PIP

Document Sample
PIP Powered By Docstoc
					   UPAYA PENDIDIKAN DALAM MENGANTISIPASI MASA DEPAN


Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan

menerima arus informasi yang padat dan cepat, dan sebagainya, tentulah

memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta

siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban

mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapai tantangan zaman baru

yang akan datang. Seperti telah dikemukan, manusia masa depan yang harus

dihasilkan oleh pendidikan antara lain manusia yang melek teknologi dan melek

pikir yang keseluruhannya disebut melek kebudayaan, yang mampu “think

globally but act locally”, dan sebagainya. Pembangunan manusia masa depan

seutuhnya mempersyaratkan upaya pembaruan pendidikan. Edgar Faure dalam

surat (18 Mei 1972) yang mengantar laporan Komisi Internasional Pengembangan

Pendidikan yang diketuainya, yang dikirim kepada Direktur Jendral UNESCO,

mengemukakan bahwa “rumusan-rumusan tradisional dan perbaikan-perbaikan

sebagian, tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang belum pernah ada,

yang timbul dari tugas dan fungsi baru yang harus dipenuhi (Faure, et.al.,

1972/1981: vii)”. Seperti diketahui, laporan komisi tersebut bergema ke seluruh

dunia, termasuk Indonesia, yang telah mendorong upaya-upaya pembaruan

pendidikan seumur hidup untuk membangun manusia seutuhnya serta

mewujudkan suatu masyarakat belajar, dan sebagainya.
       Pengembangan pendidkan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan

cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematis-

sistematik. Pendekatan sistematis adalah pengembangan pendidikan dilakukan

secara teratur melalui perencanaan yang bertahap; sedang sistematik menunjuk

pada pendekatan sistem dalam proses berpikir yang mengaitkan secara fungsional

semua aspek dalam pembaruan pendidikan tersebut (Depdikbut, 1991/1992a: 21).

Peggarapan pembaruan pendidikan tersebut harus menyeluruh, mulai pada lapis

sistem/nasional, lapis institusional, sampai pada lapis individual (Charters dan

Jones, 1973), dari Raka Joni, 1983: 24). Pada lapis sistem, secara nasional telah

ditetapkan serangkaian kebijakan yang dituangkan ke dalam sejumlah perundang-

undangan, utamanya UU-RI No. 2 Tahun 1989 tentang sisdiknas beserta

serangkaian peraturan pelaksanaannya. Penggarapan pada lapis institusional

berkaitan dengan aspek kelembagaan seperti: Kurikulum, struktur dan mekanisme

pengelolaan, sarana-prasarana dan lain-lain. Akhirnya pada lapis individual,

penggarapan upaya pembaruan terkait dengan semua personal yang terlibat dalam

pendidikan, utamanya guru dan siswa, meliputi baik pengetahuan dan

keterampilan maupun wawasan serta sikapnya. Keberhasilan pengembangan

pendidikan tersebut tergantung pada keserasian penggarapan ketiga lapisan itu

tidak cukup hanya pada tingkat pengambilan keputusan (umpama dengan

keputusan menteri) tetapi harus secara serentak dengan penyiapan kelmbagangan

dan ketenagaan.


       Keberhasilan antisipasi terhadap masa depan pada akhirnya ditentukan

oleh kualitas manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Seperti diketahui, dengan
telah ditetapkannya UU RI No. 2 Tahun 1989 besrta peraturan pelaksaannya

maka telah dimantapkan kerangka landasan pembangunan sektor pendidikan

untuk bersama-sama dengan sektor lainya akan memberikan dasar yang lebih kuat

bagi proses tinggal tandas dalam pembangunan jangka panjang kedua (1994-

2019). Pembangunan manusia indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan

bangsa dan negara Indonesia dalam abad 21 yang akan datang. Oleh karena itu,

kajian selanjutnya adalah:


(1) Tuntutan bagi manusia masa depan.


(2) Upaya mengantisapasi masa depan, utamanya yang berhubungan dengan

perubahan nilai dan sikap sebagai manusia modern, pengembangan kehidupan dan

kebudayaan, serta pengembangan sarana pendidikan. Kajian itu didasarkan apda

perkiraan tentang manusia dan masyarakat di masa depan. Dengan demikian, isi

paparan ini harus dikaji dan diuji dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada

saat paparan ini dibaca.


I. Tuntunan bagi Manusia Masa Depan (Manusia Modern)


       Dalam pembicaraan tentang perkiraan masyarakat masa depan, secara

tersirat telah pula dibicarakan tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi

manusia masa depan, seperti: Kemampuan menyesuaikan diri dan memafaatkan

peluang globalisasi dalam bebagai bidang, wawasan dan pengetahuan yang

memadai tentang iptek umpamanya melek teknologi tanpa harus menjadi pakar

iptek, kemampuan menyaring dan memanfaatkan arus informasi yang semakin

padat dan cepat, dan kemampuan bekerja efisien sebgai cikal bakal kemampuan
profesiona. Keempat tantangan tersebut merupakan gejala kostelasi dunia masa

kini dan masa depan, dan oleh karna itu, manusia Indonesia perlu berupaya untuk

penyesuaikan diri sehingga menjadi manusia modern. Setiap upaya manusia

menyesuaikan diri terhadap konstelasi dunia pada masanya (pppada masa lampau,

kini, ataupun datang) adalah proses modernisasi (Koentjaraningrat, 1974: 131-

136). Kalau dalam abad ke-20 acuan modernisasi terutama ialah kaasan Eropa

Barat dan Amerika Serikat, dalam abad ke-21 acuan tersebut dapat bertambah

dengan Jepang, Korea Selatan, atau negara maju lainnya.


       Berdasarkan acuan normatif yang berlaku (UU RI No. 2/1989 beserta

peraturan pelaksanaanya) telah ditetapkan rumusan tujuan pendidikan di

Indonesia, yang dapat dianggap sebagai profil manusia indonesia dimasa depan.

Salah satu ketentuan penting dalam perundang-undangan tersebut ialah ketetapan

pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, yakni 6 tahun di sekolah dasar (penggalan

pertama) dan 3 tahun disekolah lanjutan pertama (penggalan kedua). Mmenjelang

PJP II telah diambil langkah persiapan kewajiban belajar 9 tahun, sebagai

peningkatan kewajiban belajar yang telah berhasil dilaksanakan sebelumnya

(hanya 6 tahun). Dengan pendidikan dasar 9 tahun tersebut (SD dabn SLTP)

memadai sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan bahkan warga

dunia. Dalam penjelasan PP RI No: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

(yakni Penjelasan Pasal 3) dikemukakan rician tujuan-tujuan pendidikan dasar

tersebut (Undang-Undang, 1992: 79-80) sebagai berikut:


a.     Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya

mencakup upaya untuk:
      1) Memperkuat dasar keimanan dan ketakwaan;


      2) Membiasakan untuk berprilaku yang baik;


      3) Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar;


      4) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;


      5) Memberikan kemampuan untuk belajar; dan


      6) Membentuk kemampuan untuk belajar.


b.      Pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat sekurang-

        kurangnya mencakup upaya untuk:


      1) Memperkuat kesadaran hidup beragama dalam masyarakat;


      2) Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam masyarakat; dan


      3) Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk

        berperan serta dalam kehidupan masyarakat.


 c.     Pengembangan kehidupan peserta didk sebagai warga negara sekurang-

        kurangnya mencakup upaya untuk:


      1) Mengembangkan perhatian dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban

        sebagai warga negara Republik Indonesia;


      2) Menanamkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan

        negara; dan
     3) Membiarkan pengetahuan dan keterampilan daar yang dioerlukan untuk

       berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


d.     Pengembangan kehidupan peserta didik sebagai umat manusia mencakup

       upaya untuk:


     1) Meningkatkan harga diiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat;


     2) Meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia;


     3) Memberikan pengertian tentang ketertiban dunia; dan


     4) Mengingkatkan kesadaran pentingnya persahabatan antarbangsa


e.     Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah dalam

       menguasai kurikulum yang disyaratkan.


        Rincian tujuan-tujuan pendidikan dasar tersebut di atas, dapat dipandang

       sebagai profil dasar manusia Indonesia di masa kini dan masadepan,

       melingkupi dua sisi utama dari setiap upaya pendidikan, yakni pengembangan

       pribadi manusia dan penguasan iptek. Menurut Fuad Hassan upaya pendidikan

       dalam pemantapan kesejatian diri (being) lebih penting daripada apa yang

       tergolong sebagai milik ((having) yakni aspek penguasaan iptek. Ssebab segala

       pemilikan itu tak lain dari “perpanjangan” dari suatu pusat yang sadar akan

       diri pribadinya untuk “menjadi orang Indonesia”. Selanjutnya ditegaskan

       bahwa “membangun manusia Indonesia seutuhnya adalah ialah manusia

       Indonesia sebagai fakta apriori yang kemudian dibangun dengan bekal ilmu

       pengetahuan dan teknologi serta keahlian dan kemahiran lainnya sebagai fakta
      aporteriori” (Fuad Hassan 1986: 40). Untuk jenjang pendidikan dasar hal itu

      berarti bahwa kemampuan dasar sebagai manusia Pancasila yang memiliki

      pengetahuan dan keterampilan dasar akan siap untuk.


(i) Memasuki lapangan kerja sebagai manusia pembangunan setelah melalui orientasi

      dan/atau pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan.


(ii) Melanjutkan kependidikan menengah.


      Tuntunan manusia Indonesia di masa depan, setelah kemampuan dasar tersebut

      di atas, terutama diarahkan kepada pembekalan kemampuan yang sangat

      diperlukan untuk menyusuaikan diri dengan keadaan di masa depan tersebut.

      Beberapa di antaranya seperti:


(1) Ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan.


(2) Kreativitas didalam menemukan alternatif pemecahannya.


(3) Efisiensi dan etos kerja yang tinggi (sekretariat Bersama, 1989: 10).


      Bertolak dari tesis ketidakpastian, Makaminan Makagiansar (1990: 5-6)

      mengemukakan pentingnya mengembangan empat hal pada peserta didik,

      yakni:


(1) Kemampuan mengantispasi (anticipace) perkembangan berdasarkan ilmu

      pengetahuan.


(2) Kemampuan dan sikap ntuk mengerti dan mengatasi situasi (cope),
(3) Kemampuan mengakomodasi (accomodate), utamanya perkembangan iptek serta

     perubahan yang diakibatakannya.


(4) Kemampuan mereorientasi (reorient), utamanya kemampuan seleksi (filter)

     terhdap arus informasi yang memborbardirnya.


     Akhirnya dikemukan pendapat Mayjen Sajidiman (1972: 10-11) yang

     menekakan kemampuan yang diperlukan manusia Indonesia berdasarkan

     fungsinya, yakni:


(a) Pekerja yang menampilkan yang menjadi bagian utama dari mekanisme produksi

     (dalam arti luas) yang harus lebih efektif dan efisien.


(b) Pemimpin dan manager yang efektif, yang memiliki kemampuan berfikir,

     mengambil keputusan yang tepat pada waktunya serta mengendalikan

     pelaksaanya dengan cakap dan berwibawa.


(c) Pemikir yang mampun menentukan/memelihara arah perjalannya dan melihat

     segala kemungkinan dihari depan.




2.   Upaya Mengantisipasi Masa Depan


     Berdasarkan perkiraan tentang masyarakat masa depan serta profil manusia

     yang diharapkan berhasil di dalam masyarakat itu maka perlu di kaji berbagai

     upaya masa kini yang memungkinkan mewujudkan manusia masa depan,

     namun peralihan ke abad 21 yang akan datang ini sangat penting bagi bangsa
dan negara Indonesia, karena akan memasuki PJP II sebagai era kebangkitan

nasipnal kedua. Seperti telah dikemukakan bahwa masyarakat indonesia

sedang beralih dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan masyarakat

informasi. Oleh karena itu, mengembangan sumber daya manusia, utamanya

melalui pendidikan sebagai pilar utama, akan sangat penting.


    Dalam penjelasan UU RI No. 2 Thun 1989 dikemukakan sebagai berikut:

“Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan

Pancasila di bidang pendidkan, maka pendidikan nasional mengusahakan:

Pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang

tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi

perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia berwujud dalam

ketahanan nasional yang tangguh (Undang_Undang, 1992:24). Dari penjelasan

itu ternyata bahwa fungsi pendidikan (jalur sekolah dan luar sekolah) diarahkan

bukan hanya untuk pembangunan manusia saja tetapi juga ikud serta dalam

membangunan manusia saja tetapi juga ikut serta dalam pembangunan

masyarakat. Oleh karena itu, kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan

melalui pendidikan akan diarahkan pada:


(a) Aspek yang palink berperan dalam individu untuk memberi arah antisipasi

tersebut yakni nilai dan sikap.


(b) Pengembangan budaya dan sarana kehidupan.
     (c) Tentang pendidikan itu sendiri, utamanya pengembangan sarana

     pendidikan. Ketiga hal tersebut merupakan titik strategi dalam mengantisipasi

     masa depan tersebut.


a.   Perubahan Nilai dan Sikap


     Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menetukan wawasan dan

     prilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya, dan atau

     kaidah yang akan menjadi rujukan prilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber

     dari berbagai hal, seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya,

     baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bagi bangsa Indonesia dengan

     masyarakat yang majemuk terjadi variasi sistem nilai dan tata kelakuan

     (sebagai wujud ideal dari kebudayaan nusantara). Mekipun bhineka namun

     bangsa Indonesia bertekad tunggal dengan menjadikan Pancasila sebagai

     pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Ketetapan MPR RI No.

     II/MPR/78 telah menetapkan dalam pasal 4 sebagai: “pedoman Penghayatan

     dan Pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam

     kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia,

     (Ketetapan-Ketetapan, 1978: 51).” Pemasyarakatan ekaprasetia pancakarsa

     tersebut semakin penting di masa depan karena makin gencarnya globalisasi,

     utamanya dalam arus informasi yang makin padat dan cepat. Setiap anggota

     masyarakat da warga negara Indonesia harus mau dan mampu menggunakan

     nilai-nilai luhur bangasanya sebagai filter dalam meghadapi globalisasi

     tersebut.
     Salah satu pengaruh nilai-nilai terebut akan tampak dalam sikap (attitude)

     seseorang. Klau nilai masih bersifat “umum”, maka sikap selau terkait dengan

     objek tertentu dan disertai dengan kecendrungan untuk bertindak sesuai dengan

     sikap terhadap objek tersebut (dapat pisitif ataupun negatif). Sebagai

     kemampuan internal, sikap akan sangat berperan menentukan apabila terbuka,

     kemungkinan berbagai alternatif untuk bertindak. Dalam sikap dapat dibedakan

     tiga aspek, yakni:


(1) Aspek kognitif seperti pemahaman tentang objek sikap.


(2) Aspek afektif yang sangat dipengaruhi oleh nilai dan dapat sangat subjektif sepeti

     setuju atau tak setuju, suka atau benci, dan sebagainya.


(3) Aspek konatif yang mendorong untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap

     objek tersebut. Ketiga aspek tersebut pada dasarnya terpadu dalam membentuk

     sikap seseorang. Tethadp beberapa cir dari sikap, antara lain: Sesuatu yang

     dibentuk/dipelajari, dapat diubah namun prosesnya dapat berlangsung sanagt

     lambat, selalu mempunyai segi-segi perasaan dan motivasi, serta objeknya dpat

     berupa satu hal tertentu atau kumpulan dari hal tersebut.


     Pembentukan/pengubahan nilai dan sikap dalam diri seseorang dapat dilakukan

     dengan berbgai cara, seperti pembiasaan, internalisasi nilai melalui ganjaran-

     hukuman, keteladanan (modeling), teknik klarifikasi nilai, dan sebagainya.

     Perlu ditekankan bahwa setiap cara tersebut mempunyai kelebihan dan

     kekurangan, sehingga hasil belajar berupa nilai dan sikap pada dasarnya adalah

     hasil akumulasi dari berbagai kegiatan belajar, baik secara intruksional ataupun
  dampak pengiring (nurturant effect). Hasil belajar berupa nilai dan sikap dapat

  dikatagorikan dalam kawasan (ranah) afektif. Taksonomi tujuan pendidikan

  dalam ranah afektif tersebut dikemukakan antara ain oleh Krathwohl, Bloom,

  dan Masia (1964, dari Bloom, Hastings, dan Madaus, 1971: 229) yang

  menekankan proses internalisasi yang kontinu dari yang rendah sampai yang

  tinggi sebagai berikut:


(1) Penerimaan (receiving,attending)

(2) Penaggapan (responding)

(3) Penilaian, Peyakinan (valuing)

(4) Pengorganisasian, konseptualisasi (organizatiaon).

(5) Perwatakan,       pemeranan        (characterization).    Sasaran      akhir

   prmbentukan/pengubahan nilai dan sikap adalah bahwa suatu norma sebagai

   acuan perilaku telah terwujud dalam prilaku sehari-hari secara konsisten;

   dengan kata lain, sistem nilai telah terbentuk dan mewarnai pandangan

   hidupdan prilaku seseorang dalam hidupnya.


   Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa depan haruslah

diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat dwujudkan keseimbangan dan

keserasian antara aspek pelestarian dan aspek pembaruan. Nilai-nilai luhur yang

mendasari kepribadian dan kebudayaan Indonesia seyogianya akan tetap

dilestarikan, agar terhindar dari kritis identitas. Sebagai suatu masyarakat

pluralistik, puncak-puncak budaya nusantara seharusnya dikembangkan untuk

memantapkan dan memperkaya kebudayaan Indonesia. Dengan kata lain, muatan

lokal program pendidikan haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga
melengkapi dan memperkuat muatan nasional dalam memilih dan memilah

pengaruh global. Di sisi lain, yang harus serentak dengannya, ialah aspek

pembaruan merujuk pada upaya mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan

kebutuhan zaman yakni suatu “budaya dunia”, seperti rasional, efisiensi,

efektivitas, terbuka menerima iptek, dan sebagainya. Oleh karena itu, “pendidikan

harus    selalu   menjaga     secara   seimbang     pembentukan      kemampuan

mempertanyakan, di samping kemampuan menerima dan mempertahankan”

(Raka Joni, 1983: 54). Keserasian dan keselarasan antara pelestarian dan

pembaruan nilai dan sikap tersebut yang akan memberi peluang keberhasilan

menjemput masa depan itu.


b.   Pengembangan Kebudayaan


        Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya

yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk hal-

hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Seperti telah dikemukakan,

kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan,

pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian samapai dengan sistem teknologi

dan peralatan (Koentjaraningrat, 1974: 12). Unsur terakhir tersebutlah yang paling

mudah berubah dibandingkan dengan unsur lainny; akan tetapi, perubahan

masyarakat Indonesia dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan

masyarakat informasi telah menyebabkan keseluruhan unsur-unsur tersebut akan

mengalami pengaruh yang kuat. Oleh karena itu, manusia Indonesia tidak hanya

dipengaruhi oleh budaya setempat (sesuai dengan etnis yang ada di Nusantara)

dan budaya Indonesia (yang berkembang dari puncak budaya-budaya Nusantara
itu), tetapi juga menerima berbagai pengaruh “budaya dunia” (Refleksi, 1990: 3-

4). Dalam menghadapi berbagai pengaruh tersebut setiap individu diharapkan

dapat menyelaraskanya dengan baik, agar dapat menyesuaikan diri dengan dunia

yang selalu berubah tersebut dengan berhasil.


          Saling pengaruh dalam pengembangan kebudayaan di dunia ini,

merupakan hal yang lumrah. Dalam sejarah tercatat bagaimana puncak

kebudayaan pada suatu wilayah tertentu akan mempengaruhi kebudayaan lain di

dunia ini. Berkaitan dengan hal itu UNESCO telah menetapkan konsep Dasawarsa

Kebudayaan Sedunia yang menekankan bahwa pengembangan kebudayaan dunia

masa kini harus meliputi empat dimensi (Makaminan Makagiansar, 1990: 7)

yakni :


1) Afirmasi atau penegasan dimensi budaya dalam proses pembangunan karena

   pembangunan      akan    hampa    jika   tidak   diilhami   oleh   kebudayaan

   masyarakat/bangsa yang bersangkutan.

2) Mereafirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setisp kelompok

   manusia berhak diakui identitas budayanya.

3) Partisipasi, yakni dalam pengembangan suatu bangsa dan negara maka

   partisipasi yang optimal dari masyarakat adalah mutlak perlu.

4) Memajukan kerja sama budaya antarbangsa yang merupakan tuntutan mutlak

   dalam era globalisasi.
       Bagi bangsa Indonesia yang sedang berubah secara serentak dari

masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi, ketahanan

budaya akan memegang peranan penting. Pelestarian nilai-nilai luhur pancasila

sebagai inti ketahan budaya tersebut menjadi acuan pokok dalam memilih dan

memilah segala pengaruh yang datang agar tidak tejadi krisis indentitas bangsa

Indonesia. Karena dewasa ini tidak mungkin lagi menutup diri terhadap pengaruh

kebudayaan lain. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah memperkuat ketahanan

budaya,   sehingga   dapat   memanfaatkan     pengaruh    yang   positif   serta

menghindari/memperkecil pengaruh negatif dari kebudayaan lain tersebut.

Peranan pendidikan merupakan faktor menentukan dalam membangun dan

memperkuat ketahanan budaya tersebut.


c.   Pengembangan Sarana Pendidikan


       Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dala mengantisipasi masa

depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik

untuk berperan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan saran

pendidikan sebagai salah satu persyarat utama untuk penjemput masa depan

dengan segala kesempatan dan tantangannya. Seperti telah dikemukakan,

menjelang pelaksanaan PJP II, sektor pendidikan telah meletakkan kerangka dasar

pengembangannya melalui seperangkat perundang-undangan (UU RI No. 2 Tahun

1989 beserta peraturan pelaksanaannya). Dengan penetapan kerangka dasar

tersebut maka pendidikan mempunyai acuan dalam penyesuaian dengan keadaan

yang selalu berubah, utamanya perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara

Indonesia dimasa yang akan datang (UU, 1992: 27) seperti diketahui, meskipun
Menteri Dikbud yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional, akan

tetapi penyelenggaraannya tersebar diberbagai lembaga pendidikan baik jalur

sekolah maupun jalur luar sekolah, serta dikelola oleh berbagai pihak. Acuan

bersama tersebut sangat penting, utamanya dalam pengembangan sarana

pendidikan baik perangkat lunak maupun perangkat keras.


       Salah satu kebijakan penting PJP II tersebut adalah yang berkaitan dengan

pendidikan dasar, yakni perubahan pendidikan dasar dari 6 tahun menjadi 9 tahun

(6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP), serta perubahan kualifikasi awal guru SD

dari pendidikan menengah (SPG dan sederajat) menjadi pendidikan tinggi

(diploma dua,yang kelak dapat dikembangkan menjadi sarjana).


Kebijakan itu diiringi pula dengan penetapan wajib belajar pendidikan dasar 9

tahun. Kebijakan ini merupakan awal dari serangkaian kebijakan yang akan

bermuara pada peningkatan sumber daya manusia, yaitu manusia Indonesia yang

menguasai iptek yang akan mampu “think globally but act locally” (Mochtar

Buchori,1990: 17). Peningkatan mutu pendidikan dasar itu yang wajib diikuti oleh

semua warga negara akan menjadi cikal bakal ke arah: (i) Peningkatan mutu

pendidikan menengah dan tinggi. (ii) Terbentuknya masyarakat terdidik yang

mampu terus belajar mandiri.


Secara tradisional, permasalahan pendidikan di indonesia dengan wilayah yang

luas dan penduduk yang besar tetapi tidak merata adalah masalah-masalah

kuantitas,kualitas,pemerataan, dan relevansi. Dalam PJP I banyak hasil yang telah

dicapai dalam pemecahan masalah kuantitas beserta pemerataannya, dengan
memperluas jangkauan persekolahan sampai didaerah terpencil melalui beberapa

rintisan inovasi, seperti SD Pamong, SD Kecil, Paket belajar A, dan sebagainya.

Kebijakan ini akan dilanjutkan dan diperluas dalam PJP II sehingga menjangkau

SMP (wajib belajar 9 tahun). Demikian pula hal nya dengan kualiatas dan

relevansi pendidikan dalam PJP I secara terbatas telah dilakukan berbagai upaya

rintisan, baik penyempurnaan kurikulum dan pelaksanaannya maupun yang

berkaitan dengan sarana-prasarana pendukungnya. Beberapa diantaranya yang

akan makin diutamakan dalam PJP II adalah lebih memantapkan kurikulum (baik

muatan nasional maupun muatan lokal, ataupun topik inti dan non-inti, dan lain-

lain),   mementapkan    proses   belajar-mengajar   (seperti    sistem   pembinaan

profesional cara belajar siswa aktif atau SPP-CBSA) meningkatkan kualitas

tenaga kependidikan beserta sumber daya pendidikan lainnya.


     Khusus untuk menyongsong era globalisasi yang makin tidak terbendung,

terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan beberapa perhatian dalam

bidang pendidikan. Santoso S. Hamijoyo (1990: 33) mengemukakan lima strategi

dasar dalam era globalisasi tersebut yakni:


1) Pendidikan untuk pengembangan iptek, dipilih terutama dalam bidang-bidang

     yang vital; seperti manufakturing pertanian, sebagai modal utama

     menghadapi globalisasi.


2) Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, termasuk bahasa-

     bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik, sebagai

     instrumen operasional untuk berkiprah dalam globalisasi.
3) Pendidikan   untuk   pengelolaan   kependudukan,   lingkungan,   keluarga

    berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitras

    hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia.


4) Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai, termasuk filsafat, agama, dan

    ideologi demi ketahanan sosial-budaya termasuk persatuan dan kesatuan

    bangsa.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:73
posted:10/29/2011
language:Indonesian
pages:18
About