kesenian dan sejarah
penting untuk pembangunan karakter bangsa.85
Penggabungan pariwisata dan budaya dalam satu kompartemen
tersendiri, entah departemen atau kementerian negara, memang
mencerminkan sudut pandang tersendiri soal pariwisata. Secara sinis,
seorang perupa menyatakan perspektif dan orientasi kapitalistik dari
Pemerintah yang mewajibkan kebudayaan harus berada dibawah
struktur dan suprastruktur pariwisata sebagai penghasil devisa86.
Paradigma seni dalam pariwisata bergeser, semula sebagai alat
penguat identitas nasional, kini sebagai alat penunjang pariwisata87.
Bila dibandingkan , secara garis besar, paradigma kepariwisataan
masa Orde Baru, berdasarkan hasil temuan riset ini, tidak
mencerminkan satu kebijakan terstruktur mengenai pemanfaatan seni
untuk mendukung pariwisata. Langkah paling konkrit pemerintahan
Suharto mengaitkan pariwisata dengan budaya adalah membentuk
Departemen Pariwisata dan Budaya dalam Kabinet Pembangunan VI,
dengan Joop Ave sebagai Menteri. Tidak tercatat ada kebijakan khusus
terkait kesenian pada masa ini, tapi pariwisata sebagai industri mulai
84
“Keppres 29/2003: Soal BP Budpar Pemerintah Korbankan Kebudayaan”,
www.kompas.com, 2 Juni 2003.
85
Ibid.
86
FX Harsono, “Sampahsenisampahseni Bakar!”, www.kompas.com, 15 Februari 2004.
87
Tod Jones (2005).
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 91
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
menunjukkan geliatnya. Yang tercatat, praktek seperti oknum yang
korup dan mengutip dari tiap penampilan seni lokal, adalah ekses yang
tak terhindarkan dari perilaku aparat pada masa Orde Baru.88
Selanjutnya, kebijakan pariwisata pada masa Abdurrahman Wahid,
yaitu kebudayaan yang sebagai titik berangkatnya pariwisata. Dalam
satu kesempatan diakui Abdurrahman Wahid sebagai cara untuk
membuat sebuah industri berpihak pada kebudayaan, mengingat
praktek yang terjadi selama ini pihak yang menguasai ruang
pariwisata hanya pelaku industri pariwisata saja.89 Pengalihan UPT dari
wewenang Pemerintah Pusat menjadi pemerintah kota/kabupaten,
sayangnya seperti terputus di tengah jalan: inisiatif ini tidak ditanggapi
secara seragam oleh pemerintah kota/kabupaten.
Sementara pada masa pemerintahan Megawati, pergeseran
paradigma yang terjadi adalah merancunya peran insititusi dalam
pengaturan pariwisata, dengan pengeluaran Keppres 20/2003 yang
menempatkan BP Budpar dibawah Kementerian Negara Pariwisata,
ternyata tidak menjadi solutif juga. Kerja kementerian yang tumpang
tindih dengan kerja badan operasional; dua fungsi yang sebenarnya
membutuhkan domain institusi Negara yang berbeda.
Beralih pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),
melalui Instruksi Presiden No,16/2005 Tentang Kebijakan
Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, terbaca pemerintahan
presiden (SBY) memiliki inisiatif dan mengaitkan kepariwisataan
dengan budaya. Kesan ahistoris tidak bisa disangkal dari Inpres
16/2005 dan inisiatif masing-masing aktor dalam melaksanakan
penugasan Inpres ini belum mampu terpantau dalam laporan riset ini;
meski demikian Inpres yang memberikan tugas pada kabinet sampai
pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pariwisata dan budaya
adalah yang pertama.
4.6.3. Kesimpulan
Kesenian sebagai bagian dari pariwisata oleh setiap rezim
pemerintahan dimaanfatkan, terutama sebagai pemikat turis.
Pemihakan pada jenis kesenian tertentu, seperti seni tradisional tidak
terhindarkan, karena dipandang sebagai aset nasional, contohnya dari
misi-misi kesenian Pemerintah, baik yang menempel pada perjalanan
dinas atau bagian dari promosi wisata. Kesenian kontemporer tidak
pernah diikutsertakan. Berubahnya paradigma kepariwisataan pada
setiap pemerintahan diyakini memberi andil kurangnya visi Pemerintah
dalam mengintegrasikan aspek tertentu kesenian dalam pariwisata.
88
Ibid, hal. 198
89
“Presiden:Industri Pariwisata Harus Bergerak dari Budaya”, www.kompas.com, 21 Februari
2000.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 92
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
4.3.5. Hak Kekayaan Intelektual, Seni, dan Budaya
4.3.5.1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian kami menemukan beberapa aturan Hak Kekayaan
Intelektual yang terkait dengan kegiatan seni dan budaya adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten
3. Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1995 tentang Komisi
Banding Paten
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi
Banding Merek
”everyone has the right freely to participate in the culture
life of the community, to enjoy the arts and to share the
scientific, advancement and its benefits: Everyone has the
right to the protection of the moral and material interest
resulting from any scientific, literary of artistic production
of which he is the actor” 90
Menurut Black’s Law Dictionary, yang dimaksud dengan kekayaan
intelektual/intellectual property adalah:
“ A category of intangible rights protecting commercially
valuable product of the human intellect”91
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil
olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang
berguna untuk manusia. Pada dasarnya HKI merupakan hak untuk
menikmati secara ekonomis dan moral atas hasil dari kreatifitas
intelektual. Dengan demikian objek-objek dari HKI adalah karya-karya
yang timbul atau lahir karena intelektual manusia.92
Jika dilihat dari definisi Hak Kekayaan Intelektual, tedapat
persinggungan antara HKI dengan budaya (kebudayaan) dan dengan
seni (kesenian). Kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan
90
Pasal 27 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights
91
Black’s law Dictionary, Eighth edition, (Thomson Business, 2004), hal 824.
92
Buku Panduan Hak kekayaan Intelektual, (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
2007)
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 93
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
batin (akal budi) manusia. Buah akal budi tersebut dapat berupa
kepercayaan, seni, dan adat istiadat. Seni merupakan kesanggupan
akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. 93 Dari definisi
budaya dan seni tersebut terlihat jelas persinggungan yang melekat
antara HKI dengan budaya, khususnya seni. Semuanya bertumpu pada
hasil dari intelektual manusia atau hasil dari akal budi manusia.
Hasil dari kesanggupan akal untuk menciptakan dan menghasilkan
suatu ciptaan merupakan karya intelektual yang didalamnya melekat
hak kekayaan intelektual. HKI melindungi pemiliknya dengan hak
eksklusif secara moral maupun secara ekonomi atas objek tersebut.
Adapun cabang-cabang dari HKI beserta dasar hukumnya, antara lain:
1. Hak Cipta (copyright);
2. Hak Paten;
3. Merek,;
4. Desain Industri;
5. Rahasia Dagang;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
7. Varietas Tanaman.
Dari berbagai jenis HKI, terdapat 4 (empat) hak yang sangat melekat
dengan produk-produk seni dan budaya. Keempat hak tersebut adalah:
(1) Hak Cipta; (2) Hak Merek; (3) Hak Paten; dan (4) Hak Desain
Industri.
Di tataran praktek, kalangan awam bahkan para seniman sendiri
seringkali menggunakan terminologi yang kurang tepat mengenai jenis
HKI dan objek yang akan dilindungi haknya. Kata paten seringkali
digunakan dalam kalimat-kalimat yang dimaksudkan untuk
perlindungan objek hak cipta, seperti lagu, buku, patung, dan karya
seni lainnya. Padahal, karya seni merupakan objek hak cipta, bukan
objek hak paten.
Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam meggunakan terminologi HKI
yang tepat, berikut perbedaan jenis-jenis HKI yang terkait dengan seni
dan budaya disertai dengan objek ciptaannya:
93
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, (Balai Pustaka, 1990)
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 94
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Jenis HKI Objek Contoh Objek HKI Jangka waktu
yang yang terkait Perlindungan
Terkait dengan seni dan
dengan budaya
Seni dan
Budaya
Hak Cipta Hasil setiap karya Pencipta - Sastra, folklor Seumur hidup
yang menunjukkan - Lagu atau pencipta + 50
keasliannya dalam musik, dengan tahun setelah
lapangan ilmu atau tanpa
meninggalnya
teks
pengetahuan, seni, atau pencipta
- Drama atau
sastra drama musikal,
tari, koreografi,
pewayangan,
dan pantomim
- seni rupa
(lukis, patung,
gambar, seni
ukir, kaligrafi,
pahat, kolase
dan seni
terapan
(arsitektur,
peta, batik,
fotografi,
sinematografi,
terjemahan,
tafsir, saduran,
bunga rampai,
dan karya lain
dari
pengalihwujud
an. .
Paten Hasil Invensi di bidang Invensi yang - 20 tahun
teknologi (produk atau merupakan - 10 tahun
proses) pengembangan dari untuk paten
sederhana
teknologi tradisional.
Misalnya:
Tidak dapat
Pengembangan diperpanjang
teknologi tenun ikat
dengan invensi alat
yang memiliki unsur
kebaruan (novelty)
Merek Tanda yang berupa Nama group musik, 10 tahun dapat
gambar, nama, kata, theatre, merek-merek diperpanjang
huruf-huruf, angka-angka, produk industri setiap kali dgn
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 95
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Jenis HKI Objek Contoh Objek HKI Jangka waktu
yang yang terkait Perlindungan
Terkait dengan seni dan
dengan budaya
Seni dan
Budaya
susunan warna, atau kreatif, dll wkt yang sama
kombinasi dari unsur-unsur
tersebut yang memiliki
daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau
jasa.
Desain Suatu kreasi tentang Desain arsitektur, 10 tahun sejak
Industri bentuk konfigurasi, atau busana, kerajinan penerimaan
komposisi garis atau tangan, dll
warna, atau garis dan
warna, atau gabungan dari
padanya yang berbentuk
tiga dimensi atau dua
dimensi yang
memberikan kesan
estetis dan dapat
diwujudkan dalam pola
tiga dimensi atau dua
dimensi serta dapat
dipakai untuk
menghasilkan suatu
produk, barang
komoditas industri,
atau kerajinan tangan.
Tabel 4.7.1. Jenis-Jenis HKI Terkait Seni dan Budaya
Jika dilihat dari objek hak cipta dan objek hak desain industri, terdapat
hubungan yang saling tumpang tindih antara keduanya. Masalah ini
membingungkan para ahli HkI dan perancang undang-undang di
seluruh dunia. Biasanya sebuah desain merupakan karya seni yang
dapat dilindungi hak cipta. Dari perspektif pencipta, perlindungan hak
cipta lebih menguntungkan dibandingkan dengan desain industri. Hal
ini dikarenakan tidak perlunya pendaftaran, serta perlindungan hak
berlangsung lebih lama.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 96
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Hak kekayaan intelektual berfungsi untuk memberikan perlindungan
hak-hak alami (hak moral dan ekonomi) setiap pencipta. Setiap
pencipta yang telah berupaya melahirkan suatu cintaan harus
diberikan hak untuk memiliki dan mengontrol ciptaannya. Sangatlah
tidak adil jika setiap orang dapat sewenang-wenang memanfaatkan
ciptaan orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Terlebih jika orang
tersebut memanfaatkannya untuk kebutuhan komersil, sementara si
pencipta tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hasil ciptaannya
tersebut.
Di sisi lain, HKI juga merupakan bentuk kompensasi dan motivasi bagi
setiap orang untuk mencipta. Dengan adanya keuntungan ekonomi
yang diperoleh, maka manusia tertarik untuk menciptakan karya-karya
baru dalam rangka pengembangan kreatifitas dan pengetahuan.
Untuk memperoleh HKI, para pencipta atau inventor dapat
mengajukan permohonan pendaftaran hak kepada Ditjen HKI
Departemen Hukum dan HAM. Akan tetapi perlu diketahui bahwa
lahirnya hak paten, merek, dan desain industri adalah pada tanggal
diterimanya permohonan hak oleh Ditjen HKI. Hal ini tidak berlaku bagi
hak cipta.
Hak Cipta lahir secara otomatis pada saat karya tersebut diciptakan.
Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi
dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang
terdaftar dan yang tidak terdaftar, apabila pihak-pihak yang
berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, HKIm dapat
menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian
tersebut.
Jejak-jejak Aturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Undang-undang yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukan
merupakan aturan baru di Indonesia. Sejak tahun 1844 Pemerintah
Kolonial Belanda telah memperkenalkan undang-undang pertama
mengenai perlindungan HKI. Dilanjutkan dengan pembuatan Undang-
Undang Merek pada tahun 1844, Undang-Undang Paten tahun 1910,
dan Undang-Undang Hak Cipta (Auteurswet) pada tahun 1912.
Sebagai Negara jajahan, Indonesia yang kala itu bernama Netherlands
East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection
of Industrial Property pada 1888. Pada tahun 1893-1936 menjadi
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 97
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
anggota Madrid Convention, dan pada tanggal 1 April 1913, kerajaan
Belanda mengikatkan diri pada Berne Convention for the Protection of
Literary and Artistic Works 1886.94 Konvensi Berne ini diumumkan
dalam Staatblad 1914 nomor 797.
Pada saat Jepang menjajah Indonesia, peraturan HKI pada masa
penjajahan Belanda tetap berlaku, bahkan setelah Indonesia
memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Pemberlakuan peraturan peninggalan Belanda di Indonesia didasari
dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar
1945 yang menegaskan bahwa:
” Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini”
Berbeda dengan Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Merek
yang masih tetap diberlakukan, Undang-Undang Paten tidak demikian
adanya. Undang-Undang Paten dianggap bertentangan dengan
kedaulatan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Salah
satunya adalah prosedur pemeriksaan atas permohonan Paten harus
dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. Dengan demikian
pada saat Indonesia merdeka, Indonesia tidak memiliki aturan di
bidang paten.95
Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek merupakan
Undang-Undang di bidang HKI pertama yang mengganti Undang-
Undang peninggalan Belanda. Undang-Undang ini dibentuk untuk
melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan. Pada
tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Paris Convention for the
Protection of Industrial Property berdasarkan Keputusan Presiden No
24 Tahun 1979. Ratifikasi ini tidak penuh, melainkan ada beberapa
pasal reservasi, yaitu pasal 1-12 dan pasal 28 ayat (1).
94
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works merupakan konvensi
yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual secara
Internasional. Pembentukan konvensi ini dipelopori oleh negara-negara Eropa ketika revolusi
industri mencapai masa kejayaannya dan perdagangan intermasional mulai berkembang
(Lihat: Darco Djaic, Indonesia Intelectual Property Laws, European Intellectual Property
Review: 2000. hal. 454.
95
Fabiola M Suwanto, Indonesia’s New Patent Law: A Move in The Right Direction, Santa
Carla Computer and High technology Law Journal, 1993.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 98
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Dalam rangka mempercepat perningkatan kecerdasan bangsa, pada
12 April 1982, UU Hak Cipta peninggalan Belanda diganti dengan UU
No 6 Tahun 1982. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong dan
melindungi ciptaan, serta mengembangkan penyebarluasan hasil
kebudayaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk
mengatasi kevakuman di bidang paten, pada tahun 1953 Pemerintah
mengatasinya dengan cara memperbolehkan para pemilik paten untuk
mendaftarkan paten mereka di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan
hingga RUU Paten berhasil disusun pada tahun 1955, akan tetapi RUU
ini tidak ada kelanjutannya.96
Setelah itu pemerintah menbentuk Tim Keppres 34 pada tahun 1986
yang memiliki tugas utama untuk penyusunan kebijakan nasional di
bidang HKI, termasuk perancangan dan sosialisasinya baik ke tingkat
internal pemerintah, penegak hukum, maupun kepada masyarakat.
Salah satu hasilnya adalah dibuatnya Undang-Undang No 6 Tahun
1989 tentang Paten, namun UU ini mulai berlaku pada 1 Agustus 1991.
Lahirnya Undang-Undang Paten 1989 ini mengakhiri perdebatan
panjang tentang signifikansi system paten dan manfaatnya bagi
Indonesia. Kalangan yang menyetujui dilahirkannya Undang-Undang
Paten merasa penting untuk memiliki aturan di bidang paten
dikarenakan kondisi Indonesia pada saat itu sedang melaksanakan
program pembangunan nasional khususnya sektor industri dan
teknologi, hal ini bertujuan untuk menarik investasi asing dan
masuknya teknologi dari luar negeri. Disamping itu tentu adanya
kebutuhan nasional untuk menciptakan sistem perlindungan HKI yang
efektif.
Trobosan Pemerintah Indonesia dalam membuat UU Hak Cipta, Merek,
dan Paten berturut-turut di era 80-an di satu sisi merupakan kesadaran
pemerintah mengenai pentingnya perlindungan HKI seiring dengan
pembangunan ekonomi. Akan tetapi hal yang tidak dapat dipungkiri
bahwa pada saat itu, ada faktor permintaan dari negara-negara maju
kepada negara berkembang termasuk Indonesia untuk memiliki
perangkat aturan tentang HKI. Disamping untuk melindungi kekayaan
intelektual dalam negeri, aturan ini juga untuk menjamin kekayaan
intelektual milik negara-negara maju yang masuk ke Indonesia.
Permintaan ini juga disertai ancaman berupa pencabutan beberapa
fasilitas dagang seperti Generalized System of Preferences (GSP) jika
96
Tim Lindsey, et al, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Alumni: 2003. hal 204.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 99
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
pemerintah tidak membuat UU di bidang HKI yang lebih modern dan
komperhensif.97
Seiring dengan perjalanan modernisasi di Indonesia, pada tanggal 19
September 1987, dengan lahirnya Undang-Undang No 7 tahun 1987,
Pemerintah melakukan perubahan terhadap UU No 6 Tahun 1982
tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan semakin tingginya tingkat
pelanggaran Hak Cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial
dan menghancurkan kreatifitas masyarakat.
Satu tahun setelah melakukan perubahan terhadap Undang-undang
Hak Cipta, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No 32 tahun
1988 yang memutuskan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta,
Paten, Merek (DJ HCPM) yang awalnya bernama Direktorat Paten dan
Hak Cipta yang merupakan eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal
Hukum dan Perundang-undangan Departemen KeHKIman (kini
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Pada tahun 1992,
pemerintah mengganti UU Merek 1961 dengan UU No. 19 Tahun 1992
yang diberlalukan pada 1 April 1993.
15 April 1994 Pemerintah menandatangani Final Act Embodying the
Result of Uruguay round of Multilateral Trade Negotiations, yang
mencangkup Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual
Property Rights (persetujuan TRIPs). Dengan adanya persetujuan ini,
pemerintah menyempurnakan aturan-aturan dibidang HKI, termasuk
Undang-Undang Hak Cipta 1987 jo UU 6 Tahun 1982 yang diatur
kembali dalam UU No. 19 Tahun 2002, Undang-Undang Merek 1992
yang diatur kembali dalam UU, serta Undang-Undang Paten 1989 yang
diatur kembali dalam Undang-Undang No.15 tahun 2001.
Jenis HKI Periode Periode Periode
Pemerintahan Kemerdekaan Pasca Agreement
Kolonial Belanda on Trade Related
Aspect of
Intelectual
Property Rights
(TRIPs)
Hak Cipta Undang Hak Cipta - Masih UU No. 19 Tahun
(Auteurswet) pada menggunakan 2002 tentang Hak
tahun 1912 peraturan pada
97
Michael Blackeney, The Impact of TRIPs Agreement In The Asia Pacific Region, European
Intellectual Property Review: 1996.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 100
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Jenis HKI Periode Periode Periode
Pemerintahan Kemerdekaan Pasca Agreement
Kolonial Belanda on Trade Related
Aspect of
Intelectual
Property Rights
(TRIPs)
masa kolonial Cipta
(Auteurswet
1912)
- Lahir UU No 6
Tahun 1982
tentang Hak Cipta
- Perubahan UU 6
tahun 1982
dengan UU 7
Tahun 1987
Merek Undang-Undang - Masih Undang-Undang
Merek pada tahun menggunakan No. 15 Tahun
1844 peraturan pada 2001tentang Merek
masa kolonial (UU
Merek 1844)
- Undang-Undang
No 21 Tahun 1961
tentang Merek
- Undang-Undang
No 19 Tahun 1992
tentang Merek
(mencabut UU No
21 Tahun 1961)
Paten Undang-Undang - Tidak ada Undang-Undang
Paten tahun 1910 Undang-Undang No.15 tahun
Paten (aturan 2001tenang Paten
kolonial tentang
paten tidak
diberlakukan)
- Undang-Undang
No 6 Tahun 1989
tentang Paten
Desain Industri - - Undang-Undang
No. 31 Tahun 2000
tentang Desain
Industri
Ratifikasi Konvensi Internasional
- - Paris Convention - 1979 - Indonesia
for the Protection Indonesia menyetujui
of Industrial meratifikasi Paris Agreement on
Property pada Convention for the Trade Related
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 101
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Jenis HKI Periode Periode Periode
Pemerintahan Kemerdekaan Pasca Agreement
Kolonial Belanda on Trade Related
Aspect of
Intelectual
Property Rights
(TRIPs)
1888. Protection of Aspect of
- Pada tahun 1893- Industrial Property Intelectual
1936 menjadi berdasarkan Property Rights
anggota Madrid Keputusan (persetujuan
Convention Presiden No 24 TRIPs) pada
- Mengikatkan diri Tahun 1979 1994
dengan Berne -Pasca UU Hak - Berne
Convention for Cipta 1987, Convention for
the Protection of Indonesia the Protection of
Literary and menandatangani Literary and
Artistic Works Perjanjian bilateral Artistic Works
1886. tentang diratifikasi
Diumumkan Perlindungan dengan Keppres
dalam Staatblad Hukum secara No. 18 Tahun
1914 nomor 797. timbal balik 1997
dengan - Pengesahan
masyarakat Eropa WIPO Copyrights
(1988), Amerika Treaty dengan
Serikat (1989), Keppres No. 19
Australia (1993), tahun 1997
Inggris (1994), - Pengesahan
WIPO
Performance and
Phonogram
Treaty (WPPT)
dengan Keppres
No. 74 Tahun
2004
Tabel 4.7.2. Peta Perubahan Undang-Undang Hak Cipta, Merek, dan
Paten di Indonesia
4.7.2. Analisis
Manfaat dan Kelemahan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual
Terhadap Seni dan Budaya
Setelah meratifikasi perjanjian TRIPs, Indonesia telah mencoba untuk
menyempurnakan substansi aturan HKI dengan ketentuan TRIPs. Meski
ada manfaat yang dicapai, namun seiring dengan berjalannya waktu,
mulai dirasakan adanya kekurangan-kekurangan dalam aturan
tersebut yang kiranya perlu adanya penyempurnaan, antara lain:
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 102
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Jenis HKI Manfaat Bagi Seni dan Budaya Kelemahan
Peraturan
Hak Cipta - Memberikan perlindungan - Tidak mengatur
dan penghargaan terhadap secara jelas
pencipta (hak moral dan mengenai
hak ekonomi) collecting society
- Dengan adanya yang akan
penghargaan atas suatu memungut royalty99
karya cipta, maka dapat - Kurang tegasnya
merangsang pihak lain penjelasan
untuk berkarya dan mengenai
melahirkan ciptaan-ciptaan performing right,
baru mechanical right,
- Lahirnya Hak Cipta bukan dan painted right
akibat dari pendaftaran hak, (copy), serta sejauh
melainkan secara otomatis mana dan siapa
pada saat objek tersebut saja yang berhak
diciptakan atas hak-hak
- Pencipta mendapatkan hak tersebut
ekonomi dan hak moral atas - Belum sesuai
ciptaannya dengan
- Masa perlindungan hak perkembangan
cipta selama hidup pencipta teknologi seperti
ditambah 50 tahun setelah internet, Ring Back
pencipta meninggal dunia Tone, dll
- Adanya hak terkait - Negara merupakan
(neighbouring right). 98 pemegang hak
- Negara juga pemegang hak cipta atas folklore
cipta untuk kepentingan untuk mencegah
pencipta atas ciptaan yang monopoli dan
tidak diketahui penciptanya komersialisasi
dan ciptaan tersebut belum pihak asing yang
diterbitkan dapat merusak nilai
- Ada Penggunaan Wajar kebudayaan
Indonesia. UUHC
98
Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku
untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara
untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan
bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya
siarannya. Jangka waktu perlindungan hak terkait bagi pelaku adalah 50 tahun sejak
pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan dalam media audio atau audiovisual, bagi
produser rekaman suara 50 tahun sejak karya selesai direkam, dan 20 tahun bagi lembaga
penyiaran (Pasal 1 jo pasal 50 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)
99
Kasus-kasus terjadi antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan label maupun pencipta
lagu merupakan akibat dari tidak jelasnya aturan Hak Cipta dalam mengatur collecting
society yang bertugas untuk memungut royalty atas kuasa pencipta. Disamping
ketidakjalasan siapa pihak yang dapat menjalankan fungsi tersebut, UUHC juga tidak
mengatur secara jelas lingkup hak apa saja yang dapat dipungut royalty (performing right,
mechanical right, serta painted right) dan siapa yang memiliki kewenangan untuk
memungutnya.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 103
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Jenis HKI Manfaat Bagi Seni dan Budaya Kelemahan
Peraturan
(Fair-Dealing) untuk belum mengatur
kepentingan masyarakat pencegahan atas
luas tanpa harus izin dari monopoli dan
pencipta, seperti untuk komersialisasi yang
kebutuhan non komersil, dilakukan oleh
pendidikan, dan kebutuhan orang/badan
orang difabel Indonesia sendiri
- Ada penetapan sementara - Ketentuan bahwa
oleh pengadilan niaga untuk ciptaan harus asli
menghindari kerugian yang dan berwujud dapat
lebih besar menghambat
perlindungan atas
karya-karya
tradisional (folklore)
yang tidak
berwujud dan
cenderung
merupakan
pengulangan
secara turun-
temurun dalam
waktu yang lama.
Paten - Memberikan perlindungan - UU paten sangat
dan penghargaan terhadap individualistik. UU
inventor ini tidak
- Dengan adanya memperhatikan
penghargaan (moral dan collective property,
ekonomi) atas suatu khususnya atas
temuan, maka dapat perkembangan dari
merangsang pihak lain teknologi-teknologi
untuk berkarya dan tradisional
melahirkan penemuan-
penemuan baru di bidang
teknologi
Merek - Merangsang pertumbuhan Tidak berdampak negatrif
dan kompetisi sehat di terhadap perkembangan
bidang industri kreatif seni dan budaya, karena
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 104
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Jenis HKI Manfaat Bagi Seni dan Budaya Kelemahan
Peraturan
- Ada pengaturan mengenai didalamnya telah memuat
indikasi geografis untuk ketantuan penolakan
melindungi karakteristik permohonan merek yang
barang atau jasa yang khas bertentangan dengan
dari daerah maupun asal
peraturan
tertentu
- Nama group musik, perundang-undangan yang
kelompok teater, tari, dan berlaku, moralitas agama,
kelompok seni lainnya yang kesusilaan, atau ketertiban
memasuki ranah industri umum dengan keterangan
hiburan dapat melabel yang baik dalam
kelompoknya dengan merek penjelasan pasal tersebut.
yang dikategorikan sebagai
merek jasa
- Fungsi pendaftara merek:
(1) Sebagai alat bukti bagi
pemilik yang berhak atas
merek yang didaftarkan, (2)
sebagai dasar penolakan
dari permohonan merek
oleh orang lain terhadap
barang/jasa sejenis, (3)
mencegah orang lain
memakai dan mengedarkan
merek sejenis;
- Industri kreatif yang
menghasilkan produk-
produk kreatif berupa
benda, masuk dalam
kategori merek barang
- Jangka waktu perlindungan
merek adalah 10 tahun dan
dapat diperpanjang setiap
kali dalam jangka waktu
yang sama oleh pemilik
- Permohonan Merek dapat
ditolak jika bertentangan
dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku, moralitas agama,
kesusilaan, atau ketertiban
umum (Pasal 5 huruf a)100
100
Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau
ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan,
kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan
masyarakat tertentu (Penjelasan Pasal 5 huruf a). Hal ini untuk menghindari adanya
pendaftaran merek yang menyinggung kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat
sebagaimana yang terjadi pada perusahaan bir di New York Amerika Serikat, yang
menggunakan merek dagangnya dengan lukisan kepala suku Indian serta pola-pola
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 105
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Jenis HKI Manfaat Bagi Seni dan Budaya Kelemahan
Peraturan
Desain Industri - Hak Desain Industri - Hak Desain Industri
diberikan untuk Desain tidak dapat
Industri yang baru diberikan apabila
- Hak eksklusif Desain Desain Industri
Industri dikecualikan untuk tersebut
kepentingan penelitian dan bertentangan
pendidikan sepanjang tidak dengan peraturan
merugikan kepentingan perundang-undang
yang wajar dari pemegang an yang berlaku,
hak Desain Industri ketertiban umum,
agama, atau
kesusilaan (Pasal
4). Penjelasan UU
Desain industri
tidak menjabarkan
lebih lanjut apa
yang dimaksud
dengan hal-hal
tersebut,
khususnya
ketertiban umum
dan kesusilaan,
sebagaimana
penjelasan dalam
UU Merek.
- Tidak ada
pengaturan tegas
untuk melindungi
eksploitasi dan
komersialisasi atas
desain-desain
tradisional
Tabel 4.7.2. Manfaat dan Kelemahan Peraturan-Peraturan HKI
terhadap Seni dan Budaya
Hak Kekayaan Intelektual vs Pengetahuan Tradisional (indigenous
knowledge)
Jangan pernah dilupakan bahwa rezim pengaturan hak kekayaan
intelektual berasal dari adanya kebutuhan negara maju dalam rangka
menjamin hak individu atau pihak tertentu atas kerya intelektual
mereka di negara berkembang. Khususnya dalam rangka perluasan
investasi mereka di Negara ketiga. Dengan demikian karakteristik dari
tradisonal suku Indian (Lihat: Tim Lindsey, op cit, hal 270)
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 106
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
HKI terlihat jelas penuh dengan nuansa menjunjung kepentingan
individual.
Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami kondisi dilematis
untuk mengambil kebijakan di bidang HKI. Di satu sisi Indonesia
mengalami tekanan Internasional jika tidak segera menyesuaikan
aturan HKI dengan perjanjian TRIPs dan World Trade Organizaton
(WTO). Di sisi lain Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang
komunal, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan
pengakuan terhadap kepemilikan bersama (collective property).
Dengan kondisi tersebut, kiranya pemerintah harus pandai mensiasati
ketentuan yang akan diadopsi dalam bentuk peraturan di tingkat
nasional agar tidak menciderai kebutuhan dan nilai-nilai luhur yang
telah hidup di masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya
akan budaya dan keseniannya. Di tahun 2000-an Indonesia telah
membuat produk-produk aturan terbaru di bidang HKI yang tentunya
dapat mempengaruhi eksistensi dari pengetahuan tradisional
(indigenous knowledge).
Undang-Undang Hak Cipta misalnya, didalamnya memang sudah
mengatur tentang kewenangan Negara sebagai pemegang hak cipta
atas folklore untuk mencegah monopoli dan komersialisasi pihak asing
yang dapat merusak nilai kebudayaan Indonesia. Akan tetapi, UUHC
belum mengatur pencegahan atas monopoli dan komersialisasi yang
dilakukan oleh orang/badan Indonesia sendiri.
Selain itu aturan UUHC mensyaratkan, untuk mendapatkan
perlindungan hak cipta, suatu ciptaan harus bersifat asli dalam bentuk
yang berwujud (fixation). Padahal kebanyakan karya seni tradisional
tidak didokumentasikan (tidak berwujud), melainkan hanya diceritakan
secara turun temurun sehingga menjadi pengetahuan bersama.
Pemerintah harus mampu mengakomodir ciptaan-ciptaan tradisional
untuk mendapatkan hak cipta. Misalnya dengan cara mengecualikan
objek ciptaan yang bersifat asli dan berwujud bagi ciptaan-ciptaan
tradisional. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tradisional dapat
menerima hak moral dan ekonomi terhadap karya cipta mereka.
Di bidang paten, pengembangan teknologi tradisional yang dapat
dipatenkan justru dapat menghambat perkembangan masyarakat
tradisional itu sendiri. Hal ini dikarenakan teknologi tersebut dimiliki
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 107
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
oleh pihak tertentu yang memiliki hak eksklusif atas objek paten
tersebut. Dengan adanya hak eksklusif, maka pengguna (user) dari
teknologi tersebut harus membayar royalti jika ingin
menggunakannya. Dengan demikian nilai-nilai kepemilikan bersama
menjadi hilang karena adanya kepemilikan individu terhadap objek
paten yang merupakan pengembangan dari teknologi tradisonal
tersebut.
Dalam pemeriksaan subtantif terhadap objek yang dimohonkan
perlindungan paten. Pemerintah harus jeli meneliti sumber dari
pengembangan teknologi tersebut. Jika teknologi tersebut berasal dari
teknologi masyarakat tradisional, hendaknya perlu ada pengaturan
khusus yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (penemu
maupun masyarakat tradisional). Peran pemerintah menjadi penting
untuk melindungi keduanya. Di satu sisi penemu harus dilindungi agar
dapat menikamati hak ekonomi atas pengabdiannya mengambangkan
teknologi. Namun disisi lain masyarakat perlu diperhatikan agar dapat
menggunakan teknologi tersebut dengan mudah dan murah, tanpa
harus membayar royalti yang mahal nilainya.
Dengan demikian, semangat untuk menciptakan dan mengembangkan
teknologi tetap terpacu karena negara menamin pemenuhan hak
ekonominya sebagai penghargaan atas penemuannya. Disisi lain
masyarakat, khususnya masyarakat tradisional dapat meningkatkan
produktifitasnya dengan teknologi baru tersebut.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam UU Paten adalah belum adanya
langkah pencegahan dan perlindungan terhadap ”pencurian”
pengetahuan tradisional yang kita miliki. Hal ini sangat penting agar
tidak terulang lagi kasus ”pencurian” pengetahuan tradisional kita oleh
negara lain. Langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah
dengan cara mendokumentasikan segala macam pengetahuan
tradisional yang terwujud dalam kearifan lokal seluruh daerah di
Indonesia. Dengan adanya pendokumentasian yang baik, maka akan
meminimalisir ”pencurian” pengetahuan dan teknologi tradisional yang
kita miliki.
4.7.3. Kesimpulan
Budaya merupakan buah dari akal budi manusia yang salah satunya
tercipta dalam perwujudan seni. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual
merupakan hak yang melindungi hasil olah pikir otak yang
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 108
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
Disinilah terlihat persinggungan antara Hak Kekayaan Intelektual, seni
dan budaya. Dari 7 (tujuh) jenis HKI, 4 (empat) diantaranya merupakan
Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan seni dan budaya, yaitu:
(1) Undang-Undang Hak Cipta; (2) Undang-Undang Merek; (3) Undang-
Undang Paten; dan (4) Undang-Undang Desain Industri.
Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada sejak
zaman kolonial Belanda, dimana pada masa itu Indonesia sebagai
negara jajahan, otomatis diikutsertakan dalam perjanjian-perjanjian
Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual yang disepakati oleh
Kerajaan Belanda. Pada masa itu hanya ada aturan tentang Hak Cipta,
Merek, dan Paten. Setelah Indonesia merdeka, aturan tersebut tetap
berlaku, kecuali aturan Paten yang dianggap tidak sesuai dengan
kondisi masyarakat Indonesia yang mengutamakan kebersamaan.
Pada tahun 80 hingga 90-an, Indonesia berupaya membuat aturan
sendiri tentang HKI, hingga sekitar tahun 2000 Indonesia mengganti
secara keseluruhan pengaturan HKI dengan aturan baru yang telah
disesuaikan dengan perjanjian TRIPs pada 1994.
Perlu dipahami bahwa filosofi dari aturan HKI merupakan upaya
negara-negara maju pada masa revolusi industri untuk memperluas
daerah investasinya. Agar hasil-hasil temuan mereka tidak menjadi
public property maka dibuatlah aturan untuk menjamin hak individu
atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. Dari hak tersebut melekat
hak moral dan ekonomi yang merupakan hak eksklusif bagi pemilik
hak tersebut. Pada saat Amerika masih menjadi negara berkembang,
mereka menolak menandatangani konvensi Internasional yang
mengatur soal HKI. Mereka menyadari bahwa ada kepentingan besar
bagi negara maju untuk melindungi karya ciptanya, maupun temuan-
temuannya di bidang teknologi.
Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi budaya dan seni
yang luar biasa. Kiranya harus berhati-hati dalam mengatur ketentuan
HKI. Di masa orde baru pada saat Indonesia mengutamakan
pembangunan nasional, disinilah Indonesia banyak turut serta
menandatangani perjanjian-perjanjian Internasional tentang HKI.
Dengan demilkian otomatis hal tersebut harus diikuti dengan
pengaturan di tingkat nasional.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 109
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Berbagai kelemahan dari aturan HKI (cipta, paten, merek, maupun
desain industri) dari segi teknis pelaksanaan termasuk penegakan
hukumnya, menjadi catatan penting yang harus diubah dalam rezim
peraturan HKI yang akan datang. Hal yang tidak kalah penting dan
sangat mendasar karena menyangkut identitas bangsa adalah
pengaturan HKI mendatang perlu mengatur substansi yang
berperspektif pada perlindungan dan pengembangan pengetahuan
tradisional (indigenous knowledge).
Saat ini revisi undang-undang yang mengatur tentang HKI sudah
digodok oleh Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM dan rencananya
akan dibahas bersama DPR. Momentum ini merupakan peluang untuk
memperbaiki aturan HKI di masa mendatang. Para stakeholder (pegiat
seni dan budaya) sebaiknya mengambil peran dan turut berpartisipasi
untuk memberikan masukan yang positif untuk melindungi hak
kekayaan intelektual, tanpa menciderai hak-hak masyarakat
tradisional.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 110
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
“[…] the task of regulating conduct is not just that of the state. Instead, the agencies
of the state are one set of instruments of government amongst others, leading
Foucault to write that ‘maybe, after all, the state is no more than a composite reality
and a mythicised abstraction, whose importance is a lot more limited than many of us
think. Maybe what is really important for our modernity [is the] governmentalisation
of the state […].”
(Pendapat Foucault sebagaimana dituliskan kembali oleh Tod Jones dalam
disertasinya)
5.1.1.Kesimpulan
Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kajian kerangka hukum
kegiatan kesenian dan kebudayaan. Kesimpulan ini kami dapatkan,
tidak hanya dari substansi kajian saja, namun juga pelajaran yang kami
dapatkan dari proses penelitian itu sendiri. Pemikiran bahwa ada satu
peta besar peraturan perundang-undangan yang efektif berjalan dan
dapat dijadikan sebagai rujukan bersama, masih merupakan mitos di
Indonesia. Pada kenyataannya, peraturan-peraturan yang ada – bukan
hanya tidak diketahui oleh para pemangku kepentingannya (seniman)
sendiri saja, namun juga belum tentu diberlakukan secara efektif oleh
aparat negara. Sehingga, dalam dunia yang tak beraturan, kekuasaan
yang ada menjadi tak terbatas – pemangku kepentingan hanya
berpegang pada informasi yang diberikat oleh aparat yang berkuasa.
Situasi ini tentu menempatkan seniman dalam posisi rentan.
Kebijakan kebudayaan sendiri telah banyak mengalami perubahan
cukup besar dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Pada intinya
telah terbuka ruang bagi kebebasan berekspresi. Meskipun hal ini
mengundang masalah baru juga, dengan adanya potensi konflik
horizontal, pada intinya masalah ini akan selesai dengan proses
alamiah. Masing-masing komunitas akan dapat bertahan, ketika
program-program yang dibuatnya dijalankan dengan konsisten dan
profesional. Dalam hal ini peran pemerintah cukup memastikan adanya
situasi yang aman dan kondusif bagi berjalannya proses alamiah
tersebut, dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi
perkembangan komunitas-komunitas yang ada.
Sehubungan dengan dukungan pemerintah secara khusus bagi sektor
seni dan budaya, perlu ada fokus pada kebijakan yang memberikan
dukungan fasilitas terhadap ruang tempat berkembangnya komunitas-
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 111
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
komunitas seni dan budaya, maupun seniman-seniman secara
terpisah. Bentuk kebudayaan yang sempurna, tak perlu lagi dijadikan
proyek pemerintah, karena hakekat kebudayaan itu sendiri akan
mendapatkan pemaknaan dari proses yang terjadi di dunia nyata.
Dalam laporan penelitian ini, kami juga sudah memaparkan beberapa
permasalahan spesifik yang harus diselesaikan secara khusus pula.
Dukungan fasilitas dan dana yang diberikan harus diarahkan sesuai
dengan dinamika dunia nyata, bukan dengan menggunakan asumsi
penguasa semata. Dengan kata lain, arah kebijakan harus disesuaikan
dengan dinamika dan permasalahan yang dihadapi para seniman
sendiri (kebijakan responsif). Telah terbukti bahwa dalam kondisi yang
terbuka, para seniman telah mencari jalannya sendiri untuk
berkembang.
Pelajaran berharga juga kami dapatkan dari refleksi atas hasil
penelitian kami (peraturan dengan jumlah yang sangat banyak, namun
tidak fokus pada usaha untuk mewujudkan suatu capaian konkrit),
berikut bacaan kami atas disertasi Tod Jones. Selain memberikan
gambaran sejarah kebijakan kebudayaan di Indonesia – yang juga akan
memperjelas peran pemerintah pada Periode I dan Periode II, terdapat
sebuah cara pandang baru yang ditawarkan oleh Tod Jones untuk
melihat dan menilai kebijakan kebudayaan di Indonesia berdasarkan
teori pemerintahan Foucault.
Cara pandang tersebut intinya tidak hanya menekankan pada peran
pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi juga melihat
peran masyarakat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Dalam Bab
2 hipotesis-hipotesis kami menunjukkan banyaknya peraturan-
peraturan pada level abstrak dan bersifat formil – yang kemungkinan
besar tidak berlaku efektif. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan
melihat permasalahan yang nyata dihadapi oleh para seniman di
lapangan, serta perdebatan mengenai isu-isu tersebut secara spesifik.
5.1.2.Rekomendasi
1. Perubahan paradigma bernegara (dari pemerintahan yang
konservatif dan otoriter) menuju masyarakat yang demokratis dan
bebas, belum diikuti dengan proses penyelarasan instrumen hukum.
Norma konstitusi yang telah berubah tidak diikuti dengan
penyesuaian produk peraturan yang ada. Untuk ke depannya, demi
supremasi hukum, pemerintah harus melakukan penyesuaian dan
penyelarasan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk
langkah konkrit, usaha tersebut bisa dimulai, misalnya, dengan
meninjau kembali mekanisme serah simpan (dokumentasi) yang
sudah dibahas dalam laporan ini.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 112
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
2. Aturan yang tak jelas, serta pengetahuan yang minim dari warga
negara, mengakibatkan peluang terjadinya penyalahgunaan
kewenangan oleh aparat negara menjadi besar. Sehingga, perlu ada
penyediaan bantuan hukum bagi para seniman (dapat dibentuk
berdasar inisiatif dan pembiayaan para seniman sendiri) untuk
menghadapi kesewenang-wenangan aparat pemerintah. Bantuan
hukum ini bisa juga difasilitasi, misalnya, oleh Dewan Kesenian atau
dengan melibatkan YLBHI.
3. Pemerintah daerah harus meninjau lagi pengenaan retribusi daerah
dan pajak daerah bagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
kesenian, karena besaran pajak yang saat ini ditentukan tidak
memiliki landasan-landasan obyektif yang nyata.
4. Dari paparan di atas, sebenarnya sudah cukup jelas, bahwa aturan
yang tak jelas, serta pengetahuan yang minim dari warga negara,
mengakibatkan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan
oleh aparat negara menjadi besar.
5. Untuk dokumentasi karya seni (sehubungan dengan peraturan
menyangkut serah simpat karya rekam dan karya cetak),
pemerintah harus berpegang pada dasar berpikir bagaimana cara
memberi nilai tambah kepada seniman itu sendiri. Apabila hal ini
tidak dilakukan, maka kondisinya akan terus seperti saat ini, yaitu
aturan yang berlaku tak ada artinya sama sekali.
6. Untuk permasalahan cagar budaya, perlu ada pemisahan antara
regulator, operator dan pengawasan, sehingga fungsi perlindungan
dan pelestarian dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah
perlu mendengar pendapat para seniman atau budayawan sendiri
mengenai apa-apa yang harus dilindungi.
7. Sehubungan dengan pendidikan seni, perlu ada usaha serius untuk
membuat kurikulum pendidikan yang obyektif dan berkualitas.
Dalam pembuatannya, pemerintah harus memperhatikan program-
program komunitas yang telah aktif dalam masalah ini.
8. Kesenian sebagai bagian dari pariwisata oleh setiap rezim
pemerintahan dimaanfatkan, terutama sebagai pemikat turis. Hal
ini telah menjauhkan proyek kebudayaan pemerintah dari seniman
dan kehidupan nyata sehari-hari. Padahal, semestinya kebijakan
kebudayaan dapat menjadi alat untuk mendekatkan penguasa
dengan warga negara. Untuk itu, perlu ditinjau ulang paradigma
yang digunakan dalam kebijakan pariwisata saat ini.
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 113
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
LAMPIRAN: DAFTAR PERATURAN TERIDENTIFIKASI
Nama Peraturan Jenis Peraturan Tahun Klasifikasi
Ditetapk
an
PP No. 38/1953 tentang Peraturan 1953 Otonomi Daerah
Penyerahan Resmi sebagian Pemerintah
dari pada Tugas dan Urusan
Pemerintah Pusat dalam
Lapangan Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Daerah Otonom
Kotapraja Jakarta Raya
UU No. 3/1959 tentang Undang-Undang 1959 Kerjasama
Kerjasama Ilmiah, Bilateral
Pendidikan dan Kebudayaan
antara RI dan Republik Ceko
PP No. 38/1959 tentang Peraturan 1959 Penghargaan
Pemberian Anugerah Satya Pemerintah Seni
Lencana Kebudayaan
Peraturan Presiden No. Peraturan Presiden 1960 Penghargaan
26/1960 tentang Pemberian Seni
Hadiah Seni
SK Gubernur DKI Jakarta Keputusan Gubernur 1968 Dewan Kesenian
tentang Pembentukan DKJ
Keppres No. 285/1968 Keputusan Presiden 1968 Kerjasama
tentang Pengesahan Bilateral
Persetujuan Kebudayaan
antara Pemerintah RI dan
Pemerintah Kerajaan
Nederlands
Inpres No. 9/1969 tentang Instruksi Presiden 1969 Pariwisata
Pedoman Pembinaan
Pengembangan Pariwisata
Nasional
PP No. 16/1970 tentang Peraturan 1970 Fiskal
Penyempurnaan Pelaksanaan Pemerintah
Ekspor, Impor dan Lalu
Lintas Devisa
Keppres No. 29/1970 tentang Keputusan Presiden 1970 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
mengenai Kebudayaan dan
Kerjasama Tehnik antara
Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik
Perancis
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 114
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Keppres No. 46/1971 tentang Keputusan Presiden 1971 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
Kebudayaan antara
Pemerintah RI dan
Pemerintah Iran
Keppres No. 61/1972 tentang Keputusan Presiden 1972 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
Kebudayaan antara
Pemerintah RI dan
Pemerintah Kerajaan Belgia
Keppres No. 2/1972 tentang Keputusan Presiden 1972 Perjanjian
Pengesahan "STATUES OF Internasional
THE WORLD TOURISM
ORGANIZATION" (ANGGARAN
DASAR ORGANISASI
KEPARIWISATAAN SEDUNIA)
Keppres No. 39/1974 tentang Keputusan Presiden 1974 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
Kebudayaan antara
Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Turki
Keppres No. 47/1975 tentang Keputusan Presiden 1975 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
Kerjasama antara
Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Austria
di Bidang Kebudayaan,
Pendidikan dan Ilmu
Pengetahuan dalam Riset di
Wina
PP No. 11/1976 tentang Peraturan 1976 Fiskal
Perubahan PP No. 16/1970 Pemerintah
Keppres No. 23/1976 tentang Keputusan Presiden 1976 Penghargaan
Pemberian Penghargaan Seni
Hadiah Seni
Keppres No. 5/1980 tentang Keputusan Presiden 1980 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
Kerjasama antara
Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Rakyat
Bangladesh di Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan
UU No. 10/1980 tentang Undang-Undang 1980 Penghargaan
Tanda Kehormatan Bintang Seni
Budaya Parama Dharma
PP No. 30/1981 tentang Peraturan 1981 Birokrasi
Pengangkatan Tenaga Pemerintah
Kesenian dalam Lingkungan
Departemen Penerangan
menjadi Pegawai Negeri Sipil
PP No. 1/1982 tentang Peraturan 1982 Fiskal
Pelaksanaan Ekspor, Impor Pemerintah
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 115
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
dan Lalu Lintas Devisa
UU No. 5/1984 tentang Undang-Undang 1984 Industri
Perindustrian
PP No. 12/1986 tentang Peraturan 1986 Penghargaan
Pelaksanaan UU No. 10/1980 Pemerintah Seni
tentang Tanda Kehormatan
Bintang Budaya Parama
Dharma
Inpres No. 7/1987 tentang Instruksi Presiden 1987 Pariwisata
Penyederhanaan Perizinan
dan Restribusi di Bidang
Usaha Pariwisata
Keppres No. 47/1989 tentang Keputusan Presiden 1989 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah
Republik Federal Jerman
mengenai Kerjasama
Kebudayaan
UU No. 4/1990 tentang Serah Undang-Undang 1990 Dokumentasi
Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam
PP No. 70/1991 tentang Peraturan 1991 Dokumentasi
Pelaksanaan Serah Simpan Pemerintah
Karya Cetak dan Karya
Rekam
UU No. 5/1992 tentang Cagar Undang-Undang 1992 Cagar Budaya
Budaya
Keppres No. 1/1992 tentang Keputusan Presiden 1992 Cagar Budaya
PENGELOLAAN TAMAN
WISATA CANDI BOROBUDUR
DAN TAMAN WISATA CANDI
PRAMBANAN SERTA
PENGENDALIAN LINGKUNGAN
KAWASANNYA
UU No. 8/1992 tentang Undang-Undang 1992 Film
Perfilman
Keppres No. 21/1992 tentang Keputusan Presiden 1992 Pendidikan Seni
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI
SENI INDONESIA SURAKARTA
Keppres No. 22/1992 tentang Keputusan Presiden 1992 Pendidikan Seni
Pendirian Sekolah Tinggi
Seni Indonesia Denpasar
Irmendagri 5A/1993 tentang Instruksi Menteri 1993 Dewan Kesenian
Pembentukan Dewan
Kesenian
PP No. 7/1994 tentang Peraturan 1994 Film
Lembaga Sensor Film Pemerintah
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 116
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
PP No. 8/1994 tentang Badan Peraturan 1994 Film
Pertimbangan Perfilman Pemerintah
Nasional
PP No. 6/1994 tentang Usaha Peraturan 1994 Film
Perfilman Pemerintah
PP No. 19/1995 tentang Peraturan 1995 Cagar Budaya
Pemeliharaan dan Pemerintah
Pemanfaatan Benda Cagar
Budaya di Museum
UU No. 10/1995 tentang Undang-Undang 1995 Fiskal
Kepabean
PP No. 31/1995 tentang Peraturan 1995 HKI
Komisi Banding Paten Pemerintah
PP No. 32/1995 tentang Peraturan 1995 HKI
Komisi Banding Merek Pemerintah
UU No. 9/1995 tentang Usaha Undang-Undang 1995 Industri
Kecil
Keppres No. 59/1995 tentang Keputusan Presiden 1995 Pendidikan Seni
Pendirian Sekolah Tingi Seni
Indonesia Bandung
PP No. 67/1996 tentang Peraturan 1996 Pariwisata
Penyelenggaraan Pemerintah
Kepariwisataan
UU No. 18/1997 tentang Undang-Undang 1997 Pajak/Retribusi
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Daerah
UU No. 24/1997 tentang Undang-Undang 1997 Penyiaran
Penyiaran
PP No. 23/1999 tentang Peraturan 1999 Dokumentasi
Pelaksanaan Serah-Simpan Pemerintah
dan Pengelolaan Karya
Rekam Film Cerita atau Film
Dokumenter
UU No. 39/1999 tentang Hak Undang-Undang 1999 HAM
Asasi Manusia
PP No. 60/1999 tentang Peraturan 1999 Pendidikan Seni
Pendidikan Tinggi Pemerintah
Keppres No. 56/1999 tentang Keputusan Presiden 1999 Pendidikan Seni
Pendirian Sekolah Tinggi
Seni Indonesia Padang
Panjang
Keppres No. 84/1999 tentang Keputusan Presiden 1999 Penghargaan
Pemanfaatan Seni dan Seni
Budaya
Keppres No. 6/2000 tentang Keputusan Presiden 2000 Adat Budaya
Pencabutan Inpres No.
14/1967 tentang Agama
Kebudayaan Adat Cina
UU No. 17/2000 tentang Undang-Undang 2000 Fiskal
Pajak Penghasilan
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 117
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
UU No. 18/2000 tentang Undang-Undang 2000 Fiskal
Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang
Mewah
UU No. 30/2000 tentang Undang-Undang 2000 HKI
Desain Industri (data ini
ditemukan
setelah analisa
data secara
keseluruhan
dilakukan)
Keppres No. 32/2000 tentang Keputusan Presiden 2000 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
antara Pemerintah RI dan
Pemerintah Federasi Rusia
mengenai Kerjasama
Kebudayaan
Keppres No. 70/2000 tentang Keputusan Presiden 2000 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
antara Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Kuba
mengenai Kerjasama
Kebudayaan
Keppres No. 71/2000 tentang Keputusan Presiden 2000 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
antara Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik
Suriname mengenai
Kerjasama Kebudayaan
Keppres No. 72/2000 tentang Keputusan Presiden 2000 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
antara Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Italia
mengenai Kerjasama
Kebudayaan
Keppres No. 140/2000 Keputusan Presiden 2000 Kerjasama
tentang Pengesahan Bilateral
Persetujuan antara
Pemerintah RI dan
Pemerintah Kerajaan
Jordania mengenai
Kerjasama Kebudayaan dan
Ilmu Pengetahuan
UU No. 34/2000 tentang Undang-Undang 2000 Pajak/Retribusi
Perubahan atas UU No. Daerah
18/1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Keppres No. 11/2000 tentang Keputusan Presiden 2000 Pariwisata
Badan Pengembangan
Pariwisata dan Kesenian
UU No. 14/2001 tentang Undang-Undang 2001 HKI
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 118
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Paten
UU No. 15/2001 tentang Undang-Undang 2001 HKI
Merek
UU No. 21/2001 tentang Undang-Undang 2001 Otonomi Daerah
Otonomi Khusus Papua
Perda Kota Ambon No. Peraturan Daerah 2001 Pajak/Retribusi
4/2001 tentang Pajak Daerah
Hiburan
Perda Kota Semarang No. Peraturan Daerah 2001 Pajak/Retribusi
9/2001 tentang Pajak Daerah
Hiburan
Perda Kabupaten Lampung Peraturan Daerah 2001 Pajak/Retribusi
Selatan No. 15/2001 tentang Daerah
Retribusi Tempat Pameran,
Lokasi dan Pertunjukan
Perda Kabupaten Wonosobo Peraturan Daerah 2001 Pajak/Retribusi
No. 15/2001 tentang Pajak Daerah
Hiburan
Perda Kabupaten Lampung Peraturan Daerah 2001 Pajak/Retribusi
Selatan No. 21/2001 tentang Daerah
Retribusi Ijin Pemutaran Film
Keliling
UU No. 19/2002 tentang Hak Undang-Undang 2002 HKI
Cipta
Keppres No. 43/2002 tentang Keputusan Presiden 2002 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
Antara Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Kolo
Perda Kabupaten Kudus No. Peraturan Daerah 2002 Pajak/Retribusi
14/2002 tentang Retribusi Daerah
Izin Usaha Tempat Rekreasi
dan Hiburan Umum
Perda Kota Kupang No. Peraturan Daerah 2002 Pajak/Retribusi
3/2002 tentang Pajak Daerah
Hiburan
Perda Kota Medan No. Peraturan Daerah 2002 Pajak/Retribusi
11/2002 tentang Retribusi Daerah
Izin Usaha Perfilman
Perda Kota Surakarta No. Peraturan Daerah 2002 Pajak/Retribusi
4/2002 tentang Usaha Daerah
Rekreasi dan Hiburan Umum
UU No. 32/2002 tentang Undang-Undang 2002 Penyiaran
Penyiaran
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 119
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Keppres No. 29/2003 tentang Keputusan Presiden 2003 Birokrasi
Perubahan atas Keputusan
Presiden No. 101/2001
tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Menteri Negara
sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden
No. 2/2002
Perda Kabupaten Gowa No. Peraturan Daerah 2003 Pajak/Retribusi
4/2003 tentang Retribusi Ijin Daerah
Pemutaran Film Keliling
UU No. 20/2003 tentang Undang-Undang 2003 Pendidikan Seni
Sistem Pendidikan Nasional
Qanun Provinsi NAD No. Peraturan Daerah 2004 Adat Budaya
12/2004 tentang Kebudayaan
Aceh
Keppres No. 53/2004 tentang Keputusan Presiden 2004 Kerjasama
Pengesahan Persetujuan Bilateral
antara Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik
Polandia tentang Kerjasama
Pendidikan dan Kebudayaan
UU No. 32/2004 tentang Undang-Undang 2004 Otonomi Daerah
Pemerintahan Daerah
Peraturan Menbudpar No. Peraturan Menteri 2004 Penghargaan
39/KP.102/MKP/2004 tentang Seni
Pemberian Anugerah
Kebudayaan
PP No. 35/2005 tentang Peraturan 2005 Fiskal
Pungutan Ekspor atas Pemerintah
Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Presiden No. Peraturan Presiden 2005 Kerjasama
4/2005 tentang Pengesahan Bilateral
Persetujuan antara
Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Bolivar
Venezuela mengenai
Kerjasama Kebudayaan, Ilmu
Pengetahuan dan Pendidikan
Perda Kabupaten Blora No. Peraturan Daerah 2005 Pajak/Retribusi
4/2005 tentang Retribusi Izin Daerah
Usaha Pariwisata dan
Kebudayaan
Inpres No. 16/2005 tentang Instruksi Presiden 2005 Pariwisata
Kebijakan Pembangunan
Kebudayaan dan Pariwisata
PP No. 19/2005 tentang Peraturan 2005 Pendidikan Seni
Standar Nasional Pendidikan Pemerintah
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 120
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
PP No. 20/2005 tentang Alih Peraturan 2005 Pendidikan Seni
Teknologi Kekayaan Pemerintah
Intelektual serta Hasil
Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan oleh
Perguruan Tinggi dan
Lembaga Penelitian dan
Pengembangan
PP No. 11/2005 tentang Peraturan 2005 Penyiaran
Penyelenggaraan Penyiaran Pemerintah
Lembaga Penyiaran Publik
PP No. 12/2005 tentang Peraturan 2005 Penyiaran
Lembaga Penyiaran Publik Pemerintah
RRI
PP No. 13/2005 tentang Peraturan 2005 Penyiaran
Lembaga Penyiaran Publik Pemerintah
TVRI
UU No. 11/2005 tentang Undang-Undang 2005 Perjanjian
Pengesahan ICCPR Internasional
UU No. 12/2005 tentang Undang-Undang 2005 Perjanjian
Pengesahan ICESCR Internasional
Keputusan Walikota 188.45- Keputusan Walikota 2006 Dewan Kesenian
324/2006 tentang
Pengukuhan Pengurus
Dewan Kesenian Kota
Balikpapan
Perda DKI Jakarta No. 6/2006 Peraturan Daerah 2006 Dokumentasi
tentang Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam
UU No. 17/2006 tentang Undang-Undang 2006 Fiskal
Perubahan atas UU No.
10/1995 tentang Kepabean
UU No. 11/2006 tentang Undang-Undang 2006 Otonomi Daerah
Pemerintahan Aceh
Peraturan Presiden No. Peraturan Presiden 2006 Pendidikan Seni
77/2006 tentang Perubahan
Sekolah Tinggi Seni
Indonesia Surakarta menjadi
Institut Seni Indonesia
Surakarta
Peraturan Menkeu No. Peraturan Menteri 2007 Fiskal
106/PMK.04/2007 tentang
Pembebasan Bea Masuk Dan/
Atau Cukai atas Impor
Kembali Barang yang telah
Diekspor
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 121
[LAPORAN HASIL PENELITIAN] Juni, 2009
Peraturan Presiden No. Peraturan Presiden 2007 Kerjasama
92/2007 tentang Pengesahan Bilateral
Persetujuan antara
Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Korea
mengenai Kerjasama di
Bidang Kebudayaan
UU No. 29/2007 tentang Undang-Undang 2007 Otonomi Daerah
Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Permen No. 45/2007 tentang Peraturan Menteri 2007 Pendidikan Seni
Organisasi dan Tata Kerja ISI
Surakarta
Peraturan Presiden No. Peraturan Presiden 2007 Perjanjian
78/2007 tentang Konvensi Internasional
untuk Perlindungan Warisan
Budaya TakBenda
(Convention for the
Safeguarding of the
Intangible Cultural Heritage)
UU No. 43/2007 tentang Undang-Undang 2007 Perpustakaan
Perpustakaan
PP No. 55/2008 tentang Peraturan 2008 Fiskal
Pengenaan Bea Keluar Pemerintah
Terhadap Barang Ekspor
Peraturan Menkeu No. Peraturan Menteri 2008 Fiskal
223/PMK.011/2008 tentang
Penetapan Barang Ekspor
yang Dikenakan Bea Keluar
dengan Tarif Bea Keluar
UU No. 36/2008 tentang Undang-Undang 2008 Fiskal
Pajak Penghasilan
Permen No. 34/2008 tentang Peraturan Menteri 2008 Pariwisata
Pengamanan Objek Vital
Nasional di Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata
UU No. 44/2008 tentang Undang-Undang 2008 Pornografi
Pornografi
PSHK | Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan 122
Cultural Sublimation: The Museumizing of Indonesia http://www2.hawaii.edu/~seassa/explorations/v1n1/art2/v1n1-art2.html
SEASSA Home > Explorations Index >Volume 1, Number 1: Spring 1997 > Cultural Sublimation To print this article
select here then
print
Cultural Sublimation
The Museumizing of Indonesia
Amanda Rath
Amanda Rath is currently a M.A. candidate in the Asian Studies program at the University of Hawai'i at Manoa
Introduction
Mouse goes everywhere, through rich men's houses she creeps, and she visits even the poorest. At night, with her bright little eyes she
watches the doing of secret things and no treasure chamber is safe that she cannot enter and see what is hidden there. In the olden days
she wove a story child from all she saw and to each of these she gave a gown of a different color-white, red, blue or black. The stories
became her children and lived in her house and served her because she had no children of her own.
The above is an old Eikoi folk tale demonstrating a very sophisticated theory of aesthetics and creative sublimation. I apply this tale to explain
Indonesian systems of nation building and methods of enforcing a national hegemony. Indonesia has created its national "story" based upon the
many cultures contained within its national boundaries. It chooses from the rich as well as the poor, combining the many found treasures to weave
its tale. Not all local "stories" will be deemed ap propriate to this national unity, which uses culture as its base. Those elements which fail to be
assimilated or appropriated face enforced conscription or obscurity. Such political control makes the autonomous cultivation of local forms rare. 1
Many peoples of Indonesia have attempted to redefine themselves and their traditions in order to culturally survive, even if this means cooperating
with the growing power of Indonesia's New Order government. 2 Yet, other regional cultures have experienced further marginalization.
Control over cultural expression in Indonesia is heavily influenced by the Republic's motto "Unity in Diversity". 3 In order for "Unity in Diversity"
to work, each local culture must add to and enhance this greater national culture and identity. 4 The process of selecting the elements to be
included in this identity often results in the redefinition and recontextualization 5 of material culture adat. Adat, in the simplest terms, encompasses all the pre-Islamic custom and ritual of a culture. This traditional
component has recently been dissected by the world religions. Indonesian Islam and Christianity have separated those eleme nts of adat deemed religious and those that are
traditional custom. The adat elements are preserved; the religious elements are recontextualized.
85 Patrick Guiness, "Local Society and Culture" in Indonesia's New Order , ed., Hal Hill (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994), 282.
86 Shinji Yamoshita "Manipulating Ethnic Traditions: The Funeral Ceremony, Tourism, and Television among the Toraja of Sulawesi" Indonesia 58 (October 1994): 80.
87 Ministry of Culture, Apa dan Siapa itu Indonesia (Jakarta: 1975), 43.
88 The catalog does not go into detail over various obstacles experienced in the building of the park. One can assume that some of the obstacles were the student protests instigated
against the state's controversial appropriation and use of this land. The land disputes became a deeper debate of class issues as the land used for the park was to be zoned for
landowners to farm.
19 of 20 4/25/2009 11:51 PM
Cultural Sublimation: The Museumizing of Indonesia http://www2.hawaii.edu/~seassa/explorations/v1n1/art2/v1n1-art2.html
89 Ministry of Culture, Apa dan Siapa itu Indonesia, 43. The catalog suggests that every province is represented in the park. This is not quite true. In response to being excluded
from the park, Andanao has created its own "mini-zation" of itself, d isplaying its traditional cultural wealth.
90 Ministry of Culture, Apa dan Siapa itu Indonesia, 43-50. In the 1970's the state implemented the Cultural Tourism Policy. The policy focused on the economic value of tourism
in Indonesia. Policies of tourism, as a topic of research, cannot be ad equately discussed in this paper. For further reading on tourism's impact on indigenous culture see Kathleen
Adams, "Making-up the Toraja? The Appropriation of Tourism, Anthropology, and Museums for Politics in Upland Sulawesi, Indonesia" Ethnology 34 (Spring 1995): 143-53; and
Miriam Kahn, "Heterotopic Dissonance in the Museum Representation of Pacific Island Cultures" American Anthropologist 97 (1995): 324-338.
91 Crew and Simms, "Locating Authenticity," 174.
92 Patrick Guiness. "Local Society and Culture," 300-302.
93 Patrick Guiness. "Local Society and Culture," 281. Through personal communication with several Balinese dancers in the city of Ubud in 1996 I received the consensus that
dances had indeed changed due, in large part, to an attempt to preserve the ritual f rom the effects of tourism. In the 1970's, a welcoming dance, initially reserved for temple ritual,
was performed for the tourist. A dissonance occurred and a new non-religious welcoming dance was created and performed by specially trained dancers. Iro nically, the pure
ritual form has been usurped in the ritual by this new form of dance.
94 Secularization occurs when the original function of a ritual object is removed. For example, Statues of the Catholic Virgin and Christ were not created for a museum. The "art"
was created for a specific, spiritual location. Inside the church, the statue s retained their supernatural meaning and function. As soon as these objects are removed from their
intended location, their meaning is altered. The object is now serving a secular purpose as a non-spiritual object within a secular context of museum or gallery.
95 Williams, "Base and Superstructure," 39.
96 Theron Nunez, "Tourist Studies in Anthropological Perspective," in Hosts and Guests (Penn: University of Pennsylvania Press, 1977), 207-216.
97 Max Stanton, "The Polynesian Cultural Center," in Hosts and Guests (Pennsylvania: University Pennsylvania Press, 1977), 196.
98 Max Stanton, "The Polynesian Cultural Center," 196.
99 S.T. Alisjahbana, Indonesia in the Modern World (New Delhi: Office for Asian Affairs, Congress for Cultural Freedom, 1961).
20 of 20 4/25/2009 11:51 PM
T
e
l
e PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
k
NOMOR: ...../PER/M/KOMINFO/2/ 2010 TAHUN 2010
o
m TENTANG
u KONTEN MULTIMEDIA
n
i DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
k MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
a
s Menimbang : a. bahwa konten memiliki peranan, pengaruh, dan dampak yang
i signifikan dalam penyelenggaraan jasa multimedia, baik terhadap
penyelenggara jasa multimedia itu sendiri maupun terhadap
a masyarakat pada umumnya dan pada khususnya anggota masyarakat
d yang merasa dirugikan oleh pembuatan, pengumuman, dan/atau
a penyebarluasannya;
l b. bahwa untuk membina industri penyelenggara jasa multimedia agar
a senantiasa mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan
h yang terjadi baik di tingkat dalam negeri maupun Internasional,
Pemerintah perlu memberikan pedoman kepada penyelenggara jasa
s multimedia mengenai pengelolaan konten multimedia;
e c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
t a dan b perlu membentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan
i Informatika tentang Konten Multimedia;
a Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran
p Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
p 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
e (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
m Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
a 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran
n Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan
c Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
a 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran
r Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan
a Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
n 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
, Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
p Nomor 4843);
e 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,
g Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
i 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
r Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
i Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
m Republik Indonesia Nomor 3980);
a 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif
n atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen
, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia
d
a
n
Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4974);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/10/2008
tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/10/2008
tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG
KONTEN MULTIMEDIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap
informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dari bunyi melalui
sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektro-magnetik lainnya.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau
sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum
frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara
serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Konten adalah substansi atau muatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang mencakup seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk
audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya
dan/ atau keseluruhannya.
5. Multimedia adalah Sistem Elektronik yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan
fungsi Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi.
6. Konten Multimedia adalah Konten yang dimuat, didistribusikan, ditransmisikan, dibuat
dapat diakses dan/atau disimpan melalui atau dalam Perangkat Multimedia.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau
Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.
10. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
11. Penyelenggara Jasa Multimedia, yang selanjutnya akan disebut Penyelenggara, adalah
penyelenggara jasa Telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis Teknologi
Informasi, meliputi jasa akses Internet, penyelenggara jasa interkoneksi Internet,
penyelenggara jasa Internet teleponi untuk keperluan publik, penyelenggara jasa sistem
komunikasi data, atau penyelenggara jasa Multimedia lain yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
12. Pengguna Jasa Multimedia, yang selanjutnya akan disebut Pengguna, adalah orang yang
memuat, mengubah, mengakses, menyimpan, mendistribusikan, mentransmisikan,
dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten.
13. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri
atau dalam jaringan.
14. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya,
yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
lainnya.
15. Perangkat Multimedia adalah perangkat keras, perangkat lunak yang terintegrasi
sehingga memungkinkan suatu Sistem Elektronik menjalankan fungsi Telekomunikasi,
Penyiaran, dan Teknologi Informasi.
16. Penyaringan adalah tindakan untuk menemukan dan menutup akses (blocking) dimuat,
ditransmisikan, diumumkan, dan disimpannya suatu Konten yang dilarang di dalam sistem
penyelenggaraan jasa Multimedia yang diselenggarakan oleh Penyelenggara.
17. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau
kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang adanya Konten yang
dilarang.
18. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan
tentang adanya Konten yang dilarang yang menyangkut pihak tersebut secara pribadi.
19. Menteri adalah Menteri yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang
komunikasi dan informatika.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab
dalam bidang Konten Multimedia.
21. Tim Konten Multimedia adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri.
Pasal 2
(1) Maksud dari pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk
melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Transaksi Elektronik yang
mengganggu ketertiban umum.
(2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk
memberikan pedoman kepada Penyelenggara untuk bertindak secara patut, teliti, dan
hati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya yang terkait dengan Konten
Multimedia.
BAB II
KONTEN YANG DILARANG
Pasal 3
Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya
Konten yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan:
a. Konten pornografi;
b. Konten lain yang menurut hukum tergolong sebagai Konten yang melanggar kesusilaan.
Pasal 4
Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya
Konten yang menawarkan perjudian.
Pasal 5
Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya
Konten yang mengandung muatan mengenai tindakan yang merendahkan keadaan dan kemampuan
fisik, intelektual, pelayanan, kecakapan, dan aspek fisik maupun non fisik lain dari suatu pihak.
Pasal 6
Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya
Konten yang mengandung:
a. muatan berupa berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik, yaitu Konten mengenai suatu peristiwa atau hal yang tidak benar atau tidak
berdasarkan fakta yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga menurut penalaran yang wajar Konten
tersebut adalah benar atau autentik, yang secara materil dapat mendorong konsumen untuk melakukan
atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen;
b. muatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) meliputi
Konten mengenai penghinaan dan/atau menyatakan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai
dengan fakta mengenai suatu suku, agama, ras, atau golongan;
c. muatan mengenai pemerasan dan/atau pengancaman meliputi Konten yang ditransmisikan
dan/atau diumumkan melalui Perangkat Multimedia yang bertujuan untuk melakukan kegiatan
pemerasan dan/atau pengancaman; dan/atau
d. muatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi meliputi
Konten yang ditransmisikan dan/atau diumumkan melalui Perangkat Multimedia yang bertujuan untuk
melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Pasal 7
Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya
Konten yang mengandung:
a. muatan privasi, antara lain Konten mengenai isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi dan
perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan
rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal; dan/atau
b. muatan hak kekayaan intelektual tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual yang
bersangkutan.
BAB III
PERAN PENYELENGGARA
Pasal 8
Penyelenggara wajib memantau seluruh Konten dalam layanannya yang dimuat, ditransmisikan,
diumumkan, dan/atau disimpan oleh Pengguna yang dilakukan dengan cara:
a. membuat aturan penggunaan layanan;
b. melakukan pemeriksaan mengenai kepatuhan Pengguna terhadap aturan penggunaan layanan
Penyelenggara;
c. melakukan Penyaringan;
d. menyediakan layanan Pelaporan dan/atau Pengaduan;
e. menganalisa Konten Multimedia yang dilaporkan dan/atau diadukan oleh Pengguna; dan
f. menindaklanjuti hasil analisis atas Laporan dan/atau Pengaduan dari suatu Konten Multimedia.
Pasal 9
(1) Aturan penggunaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sekurang-kurangnya
memuat ketentuan mengenai:
1. larangan bagi Pengguna untuk memuat Konten yang menurut Peraturan Menteri ini merupakan
Konten yang dilarang;
2. keharusan bagi Pengguna untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai
identitas dan kontaknya saat mendaftar;
3. keharusan bagi Pengguna untuk tunduk pada hukum negara Republik Indonesia;
4. keharusan bagi Pengguna untuk menyetujui bahwa jika Pengguna melanggar kewajibannya,
maka Penyelenggara dapat menutup akses (blocking) Akses dan/atau menghapus Konten
Multimedia yang dimaksud;
5. keharusan bagi Pengguna untuk menyetujui ketentuan privasi yang paling sedikit mengenai:
1. kesediaan Pengguna untuk mengizinkan Penyelenggara menyimpan data pribadi dan data
penggunaan layanan; dan/atau
2. kesediaan Pengguna untuk mengizinkan Penyelenggara mengungkapkan data pribadi dan data
penggunaan layanan kepada aparat penegak hukum dan/atau Menteri apabila ada dugaan mengenai
perbuatan melawan hukum terkait pemuatan suatu Konten.
(2) Penyelenggara dilarang membuat aturan penggunaan layanan yang menyatakan bahwa
Penyelenggara tidak bertanggungjawab atas penyelenggaraan jasanya yang digunakan untuk memuat,
mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, dan/atau menyimpan Konten
Multimedia.
(3) Penyelenggara wajib melakukan pemeriksaan secara rutin mengenai kepatuhan Pengguna terhadap
aturan penggunaan layanan Penyelenggara.
Pasal 10
(1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan mengoperasikan
Sistem Elektronik yang memiliki fungsi sebagai sarana Penyaringan menurut upaya terbaik
Penyelenggara sesuai dengan kapasitas Teknologi Informasi, kapasitas finansial, dan otoritas yang
dimilikinya.
(2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Penyediaan layanan pelaporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d
dilakukan dengan menggunakan sarana yang mudah diaplikasikan oleh Pengguna dalam memberikan
atau menerima Laporan dan/atau Pengaduan mengenai keberadaan Konten yang dilarang.
(2) Sarana pelaporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. surat elektronik;
b. sarana telekomunikasi;
c. surat melalui pos; dan
d. sarana komunikasi lainnya yang umum.
(3) Penyelenggara wajib memastikan bahwa sarana pelaporan dan/atau Pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Penyelenggara wajib menindaklanjuti Laporan dan/atau Pengaduan dengan cara melakukan analisis
Konten paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan dan/atau Pengaduan diterima.
(2) Pada saat proses analisa Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1), Penyelenggara wajib menandai Konten tersebut, sehingga Pengguna mengetahui bahwa Konten
tersebut diduga merupakan Konten yang dilarang.
(3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 (tiga) predikat sebagai
berikut:
1. Konten yang dilarang;
2. Konten yang tidak dilarang; atau
3. Konten yang belum jelas dan akan diteruskan ke Tim Konten Multimedia.
Pasal 13
Penindaklanjutan hasil analisis atas Laporan dan/atau Pengaduan dari suatu Konten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat)
jam sejak Laporan dan/atau Pengaduan tersebut diterima.
Pasal 14
(1) Penyelenggara wajib meminta Pengguna untuk menghapus dari Sistem Elektronik Penyelenggara
Konten yang telah diputuskan oleh Penyelenggara atau Tim Konten Multimedia sebagai Konten yang
dilarang.
(2) Apabila permintaan Penyelenggara untuk menghapus Konten tidak dilaksanakan oleh Pengguna
dalam jangka waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diajukan, maka
Penyelenggara wajib menutup akses (blocking) Konten tersebut dari layanannya.
(3) Penyelenggara dapat menghapus Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pasal 15
Penyelenggara wajib menyimpan dan mengamankan data komunikasi dan aktifitas elektronik
pelanggan atau Pengguna paling singkat 3 (tiga) bulan.
Pasal 16
Penyelenggara wajib memuat salinan elektronik dari Peraturan Menteri ini sebagai kesatuan yang tidak
terpisahkan dari layanannya dan memastikan setiap Pengguna mengakses, membaca, mengetahui
dan/atau dapat mengaksesnya.
Pasal 17
Penyelenggara wajib memberikan informasi dan bukti kepada aparat penegak hukum dalam rangka
penyelidikan atau penyidikan terkait keberadaan Konten dalam Sistem Elektroniknya.
Pasal 18
(1) Penyelenggara wajib menyampaikan Laporan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
kepada Direktur Jenderal setiap tahun.
(2) Setelah menerima Laporan dari Penyelenggara, Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas
kebenarannya.
(3) Setelah verifikasi selesai dilakukan, Direktur Jenderal mengeluarkan surat yang menginformasikan
tingkat kepatuhan Penyelenggara dan surat tersebut disampaikan kepada Penyelenggara yang
bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.
Pasal 19
(1) Penyelenggara harus menyelenggarakan jasa Multimedia secara andal dan aman serta
bertanggungjawab terhadap beroperasinya jasa Multimedia sebagaimana mestinya.
(2) Penyelenggara bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan jasa Multimedia yang dilakukan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya
keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak Pengguna .
BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Pasal 20
(1) Direktur Jenderal berwenang melakukan pemantauan dan penilaian untuk mendorong
Penyelenggara mematuhi Peraturan Menteri ini.
(2) Direktur Jenderal dapat menjadikan penilaiannya atas kepatuhan Penyelenggara dalam
melaksanakan Peraturan Menteri ini sebagai salah satu indikator prestasi Penyelenggara dalam
melaksanakan ijin penyelenggaraan jasa Multimedia.
Pasal 21
(1) Masyarakat, dan/atau Penyelenggara dapat mengajukan Laporan dan/atau Pengaduan kepada Tim
Konten Multimedia mengenai keberadaan suatu Konten yang diduga merupakan Konten yang dilarang.
(2) Laporan dan/atau Pengaduan harus disampaikan dengan menyertakan identitas yang benar yang
dapat dibuktikan oleh pelapor dan/atau pengadu.
(3) Laporan dan/atau Pengaduan dapat disampaikan melalui:
a. surat elektronik;
b. sarana telekomunikasi;
c. surat melalui pos; dan
d. sarana komunikasi yang umum digunakan lainnya.
(4) Penyelenggara hanya dapat mengajukan Laporan dan/atau Pengaduan apabila Penyelenggara dapat
menunjukkan bukti dan alasan yang kuat bahwa Penyelenggara telah melakukan analisis pendahuluan
terhadap Konten yang dimaksud dan berdasarkan hasil analisis tersebut Penyelenggara tidak
memperoleh keyakinan yang kuat mengenai dilarang atau tidaknya Konten tersebut.
Pasal 22
(1) Tim Konten Multimedia ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan jumlah anggota paling
banyak 30 (tiga puluh) orang dan masa kerja 1 (satu) tahun.
(2) Tim Konten Multimedia dipimpin oleh seorang Ketua yang dijabat oleh Direktur Jenderal.
(3) Pengajuan anggota Tim Konten Multimedia dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan
mempertimbangkan faktor kompetensi, integritas, dan independensi.
(4) Komposisi Tim Konten Multimedia terdiri atas 50% (lima puluh persen) dari unsur Pemerintah dan
50% (lima puluh persen) dari unsur masyarakat yang berkualifikasi sebagai ahli atau profesional.
(5) Tim Konten Multimedia dibantu oleh sekretariat yang susunannya akan ditetapkan lebih lanjut
dalam Keputusan Direktur Jenderal.
(6) Menteri menetapkan Tim Konten Multimedia paling lambat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya
Peraturan Menteri ini.
Pasal 23
(1) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap satu atau serangkaian Konten yang berdasarkan Laporan
dan/atau Pengaduan dari masyarakat, penegak hukum, dan/atau Penyelenggara diduga merupakan
Konten yang dilarang, dilakukan oleh 5 (lima) orang anggota Tim Konten Multimedia, yang untuk
selanjutnya disebut Kelompok Kerja, yang keanggotaannya terdiri dari:
a. 2 (dua) orang dari lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika; dan/atau
b. 3 (tiga) orang dari selain lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika yang keilmuannya
terkait dengan Konten yang akan diperiksa.
(2) Susunan anggota dan ketua Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Tim Konten Multimedia.
Pasal 24
Pemeriksaan terhadap Laporan dan/atau Pengaduan mengenai Konten yang diduga merupakan Konten
yang dilarang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. analisis pendahuluan;
b. pemeriksaan substantif;
c. pengajuan hasil penilaian.
Pasal 25
(1) Analisis pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan prosedur sebagai
berikut:
a. pendistribusian Konten yang akan diperiksa kepada seluruh anggota Kelompok Kerja;
b. masing-masing anggota Kelompok Kerja memberikan pendapatnya secara tertulis berdasarkan hasil
analisis dari segi kepakaran, pengalaman, dan kebijaksanaannya;
c. berbagai pendapat tersebut dimusyawarahkan oleh seluruh anggota Kelompok Kerja;
d. perumusan hasil analisis pendahuluan; dan
e. penyusunan rencana pemeriksaan substantif.
(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan prosedur sebagai
berikut:
a. Kelompok Kerja meminta konfirmasi kepada pihak yang membuat Konten yang dimaksud melalui
surat elektronik, sarana telekomunikasi, surat melalui pos, dan sarana komunikasi yang umum
digunakan lainnya berdasarkan rumusan hasil analisis pendahuluan;
b. Pihak yang dimintai konfirmasi wajib memberikan jawaban paling lambat 3 (tiga) hari setelah
tanggal penerimaan permintaan konfirmasi;
c. Kelompok Kerja melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh pihak yang dimintai
konfirmasi; dan
d. Kelompok Kerja merumuskan hasil analisis pemeriksaan substantif.
(3) Pengajuan hasil penilaian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan
prosedur sebagai berikut:
a. pelaporan Kelompok Kerja kepada Tim Konten Multimedia mengenai pelaksanaan pemeriksaan
dengan menyampaikan usulan hasil pemeriksaan dan alasannya; dan
b. penyampaian hasil pemeriksaan dari Tim Konten Multimedia kepada Menteri.
Pasal 26
Hasil pemeriksaan Kelompok Kerja diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut.
a. Konten yang dilarang; dan
b. Konten yang tidak dilarang
Pasal 27
Ketua Tim Konten Multimedia setelah menerima usulan hasil pemeriksaan dari Kelompok Kerja
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. melakukan pembahasan atas usulan, apabila dianggap perlu;
b. menetapkan hasil pemeriksaan; dan
c. memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pelapor dan/atau pengadu.
Pasal 28
Apabila Ketua Tim Konten Multimedia telah menyatakan bahwa Konten yang ada pada Sistem
Elektronik Penyelenggara adalah Konten yang dilarang, maka Penyelenggara wajib:
a. meminta Pengguna untuk menghentikan kegiatan pembuatan, pemuatan, pentransmisian,
pengumuman, dan/atau penyimpanan Konten yang dimaksud;
b. meminta Pengguna untuk menghapus Konten yang dimaksud;
c. menghambat Akses pada Konten yang dimaksud; dan/atau
d. melakukan tindakan lain yang patut, teliti, dan hati-hati untuk memastikan Konten yang dimaksud
tidak lagi ada dan/atau tidak lagi dapat diakses pada Sistem Elektroniknya.
Pasal 29
(1) Penyelenggara wajib menutup akses (blocking) Konten yang telah dinyatakan oleh Tim Konten
Multimedia sebagai Konten yang dilarang dari Sistem Elektroniknya dalam waktu paling lambat 3
(tiga) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan.
(2) Penyelenggara yang melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan penutupan
akses (blocking) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara yang melanggar Pasal 8;
Pasal 9 ayat (3); Pasal 10 ayat (2); Pasal 11 ayat (3); Pasal 12 ayat (2); Pasal 13; Pasal 15; Pasal 16;
Pasal 17; Pasal 18 ayat (1); ayat (2); Pasal 19 ayat (1); Pasal 29, atau Pasal 30.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis, denda
administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan
pertanggungjawaban pidana.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ??-??-????
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
TIFATUL SEMBIRING
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ……TAHUN …..
TENTANG
ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara
hukum yang berlandaskan Pancasila yang lebih
mengutamakan kepentingan umum daripada
kepentingan pribadi;
b. bahwa untuk mewujudkan tatanan masyarakat
Indonesia yang serasi dan harmonis dalam
keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan/
kelompok, diperlukan adanya sikap dan perilaku
masyarakat yang dilandasi moral, etika, akhlak mulia,
dan kepribadian luhur yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bahwa meningkatnya pembuatan, penyebarluasan,
dan penggunaan pornografi dan perbuatan serta
penyelenggaraan pornoaksi dalam masyarakat saat ini
sangat memprihatinkan dan dapat mengancam
kelestarian tatanan kehidupan masyarakat yang
dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
d. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada
sampai saat ini belum secara tegas mengatur definisi
dan pernberian sanksi serta halhal lain yang berkaitan
dengan pornografi dan pornoaksi sebagai pedoman
dalam upaya penegakan hukum untuk tujuan
melestarikan tatanan kehidupan masyarakat;
1
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu membentuk Undang-Undang tentang Anti
Pornografi dan Pornoaksi;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 29 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANTI PORNOGRAFI DAN
PORNOAKSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1
Dalam Undang Undang ini yang dimaksudkan dengan :
1. Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang
dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi
seksual, kecabulan, dan/atau erotika.
2. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan,
dan/atau erotika di'muka umum.
3. Media massa cetak adalah alat atau sarana penyampaian informasi
dan pesanpesan secara visual kepada masyarakat luas berupa
barang-barang cetakan massal antara lain buku, suratkabar, majalah,
dan tabloid.
4. Media massa elektronik adalah alat atau sarana penyampaian
informasi dan pesanpesan secara audio dan/atau visual kepada
masyarakat luas antara lain berupa radio, televisi, film, dan yang
dipersamakan dengan film.
5. Alat komunikasi medio adalah sarana penyampaian informasi dan
pesan-pesan secara audio dan/atau visual kepada satu orang
dan/atau sejumlah orang tertentu antara lain berupa telepon, Short
Message Service, Multimedia Messaging Service, surat, pamflet, leaflet,
booklet, selebaran, poster, dan media elektronik baru yang berbasis
komputer seperti internet dan intranet.
2
6. Barang pornografi adalah semua benda yang materinya mengandung
sifat pornografi antara lain dalam bentuk buku, suratkabar, majalah,
tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan
dengan film, video, Video Compact Disc, Digital Video Disc, Compact
Disc, Personal Computer-Compact Disc Read Only Memory, dan kaset.
7. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang diperoleh
antara lain melalui telepon, televisi kabel, internet, dan komunikasi
elekronik lainnya, dengan cara memesan atau berlangganan barang-
barang pornografi yang dapat diperoleh secara langsung dengan cara
menyewa, meminjam, atau membeli.
8. Membuat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memproduksi
materi media massa cetak, media massa elektronik, media komunikasi
lainnya, dan barangbarang pornografi.
9. Menyebarluaskan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan
mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik,
media-media komunikasi lainnya, dan mengedarkan barang-barang
yang mengandung sifat pornografi dengan cara memperdagangkan,
memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan,
mempertunjukan, menyiarkan, menempelkan, dan/atau menuliskan.
10. Menggunakan adalah kegiatan memakai materi media massa cetak,
media massa elektronik, alat komunikasi medio, dan barang dan/atau
jasa pornografi.
11. Pengguna adalah setiap orang yang dengan sengaja menonton/
menyaksikanpornografi dan/atau pornoaksi.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan, perusahaan, atau distributor
sebagai kumpulan orang baik berupa badan hukum maupun bukan
badan hukum.
13. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
Presiden.
14. Mengeksploitasi adalah kegiatan memanfaatkan perbuatan pornoaksi
untuk tujuanmendapatkan keuntungan materi atau non materi bagi diri
sendiri dan/atau oranglain.
15. Hubungan seks adalah kegiatan hubungan perkelaminan balk yang
dilakukan oleh pasangan suami-isteri maupun pasangan lainnya yang
bersifat heteroseksual, homoseks atau Iesbian.
16. Anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 2 (dua belas) tahun
17. Dewasa adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua betas) tahun
keatas.
18. Jasa pornoaksi adalah segala jenis layanan pornoaksi yang dapat
diperoleh secaralangsung atau melalul perantara, baik perseorangan
maupun perusahaan.
19. Perusahaan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi, balkberupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
20. Orang lain adalah orang selain suami atau istri yang sah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
3
Pasal 2
Pelarangan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi serta perbuatan dan penyelenggaraan pornoaksi berasaskan
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan
memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, dan moral, keadilan, perundungan
hukum, dan kepastian hukum.
Pasal 3
Anti pornografi dan pornoaksi bertujuan ;
a. Menegakkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
yang beriman dan bertakwa dalam rangka membentuk masyarakat
yang berkepribadian luhur kepadaTuhan Yang Maha Esa. ,
b. Memberikan perlind`ungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan
akhlak masyarakat
BAB II
LARANGAN
Bagian Pertama
Pornografi
Pasal 4
Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film
atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto,
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu
yang sensual darf orang dewasa.
Pasal 5
Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau
yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto,
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh
orang dewasa.
Pasal 6
Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau
yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto,
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh .atau.bagian-
bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis. .
Pasal 7
Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau
yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto,
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tank aktivitas orang yang
berciuman bibir.
Pasal 8
Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film
atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar,
foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas
orang yang melakukan masturbasi atau onani.
Pasal 9
(1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu,
puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya
tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan
4
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan
berlawanan jenis.
(2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu,
puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya
tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan
sejenis.
(3) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu,
puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya
tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang
telah meninggal dunia.
(4) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu,
puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya
tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan.
Pasal 10
(1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara,
film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik
orang berhubungan seks dalam acara pesta seks.
(2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film
atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto,
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam
pertunjukan seks.
Pasal 11
(1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film
atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto,
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas anak-anak
yang melakukan masturbasi, onani danlatau hubungan seks.
(2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film
atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto,
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang
melakukan hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada
hubungan seks dengan anak-anak.
Pasal 12
Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual
dari orang dewasa melalui media massa cetak, media massa elektronik
dan/atau alat komunikasi medio.
Pasal 13
Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
5
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh melalui media
massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.
Pasal 14
Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh
orang yang menari erotis atau bergoyang erotis melalui media massa
cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.
Pasal 15
Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang berciuman bibir melalui
media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi
medio.
Pasal 16
Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang melakukan masturbasi
atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau
alat komunikasi medio.
6
Pasal 17
(1) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan,
mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang
dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah
pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis melalui
media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi
medio.
(2) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan,
mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang
dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah
pada hubungan seks dengan pasangan sejenis melalui media massa
cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.
(3) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan,
mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang
dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah
pada hubungan seks dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi,
perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa
cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio. .
(4) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan,
mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang
dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah
pada hubungan seks dengan orang yang telah meninggal dunia
melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat
komunikasi medio.
(5) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan,
mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang
dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah
pada hubungan seks dengan hewan melalui media massa cetak,
media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.
Pasal 18
(1) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan,
mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang
dalam acara pesta seks melalui media massa cetak, media massa
elektronik dan/atau alat komunikasi medio.
(2) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan,
mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang
dalam pertunjukan seks melalui media massa cetak, media massa
elektronik dan/atau alat komunikasi medio.
7
Pasal 19
(1) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan,
mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu,
puisi,.gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas
anak-anak dalam melakukan masturbasi atau onani melalui media
massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.
(2) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan,
mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-
anak dalam berhubungan seks melalui media massa cetak, media
massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.
(3) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan,
mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang
dalam berhubungan seks dengan anak-anak melalui media massa
cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.
(4) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan,
mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang
dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah
pada hubungan seks dengan anak-anak dengan cara sadis, kejam,
pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya
melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat
komunikasi medio.
Pasal 20
Setiap orang dilarang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai
model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau
yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto,
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tank bagian tubuh tertentu
yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tank
tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang
erotis, aktivitas orang yang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan
masturbasi atau onani, orang yang berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan
berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia
dan/atau dengan hewan.
Pasal 21
Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa. anak-anak menjadi model
atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan
masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks.
Pasal 22
Setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan
karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media
massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-
8
tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya
seni.
Pasal 23
Setiap orang dilarang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi
tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 24
(1) Setiap orang dilarang menyediakan dana bagi orang lain untuk
melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23.
(2) Setiap orang dilarang menyediakan tempat bagi orang lain untuk
melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23.
(3) Setiap orang dilarang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan
bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau
pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 23.
Bagian Kedua
Pornoaksi
Pasal 25
(1) Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu
yang sensual.
(2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk mempertontonkan
bagian tubuh tertentu yang sensual.
Pasal 26
(1) Setiap orang dewasa dilarang dengan sengaja telanjang di muka
umum.
(2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk telanjang di muka
umum.
Pasal 27
(1) Setiap orang dilarang berciuman bibir di muka umum.
(2) Setiap orang dilarang rnenyuruh orang lain berciuman bibir di muka
umum.
Pasal 28
(1) Setiap orang dilarang menari erotis atau bergoyang erotis di muka
umum.
(2) Setiap orang dilarang Fmenyuruh orang lain untuk menari erotis atau
bergoyang erotis di muka umum.
Pasal 29
(1) Setiap orang dilarang melakukan masturbasi, onani atau gerakan tubuh
yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum
(2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk melakukan masturbasi,
onani, ataugerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau
onani di muka umum.
(3) Setiap orang dilarang menyuruh anak-anak untuk melakukan masturbasi,
onani,atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani.
Pasal 30
9
(1) Setiap orang dilarang melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh
yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum.
(2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk melakukan hubungan
seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di
muka umum.
(3) Setiap orang dilarang melakukan hubungan seks dengan anak -anak.
(4) Setiap orang dilarang menyuruh anak-anak untuk melakukan kegiatan
hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan
hubungan seks.
Pasal 31
(1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan acara pertunjukan seks.
(2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan acara pertunjukan seks
dengan melibatkan anak-anak.
(3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan acara pesta seks.
(4) Setiap orang dilarang menyelenggarakan acara pesta seks dengan
melibatkan anak-anak.
Pasal 32
(1) Setiap orang dilarang menonton acara pertunjukan seks.
(2) Setiap orang dilarang menonton acara pertunjukan seks dengan
melibatkan anakanak.
(3) Setiap orang dilarang menonton acara pesta seks.
(4) Setiap orang dilarang menonton acara pesta seks dengan melibatkan
anak-anak.
Pasal 33
(1) Setiap orang dilarang menyediakan dana bagi orang lain untuk
melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara
pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal
32.
(2) Setiap orang dilarang menyediakan tempat bagi orang lain untuk
melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara
pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasai
32.
(3) Setiap orang dilarang rnenyediakan peralatan dan/atau perlengkapan
bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan
seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
sampai dengan Pasal 32.
BAB III
PENGECUALIAN DAN PERIZINAN
Bagian Pertama
Pengecualian
Pasal 34
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23
dikecualikan untuk tujuan pendidikan dan/atau pengembangan ilmu
pengetahuan dalam batas yang diperlukan.
(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi pornografi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada lembaga riset
10
atau lembaga pendidikan yang bidang keilmuannya bertujuan untuk
pengembangan pengetahuan.
Pasal 35
(1) Penggunaan barang pornografi dapat dilakukan untuk keperluan
pengobatan gangguan kesehatan.
(2) Penggunaan barang pornografi untuk keperluan gangguan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan
rekomendasi dari dokter, rumah sakit dan/atau lembaga kesehatan
yang mendapatkan ijin dari Pemerintah.
Pasal 36
(1) Pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26,
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, atau Pasal 32, dikecualikan
untuk:
a. cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan
menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang
berkaitan dengan pelaksanaanritus keagamaan atau kepercayaan;
b. kegiatan seni;
c. kegiatan olahraga; atau
d. tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan.
(2) Kegiatan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya
dapat dilaksanakan di tempat khusus pertunjukan seni.
(3) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya
dapat dilaksanakan di tempat khusus olahraga.
Bagian Kedua
Perizinan
Pasal 37
(1) Tempat khusus pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
(2) Tempat khusus olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(3) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
Pasal 38
1. Pemerintah dapat memberikan izin kepada setiap orang untuk
memproduksi, mengimpor dan menyebarluaskan barang pornografi
dalam media cetak dan/atau media elektronik untuk keperluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
2. Setiap orang yang melakukan penyebarluasan barang pornografi dalam
media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan dengan memenuhi syarat:
a. penjualan barang dan/atau jasa pornografi hanya dilakukan ,oleh
badan-badan usaha yang memiliki izin khusus;
b. penjualan barang dan/atau jasa pornografi secara langsung hanya
dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan tanda khusus;
c. penjualan barang pornografi dilakukan dalam bungkus rapat dengan
kemasan bertanda khusus dan segel tertutup;
d. barang pornografi yang dijual ditempatkan pada etalase tersendiri
yang Ietaknya jauh dari jangkauan anak-anak dan remaja berusia
dibawah 18 (delapan betas) tahun;
11
Pasal 39
(1) Izin dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal
38 selanjutnya diatur dengän Peraturan Pemerintah.
(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengatur pemberian izin dan syarat-syarat secara umum dan
pengaturan selanjutnya secara khusus diserahkan kepada daerah seuai
dengan kondisi, adat istiadat dan budaya daerah masing-masing.
BAB IV
BADAN ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI NASIONAL
Bagian Pertama
Nama dan Kedudukan
Pasal 40
(1) Untuk mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan
pornoaksi dalam masyarakat dibentuk Badan Anti Pornografi dan
Pornoaksi Nasional, yang selanjutnya disingkat menjadi BAPPN.
(2) BAPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga non-
struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.
Pasal 41
BAPPN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Fungsi dan Tugas
Pasal 42
BAPPN mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian instansi pemerintah dan badan lain terkait dalam
penyiapan dan penyusunan kebijakan pencegahan dan
penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;
b. pengkoordinasian instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan
pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau
pornoaksi;
c. pengkoordinasian instansi pemerintah dalam mengatur pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan barang pornografi dan jasa
pornografi untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan;
d. pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur pemerintah terkait
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
e. pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi, informasi dan
edukasi dalam
rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi
dan/atau pornoaksi.
f. pemutusan jaringan pembuatan, dan penyebarluasan barang
pornografi, jasa
pornografi, dan jasa pornoaksi;
g. pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;
12
Pasal 43
(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
a, BAPPN mempunyai tugas :
a. Meminta informasi tentang upaya pencegahan dan
penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi kepada instansi
dan/atau badan terkait;
b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pornografi
dan/atau pornoaksi;
(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
b, BAPPN mempunyai tugas :
a. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi
dan/atau badan terkait;
b. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan dan
penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi.
(3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c,
BAPPN mempunyai tugas memantau dan melakukan penilaian terhadap sikap
dan prilaku masyarakat terhadap pornografi dan/atau pornoaksi.
(4) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d,
BAPPN mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelitian atau
penelaahan terhadap instansi dan badan yang menjalankan tugas dan
wewenangnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan
ponografi dan pornoaksi.
(5) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e,
BAPPN mempunyai tugas memberi komunikasi, informasi, edukasi, dan
advokasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi
masalah pornografi dan/atau pornoaksi.
(6) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
f, BAPPN mempunyai tugas :
a. mendorong berkembangnya partisifasi masyarakat dalam upaya
pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau
pornoaksi;
b. menerima laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak
pidana pornografi dan/atau pornoaksi.
(7) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
g, BAPPN mempunyai tugas :
a. meneruskan laporan masyarakat yang berkaitan dengan
tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi;
b. menjadi saksi ahli pada proses pemeriksaan
tersangka/terdakwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan;
c. mengkoordinasikan pertemuan dengan instansi dan badan lain terkait baik
dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional yang tugas dan
wewenangnya mencegah dan menanggulangi pornografi dan/atau
pornoaksi.
Pasal 36
(1) Pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal
27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, atau Pasal 32, dikecualikan untuk:
a. cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan
menurut adat-
13
istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan
pelaksanaan
ritus keagamaan atau kepercayaan;
b. kegiatan seni;
c. kegiatan olahraga; atau
d. tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan.
(2) Kegiatan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya
dapat dilaksanakan di tempat khusus pertunjukan seni.
(3) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya
dapat dilaksanakan di tempat khusus olahraga.
Bagian Kedua
Perizinan
Pasal 37
(1) Tempat khusus pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
(2) Tempat khusus olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(3) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
Pasal 38
1. Pemerintah dapat memberikan izin kepada setiap orang untuk
memproduksi, mengimpor dan menyebarluaskan barang pornografi
dalam media cetak dan/atau media elektronik untuk keperluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
2. Setiap orang yang melakukan penyebarluasan barang pornografi dalam
media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan dengan memenuhi syarat:
a. penjualan barang dan/atau jasa pornografi hanya dilakukan ,oleh
badan-badan usaha yang memiliki izin khusus;
b. penjualan barang dan/atau jasa pornografi secara langsung hanya
dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan tanda khusus;
c. penjualan barang pornografi dilakukan dalam bungkus rapat dengan
kemasan bertanda khusus dan segel tertutup;
d. barang pornografi yang dijual ditempatkan pada etalase tersendiri
yang Ietaknya jauh dari jangkauan anak-anak dan remaja berusia
dibawah 18 (delapan betas) tahun;
Pasal 39
(1) Izin dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan
Pasal 38 selanjutnya diatur dengän Peraturan Pemerintah.
(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengatur pemberian izin dan syarat-syarat secara umum dan
pengaturan selanjutnya secara khusus diserahkan kepada daerah
seuai dengan kondisi, adat istiadat dan budaya daerah masing-
masing.
BAB IV
BADAN ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI NASIONAL
Bagian Pertama
Nama dan Kedudukan
14
Pasal 40
(1) Untuk mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan
pornoaksi dalam masyarakat dibentuk Badan Anti Pornografi dan
Pornoaksi Nasional, yang selanjutnya disingkat menjadi BAPPN.
(2) BAPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga non-
struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.
Pasal 41
BAPPN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Fungsi dan Tugas
Pasal 42
BAPPN mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian instansi pemerintah dan badan lain terkait dalam
penyiapan dan
b. penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah
pornografi dan/atau pornoaksi;
c. pengkoordinasian instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan
pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau
pornoaksi;
d. pengkoordinasian instansi pemerintah dalam mengatur pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan barang pornografi dan jasa
pornografi untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan;
e. pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur pemerintah terkait
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
f. pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi, informasi dan
edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah
pornografi dan/atau pornoaksi.
g. pemutusan jaringan pembuatan, dan penyebarluasan barang
pornografi, jasa pornografi, dan jasa pornoaksi;
h. pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;
Pasal 43
(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
a, BAPPN mempunyai tugas :
a. Meminta informasi tentang upaya pencegahan dan
penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi kepada instansi
dan/atau badan terkait;
b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pornografi
dan/atau pornoaksi;
(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
b, BAPPN mempunyai tugas :
a. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi
dan/atau badan terkait;
15
b. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan dan
penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi.
(3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
c, BAPPN mempunyai tugas memantau dan melakukan penilaian
terhadap sikap dan perilaku masyarakat terhadap pornografi dan/atau
pornoaksi.
(4) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
d, BAPPN mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelitian atau
penelaahan terhadap instansi dan badan yang menjalankan tugas dan
wewenangnya yang berkaitan dengan pencegahan dan
penanggulangan ponografi dan pornoaksi.
(5) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
e, BAPPN mempunyai tugas memberi komunikasi, informasi, edukasi, dan
advokasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan
menanggulangi masalah pornografi dan/atau pornoaksi.
(6) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
f, BAPPN mempunyai tugas :
a. mendorong berkembangnya partisifasi masyarakat dalam upaya
pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi;
b. menerima laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana
pornografi dan/atau pornoaksi.
(7) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
g, BAPPN mempunyai tugas :
a. meneruskan laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak
pidana pornografi dan/atau pornoaksi;
b. menjadi saksi ahli pada proses pemeriksaan tersangka/terdakwa
dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
c. mengkoordinasikan pertemuan dengan instansi dan badan lain terkait
baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional yang tugas
dan wewenangnya mencegah dan menanggulangi pornografi
dan/atau pornoaksi.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 44
(1) BAPPN terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil
Ketua merangkap Anggota, serta sekurang-kurangnya 11 (sebelas)
orang Anggota yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
(2) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BAPPN adalah 3 (tiga)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.
(3) Ketua dan Wakil Ketua BAPPN dipilih dari dan oleh Anggota.
Pasal 45
(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota BAPPN mengucapkan
sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di
hadapan Presiden Republik Indonesia.
16
(2) Lafal sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai
berikut :
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk
memangku jabatan saya ini langsung atau tidak langsung, dengan
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau
menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung 'atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau
pemberian."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa,
dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia ,
Tahun 1945 dan segala undang-undang yang berlaku bagi Negara
Republik Indonesia."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan
jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan tidak membeda-bedakan
orang dalam melaksanakan kewajiban saya."
Pasal 46
Persyaratan keanggotaan BAPPN adalah :
a. warga negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. berkelakuan baik;
d. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pornografi dan
pornoaksi; dan
e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
Pasal 47
Keanggotaan BAPPN berhenti atau diberhentikan karena :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
d. sakit secara terus menerus;
e. melanggar sumpah/janji;
f. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana
kejahatan.
Pasal 48
(1) BAPPN dibantu oleh Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh BAPPN.
17
(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam keputusan BAPPN.
Pasal 49
Pembiayaan untuk pelpksanaan tugas BAPPN dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai BAPPN diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 51
(1) Setiap warga masyarakat berhak untuk berperan serta dalam
pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi
berupa :
a. hak untuk mendapatkan komunikasi, informasi, edukasi, dan
advokasi;
b. menyampaikan keberatan kepada BAPPN terhadap pengedaran
barang dan/atau penyediaan jasa pornografi dan/atau pornoaksi;
c. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap seseorang,
sekelompok orang, dan/atau badan yang diduga melakukan tindak
pidana pornografi dan/atau pornoaksi;
d. gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan
oleh dan/atau melalui lembaga swadaya masyarakat yang peduli
pada masalah pornografi dan/atau pornoaksi.
(2) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk :
a. melakukan pembinaan moral, mental spiritual, dan akhlak
masyarakat dalam rangka membentuk masyarakat yang
berkepribadian luhur, berakhlaq mulia, beriman, dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. membantu kegiatan advokasi, rehabilitasi, dan edukasi dalam
penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi.
(3) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk melaporkan kepada
pejabat yang berwenang apabila melihat dan/atau mengetahui
adanya tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi.
BAB VI
PERAN PEMERINTAH
Pasal 52
Pemerintah berwenang melakukan kerjasama bilateral, regional, dan
multilateral dengan negara lain dalam upaya menanggulangi dan
memberantas masalah pornografi dan/atau pornoaksi sesuai dengan
kepentingan bangsa dan negara.
Pasal 53
18
Pemerintah wajib memberikan jaminan hukum dan keamanan kepada
pelapor terjadinya tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi:
Pasal 54
(1) Penyidik wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (7) huruf a.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
menindaklanjuti laporan terjadinya pornoaksi dikenakan sanksi
administratif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB VII
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 55
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana
pornografi dan/atau pornoaksi dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII
PEMUSNAHAN
Pasal 56
(1) Pemusnahan barang pornografi dilakukan terhadap hasil penyitaan
dan perampasan barang yang tidak berijin berdasarkan putusan
pengadilan.
(2) Pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh penuntut umum bekerja sama dengan BAPPN.
(3) Pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh penuntut umum bekerjasama dengan BAPPN dengan
membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
a. nama media apabila barang disebarluaskan melalui media massa
cetak dan/atau media massa elektronik;
b. nama dan jenis serta jumlah barang yang dimusnahkan;
c. hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan;
d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang
dimusnahkan; dan
e. tanda tangan dan identitas Iengkap para pelaksana dan pejabat
yang melaksanakan dan menyaksikan pemusnahan.
BAB IX
KETENTUAN SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administratif
Pasal 57
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2) diancam dengan sanksi administratif berupa
pencabutan ijin usaha;
(2) Setiap orang yang telah dicabut ijin usahanya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat mengajukan kembali ijin usaha sejenis.
Bagian Kedua
Ketentuan Pidana
19
Pasal 58
Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian
tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah).
Pasal 59
Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik
ketelanjangan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan atau
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.
150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 60
Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau
bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Pasal 61
Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman
suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas
orang yang berciuman bibir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 62
Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau
yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang
melakukan masturbasi atau onani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan
atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 63
(1) Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau
yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam
berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada
hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis sebagaimana
20
dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
(2) Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau
yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam
berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada
hubungan seks dengan pasangan sejenis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
(3) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film
atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam
berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada
hubungan seks dengan orang yang telah meninggal dunia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda .paling sedikit Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah).
(4) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film
atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam
berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada
hubungan seks dengan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 . (dua) tahun
atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Pasal 64
(1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film
atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik orang berhubungan
seks dalam acara pasta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
(2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film
atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam
pertunjukan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Pasal 65
(1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film
atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas anak-anak
yang melakukan masturbasi, onani dan/atau hubungan seks
21
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah).
(2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film
atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang
melakukan hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada
hubungan seks dengan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Pasal 66
Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual
dari orang dewasa melalui media massa cetak, media massa elektronik
danlatau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan atau paling lama 12 (dua betas) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
Pasal 67
Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh melalui media
massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
Pasal 68
Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh
orang yang menari erotis atau bergoyang erotis melalui media massa
cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua
betas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
Pasal 69
Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang berciuman bibir melalui
media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi
medio sêbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana
22
penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Pasal 70
Setiap orang yang menyiarkan, memper.dengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang melakukan masturbasi
atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau
alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah).
23
Pasal 71
(1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks
atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan
pasangan berlawanan jenis melalui media massa cetak, media massa
elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau
menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat
disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan
yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau
melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan
pasangan sejenis melalui media massa cetak, media massa elektronik
dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks
atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan
cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara
kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik
dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(4) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks
atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan
orang yang telah meninggal dunia melalui media massa cetak, media
massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima
ratus juta rupiah).
24
(5) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks
atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan
hewan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau
alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Pasal 72
(1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau
menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat
disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan
yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam acara pesta seks melalui
media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi
medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam pertunjukan seks
melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat
komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Pasal 73
(1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam melakukan
masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa
elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan pOing lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
(2) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam berhubungan
seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat
komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp 400.000.000 (empat r4us juta rupiah) dan paling banyak Rp
25
3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
(3) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks
dengan anak-anak melalui media massa cetak, media massa elektronik
dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
(4) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks
atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan
anak-anak dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan,
dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media
massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
Pasal 74
Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai
model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau
yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto,
dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu
yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik
tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang
erotis, aktivitas orang yang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan
masturbasi atau onani, orang yang berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan
berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia
dan/atau dengan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan betas) bulan dan paling
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,-
(seratus limb puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,-(tujuh
ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 75
Setiap orang yang menyuruh atau memaksa anak-anak menjadi model
atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan
masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling'
sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
Pasal 76
Setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya
seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa
elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat
umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni
26
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana paling
singkat 18 (delapan betas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 77
Setiap orang yang membeli barang pornografi danlatau jasa pornografi
tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun danlatau
pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Pasal 78
(1) Setiap orang yang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan
kegiatan dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang menyediakan tempat bagi orang lain untuk
melakukan kegiatan pornografi danlatau pameran pornografi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 350.000.000,-(tiga
ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua
milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang menyediakan peralatan danlatau perlengkapan bagi
orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima betas) tahun danlatau pidana denda paling sedikit Rp. 350.000.000,-
(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-
(dua milyar lima ratus juta rupiah).
27
Pasal 79
(1) Setiap orang dewasa yang mempertontonkan bagian tubuh tertentu
yang sensual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah).
(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk mempertontonkan bagian
tubuh tertentu yang sensual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Pasal 80
(1) Setiap orang dewasa yang dengan sengaja telanjang di muka umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah).
(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk telanjang di muka umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta 'rupiah) dan paling banyak Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
Pasal 81
(1) Setiap orang yang berciuman bibir di muka umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain berciuman bibir di muka umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 (dua), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 82
(1) Setiap orang yang menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama
7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah).
28
(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk menari erotis atau
bergoyang erotis di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan
belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 83
(1) Setiap orang yang melakukan masturbasi, onani atau gerakan tubuh
yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar
rupiah).
(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan masturbasi,
onani, atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau
onani di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000
(satu milyar rupiah).
(3) Setiap orang yang menyuruh anak-anak untuk melakukan masturbasi,
onani, atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau
onani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar
rupiah).
Pasal 84
(1) Setiap orang yang melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang
menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
(2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan hubungan seks
atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000
(dua milyar rupiah).
(3) Setiap orang yang melakukan hubungan seks dengan anak -anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000
(dua milyar rupiah).
(4) Setiap orang yang menyuruh anak-anak untuk melakukan kegiatan
hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan
hubungan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda
29
paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
Pasal 85
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
betas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua
milyar lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks dengan
melibatkan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima betas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pesta seks sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima betas) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima
ratus juta rupiah).
(4) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pesta seks dengan
melibatkan anakanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima betas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Pasal 86
(1) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 18 (delapan betas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).
(2) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks dengan
melibatkan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
30
(3) Setiap orang yang menonton acara pesta seks sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 18 (delapan betas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah).
(4) Setiap orang yang menonton acara pesta seks dengan melibatkan
anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar
rupiah).
Pasal 87
(1) Setiap orang yang menyediakan dana bagi orang lain untuk
melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara
pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang menyediakan tempat bagi orang lain untuk
melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara
pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan
bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan
seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Pasal 88
(1) Setiap orang yang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan
kegiatan pornoaksi, acara pertpnjukan seks dan/atau pesta seks sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang menyediakan tempat bagi orang lain untuk
melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks dan/atau pesta
seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Setiap orang yang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan
bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan
seks dan/atau pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
sampai dengan Pasal 32, dipidäna dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
31
denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 89
Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau
mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau para saksi dalam tindak
pidana pornografi atau pornoaksi, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling
banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 90
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemufakatan jahat dalam
tindak pidana pornografi atau pornoaksi, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
BABX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan
perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak
pidana pornografi dan/atau pornoaksi dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 92
BAPPN dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku.
B A B XI
KETENTUAN PENUTUP
P a s a l 93
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta, ................
pada tanggal, .................................
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
PROF. DR YUSRIL IZHA MAHENDRA, SH
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.........................NOMOR ..........
32
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
I. UMUM
Negara Indonesia adalah negara yang menganut faham Pancasila.
Keyakinan dan kepercayaan ini secara tegas dinyatakan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pada Alinea III dan IV. Sebagai penganut faham hidup berketuhanan,
bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan melarang sikap dan tindakan a-
sosial, a-susila, dan a-moral dalam kehidupan seks, seperti pelecehan,
perselingkuhan, kekerasan seks, penyimpangan seks, dan penyebarluasan
gagasangagasan tentang seks, karena dapat merusak tatanan kehidupan
masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama dan menjunjung
tinggi nilai-nilai budaya ketimuran, tindakan menyampaikan gagasan-
gagasan dan melakukan perbuatanperbuatan mengekploitasi seksual,
kecabulan dan/atau erotika diranah publik dan di depan umum yang sama
sekali tidak mengandung misi atau tujuan pendidikan dan sekaligus
pemuliaan manusia merupakan sikap dan tindakan a-sosial, a-susila, dan a-
moral yang dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat.
Tindakan semacam itu juga dianggap menunjukkan sikap menentang
kekuasaan Tuhan.
Pada era kehidupan modern di tengah globalisasi informasi seperti
sekarang ini ancaman terhadap kelestarian tatanan masyarakat Indonesia
menjadi semakin serius. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
telah mempermudah pembuatan,penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi. Demikian juga, kehidupan modern telah menyebabkan
pergeseran nilai-nilai yang ditujukan dengan meningkatnya sikap
permisif masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan pornoaksi.
Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran
masyarakat beragama akan hancurnya sendisendi moral dan etika
yang sangat diperlukan dalam pemeliharaan dan pelestarian
tatanan kehidupan masyarakat. Keresahan dan kekuatiran
masyarakat terhadap kecenderungan peningkatan pornografi dan
pornoaksi serta upaya mengatasi masalah itu tercermin dan secara
formal dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan
33
Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika
Kehidupan Bangsa.
Sebagai penganut keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama memiliki hak untuk
melindungi diri dan sekaligus memiliki kewajiban berperanserta dalam
mencegah dan menanggulangi masalah yang disebabkan oleh sikap
dan tindakan-tindakan a-sosial, a-susila, dan a-moral seseorang atau
sekelompok orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi
dibanding kepentingan umum. Dalam hal ini penyelenggara negara
memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk melarang pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta perbuatan
pornoaksi untuk memenuhi hak seseorang atau sekelompok orang
yang dilakukan dengan tidak menghormati hak masyarakat umum
yang lebih luas. Oleh karenanya agar pemenuhan hak seseorang dan
sekelompok orang itu tidak melanggar pemenuhan hak masyarakat
umum untuk memiliki kehidupan yang tertib, aman, dan tentram
maka hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan, penyebarluasan,
dan penggunaan pornografi serta perbuatan pornoaksi harus diatur
dengan Undang-Undang.
Pengaturan pornografi dan pornoaksi dalam Undang-Undang ini
pada dasarnya melarang semua bentuk aktivitas pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta perbuatan
pornoaksi sebagaimana diajarkan dalam faham Ketuhanan Yang
Maha Esa. Meskipun- demikian, pengaturan tersebut disesuaikan
dengan norma dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Selain
dapat memperjelas definisi hukum mengenai pornografi dan
pornoaksi, pengaturan di dalam Undang-Undang ini paling tidak juga
diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, membuat jera
para pelaku tindak pelanggaran, mengantisipasi dampak negatif
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan membantu
upaya mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai
luhur budaya bangsa. Secara khusus, pengaturan dalam Undang-
Undang ini juga diharapkan dapat mencegah peningkatan tindak
kekerasan dalam bentuk pornografi dan pornoaksi, yang seringkali
menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai korban dimana
peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu
secara maksimal menjerat para pelakunya.
Undang-Undang ini mengakui dan menghargai peran penting karya-
karya seni dan para seniman pembuatnya dalam perkembangan dan
kemajuan masyarakat ke arah yang lebih balk. Oleh karenanya,
Undang-Undang ini melarang semua bentuk pornografi dan pornoaksi
yang diatas-namakan sebagai karya seni karena dilandasi keyakinan
bahwa, baik dari bentuk, isi, maupun maknanya bagi kehidupan
masyarakat, pornografi dan pornoaksi sangat berbeda dari karya-
karya seni. Dari bentuknya, karya seni tidak sama dengan karya-karya
yang termasuk pornografi dan pornoaksi karena memiliki keunikan,
yang tidak mungkin diproduksi dan direproduksi dengan kualitas yang
sama atau paling tidak hampir sama. Dari isinya, karya seni lebih
banyak mengandung nilai-nilai pendidikan yang mengandung
34
makna yang sangat mendalam pada dirinya sendiri (bersifat intrinsik),
yakni yang secara langsung atau tidak langsung dapat memuliakan
kehidupan manusia, baik yang menikmati maupun yang
menciptakan karya seni itu sendiri. Sebaliknya, karya-karya pornografi
dan pornoaksi dilihat dari bentuknya tidak memiliki keunikan, karena
dapat diproduksi dan direproduksi berulang kali, sebanyak mungkin
atau bahkan secara massal. Selain itu, dari isi dan maknanya, nilai-
nilai yang terkandung dalam karya-karya pornografi dan pornoaksi
hanya berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mencapai sesuatu
yang lain di luar penciptanya (bersifat ekstrinsik), tidak mengandung
unsur pendidikan yang bertujuan memuliakan kehidupan manusia
yang menikmatinya maupun yang menciptakannya.
Demikian juga, Undang-Undang ini mengakui clan menghargai olahraga
dan manfaatnya bagi kesehatan dan tujuan-tujuan lain yang mengarah
pada kehidupan masyarakat yang balk. Meskipun demikian, Undang-
Undang ini melarang kegiatan olahraga yang dilaksanakanrdi tempat-
tempat umum dengan mengenakan pakaian atau kostum olahraga yang
minim yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang sensual
karena hal itu merupakan suatu pelanggaran terhadap norma-norma
kesopanan dan kesusilaan masyarakat. Namun, sikap ini tidak
dikenakan terhadap cara berpakaian menurut adat-istiadat dan budaya
masyarakat lokal maupun nasional,karena Undang-Undang ini
menganggap bahwa hal itu merupakan bagian dari identitas budaya lokal
dan nasional yang harus tetap dihormati dan dilestarikan.
Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan
pornoaksi, Undang-Undang ini menuntut agar pemerintah lebih banyak
berperan. Meskipun demkian, peran pemerintah dalam hal ini tidak
dimaksudkan untuk mengambil alih peran masyarakat, termasuk lembaga-
lembaga keagamaan. Bagi masyarakat umumnya dan lembaga-lembaga
keagamaan khususnya, Undang-Undang ini diharapkan dapat membantu
upaya menegakkan kesepakatan bersama dalam mencegah dan
menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi dalam rangka
memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi keyakinan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi, dalam pelaksananya upaya pencegahan dan
penanggulangan masalah pornografi dan pornoaksi meskipun dipimpin
oleh pemerintah tetap diupayakan selalu melibatkan unsur-unsur
masyarakat, termasuk lembaga-lembaga keagamaan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Seksual adalah hal-hal atau perbuatan yang berkenaan dengan
perkara seks, dan persetubuhan atau hubungan seks.
Kecabulan adalah hal-hal atau perbuatan yang mengandung sifat-
sifat cabul, yakni sifat-sifat keji dan kotor, tidak senonoh atau
melanggar kesopanan dan/atau kesusilaan.
Erotika adalah hal-hal atau perbuatan yang sifatnya berkenaan
dengan nafsu seksual atau kebirahian dan/atau dengan sensasi seks
yang melanggar kesopanan dan/atau kesusilaan.
Pasal 2
Cukup jelas
35
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Yang dimaksud dengan bagian tubuh tertentu yang sensual antara
lain adalah alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar, dan payudara
perempuan, baik terlihat sebagian maupun seluruhnya.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud pesta seks adalah kegiatan merayakan suatu
peristiwa yang dilaksanakan pada waktu tertentu di tempat
tertentu dengan cara melakukan kegiatan sekual secara
beramai-ramai yang melibatkan sejumlah orang untuk tujuan
bersenang-senang.
Ayat (2)
Yang dimaksud pertunjukan seks adalah tontonan yang
diselenggarakan sebagai suatu usaha bisnis dengan cara
mengekploitasi seksulitas, kecabulan, atau erotika yang
melibatkan seseorang atau sejumlah orang sebagai model
atau pemeran dan seseorang atau sejumlah penonton yang
dengan sengaja membayar sejumlah biaya untuk dapat
menonton pertunjukan tersebut.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
36
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasai 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Karya seni adalah hasil ciptaan manusia yang memiliki nilai estetika
yang tinggi, mengandung misi atau tujuan pendidikan dan sekaligus
pemuliaan manusia, dan mengutamakan nilai-nilai intrinsik yakni
yang bertujuan pada dirinya sendiri. Sebuah karya yang
mengutamakan nilai-nilai ekstrinsik yakni yang bertujuan lain di Iuar
dirinya sendiri, tidak mengandung misi atau tujuan pendidikan dan
sekaligus pemuliaan manusia, seperti tujuan bisnis, promosi,
meningkatkan penjualan, atau membangkitkan nafsu birahi, semata-
mata tidak dikategorikan sebagai karya seni.
Pasal 23
Yang dimaksud dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan
Undang-Undang ini adalah alasan pengecualian pornografi untuk
tujuan pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Yang dimaksud menari erotis adalah melakukan gerakan-gerakan
tubuh secara berirama dan mengikuti prinsip-prinsip seni tari
sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan tersebut dapat
dikategorikan sebagai suatu karya seni koreografi. Sedangkan yang
dirnaksud bergoyang erotis adalah melakukan gerakan-gerakan
tubuh secara berirama, tidak mengikuti prinsip-prinsip seni tari,dan
lebih menonjolkan sifat seksual sedemikian rupa sehingga gerakan-
gerakan tersebut dapat diduga bertujuan merangsang nafsu birahi.
Pasal 29
Cukup jelas
37
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dalam batas yang diperlukan" adalah
sesuai dengan tingkat pendidikan dan bidang studi pihak yang
menjadi sasaran pendidikan dan/atau pengembangan ilmu
pengetahuan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan gangguan kesehatan dalam pasal ini
adalah gangguan fungsi seksual dan alat reproduksi, yang
pengobatannya memerlukan alat bantu barang pornografi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
38
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan unsur pemerintah adalah instansi dan badan
lain terkait yang tugas dan wewenangnya mencegah dan
menanggulangi pornograii danlatau pornoaksi yang antara lain
terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian atau
Departemen. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah lembaga
swadaya masyarakat yang memiliki Kepedulian terhadap masalah
pornografi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Persyaratan ini lebih ditekankan bagi unsur masyarakat yang antara
lain terdiri dari Pakar komunikasi, Pakar teknologi informasi, Pakar
hukum pidana, Pakar seni, Pakar Budaya, dan Tokoh agama.
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sekretaris BAPPN berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Ayat (3)
Cukup jelas -
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kegiatan advokasi adalah kegiatan
pemberian bantuan hukum dalam penanggulangan masalah
pornografi dan/atau pornoaksi.
Yang dimaksud dengan kegiatan edukasi adalah kegiatan
pemberian bimbingan, konsultasi, penerangan, dan penyuluhan
dalam pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi
dan/atau pornoaksi.
Huruf b
Cukup jelas
39
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi upaya
meningkatkan moral dan akhlak bangsa melalui pendidikan
keagamaan, moral, etika dan budi pekerti pada lembaga-lembaga
pendidikan dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak sampai dengan
tingkat Perguruan Tinggi, baik untuk tujuan mencegah maupun
menanggulangi masalah pornografi dan/atau pornoaksi.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
40
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
41
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......................
42