www.dadang-solihin.blogspot.com 2
Nama Dr. Solihin SE
: Dr Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
• Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Daerah
• Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
• DPRD dan Perencanaan
Penganggaran
dadang-solihin.blogspot.com 4
dadang-solihin.blogspot.com 5
Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional ( 13 Ayat 1)
(Ps. y ) Jangka Panjang Daerah (Ps. y )
( 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) J k M
Jangka Menengah D
h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL)
( j ) (Ps 21 Ayat 1)
(Ps. (
(Renja SKPD)
j ) Ps
( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 6
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
planning),
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
itu
untuk itu.
Partisipatif:
stakeholders,
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 7
Perencanaan:
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g g )
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 8
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 9
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
terus menerus kesejahteraan,
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keseluruhan.
keutuhan konsep secara keseluruhan
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
system)
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 10
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
P t t d d
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 11
Reformasi Sistem Penganggaran
g gg 1/2
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
Melaksanakan rencana Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
Penyelenggaraan p
y gg pemerintahan Pelaksanaan kerangka regulasi,
g g ,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan mempertimbang-
RKP/D dengan mempertimbang
kan kemampuan keuangan
negara
dadang-solihin.blogspot.com 12
2/2
Reformasi Si t
R f P
i Sistem Penganggaran
Paradigma Lama Paradigma Baru
Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
dadang-solihin.blogspot.com 13
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2.
2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
1.
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
p g gg g p
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
3.
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
dadang-solihin.blogspot.com 14
Syarat Penerapan PBK
• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);
Indikator
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
Kinerja tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
Biaya menggunakan harga y g p
gg g p
g yang paling ekonomis namun tetap
memperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
Evaluasi • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
Kinerja
j merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
dadang-solihin.blogspot.com 15
g g g g ( )
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Tujuan 1.
1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
policy option)
p y p )
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
t i bilit )
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
Konseptual 2.
2 Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual 4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
dadang-solihin.blogspot.com 16
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling
Budget
Implikasi anggaran
2011
2012 2013 2014
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline Prakiraan
P ki Prakiraan
P ki
(R)APBN
Maju Maju
KPJM
Prakiraan Prakiraan
APBN RAPBN
Maju Maju
2011 2012 TA 2011 dan
2013 2014
KPJM 2012 - 2014
T0 T+1 T+2 T+3
P ki
Prakiraan P ki
Prakiraan
REALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan
Maju Maju
2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015
2014 2015
T1
T-1 T0 T 1
T+1 T 2
T+2 T+3
T 3
dadang-solihin.blogspot.com 17
Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
tahun
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan
Kegiatan
• disesuaikan dengan tingkat inflasi
On-going yang digunakan dalam APBN
Prakiraan
Maju Angka Prakiraan Maju
Multi- tahun-tahun
untuk tahun tahun
years berikutnya dihitung
Project berdasarkan formula/
Kegiatan
model yang telah
Ad h
Ad-hoc ditetapkan sesuai
dengan karakteristik
Catatan : Target
g
masing-masing g
Hasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan
kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda
dadang-solihin.blogspot.com 18
Penganggaran Secara Terpadu
P S T d
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
t k b j di l bih transparan, d
untuk membawa penganggaran menjadi lebih t dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
j
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.
dadang-solihin.blogspot.com 19
dadang-solihin.blogspot.com 20
1/2
itu
Apa it RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting p
p g pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
dadang-solihin.blogspot.com 21
2/2
itu
Apa it RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
p g g y p yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
dadang-solihin.blogspot.com 22
Sinergitas Stakeholders
dadang-solihin.blogspot.com 23
Sinergitas Stakeholders
dadang-solihin.blogspot.com 24
Troika
dadang-solihin.blogspot.com 25
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Swasta
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 26
S bstansi
Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun k d
t h kedepan.
dadang-solihin.blogspot.com 27
Step b St P
St by Step Penyusunan RPJMD
3 5
1 Tahap Penyusunan
Penyusunan
Rancangan Awal
Rancangan
Persiapan Akhir RPJMD
Renstra SKPD
Tahap Penyusunan Penetapan
Penyusunan Rancangan Akhir
Rancangan RPJMD Daerah /
Perda/Perkada
Awal RPJMD R
Renstra SKPD
t tentang RPJMD
2 4 6
dadang-solihin.blogspot.com 28
1 p p
Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. y
Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7.
7 P R
Penyusunan Rencana K j P
Kerja Penyiapan d k
i dokumen R t
Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9.
9 Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 29
2 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
1.
1 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan
y p
2. Penyusunan profil daerah dan p p
prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional
7.
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
g
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 30
3 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5.
5 Evaluasi R
E l i Renstra SKPD (R
t t Dinas) periode l l
(Renstra Di ) i d lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12
12. M b
Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 31
4
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
y p
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
y g
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 32
5 Tahap Penetapan Perda/Perkada
p p
tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen R
7 D k t telah disyahkan
Renstra SKPD t l h di hk
dadang-solihin.blogspot.com 33
g y
Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 34
Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2
http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa
Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2
2. K t k politik yang di j k BEM se-Jabar
Kontrak litik diajukan J b kesenian b t f internasional, mematenkan
k i bertaraf i t i l t k
Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar.
merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali
dasar 9 tahun secara gratis selambat-
g kawasan Jatinangor.
g
lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana
Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
pendidikan. raga Jabar.
Membuka ruang publik untuk komunikasi 7
7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional
dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.
Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk
usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.
Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
nepotisme. Barat.
Membuat peraturan daerah yang 10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
transparan
transparan. lingkungan
untuk menyelamatkan lingkungan.
Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
liar. pengembangan sentra tanaman hias
Membasmi mafia peradilan. Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.
14. Perkembangan skema perekonomian yang
baik
baik.
dadang-solihin.blogspot.com 35
Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2
http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran Pembebasan SPP dan bantuan buku,
pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16 P t b ik jalan
16. Percepatan perbaikan j l rusak propinsi
k i i i dan
guru negeri d swasta, d t dengan anggaran
Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri g
g g
genting Kab. dana talangan untuk menjamin stabilitas
g j
Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun.
belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan Pembangunan jalan dan irigasi dengan
kesehatan.
masalah kesehatan miliar.
anggaran Rp 200 miliar
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan. untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik.
sukarela. Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
asal Jabar. Program KTP berasuransi 50 miliar/tahun.
kesehatan
kesehatan. Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha.
waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
kepemimpinan. Meliputi: Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung.
pengadaan dan peningkatan UKM dengan
anggaran Rp 200 miliar/tahun.
dadang-solihin.blogspot.com 36
Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5.
15 Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
fungsi-
strategis dalam penyelenggaraan fungsi
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2
22 Pelayanan U
P l Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
g g p
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan
dadang-solihin.blogspot.com 37
Sistematika Penulisan RPJMD 2/3
2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2 11
2.11 Perlindungan sosial visi
Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4
34 P i i dan
RTRW Provinsi d RTRW Kerangka Pendanaan
K k P d
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing p g
g perlu
g program p
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1 Visi indikatif
42
4.2 Misi 61
6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
dadang-solihin.blogspot.com 38
Sistematika Penulisan RPJMD 3/3
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi p
g pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program,
3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
g
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
t d l
memantau dan mengevaluasi i
implementasi RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 39
Contoh: Outline RPJMD DKI
BAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM
Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH
Maksud dan Tujuan Urusan Wajib
Landasan Hukum Urusan Pemerintahan
Hubungan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM
Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH
Umum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kondisi Geografis Arah Kebijakan Belanja Daerah
Kondisi Demografi Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Sumber Kekayaan Alam
Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH
Program Dedicated
BAB III VISI DAN MISI Program menurut Urusan Pemerintahan
Visi Program Kewilayahan
Mi i
Misi
BAB VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Tujuan Pembangunan Daerah
j g
Strategi Pembangunan Daerah
Pendekatan
dadang-solihin.blogspot.com 40
1/3
E l i K lit
Evaluasi Kualitas RPJMD
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian .
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
daerah
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan p
g p g (opportunities) dan mengatasi
peluang ( pp ) g
ancaman (threats)
dadang-solihin.blogspot.com 41
Evaluasi Kualitas RPJMD 2/3
4 Rumusan tujuan strategi arah dan kebijakan
4. tujuan, strategi, arah, .
pembangunan daerah sesuai dengan:
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
(threats)
ancaman (th t )
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, .
tujuan,
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, .
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 42
Evaluasi Kualitas RPJMD 3/3
7 Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah
7. .
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
g
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan .
kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program .
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
l h t t i i
permasalahan strategis nasionall
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif .
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .
dadang-solihin.blogspot.com 43
dadang-solihin.blogspot.com 44
itu
Apa it Anggaran?
Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah
sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya.
Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga
keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di
t b t k
atas batas kemampuan.
Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis.
Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini publik,
S t di hi l h it i k i i i blik
berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan,
pers, dan kaum politisi.
p , p
Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak
dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari
rakyat.
dadang-solihin.blogspot.com 45
Fungsi DPRD dalam Penganggaran
• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
p
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
daerah kepada
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.
www.dadang-solihin.blogspot.com 46
Pengalokasian Anggaran
Diprioritaskan untuk membiayai
kegiatan yang merupakan bagian dari
upaya pembangunan yang
direncanakan.
direncanakan
Digunakan dengan sebaik-baiknya,
y , ,
yaitu sesuai rencana, hemat, serta
mencegah pemborosan dan kebocoran.
dadang-solihin.blogspot.com 47
Perencanaan Penganggaran
1. Analisis Potensi Pendapatan 3. Arah Anggaran Belanja Daerah
Daerah Prinsip Umum: Lakukan analisis
Identifikasi potensi pendapatan belanja masa lalu dan ke depan
Penetapan Asumsi Ekonomi Proporsi Belanja
t k
untuk PAD Unit Satuan Belanja
Pengembangan Sumber Arah Pengembangan Ekonomi
Pendapatan Daerah Lokal
Fasilitasi Ekonomi Lokal
2. Bila terjadi Defisit APBD, perlu Kemitraan Pemda dan Swasta
dilakukan:
Arah Menuju Kesejahteraan
Analisis Kemampuan Pinjaman Masyarakat
Daerah
Posisi Daerah dalam
Analisis Alternatif Sumber pencapaian kesejahteraan
Keuangan Daerah di luar (IPM)
pinjaman.
Alokasi mempercepat
perbaikan IPM.
dadang-solihin.blogspot.com 48
Analisis Potensi Pendapatan Daerah
1. Apa saja yang merupakan sumber c. Potensi PAD
Pendapatan Daerah? • Kenali setiap jenis Pajak Daerah
Dana Transfer DAU • Kenali Setiap Jenis Retribusi
Apakah Daerah berpotensi Daerah
iliki
memiliki DAK • Kenali indikator utama yang
Apakah Memiliki SDA yang dapat mempengaruhi Jenis Pajak
dibagihasilkan Daerah tersebut
Apakah Memiliki Pajak • Kenali indikator utama yang
Penghasilan yang signifikan mempengaruhi jenis retribusi
Jenis-Jenis PAD h (Kaitkan dengan
daerah (K itk d
d
pelayanan publik yang diberikan)
2. Bagaimana memperkirakan
Potensinya • Buat analisa potensi pajak dan
kaitkan dengan pertumbuhan
a. DAU dan DAK berdasarkan
ekonomi daerah
Formula
b. Bagi Hasil SDA dan Pajak
berdasarkan potensi dan formula
dadang-solihin.blogspot.com 49
Analisa Anggaran Belanja Daerah
1.
1 Kenali Struktur Belanja Daerah
Berdasarkan Pengelompokan (kategori)
Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total
p p
Kenali yang berpengaruh sangat signifikan bagi daerah (belanja
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah)
Kenali trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir.
2. Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah
B t analisa t d B l j d
Buat h dengan t d ekonomi.
li trend Belanja daerah d trend k i
Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah (sektor
gg ), gg
unggulan), mis: menggunakan p p p
pendekatan analisa Input-output dan
lainnya.
Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor unggulan
daerah.
d h
3. Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikator-indikator belanja
g g / g
masing-masing sektor/bidang.
dadang-solihin.blogspot.com 50
Pen s nan
Prinsip Penyusunan APBD
1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;
3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana
memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD;
4. Penyusunan APBD h
4 P lib tk ti i i k t
harus melibatkan partisipasi masyarakat;
5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Substansi APBD dil
6 S b t i bertentangan d
dilarang b t t kepentingan umum,
dengan k ti
peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 51
Komponen APBD
1.
1 Pendapatan Daerah :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b Dana Perimbangan
b.
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung
j g g
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
www.dadang-solihin.blogspot.com 52
Proses Penyusunan APBD
No Uraian Waktu Lama
1 Penyusunan RKPD Akhir Mei
2 Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua Minggu 1 Bulan Juni 1 Minggu
TAPD kepada Kepala Daerah
3 Penyampaian KUA oleh Kepala Daerah kepada Pertengahan Bulan Juni 6 Minggu
DPRD
4 KUA dan PPAS disepakati oleh Kepala Daerah Akhir Bulan Juli
dan DPRD
5 Surat Edaran Kepala perihal pedoman RKA- Awal Bulan Agustus 1 Minggu
SKPD Daerah
6 Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan Awal Agustus sampai dengan 7 Minggu
RKA-PPKD serta Penyusunan Rancangan akhir September
APBD
7 Penyampaian Rancangan APBD kepada Minggu Pertama Bulan Oktober 2 Bulan
DPRD
8 Pengambilan Persetujuan Bersama DPRD dan Paling lama 1 bulan sebelum
Kepala Daerah tahun anggaran bersangkutan
9 Hasil Evaluasi Rancangan APBD 15 Hari Kerja (bulan Desember)
10 Penetapan Perda APBD dan Perkada Paling Lambat Akhir Desember
j g (
Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (31 Desember))
www.dadang-solihin.blogspot.com 53
Proses Penyusunan Perubahan APBD
No Uraian Waktu Lama
1 Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kepada DPRD Minggu Pertama Agustus -
2 Kesepakatan Perubahan KUA d PPAS antara K
K k t P b h dan t Kepala D
l Daerah d DPRD
h dan Mi Kedua Agustus
Minggu K d A t Hari
7H i
3 Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Minggu Ketiga Agustus -
4 Penyampaian Raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD Minggu Kedua September -
5 Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Akhir September (3 bulan -
Raperda Perubahan APBD sebelum TA berakhir)
6 Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri / Gubernur untuk dievakuasi 3 Hari
Kerja
7 Keputusan Menteri Dalam Negeri /Gubernur tentang hasil evaluasi PAPBD Pertengahan Oktober 15 Hari
Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2012 Kerja
8 Pengesahan Perda PAPBD yang telah dievaluasi dan dianggap sesuai -
dengan ketentuan
9 Penyempurnaan Perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan Minggu Ke-III Oktober 7 Hari
kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi Kerja
10 Pembatalan Perda PAPBD apabila tidak dilakukan Penyempurnaa Minggu Ke-IV Oktober 7 Hari
(setelah pemberitahuan untuk Kerja
penyempurnaan sesuai hasil
evaluasi)
11 Pencabutan Raperda PAPBD Minggu Ke-I November 7 Hari
12 Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan DPA-SKPD Minggu Ke-III Oktober 3 Hari
(setelah P-APBDdisahkan) Kerja
www.dadang-solihin.blogspot.com 54
www.dadang-solihin.blogspot.com 55