Idiologi Pancasila by RobbySubrata

VIEWS: 194 PAGES: 13

									               PENTINGNYA PANCASILA BAGI NKRI
                              Oleh SYAFRAN SOFYAN
                          Tenaga Profesional Lemhannas RI.


Hari ini, tanggal 1 Juni 2011, kita selalu memperingati hari lahir Pancasila, dan sudah
66 tahun , Pancasila menjadi Ideologi Bangsa Indonesia, Dasar Negara, dan Sumber
dari segala sumber hukum. Walaupun, masih ada perbedaan, dan perdebatan, kapan
sebenarnya hari lahir Pancasila? Kalau kita mengacu kepada di sahkannya UUD 1945,
secara formil, lahirnya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita
Merdeka, yang mana di dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat rumusan Pancasila.

Setelah merdeka, Pancasila didalam pelaksanaannya, terjadi pasang surut di dalam
eksistensinya, bahkan sejak pertama kali diucapkan oleh Bung Karno di depan
BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, dan puncaknya di era reformasi ini, banyak
dipertanyakan keberadaan, dan nilai-nilai Pancasila, apakah sudah pudar ditelan arus
globalisasi?

Gerakan Reformasi (reform movement) yang bergulir di awal tahun 1998 di samping
telah membawa angin segar berupa proses demokratisasi yang luar biasa manfaatnya,
juga telah membawa hasil sampingan (by product) berupa porak porandanya
fundamental politik di jaman Orde Baru, yang semula diyakini kebenarannya sebagai
paradigma yang dapat menyelesaikan persoalan bangsa yang sangat pluralistik,
dimana penduduknya terdiri berbagai macam suku, budaya, agama, bahasa, dan watak
yang berbeda-beda, disamping menguntungkan karena dapat saling berinteraksi,
namun juga memiliki kerawanan dalam hal persatuan bangsa, karena memang bangsa
ini dibangun bukan atas dasar alasan-alasan subyektif         berupa ikatan primordial
(primordial attachments), namun atas dasar kesamaan penderitaan seluruh suku,
agama, ras, golongan yang tersebar di kepulauan Nusantara karena dijajah oleh
Belanda, Inggris, Portugis dan Jepang, total lebih dari 350 tahun lamanya.

Fundametal politik tersebut antara lain pemikiran bahwa UUD 1945 yang singkat
sebagaimana aslinya akan memberikan kekuasaan yang besar bagi Presiden sebagai
Mandataris MPR untuk menjaga stabilitas politik, didukung oleh     partai politik yang
sedikit jumlahnya, dengan satu partai atau golongan yang memiliki suara mayoritas
dan topangan Angkatan Bersenjata dan PNS yang monoloyalitas pada kekuasaan,
yang sebenarnya juga bagian dari partai atau golongan yang dominan tersebut secara
historis.

Kondisi tersebut diperkuat dengan pemerintahan yang sentralistik yang menerapkan
ideologi pembangunan (ekonomi) dan menempatkan stabilitas politik sebagai jargon
politik guna     mengamankan pembangunan ekonomi berupa pertumbuhan dan
pemerataan.

Jargon stabilitas politik yang nantinya akan merupakan boomerang di masa krisis
ekonomi, karena keduanya akan bersinergi negatif, telah didramatisasi sedemikian rupa
sehingga terbukti merupakan pelanggaran HAM, terutama hak-hak sipil dan politik, dan
sumber penyalahgunaan kekuasaaan (abuse of power)           yang ditopang oleh KKN
sebagai State Crime.

Pancasila sebagai ideologi negara yang oleh The Founding Fathers telah dirumuskan
secara genius, telah dimanipulasikan dalam bentuk Doktrin Ekaprasetia Pancakarsa
melalui TAP MPR No. II/MPR/1978, yang sebenarnya mengaburkan hakekat Pancasila
tersebut sehingga menjadi justification terhadap penekanan terhadap hak-hak sipil
warganegara demi kepentingan kolektif.

Kondisi tersebut di masa Orde Baru        hanya menimbulkan riak-riak kecil dalam
kehidupan politik, karena intensitas pengamanan stabilitas oleh penguasa, di samping
kondisi kesejahteraan ekonomi yang baik, sekalipun nantinya terbukti fundamentalnya
juga lemah dan artificial.

Di Era Reformasi yang penuh dengan tuntutan untuk mengaktualisasikan The Root
Principles of Democracy,     manipulasi terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara
Kesatuan RI (NKRI) dirasakan sebagai trauma politik yang dalam, sehingga atas dasar
TAP MPR No. XVIII/MPR/1998, TAP tersebut di atas dicabut.

Sejarah Ideologi Pancasila
Pancasila itu benar adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari
dua kata dari Sansekerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas.
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar
negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu :

   •   Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945.
       Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri
       Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia
       menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah,
       peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di
       Indonesia.

   •   Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Sukarno
       mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme;
       Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan.
       Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1
       Juni itu, katanya: Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme,
       mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan
       Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita
       ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas
       kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa
dokumen penetapannya ialah :

   •   Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945

   •   Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945

   •   Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal
       27 Desember 1949

   •   Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal
       15 Agustus 1950
   •     Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama
         (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kalau sekarang banyak orang membicarakan eksistensi Pancasila sebagai dasar
Negara, filosofi bangsa, ideologi pemersatu sampai saat ini sudah memasuki
gelombang ke empat;

   •     Ketika Pancasila disampaikan pertama kali saat pidato Sukarno pada tanggal 1
         Juni 1945 di depan BPUPKI,

   •     Ketika Konstituante, Pasca Pemilu 1955, hal tersebut berujung pada Dekrit
         Presiden 5 Juli 1959,

   •     Pancasila dimanipulasi, disalahgunakan, dan hanya boleh diterjemahkan,
         bahkan sebagai alat untuk memukul musuh-musuhnya oleh kekuatan Orba.

   •     Era Reformasi, dampak buruk terhadap Pancasila, akibat manipulasi Pancasila
         pada zaman orde baru, sehingga makin dilupakan, di tambah lagi dari
         Pendidikan formal, yang mana kurikulum Pancasila dihilangkan.



PANCASILA SEBAGAI MARGIN APPRECIATION DI BIDANG HUKUM


Peranan Pancasila sebagai margin of appreciation di bidang hukum akan mewarnai
segala     sub sistem di bidang hukum, baik substansi hukum yang bernuansa “law
making process”; struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan “law enforcement”
maupun budaya hukum yang berkaitan dengan “law awareness”.
Di ketiga sub-sistem hukum tersebut, ketenteraman hidup beragama, rasa keagamaan
dan agama dengan segala perangkatnya harus dihormati oleh sistem hukum (Sila
Ketuhanan YME); sistem hukum harus selalu mempromosikan dan melindungi HAM,
khususnya yang telah diadopsi dalam hukum positif atau atas dasar intrumen HAM
universal yang telah diratifikasi (Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) ; sistem
hukum harus dapat menjamin “constructive pluralism” dan melihat nilai persatuan
bersifat kultural yang penuh dengan nuansa       solidarity (Sila Persatuan Indonesia);
Selanjutnya sistem hukum harus selalu mengapresiasi nilai-nilai dasar demokrasi (core
values of democracy or index of democracy or the roots principle of democracy) seperti
prinsip   Konstitusionalisme;     pemilihan   umum    yang   demokratis;    desentralisasi
kekuasaan/otonomi daerah; hukum harus aspiratif terhadap kepentingan rakyat; prinsip
checks and balances; kekuasaan kehakiman yang merdeka; peranan kelompok
kepentingan (civil society); melindungi golongan minoritas; Hak masyarakat untuk
tahu;civilian control to the military; asas supremasi hukum (Sila Kerakyatan Yang
Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan; dan yang
terakhir sepanjang menyangkut keadilan sosial perlu dikaji pendapat Van Krieken
(2002, hal. 14) sebagai berikut : “Law could be defined as an instrument to regulate
(potential) conflict, to prevent it from emerging, to prevent it from escalating and/or to
find solution thereto. One should also recognize that ‘justice’ in this context stands for
equity, fairness and reasonableness, rather than the administration of law (German
terminology : Recht and Gerechtigkeit). Law by definition, is a number of steps behind
developments in the concept of juastice.Moreover, justice as a concept, is a product of
continously changing ideas, perceptions and developments as well.”’
Istilah keadilan sosial menunjuk nilai lebih dari moralitas sosial di atas moralitas sipil.
Contohnya adalah dimungkinkannya restriksi hak-hak sipil yang bersifat “derogable
rights” atas dasar undang-undang dalam rangka pengakuan dan penghormatan
terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain, moralitas, ketertiban umum keamanan
nasional, dan kesejahteraan umum di masyarakat demokratis.
Sebagai MoA di bidang hukum, Pancasila harus didukung oleh SDM yang tidak berfikir
juridis normatif yang hanya melihat hukum sebagai “the command of the sovereign”,
tetapi hukum justru sebagai “sociological jurisprudence”. Dalam hal ini hukum harus
dilihat sebagai hukum yang ada dan berfungsi dalam masyarakat (law as it is in society
and what it is fuctioning in society).
Tradisi kepribadian ilmu hukum sebagai jurisprudence atau rechtslehre tidak
ditinggalkan , tetapi dengan mengesampingkan komitmen semata-mata sebagai ajaran
hukum murni;
Tata hukum tidak lagi berwatak positif sempit, tertutup, tetapi sebagai sistem terbuka
yang ramah terhadap lingkungan sosial;
Socio legal judgement mempengaruhi mulai dari pendidikan hukum, pembuatan hukum,
penegakan hukum dan penanaman kesadaran hukum masyarakat;Kritis terhadap
masalah-masalah keadilan dan demokrasi ;
Hukum harus dikembangkan sebagai alat untuk membela hak-hak sipil masyarakat
sedara luas (litigasi dan non-litigasi); Pengembangan studi hukum yang doktrinal harus
dilengkapi dengan yang non-doktrinal;.
Mendorong terbentuknya intellectual integrity; academic freedom and academic culture
di lingkungan hukum;
Dalam hal ini Pancasila dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas
jurisprudensi, pembuatan UU, penegakan hukum dan uji materiil (judicial review).
Dengan demikian menarik untuk dikatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat
modern dan demokratis adalah sebagai sarana mekanisme pengintegrasi kepentingan
(law as a tool of integrative mechanism), baik kepentingan budaya, ekonomi, politik,
kepentingan individual, sosial dan kepentingan institusional (negara). Bahkan
kepentingan regional dan global juga harus diapresiasi, misalnya dalam rangka
penanaman modal asing (foreign direct investment).


PANCASILA SEBAGAI MARGIN OF APPRECIATION DI BIDANG PERTAHANAN
DAN KEAMANAN


Secara universal persoalan pertahanan (defence) terkait dengan apa yang dinamakan
“defence requirements” yaitu “finding a balance between national expenditure on guns
and butter, the most appropriate balance between two necessities , the social and
welfare needs and the security of the nation. These are to ensure the well-being and
security of people. It can also be stated that givernments are in the business of creating
the preconditions for the generation of wealth and prosperity and for ensuring the
protection of such prosperity. The well-being of people and their security cannot be
subdivided”.
Keamanan (security) diartikan secara universal sebagai “an all encompassing condition
in which individual citizens live in freedom, peace and safety; participate fully in the
process of governance; enjoy the protection of fundamental rights; have access to
resources and the basic necessity of life; and inhabit an environment which is not
detrimental to their health and well-being”.
Di tingkat nasional tujuan kebijakan keamanan (security policy) adalah mencakup “the
consolidation of democracy; the achievement of social justice, economic development
and a safe environment; and a substantial reduction in the level of crime, violence and
political instability. Stability and development are regarded asinextricably linked and
mutually reinforcing”.
Di tingkat internasional tujuan dari kebijakan keamanan mencakup “the defence of the
sovereignity, territorial integrity and political independence   of the state, and the
promotion of regional security”.
Di Era refomasi sejak tahun 1998, telah terjadi perobahan signifikan yang memisahkan
secara hitam putih antara fungsi pertahanan dan keamanan. Pasal          30 UUD NKRI
tahun 1945 menegaskan bahwa TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan rakyat
semesta    dan Kepolisian sebagai kekuatan utama sistem keamanan semesta dan
rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Dalam menghadapi “non-traditional security threat” yang tidak jarang berskala besar
dan bersifat transnasional, seperti terrorisme dan kejahatan transnasional terorganisasi.
Dalam hal ini sistem perbantuan TNI terhadap kepolisian harus diatur secara sistematis
untuk kepentingan bangsa dan negara, tanpa harus berbicara tentang UU Keadaan
Bahaya (UU No. 23 Tahun 1959).
Hal ini terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai margin of appreciation di bidang
pertahanan dan keamanan karena tujuan nasional berupa “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dst.nya “ merupakan alasan menyusun
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu UUD Negara Indonesia1945 yang
berlandaskan Pancasila.
Khusus dikaitkan dengan Sila pertama (Ketuhanan YME) sistem pertahanan dan
keamanan dihadapkan pada terrorisme yang bersifat transnasional dan dipengaruhi
oleh radikalisme agama (apocalyptic terrorist who inspred by religious zalotry) . Dalam
hal ini pendekatan tidak hanya dilakukan secara koersif melalui pendayagunaan militer,
polisi dan intelijen, melainkan secara simultan juga berusaha mengatasi “root cause”
melalui dialog dan pengembangan ajaran agama yang positif oleh tokoh-tokoh agama
reformis dan moderat. Hal ini akan menyentuh agama, rasa keagamaan dan ketertiban
hidup beragama;


Dalam kerangka Sila Kedua (Perikemanusiaan yang adil dan beradab), antara lain
sudah nampak dalam sikap Indonesia dalam merumuskan definisi HAM, yang
menganggap HAM sebagai karunia Tuhan YME. Hal lain adalah sikap Indonesia dalam
menghadapi ‘humanitarian intervention’ dalam kerangka ‘responsibility to protect’, di
mana Indonesia menentukan syarat agar lebih mendahulukan prinsip ‘non-use of force’
dan aksi militer merupakan sarana terakhir atas dasar keputusan kolektif dan bukan
langkah unilateral dan diskriminatif.
Penerapan     Pancasila sebagai margin of appreciation pada Sila Ketiga (Persatuan
Indonesia ) nampak dalam penyelesaian dampak            pemisahan TNI dan Polri dalam
bentuk perbantuan yang sistematis dalam menghadapi “non-traditional security threat”.
Dikaitkan dengan Sila Keempat, nampak dalam sikap TNI untuk taat pada perintah
Konstitusi yang dilandasi prinsip demokrasi berupa “civilian control to the military” yang
muncul di Era Reformasi.
Refleksi penerapan Pancasila Sila Kelima dalam bidang pertahanan dan keamanan
terlihat dalam konsep Ketahanan Nasional yang pada dasarnya merupakan usaha
untuk menjaga keseimbangan antara Kesejahteraan (prosperity) dan keamanan
(security) secara komprehensif-integral.




Manfaat Ideologi Dalam Kerangka NKRI.

Dalam kehidupan manusia baik individual maupun kolektif, peranan ideologi sangat
penting, agar individu atau kolektivitas tersebut selalu konsisten dalam langkah dan
pemikirannya serta tidak kehilangan arah. Sekalipun demikian harus pula diakui bahwa
ideologi yang tidak bertumpu pada nilai-nilai universal yang dapat menjamin kehidupan
yang bermartabat (freedom to live in dignity) justru akan manimbulkan penderitaan
kepada umat manusia. Contohnya             ideologi totalitarianism yang menerapkan
kekuasaan pemerintahan yang tak terbatas (unrestricted power in government);
Pendapat yang kurang lebih sama menyatakan bahwa “Ideology refers to distinctive
belief systems, ideas, and abstract ideals that are perceived as providing the true
meaning of life. Communism, capitalism, fascism, Islam, Judaism, Christianity,
fundamentalism, and the like all may represent political, religious, or economic belief
system that provide to their adherents an underlying meaning and purpose of life”.
Ideologi seringkali membangkitkan fanatisme dan ketidaksesuaian ideologi di suatu
negara bisa menimbulkan kejahatan politik (political crime), baik dalam bentuknya
sebagai “crimes against government” maupun sebagai “crimes by government”.

Di dalam masyarakat yang sangat pluralistik seperti Indonesia, mobilisasi untuk
mencapai tujuan negara secara musyawarah dan mufakat sangat sulit. Negara
Kesatuan RI (NKRI) saat ini mengalami ancaman yang berasal baik dari dalam maupun
luar negeri. Dari dalam negeri pasca amandemen UUD, yang mana 87,5 %merupakan
hal yang baru /berubah, misalnya saja munculnya pemikiran federalisme di benak
sementara orang, termasuk di sini ide untuk memperluas daerah-daerah Otonomi
Khusus tanpa alasan yang masuk akal, padahal otonomi daerah yang ingin dijadikan
filter terhadap gerakan separatisme, mendekatkan rakyat pada pengambil keputusan
dan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan, ternyata telah            menimbulkan hasil
sampingan berupa raja-raja kecil di masa lalu, yang semakin jauh jarak antara Pusat
dan Daerah, tapi juga antara Pemimpin dan rakyatnya. Belum lagi adanya pelbagai
gerakan separatis (RMS, OPM, GAM) yang masih eksis saat ini . Selain itu juga
keteledoran untuk menertibkan batas-batas negara RI yang berbatasan dengan negara
lain. Dari luar negeri dalam bentuk usaha-usaha untuk membantu gerakan separatis
dari negara lain, kemudian klaim negara-negara tetangga terhadap beberapa wilayah
kepulauan RI .

Selanjutnya sikap negara-negara          lain untuk tidak menghormati prinsip negara
kepulauan   (Archipelagic   Principle)    dengan   memanfaatkan   celah-celah   hukum
internasional, illegal fishing, campur tangan dari elemen Negara-negara lain untuk
mempersoalkan kembali status perjanjian internasional masa lalu (anggota Kongres AS
terhadap Papua). Belum lagi langkah-langkah negara superpower tertentu           untuk
kemungkinan menerapkan anticipatory self defence dan campur tangan internasional
melalui PBB unuk melakukan humanitarian intervention apabila diduga telah terjadi
pelanggaran HAM berat terhadap penduduk sipil. Lebih-lebih postur Negara kepulauan
yang memiliki akses yang tidak terbatas dan sulit diawasi.

Yang juga sangat mengkhawatirkan adalah pengamatan para ahli yang menegaskan
bahwa di masa datang, sumber perang atau konflik bersenjata (the resources of war)
tidak hanya Clash of Civilization and Identities (Huntington, 2002), tetapi juga perebutan
minyak, tanah, air dan mineral. (Michael Klare, 2004).

Belum lagi adanya kenyataan bahwa free market, dan demokrasi liberal , yang mana
ekonomi kita saat ini lebih 50 % dikuasai asing, dan ethnis tertentu, apabila diterapkan
tanpa integritas, justru akan menimbulkan kebencian ethnis, orang asing, kecemburuan
agama    dalam    kehidupan    negara-negara    berkembang.     Dengan    menumpuknya
kekayaan di tangan minoritas ethnik tertentu (market dominant minorirties). Contohnya
adalah ethnis Cina di Asia Tenggara, Ethnis Kroasia di Bekas Jugoslavia, kulit putih di
Amerika Latin dan Afrika Selatan dan India di Afrika Timur, orang Libanon di Afrika
Barat dan Yahudi di Rusia. Mereka-mereka ini selalu menjadi sasaran kekerasan
karena kecemburuan dan kebencian (Chua, 2004).

Demikian pula bahaya globalisasi terhadap human security, langkah-langkah organisasi
internasional (World Bank, IMF dan WTO) oleh aktivis anti globalisasi juga dianggap
mencetak by product berupa celah yang semakin lebar antara yang kaya dan yang
miskin baik antar negara maupun masyarakat dalam suatu negara; dan peningkatan
degradasi lingkungan (Wilkinson and Hughes , 2002); Dalam kehidupan nasional,
mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan globalisasi memilih untuk mencari
perlindungan terhadap kelompok-kelompok tradisionalnya (traditional shelter), seperti
kelompok agama, dan ethnis.

Idiologi menjadi semakin penting bagi suatu negara, mengingat sikap negara-negara
tertentu (AS dan Inggris) yang setelah PD II usai menjadi pelopor HAM, demokrasi dan
ketertiban dunia melalui hukum internasional, namun dalam perkembangannya justru
telah meluluhlantakkan ketertiban dunia (international rule of law) dan keadilan
internasional, karena dianggap tidak lagi cocok dengan kepentingan dan kebutuhan
mereka. Contohnya adalah pelanggaran HAM di Abu Ghraib dan Guantanamo;
pengingkaran terhadap Kyoto Protocol tentang Global Warming dan penolakan
terhadap Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court serta penerapan pre-
emptive strike terhadap Afganistan dan Iraq setelah peristiwa 9/11, seolah-olah dunia
tidak lagi mempunyai aturan-aturan hukum (lawless world) (Sands, 2005). Ditambah
lagi dengan sikap Amerika serikat yang mengkhianati Statuta Roma 1998 dengan cara
mengadakan perjanjian bilateral dengan pelbagai negara berkembang dalam bentuk
“non-surrender or impunity aggreement”.         Demikian pula keengganan nya untuk
berbicara tentang “root causes of terrorism” dan lebih memilih pendekatan militer, polisi
dan intelijen yang seringkali menimbulkan pergeseran keseimbangan antara “security,
freedom and justice”. (Van Krieken, 2002, hal. 4).

Mantan Senator AS, Gary Hart menyatakan bahwa apabila AS ingin memperoleh
simpati dan daya tarik masyarakat di dunia, maka dalam mencapai tujuan dan
kepentingan nasionalnya yang luas, di samping bertumpu pada kebijakan tradisionalnya
di bidang politik, ekonomi dan militer, juga harus mengedepankan apa yang disebutnya
sebagai The Fourth Power yaitu Power of American Ideals berupa asas-asas demokrasi
(democratic principles) yang justru merupakan ideologi AS. (Hart, 2004).

Ideologi menjadi semakin penting menyimak apa yang dikatakan oleh Sekjen PBB
Koffie   Annan   bahwa     ancaman    kemanusiaan        di   dunia     yang   membutuhkan
tanggungjawab    bersama     Negara-negara      adalah    sangat      multidimensional   yaitu
kemiskinan, rasa takut dan bahaya terhadap kehidupan bermartabat                      meliputi
:kemiskinan, konflik bersenjata antar dan intra negara, bahaya senjata nuklir, radiologi,
kimia dan biologi, terorisme dan kejahatan transnasional terorganisasi (Annan, 2004).

Untuk itu ideologi jelas akan sangat dibutuhkan oleh suatu negara, apalagi dengan
mempertimbangkan postur Indonesia berupa negara kepulauan, sangat pluralistik dan
berada pada posisi silang dunia. Idiologi Pancasila menempati posisi Idiologi dalam hal
ini merupakan Value Defence dalam kerangka Main Security Policy untuk menghadapi
bahaya dari luar berupa kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik,
bahkan dalam menentukan kebijakan keamanan regional, dan bahaya dari dalam
berupa   konsolidasi   demokrasi,    keadilan   sosial   yang      harus   dicapai,   kendala
pembangunan ekonomi dan degradasi lingkungan serta kejahatan, kekerasan dan
ketidakstabilan politik. (le Roux, 2002).

Dengan demikian istilah Kesatuan dalam NKRI harus diartikan dalam arti fisik, psikis
dan kultural. Tidak dalam arti aggregasi yang atomistik, tidak dalam arti integrasi
struktural, tetapi kesatuan yang memiliki derajat tertinggi yaitu integrasi kultural yang
mengandung di dalamnya national solidarity.

Pada akhirnya akan nampak bahwa fungsi ideologi bagi suatu bangsa adalah
mendeklarasikan “jati diri’ bangsa tersebut. Jati diri akan sangat kondusif bilamana jati
diri tersebut telah membuktikan diri dapat bersinergi positif dengan nilai-nilai universal.
Bagi bangsa lain, ideologi suatu bangsa menjadikan bangsa lain yakin            dan dapat
memprediksi dan meramalkan (predictablability) perilaku bangsa tersebut dalam
hubungan dengan bangsa lain.

Sebagai contoh adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang telah teruji
melalui ratifikasi pelbagai instrumen HAM internasional. Demikian pula nilai kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang
telah diuji melalui “index” demokrasi yang diterapkan secara gradual semenjak Era
Reformasi mulai tahun 1998.

Contoh di atas menunjukkan bahwa AS yang dulunya adalah kampiun HAM dan
demokrasi, demi kepentingan nasionalnya, apalagi semenjak tragedi September 11
menjadi semakin “unpredictable”.

Bangsa Indonesia harus selalu concerned terhadap nilai-nilai yang terkait dengan
kesepakatan nasional yang sudah final dalam kehidupan bangsa, yaitu Pancasila
sebagai margin of appreciation, dan         UUD Negara Kesatuan RI 1945; NKRI dan
Bhineka Tunggal Ika, yang berfungsi sebagai instruments of national pattern of
maintenance dan instrumeh of goal attaintment.

Apalagi perumusan Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD NKRI 1945, yang
bersifat untouchable. Bagi suatu bangsa Konstitusi merupakan cornerstone, yang
menciptakan symbol and myth; Konstitusi memberikan kepada negara unity, purpose
and pride, yang sama sekali tidak boleh underestimated. Constitution is the supreme
law of the land, constitution must be respected, because constitution is a nastional
symbol (Dye and Ziegler, 2003, hal. 51-53). Dalam hal ini Ideologi merupakan the crown
of the constitution. Hal-hal tersebut di atas harus tersurat dan tersirat dalam politik
hukum nasional.

Penutup.
Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai Dasar Kehidupan berbangsa dan
bernegara Indonesia, nilai dan norma yang terkandung di dalamnya merupakan
keinginan dari bangsa Indonesia yang harus di amalkan. Pengamalan Pancasila secara
subjektif akan memperkuat pengamalan Pancasila secara objektif. Pengamalan
Pancasila ini harus di lakukan dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia
agar Pancasila benar-benar berperan sebagaimana Fungsi dan kedudukannya dan
supaya tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia mudah terwujud.
Bila benar Pancasila itu masih ada pada setiap sanubari kita, Insya Allah persatuan dan
kesatuan negeri ini tetap ada. Dan memang bila benar Pancasila itu masih melekat kuat
di jiwa raga kita ini, Insya Allah kita selalu mau untuk bertoleransi dalam kehidupan
yang damai dan indah. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap ada,
tidak menjadi kenangan diwaktu yang akan datang


Data Singkat Penulis:
* Tenaga Profesional Bidang Politik Lemhannas RI
* Dosen Fak. Hukum Univ. Semarang (1995 sd sekarang)
* Dosen Pasca Sarjana Hukum & Magister Kenotariatan Univ.Jayabaya.
* Dosen/nara-Sumber Perbankan/BUMN
* Dosen/Nara Sumber Jimly School & Government
* Petatar P4 (1995 sd 1998).
* Pendiri/Dewan pakar ISHI (Ikatan Sarjana Hukum Indonesia)
* Pengurus IKAL Pusat.

								
To top