Docstoc

Juknis APBS 2011 (Lampiran)

Document Sample
Juknis APBS 2011 (Lampiran) Powered By Docstoc
					                                   Lampiran 1    : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
                                                   Provinsi DKI Jakarta
                                                   Nomor     : 1283/2011
                                                   Tanggal : 26 Agustus 2011




I.   PENGERTIAN UMUM
     Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan
     1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
      2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
      3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
      4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
         Jakarta.
      5. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi, Suku Dinas
         Pendidikan Menengah Kota Administrasi, dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
         Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
      6. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi,
         Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi, dan Kepala Suku Dinas
         Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
      7. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Dasar
         Kecamatan dan Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan.
      8. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan
         Dasar Kecamatan dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan.
      9. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak- Kanak Negeri
         (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Pendidikan Luar Biasa (PLB), Sekolah
         Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan
         Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) .
     10. Pengawas adalah Pengawas Taman Kanak- Kanak / Sekolah Dasar, Pengawas
         Pendidikan Luar Biasa, Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Pengawas
         Madrasah Tsanawiyah, Pengawas Sekolah Menengah Atas dan Pengawas Sekolah
         Menengah Kejuruan.
     11. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak- Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar
         Negeri, Kepala Sekolah Pendidikan Luar Biasa Negeri, Kepala Sekolah Menengah
         Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Kepala Sekolah Menengah
         Kejuruan Negeri.
     12. Bendahara Sekolah adalah pegawai sekolah atau guru yang diberi tugas untuk
         menerima, mencatat, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan seluruh
         penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah.
     13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
         diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
                                        2


14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,
    konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan
    lain   yang    sesuai    dengan    kekhususannya,         serta   berpartisipasi     dalam
    menyelenggarakan pendidikan.
15. Sekolah Bertaraf Internasional adalah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat
    SBI yaitu sekolah yang menyelenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan
    nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
16. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah alokasi dana
    yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada
    sekolah berdasarkan jumlah Peserta Didik terdaftar dalam bentuk uang.
17. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selanjutnya disingkat BOS adalah alokasi
    dana yang berasal dari APBN.
18. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat
    dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan
    di satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan
    sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.
19. Kegiatan Belajar Mengajar adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan
    sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Intrakurikuler adalah kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran seperti
    tercantum dalam struktur kurikulum dengan jumlah jam pelajaran yang telah
    ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
21. Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar struktur kurikulum yang dilaksanakan di luar
    jam pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik.
22. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN yaitu
    anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
23. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD yaitu
    anggaran yang bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
24. Sumbangan Masyarakat yaitu dana tidak mengikat yang bersumber dari masyarakat
    baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pedidikan di
    sekolah.
25. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat
    RAPBS adalah rencana terpadu keuangan tahunan sekolah yang berisi rencana
    penerimaan dari APBN, APBD dan Sumbangan Masyarakat serta rencana
    penggunaannya sesuai dengan rincian kegiatan, sebagai pedoman membiayai
    penyelenggaraan pendidikan di sekolah selama satu tahun pelajaran.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah
    RAPBS yang telah ditetapkan dalam rapat pleno orangtua/wali peserta didik.
27. Masyarakat    adalah    penyelenggara   atau     satuan    pendidikan    yang      didirikan
    masyarakat; peserta didiki, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain yang
    mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
                                               3


       28. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.
       29. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
       30. Dunia usaha adalah perusahaan-perusahaan yang menyisihkan keuntungannya
           untuk membantu kemajuan pendidikan dan kehidupan sosial.
       31. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah bentuk
           otonomi manajemen pendidikan di satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala
           sekolah, guru dan pegawai bermitra dengan komite sekolah dalam mengelola
           kegiatan pendidikan.
       32. Buku Pelajaran Wajib adalah sejumlah buku mata pelajaran wajib yang sesuai
           dengan kurikulum yang berlaku.
       33. Buku Referensi adalah buku pelengkap yang dapat dijadikan referensi pada mata
           pelajaran atau pokok bahasan tertentu.
       34. Buku Administrasi Sekolah adalah buku yang mendukung kebutuhan administrasi
           sekolah, antara lain buku klapper, buku induk Peserta Didik, buku absensi Peserta
           Didik/guru, dan sebagainya.
       35. Buku kumpulan soal adalah buku yang merupakan bank soal.
       36. Lembar Kerja Peserta Didik yang selanjutnya disingkat LKPD adalah lembar kerja
           yang dibuat oleh guru sebagai tuntunan Peserta Didik dalam melaksanakan
           pembelajaran



II.    TUJUAN DAN SASARAN

        A. TUJUAN

           Menyusun Pedoman APBS adalah agar pengelola pendidikan ,komite sekolah dan
           orangtua peserta didik/masyarakat memiliki acuan untuk menyusun APBS dalam
           memenuhi seluruh biaya kegiatan sekolah yang selanjutnya dibahas dalam rapat
           pleno secara demokratis, transparan, dan akuntabel untuk ditetapkan dan disahkan
           menjadi APBS.


        B. SASARAN
           Sasaran Menyusun Pedoman APBS adalah agar tersedianya informasi penerimaan
           dan penggunaan keuangan sekolah yang berasal dari berbagai sumber sebagai
           pedoman melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah.


III.   LIMA “K” MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

        1. Ketersediaan Layanan Pendidikan
        2. Keterjangkauan Layanan Pendidikan
        3. Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
        4. Kesetaraan Dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
        5. Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
                                                  4

IV.   PRINSIP PENYUSUNAN APBS

      1. APBS disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sekolah
      2. APBS disusun berdasarkan atas musyawarah dan mufakat antara sekolah, komite
         sekolah dan orangtua peserta didik/masyarakat
      3. Senantiasa menerapkan subsidi silang
      4. Bersama komite sekolah, mencari solusi untuk kelancaran proses pembelajaran
      5. Peserta didik tetap mendapat layanan pendidikan dan tidak boleh dikeluarkan dari
         sekolah karena alasan ekonomi tidak sanggup membayar uang sekolah.


V.    KEWAJIBAN SEKOLAH

      1. Kepala Sekolah wajib mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber dana
         yang    diterima    dari    APBD,      APBN,    dan     sumbangan    masyarakat       maupun
         donasi/sponsor      kepada     para    guru,   komite    sekolah   dan    orangtua    peserta
         didik/masyarakat, dalam bentuk surat edaran Kepala Sekolah dan pengumuman di
         tempat yang representatif di lingkungan sekolah dan juga website sekolah serta
         website Dinas Pendidikan.
      2. Kepala Sekolah wajib mengoptimalkan penggunaan uang yang bersumber dari APBD
         dan APBN dalam membiayai kebutuhan pendidikan di sekolahnya.
      3. Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri wajib membebaskan biaya pendidikan seluruh
         Peserta Didik yang terdaftar di sekolahnya.
      4. Pembebasan biaya pendidikan yang dimaksud ayat (3) yaitu membebaskan biaya
         investasi dan operasional sekolah.
      5. Komite sekolah dapat menghimpun sumbangan sukarela yang tidak mengikat
         dari    dunia      usaha,      dunia    industri      dan   masyarakat       tetapi    harus
         dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata
         kelola keuangan.
      6. Sumbangan sukarela yang ditrerima komite sekolah sesuai dengan ayat (5)
         digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terbiayai dari anggaran APBD dan
         APBN.
      7. Komite sekolah pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dapat
         menghimpun sumbangan dari dunia usaha, dunia industri dan orang tua peserta
         didik/masyarakat serta harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang
         berlaku.
      8. Dana       yang    bersumber    dari    APBD,      APBN,    partisipasi   masyarakat     dan
         sumbangan/sponsor dan dunia usaha/perorangan dikelola secara terpadu dan jelas
         baik sumbernya serta pemanfaatannya dan tidak dapat dialihkan dari satu sumber
         lain sumber dana lainnya; serta dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan tata
         kelola anggaran berbasis kinerja yang transparan dan akuntabel.
                                                 5


       9. Prasarana sekolah dan sarana yang pendanaanya berasal dari pemerintah maupun
          sumbangan masyarakat (perorangan, instansi, kelompok atau dunia usaha) menjadi
          aset pemerintah daerah dan dicatat secara jelas.

VI.    PRINSIP PENGELOLAAN ANGGARAN

       1. Efisiensi berarti lebih menekankan pada kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi
          adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau
          antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan
          biaya;
       2. Efektivitas berarti menekankan pada kualitas hasil suatu kegiatan. Pengelolaan dana
          pendidikan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan
          dapat mengatur dana yang tersedia untuk membiayai aktivitas dalam rangka
          mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcome-nya sesuai
          dengan rencana yang telah ditetapkan;
       3. Transparansi berarti adanya keterbukaan sumber dana dan jumlahnya, rincian
          penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan
          pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya;
       4. Akuntablitas    berarti     bahwa          penggunaan    dana      pendidikan     dapat
          dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ada pilar
          utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya
          transparansi para penyelenggara pendidikan dengan menerima masukan dan
          mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola pendidikan, (2) adanya
          standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas,
          fungsi, dan wewewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan
          suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang
          mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat;
       5. Terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan standar biaya kegiatan mempunyai hasil
          yang jelas dan nyata;dan
       6. Tertib   Administrasi      berarti    bahwa       perencanaan,      pelaksanaan    dan
          pertanggungjawaban standar biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
          perundang-undangan         dan       didukung      dengan       bukti   yang      dapat
          dipertanggungjawabkan.


VII.   PENGGUNAAN DANA BOS DAN BOP

       A. PENGGUNAAN DANA BOS

          Penggunaan Dana BOS harus berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
          tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
                                                 6

     B. PENGGUNAAN BOP
         Penggunaan BOP harus berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Biaya
         Operasional Pendidikan (BOP) di Provinsi DKI Jakarta.


VIII. PROGRAM KEGIATAN YANG DIBIAYAI


1.   RAPBS mengakomodasi kegiatan dengan rincian kegiatan seperti berikut :
     a. Pengembangan Standar Isi
        Pengelolaan Kurikulum KTSP :
         1)        Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
         2)        Penyusunan Program Tahunan
         3)        Penyusunan Program Semester
         4)        Penyusunan Silabus
         5)        Penyusunan RPP
         6)        Penyusunan Program BP/BK
         7)        Pengadaan Buku Pegangan Guru
         8)        Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Peserta Didik
         9)        Pengadaan Buku LKS
         10) Penyusunan Program Perpustakaan
         11) Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA
         12) Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa
         13) Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer
         14) Penyusunan Program Pengelolaan Bengkel Keterampilan
         15) Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia
         16) Penyusunan Program Ekstrakurikuler
         17) ........... dst
     b. Pengembangan Standar Proses
        1) Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar :
              a) Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (ATK KBM)
              b) Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)
              c) Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial)
              d) Seleksi Peserta Didik Program Kelas Akselerasi
              e) Seleksi Siswa Program Bilingual
              f)    Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium
              g) Pengadaan Bahan Praktik Bahasa
              h) Pengadaan Bahan Praktik Komputer
              i)    Pengadaan Bahan Praktik Pendidikan Teknologi Dasar
              j)    Pengadaan Bahan Praktik Internet
              k) Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan
              l)    Pengadaan Bahan Referensi
                                      7


   m) Pengadaan Media Pembelajaran
   n) Pengadaan Buku Perpustakaan
   o) Pengadaan Majalah Sekolah
   p) Pelaksanaan Studi Wisata
   q) Pemberdayaan Multimedia
   r) Pemberdayaan Perpustakaan
   s) Pemberdayaan Toga
   t)   Konsultasi peningkatan mutu pendidikan (Konsultan & Psikolog)
   u) ........... dst.
2) Program Kesiswaan :
   a) Penyusunan Program Kesiswaan
   b) Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
   c) Test IQ
   d) Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran
   e) Pelaksanaan Lomba OSN
   f)   Pelaksanaan Lomba O2SN
   g) Pelaksanaan Lomba MIPA
   h) Pelaksanaan Loketa
   i)   Penyelenggaraan PORSENI
   j)   Penyelenggaraan Pentas Seni
   k) Penyelenggaraan Koperasi Sekolah
   l)   Pertukaran Pelajar
   m) Native Speaker
   n) Desain Grafis Multimedia
   o) ........... dst
3) Program Ekstrakurikuler
   a) Penyusunan Program Ekstrakurikuler
   b) Pelaksanaan Ekstrakuriler Kepramukaan
   c) Pelaksanaan Ekstrakuriler Kesenian
   d) Pelaksanaan Ekstrakuriler Olahraga
   e) Pelaksanaan Ekstrakuriler Paskibra
   f)   Pelaksanaan Ekstrakuriler PMR Pemula
   g) Pelaksanaan Ekstrakuriler English Club
   h) Pelaksanaan Ekstrakuriler UKS/KKR
   i)   Pelaksanaan Ekstrakuriler Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
   j)   Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band
   k) Pelaksanaan Ekstrakurikuler Komputer
   l)   Penyelenggaraan Pesantren Kilat
   m) Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional
   n) Pengelolaan Majalah Dinding
                                       8


       o) Aero Modelling
       p) ........... dst




c. Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan
  1)   Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
  2)   Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
  3)   Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan
  4)   Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kota
  5)   Pelaksanaan Ujian Sekolah
  6)   Pelaksanaan Ujian Nasional
  7)   Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM)
  8)   Pelaksanaan Test Kemampuan Dasar (TKD)
  9)   Kompetensi Pengembangan Status Sekolah
  10) Standar ISO
  11) ........... dst
d. Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   1) Pembinaan Guru di Gugus :
       a) Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
       b) Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
       c) Pembinaan Administrasi Sekolah
       d) Pembuatan Media Pembelajaran
       e) Penyelenggaraan Kursus ICT
       f)   Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Guru dan Karyawan
       g) Penyelenggaraan Guru Berprestasi
       h) ........... dst
   2) Pembinaan Tenaga Kependidikan :
       a) Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
       b) Pembinaan Tenaga Perpustakaan
       c) Pembinaan Tenaga Laboratorium
       d) Pembinaan Tenaga UKS
       e) Pembinaan Tenaga Ekstrakurikuler
       f)   ........... dst
e. Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana
   1) Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah :
       a) Mesin Tik
       b) Stensil/ Mesin Pengganda
       c) Komputer
       d) Scanner
       e) AC
                                       9


   f)   OHP
   g) LCD
   h) Alat Dokumentasi
   i)   Jaringan Internet
   j)   Website
   k) TV, Tape Recorder
   l)   Alat Pelajaran
   m) Alat transportasi
   n) ........... dst
2) Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
   a) Ruang kelas
   b) Ruang laboratorium
   c) Ruang perpustakaan
   d) Ruang media
   e) Ruang Kepala Sekolah
   f)   Ruang Guru
   g) Ruang Tata Usaha
   h) Ruang aula
   i)   Ruang BP/BK
   j)   Ruang Ibadah
   k) Instalasi air
   l)   Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)
   m) Instalasi telepon
   n) Kamar mandi/wc guru/karyawan
   o) Kamar mandi/wc Peserta Didik
   p) Taman dan Lapangan
   q) Pagar
   r) ........... dst
3) Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
   a) Meja Kursi Murid
   b) Meja Kursi guru
   c) Lemari/etalase
   d) Lemari file
   e) Lemari Piala
   f)   Papan Pengumuman
   g) Meubelair Ruang Perpustakaan
   h) Meubelair Ruang UKS
   i)   Meubelair Ruang Laboratorium IPA
   j)   Meubelair Ruang Komputer
   k) Meubelair Ruang Musik
                                           10


        l)   Meubelair Ruang Laboratorium Bahasa
        m) Meubelair Ruang Multi Media
        n) Meubelair Ruang Keterampilan
        o) Meubelair Rumah Ibadah
        p) ........... dst
f.   Pengembangan Standar Pengelolaan
     1) Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
        a) Penyusunan Visi dan Misi
        b) Penyusunan Profil Sekolah
        c) Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah
        d) Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah
        e) Penyusunan Program RAPBS/RAKS
        f)   Lokakarya Aplikasi MBS
        g) Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing
        h) Pengelolaan Sekolah Berbasis ICT/TIK
        i)   Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM)
        j)   Kerjasama dengan sekolah Bertaraf Internasional dalam negeri
        k) Kerjasama dengan sekolah Bertaraf Internasional luar negeri
        l)   ........... dst
     2) Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
        a) Penyusunan Program Ketatausahaan
        b) Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran
        c) Updating data guru dan Karyawan
        d) Updating data Kesiswaan
        e) Penyusunan Laporan
        f)   Pengelolaan Inventaris Barang
        g) ........... dst
     3) Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
        a) Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
        b) Pelaksanaan Supervisi, meliputi
        c) Supervisi Akademik
        d) Supervisi Non-Akademik
        e) Supervisi Ekskul
        f)   Supervisi Perpustakaan
        g) Supervisi Laboratorium
        h) Supervisi Administrasi Tata Usaha
        i)   Supervisi Pemberdayaan Alat
        j)   Monitoring Keuangan
        k) Monitoring Kesiswaan
        l)   Monitoring kegiatan belajar Mengajar
                                        11


       m) Monitoring kegiatan Sarana Prasarana
       n) ........... dst
   4) Kegiatan Hubungan Masyarakat
       a) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
       b) Penyusunan Leaflet
       c) Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan
       d) Rakor Komite Sekolah
       e) Penyelenggaraan Lintas Alam
       f)   Penyelenggaraan Karang Pamitran
       g) ........... dst
g. Pengembangan Standar Pembiayaan
   Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
  1)   Konsumsi Guru / Pegawai
  2)   Konsumsi Tamu
  3)   Konsumsi Rapat Dinas
  4)   Coffee Morning
  5)   Pembelian Air Minum
  6)   Pembelian Gas
  7)   Pembayaran Rek Listrik
  8)   Pembayaran Rek Telepon
  9)   Pengadaan Alat RT Sekolah
  10) Pengadaan Alat Kebersihan
  11) Pembayaran Iuran Internet
  12) Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah
  13) ........... dst
h. Pengembangan Standar Penilaian
   1) Penyusunan kisi-kisi :
       a) Ulangan Harian
       b) Ulangan Tengah Semester
       c) Ulangan Akhir Semester
       d) Ulangan Kenaikan Kelas
       e) Ujian sekolah
   2) Penyusunan Soal
       a) Ulangan Harian
       b) Ulangan Tengah Semester
       c) Ulangan Akhir Semester
       d) Ulangan Kenaikan Kelas
       e) Ujian sekolah
                                                12


        3) Pelaksanaan penilaian
            a) Ulangan Harian
            b) Ulangan Tengah Semester
            c) Ulangan Akhir Semester
            d) Ulangan Kenaikan Kelas
            e) Ujian sekolah
            f)   Ujian Nasional
        4) Tindak lanjut hasil Penilaian
            a) Analisis
            b) Remedial
            c) Pengayaan
        5) Penilaian lainnya
            a) Portofolio
            b) Proyek
            c) Penugasan
            d) ........... dst
        6) Inovasi Model Penilaian
            a) Workshop
            b) IHT
            c) Pelatihan
            d) Study Banding
            e) ........... dst
2.   Rincian Kegiatan pada pasal 6 ayat (1) dipilih dan dapat ditambah sesuai dengan
     kebutuhan sekolah masing-masing.
3.   Pemeliharaan gedung dan perlengkapan sekolah yang dilakukan setiap hari yang
     bertujuan mencegah kerusakan antara lain pembersihan halaman, taman, lantai, dinding,
     daun pintu, jendela, kloset, urinoir, wastafel, lampu, saluran air bersih, air bekas, air kotor
     dan pembersihan meja, kursi, lemari serta perlengkapan lainnya;
4.   Pemeliharaan gedung dan perlengkapan dilakukan secara berkala yang bertujuan
     memperpanjang usia pemakaian antara lain penggantian saklar, stop kontak, genteng
     pecah/bocor, lantai/dinding keramik pecah, kunci/engsel, kaca jendela/pintu, plafon,
     penyedotan tinja dan perbaikan meja, kursi, lemari serta perlengkapan lainnya.
5.   Pemeliharaan gedung dan perawatan sarana prasarana sebagaimana ayat (3) dan ayat
     (4) hanya dapat dilakukan untuk perawatan ringan dalam satu kegiatan dengan nilai di
     bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
                                              13

IX.   MEKANISME MENYUSUN APBS, MENETAPKAN, DAN PEJABAT YANG TURUT
      MENANDATANGANI APBS


      1.   APBS disusun oleh Tim Perumus untuk menghimpun Rencana Kegiatan yang
           merupakan program sekolah dalam dua semester dengan pendanaan mengikuti
           tahun anggaran berjalan.


      2.   Tahapan menyusun APBS
           a.   Menganalisis penggunaan BOS, BOP dan dana masyarakat agar tidak terjadi
                duplikasi alokasi anggaran;
           b.   Menentukan jenis dan frekuensi kegiatan atau pengadaan dalam Petunjuk
                Pelaksanaan Kegiatan (PPK);
           c.   Membuat RK (Rincian Kegiatan) dan URK (Uraian Rincian Kegiatan) dengan
                berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
           d.   Menyusun uraian Tentang Penerimaan dan Pengeluaran serta Uraian
                Tentang Kegiatan Pokok Sekolah Yang Dibiayai.


      3.   Tahapan Menetapkan APBS
           a.   Rapat pleno orang tua/wali Peserta Didik melalui perwakilan kelas, dinyatakan
                sah apabila dihadiri 50% tambah satu dari seluruh jumlah perwakilan kelas.
           b.   Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 50%
                tambah satu dari jumlah peserta rapat dan dibuktikan dengan daftar hadir.
           c.   Pemantauan rapat pleno dilakukan unsur Suku Dinas dan Seksi Dinas
                Pendidikan Dasar/Pendidikan Menengah Kecamatan.
           d.   Perwakilan kelas wajib mensosialisasikan hasil rapat penyusunan APBS
                kepada seluruh orang tua/wali Peserta Didik.
           e.   APBS yang bersumber dari masyarakat


      4.   Pejabat yang berwenang mengetahui APBS
           a.   APBS SD Negeri dilakukan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan
                setelah diperiksa olah Pengawas Wilayah masing-masing.
           b.   APBS SMP Negeri dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
                setelah diperiksa oleh pengawas paket dan direkomendasi oleh Kepala Seksi
                Dinas Pendidikan Kecamatan
           c.   APBS SMA/SMK Negeri dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan
                Menengah setelah diperiksa oleh pengawas paket dan direkomendasi oleh
                Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan
           d.   Pengesahan APBS SLBN dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI
                Jakarta up Kepala Bidang TK/SD/PLB, setelah direkomendasi oleh Kepala
                Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
                                                14



X.     MODEL APBS

       Model anggaran dalam pengelolaan APBS tiap jenjang Satuan Pendidikan sebagaimana
       contoh terlampir dalam Keputusan Kepala Dinas ini. Penggunaan / Pengelolaan APBS
       menggunakan Model Anggaran Berimbang, artinya apabila terdapat saldo plus pada akhir
       tahun anggaran atau akhir tahun pelajaran, maka saldo plus yang dananya bersumber
       dari APBN atau dananya bersumber dari APBD, maka saldo plus tersebut harus di setor
       ke Kas Negara atau di setor ke Kas Daerah.


XI.    SUMBER DANA APBS

       Biaya APBS disusun berdasarkan dana yang bersumber dari :
       a.    APBD;
       b.    APBN;
       c.    Sumbangan masyarakat; dan
       d.    Sumber Lain yang sah.

XII.   SANKSI

       Pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Dinas Pendidikan ini dikenakan sanksi sesuai
       dengan ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.


XIII. PERUBAHAN / REVISI APBS

       Perubahan / Revisi APBS dimungkinkan dengan prinsip sangat mendesak untuk
       dilakukan misalnya karena berkaitan dengan akurasi data jumlah Peserta Didik dan
       penyesuaian rincian kegiatan.

XIV. MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

       A. MONITORING

            Pelaksanaan dan evaluasi penggunaan keuangan APBS dilakukan secara periodik
            minimal setiap triwulan oleh Pengawas sekolah terkait dibawah koordinasi Kepala
            Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan.

       B. PELAPORAN

            Pelaporan penggunaan APBS dilakukan secara berjenjang dan periodik setiap
            triwulan dari sekolah ke Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan, Kepala Seksi Dinas
            Pendidikan   Kecamatan     ke   Kepala   Suku   Dinas,    Suku   Dinas   Pendidikan
            Kota/Kabupaten ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
                                    15

C. PENGAWASAN DAN EVALUASI

  Pengawasan    dan    Evaluasi   penggunaan    APBS    dilakukan   dalama   bentuk
  Pengawasan melekat (Waskat) dan pengawasan dan evaluasi oleh instansi
  fungsional Pemerintah dan Instansi Fungsional pemerintah provinsi serta Pemerintah
  Kota / Kepulauan dan Komite Sekolah.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:696
posted:10/26/2011
language:Indonesian
pages:15
Sri Budi Sukiyanto Sri Budi Sukiyanto Teacher http://sukiyanto.blogspot.com
About