Docstoc

Optimalisasi Fungsi Perencanaan Anggaran dan Pengawasan terhadap Realisasi RPJMD

Document Sample
Optimalisasi Fungsi Perencanaan Anggaran dan Pengawasan terhadap Realisasi RPJMD Powered By Docstoc
					www.dadang-solihin.blogspot.com   2
   Nama                         Dr.       Solihin SE
                              : Dr Dadang Solihin, SE, MA
   Tempat/Tgl Lahir           : Bandung 6 November 1961
   Pekerjaan                  : Direktur Evaluasi Kinerja
                                Pembangunan Daerah
                                Bappenas
   Alamat Kantor              : Jl. Taman Suropati No. 2
                                Jakarta 10310
   Telp/Fak Kantor            : (021) 392 6248
   HP                         : 0812 932 2202
   PIN BB                     : 277878F0
   Email                      : dadangsol@yahoo.com
   Website                    :
      http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com                           3
                         Materi
•   Reformasi Perencanaan dan
    Penganggaran Pembangunan
    Daerah
•   Rencana Pembangunan Jangka
    Menengah Daerah
•   DPRD dan Perencanaan
    Penganggaran




                      dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
 Status Hukum Dokumen Perencanaan
                NASIONAL                                       DAERAH
        Dokumen               Penetapan                 Dokumen             Penetapan
Rencana Pembangunan               UU           Rencana Pembangunan             Perda
Jangka Panjang Nasional      ( 13 Ayat 1)
                             (Ps.    y )       Jangka Panjang Daerah      (Ps.     y )
                                                                          ( 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)                                (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan             Per Pres       Rencana Pembangunan        Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M           h Nasional   (Ps. 19 Ayat 1)   J k M
                                               Jangka Menengah D
                                                             h Daerah
                                                                    h     (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)                                (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian /          Peraturan       Renstra Satuan Kerja          Peraturan
Lembaga (Renstra KL)          Pimpinan KL      Perangkat Daerah           Pimpinan SKPD
                             (Ps. 19 Ayat 2)   (Renstra SKPD)              (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah        Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah   Peraturan KDH
(RKP)                        (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)              (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja                  Peraturan       Rencana Kerja Satuan          Peraturan
Kementerian / Lembaga         Pimpinan KL      Kerja Perangkat Daerah     Pimpinan SKPD
(Renja KL)
(   j    )                   (Ps 21 Ayat 1)
                             (Ps.              (
                                               (Renja SKPD)
                                                   j       )                Ps
                                                                          ( Ps. 21 Ayat 3)
                                 dadang-solihin.blogspot.com                            6
Proses Perencanaan
 Pendekatan Politik:
 Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
 pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
 planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
 planning),
 RPJM/D.
 Proses Teknokratik:
 Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
 lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
       itu
 untuk itu.

 Partisipatif:
                                        stakeholders,
 Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
 lain melalui Musrenbang.

 Proses top-down dan bottom-up:
 Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

           dadang-solihin.blogspot.com                       7
                    Perencanaan:
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
             SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
  g        g )
  gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
  appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
  use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
  time to influence many manage decision)

                    dadang-solihin.blogspot.com             8
           Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H        iliki       t h i d          hit   k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com          9
                 Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
                       terus menerus           kesejahteraan,
    adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
          p                             p
    pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
                               keseluruhan.
    keutuhan konsep secara keseluruhan
•   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
             system)
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                          dadang-solihin.blogspot.com               10
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai alat koordinasi
    seluruh stakeholders
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
    P    t       t d d
    pengawasan kualitas




                          dadang-solihin.blogspot.com   11
        Reformasi Sistem Penganggaran
                            g gg                                     1/2

        PARADIGMA LAMA                            PARADIGMA BARU
Visi:                                 Visi:
 Melaksanakan rencana                 Melaksanakan program kerja
  pembangunan lima tahunan              Presiden/KDH terpilih
  berdasarkan GBHN
Misi:                                 Misi:
 Penyelenggaraan p
       y    gg      pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi,
                                                      g     g   ,
  umum dan pembangunan             kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan         pelayanan publik yang di
  pendekatan menurut pengeluaran   tuangkan dalam RKP/D
  rutin dan pengeluaran           Anggaran disusun berdasarkan
  pembangunan                                     mempertimbang-
                                   RKP/D dengan mempertimbang
                                   kan kemampuan keuangan
                                   negara
                        dadang-solihin.blogspot.com                  12
                                                                   2/2
   Reformasi Si t
   R f              P
           i Sistem Penganggaran


  Paradigma Lama                            Paradigma Baru

                                        Penganggaran dengan
                                        Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
                                        1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin                        Kinerja
2. Pengeluaran                          2. Kerangka Penganggaran
   Pembangunan                             Jangka Menengah
                                        3. Anggaran Terpadu




                  dadang-solihin.blogspot.com                      13
 Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan       1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
                prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
                between performance and budget);
             2.
             2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
  Tujuan
                penganggaran (operational efficiency);
             3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
                dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
                (more flexibility and accountability).
Landasan     1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
             1.
Konseptual      and outcome oriented);
             2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
                              p g           gg          g      p
 Landasan       menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual      manages);
             3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
             3.
                tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
                organisasi (Money follow function).

                     dadang-solihin.blogspot.com                        14
    Syarat Penerapan PBK
              • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
                sasaran program (outcome);
Indikator
              • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
 Kinerja        tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
              • Sebagai instrumen evaluasi kinerja.


              • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
                sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar       • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
              • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
 Biaya          menggunakan harga y g p
                   gg                          g                  p
                                 g yang paling ekonomis namun tetap
                memperhatikan kualitas produk.


              • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
                berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
Evaluasi      • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
Kinerja
     j          merumuskan alternatif solusinya;
              • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
                selanjutnya;
              • Rekomendasi kelangsungan kebijakan.

            dadang-solihin.blogspot.com                                 15
     g      g           g        g (      )
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

 Tujuan        1.
               1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
                  efisien (allocative efficiency)
               2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
                  improve quality of planning)
   Tujuan      3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
                  policy option)
                  p     y p     )
               4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
               5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
                  sustainability)
                      t i bilit )
  Landasan     1.   Penerapan sistem rolling budget
  Konseptual   2.
               2    Mempunyai baseline (angka dasar)
  Landasan     3.   Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
 Konseptual    4.   Penetapan Parameter
               5.   Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
                    kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

                         dadang-solihin.blogspot.com                         16
              KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja                                    Rolling
                                                                                 Budget
                                                      Implikasi anggaran

                            2011
                                         2012                2013               2014
            Kebijakan ditetapkan
               sbg baseline                                 Prakiraan
                                                            P ki              Prakiraan
                                                                              P ki
                                         (R)APBN
                                                              Maju              Maju



                                                            KPJM

                            Prakiraan     Prakiraan
 APBN           RAPBN
                              Maju          Maju
 2011            2012                                                        TA 2011 dan
                              2013          2014
                                                                           KPJM 2012 - 2014
   T0            T+1          T+2           T+3


                                          P ki
                                          Prakiraan      P ki
                                                         Prakiraan
REALISASI      APBN          RAPBN                                           TA 2012 dan
                                            Maju           Maju
  2011         2012           2013                                         KPJM 2013 - 2015
                                            2014           2015
   T1
   T-1          T0            T 1
                              T+1           T 2
                                            T+2             T+3
                                                            T 3


                              dadang-solihin.blogspot.com                                 17
 Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

                                                                            tahun
                                                Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
                                              tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
                                             • alokasi anggaran pada tahun berjalan
                           Kegiatan
                                             • disesuaikan dengan tingkat inflasi
                           On-going             yang digunakan dalam APBN


   Prakiraan
     Maju                                                         Angka Prakiraan Maju
                                                     Multi-                tahun-tahun
                                                                    untuk tahun tahun
                                                     years          berikutnya dihitung
                                                    Project       berdasarkan formula/
                           Kegiatan
                                                                     model yang telah
                            Ad h
                            Ad-hoc                                   ditetapkan sesuai
                                                                   dengan karakteristik
Catatan :                                          Target
                                                                             g
                                                                      masing-masing  g
Hasil penghitungan prakiraan maju akan            Tahunan
                                                                          kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs.                 yg berbeda


                                dadang-solihin.blogspot.com                            18
    Penganggaran Secara Terpadu
    P            S      T    d
•   Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
    termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
    belanja pembangunan.
•   Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
      t k      b                      j di l bih transparan, d
    untuk membawa penganggaran menjadi lebih t               dan
    memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
    berorientasi kinerja.
                      j
•   Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
    program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
    biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
    biaya yang bersifat operasional.




                         dadang-solihin.blogspot.com                19
dadang-solihin.blogspot.com   20
                                                              1/2
                     itu
                 Apa it RPJMD
•   RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
    mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
    ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Terpilih.
•   Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
    Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
    penting p
    p      g pada:
    1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
    2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
        implementasinya.




                       dadang-solihin.blogspot.com            21
                                                                 2/2
                     itu
                 Apa it RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
                                  p g          g   y        p yang
   hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
   tercapai.




                        dadang-solihin.blogspot.com                  22
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   23
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   24
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   25
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
               Swasta
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                      Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       26
              S bstansi
              Substansi RPJMD
•   RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
    arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
•   kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
•   yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
•   kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
    keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
    tahun k d
    t h kedepan.




                         dadang-solihin.blogspot.com              27
Step b St P
St by Step Penyusunan RPJMD
                           3                           5

   1                     Tahap                     Penyusunan
                      Penyusunan
                    Rancangan Awal
                                                    Rancangan
Persiapan                                          Akhir RPJMD
                     Renstra SKPD




                                 Tahap Penyusunan            Penetapan
            Penyusunan            Rancangan Akhir
            Rancangan             RPJMD Daerah /
                                                            Perda/Perkada
            Awal RPJMD             R
                                   Renstra SKPD
                                        t                  tentang RPJMD
                2                          4                     6


                         dadang-solihin.blogspot.com                    28
 1                      p       p
                    Tahap Persiapan
1.   Orientasi Perencanaan Daerah
2.                      y
     Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3.   Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4.   Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5.   Orientasi Renstra SKPD
6.   Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7.
7    P          R
     Penyusunan Rencana K j P
                        Kerja Penyiapan d k
                                  i     dokumen R   t
                                                Renstra SKPD
8.   Identifikasi Stakeholder
9.
9    Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
    RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
     stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

                                dadang-solihin.blogspot.com              29
2        Tahap Penyusunan Rancangan
                 Awal RPJMD
1.
1   Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
    Daerah 5 tahunan
       y        p
2. Penyusunan profil daerah dan p                  p
                                  prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional
7.
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
                            g
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
    RPJMD

                           dadang-solihin.blogspot.com                   30
3         Tahap Penyusunan Rancangan
               Awal Renstra SKPD
1.    Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2.    Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3.    Tupoksi SKPD
4.    Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5.
5     Evaluasi R
      E l      i Renstra SKPD (R
                      t              t Dinas) periode l l
                               (Renstra Di    )  i d lalu
6.    Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7
7.    Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8.    Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9.    Pembahasan Forum SKPD
10.   Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11.   Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12
12.   M        b
      Musrenbang RPJMD
13.   Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

                           dadang-solihin.blogspot.com              31
4
         Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
           RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
      y                          p
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
      y                             g
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD




                     dadang-solihin.blogspot.com     32
5         Tahap Penetapan Perda/Perkada
              p       p
                 tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
   Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen R
7 D k             t        telah disyahkan
             Renstra SKPD t l h di    hk




                        dadang-solihin.blogspot.com                 33
      g       y
   Langkah Penyusunan RPJMD
                           (1)           Visi, Misi, Program
Indikator                               Kepala Daerah Terpilih


           Bappeda menyusun                              (2)
            Rancangan Awal                                          SKPD Menyusun Renstra SKPD
                RPJMD                                    (3)
                                                                 Program SKPD
  a)   Visi,Misi Kepala Daerah
  b)   Strategi Pembangunan Daerah
  c)   Kebijakan Umum
  d)   Kerangka Ekonomi Daerah                           (4)         Bappeda menyelenggarakan
                                                                       MUSRENBANG RPJMD
  e) Program SKPD



                                                         (5)
           Bappeda menyusun                                                      Penetapan RPJMD
         Rancangan Akhir RPJMD

  a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                         (7)
  b)   Strategi Pembangunan Daerah                       (6)
  c)   Kebijakan Umum                                                            Digunakan sebagai
  d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                  pedoman penyusunan
  e)   Program SKPD                                                               Rancangan RKPD


                                     dadang-solihin.blogspot.com                                     34
              Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                  1/2
       http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
       http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
1.   Mengakomodasi pembentukan Propinsi            4.    Pengembangan seni dan budaya di Jawa
     Cirebon                                             Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2
2.   K t k politik yang di j k BEM se-Jabar
     Kontrak litik       diajukan          J b           kesenian b t f internasional, mematenkan
                                                         k      i bertaraf i t     i  l        t k
      Jaminan cagub-cawagub untuk                       kesenian khas Jabar.
        merealisasikan wajib belajar pendidikan    5.    Pengembangan dan penataan kembali
        dasar 9 tahun secara gratis selambat-
                              g                          kawasan Jatinangor.
                                                                         g
        lambatnya 2 tahun masa jabatan.            6.    Membuat kawasan olah raga dan sarana
      Transparansi penyaluran dana bantuan              pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
        pendidikan.                                      raga Jabar.
      Membuka ruang publik untuk komunikasi       7
                                                   7.    Pertahankan eksistensi pasar tradisional
        dengan masyarakat.                               melalui penataan berdaya saing.
      Kebijakan berorientasi pemberdayaan         8.    Mengubah pola pertanian dengan pupuk
        usaha kecil menengah.                            organik untuk meningkatkan hasil produksi.
      Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan    9.    Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
        nepotisme.                                       Barat.
      Membuat peraturan daerah yang               10.   Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
        transparan
        transparan.                                                            lingkungan
                                                         untuk menyelamatkan lingkungan.
      Menghapus dan menindak tegas pungutan       11.   Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
        liar.                                            pengembangan sentra tanaman hias
      Membasmi mafia peradilan.                         Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
3.   Pemekaran Kab. Sukabumi.                      12.   Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
                                                   13.   Perjuangkan nasib buruh Jabar.
                                                   14.   Perkembangan skema perekonomian yang
                                                         baik
                                                         baik.
                                    dadang-solihin.blogspot.com                                 35
             Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                 2/2
      http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
      http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran               Pembebasan SPP dan bantuan buku,
    pendidikan 20%.                                      perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16 P         t      b ik jalan
16. Percepatan perbaikan j l rusak propinsi
                                     k    i i                        i dan
                                                         guru negeri d swasta, d t dengan anggaran
    Jawa Barat.                                          Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.                Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri g
              g                    g
                             genting Kab.                dana talangan untuk menjamin stabilitas
                                                                     g              j
    Majalaya.                                            harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang               miliar/tahun.
    belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan             Pembangunan jalan dan irigasi dengan
               kesehatan.
    masalah kesehatan                                                       miliar.
                                                         anggaran Rp 200 miliar
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna             Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
    Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan.              untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga            naik.
    sukarela.                                           Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI             untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
    asal Jabar. Program KTP berasuransi                  50 miliar/tahun.
    kesehatan
    kesehatan.                                          Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas                 untuk mendapat hak guna usaha.
    waktu pelaksanaan 3 tahun masa                 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
    kepemimpinan. Meliputi:                            Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
     Menyerap satu juta lapangan kerja melalui        Batununggal Kota Bandung.
       pengadaan dan peningkatan UKM dengan
       anggaran Rp 200 miliar/tahun.


                                    dadang-solihin.blogspot.com                               36
     Sistematika Penulisan RPJMD                                                  1/3
                                   Bab I   Pendahuluan
                                   1.1.    Latar Belakang Penyusunan RPJMD
 Rencana Pembangunan               1.2.    Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah             1.3.    Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
                                   1.4.    Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
                                           Perencanaan lainnya
                                   1.5.
                                   15      Sistematika Penulisan

                                   Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
                                          Permasalahan Pembangunan Daerah
                                          Menggambarkan profil daerah, status,
                                          kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
                                          serta rumusan isu dan permasalahan
                                                                              fungsi-
                                          strategis dalam penyelenggaraan fungsi
                                          fungsi pemerintahan daerah secara
                                          menyeluruh
                                   2.1    Kondisi Geografis Daerah
                                   2.2
                                   22     Pelayanan U
                                          P l          Umum
                                   2.3    Ketertiban dan Ketentraman
                                   2.4    Ekonomi
                                   2.5    Lingkungan Hidup
                                             g    g          p
                                   2.6    Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota            2.7    Kesehatan
                                   2.8    Pendidikan

                    dadang-solihin.blogspot.com                                   37
              Sistematika Penulisan RPJMD                                                   2/3
2.9    Pariwisata dan Budaya                      Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10   Pendidikan                                       Pembangunan Daerah
2 11
2.11   Perlindungan sosial                                           visi
                                                        Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12   Keuangan Daerah                                  Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13   Rumusan Issue Strategis Pembangunan              (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
       Daerah                                           kebijakan yang akan ditempuh untuk
                                                        masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen                       daerah.
        Perencanaan Terkait                       5.1   Tujuan
3.1     RPJM Nasional                             5.2   Strategi
3.2     RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk    5.3   Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
        RPJM Provinsi)                                  pemerintahan daerah)
3.3     RPJM Provinsi                             5.4   Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4
34             P i i dan
        RTRW Provinsi d RTRW                            Kerangka Pendanaan
                                                        K      k P d
        Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
        Kota)                                     Bab VI Program Pembangunan Daerah
                                                         Untuk masing-masing p g
                                                                       g                perlu
                                                                              g program p
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan                 dicantumkan nama program, tolok ukur dan
       Daerah                                            target kinerja capaian program dan pagu
4.1    Visi                                              indikatif
42
4.2    Misi                                       61
                                                  6.1    Program Pembangunan
4.3    Agenda (apabila ada)                             6.1.1 Program SKPD
                                                        6.1.2 Program Lintas SKPD
                                                        6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

                                   dadang-solihin.blogspot.com                               38
             Sistematika Penulisan RPJMD                                                     3/3
6.2   Program Pengembangan Kelembagaan          Lampiran
      dan Legislasi Daerah                      Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
                                                kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
        Mengemukakan tentang program dan        1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
        kegiatan pendukung yang diperlukan         Issue dan Permasalahan masing-masing
        untuk dapat mengimplementasikan            fungsi p
                                                      g pemerintahan daerah
        RPJMD secara efektif                    2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1     Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,       dan Musrenbang RPJMD
        RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
                                                3. Program,
                                                3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2     Pemantauan dan evaluasi kinerja
                                                   Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
        pencapaian program RPJMD
                                                   fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3     Penguatan kemampuan dan kapasitas
        DPRD untuk memantau dan mengevaluasi    4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
                                                                            g
        RPJMD                                      lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4     Penguatan kemampuan dan kapasitas       5. Proyeksi Fiskal Daerah
        Non Government Stakeholders untuk
                                                6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
               t d             l
        memantau dan mengevaluasi  i
        implementasi RPJMD




                                 dadang-solihin.blogspot.com                                 39
                Contoh: Outline RPJMD DKI
BAB I PENDAHULUAN                           BAB V    ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Latar Belakang                                     PEMBANGUNAN DAERAH
 Maksud dan Tujuan                            Urusan Wajib
 Landasan Hukum                               Urusan Pemerintahan
 Hubungan RPJMD dengan Dokumen
   Perencanaan Lainnya                      BAB VI   ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Sistematika Penulisan                              KEUANGAN DAERAH
                                               Umum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH            Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 Kondisi Geografis                            Arah Kebijakan Belanja Daerah
 Kondisi Demografi                            Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
 Sumber Kekayaan Alam
 Kondisi menurut Aspek Kehidupan           BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
 Kondisi menurut Urusan Pemerintahan               DAERAH
                                             Program Dedicated
BAB III VISI DAN MISI                        Program menurut Urusan Pemerintahan
 Visi                                       Program Kewilayahan
 Mi i
   Misi
                                            BAB      VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
 Tujuan Pembangunan Daerah
     j          g
 Strategi Pembangunan Daerah
 Pendekatan



                             dadang-solihin.blogspot.com                            40
                                                               1/3
            E l    i K lit
            Evaluasi Kualitas RPJMD

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian      .
   pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
   pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan     .
   daerah
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan:         .
     Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
      mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
      kelemahan (weaknesses)
     Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
      mengoptimalkan p
          g p               g (opportunities) dan mengatasi
                      peluang ( pp          )        g
      ancaman (threats)


                        dadang-solihin.blogspot.com            41
            Evaluasi Kualitas RPJMD                              2/3

4 Rumusan tujuan strategi arah dan kebijakan
4.         tujuan, strategi, arah,                              .
   pembangunan daerah sesuai dengan:
    Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
     mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
     kelemahan (weaknesses)
    Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
     mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
              (threats)
     ancaman (th t )
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,   .
                                              tujuan,
   dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan
   strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan,    .
   strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
   pembangunan daerah.
                       dadang-solihin.blogspot.com               42
            Evaluasi Kualitas RPJMD                              3/3

7 Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah
7.                                                              .
   sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
   keuangan daerah
        g
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan             .
   kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program             .
   pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
           l h     t t i      i
   permasalahan strategis nasionall
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif     .
    dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
    penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART                                  .

                       dadang-solihin.blogspot.com               43
dadang-solihin.blogspot.com   44
                 itu
             Apa it Anggaran?
   Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah
    sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya.
   Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga
    keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di
     t b t k
    atas batas kemampuan.
   Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis.
   Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini publik,
    S      t di       hi l h it   i     k    i      i i blik
    berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan,
    pers, dan kaum politisi.
    p ,             p
   Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak
    dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari
    rakyat.


                         dadang-solihin.blogspot.com                 45
Fungsi DPRD dalam Penganggaran
•   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
    APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
    tentang APBD.
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
    DPRD dan pemerintah daerah.
               p
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
    satu tahun anggaran.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
              daerah                                   kepada
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
    pemerintah bertindak”.
                        www.dadang-solihin.blogspot.com               46
      Pengalokasian Anggaran

   Diprioritaskan untuk membiayai
    kegiatan yang merupakan bagian dari
    upaya pembangunan yang
    direncanakan.
    direncanakan
   Digunakan dengan sebaik-baiknya,
    y                   ,      ,
    yaitu sesuai rencana, hemat, serta
    mencegah pemborosan dan kebocoran.




                         dadang-solihin.blogspot.com   47
           Perencanaan Penganggaran
1. Analisis Potensi Pendapatan                3. Arah Anggaran Belanja Daerah
   Daerah                                           Prinsip Umum: Lakukan analisis
      Identifikasi potensi pendapatan               belanja masa lalu dan ke depan
      Penetapan Asumsi Ekonomi                       Proporsi Belanja
         t k
       untuk PAD                                      Unit Satuan Belanja
      Pengembangan Sumber                          Arah Pengembangan Ekonomi
       Pendapatan Daerah                             Lokal
                                                      Fasilitasi Ekonomi Lokal
2. Bila terjadi Defisit APBD, perlu                   Kemitraan Pemda dan Swasta
   dilakukan:
                                                    Arah Menuju Kesejahteraan
      Analisis Kemampuan Pinjaman                   Masyarakat
       Daerah
                                                      Posisi Daerah dalam
      Analisis Alternatif Sumber                      pencapaian kesejahteraan
       Keuangan Daerah di luar                         (IPM)
       pinjaman.
                                                      Alokasi mempercepat
                                                       perbaikan IPM.

                               dadang-solihin.blogspot.com                        48
 Analisis Potensi Pendapatan Daerah
1. Apa saja yang merupakan sumber         c. Potensi PAD
   Pendapatan Daerah?                         • Kenali setiap jenis Pajak Daerah
   Dana Transfer DAU                         • Kenali Setiap Jenis Retribusi
   Apakah Daerah berpotensi                    Daerah
        iliki
    memiliki DAK                              • Kenali indikator utama yang
   Apakah Memiliki SDA yang dapat              mempengaruhi Jenis Pajak
    dibagihasilkan                              Daerah tersebut
   Apakah Memiliki Pajak                     • Kenali indikator utama yang
    Penghasilan yang signifikan                 mempengaruhi jenis retribusi
   Jenis-Jenis PAD                                  h (Kaitkan dengan
                                                daerah (K itk d
                                                d
                                                pelayanan publik yang diberikan)
2. Bagaimana memperkirakan
   Potensinya                                 • Buat analisa potensi pajak dan
                                                kaitkan dengan pertumbuhan
  a. DAU dan DAK berdasarkan
                                                ekonomi daerah
     Formula
  b. Bagi Hasil SDA dan Pajak
     berdasarkan potensi dan formula

                           dadang-solihin.blogspot.com                          49
   Analisa Anggaran Belanja Daerah
1.
1 Kenali Struktur Belanja Daerah
     Berdasarkan Pengelompokan (kategori)
     Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total
                  p                 p
     Kenali yang berpengaruh sangat signifikan bagi daerah (belanja
      pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah)
     Kenali trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir.
2. Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah
     B t analisa t d B l j d
      Buat                         h dengan t d ekonomi.
             li trend Belanja daerah d      trend k   i
     Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah (sektor
         gg    ),          gg
      unggulan), mis: menggunakan p                      p      p
                                    pendekatan analisa Input-output dan
      lainnya.
     Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor unggulan
      daerah.
      d    h
3. Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikator-indikator belanja
         g      g       /     g
   masing-masing sektor/bidang.
                           dadang-solihin.blogspot.com                     50
           Pen s nan
   Prinsip Penyusunan APBD
1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
   pemerintahan daerah;
2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;
3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana
   memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
   akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD;
4. Penyusunan APBD h
4 P                         lib tk      ti i  i        k t
                   harus melibatkan partisipasi masyarakat;
5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Substansi APBD dil
6 S b t     i                bertentangan d
                    dilarang b t t                kepentingan umum,
                                           dengan k      ti
   peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.




                      www.dadang-solihin.blogspot.com            51
              Komponen APBD
1.
1 Pendapatan Daerah :
   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   b Dana Perimbangan
   b.
   c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2. Belanja Daerah
   a. Belanja Tidak Langsung
   b. Belanja Langsung
            j     g   g
3. Pembiayaan Daerah
   a. Penerimaan Pembiayaan
   b. Pengeluaran Pembiayaan
   c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan



                      www.dadang-solihin.blogspot.com   52
                 Proses Penyusunan APBD
No                     Uraian                                  Waktu                Lama
1    Penyusunan RKPD                              Akhir Mei
2    Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua          Minggu 1 Bulan Juni              1 Minggu
     TAPD kepada Kepala Daerah
3    Penyampaian KUA oleh Kepala Daerah kepada Pertengahan Bulan Juni              6 Minggu
     DPRD
4    KUA dan PPAS disepakati oleh Kepala Daerah   Akhir Bulan Juli
     dan DPRD
5    Surat Edaran Kepala perihal pedoman RKA-     Awal Bulan Agustus               1 Minggu
     SKPD Daerah
6    Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan Awal Agustus sampai dengan             7 Minggu
     RKA-PPKD serta Penyusunan Rancangan    akhir September
     APBD
7    Penyampaian Rancangan APBD kepada            Minggu Pertama Bulan Oktober     2 Bulan
     DPRD
8    Pengambilan Persetujuan Bersama DPRD dan     Paling lama 1 bulan sebelum
     Kepala Daerah                                tahun anggaran bersangkutan
9    Hasil Evaluasi Rancangan APBD                15 Hari Kerja (bulan Desember)
10   Penetapan Perda APBD dan Perkada             Paling Lambat Akhir Desember
        j                      g                  (
     Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (31 Desember))

                                www.dadang-solihin.blogspot.com                          53
      Proses Penyusunan Perubahan APBD
No                                 Uraian                                             Waktu                 Lama
1    Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kepada DPRD                Minggu Pertama Agustus            -
2    Kesepakatan Perubahan KUA d PPAS antara K
     K     k t P b h           dan      t    Kepala D
                                                 l Daerah d DPRD
                                                        h dan                Mi     Kedua Agustus
                                                                             Minggu K d A     t              Hari
                                                                                                            7H i
3    Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD                              Minggu Ketiga Agustus             -
4    Penyampaian Raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD                   Minggu Kedua September            -
5    Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap         Akhir September (3 bulan          -
     Raperda Perubahan APBD                                                  sebelum TA berakhir)
6    Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri / Gubernur untuk dievakuasi                                    3 Hari
                                                                                                            Kerja
7    Keputusan Menteri Dalam Negeri /Gubernur tentang hasil evaluasi PAPBD   Pertengahan Oktober            15 Hari
     Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2012                                                                        Kerja
8    Pengesahan Perda PAPBD yang telah dievaluasi dan dianggap sesuai                                          -
     dengan ketentuan
9    Penyempurnaan Perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan Minggu Ke-III Oktober          7 Hari
     kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi                                                       Kerja
10   Pembatalan Perda PAPBD apabila tidak dilakukan Penyempurnaa             Minggu Ke-IV Oktober           7 Hari
                                                                             (setelah pemberitahuan untuk   Kerja
                                                                             penyempurnaan sesuai hasil
                                                                             evaluasi)
11   Pencabutan Raperda PAPBD                                                Minggu Ke-I November           7 Hari
12   Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan DPA-SKPD            Minggu Ke-III Oktober          3 Hari
                                                                             (setelah P-APBDdisahkan)       Kerja

                                      www.dadang-solihin.blogspot.com                                        54
www.dadang-solihin.blogspot.com   55

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:265
posted:10/27/2011
language:Indonesian
pages:55
Description: Capacity Building DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Golden Boutique Hotel Jakarta, 21 Oktober 2011