dadang-solihin.blogspot.com 2
Nama Dr. Solihin SE
: Dr Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
M t i
Akselerasi Sinergi
- Paradigma Governance
- Troika
- Sinergitas Stakeholders
• SPPN sebagai alat untuk Bersinergi.
Pemerintah.
• Sinergi antar Instansi Pemerintah
• Pembangunan Berkeadilan (Inpres
3/2010 tentang Program Pembangunan
yang Berkeadilan).
dadang-solihin.blogspot.com 4
dadang-solihin.blogspot.com 5
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 6
Sinergi
• Kerjasama antara orang atau organisasi
y g y
yang hasil keseluruhannya akan jjauh lebih
besar daripada jumlah hasil yang dicapai
apabila masing-masing bekerja sendiri.
dadang-solihin.blogspot.com 7
Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi P l l blik
Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya
mengijinkannya.
dadang-solihin.blogspot.com 8
Keseimbangan
Peran Tiga Pilar
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan
M j l k d
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang
p y g lapangan kerja dan
p g j sosial, ekonomi dan
,
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 9
g
Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
S t
Swasta
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good
dadang-solihin.blogspot.com 10
Governance
Model Go ernance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat P
Perusahaan
h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 11
g
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive
i i di t
organized into:
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Fi i l i tit ti
Financial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 12
Troika
dadang-solihin.blogspot.com 13
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Swasta
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 14
Sinergitas Stakeholders
dadang-solihin.blogspot.com 15
Sinergitas Stakeholders
dadang-solihin.blogspot.com 16
dadang-solihin.blogspot.com 17
Apa itu SPPN
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
panjang,
jangka panjang jangka
menengah, dan tahunan
g
Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
daerah
dadang-solihin.blogspot.com 18
j
Tujuan SPPN
1. Mendukung k di
1 M d k i t l k b
koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, e e t , be ead a , da be e a juta
e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
dadang-solihin.blogspot.com 19
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
planning),
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
itu
untuk itu.
Partisipatif:
stakeholders,
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 20
Perencanaan:
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g g )
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 21
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 22
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
P t t d d
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 23
Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional ( 13 Ayat 1)
(Ps. y ) Jangka Panjang Daerah (Ps. y )
( 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) J k M
Jangka Menengah D
h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL)
( j ) (Ps 21 Ayat 1)
(Ps. (
(Renja SKPD)
j ) Ps
( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 24
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
terus menerus kesejahteraan,
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keseluruhan.
keutuhan konsep secara keseluruhan
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
system)
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 25
dadang-solihin.blogspot.com 26
Instansi Pemerintah
• Instansi Pemerintah adalah semua organisasi milik pemerintah yang
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan Administrasi Pemerintah baik di pusat maupun di
daerah
• Instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang
melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan
eksekutif baik di pusat maupun daerah temasuk Komisi, Dewan,
p p , ,
Badan yang mendapat dana dari APBN/APBD
• Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan
kerja/satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah
Non Kementerian, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota),
Kabupaten/Kota) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum
Milik Daerah, serta Badan Hukum Milik Negara.
dadang-solihin.blogspot.com 27
g
Masalah dalam Sinergi
Instansi Pemerintah
• Koordinasi lemah secara vertikal karena Gubernur, Bupati, serta
Wali Kota tidak lagi ditentukan dari pusat.
• Chain of command untuk mengimplementasi kebijakan kerap
terkendala. Sering terjadi kondisi di mana kepala daerah harus
mendahulukan kepentingan rakyat pemilihnya daripada kepentingan
pemerintah pusat.
• Di daerah instruksi partai akan lebih dikedepankan daripada instruksi
pemerintah pusat. Ini karena apa yang ditafsirkan sebagai amanah,
mandat rakyat, serta janji kampanye bisa berbeda dengan garis
kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam tataran yang
paling konkret.
usaha.
• Salah satu yang terimbas adalah para pelaku usaha Mereka kerap
harus menanggung konsekuensi dari lemahnya koordinasi
antarinstansi pemerintah.
dadang-solihin.blogspot.com 28
g p g
Agenda untuk Memperkuat Sinergi
antar Instansi Pemerintah
• Sinergi antar instansi pemerintah dilakukan dalam seluruh proses
mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
dalam hal:
– Perencanaan kebijakan.
– Kerangka regulasi.
– Kerangka Penganggaran.
Kerangka k l b
– K k kelembagaan.
– Kerangka pengembangan wilayah.
dadang-solihin.blogspot.com 29
Sinergi Perencanaan Kebijakan
• Sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan.
• Mengoptimalkan p
g p g g
pelaksanaan Musrenbang baik tingkat ppusat dan
daerah agar dapat menyelaraskan kebijakan antar instansi pusat,
dan pusat-daerah.
• Sinergi dalam penetapan target pembangunan.
• Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh K/L dan
SKPD.
SKPD
• Pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang
lengkap dan akurat.
• Sinergi dalam kebijakan perijinan investasi daerah.
• g j pengendalian tingkat inflasi.
Sinergi dalam kebijakan p g g
dadang-solihin.blogspot.com 30
g
Urgensi
Sinergi Perencanaan Kebijakan
• Memperkuat koordinasi antarpelaku pembangunan di pusat dan
daerah.
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah
Daerah.
maupun antara Pusat dan Daerah
• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan pengawasan.
penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan
• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan
pemerintahan.
• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
dadang-solihin.blogspot.com 31
Regulasi
Sinergi Kerangka Reg lasi
• Konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan
peraturan perundangan.
• Pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka
harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan
baru maupun review atas peraturan yang sudah ada.
b i t t d h d
• Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah perda yang
bermasalah.
bermasalah
dadang-solihin.blogspot.com 32
g
Urgensi
Sinergi Kerangka Regulasi
• Untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik
dalam bentuk UU, PP, Peraturan Daerah, Perpres, dan Permen
dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang
tercantum dalam RPJMN 2010-2014.
• U t k meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan
Untuk i k tk k h k k t d k t t
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 33
1/4
1/4
Sinergi Kerangka Anggaran
Si iK k A
• Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU langkah
yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah
untuk:
1. Mewujudkan seutuhnya fungsi DAU sebagai block grant belanja
blik d tk
publik pemda menurut kewenangan.
2. Menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang mampu
menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang
keutuhan nasional.
p p
3. Memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan g
beban nasional seperti pusat prasarana vital dan strategis, pusat
investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yang
b l diakomodasi d l
belum di k k legal.
d i dalam aspek l l
dadang-solihin.blogspot.com 34
2/4
Sinergi Kerangka Anggaran
Si iK k A
• Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, langkah
yang ditempuh Pusat-Daerah adalah:
1. Sinergi perencanaan DAK antara K/L dan SKPD agar
pengelolaan dan pemanfaatan DAK benar-benar mendorong
peningkatan pelayanan publik di daerah dan mendukung
pencapaian prioritas nasional.
2.
2 Memberi kewenangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan
DAK sehingga masuk dalam APBD, serta menjamin efektivitas
program dan kelancaran pelaporan
3. Sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang
dikeluarkan K/L agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan
perundang-undangan berlaku.
peraturan perundang undangan yang berlaku
dadang-solihin.blogspot.com 35
3/4
Sinergi Kerangka Anggaran
Si iK k A
• Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBH dan mengurangi
ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, langkah
yang ditempuh Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah
dalam lima tahun mendatang adalah:
1 M j i k t b k informasi d d t d i pusat k
1. Menjamin keterbukaan i f i dan data dari d
t kepada
daerah.
2 Mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam
2. alam.
dadang-solihin.blogspot.com 36
4/4
Sinergi Kerangka Anggaran
Si iK k A
• Dalam upaya menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan
Dana Dekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan
nasional, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
daerah,
daerah langkah yang ditempuh dalam lima tahun mendatang
adalah:
1. Mempertegas kerangka organisasi dan p
p g g g pelaksana
personil p
pemanfaatan dana dekonsentrasi.
2. Sinkronisasi perencanaan program antara K/L dan SKPD.
3. Penentuan sasaran fungsional program secara bersama.
dadang-solihin.blogspot.com 37
Urgensi
Sinergi Kerangka Anggaran
1.
1 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi
kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah.
2. Menyelaraskan besaran kebutuhan p
y g
pendanaan di daerah dengan
pembagian urusan pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi
kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
4. Meningkatkan daya saing daerah.
5. Mendukung k i
5 M d k b
kesinambungan fi k l nasional d l
fiskal i kerangka
l dalam k k
kebijakan ekonomi makro.
6.
6 Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi
ekonomi daerah.
7. Meningkatkan efisiensi p
g y
pemanfaatan sumber daya nasional.
8. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional
dengan rencana pembangunan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 38
g g
Sinergi dalam Kerangka
Kelembagaan dan Aparatur Daerah
• Menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antartingkat
pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi
anggaran dengan penerapan anggaran berbasis kinerja secara
bertanggung jawab.
• Mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan
pengelolaan daerah otonom dengan tetap mengutamakan
harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dan
p g
rentang kendali manajemen yang ideal.
• Meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani
kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah.
dadang-solihin.blogspot.com 39
g g g
Urgensi Sinergi dalam Kerangka
Kelembagaan dan Aparatur Daerah
• Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan diarahkan untuk
memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan
meningkatkan kapasitas aparatur daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 40
g p g
Sinergi dalam Kepegawaian
Pusat dan Daerah
• Menyelaraskan jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi PNS
secara nasional, baik dalam satuan unit organisasi maupun antar
instansi, baik antara Pusat dan Daerah maupun antar daerah,
termasuk antara jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan
tertentu.
jabatan fungsional tertentu
• Melakukan supervisi dan memfasilitasi pemberian bimbingan teknis
analisis jabatan, menghitung kebutuhan j
j , g g pegawai secara riil
jumlah p g
dan menyempurnakan sistem rekrutmen CPNS dan proyeksi
kebutuhan PNS untuk 5 tahun ke depan bisa diketahui secara
proporsional
• Pemerintah menerapkan prinsip ”penghargaan dan sanksi” (reward
and punishment) dalam upaya menetapkan kebijakan tentang
belanja pegawai PNS agar menjadi lebih proporsional di K/L dan
Pemda.
dadang-solihin.blogspot.com 41
g
Sinergi dalam Kerangka
g 1/2
1/2
Pengembangan Wilayah
1. Sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang
untuk menghindari tumpang tindih kebijakan
2. Memperkuat struktur ruang serta pemanfaatan dan pengendalian
ruang untuk mitigasi bencana alam;
3. Meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang
4. Mencegah ego kedaerahan untuk menghindari pembangunan
dan
prasarana d sarana t hit harmonisasi wilayah
tanpa perhitungan h i i il h
pelayanan bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga
5.
5 Meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu
serasi dan penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang
khususnya dengan sektor kehutanan
dadang-solihin.blogspot.com 42
Sinergi dalam Kerangka
g g 2/2
Pengembangan Wilayah
6. Mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan
RTRW yang mencakup sistem tataguna lahan dan sistem
transportasi;
7. Mempercepat penyusunan rencana tataruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota;
k b t /k t
8. Membangun kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah
(KEK).
cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
dadang-solihin.blogspot.com 43
g g g
Urgensi Sinergi dalam Kerangka
Pengembangan Wilayah
• Untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata
ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan
kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah
dadang-solihin.blogspot.com 44
dadang-solihin.blogspot.com 45
g
“Aktor” Pemerintah dalam Program
Pembangunan Berkeadilan
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Para Gubernur;
10 P Bupati/Walikota.
10. Para B ti/W lik t
dadang-solihin.blogspot.com 46
p g
Aspek dalam Pembangunan
yang Berkeadilan
Pro-
Keadilan Rakyat
y
untuk
Semua
PENCAPAIAN
MDGs
dadang-solihin.blogspot.com 47
Pembangunan yang Berkeadilan
P b B k dil
Program Pro Rakyat
1. Program p
g gg g
penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;g ;
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat;
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
usaha mikro dan kecil;
P Keadilan
Program K dil untuk S (J ti f
t k Semua (Justice for All)
1. Program keadilan bagi perempuan;
2.
2 Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;
3. Program keadilan di bidang bantuan hukum;
4 Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;
4.
5. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;
6.
6 Program keadilan bagi anak;
dadang-solihin.blogspot.com 48
Pembangunan yang Berkeadilan
P b B k dil
Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
1. Program p
g p
pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; ;
2. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
3. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan;
4. Program penurunan angka kematian anak;
5. Program kesehatan ibu;
6. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular
lainnya;
7. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
8 Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan
8.
Milenium.
dadang-solihin.blogspot.com 49
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 50