Docstoc

Akselerasi Sinergi antar Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan

Document Sample
Akselerasi Sinergi antar Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
   Nama                         Dr.       Solihin SE
                              : Dr Dadang Solihin, SE, MA
   Tempat/Tgl Lahir           : Bandung 6 November 1961
   Pekerjaan                  : Direktur Evaluasi Kinerja
                                Pembangunan Daerah
                                Bappenas
   Alamat Kantor              : Jl. Taman Suropati No. 2
                                Jakarta 10310
   Telp/Fak Kantor            : (021) 392 6248
   HP                         : 0812 932 2202
   PIN BB                     : 277878F0
   Email                      : dadangsol@yahoo.com
   Website                    :
      http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com                           3
                          Materi
                          M t i
 Akselerasi Sinergi
   - Paradigma Governance
   - Troika
  - Sinergitas Stakeholders
• SPPN sebagai alat untuk Bersinergi.
                         Pemerintah.
• Sinergi antar Instansi Pemerintah
• Pembangunan Berkeadilan (Inpres
  3/2010 tentang Program Pembangunan
  yang Berkeadilan).




                       dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   6
    Sinergi
•   Kerjasama antara orang atau organisasi
    y g                    y
    yang hasil keseluruhannya akan jjauh lebih
    besar daripada jumlah hasil yang dicapai
    apabila masing-masing bekerja sendiri.




dadang-solihin.blogspot.com                  7
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance




          Government                                  Governance
 M b ik h k ekslusif b i
  Memberikan hak k l if bagi           P      l           l     blik
                                        Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik,                               pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
  mengijinkannya
  mengijinkannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com                      8
                          Keseimbangan

                         Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan               Dunia Usaha                 Masyarakat

    Menjalankan dan
    M j l k d
menciptakan lingkungan   Mewujudkan penciptaan         Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang
p                  y g     lapangan kerja dan
                             p g       j               sosial, ekonomi dan
                                                             ,
  kondusif bagi unsur-        pendapatan.                      politik.
       unsur lain.




                         dadang-solihin.blogspot.com                          9
                             g
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                     Tenaga Kerja
                      Kontrol                          Kontrol



        Dunia Usaha
                                    Pemerintah                       y
                                                                  Masyarakat
          S    t
          Swasta


                        Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                    Melalui Pelayanan
                                        Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
    Good
                                dadang-solihin.blogspot.com                    10
               Governance
         Model Go ernance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        P
                 Perusahaan
                        h                                 Ormas/LSM
  Nasional         Nasional        GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional         Lokal             Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        11
             g
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive
                  i                         i di t
                                       organized into:
           Judiciary         Community-based organizations
            g
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Fi     i l i tit ti
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     12
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   13
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
               Swasta
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                      Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       14
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   15
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   16
dadang-solihin.blogspot.com   17
            Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
  perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
  rencana pembangunan dalam
         panjang,
  jangka panjang jangka
  menengah, dan tahunan
      g
    Yang dilaksanakan oleh unsur
    penyelenggara negara dan
    masyarakat di tingkat pusat dan
    daerah.
    daerah


                        dadang-solihin.blogspot.com   18
                    j
                  Tujuan SPPN
1. Mendukung k di
1 M d k               i t       l k     b
             koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
   baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
   pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
   penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
   efisien, e e t , be ead a , da be e a juta
   e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



                         dadang-solihin.blogspot.com           19
Proses Perencanaan
 Pendekatan Politik:
 Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
 pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
 planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
 planning),
 RPJM/D.
 Proses Teknokratik:
 Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
 lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
       itu
 untuk itu.

 Partisipatif:
                                        stakeholders,
 Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
 lain melalui Musrenbang.

 Proses top-down dan bottom-up:
 Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

           dadang-solihin.blogspot.com                       20
                    Perencanaan:
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
             SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
  g        g )
  gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
  appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
  use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
  time to influence many manage decision)

                    dadang-solihin.blogspot.com         21
           Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H        iliki       t h i d          hit   k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com          22
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai alat koordinasi
    seluruh stakeholders
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
    P    t       t d d
    pengawasan kualitas




                          dadang-solihin.blogspot.com   23
 Status Hukum Dokumen Perencanaan
                NASIONAL                                       DAERAH
        Dokumen               Penetapan                 Dokumen             Penetapan
Rencana Pembangunan               UU           Rencana Pembangunan             Perda
Jangka Panjang Nasional      ( 13 Ayat 1)
                             (Ps.    y )       Jangka Panjang Daerah      (Ps.     y )
                                                                          ( 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)                                (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan             Per Pres       Rencana Pembangunan        Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M           h Nasional   (Ps. 19 Ayat 1)   J k M
                                               Jangka Menengah D
                                                             h Daerah
                                                                    h     (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)                                (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian /          Peraturan       Renstra Satuan Kerja          Peraturan
Lembaga (Renstra KL)          Pimpinan KL      Perangkat Daerah           Pimpinan SKPD
                             (Ps. 19 Ayat 2)   (Renstra SKPD)              (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah        Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah   Peraturan KDH
(RKP)                        (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)              (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja                  Peraturan       Rencana Kerja Satuan          Peraturan
Kementerian / Lembaga         Pimpinan KL      Kerja Perangkat Daerah     Pimpinan SKPD
(Renja KL)
(   j    )                   (Ps 21 Ayat 1)
                             (Ps.              (
                                               (Renja SKPD)
                                                   j       )                Ps
                                                                          ( Ps. 21 Ayat 3)
                                 dadang-solihin.blogspot.com                          24
                 Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
                       terus menerus           kesejahteraan,
    adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
          p                             p
    pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
                               keseluruhan.
    keutuhan konsep secara keseluruhan
•   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
             system)
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                          dadang-solihin.blogspot.com               25
dadang-solihin.blogspot.com   26
            Instansi Pemerintah
•   Instansi Pemerintah adalah semua organisasi milik pemerintah yang
    melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan
    pemerintahan dan Administrasi Pemerintah baik di pusat maupun di
    daerah
•   Instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang
    melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan
    eksekutif baik di pusat maupun daerah temasuk Komisi, Dewan,
                      p        p                            ,    ,
    Badan yang mendapat dana dari APBN/APBD
•   Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan
    kerja/satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah
    Non Kementerian, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi,
    Kabupaten/Kota),
    Kabupaten/Kota) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum
    Milik Daerah, serta Badan Hukum Milik Negara.


                         dadang-solihin.blogspot.com               27
                               g
           Masalah dalam Sinergi
            Instansi Pemerintah
• Koordinasi lemah secara vertikal karena Gubernur, Bupati, serta
  Wali Kota tidak lagi ditentukan dari pusat.
• Chain of command untuk mengimplementasi kebijakan kerap
  terkendala. Sering terjadi kondisi di mana kepala daerah harus
  mendahulukan kepentingan rakyat pemilihnya daripada kepentingan
  pemerintah pusat.
• Di daerah instruksi partai akan lebih dikedepankan daripada instruksi
  pemerintah pusat. Ini karena apa yang ditafsirkan sebagai amanah,
  mandat rakyat, serta janji kampanye bisa berbeda dengan garis
  kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam tataran yang
  paling konkret.
                                                usaha.
• Salah satu yang terimbas adalah para pelaku usaha Mereka kerap
  harus menanggung konsekuensi dari lemahnya koordinasi
  antarinstansi pemerintah.
                         dadang-solihin.blogspot.com                 28
     g                p          g
    Agenda untuk Memperkuat Sinergi
       antar Instansi Pemerintah
•   Sinergi antar instansi pemerintah dilakukan dalam seluruh proses
    mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
    dalam hal:
     – Perencanaan kebijakan.
     – Kerangka regulasi.
     – Kerangka Penganggaran.
       Kerangka k l b
     – K       k kelembagaan.
     – Kerangka pengembangan wilayah.




                          dadang-solihin.blogspot.com                  29
Sinergi Perencanaan Kebijakan
•   Sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan.
•   Mengoptimalkan p
        g p                                   g         g
                      pelaksanaan Musrenbang baik tingkat ppusat dan
    daerah agar dapat menyelaraskan kebijakan antar instansi pusat,
    dan pusat-daerah.
•   Sinergi dalam penetapan target pembangunan.
•   Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh K/L dan
    SKPD.
    SKPD
•   Pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang
    lengkap dan akurat.
•   Sinergi dalam kebijakan perijinan investasi daerah.
•        g             j     pengendalian tingkat inflasi.
    Sinergi dalam kebijakan p g              g



                         dadang-solihin.blogspot.com               30
                  g
                Urgensi
    Sinergi Perencanaan Kebijakan
•   Memperkuat koordinasi antarpelaku pembangunan di pusat dan
    daerah.
•   Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
    antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah
                                Daerah.
    maupun antara Pusat dan Daerah
•   Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
    penganggaran, pelaksanaan          pengawasan.
    penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan
•   Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan
    pemerintahan.
•   Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
    efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.




                         dadang-solihin.blogspot.com                 31
                      Regulasi
     Sinergi Kerangka Reg lasi
•   Konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan
    peraturan perundangan.
•   Pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka
    harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan
    baru maupun review atas peraturan yang sudah ada.
    b               i    t      t             d h d
•   Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah perda yang
    bermasalah.
    bermasalah




                          dadang-solihin.blogspot.com                 32
                g
              Urgensi
     Sinergi Kerangka Regulasi
•   Untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik
    dalam bentuk UU, PP, Peraturan Daerah, Perpres, dan Permen
    dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang
    tercantum dalam RPJMN 2010-2014.
•   U t k meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan
    Untuk    i k tk k        h       k     k t d k t t
    dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.




                        dadang-solihin.blogspot.com            33
                                                                      1/4
                                                                      1/4
      Sinergi Kerangka Anggaran
      Si    iK      k A
•   Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU langkah
    yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah
    untuk:
    1. Mewujudkan seutuhnya fungsi DAU sebagai block grant belanja
         blik    d        tk
       publik pemda menurut kewenangan.
    2. Menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang mampu
       menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang
       keutuhan nasional.
                    p                   p
    3. Memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan   g
       beban nasional seperti pusat prasarana vital dan strategis, pusat
       investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yang
       b l    diakomodasi d l
       belum di k                     k legal.
                      d i dalam aspek l     l


                          dadang-solihin.blogspot.com                  34
                                                                2/4
      Sinergi Kerangka Anggaran
      Si    iK      k A
•   Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, langkah
    yang ditempuh Pusat-Daerah adalah:
    1. Sinergi perencanaan DAK antara K/L dan SKPD agar
       pengelolaan dan pemanfaatan DAK benar-benar mendorong
       peningkatan pelayanan publik di daerah dan mendukung
       pencapaian prioritas nasional.
    2.
    2 Memberi kewenangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan
       DAK sehingga masuk dalam APBD, serta menjamin efektivitas
       program dan kelancaran pelaporan
    3. Sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang
       dikeluarkan K/L agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan
                 perundang-undangan        berlaku.
       peraturan perundang undangan yang berlaku



                        dadang-solihin.blogspot.com             35
                                                                  3/4
      Sinergi Kerangka Anggaran
      Si    iK      k A
•   Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBH dan mengurangi
    ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, langkah
    yang ditempuh Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah
    dalam lima tahun mendatang adalah:
    1 M j i k t b k         informasi d d t d i pusat k
    1. Menjamin keterbukaan i f     i dan data dari          d
                                                       t kepada
       daerah.
    2 Mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam
    2.                                           alam.




                        dadang-solihin.blogspot.com               36
                                                              4/4
      Sinergi Kerangka Anggaran
      Si    iK      k A
•   Dalam upaya menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan
    Dana Dekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan
    nasional, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan
    meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
    daerah,
    daerah langkah yang ditempuh dalam lima tahun mendatang
    adalah:
    1. Mempertegas kerangka organisasi dan p
            p    g        g     g                    pelaksana
                                            personil p
       pemanfaatan dana dekonsentrasi.
    2. Sinkronisasi perencanaan program antara K/L dan SKPD.
    3. Penentuan sasaran fungsional program secara bersama.




                       dadang-solihin.blogspot.com            37
               Urgensi
     Sinergi Kerangka Anggaran
1.
1 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi
   kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah.
2. Menyelaraskan besaran kebutuhan p
       y                                                      g
                                      pendanaan di daerah dengan
   pembagian urusan pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi
   kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
4. Meningkatkan daya saing daerah.
5. Mendukung k i
5 M d k                b
               kesinambungan fi k l nasional d l
                               fiskal   i            kerangka
                                             l dalam k     k
   kebijakan ekonomi makro.
6.
6 Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi
   ekonomi daerah.
7. Meningkatkan efisiensi p
         g                                         y
                          pemanfaatan sumber daya nasional.
8. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional
   dengan rencana pembangunan daerah.
                        dadang-solihin.blogspot.com              38
              g             g
         Sinergi dalam Kerangka
    Kelembagaan dan Aparatur Daerah
•   Menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antartingkat
    pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi
    anggaran dengan penerapan anggaran berbasis kinerja secara
    bertanggung jawab.
•   Mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan
    pengelolaan daerah otonom dengan tetap mengutamakan
    harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dan
                   p    g
    rentang kendali manajemen yang ideal.
•   Meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani
    kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah.




                       dadang-solihin.blogspot.com            39
         g          g             g
       Urgensi Sinergi dalam Kerangka
      Kelembagaan dan Aparatur Daerah
•   Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan diarahkan untuk
    memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan
    meningkatkan kapasitas aparatur daerah.




                         dadang-solihin.blogspot.com             40
           g          p g
      Sinergi dalam Kepegawaian
           Pusat dan Daerah
•   Menyelaraskan jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi PNS
    secara nasional, baik dalam satuan unit organisasi maupun antar
    instansi, baik antara Pusat dan Daerah maupun antar daerah,
    termasuk antara jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan
                        tertentu.
    jabatan fungsional tertentu
•   Melakukan supervisi dan memfasilitasi pemberian bimbingan teknis
    analisis jabatan, menghitung kebutuhan j
             j       ,     g      g                 pegawai secara riil
                                             jumlah p g
    dan menyempurnakan sistem rekrutmen CPNS dan proyeksi
    kebutuhan PNS untuk 5 tahun ke depan bisa diketahui secara
    proporsional
•   Pemerintah menerapkan prinsip ”penghargaan dan sanksi” (reward
    and punishment) dalam upaya menetapkan kebijakan tentang
    belanja pegawai PNS agar menjadi lebih proporsional di K/L dan
    Pemda.
                          dadang-solihin.blogspot.com                 41
              g
         Sinergi dalam Kerangka
                            g                                     1/2
                                                                  1/2
         Pengembangan Wilayah
1. Sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang
   untuk menghindari tumpang tindih kebijakan
2. Memperkuat struktur ruang serta pemanfaatan dan pengendalian
   ruang untuk mitigasi bencana alam;
3. Meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang
4. Mencegah ego kedaerahan untuk menghindari pembangunan
             dan
   prasarana d sarana t         hit      harmonisasi wilayah
                       tanpa perhitungan h     i   i il    h
   pelayanan bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga
5.
5 Meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu
   serasi dan penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang
   khususnya dengan sektor kehutanan



                        dadang-solihin.blogspot.com                42
        Sinergi dalam Kerangka
             g             g                                   2/2
        Pengembangan Wilayah
6. Mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan
   RTRW yang mencakup sistem tataguna lahan dan sistem
   transportasi;
7. Mempercepat penyusunan rencana tataruang wilayah provinsi dan
   kabupaten/kota;
   k b   t /k t
8. Membangun kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah
                                                (KEK).
   cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)




                       dadang-solihin.blogspot.com             43
      g          g             g
    Urgensi Sinergi dalam Kerangka
        Pengembangan Wilayah
•   Untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata
    ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan
    kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah




                        dadang-solihin.blogspot.com               44
dadang-solihin.blogspot.com   45
                             g
 “Aktor” Pemerintah dalam Program
     Pembangunan Berkeadilan
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
    Pembangunan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Para Gubernur;
10 P     Bupati/Walikota.
10. Para B    ti/W lik t


                       dadang-solihin.blogspot.com            46
  p                g
Aspek dalam Pembangunan
    yang Berkeadilan

                        Pro-
      Keadilan         Rakyat
                          y
       untuk
       Semua


                 PENCAPAIAN
                    MDGs




       dadang-solihin.blogspot.com   47
Pembangunan yang Berkeadilan
P b              B k dil
Program Pro Rakyat
1. Program p
      g          gg      g
           penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;g ;
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
   masyarakat;
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
   usaha mikro dan kecil;
P        Keadilan
Program K dil untuk S            (J ti f
                     t k Semua (Justice for All)
1. Program keadilan bagi perempuan;
2.
2 Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;
3. Program keadilan di bidang bantuan hukum;
4 Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;
4.
5. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;
6.
6 Program keadilan bagi anak;
                       dadang-solihin.blogspot.com            48
Pembangunan yang Berkeadilan
P b              B k dil
Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
1. Program p
       g                                      p
            pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; ;
2. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
3. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan
   perempuan;
4. Program penurunan angka kematian anak;
5. Program kesehatan ibu;
6. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular
   lainnya;
7. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
8 Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan
8.
   Milenium.

                      dadang-solihin.blogspot.com            49
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   50

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: sinergi
Stats:
views:104
posted:10/31/2011
language:Indonesian
pages:50
Description: Diklatpim II Angkatan XXXII Kelas A di Gedung Graha Wicaksana Pejompongan, 28 Oktober 2011